Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Penambang Putar Otak, Harga Nikel Terseok Bikin Smelter Efisiensi

    Penambang Putar Otak, Harga Nikel Terseok Bikin Smelter Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) menyebut pengusaha saat ini tengah mencari cara bertahan di tengah tekanan smelter nikel dari sisi harga, permintaan, hingga ongkos produksi yang membengkak. 

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan pasokan bahan baku bijih nikel tahun lalu yang mencapai 240 juta ton belum terserap optimal di smelter-smelter dalam negeri. 

    “Jadi memang ada pengurangan produksi [smelter], menurut kami ini sejalan dengan perekonomian global dan harga juga turun sehingga smelter mengurangi produksi untuk menunggu sinyal harga naik,” kata Fathul saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/7/2025). 

    Dalam hal ini, Fathul juga menyoroti permintaan nikel domestik yang terus turun. Menurut dia, hal ini sejalan dengan kompetisi teknologi baterai antara lithium iron phosphate (LFP) dengan nickel manganese cobalt (NMC) yang akhirnya memicu penurunan permintaan NMC.

    “Nah ini akhirnya terjadi penurunan permintaan feronikel dan NPI [nickel pig iron] dari hasil smelter-smelter di Indonesia,” jelasnya.

    Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk mendukung baterai EV berbasis nikel mendapatkan insentif sehingga para industri pengguna dapat menyerap produksi nikel nasional. 

    “Kami Aspebindo mendorong pemerintah agar mobil-mobil yang masuk ke Indonesia itu teknologinya lebih diutamakan atau insentifnya itu diarahkan mobil-mobil yang berbasis ke nickel mangan cobalt tadi sehingga nikel Indonesia ini bisa diserap pasar lebih banyak,” tuturnya. 

    Menurut data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) harga nikel mengalami penurunan pada periode kedua Juli 2025. 

    Harga nikel kadar 1,8% dengan Moisture Content (MC) 30% yakni mencapai US$35,73 per wet metric ton (WMT), turun tipis dari periode sebelumnya yang sebesar US$35,73 per WMT.

    Sementara itu, penurunan harga tercatat di hampir seluruh kadar nikel. Untuk kadar 1,8% dengan MC 35%, harga turun menjadi US$33,18 per WMT, dibanding sebelumnya US$33,18 per WMT.

    Berkaitan dengan hal ini, Anggota Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan pemerintah diharapkan hadir sebagai fasilitator aktif dalam menjaga iklim usaha pertambangan dari hulu ke hilir. 

    Dalam hal ini, pengusaha juga tengah mencoba berbagai cara untuk mempertahankan produksi dengan mengurangi jumlah lini produksi aktif untuk efisiensi beban energi dan tenaga kerja, serta mengoperasikan sebagian dari total kapasitas (partial shutdown), terutama pada saat harga nikel turun drastis.

    “Untuk mempertahankan produksi, pengusaha smelter meminimalkan kerugian melalui efisiensi dan diversifikasi, dan mencari dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah,” kata Djoko kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025). 

    Tidak hanya itu, pengusaha smelter juga melakukan perampingan operasional dengan merumahkan sebagian pekerja secara bertahap tanpa PHK massal, sambil menunggu kondisi pasar membaik dan negosiasi  ulang kontrak pasokan energi dan bahan baku, termasuk renegosiasi harga bijih nikel dengan penambang.

    Upaya lain yang dilakukan yaitu mengalihkan sebagian kapasitas produksi untuk menghasilkan, produk hilir seperti stainless steel slab, billet, atau coil, intermediate battery materials seperti nickel matte (untuk HPAL) dan mixed hydroxide precipitate (MHP).

    Lebih lanjut, sejumlah smelter juga mulai menjajaki pengembangan HPAL dan teknologi hidrometalurgi lainnya, serta upaya penggabungan (hybrid) antara fasilitas RKEF dan HPAL agar tetap relevan dengan permintaan pasar baterai EV.

  • Trump Tetapkan Tarif Impor 25% untuk India

    Trump Tetapkan Tarif Impor 25% untuk India

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengenakan tarif impor 25% bagi India mulai 1 Agustus 2025, dan menyebutnya sebagai salah satu tarif tertinggi di dunia.

