Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Permintaan Listrik Global Melonjak, EBT dan Nuklir Jadi Tumpuan

    Permintaan Listrik Global Melonjak, EBT dan Nuklir Jadi Tumpuan

    Bisnis.com, JAKARTA – International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan listrik global akan mengalami pertumbuhan tercepat dalam lebih dari satu dekade, didorong oleh peningkatan kebutuhan di sektor industri, peralatan rumah tangga, pendingin udara, pusat data, kendaraan listrik (EV), dan lainnya. 

    Menurut laporan terbaru dari IEA bertajuk “Electricity Mid-Year Update”, permintaan listrik diproyeksikan tumbuh 3,3% pada 2025 dan 3,7% pada 2026. 

    Angka ini dua kali lebih cepat dari total pertumbuhan permintaan energi dalam periode yang sama. Meskipun sedikit melambat dari lonjakan 4,4% pada 2024, pertumbuhan ini tetap di atas rata-rata 2,6% yang tercatat antara 2015-2023.

    Direktur Pasar Energi dan Keamanan IEA, Keisuke Sadamori menyoroti pentingnya investasi yang lebih besar dalam infrastruktur listrik. Menurutnya, meskipun dinamika ekonomi global tidak menentu, pertumbuhan permintaan listrik global diperkirakan akan tetap kuat hingga 2026.

    “Ekspansi kuat energi terbarukan dan nuklir secara stabil membentuk kembali pasar listrik di banyak wilayah. Namun, ini harus diimbangi dengan investasi yang lebih besar dalam jaringan, penyimpanan, dan sumber fleksibilitas lainnya untuk memastikan sistem tenaga dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat secara aman dan terjangkau,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi IEA, Sabtu (2/8/2025).

    IEA memperkirakan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan diperkirakan akan menggeser batu bara sebagai sumber listrik terbesar di dunia pada tahun ini atau selambat-lambatnya 2026, tergantung pada kondisi cuaca dan harga bahan bakar. 

    Sementara itu, produksi tenaga nuklir juga diprediksi mencapai rekor tertinggi, didorong oleh pengaktifan kembali reaktor di Jepang, jumlah yang meningkat di Amerika Serikat dan Prancis, serta penambahan fasilitas baru, terutama di Asia. 

    Peningkatan stabil dari pembangkit listrik tenaga gas juga akan terus menggantikan PLTU dan minyak di sektor listrik di banyak wilayah.

    Sebagai hasilnya, emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik diperkirakan akan mendatar pada tahun 2025 dan sedikit menurun pada tahun 2026, meskipun lintasan ini bisa berubah tergantung pada kondisi cuaca dan ekonomi.

    Asia Pimpin Pertumbuhan

    IEA memperkirakan Negara-negara berkembang di Asia menyumbang sebagian besar pertumbuhan permintaan listrik global. China dan India diperkirakan akan mendorong 60% peningkatan konsumsi listrik global pada 2025 dan 2026.

    Pertumbuhan permintaan diproyeksikan akan meningkat menjadi 5,7% di China dan 6,6% di India tahun depan, dari masing-masing 5% dan 4% pada 2025.

    Di Amerika Serikat, ekspansi pesat pusat data diperkirakan akan menjaga pertumbuhan permintaan listrik tahunan di atas 2% pada 2025 dan 2026, lebih dari dua kali lipat tingkat pertumbuhan rata-rata selama dekade terakhir. 

    Sebaliknya, konsumsi listrik di Uni Eropa diperkirakan akan tumbuh lebih lambat tahun ini, sekitar 1%, meskipun akselerasi moderat diharapkan terjadi pada 2026.

  • Prabowo Dikabarkan Buka Retret Kadin di Akmil Magelang

    Prabowo Dikabarkan Buka Retret Kadin di Akmil Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan menyelenggarakan pembekalan atau retret selama empat hari mulai Kamis (7/8/2025) hingga Minggu (10/8/2025), di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Rencananya, retret itu akan diikuti oleh sekitar 250 pengurus kadin se-Indonesia. Kemudian, berdasarkan informasi terkini, konsolidasi internal Kadin di Lembah Tidar itu akan dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (8/8/2025).

    “Kita semua tahu betapa padatnya jadwal Bapak Presiden. Ini harapan Kadin dan kami sudah mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Anin, sapaan akrabnya, berujar retret ini dianggap penting karena menjadi ajang untuk menyelaraskan visi dan kegiatan Kadin dengan kebijakan pembangunan nasional yang ada di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Retret ini bertujuan membangkitkan kesadaran kolektif anggota Kadin agar menjadi pengusaha pejuang berwawasan kebangsaan dan menjadi mitra aktif pemerintah yang memberikan kontribusi riil kepada bangsa dan negara,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut lima tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan retret ini. Pertama, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan para pemimpin dunia usaha.

