Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Manufaktur Kontraksi 4 Bulan, Pengusaha Tekstil Desak Mafia Kuota Impor Diberantas

    Manufaktur Kontraksi 4 Bulan, Pengusaha Tekstil Desak Mafia Kuota Impor Diberantas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi  Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendesak pemerintah untuk memberantas mafia kuota impor yang menjadi penyebab industri masih sulit bersaing dengan produk asing yang lebih murah. 

    Sekretaris Jenderal APSyFI , Farhan Aqil Syauqi mengatakan hingga saat ini kondisi industri tekstil masih sulit untuk ekspansi dan tidak ada perubahan signifikan terkait produksi. 

    “Sangat sulit saat ini untuk bersaing di dalam negeri. Kami head to head dengan produk China yang melakukan dumping atau predatory pricing,” kata Farhan kepada Bisnis, Jumat (1/8/2025). 

    Dia melihat konsumsi masyarakat saat ini memang cenderung naik namun lebih memilih produk-produk yang murah di pasar. Kondisi tersebut yang mengganggu daya saing industri dalam negeri.

    Dia pun tak heran jika Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia masih kontraksi di angka 49,2 pada Juli 2025. Kontraksi terjadi selama 4 bulan terakhir. 

    Kendati demikian, data BPS menunjukkan impor bahan baku/penolong dan barang modal terus mengalami peningkatan. Impor bahan baku penolong naik juga mengalami kenaikan 2,56% menjadi US$82,75 miliar daripada periode yang sama tahun lalu senilai US$80,69 miliar. 

    “Saat ini kami juga masih habiskan stok kami. Pasar domestik saat ini sangat penuh dengan produk bahan baku impor,” jelasnya. 

    Kendati demikian, Farhan menyoroti polemik mafia kuota impor yang terus bermain dan banyak meloloskan alokasi kuota yang terafiliasi satu sama lain. Alhasil, barang impor masih terus membanjiri pasar domestik. 

    Menurut dia, selama mafia kuota impor ini masih mengakibatkan impor bahan baku terus naik, maka akan sulit mengimplementasikan kesepakatan dagang tersebut.

    Padahal, dengan adanya perbaikan atas dampak Tarif Trump 19% dan IEU CEPA ini ada sedikit perbaikan regulasi yg harusnya bisa mendongkrak kinerja industri. 

    “Namun, kesiapan menyokong ekspor dengan bahan baku lokal juga penting karena keharusan AS dan Eropa adalah two step process dan sustainability product,” jelasnya. 

  • Indonesia-Vietnam Perlu Tingkatkan Kerja Sama Strategis Hadapi Volatilitas Global

    Indonesia-Vietnam Perlu Tingkatkan Kerja Sama Strategis Hadapi Volatilitas Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Vietnam disebut memiliki ruang untuk meningkatkan kerja sama strategisnya dengan segera seiring dengan tingginya ketidakpastian global serta perubahan peta geopolitik dunia.

    Chairman Indonesia Vietnam Friendship Association (IVFA) Budiarsa Sastrawinata menjelaskan peningkatan serta perubahan pola kerja sama perlu dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam. Hal ini seiring dengan munculnya gejolak ekonomi, perubahan dinamika geopolitik yang konstan, serta tantangan krisis iklim yang kian meningkat.

    “Indonesia dan Vietnam harus memperdalam kerja sama strategis mereka bukan hanya di bidang diplomasi, tetapi juga dalam perdagangan, investasi, dan pertukaran antar masyarakat,” jelas Budiarsa dalam IVFA Members’ Gathering & Forum di Jakarta, Jumat (1/8/2025)

    Senada, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menambahkan, kembalinya kebijakan proteksionis, termasuk tarif resiprokal Amerika Serikat, tengah mengubah dinamika perdagangan dan rantai pasok global. 

    Oleh karena itu, dia mendorong peningkatan kerja sama antarnegara Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun melalui Asean.

