Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Fenomena Rohana dan Rojali Hantui Mall di RI, Bos OJK Bilang Begini

    Fenomena Rohana dan Rojali Hantui Mall di RI, Bos OJK Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait fenomena rombongan hanya nanya (rohana) dan rombongan jarang beli (rojali) yang tengah dirasakan oleh pengusaha ritel dan pusat perbelanjaan di Tanah Air.

    Kepala OJK Mahendra Siregar menilai bahwa fenomena rohana dan rojali yang tengah terjadi saat ini dipicu oleh ketidakpastian ekonomi, sehingga konsumen memilih menahan diri untuk melakukan belanja.

    “Jadi pada saat terjadi kondisi yang tidak pasti di waktu beberapa bulan terakhir, tentu banyak pihak ambil posisi menimbang-nimbang sebelum ambil keputusan,” jelas Mahendra dalam Konferensi Pers RDK, Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, sikap konsumen yang tengah dalam posisi menimbang-nimbang sebelum memutuskan untuk belanja ini merupakan hal yang wajar. Sebab, konsumen tengah menanti kepastian, di tengah situasi ekonomi saat ini.

    “Dengan kepastian yang sudah lebih jelas, konsumen pun akan memperoleh kepastian lebih baik terhadap keputusan yang dapat mereka ambil untuk menentukan belanja ke depan,” ujarnya. 

    Mahendra mengatakan, saat ini pemerintah akan dan terus melakukan sejumlah program yang dapat menggenjot perekonomian nasional. Hal ini termasuk mempercepat belanja pemerintah. Dia meyakini, beberapa program yang dilakukan pemerintah tersebut dapat berdampak positif terhadap pergerakan perekonomian Indonesia.

    “Tentu akan membawa dampak positif kepada pergerakan perekonomian dengan belanja yang lebih besar tadi,” pungkasnya.

    Fenomena rohana dan rojali tengah dirasakan oleh pengusaha ritel maupun pusat perbelanjaan. Fenomena ini menyebabkan kinerja pusat perbelanjaan dalam negeri menjadi tidak maksimal.

    Dalam catatan Bisnis, Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan, fenomena ‘rojali’ telah menyebabkan omzet pusat perbelanjaan di Tanah Air menurun. 

    Rojali: Cerminan Kondisi Ekonomi Masyarakat

    Rojali merupakan singkatan dari rombongan jarang beli. Istilah ini merujuk pada fenomena masyarakat yang mengunjungi suatu tempat seperti pusat perbelanjaan, toko, hingga pasar tradisional, tetapi tidak banyak melakukan kegiatan belanja. 

    “Itu [omzet] terjadi penurunan, pasti. Karena kan tadi, belinya cenderung produk-produk yang harganya satuannya murah,” ungkap Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja ketika ditemui di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2025). 

    Alphonzus menuturkan, fenomena rojali bukanlah hal baru di Indonesia. Hanya saja, intensitas jumlah rojali memang berbeda dari waktu ke waktu dengan pemicu yang berbeda pula.

    Meski bukan hal baru di Indonesia, menurut Alphonzus, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya fenomena rojali saat ini. Salah satunya, lemahnya daya beli masyarakat, khususnya di kelas menengah ke bawah. 

    Menurut data APPBI, jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan memang mengalami peningkatan meski tidak signifikan, yakni kurang dari 10%. Jumlah itu jauh di bawah target asosiasi di kisaran 20%—30%. 

    Namun, terjadi perubahan terhadap pola belanja konsumen, yang kemudian berpengaruh terhadap omzet pusat perbelanjaan.  

    Dia mengatakan, saat ini konsumen lebih selektif dalam berbelanja. Pun berbelanja, konsumen hanya membeli produk dengan harga yang murah. 

    Adapun, fenomena rojali sudah mulai terasa sejak momentum Ramadan 2024, mengingat penurunan daya beli sudah mulai terasa sejak tahun lalu. 

    Hal ini juga telah menyebabkan kinerja pusat perbelanjaan Tanah Air menjadi tidak maksimal, mengingat periode tersebut merupakan peak season bagi penjualan ritel di Indonesia. Kondisi ini kian terasa pasca-Idulfitri 2024.