    Kedua, menyelaraskan visi Kadin dengan arah pembangunan nasional. Ketiga, menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa dunia usaha adalah bagian dari sistem pertahanan semesta. 

    Keempat, mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional. Terakhir, memperkuat konsolidasi  Kadin hingga ke kabupaten dan kota.

    Nantinya, para peserta retret akan diberikan berbagai materi ekonomi, politik, hingga wawasan kebangsaan. Materi ekonomi berfokus pada empat program quick win gotong royong kadin-pemerintah.

    Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG), Klinik Gotong Royong untuk pemeriksaan kesehatan gratis, Pembangunan Tiga Juta Rumah, termasuk lewat renovasi rumah tak layak huni, dan program Pengiriman Pekerja Migran.

    Adapun, lanjutnya, pemateri yang dijadwalkan mengisi materi retret adalah Menko Perekonomian, Menko Pangan, Menko Infrastruktur, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

    “Juga menteri dan pejabat di luar bidang ekonomi. Mereka adalah Menko Polkam, Menlu, Mendagri, Gubernur Lemhanas, dan Gubernur Akmil. Ada materi tentang sejarah perjuangan Indonesia, lingkungan strategis, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, empat konsensus bangsa, dan manajemen nasional,” urainya.

    Anin menambahkan agenda pembekalan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah para pengusaha masuk barak. Dia memastikan retret akan dijalankan dengan serius. Nantinya, para pengusaha akan diberikan tugas membuat makalah empat halaman pada hari terakhir retret.

    “Ini bukan untuk menjadi tentara. Tapi, ada nilai yang dapat dipelajari para pengusaha, yakni semangat juang seperti tentara tempur,” pungkasnya.

  • Eks Jubir KPK Johan Budi hingga Pimpinan GP Ansor jadi Komisaris Transjakarta

    Eks Jubir KPK Johan Budi hingga Pimpinan GP Ansor jadi Komisaris Transjakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta mengangkat tiga komisaris baru PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sejumlah nama seperti Johan Budi Sapto Pribowo dan Muhammad Ainul Yaqin didapuk masuk ke dalam jajaran dewan komisaris.

    Asal tahu saja, Johan Budi Sapto Pribowo sendiri merupakan mantan juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Muhammad Ainul Yaqin saat ini merupakan pimpinan wilayah (PW) GP Ansor DKI Jakarta.

    Selain itu, Pemprov Jakarta turut menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh sebagai komisaris Transjakarta. Ketiga tokoh tersebut menggantikan komisaris PT Transjakarta yang resmi purna tugas yakni Mashuri Masyuhada dan Bambang Eko Martono.

    “Selamat bertugas Bapak Johan Budi Sapto Pribowo, Bapak Zudan Arif Fakrulloh, dan Bapak Muhammad Ainul Yakin sebagai Komisaris Transjakarta. Selamat mengemban amanah baru. Terus hadirkan perubahan nyata demi transportasi publik yang lebih modern, aman, dan terjangkau,” tulisan manajemen PT Trans Jakarta di akun Instagram resminya, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, nama Johan Budi cukup dikenal sebagai mantan juru bicara lembaga anti rasuah KPK periode 2006 – 2014. Dirinya juga sempat menjabat sebagai juru bicara kepresidenan pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, Johan Budi juga dikenal sebagai salah satu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia juga sempat menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VII dan mulai menjabat pada 2019.

    Pada awal karirnya, Johan Budi sempat menjadi bagian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1992 hingga 1996.

    Johan juga sempat terjun cukup lama di dunia jurnalistik. Dia sempat menjadi kolumnis Harian Media Indonesia, reporter dan editor Majalah Forum Keadilan hingga menjabat sebagai editor di Majalah Tempo.

    Selanjutnya, Johan juga sempat menjabat sebagai deputi pencegahan KPK (2014 – 2015) dan Plt pimpinan KPK pada 2015.

    Sementara itu, Muhammad Ainul Yakin yang turut ditunjuk menjadi komisaris baru PT Transjakarta saat ini merupakan pimpinan GP Anshor DKI Jakarta.

    Dirinya ditetapkan sebagai PW GP Ansor Kota DKI Jakarta pada 2022 dan bakal menjabat hingga 2026. Kala itu, Ainul Yaqin terpilih secara aklamasi yang disepakati oleh seluruh peserta Konferwil.

    Berikut susunan dewan komisaris Transjakarta terbaru:

    – Komisaris Utama : Untung Budiharto
    – Komisaris : Luky Arliansyah
    – Komisaris : Johan Budi Sapto Pribowo
    – Komisaris : Zudan Arif Fakrulloh
    – Komisaris : Muhammad Ainul Yakin

  • PGN Hadapi Tantangan Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    PGN Hadapi Tantangan Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membutuhkan tambahan alokasi pasokan dari volume gas ekspor untuk memenuhi permintaan gas domestik.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mendukung inisiatif pemerintah melalui SKK Migas dalam mengalihkan sebagian volume gas ekspor yang tidak terserap ke pasar domestik. 