    “Pesannya jelas, kita harus semakin mengandalkan satu sama lain, dan mengurangi ketergantungan pada kepastian-kepastian lama,” jelas Tata.

    Dia melanjutkan, sektor swasta di Asean harus mampu beradaptasi, bukan secara terpisah, melainkan secara kolektif. Menurutnya, kolaborasi regional yang lebih mendalam bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. 

    “Ketahanan kita bergantung pada keterhubungan industri lintas negara, inovasi bersama, dan integrasi pasar,” jelasnya.

    Adapun, Tata menambahkan, Indonesia dan Vietnam memiliki hubungan persahabatan yang tangguh dan berlangsung lama. Dia menuturkan, kemitraan dan kerja sama yang bersifat menyeluruh telah menjadi kunci keberhasilan hubungan bilateral kita, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. 

    “Saat ini, kita bangga menyebut satu sama lain sebagai mitra strategis komprehensif. Ini bukan sekadar peningkatan status diplomatik, melainkan cerminan dari ambisi bersama dan kepemimpinan regional,” katanya.

    Dia melanjutkan, dari sisi ekonomi, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan VIetnam mencapai US$16 miliar pada 2024. Sementara itu, hingga pertengahan 2025, nilai perdagangan itu telah mendekati US$7 miliar. 

    Tata melanjutkan, catatan ini berada di jalur yang tepat untuk melampaui target nilai perdagangan bilateral 2025 sebesar US$18 miliar.

    Lebih lanjut, dia menuturkan, arus investasi juga tumbuh dengan laju yang sehat, terutama di sektor kendaraan listrik, teknologi informasi, dan agribisnis. Tata menuturkan, nilai investasi Vietnam di Indonesia mencapai US$64 juta pada 2024, sedangkan investasi Indonesia di Vietnam sebesar US$27 juta pada waktu yang sama.

    “Sektor-sektor ini bukan hanya menjadi mesin pertumbuhan, tetapi juga pintu menuju kemakmuran bersama,” katanya. 

  • Jumlah Turis Asing Berlibur ke RI Naik, Tembus 1,42 Juta Orang per Juni 2025

    Jumlah Turis Asing Berlibur ke RI Naik, Tembus 1,42 Juta Orang per Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 1,42 juta kunjungan pada Juni 2025. Adapun, wisman berkebangsaan Malaysia mendominasi kunjungan ke Indonesia.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan 1,42 juta kunjungan wisman didominasi dari pintu masuk utama, yakni sebanyak 1.248.495 kunjungan pada Juni 2025.

    Pada periode yang sama, wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan mencapai 167.470 kunjungan. Ini artinya, total kunjungan wisman mencapai 1,41 juta kunjungan pada Juni 2025.

    “Dengan demikian, secara total jumlah kunjungan wisman sebanyak 1,42 juta atau naik 8,42% secara bulanan dan naik 18,20% secara tahunan,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

    Secara keseluruhan, sepanjang Januari—Juni 2025, total kunjungan wisman mencapai 7,05 juta kunjungan atau meningkat 9,44% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

    Adapun jika ditinjau menurut kebangsaan, wisatawan berkebangsaan Malaysia mendominasi kunjungan ke Tanah Air, yaitu sebesar 16,7% atau sebanyak 236.400 kunjungan.

    Disusul, wisatawan asal Singapura sebesar 13% atau sebanyak 183.700 kunjungan, Australia sebesar 10,9% atau 154.200 kunjungan, serta wisatawan asal China sebanyak 113.500 kunjungan atau setara 8%.

    “Dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui Bandara Ngurah Rai ini salah satunya dipicu dengan adanya peningkatan jumlah penerbangan menuju Bali,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Pudji menuturkan rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan terus mengalami tren menurun.

    Pada kuartal II/2025, rata-rata pengeluaran wisma per kunjungan hanya mencapai US$1.199,71. Nilainya lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran pada kuartal I/2025 yang mencapai US$1.277,17.