    “Setelah Idulfitri itu kan pasti masuk low season. Nah, low season-nya sekarang ini tambah panjang karena Ramadan dan Idulfitri-nya maju. Itulah salah satu juga faktor yang menambah intensitas atau pun jumlah daripada Rojali tadi,” tuturnya.  

    Imbas dari adanya fenomena rojali, APPBI memperkirakan, omzet pusat perbelanjaan di Indonesia tumbuh kurang dari 10% tahun ini.

    “2025 ini tetap tumbuh dibandingkan tahun lalu tapi tidak signifikan. Paling single digit, artinya kurang dari 10%,” ungkapnya. 

    Namun dia meyakini fenomena rojali tidak akan berlangsung lama. Apalagi, pemerintah tengah menggelontorkan sejumlah stimulus untuk menggenjot daya beli masyarakat. 

    “Kalau daya belinya pulih, Rojalinya pasti berkurang,” pungkasnya.

  • Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

    Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI memberikan layanan pengembalian bea alias refund tiket 100% bagi pengguna yang perjalanannya terdampak insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, pada Jumat (1/8). 

    Pasalnya terdapat total 80 perjalanan kereta terpaksa dibatalkan dan 42 perjalanan lainnya dialihkan melalui jalur memutar via Purwokerto – Kroya – Bandung akibat kejadian tersebut. 

    KAI dalam unggahan Instagram resmi @kai121_ menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi, akibat gangguan operasional perjalanan kereta api di Stasiun Pegadenbaru, Subang. Untuk itu, pihaknya memberikan fasilitas pengembalian tiket 100%, di luar bea pesan. 

    “Kebijakan ini berlaku untuk pelanggan dengan keberangkatan tanggal 1-3 Agustus 2025 yang tidak jadi berangkat, karena keterlambatan atau penundaan perjalanan,” unggah PT KAI, dikutip pada Senin (4/8/2025). 

    Adapun proses refund ini dapat dilakukan dengan dua acara, yakni melalui loket stasiun online atau layanan Call Center 121. Pengembalian bea 100% dapat dilakukan secara tunai di loket stasiun online yang melayani pembatalan, atau secara transfer melalui layanan Call Center 121.

    Sebagai catatan, pengembalian bea sebesar 100% ini hanya berlaku bagi pelanggan yang tidak jadi berangkat naik kereta api, baik karena keterlambatan atau penundaan perjalanan sepanjang periode 1—3 Agustus 2025. 

    Adapun batas waktu proses pembatalan tiket melalui loket stasiun online dan Call Center 121 adalah 7×24 jam dari tanggal keberangkatan yang tertera di tiketnya.

    Untuk diketahui, insiden kereta dengan relasi Surabaya Pasar Turi—Gambir ini terjadi pada pukul 15.47 WIB. Kemudian menyebabkan gangguan sementara pada jalur hulu dan hilir serta sekitar 4 kilometer prasarana, mulai dari titik sinyal blok hingga area wesel. 

    Sementara proses evakuasi dimulai pada pukul 23:50 WIB dan berhasil diselesaikan pada keesokan paginya (2/8/2025) pukul 07:07 WIB. Setelah evakuasi sarana selesai, beragam upaya terus dilanjutkan tanpa henti ke perbaikan prasarana, untuk memastikan kelancaran perjalanan kereta api.

    Alhasil, jalur kereta api di Stasiun Pegadenbaru dapat kembali dilalui dengan KA Argo Lawu (KA 14) rute Gambir—Solo Balapan yang berhasil berangkat pada pukul 10.57 WIB dengan kecepatan terbatas 10 km/jam

    Berikut Langkah Pembatalan Melalui Call Center 121 

    1. Sebelum melakukan panggilan, siapkan sejumlah data yang diperlukan, yaitu:

    Kode booking kereta api
    Nama penumpang
    Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    Nomor rekening
    Nomor telepon
    Alamat surel (e-mail)

    2. Kemudian hubungi layanan 121 yang dapat dihubungi melalui telepon, ponsel, maupun menu bantuan pada aplikasi Access by KAI (VoIP) 

  • RI Paling Ekspansif Perluas Tambang Batu Bara di Asia Tenggara

    RI Paling Ekspansif Perluas Tambang Batu Bara di Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Global Energy Monitor (GEM) mencatat Indonesia memimpin perluasan kapasitas tambang batu bara di Asia Tenggara dengan 31 juta ton per tahun (Mtpa) proyek yang sedang dikembangkan.