    “Salah satu contohnya adalah alokasi dari Blok Natuna, di mana terdapat peluang monetisasi yang lebih optimal di dalam negeri,” kata Fajriyah saat ditemui di Jakarta, Jumat (1/8/2025). 

    Terkait hal ini, PGN berperan sebagai mitra pemerintah yang menjembatani proses pengalihan volume ekspor lewat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak.

    Tak hanya itu, PGN saat ini tengah mencari tambahan alokasi pasokan gas dari lapangan- lapangan eksisting baik dalam bentuk gas pipa ataupun LNG dan kontrak pasokan gas dari lapangan-lapangan baru. 

    Hingga semester I/2025, PGN telah menerima realisasi 5 kargo LNG domestik. Adapun, pihaknya memperkirakan kebutuhan total tahun ini mencapai 11 kargo LNG. 

    “Saat ini PGN juga telah pembahasan beberapa rencana kontrak jangka panjang di antaranya dengan Mubadala di Andaman, Petronas – Bukit Panjang, KUFPEC-Anambas, Inpex – Masela, Mondor – Tungkal, dan lainnya,” sebutnya. 

    Terkait dengan harga yang didapat PGN dari pengalihan volume ekspor, dia menerangkan bahwa struktur harga LNG memiliki perbedaan dengan gas pipa. 

    Meskipun diproduksi secara domestik, harga LNG yang diperoleh PGN dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta kondisi pasar global. 

    Dengan demikian, harga LNG fluktuatif mengikuti indeksasi harga minyak dunia atau referensi Indonesia.

    Selain itu, gas regasifikasi dari LNG memiliki struktur biaya berbeda karena melibatkan proses tambahan seperti pendinginan, transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi.

    “PGN mengoptimalkan biaya sesuai regulasi untuk menjaga keterjangkauan LNG bagi pelanggan,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, pihaknya akan mengevaluasi harga jual gas ex LNG  setiap kuartal berdasarkan kebijakan pemerintah dan ICP historis. 

    “Jika harga LNG dari hulu turun, PGN akan menyesuaikan harga jual kepada pelanggan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Direktur Utama PGN Arief S Handoko mengingatkan potensi kekurangan pasokan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara mulai 2025 sampai 2035 mendatang. 

    Dia menyebut, penurunan pasokan itu akan terjadi lebih dalam mulai 2028. Ini khususnya untuk wilayah Sumatra Utara. Wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).  

    “Kalau kita lihat dari 2025 sampai 2035 cenderung short gas di Sumatra bagian utara dan tengah ini turun sejak di 2028. Jadi kalau kita lihat sejak 2028 ke 2035 shortage sampai ke 96 MMscfd,” ungkap Arief dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025). 

    Arief juga mengungkapkan kondisi kekurangan pasokan gas bakal merambah ke wilayah lain mulai 2035. Wilayah itu seperti Sumatra bagian selatan dan tengah hingga Jawa bagian barat serta Lampung. 

  • Perkuat Industrialisasi Nasional, MIND ID Dorong Hilirisasi Bauksit

    Perkuat Industrialisasi Nasional, MIND ID Dorong Hilirisasi Bauksit

    Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN pertambangan MIND ID mendorong hilirisasi bauksit untuk meningkatkan kualitas industrialisasi nasional. 

    Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan, perusahaan konsisten menjalankan peran strategis sebagai penggerak utama hilirisasi sektor industri pertambangan nasional.

    “Hilirisasi adalah mandat yang menjadi pedoman dalam setiap inisiatif strategis MIND ID. Bersama seluruh Anggota, kami berkomitmen memastikan bahwa setiap program hilirisasi memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (2/8/2025).

    Adapun salah satu bentuk hilirisasi mineral yang tengah dijalankan adalah peningkatan nilai tambah bauksit menjadi aluminium. Melalui integrasi dalam Grup MIND ID, bauksit diolah untuk menjadi bahan baku strategis yang mendukung agenda industrialisasi nasional.

    Menurut Pria, proses integrasi ini mencakup optimalisasi tambang bauksit, pembangunan fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), hingga smelter aluminium. Seluruh rantai nilai tersebut mampu menciptakan dampak ekonomi yang besar di dalam negeri.

    Sebagai gambaran, 1 ton bauksit yang bernilai sekitar US$40 dapat meningkat menjadi US$575 dalam bentuk alumina, dan kembali melonjak menjadi US$2.700 per ton saat telah berbentuk aluminium.

    “Dengan memperkuat rantai pasok aluminium ini, kami percaya dampaknya akan signifikan. Tidak hanya bagi ekonomi nasional, tetapi juga bagi daerah-daerah yang akan menikmati pertumbuhan yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Pria.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan salah satu agenda utama pembangunan nasional, seiring dengan upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi.