    Bahkan, rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan turun dari sebelumnya pernah mencapai US$1.443,72 jika dibandingkan kuartal II/2024.

    Sementara itu, rata-rata lama tinggal wisman pada triwulan II/2025 adalah selama 10,12 malam atau sekitar 10 malam. Angkanya turun jika dibandingkan kuartal I/2025 yang mencapai 10,94 malam.

    Kemudian, jika dilihat berdasarkan jenis pengeluaran, proporsi pengeluaran terbesar dari wisman ini masih dialokasikan untuk akomodasi, yakni sebesar 37,48% pada kuartal II//2025. Kendati demikian, angkanya turun dibandingkan kuartal I/2025 yang mencapai 38,07%.

    “Kemudian [pada kuarta II/2025] untuk makan dan minum sebesar 19,53%, serta belanja dan cinderamata sebesar 11,17%. Pola pengeluaran ini relatif tidak berubah jika dibandingkan dengan pola pengeluaran pada kuartal I/2025,” tutupnya.

  • Maruarar: Aturan KUR Perumahan Rampung dan Siap Diteken

    Maruarar: Aturan KUR Perumahan Rampung dan Siap Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Peraturan Menteri (Permen) mengatur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan telah rampung.

    Ara menuturkan, pihaknya juga telah siap meneken aturan tersebut. Di mana, kini dirinya hanya menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian untuk proses penyalurannya.

    “KUR Perumahan ini kita sudah siap ya. Aturan kita sudah selesai. Jadi kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap,” kata Ara dalam keterangan resmi, Jumat (14/7/2025).

    Ara mengaku optimistis KUR Perumahan tersebut bakal berdampak positif di kalangan masyarakat dan ekonomi daerah secara khusus.

    Ke depan, imbuhnya, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah subsidi.

    Pada saat yang sama, Ara turut meminta dukungan Kepala Daerah dan Anggota DPR untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah termasuk rumah subsidi dengan KPR FLPP yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

    “Apalagi pemerintah daerah memiliki aset tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakatnya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. 

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun, dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

  • Ekspor CPO RI Tembus US,43 Miliar di Semester I/2025

    Ekspor CPO RI Tembus US$11,43 Miliar di Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang merupakan komoditas unggulan Indonesia mencapai US$11,43 miliar pada semester I/2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai ekspor CPO dan turunannya (HS 1511) naik 24,81% dari US$9,16 miliar pada Januari—Juni 2024.

    “Total ketiga komoditas unggulan ini [besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya] memberikan share sekitar 28,97% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari hingga Juni 2025,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

    Data BPS menunjukkan, pangsa ekspor CPO dan turunannya mencapai 8,91% dari total ekspor nonmigas sepanjang enam bulan pertama 2025.

    Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor, BPS mencatat volume ekspor CPO dan turunannya meningkat 2,69% dari 10,72 juta ton pada semester I/2024 menjadi 11 juta ton pada semester I/2025.

    Sementara itu, rata-rata harga CPO dan turunannya di tingkat global adalah US$1.053,03 per ton pada Januari—Juni 2025, atau naik 22,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di level US$861,65 per ton.

    Adapun, peningkatan nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan juga terjadi pada besi dan baja (HS 72) yang naik 9,79% dari US$12,56 miliar pada paruh pertama tahun lalu menjadi US$13,79 miliar pada periode yang sama 2025.

    Data BPS menunjukkan, pangsa terhadap nilai ekspor besi dan baja adalah 10,74% pada Januari—Juni 2025.

    Jika ditinjau dari volume ekspor, komoditas besi dan baja mengalami kenaikan 9,84% dari 10,29 juta ton pada Januari—Juni 2024 menjadi 11,3 juta ton pada Januari—Juni 2025.

    Kendati demikian, harga rata-rata besi dan baja turun 0,27% secara kumulatif. Pada Januari—Juni 2025, harga rata-rata komoditas ini berada di level US$1.217,84 per ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai US$1.221,19 per ton.