    Hal tersebut disampaikan Trump dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Rabu (30/7/2025). Dia menyebut bahwa India memiliki hambatan perdagangan nonmoneter yang paling berat dan menyulitkan dibandingkan negara mana pun.

    Trump juga menyebut India selalu membeli sebagian besar peralatan militer dari Rusia, juga menjadi pembeli energi terbesar Rusia, bersama dengan China. Dia menekankan hubungan dagang India-Rusia itu dan mengaitkannya dengan sikap banyak negara yang menuntut Kremlin menghentikan serangan ke Ukraina.

    “Karena itu, India akan membayar tarif sebesar 25%, ditambah denda untuk hal-hal di atas, mulai 1 Agustus [2025],” tulis Trump dalam unggahannya, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (30/7/2025).

    Pengumuman Trump muncul menjelang batas waktu 1 Agustus 2025 yang dia tetapkan untuk mengenakan tarif impor baru kepada puluhan mitra dagang. Pungutan itu memupus harapan New Delhi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atas rekan-rekannya di Asia, yang telah mendapatkan tarif berkisar antara 15% hingga 20%.

    India termasuk di antara negara-negara pertama yang melibatkan Washington dalam perundingan, menyusul kunjungan penting Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih pada Februari 2025.

    Menanggapi pengumuman Trump, seorang pejabat India yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan New Delhi tetap terlibat dengan AS untuk memastikan kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan. Sebelum pengumuman tarif, para pejabat India mengatakan mereka akan terus bernegosiasi dengan AS untuk kesepakatan perdagangan bilateral pada musim gugur tahun ini.

    Beberapa bulan terakhir, pemerintahan Modi telah mengadopsi pendekatan yang bersifat damai terhadap Trump, merombak struktur tarif India, serta menawarkan beberapa konsesi perdagangan dan imigrasi kepada pemerintah AS. Para pejabat Trump juga telah mengisyaratkan selama berbulan-bulan bahwa kesepakatan dagang dengan India akan segera tercapai.

    Nada pembicaraan tampak berubah dalam beberapa pekan terakhir, dengan New Delhi memperketat pendiriannya karena negosiasi menemui hambatan terkait isu-isu kontroversial seperti pertanian. Trump juga mengancam negara-negara seperti India dan China dengan ‘sanksi sekunder’ karena membeli minyak dari Rusia.

    Washington dan negara-negara lain yang bersekutu dengan Ukraina memandang pembelian minyak tersebut sebagai bentuk dukungan diam-diam bagi Rusia, yang membantu memperkuat ekonominya dan melemahkan sanksi.

    Langkah Trump ini dapat semakin mempererat hubungan kedua negara yang sudah tegang. Presiden AS telah berulang kali menegaskan bahwa dia menggunakan perdagangan untuk menengahi gencatan senjata yang mengakhiri konflik bersenjata empat hari antara India dan Pakistan pada Mei 2025. Modi dan pejabat tinggi India lainnya membantah keras hal itu.

    Keputusan tarif Trump juga berisiko merusak upaya jangka panjang AS di bawah pemerintahan sebelumnya untuk menjadikan India sebagai penyeimbang strategis terhadap ‘kebangkitan’ China.

    Partai oposisi utama India mengatakan pengumuman Trump menunjukkan bahwa hubungan dekat yang digembar-gemborkan antara Modi dan pemimpin AS tersebut tidak membuahkan hasil.

    Nilai tukar rupee India merosot dan harga saham berjangka menurun setelah pengumuman tarif Trump. Kontrak berjangka Nifty 50 yang diperdagangkan di Gujarat International Finance Tec-City menghapus kenaikannya hingga turun hingga 0,5%, sementara rupee India melemah 0,8% menjadi 87,87 per dolar AS dalam perdagangan luar negeri.

    Nilai tukar rupee jatuh ke level terendah dalam lima bulan dalam perdagangan dalam negeri akibat ancaman tarif.