    “Dalam prioritas Presiden Prabowo, Asta Cita, yang menjadi kunci adalah kemandirian dan ketahanan energi, serta hilirisasi. Dua hal ini menjadi andalan di sektor batu bara,” ujarnya dalam Indonesia Mining Forum, Kamis (31/7/2025).

    Airlangga menegaskan bahwa hilirisasi sektor minerba sangat penting untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

    Pemerintah menargetkan total investasi sebesar Rp13.000 triliun selama periode 2025–2029. Dari jumlah tersebut, proyek hilirisasi minerba diperkirakan menyumbang investasi hingga US$20 miliar.

    Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah sedang mendorong pembangunan ekosistem energi baru dan terbarukan (EBT) yang mencakup panel surya, baterai kendaraan listrik (EV), serta hilirisasi silika menjadi komponen solar panel dan semikonduktor.

    Potensi ini diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor Indonesia hingga US$850 miliar, serta menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$236 miliar pada tahun 2040.

    Naik Kelas

    Di sisi lain, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir berharap MIND ID dapat terus meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi omzet, profitabilitas, hingga pertumbuhan bisnis. 

    Menurutnya, sebagai holding BUMN yang mengelola bisnis pertambangan di Indonesia, MIND ID sudah memiliki keunggulan dari sisi sumber daya alam. 

    “Saat ini bagaimana kita bisa menggunakan teknologi agar produk turunan yang dihasilkan juga bisa lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak lagi,” ujarnya, belum lama ini. 

    Pandu menambahkan Danantara membuka peluang untuk mengakuisisi aset pertambangan yang memiliki potensi pengembangan yang menarik. 

    Sepanjang 2024,  MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp145,2 triliun, tumbuh 34,56% dari tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan melonjak menjadi Rp40,2 triliun, naik 46% dibandingkan dengan 2023.

    Aset perusahaan meningkat menjadi Rp292,1 triliun dari Rp259,2 triliun. Sementara itu, beban pokok pendapatan naik dari Rp90 triliun menjadi Rp124,6 triliun, mengikuti ekspansi produksi dan hilirisasi di seluruh entitas anak.

  • Rampung Tahun Depan, Konstruksi Tol Prambanan—Purwomartani Capai 78,9%

    Rampung Tahun Depan, Konstruksi Tol Prambanan—Purwomartani Capai 78,9%

    Bisnis.com, JAKARTA — BUMN operator jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mengungkap konstruksi proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo (Jogja—Solo) segmen Prambanan—Purwomartani telah mencapai 78,9% hingga Juli 2025.

    Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menuturkan bahwa kehadiran Tol Jogja—Solo bakal membantu mengurai kepadatan lalu lintas di jalan nasional Klaten—Prambanan yang selama ini kerap menjadi titik kemacetan. Dengan demikian, mobilitas masyarakat bakal meningkat.

    “Kehadiran Gerbang Tol Prambanan sebagai titik keluar juga memberikan opsi baru bagi pengguna jalan untuk menghindari kepadatan di Gerbang Tol Klaten,” jelas Rivan dalam keterangan resmi, Sabtu (2/8/2025).

    Lebih lanjut, Rivan menegaskan bahwa hingga akhir Juli 2025, progres konstruksi Segmen Prambanan—Purwomartani telah mencapai hampir 78,90% dengan pembebasan lahan mencapai 99,50%. Dia pun optimistis segmen tersebut dapat selesai sesuai target dan digunakan masyarakat hingga Gerbang Tol Kalasan pada 2026. 

    Sejalan dengan proses konstruksi jalan tol segmen tersebut, JSMR telah menyelesaikan konstruksi dan mengoperasikan Tol Jogja—Solo segmen Klaten—Prambanan pada 2 Juli 2025. Segmen Klaten—Prambanan yang membentang sepanjang 7,85 km menjadi penghubung penting antara jalan tol Trans Jawa dengan pusat aktivitas masyarakat di Jawa Tengah dan sekitarnya. 

    Sebelumnya, waktu tempuh perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta melalui jalur arteri dapat mencapai 1,5 jam, terutama pada musim libur atau jam sibuk. 

    “Kini, dengan tersambungnya Kartasura hingga Prambanan melalui jalan tol, waktu tempuh dapat dipangkas menjadi sekitar 30 menit, memberikan efisiensi perjalanan yang signifikan,” tambahnya.

    Perusahaan pun telah mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada 17 Juni 2025, disusul dengan terbitnya Surat Keputusan Pengoperasian Jalan Tol Jogja—Solo Segmen Klaten—Prambanan oleh Menteri PU pada 30 Juni 2025.

     

  • Menyongsong Era Pengawasan Sektor Keuangan Berbasis AI

    Menyongsong Era Pengawasan Sektor Keuangan Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Digitalisasi sangat marak pada saat ini. Digitalisasi sudah menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan mengubah lanskap kehidupan secara fundamental, termasuk dalam bidang tata kelola (governance).