    Di sisi lain, nilai ekspor batu bara (HS 2701) menjadi satu-satunya komoditas nonmigas unggulan Indonesia yang turun 21,09% secara kumulatif.

    Pada Januari—Juni 2025, BPS mencatat nilai ekspor batu bara mencapai US$11,97 miliar dari periode yang sama tahun lalu mampu mengantongi US$15,17 miliar. Sepanjang Januari—Juni 2025, share nilai ekspor batu bara adalah 9,32%.

    Lebih lanjut, penurunan nilai ekspor batu bara sejalan dengan volume ekspor yang juga merosot 6,33% secara kumulatif menjadi 184,19 juta ton pada Januari—Juni 2025. Padahal, volumenya pernah mencapai 196,65 juta ton pada periode yang sama 2024.

    Dari sisi harga, rata-ratanya di tingkat global mencapai US$64,99 per ton, atau turun 15,86% secara kumulatif dari US$77,24 per ton pada Januari—Juni 2024.

  • Tender FEED Blok Masela Rampung, Pemenang Segera Diumumkan

    Tender FEED Blok Masela Rampung, Pemenang Segera Diumumkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, Inpex Corporation (Inpex) telah menyelesaikan proses tender untuk pengerjaan desain detail atau Front End Engineering Design (FEED) untuk proyek Blok Masela.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pemenang tender FEED Lapangan Abadi, Blok Masela segera diumumkan dalam waktu dekat.

    “Tender FEED sudah ditandatangani. Tinggal jalan. Besok Insya Allah diumumkan pemenang tendernya,” ujar Djoko ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (31/7/2025) malam.

    Adapun pengumuman pemenang tender FEED Blok Masela ini lebih cepat dari target. Sebab, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Inpex merampungkan FEED pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela akhir tahun ini.

    Dalam kesempatan terpisah, Menurut Djoko, Bahlil meminta FEED Lapangan Abadi segera rampung agar tender pengadaan barang dan jasa bisa dimulai pada 2026.

    “Ini sebentar lagi akan ditandatangani pemenang tender untuk FEED, dan Bapak Menteri [Bahlil] minta FEED ini bisa selesai pada akhir tahun ini, sehingga 2026 sudah mulai tender-tender pengadaan barang dan jasanya,” ucap Djoko dalam konferensi pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2025 di Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Adapun FEED Lapangan Abadi itu nantinya mencakup pengerjaan Onshore LNG, Subsea Umblical Riser & flowline (SURF) hingga gas export pipelines. Djoko juga menyebut keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) Lapangan Abadi ditargetkan bisa diteken tahun depan.

    Menurutnya, target tersebut harus dicapai agar Lapangan Abadi bisa onstream paling lambat pada 2030.

    “Diharapkan onstream paling telat 2030, kalau bisa dipercepat Alhamdulillah. Dan ini bisa nambah kondensat tadi 35.000 [barel per hari/BCPD] dari puncaknya,” ucap Djoko.

    Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi, Proyek Gas Abadi dinilai memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional berbasis energi bersih.  

    Proyek LNG Abadi mencakup pembangunan dua train LNG di darat dengan total kapasitas produksi sebesar 9,5 juta metrik ton per tahun (MTPA), penyaluran gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk kebutuhan domestik, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari (BCPD). 

    Namun, meski sudah ditemukan lebih dari 20 tahun lalu, proyek ini tak kunjung beroperasi.

    Adapun INPEX mengelola Lapangan Gas Abadi dengan partisipasi 65%, bersama mitra Pertamina Hulu Energi Masela (20%) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (15%).

  • Tren Inflasi Naik, Menko Airlangga Klaim Daya Beli Membaik

    Tren Inflasi Naik, Menko Airlangga Klaim Daya Beli Membaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perkembangan indeks harga konsumen (IHK) terbaru, yang menunjukkan adanya tren kenaikan atau inflasi baik secara bulanan maupun tahunan memberi sinyal baik bagi perekonomian.