    “Meskipun perundingan dagang tampaknya telah menemui jalan buntu antara kedua negara, yang menyebabkan AS memberikan sanksi kepada India, kami berpendapat bahwa babak dagang dan tawar-menawar kesepakatan belum sepenuhnya berakhir. Ada juga sudut pandang geopolitik global dalam perundingan dagang ini, di luar sudut pandang ekonomi semata,” kata ekonom di Emkay Global Financial Services Ltd., Madhavi Arora.

  • Poin Penting Aturan Baru Pajak Kripto, Tarif PPh hingga PPN jadi Dua Kali Lipat

    Poin Penting Aturan Baru Pajak Kripto, Tarif PPh hingga PPN jadi Dua Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperbarui ketentuan perpajakan atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025. Beleid ini menggantikan regulasi sebelumnya yakni PMK No. 68/2022. Dalam aturan anyar ini, Kementerian Keuangan menyesuaikan skema pengenaan pajak kripto sebagai instrumen keuangan yang akhirnya menaikkan beban pajak.

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar yang membandingkan dua beleid pajak kripto pada Rabu, (30/7/2025) tersebut menjelaskan terdapat sejumlah poin penting mengalami perubahan drastis, baik dari sisi tarif, mekanisme pemungutan, hingga basis pengenaan pajaknya. Berikut detailnya:

    Penyerahan Aset Kripto Tak Lagi Dikenakan PPN

    Dalam PMK 68/2022, penyerahan aset kripto oleh penjual dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud, sehingga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Hanya saja, aturan terbaru dalam PMK 50/2025 menyamakan aset kripto dengan surat berharga (instrumen keuangan) sehingga tidak lagi dikenakan PPN langsung atas penyerahannya.

    Pemungut Pajak Semakin Spesifik

    Fajry menyebut dalam aturan lama atau PMK 68/2022, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang menjadi pemungut adalah mereka yang memfasilitasi aset kripto. Dalam aturan baru atau PMK 50/2025, dispesifikan bahwa penyelenggara PMSE yang menjadi pemungut adalah penyelenggara yang sudah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

    Tarif PPN Bergeser, Basis Penghitungan Diubah

    PMK 68/2022 mengatur tarif efektif berdasarkan jenis penyelenggara, yakni: 1% dari dasar pengenaan pajak (DPP) bila dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto dan 2% dari DPP bila melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

    Sebaliknya, PMK 50/2025 menetapkan tarif tetap 12% dikalikan nilai DPP yang ditentukan sebesar 11/12 dari nilai penjualan aset kripto sebelum waktu setor PPN. Artinya, dasar penghitungan PPN menjadi lebih spesifik dan nominalnya jauh lebih besar.

    PPh 22 Naik Dua Kali Lipat

    Kenaikan yang paling mencolok terjadi pada tarif pajak pertambahan nilai (PPh) Pasal 22 atas transaksi kripto. Dalam PMK 68/2022, tarif ditetapkan 0,1% dari nilai transaksi; sementara dalam PMK 50/2025, naik menjadi 0,21%.

    Tidak hanya lebih dari dua kali lipat, basis perhitungan dalam PMK baru ini juga menjadi lebih rinci dan mencakup ketentuan tambahan yang sebelumnya tidak diatur.

    Jasa Penambangan Kripto Kena Pajak Lebih Berat

    Jasa verifikasi transaksi oleh penambang aset kripto (mining) juga dikenai tarif yang lebih tinggi dalam aturan baru. PMK 68/2022 mengenakan pungutan sebesar 10% × tarif PPN × DPP, sedangkan PMK 50/2025 melipatgandakannya menjadi 20% × 11/12 × tarif PPN × DPP.

    Berbeda dari PMK lama, PMK 50/2025 juga mulai mengatur syarat dokumen yang disamakan dengan bukti pemotongan serta menetapkan kriteria khusus penyelenggara yang boleh menjadi pemungut pajak. Aspek ini tidak diatur dalam PMK 68/2022, yang cenderung lebih longgar dari sisi administratif.

    Dampak Penerimaan Belum Pasti

    Meski adanya kenaikan tarif PPN dan PPh, serta penyempurnaan aturan teknis, Fajry mengaku belum bisa memastikan dampak PMK 50/2025 ini terhadap penerimaan pajak atas aset kripto.

    “Untuk potensi penerimaan perlu data transaksi,” ujarnya kepada Bisnis.