    Perubahan konsep atau cara kerja patut dilakukan, karena harus menyesuaikan dengan karakteristik model bisnis yang dihadapi. Model bisnis yang kental dengan digitalisasi menuntut cara kerja dan tata kelola yang berbeda.

    Hal ini terkait dengan perbedaan fitur dan profil risiko antara organisasi tradisional dengan organisasi berbasis teknologi informasi.

    Industri jasa keuangan menjadi satu sektor yang adaptif dengan kehadiran teknologi informasi. Riset Fortune Business Insights pada 2023 yang dikutip oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggambarkan pemanfaatan teknologi di industri jasa keuangan, khususnya perbankan di luar prediksi berbagai pihak.

    Adaptasi teknologi di industri jasa keuangan, khususnya perbankan tumbuh unggul bersama sektor teknologi informasi, telekomunikasi, dan otomotif. Padahal, kita ketahui bersama bahwa secara historis, industri perbankan dikenal sebagai industri konservatif yang lebih mengutamakan keamanan, regulasi ketat, dan stabilitas.

    OJK pun menyadari adaptasi teknologi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di industri jasa keuangan tak bisa dihindari. Berkembangnya aktivitas keuangan berbasis digital dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di lingkup industri jasa keuangan seperti perbankan, keberadaannya perlu diatur untuk tetap memberi perlindungan dan kenyamanan bagi nasabah.

    Pada April 2025, misalnya, OJK menerbitkan pedoman Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia.

    Hadirnya pedoman itu sebagai panduan bagi perbankan di Indonesia untuk memastikan teknologi kecerdasan buatan dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab karena pengembangan dan penerapannya di sektor perbankan berpotensi mentransformasi industri perbankan dengan mendorong inovasi, memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih cerdas serta menciptakan pengalaman yang lebih personal dan menarik bagi nasabah.

    OJK mengimbau agar penerapan kecerdasan artifisial mampu memberikan manfaat dengan pengelolaan risiko yang terkendali, sehingga mampu melindungi nasabah termasuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta stabilitas sistem keuangan secara luas.

    Hal ini tentu sejalan dengan Upaya regulator dalam menerapkan Regulatory Technology (Regtech) dan Supervisory Technology (Suptech) adalah konsep baru yang diperkenalkan ketika ada suntikan teknologi baru ke dalam system tata kelola lama.

    Alat analisis yang mampu menangani big data, sematan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence), penggunaan self-audit melalui penetapan konsesus pada blockchain, adalah beberapa contoh dari tata Kelola digital gaya baru yang harus dikenali oleh pelaku bisnis saat ini.

    Tentu banyak manfaat dan risiko baru yang timbul akibat penerapan RegTech dan SupTech. Dengan mengenali manfaat dan risiko secara tepat, maka dimungkinkan kita sebagai pengguna akan memperoleh benefit optimal yang akan mengubah cara kerja kita dan cara pandang kita terhadap tata Kelola digital sebuah perusahaan atau organisasi.

    Teori Manajemen sebagai Landasan Tata Kelola

    Revolusi industri menandakan awalnya perkembangan ilmu manajemen dalam kehidupan manusia. Dalam Masyarakat Pra-industrialis sebelum abad ke-18, manusia hanya hidup dari hasil pertanian/agraris dengan tidak mengembangkan produk lanjutan.

    Hasil pertanian diolah secara sederhana kemudian langsung dikonsumsi oleh manusia. Proses produksi sederhana yang dilakukan misalnya dalam bentuk kerajinan tangan, industri skala kecil dan sebagainya.

    Ketika timbul kesadaran bahwa di dalam proses produksi sederhana ini masih banyak inefisiensi, maka manusia berfikir untuk memadukan antara mekanisasi dengan produksi. Penggunaan mesin pada produksi masal, mengurangi biaya produksi secara signifikan.

    Perencanaan produk, desain lini produksi, tata letak pabrik menandakan timbulnya konsep manajemen modern. Beberapa tokoh mulai dari Adam Smith (teori spesialisasi produksi), FW Taylor (teori manajemen ilmiah – time and motion study), Henry Gantt (penemu Gantt Chart) dan masih banyak lagi, memberikan kontribusi sangat besar pada implementasi konsep manajemen modern yang lebih ilmiah.

    Penerapan konsep manajemen tradisional ini memang memberikan dampak yang sangat positif pada kehidupan dan kesejahteraan manusia saat itu. Perlunya penyempurnaan konsep dirasa penting, karena konsep manajemen yang ada sangat fokus pada teknis proses produksi dan cenderung mengedepankan mekanisasi.

    Aspek manusia mulai dipandang penting dengan diperkenalkannya beberapa teori misalnya Manajemen Partisipatif (oleh Mary Parker Follett), teori X dan Y (oleh Douglas Mc. Gregor), efek Hawthorne (oleh Elton Mayo) dan lain sebagainya.