    Airlangga mengklaim bahwa tren kenaikan inflasi itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat besar. Oleh sebab itu, dia memandang perkembangan itu secara positif.

    “Kan [inflasi] sebetulnya bagus, menunjukkan demand [permintaan] konsumennya kuat,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2025).

    Meski demikian, salah satu kelompok harga yang menjadi perhatian khusus adalah biaya pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti biaya pendidikan berpotensi terus mengalami inflasi dalam dua bulan ke depan atau hingga September 2025.

    Airlangga menganggap perkembangan itu merupakan suatu kewajaran karena Juli merupakan periode tahun ajaran baru sekolah-sekolah.

    “Ini kan awal anak-anak sekolah, jadi pasti mereka menaikkan spending [pengeluaran] dari merek untuk pendidikan,” kata politisi Partai Golkar itu.

    Adapun Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa terjadi inflasi kelompok pendidikan sebesar 0,82% (month to month/MtM) pada Juli 2025, punya andil 0,05% terhadap inflasi nasional. Hanya saja, kenaikan harga kelompok ini disebut akan menjadi tren bulanan ke depan.

    “Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada dua bulan berikutnya yaitu Agustus dan September,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (1/8/2025).

    Pada Juli 2025, komoditas utama yang memicu kenaikan harga di kelompok ini antara lain adalah biaya sekolah dasar sebesar dengan andil 0,02% (MtM), diikuti biaya sekolah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), bimbingan belajar, dan taman kanak-kanak yang masing-masing berkontribusi 0,01% (MtM).

    Sementara secara keseluruhan, tingkat inflasi Indonesia Juli 2025 mencapai 0,30% MtM, naik dari posisi Juni 2025 yang senilai 0,19%. Sementara secara tahunan, Indonesia mencatatkan inflasi 2,37% (year on year/YoY) per Juli 2025, posisinya naik dari Juni 2025 dengan inflasi 1,87% (YoY).

    “Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025,” ujar Pudji.

    Secara tahunan, komoditas penyumbang inflasi utama adalah emas perhiasan (0,46%), bawang merah (0,18%), tomat (0,16%), beras (0,15%), dan tarif air minum PAM (0,14%).

    Sementara secara bulanan, komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras (0,06%), tomat (0,05%), bawang merah (0,05%), cabai rawit (0,04%), dan bensin (0,03%).

    Secara year to date atau Januari—Juli 2024, inflasi tercatat di level 1,69%. Angka itu masih berada di kisaran target inflasi APBN 2025 yaitu 2,5±1%.

  • Kebutuhan Garam RI Tembus 4,9 Juta Ton per Tahun, Bidik Swasembada 2027

    Kebutuhan Garam RI Tembus 4,9 Juta Ton per Tahun, Bidik Swasembada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap rata-rata kebutuhan garam nasional setiap tahunnya terus mengalami peningkatan antara 4,6 juta ton hingga 4,9 juta ton.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menuturkan bahwa saat ini produksi garam di Indonesia diklaim masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut baik dari segi kuantitas, kualitas hingga kontinuitas.

    Meskipun demikian, dia mengaku optimistis peningkatan produksi bakal dapat dicapai hingga dapat swasembada mulai 2027.

    “Sebagai negara maritim dan negara kepulauan, sebenarnya potensi pengembangan garam rakyat dapat dilakukan dalam skala industri, sehingga kekurangan garam tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri,” jelasnya dalam Media Gathering di Jakarta, Jumat (1/7/2025).

    Upaya mendorong produksi garam nasional itu juga didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    Dalam beleid itu, Prabowo mengamanatkan capaian swasembada garam ditetapkan pada tahun 2027. 

    Dalam realisasinya, Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yoharnita menjelaskan bahwa upaya swasembada garam pada 2027 itu akan dilakukan lewat dua hal, yakni ekstensifikasi dan intensifikasi garam.