    Dari sekitar 135 Mtpa kapasitas tambang batu bara dalam perencanaan di 12 negara Asia, kecuali China, Indonesia dan Pakistan berkontribusi lebih dari setengahnya.

    Manajer Proyek Global Coal Mine Tracker GEM Dorothy Mei menilai peningkatan tambang batu bara itu berpotensi menaikkan emisi gas rumah kaca metana dan memperburuk krisis iklim.

    Dia lantas mengungkapkan, dari 31 Mtpa proposal tambang batu bara di Indonesia, sebanyak 15 Mtpa dalam tahap konstruksi dan 16 Mtpa dalam perencanaan. Sekitar 94% dari proyek tambang baru tersebut memproduksi batu bara termal guna memenuhi pembangkit listrik domestik dan pasar ekspor.

    Namun, tercatat juga terdapat lebih dari 40 proyek baru di Indonesia masih berada di tahap sangat awal tanpa data kapasitas yang jelas. Tak hanya itu, kata Dorothy, pemerintah kini gencar mengeksplorasi cadangan batu bara metalurgi (coking coal) dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor dari Rusia, Australia, dan China. Padahal, ekspansi tambang batu bara ini berisiko bagi Indonesia.

    “Dengan Tiongkok dan India menyerap hampir dua pertiga ekspor batu bara Indonesia pada 2023, sektor ini menghadapi risiko keekonomian dan ancaman menjadi aset terlantar [stranded asset]. Hal ini terlihat pada awal 2025 ketika ekspor batu bara Indonesia anjlok ke titik terendah dalam tiga tahun, akibat meningkatnya produksi domestik di kedua negara tersebut,” kata Dorothy melalui keterangan resmi, Senin (4/8/2025).

    Sementara itu, tercatat terdapat 2.270 Mtpa proyek batu bara dalam berbagai tahap pengembangan di 30 negara di dunia. Secara global, Indonesia menempati peringkat delapan negara dengan proposal tambahan kapasitas tambang batu bara terbesar.

    Sementara itu, China memimpin dengan margin yang sangat signifikan dengan tambahan kapasitas mencapai 1.350 Mtpa.

    Dorothy menyebut, jika semua proposal tambang baru ini terealisasi, diperkirakan terdapat 15,7 juta ton metana akan dilepas ke udara setiap tahunnya atau setara 1,3 miliar ton CO₂e, melebihi total emisi tahunan Jepang pada 2022.

    Alhasil, emisi gas rumah kaca global akan melejit menjadi 6 miliar ton CO₂e, setara dengan emisi Amerika Serikat (AS) sebagai polutan terbesar kedua dunia.

    Padahal, dari 30 negara dengan proyek tambang batu bara baru dalam pengembangan, 21 di antaranya merupakan penandatangan Global Methane Pledge, termasuk Indonesia. Meski demikian, hanya beberapa negara yang telah menyampaikan rencana mitigasi metana yang konkret.

    Peneliti Senior di GEM Tiffany Means menegaskan bahwa jika negara-negara ini benar-benar berkomitmen pada target iklim, solusinya bukanlah melanjutkan pengembangan tambang batu bara dengan aksi mitigasi yang tidak jelas.

    “….tetapi menghentikan proyek baru sepenuhnya. Strategi paling efektif untuk ini sangat jelas, yakni biarkan batu bara tetap di dalam tanah,” kata Tiffany.

    Sementara itu, Policy Strategist CERAH Wicaksono Gitawan mengatakan, tindakan Indonesia untuk mendorong ekspansi tambang batu bara tidak sesuai dengan target transisi energi dan komitmen iklim sesuai Perjanjian Paris.

    Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa Indonesia siap menggunakan 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan, dalam lawatannya ke Brasil bulan lalu.

    “Dibanding ekspansi batu bara, seharusnya pemerintah mulai serius menyiapkan kebijakan dan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dengan lebih masif dan menghentikan penggunaan batu bara secara berlebihan,” Wicaksono.