    Tahapan inilah yang memulai era manajemen modern menuju organisasi yang inklusif dan agile, dimana aspek psikologis dan sosial pekerja menjadi pertimbangan penting dalam organisasi.

    Migrasi Menuju Konsep Governance

    Penyempurnaan selalu dirasakan perlu ketika ada permasalahan besar atau bahkan setelah krisis timbul. Ilmu manajemen juga perlu diperdalam lingkupnya ketika masuk unsur yang lebih holistik yaitu akuntabilitas dewan direksi, transparansi keuangan, perlindungan pemegang saham, struktur kepemilikan yang berimbang dan sebagainya.

    Salah satu kasus yang menjadi pemicu perlunya pendalaman terhadap kualitas tata kelola adalah adanya krisis perbankan yang terbesar sepanjang sejarah dimana terjadi kerugian sebesar US$20 miliar pada sebuah bank bernama Bank of Credit and Commerce International (BCCI).

    Penyebab utama terjadinya krisis ini adalah adanya skandal pencucian uang, terjadinya window dressing di pembukuan bank, pemberian suap kepada para pejabat pemerintahan dan politisi, adanya pemberian kredit secara ilegal serta terjadinya manipulasi pasar.

    Sejak saat itu, timbul kesadaran pentingnya kualitas tata kelola di organisasi. Banyak lembaga yang mengeluarkan standar kualitas tata kelola misalnya OECD merilis Principles of Corporate Governance pada tahun 1999, beberapa negara juga mengeluarkan aturan mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) seperti The Sarbanes-Oxley Act yang dikeluarkan oleh Parlemen Amerika pada tahun 2002, hal ini juga kemudian diikuti oleh pemerintah/regulator di seluruh dunia.

    Prinsip utama dalam GCG adalah TARIF yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Integrity dan Fairness.

    Keterbukaan diharapkan terjadi pada tahap pengambilan keputusan dan pemberian akses terhadap informasi yang relevan. Para pemangku kebijakan perlu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil serta memiliki akuntabilitas yang jelas.

    Selain itu, faktor integritas juga sangat penting dan perlu perlakuan yang adil bagi semua pemangku kepentingan.

    Sejak adanya revolusi industri 4.0 dan 5.0, maka terjadi pergeseran arah dan standar tata kelola.

    Digitalisasi mengubah dua hal yaitu diperkenalkannya alat bantu pengambilan keputusan berbasis digital dan perlu penyesuaian akibat adanya model bisnis berbasis digital. Sebagai alat bantu, maka akan relevan pada semua prinsip GCG yang ada. Telah banyak aplikasi di pasaran sebagai alat bantu GCG agar dapat diterapkan secara efektif.

    Sedangkan bisnis model berbasis digital memiliki corak bisnis yang berbeda. Bisnis digital ini terkait dengan pemilikan data yang sangat banyak (big data), penggunaan piranti komputer secara ekstensif, serta jangkauan ke wilayah yang luas.

    Perusahaan startup juga kebanyakan memiliki skala kecil dengan investasi yang terbatas. Namun, hal yang menonjol adalah bahwa bisnis start-up ini menggunakan sarana digital, sehingga memungkinkan untuk dilakukan otomasi.

    Model bisnis yang ada di pasar juga berbentuk berbagi layanan (as a service) yang memungkinkan pemberian layanan dengan harga murah dan sesuai untuk produksi/ layanan yang bersifat masal (contohnya aplikasi HaloDoc yang melayani konsultasi kesehatan bagi masyarakat umum).

    Terobosan teknologi ini sangat membantu pelaksanaan GCG di sebuah organisasi. Manfaat yang sangat dirasakan adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan yang lebih akurat dan sangat bisa diterapkan pada semua skala dan tingkatan organisasi.

    Tentu saja untuk mendapatkan manfaat ini diperlukan adanya investasi yang cukup besar. Investasi yang diperlukan selain pembuatan pangkalan data (data lake) sekaligus alat analisis data tersebut. Namun dengan adanya layanan as a service, maka bisa menekan capital expenditure melalui sistem langganan (subscription), contohnya penggunaan cloud database untuk menekan biaya pembelian server.

  • Trump: Powell Harus Resign Seperti Gubernur The Fed Kugler

    Trump: Powell Harus Resign Seperti Gubernur The Fed Kugler

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Ketua The Fed Jerome Powell harus mengikuti jejak Gubernur Federal Reserve Adriana Kugler yang mengundurkan diri dari bank sentral AS.

    “Powell yang ‘terlambat’ harus mengundurkan diri, sama seperti Adriana Kugler, seorang pejabat yang ditunjuk Biden, mengundurkan diri. Dia tahu Powell melakukan kesalahan terkait suku bunga. Dia [Powell] juga harus mengundurkan diri,” kata Trump di media sosial, seperti dilansir Bloomberg, Sabtu (2/8/2025). 