    Dia merinci, percepatan produksi garam lewat program ekstensifikasi dilakukan dengan membuka daerah-daerah tambak garam baru yang direalisasikan dengan perhitungan matang.

    Kemudian, intensifikasi tambak garam yakni upaya meningkatkan produksi garam di tambak eksisting dengan mekanisasi. Dalam penjelasannya, intensifikasi akan dilakukan di empat daerah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, dan Kabupaten Sabu Raijua, NTT.

    “Kalau untuk intensifikasi, kami akan mulai dari menata lahannya supaya produksi garam ini memang mengikuti prosedur atau alur. Sehingga nanti endingnya itu memang kita akan mencapai produksi garam dengan harapan kami dengan angka setidaknya 200 ton per hektare,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kebutuhan garam nasional hingga 2027 diperkirakan bakal mencapai 5,1 juta ton. Sementara, produksi garam nasional saat ini baru mencapai sekitar 3 juta ton.

    Dengan demikian, masih terdapat gap yang cukup besar yang harus dikejar agar Indonesia dapat swasembada garam pada 2027 baik untuk kebutuhan konsumsi dan industri.

  • RI Masih Rajin Impor Nonmigas dari China, Nilainya Tembus US Miliar Semester I/2025

    RI Masih Rajin Impor Nonmigas dari China, Nilainya Tembus US$40 Miliar Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap China masih menjadi asal utama impor Indonesia sepanjang Januari—Juni 2025. Pada periode ini, nilai impor nonmigas Indonesia dari China mencapai US$40 miliar.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan pangsa impor nonmigas Indonesia didominasi oleh China sebesar 39,97% dari total impor nonmigas pada semester I/2025.

    “Sepanjang Januari—Juni 2025, tiga besar negara asal impor nonmigas adalah China, Jepang, dan Amerika Serikat dengan share sekitar 52,30% dari total impor nonmigas Indonesia dalam periode Januari—Juni 2025,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

    Data BPS menunjukkan, impor nonmigas dari China mencapai US$40 miliar yang utamanya terdiri dari mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya.

    Jika dirinci, impor nonmigas dari China berupa mesin dan peralatan mekanis (HS 84) mencapai US$9,28 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mencapai US$8,34 miliar, serta kendaraan dan bagiannya (HS 87) yang mencapai US$2,23 miliar.

    “Mesin dan peralatan mekanis merupakan komoditas dengan penambahan nilai impor tertinggi dari China secara ctc [Januari—Juni 2025], yaitu naik US$1,30 miliar,” ungkapnya.

    Pada periode yang sama, Jepang menjadi negara asal utama impor nonmigas kedua Indonesia. Nilai impor nonmigas dari Jepang mencapai US$7,47 miliar. Adapun, pangsa pasar impor nonmigas dari Jepang adalah 7,47% sepanjang enam bulan pertama 2025.

    Pudji menyebut impor nonmigas dari Negeri Tirai Bambu itu utamanya terdiri atas mesin dan peralatan mekanis, kendaraan dan bagiannya, serta besi dan baja.

    Perinciannya, impor nonmigas mesin dan peralatan mekanis (HS 83) senilai US$1,56 miliar, kendaraan dan bagiannya (HS 87) US$1,15 miliar, serta besi dan baja (HS 72) senilai US$1,03 miliar.

    “Komoditas dengan penambahan nilai impor tertinggi dari Jepang secara ctc adalah mesin dan peralatan mekanis, yaitu naik US$205,64 juta,” imbuhnya.

    Berikutnya, Indonesia juga mencatat impor nonmigas dari AS dengan nilai US$4,87 miliar atau pangsa impor sebesar 4,86% pada Januari—Juni 2025.

    Pudji menyampaikan bahwa impor nonmigas Indonesia dari AS utamanya terdiri atas mesin dan peralatan mekanis (HS 84) senilai US$0,95 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) senilai US$0,62 miliar, serta biji dan buah mengandung minyak (HS 12) senilai US$0,51 miliar.