  • Pelonggaran Impor Food Tray Diprotes Pengusaha, Mendag Buka Suara

    Pelonggaran Impor Food Tray Diprotes Pengusaha, Mendag Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan pelonggaran impor food tray (nampan makanan) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan lantaran kebutuhan terhadap program ini yang besar.

    Untuk diketahui, pemerintah telah melonggarkan importasi food tray untuk MBG karena masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Ini artinya, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pelonggaran impor food tray ini untuk kepentingan program MBG dengan kebutuhan jumlah yang besar.

    “[Pelonggaran impor] food tray ini kan memang dibuka ya itu untuk kepentingan makan bergizi gratis, karena kita banyak membutuhkan produk itu,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Ekspor Semester I/2025 di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025). 

    Kendati demikian, Budi menyatakan pemerintah juga tetap membuka jalan bagi pengusaha dalam negeri untuk memproduksi food tray dalam memenuhi kebutuhan MBG. Hal ini mengingat besarnya kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Kalau misalnya di dalam negeri ada, kan kita juga tidak melarang menggunakan produksi dalam negeri, tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pengusaha menilai kebijakan pemerintah melonggarkan impor food tray tidak tepat karena dapat mengancam nasib industri lokal.

    Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) menyatakan industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG untuk 82,9 juta penerima MBG di 2025.

    Pengurus APMAKI Robert Susanto menyampaikan, anggota APMAKI sendiri sudah mampu memproduksi hingga 10 juta food tray per bulan. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang menyebut produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Itu pun belum dalam kondisi digas [produksi] secara maksimum. Dengan kondisi yang sedang-sedang saja, sudah mampu produksi 10 juta [food tray] per bulan,” kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Dia menilai, adanya perbedaan pandangan terkait dengan produksi food tray ini terjadi lantaran tidak ada koordinasi antara produsen dengan pemerintah. 

    Selama ini, Robert mengaku bahwa produsen dalam negeri berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan dari kementerian terkait. “…sehingga seolah-olah produsen dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG ini,” tandasnya.

  • OJK Tanggapi Proyeksi Terbaru Ekonomi RI, Yakin Deal Tarif Trump Bawa Efek Positif

    OJK Tanggapi Proyeksi Terbaru Ekonomi RI, Yakin Deal Tarif Trump Bawa Efek Positif

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meyakini bahwa tercapainya kesepakatan tarif Trump antara AS dengan banyak negara, termasuk RI, akan membawa efek positif bagi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut bahwa proyeksi terbaru Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merupakan pertanda positif dari perkembangan ekonomi terbaru.

    IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 dari semula 4,7% menjadi 4,8%, berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025. IMF juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 dari 2,8% menjadi 3,0%.

    “Hal ini menunjukkan bahwa sama dengan pandangan yang kami sampaikan, sekalipun kebijakan pemerintah AS [Amerika Serikat] menimbulkan disrupsi besar, tetapi dengan dicapainya kesepakatan menjadi satu sinyal mengenai bagaimana ini akan berujung dalam suatu keputusan ataupun kesepakatan yang kemudian akan menjadi masukan bagi pergerakan ekspor-impor, dan pada responsnya ke investasi dan kepastian berusaha,” ujar Mahendra dalam konferensi pers hasil RDK OJK, Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, revisi outlook ekonomi dari IMF itu menunjukkan bahwa terdapat peluang kondisi ekonomi terus membaik. Hal itu tentu dapat mendukung perbaikan kinerja sektor jasa keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung perekonomian masyarakat.

    Tidak hanya itu, berbagai peningkatan kinerja ekonomi melalui proyeksi berbagai lembaga, maupun pertumbuhan kinerja lembaga jasa keuangan, membuka peluang revisi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi ke depannya.

    “Terutama tadi kalau kita bisa memanfaatkan ruang terbuka dari pengaruh ekspor negara-negara lain, maupun perbaikan iklim usaha dan investasi di Indonesia,” ujar Mahendra.

    Dilansir Reuters, Hasil survei dari 26 ekonom memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal II/2025 akan tumbuh melambat. Para ekonom yang disurvei selama 25 Juli—1 Agustus itu memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 hanya 4,80% (year on year/YoY).

    Pertumbuhan PDB pada April—Juni 2025 itu juga diperkirakan sedikit lebih rendah dari pencapaian pada Januari-Maret 2025 atau kuartal I/2025, yakni 4,87% secara tahunan.