    Pada Jumat (1/8/2025), The Fed mengumumkan bahwa Kugler akan mengundurkan diri dari jabatannya di The Fed. Padahal masa jabatan gubernur Kugler seharusnya baru berakhir pada Januari 2026. Langkah itu memberi Trump kesempatan untuk menunjuk seorang pejabat bank sentral yang sejalan dengan tuntutannya untuk menurunkan suku bunga.

    Trump mengatakan kepada para wartawan kemarin bahwa dia “sangat senang” ada posisi terbuka di jajaran pejabat The Fed. Trump juga yakin Kugler memutuskan untuk mengundurkan diri karena “dia tidak setuju” dengan Powell mengenai kebijakan penetapan suku bunga. Posisi publik Kugler mengenai biaya pinjaman disebut sangat sejalan dengan Powell.

    Seperti diketahui, Powell kembali memutuskan untuk menahan suku bunga acuan The Fed pada pada Rabu (30/7/2025), sembari menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS.

    Setelah pegumuman itu, Trump kembali melancarkan kritik pedas terhadap Jerome Powell.

    “Jerome ‘Terlalu Lambat’ Powell melakukannya lagi! Dia terlalu lambat, bahkan terlalu marah, terlalu bodoh, dan terlalu politik untuk memegang jabatan Ketua The Fed,” tulis Trump di platform media sosial miliknya dikutip dari Bloomberg, Kamis (31/7/2025).

    Trump menyesalkan keputusan The Fed yang kembali tidak memangkas suku bunga. Dia juga kembali menyoroti proyek renovasi gedung The Fed yang menurutnya penuh dengan pembengkakan biaya. 

    Kritik ini dilontarkan hanya sepekan setelah dia meninjau langsung lokasi proyek dan sempat meremehkan kekhawatiran terkait anggaran renovasi tersebut.

    “Dia merugikan negara kita triliunan dolar selain itu renovasi ini adalah salah satu yang paling tidak kompeten atau paling korup dalam sejarah konstruksi!” tulis Trump. “Singkatnya, ‘Terlalu Lambat’ adalah pecundang total dan negara kita menanggung akibatnya!” tambahnya.

    Konflik antara Trump dengan Powell kian meruncing pada Jumat pagi. Trump menuntut Powell untuk “menurunkan suku bunga secara substansial,” dan menambahkan bahwa “Apabila Powell terus menolak, Dewan The Fed harus mengambil kendali dan melakukan apa yang semua orang ketahui harus dilakukan [menurunkan Powell]!”

  • Tarif Trump Berlaku, Pengusaha Kedelai Optimistis Jaga Pasokan

    Tarif Trump Berlaku, Pengusaha Kedelai Optimistis Jaga Pasokan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) optimistis mampu menjaga kestabilan pasokan kedelai dalam negeri seiring dengan kesepakatan tarif perdagangan yang baru antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang telah dicapai.

    Ketua Akindo Hidayatullah Suralaga mengatakan kesepakatan dagang di antara kedua negara berhasil menurunkan tarif impor produk Indonesia ke AS dari semula 32% menjadi 19%. 

    Menurutnya kebijakan yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 ini merupakan salah satu tarif terendah dalam kesepakatan perdagangan AS dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

    Hal ini, lanjutnya, mempertegas komitmen keberpihakan pemerintah kepada para perajin tahu dan tempe. Oleh karenanya hal tersebut menjadi sinyal positif untuk menjaga kestabilan pasokan kedelai nasional.

    “Kami berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok kedelai dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang baik sesuai kebutuhan nasional,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).

    Akindo juga berharap Indonesia dapat membuka pasar ekspor baru untuk produk olahan kedelai di kemudian hari. 

    Dia menilai, pasar internasional semakin terbuka bagi produk seperti tempe siap saji, tahu beku, maupun minuman berbasis kedelai.

    Hidayatullah pun mengapresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan dan pencapaian tim negosiasi Indonesia di bawah koordinasi Menko Perekonomian RI. 

    “Akindo berterima kasih kepada Pemerintah yang selama ini telah menerapkan kebijakan tarif 0% untuk importasi kedelai dari semua negara termasuk AS, berdasarkan prinsip Most Favoured Nation,” ujarnya.

  • Surplus Dagang RI-AS Diuji Tarif Trump, Apindo Ungkap Tantangannya

    Surplus Dagang RI-AS Diuji Tarif Trump, Apindo Ungkap Tantangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Surplus dagang Indonesia dengan Amerika Serikat bakal mendapatkan ujian usai Presiden Donald Trump menerapkan tarif resiprokal sebesar 19%.

    Adapun, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2025 mengantongi surplus US$4,10 miliar, meski menciut secara bulanan imbas kinerja ekspor yang turun. Pada Mei 2025, neraca perdagangan Indonesia mampu mencapai US$4,30 miliar.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, meski saat ini Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan, tetapi ke depan akan semakin menantang usai diberlakukannya tarif resiprokal Trump terhadap semua negara, termasuk Indonesia.