  • Tiga Jam di Istana, Bos Freeport Tony Wenas Ngaku Belum Bertemu Prabowo

    Tiga Jam di Istana, Bos Freeport Tony Wenas Ngaku Belum Bertemu Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas berada di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (30/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Tony tiba di Istana sekitar pukul 14.42 WIB. Dia mengaku dipanggil untuk rapat bersama dengan Presiden Prabowo.

    Lebih dari tiga jam setelahnya, Tony lalu terlihat keluar dari Istana. Ternyata, dia mengaku belum jadi bertemu dengan Presiden Prabowo.

    “Pertemuan [dengan Presiden Prabowo] belum jadi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025).

    Awak media pun mengikuti Tony berjalan menuju pintu kaca yang tembus keluar ke kantor Setneg. Dia menyebut belum ada pembahasan yang dilakukan lantaran pertemuan dengan Kepala Negara belum terjadi meski sudah menunggu lebih dari tiga jam.

    Saat ditanya apabila pertemuan yang direncanakan berkaitan dengan manajemen PTFI, Tony mengaku belum tahu.

    “Belum tahu saya,” kata Tony.

    Adapun saat ditanya mengenai proses penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI, Tony memastikan bahwa diskusi masih berjalan dengan Freeport-McMoran, Inc.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Holding BUMN MIND ID akan menambah kepemilikan saham 10% di PTFI. Saat ini, kepemilikan saham Indonesia sudah 51,2%.

    Dia juga belum menetapkan target kapan diskusi untuk penambahan kepemilikan saham Indonesia itu bakal rampung.

    “Masih diskusi, masih diskusi lebih lanjut,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Indonesia tengah berencana untuk menambah kepemilikan saham di PTFI sebesar 10%, yakni menjadi 61%. Sebagai gantinya, Freeport nantinya akan mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selepas 2041.

    Sehari sebelumnya, Prabowo telah memanggil Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, Selasa (29/7/2025).

    Maroef menyatakan bahwa Prabowo memberikan arahan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitas perusahaan tambang nasional. 

    Menurut Maroef, Presiden menekankan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan alam nasional, terutama sektor mineral dan batu bara, sebagai salah satu sumber daya strategis jangka panjang. 

    “[Presiden menekankan] tata kelola dan tingkatkan produktivitasnya. Karena satu-satunya kekayaan alam yang bisa kita andalkan ke depan adalah mineral dan batu bara,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/7/2025). 

    Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia, Maroef memastikan tidak ada pembahasan mengenai hal itu. 

    Kendati demikian, dia menyebut proses divestasi masih berjalan sesuai kesepakatan yang diteken sejak 2018.

    “Masih kan, masih cukup panjang [prosesnya], tapi itu memang perjanjian sudah dari 2018,” jelasnya.

  • Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

    Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengaku siap membeli minyak mentah dari sumur rakyat. 

    Hal sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.  

    Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial PHE Edy Karyanto mengatakan, tim gabungan antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), telah melakukan identifikasi terhadap sumur rakyat.

    “Tim gabungan nanti kalau sudah mengidentifikasi sumurnya, kami siap karena kami malah senang kok bisa menerima itu [minyak mentah],” kata Edy di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun

    Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga sekitar 70% hingga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP). Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum.

    Menurut Edy, harga minyak mentah dari sumur rakkay sebesar 80% dari ICP itu sudah cukup ekonomi.

    “Ya win-win solution kan, karena kita juga bisa mereview fiscal term dan sebagainya gitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat lebih dari 30.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal berpotensi dikerjasamakan dengan KKKS.

    Menurut Bahlil, sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025 mendatang. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya, yakni PHE.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Jumlah sumur rakyat yang potensial sebanyak 30.000 untuk diberdayakan itu meningkat dari prediksi semula. Sebab, Kementerian ESDM sebelumnya mencatat hanya ada 8.000 sumur rakyat yang potensial.

    Bahlil mengatakan, 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

  • Konflik Regional Tak Ganggu Minat Wisman Thailand & Kamboja ke Indonesia

    Konflik Regional Tak Ganggu Minat Wisman Thailand & Kamboja ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menyebut kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) asal Thailand dan Kamboja ke Indonesia tetap stabil, di tengah memanasnya konflik antar kedua negara.