    Pertumbuhan itu melambat atau menjadi yang terendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir pada periode yang sama. Hal itu sejalan dengan beban belanja rumah tangga pada pertumbuhan yang lemah serta mengimbangi peningkatan ekspor.

    Meski demikian, PDB kuartal II/2025 diproyeksikan tumbuh 3,70% secara kuartalan dari kuartal I/2025, atau pulih dari kontraksi sekitar 0,98%.

    “Keyakinan konsumen menurun, aktivitas industri melambat, dan pengangguran kaum muda tetap tinggi. Angka penjualan ritel riil juga lemah sepanjang kuartal kedua karena rumah tangga tetap berhati-hati dalam berbelanja akibat pertumbuhan upah riil yang stagnan,” ujar ekonom asosiasi di Moody’s Analytics, Jeemin Bang, dikutip dari Reuters pada Senin (4/8/2025).

  • Bos KAI Minta Maaf Buntut KA Agro Bromo Anggrek Anjlok di Subang

    Bos KAI Minta Maaf Buntut KA Agro Bromo Anggrek Anjlok di Subang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Didiek Hartantyo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas terganggunya layanan akibat anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pegadenbaru, Subang, pada Jumat (1/8).

    Setelah upaya intensif, kedua jalur yang sempat terputus kini sudah dapat dilalui kembali oleh kereta api.

    Didiek menyampaikan bahwa sejak kejadian, selama 19 jam lebih dari 200 personel teknis dan tim manajemen dikerahkan untuk melakukan evakuasi, perbaikan jalur, serta rekayasa pola operasi guna meminimalkan dampak bagi pelanggan.

    “Kami menyadari sepenuhnya bahwa insiden ini berdampak besar terhadap rencana perjalanan banyak pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berterima kasih atas kesabaran serta pengertian yang telah diberikan,” ujar Didiek dalam keterangan pers dikutip Senin, (4/8/2025).

    Evakuasi rangkaian kereta selesai dilakukan pada Sabtu (2/8) pukul 07.00 WIB, sedangkan perbaikan jalur berlanjut hingga Minggu (3/8) pagi. Jalur kembali dapat digunakan sejak pukul 10.57 WIB dan dilewati pertama kali oleh KA Argo Lawu dengan kecepatan terbatas.

    Akibat insiden ini, total 80 perjalanan kereta terpaksa dibatalkan dan 42 perjalanan lainnya dialihkan melalui jalur memutar via Purwokerto – Kroya – Bandung.

    Meski terdampak cukup signifikan, operasional kereta api mulai menunjukkan pemulihan. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan per Sabtu siang hingga hari ini diperkirakan mencapai 94%.

    Per 3 Agustus 2025 pukul 09.15 WIB, KAI telah berhasil memproses pembatalan sebanyak 22.664 tiket pelanggan untuk periode perjalanan 1 hingga 3 Agustus. KAI mengatakan akan terus berupaya melakukan respons cepat dalam mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang terdampak gangguan perjalanan.

    Di sisi lain, selama periode yang sama, sebanyak 440.581 pelanggan tetap melakukan perjalanan dari total kapasitas 483.296 tempat duduk yang tersedia.

    KAI memberikan pengembalian dana penuh 100% bagi pelanggan yang melakukan pembatalan tiket akibat gangguan ini. Pengajuan refund dapat dilakukan di stasiun hingga 7×24 jam setelah jadwal keberangkatan. Selain itu, KAI juga menyediakan kompensasi berupa service recovery bagi pelanggan yang mengalami keterlambatan signifikan.

    “Namun dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut, kami sangat memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan, terutama bagi yang mengalami keterlambatan signifikan saat berada di atas kereta, menunggu kepastian waktu keberangkatan, hingga mengantre untuk proses refund di stasiun. Kami juga menyadari bahwa penyiapan layanan service recovery (SR) di beberapa titik masih memerlukan peningkatan,” lanjut Didiek.

    Saat ini, layanan kereta api menunjukkan tren pemulihan. Per Minggu (3/8), dari total 72 perjalanan KA dari arah timur menuju Jakarta, sebanyak 65 KA tiba tepat waktu, dan 7 KA mengalami keterlambatan.