    Tarif Trump dijadwalkan mulai berlaku dalam tujuh hari ke depan sejak dirilisnya keputusan terbaru Trump pada 1 Agustus 2025, atau akan diberlakukan mulai 7 Agustus 2025.

    “Kami tentu bersyukur kita masih bisa mempertahankan surplus perdagangan. Sejujurnya pasca adanya tarif resiprokal AS, Indonesia harus kerja keras agar bisa tetap surplus hingga akhir tahun,” kata Shinta, Jumat (1/8/2025).

    Menurut Shinta, ada sejumlah faktor yang membuat Indonesia harus bekerja keras mempertahankan surplus neraca perdagangan. Pertama, pasar global diproyeksikan mengalami kontraksi permintaan sebagai efek samping dari penyesuaian pasar global terhadap arah kebijakan perdagangan AS.

    “Ini bahkan diamini oleh institusi internasional seperti WTO yang memperkirakan demand perdagangan global akan kontraksi setidaknya 0,2%, di mana potensi kontraksi demand akan semakin besar pada negara-negara berkembang dan LDCs yang diversifikasi perdagangannya rendah seperti Indonesia,” ujarnya.

    Selain itu, Shinta menuturkan bahwa harga komoditas global juga diperkirakan turun karena perubahan iklim perdagangan global. Imbasnya, semakin menyulitkan Indonesia dan negara berkembang lain untuk meningkatkan kinerja ekspor. 

    Kedua, Indonesia harus rela kehilangan sebagian surplus perdagangan dengan AS sebagai bentuk komitmen dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Negara Paman Sam.

    Ketiga, kebutuhan impor Indonesia yang terus meningkat menjadi tantangan dalam menjaga surplus perdagangan. Shinta mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa secara agresif menekan impor melalui regulasi untuk menciptakan surplus perdagangan.

    “Karena langkah ini akan sangat backfire [berdampak negatif] terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja industri di dalam negeri, termasuk pertumbuhan kinerja ekspor itu sendiri,” sambungnya.

    Terlebih, Shinta menyampaikan bahwa sekitar 90% impor Indonesia adalah bahan baku/penolong dan barang modal yang dibutuhkan industri dalam negeri agar investasi terealisasi dan bisa memproduksi barang/jasa termasuk produk ekspor untuk menjaga stabilisasi pasar domestik.

    “Jadi impor harus tetap dibuka dan dibiarkan tumbuh selama tidak merusak persaingan dagang yang sehat di dalam negeri, dengan risiko terhadap penciptaan surplus dagang,” lanjutnya.

    Menurut Shinta, ketiga hal itu bisa menciptakan kesulitan bagi Indonesia untuk mempertahankan surplus perdagangan ke depan jika hanya mengandalkan kondisi status quo.

    “Satu-satunya cara untuk mempertahankan surplus adalah dengan diversifikasi produk ekspor dan negara tujuan ekspor,” ujarnya.

    Shinta menilai bahwa idealnya perlu dilakukan dengan peningkatan investasi atau industrialisasi yang berorientasi ekspor sehingga volume ekspor, ragam ekspor, dan pasar tujuan ekspor menjadi meningkat.

    Di samping itu, Shinta menyebut untuk alternatif lain untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan adalah dengan membuat biaya berbisnis di dalam negeri menjadi lebih efisien (cost of doing business) yang utamanya untuk industri berorientasi ekspor.

    Selain itu, sambung dia, perlu adanya dukungan terhadap eksportir berupa stimulus seperti perluasan akses, pembiayaan ekspor yang terjangkau, subsidi atau insentif untuk peningkatan kualitas produk ekspor, hingga untuk diversifikasi pasar tujuan ekspor.

    Dia menjelaskan, dengan adanya efisiensi bisnis dan insentif akan mendongkrak volume dan kinerja ekspor nasional secara eksponensial. Langkah ini juga menjadi antisipasi untuk menggantikan hilangnya surplus dari perdagangan dengan AS imbas tarif resiprokal.

    “Kalau kedua langkah ini tidak dilakukan [efisiensi bisnis dan insentif], ya akan sangat sulit bagi kita untuk memiliki surplus perdagangan ke depannya. Saat ini saja sudah sulit dipertahankan, apalagi setelah realisasi komitmen peningkatan impor dari AS,” terangnya.

    Sepanjang Januari—Juni 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga negara penyumbang surplus neraca dagang terbesar adalah AS sebesar US$8,57 miliar, India sebesar US$6,59 miliar, dan Filipina sebesar US$4,4 miliar.

    Di sisi lain, tiga negara penyumbang defisit terdalam adalah China sebesar US$9,73 miliar, Singapura sebesar US$3,09 miliar, dan Australia US$2,66 miliar.