    Ketua Umum Gipi Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan kalau pun mengalami penurunan kunjungan sepanjang konflik berlangsung, jumlahnya tak signifikan sehingga hal ini tidak terlalu berdampak terhadap pariwisata Indonesia.

    “Karena kebanyakan orang kan udah jauh-jauh hari ya mereka pesan tiket dan segala macam. Jadi mengubah-ubah juga nggak gampang dan pasti ada tambahan biaya,” jelas Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Menurut Hariyadi, konflik yang terjadi antar kedua negara juga tidak memberikan keuntungan berarti bagi Indonesia. Apalagi, saat ini kedua negara telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata.

    “Tergantung konfliknya lama apa nggak sih sebetulnya. Kalau konfliknya lama, tentu kita bisa narik yang dari jarak jauh ya, yang long haul,” ujarnya.

    Namun, alih-alih fokus mencari peluang dari konflik Thailand dan Kamboja, Hariyadi menilai Indonesia harus fokus pada upaya untuk mendatangkan lebih banyak wisman ke Tanah Air.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 13,90 juta kunjungan pada 2024. Dari total tersebut, sebanyak 118.193 kunjungan berasal dari Thailand dan 10.497 kunjungan dari Kamboja. 

    Total kunjungan wisman ke Indonesia masih tertinggal jauh dari Thailand, yang mampu menarik sekitar 35 juta wisman pada 2024.

    Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) hingga saat ini belum melihat adanya dampak signifikan imbas konflik Thailand dan Kamboja, terhadap sektor pariwisata Indonesia.

    Namun, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyampaikan, pemerintah terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di industri pariwisata, guna mengantisipasi potensi pergerakan wisatawan lintas negara di kawasan Asean.

    “Kami tetap fokus mengkomunikasikan nilai tambah yang dimiliki Indonesia, seperti keberagaman budaya, alam, dan kualitas layanan yang lebih terfokus pada pariwisata regeneratif,” jelas Ni Luh kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

  • Pertamina Raih Fortune Global, Dorong Asta Cita Energi Nasional

    Pertamina Raih Fortune Global, Dorong Asta Cita Energi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Masuknya PT Pertamina (Persero) pada peringkat 171 dalam daftar 500 perusahaan dunia dengan kinerja terbaik oleh Majalah Fortune Global, semakin mendorong perusahaan negara ini untuk meningkatkan perannya dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, pada tingkat regional Juni 2025 lalu, Pertamina juga masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 dan menempati posisi ke-3 perusahaan terbaik di Asia Tenggara.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan penilaian terhadap Pertamina sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik tidak hanya terlihat pada kinerja keuangan perusahaan yang positif.

    Pada kinerja operasional, Pertamina juga mampu membuktikan ketangguhannya melalui peningkatan produksi minyak dan gas nasional. Pada tahun 2024, Pertamina mencatat produksi Migas mencapai 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).

    “Di sektor hulu Migas, Pertamina telah berkontribusi sebesar 69 persen terhadap produksi minyak nasional dan 37 persen terhadap produksi gas nasional. Dengan capaian produksi Migas tersebut, Pertamina menunjukkan perannya dalam Asta Cita yakni mewujudkan swasembada energi,”ujar Fadjar.

    Selain produksi Migas, dukungan Pertamina terhadap target swasembada energi juga terjabarkan pada program pengembangan energi hijau. Sepanjang 2024, Pertamina terus meningkatkan produksi energi bersih dan reliable mencapai 2,502.12 MW.

    “Upaya Pertamina meningkatkan energi hijau sejalan dengan tren dunia menuju transisi energi sekaligus dapat meningkatkan bauran energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional di masa depan,”imbuh Fadjar.

    Menurut Fadjar, di tengah dinamika global dan tantangan untuk industri migas yang tidak mudah, pengakuan masyarakat internasional terhadap pencapaian Pertamina menjadi harapan dan modal penting yang memotivasi seluruh Perwira Pertamina untuk memberikan kinerja terbaiknya pada tahun-tahun mendatang.