    Adapun, mesin dan perlengkapan elektrik mencatat penambahan nilai impor tertinggi dari Negara Paman Sam secara ctc, yaitu naik US$398,28 juta.

    Secara keseluruhan, nilai impor mencapai US$115,94 miliar sepanjang Januari—Juni 2025, atau naik 5,25% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu senilai US$110,15 miliar.

    Jika dibedah, nilai impor migas mencapai US$15,86 miliar atau turun 11,91% dari periode yang sama tahun lalu mencapai US$18,01 miliar. Di sisi lain, nilai impor nonmigas naik 8,6% dari US$92,14 miliar pada Januari—Juni 2024 menjadi US$100,07 miliar sepanjang periode yang sama tahun ini.

    BPS menyatakan peningkatan nilai impor terjadi pada bahan baku/penolong dan barang modal yang masing-masing mencapai US$82,75 miliar dan US$23 miliar pada Januari—Juni 2025.

  • Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana revisi tarif global dan menjadikan Suriah sebagai negara dengan pungutan terbesar, yakni 41%. Sementara itu, Laos dan Myanmar dikenakan bea masuk sebesar 40%.

    Gedung Putih belum memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan tersebut, sementara nilai perdagangan AS dengan ketiga negara itu relatif kecil dibandingkan mitra dagang utamanya.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025) Myanmar hingga kini masih berada di bawah sanksi AS sejak kudeta militer pada 2021. Sementara itu, Laos mendapat sorotan Washington karena mempererat hubungan dengan China. 

    Adapun, Suriah sebelumnya dikenai sanksi atas pelanggaran HAM di bawah rezim Bashar Al-Assad. Pada saat yang sama, sejak penggulingan Assad tahun lalu, AS mulai melonggarkan pembatasan tersebut.

    Bagi Myanmar, perdagangan dengan AS tercatat mencapai US$734 juta tahun lalu. Namun, tarif baru ini diperkirakan semakin memperburuk krisis ekonomi yang dimulai sejak Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan lebih dari empat tahun lalu. Washington menuding junta menggunakan kekerasan terhadap warga sipil dan menekan aktivis prodemokrasi.

    Pengumuman tarif ini muncul hanya sehari setelah junta Myanmar mencabut status darurat, membuka jalan bagi pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini. Namun, AS dan sejumlah negara lain menilai pemilu tersebut tidak akan berlangsung bebas dan adil.

    Dalam surat langka bulan lalu, Min Aung Hlaing memuji Trump dan membandingkan kudeta militernya dengan klaim tidak berdasar Trump soal kecurangan pemilu, menyebut keduanya sebagai korban pemilu yang dicurangi. 

    Dia juga meminta pengurangan tarif dan menawarkan untuk mengirim delegasi dagang tingkat tinggi ke Washington.

    Wakil Menteri Perdagangan Myanmar Min Min mengatakan melalui sambungan telepon bahwa pemerintah belum mengetahui perkembangan tersebut dan menolak memberikan komentar.

    Sementara itu, nilai ekspor AS ke Laos mencapai US$40,4 juta tahun lalu, sedangkan impor dari Laos sebesar US$803,3 juta. Washington menyoroti ketergantungan ekonomi Laos terhadap China serta utang yang terus meningkat terkait proyek infrastruktur Tiongkok.

    Di sisi lain, Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah guna mendukung pembangunan kembali negara yang dilanda perang serta menopang pemerintahan barunya.

    Menurut pengamat, tingginya tarif mungkin dipicu alasan sederhana.

    “Bukan berarti Washington sengaja menyasar tiga negara ini. Kemungkinan, keterbatasan kapasitas di DC membuat pejabat lebih fokus pada negara-negara besar,” ujar Simon Evenett, pendiri St. Gallen Endowment for Prosperity Through Trade, lembaga asal Swiss yang memantau kebijakan perdagangan global.