    “Apresiasi yang terlihat pada penilaian Fortune Global 500 dan Southeast Asia 500 menjadi bekal Pertamina untuk melanjutkan strategi pertumbuhan ganda agar tetap dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,”pungkas Fadjar.

    Strategi pertumbuhan ganda (Dual Growth Strategy) yakni menjaga ketahanan energi nasional dengan menjalankan bisnis eksistingnya, serta strategi kedua yakni mendorong bisnis energi terbarukan atau bisnis rendah karbon.

    “Melalui strategi tersebut, Pertamina optimistis mampu menavigasi tantangan dan dinamika global yang dihadapi oleh industri migas, sekaligus pencapaian swasembada energi,” jelasnya.

  • Asita: Banyak Wisatawan RI Tunda Perjalanan Imbas Konflik Thailand-Kamboja

    Asita: Banyak Wisatawan RI Tunda Perjalanan Imbas Konflik Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengungkapkan, konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja sempat membuat sejumlah wisatawan asal Indonesia menunda rencana perjalanannya ke dua negara tersebut.

    Sekretaris Jenderal Asita Budijanto Ardiansjah mengatakan, adanya konflik antara Thailand dan Kamboja telah memicu kekhawatiran sejumlah rombongan wisatawan Indonesia yang ingin melakukan perjalanan, utamanya ke Thailand.

    “Saya dengar ada beberapa rombongan yang juga pending ya, bukan batal, tapi pending dulu kunjungan mereka karena ada kekhawatiran terhadap konflik antara Thailand dan Kamboja yang makin memanas,” kata Budijanto kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Meski menimbulkan kekhawatiran, dia menyebut hanya sebagian kecil wisatawan asal Indonesia yang memilih untuk menunda perjalanannya ke Thailand dan Kamboja. Pasalnya, destinasi tujuan para wisatawan masih sebatas Bangkok, Pattaya, Phuket, dan Hat Yai. 

    Jika dilihat menurut persentase, rombongan wisatawan yang menunda perjalanan imbas konflik ini hanya sekitar 10%. 

    “10% maksudnya begini. Kalau misalnya bulan ini katakanlah ada 50 grup wisatawan yang masuk ke Thailand dari Indonesia, mungkin hanya 5 grup yang pending,” tuturnya.

    Dia juga menyebut, belum ada informasi terkait kerugian yang dialami asosiasi perjalanan, imbas adanya penundaan perjalanan. “Itu hanya pending sementara ya. Jadi mereka tetap berangkat lagi,” ujarnya.

    Sementara itu, Asita juga belum melihat adanya penurunan kunjungan wisman asal Thailand dan Kamboja ke Indonesia, sepanjang konflik ini berlangsung.

    Di sisi lain, Budijanto menilai, situasi saat ini dapat dimanfaatkan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang lebih aman dan stabil dari Thailand.

    Menurutnya, ini merupakan kesempatan Indonesia untuk mengambil wisatawan mancanegara yang ingin berlibur ke Thailand. Apalagi, Indonesia dan Thailand dari sisi lokasi dan budaya tidak jauh berbeda.

    Pada 2024, dia mengungkap bahwa Thailand berhasil mendatangkan sekitar 35 juta kunjungan wisman ke negaranya. Jumlah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu menarik sebanyak 13,90 juta kunjungan di 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Misalnya kita bisa ‘mengambil keuntungan’ daripada situasi ini, harusnya wisatawan-wisatawan yang masuk ke Thailand itu bisa lah ya, senggol-senggol dikit lah ke Indonesia,” pungkasnya.

  • Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian mengaku bakal terus mengguyurkan insentif ekonomi pada sektor perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tembus 5,2% sepanjang tahun ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan keputusan itu diambil lantaran sektor perumahan dinilai menjadi salah satu yang bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pasalnya, tambah Susi, sektor ini memiliki dampak turunan pada ratusan industri lainnya. Selain itu, properti juga menyumbang Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang signifikan.

    “Kenapa [insentif perumahan tetap digulirkan]? Karena untuk perumahan itu selain mendorong ke konsumsi public spending, juga mendorong di PMTB. Karena seperti cerita saya tadi, komponen konstruksi perumahan disini cukup besar-besar,” kata Susiwijono dalam agenda Bisnis Indonesia Mid Year Challenges di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk itu, tambah Susi, selain berkomitmen menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada tahun ini, pemerintah juga bakal melanjutkan pemberian bebas pajak atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir 2025.

    Adapun, kebijakan PPN DTP itu bakal diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian hunian baik tapak maupun vertikal dengan nilai mencapai Rp5 miliar.

    Tak hanya itu, kini pemerintah juga tengah menggodok skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan baik bagi sisi supply maupun demand sektor perumahan.

    “Di sektor perumahan, kemarin sudah dimulai pemberian KUR untuk perumahan, FLPP, kemudian beberapa yang terkait dengan pembiayaan perumahan, dan sebagainya. Demikian juga beberapa program-program padat karya yang kita dorong supaya selain menjaga tidak PHK, tapi juga menguatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Keputusan tersebut disambut baik oleh pengusaha properti. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) menilai keputusan perpanjangan insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025 bakal mendorong daya beli masyarakat.

    Pada saat yang sama, Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi menambah kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari semula 220.000 unit naik menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari.

  • Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

    Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) memicu maraknya terjadi praktik premanisme di Tanah Air. Praktik ini juga dikhawatirkan berujung pada gagalnya investasi yang masuk ke Indonesia.

    Dalam catatan Bisnis, jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mencapai 42.385 orang sepanjang Januari—Juni 2025. Jumlahnya melonjak 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 pekerja yang ter-PHK.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan praktik premanisme bisa menghambat investor eksisting dan calon investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

    “Sangat, ini [premanisme] menghambat investor eksisting juga membuat calon investor tidak tertarik untuk masuk ke Indonesia,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Wijayanto menjelaskan, akar dari premanisme ini muncul seiring dengan melonjaknya jumlah pekerja ter-PHK yang masih belum mendapatkan pekerjaan baru.

    “Pengangguran adalah salah satu sebab munculnya premanisme, makanya premanisme makin marak saat kondisi ekonomi sulit,” tuturnya.

    Bahkan, dia menyebut premanisme merupakan salah satu faktor yang kasat mata yang mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia. Pasalnya, sambung dia, praktik premanisme bukan hanya menghambat aktivitas investor eksisting yang membuat mereka enggan melakukan ekspansi, melainkan juga akan menghambat masuknya investor asing baru ke Indonesia.

    “Jika PHK terus naik, premanisme akan semakin marak, iklim usaha semakin memburuk sehingga PHK meningkat dan seterusnya,” tambahnya.

    Untuk itu, Wijayanto menyatakan bahwa pemerintah harus segera memberantas premanisme dengan tindakan hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera, memprioritaskan program jangka pendek untuk mendongkrak daya beli, dan menciptakan lapangan kerja.

    Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan kawasan industri steril dari praktik premanisme. “APH [aparat penegak hukum] harus segera turun tangan, memastikan premanisme digulung, terutama di kawasan industri dan perdagangan yang strategis,” imbuhnya.

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya menyebut praktik premanisme mengganggu iklim usaha dan membuat investor asing tak mau menanamkan investasinya di Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai praktik premanisme telah merugikan dunia usaha dan negara. “Kerugian yang dialami negara itu adalah terhambatnya daripada potensi investasi yang sebetulnya akan masuk, namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu [premanisme], [investor] tidak jadi masuk,” kata Sanny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Sanny menyampaikan bahwa praktik premanisme bukan hanya tersebar di Pulau Jawa, seperti Tangerang, Banten, Bekasi, Karawang, melainkan juga meluas ke wilayah lain, termasuk Batam.

    “Sampai ke daerah Kepulauan Riau juga di Batam khususnya. Jadi memang ini [premanisme] sangat mengganggu sekali,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Sanny menyebut kegiatan premanisme ini berkaitan erat dengan masalah kurangnya lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, gelombang PHK juga memicu premanisme.

    “Di mana dalam penyerapan [tenaga kerja] itu tidak terjadi atau bahkan justru malah banyak melalui PHK itu menjadi praktik-praktik gangguan-gangguan keamanan itu terjadi [premanisme]. Jadi memang ada korelasinya,“ tandasnya.