    Untuk saat ini, KAI masih memberlakukan pembatasan kecepatan operasional kereta api sebesar 60 km/jam di lokasi pascakejadian Pegadenbaru sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko. Kecepatan tersebut akan ditingkatkan secara bertahap menuju kondisi normal, yakni 120 km/jam seiring dengan evaluasi teknis yang ketat dan tetap mengedepankan aspek keselamatan perjalanan.

    “Kami terus berupaya memperbaiki seluruh aspek layanan, termasuk dalam penanganan kondisi krisis seperti ini. Bagi kami, pelayanan dan keselamatan pelanggan adalah yang utama. Kami menjadikan setiap tantangan sebagai bahan introspeksi untuk memperkuat sistem, meningkatkan kecepatan respons, dan menghadirkan perjalanan kereta api yang semakin andal,” ujar Didiek.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi akan segera membentuk tim audit independen untuk mengevaluasi penyebab anjloknya KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir.

    Kereta KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir anjlok di emplasemen jalur sekitar Stasiun Pegadenbaru, Subang, Jawa Barat. Menhub memantau langsung proses evakuasi penumpang, pemulihan jalur, serta investigasi awal KA Argo Bromo Anggrek.

    “Kementerian Perhubungan akan membentuk tim audit independen guna mengevaluasi penyebab anjloknya Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada Jumat, (1/8) di Subang,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Kementerian Perhubungan juga berkomitmen untuk melanjutkan pengawasan ketat terhadap proses pemulihan dan memastikan agar operasional kereta api khususnya pada jalur terdampak dapat kembali berjalan secara optimal, aman, dan andal. Dia mengatakan penanganan insiden tidak hanya berfokus pada pemulihan teknis, tetapi juga akan ada evaluasi secara menyeluruh.

    “Pemulihan fisik saja tidak cukup. Pemerintah akan memperkuat sistem deteksi dini dan meningkatkan standar pemeliharaan prasarana perkeretaapian,” ujar Menhub.

  • Kursi Kosong di The Fed, Trump Berpeluang Percepat Penunjukan Ketua Baru

    Kursi Kosong di The Fed, Trump Berpeluang Percepat Penunjukan Ketua Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump berpeluang menunjuk pejabat baru di The Fed lebih cepat dari jadwal, usai Gubernur Adriana Kugler mengundurkan diri. Langkah ini juga mempercepat penunjukan ketua The Fed berikutnya menggantikan Jerome Powell.

    Melansir Bloomberg pada Senin (4/8/2025), pengunduran diri Kugler terjadi di tengah tekanan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Gedung Putih terhadap bank sentral, menyangkut arah kebijakan moneter. 

    Trump secara rutin menyerang Ketua The Fed Jerome Powell di media sosial, dan pada Kamis (31/7/2025) pekan lalu menyebut Powell terlalu pemarah, bodoh, dan politis karena kembali menolak menurunkan suku bunga.

    Mundurnya Kugler memberi kesempatan langsung bagi Trump untuk menunjuk pejabat yang sejalan dengan keinginannya agar suku bunga diturunkan, tanpa harus menunggu masa jabatan Kugler berakhir pada Januari 2026.

    Namun, satu suara tambahan di Dewan Gubernur tidak serta-merta menjamin perubahan kebijakan. Dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pekan ini, panel yang menetapkan suku bunga itu memutuskan dengan suara 9–2 untuk mempertahankan tingkat bunga. 

    Dua suara yang berbeda berasal dari pejabat yang juga ditunjuk Trump pada masa jabatan pertamanya—dissent pertama sejak 1993.

    “Sekarang bola ada di tangan Trump.Selama ini Trump menekan The Fed untuk menurunkan suku bunga dan ingin orang-orang pilihannya sendiri di sana. Sekarang dia punya peluang itu,” kata Derek Tang, ekonom di LH Meyer/Monetary Policy Analytics.

    Skenario Penggantian Ketua The Fed

    Adapun, pengunduran diri Kugler dapat mempercepat keputusan Trump dalam memilih Ketua The Fed berikutnya. Sebab, jika Trump ingin menunjuk orang luar seperti Direktur National Economic Council Kevin Hassett atau mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh, peluang ini bisa jadi satu-satunya dalam waktu dekat.

    Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026, namun jabatannya sebagai anggota dewan berlaku hingga 2028. Jika Powell memutuskan tidak mundur sepenuhnya dari dewan, Trump tidak akan mendapat kursi kosong lagi di jajaran gubernur hingga tiga tahun ke depan.

    Dalam skenario ini, Trump kemungkinan harus menunjuk pengganti Kugler dengan orang yang juga akan dia angkat sebagai ketua baru pada Mei nanti. Jika ingin mempercepat penempatan loyalis, dia harus segera menentukan siapa yang akan memimpin bank sentral ke depan.

    “Ini adalah satu-satunya posisi kosong yang dimiliki Trump saat ini. Kalau dia ingin ketua baru berasal dari luar Dewan Gubernur saat ini, maka identitas orang itu akan segera terungkap,” kata Tobin Marcus, Kepala Riset Kebijakan AS di Wolfe Research.

    Namun, tidak semua pihak percaya Trump akan langsung bertindak cepat.

    Adam Posen, Presiden Peterson Institute for International Economics menilai, tidak ada alasan untuk menunda jika Trump sudah menentukan siapa yang ingin dia jadikan ketua The Fed.

    “Tapi ini bukan situasi yang memaksa. Dewan pernah berjalan dengan kurang dari tujuh anggota, dan pemerintahan ini tidak terlalu peduli soal kekosongan jabatan penting,” jelasnya.

    Hingga saat ini belum ada indikasi Trump sudah memutuskan. Selain Hassett dan Warsh, nama Menteri Keuangan Scott Bessent dan Gubernur The Fed saat ini Christopher Waller juga disebut sebagai kandidat potensial.

    Meski begitu, proses pencalonan tetap harus melalui konfirmasi Senat yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.

    “Meski Senat dikuasai Partai Republik, tetap butuh waktu untuk memproses calon,” kata David Wessel, Direktur Hutchins Center for Fiscal and Monetary Policy di Brookings Institution.

    Pun bila Trump berhasil menempatkan ketua baru, keputusan suku bunga tetap berada di tangan mayoritas FOMC. Meski secara tradisi para anggota memberi ruang kepada ketua untuk membangun konsensus, hal itu sulit tercapai bila ketua The Fed tidak mampu menyampaikan argumen ekonomi yang meyakinkan.

    Saat meninggalkan Gedung Putih pada Jumat sore pekan lalu, Trump mengaku sangat senang dengan adanya kekosongan kursi di The Fed. 

    Dia juga mengatakan bahwa Kugler mundur karena berbeda pandangan dengan Powell soal suku bunga.

    Namun, klaim itu bertentangan dengan pandangan kebijakan Kugler yang disampaikan secara terbuka. Dalam pidato terakhirnya pada 17 Juli, Kugler menyatakan dengan inflasi barang yang kembali naik dan pasar tenaga kerja stabil, The Fed sebaiknya mempertahankan suku bunga untuk sementara waktu.

  • Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

    Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah melonggarkan impor food tray atau nampan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai penolakan dari kalangan pengusaha di dalam negeri.

    Pengusaha menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena dapat mengancam nasib industri lokal. Apalagi, para pelaku industri lokal disebut telah mengucurkan investasi yang cukup besar untuk bisa memproduksi food tray.

    Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) mengatakan industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG untuk 82,9 juta penerima di 2025.

    Pengurus APMAKI Robert Susanto menyampaikan, anggota APMAKI sendiri sudah mampu memproduksi hingga 10 juta food tray per bulannya. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Itu pun belum dalam kondisi digas [produksi] secara maksimum. Dengan kondisi yang sedang-sedang saja, sudah mampu produksi 10 juta [food tray] per bulan,” kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Menurutnya, adanya perbedaan pandangan terkait dengan produksi food tray ini terjadi lantaran tidak ada koordinasi antara produsen dengan pemerintah. 

    Selama ini, Robert mengaku bahwa produsen dalam negeri berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan dari kementerian terkait. “…sehingga seolah-olah produsen dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, asosiasi keberatan dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Regulasi itu memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. 

    Hapus Izin Impor

    Sekretaris Jenderal APMAKI Alie Cendrawan mengatakan, kebijakan itu dapat merugikan produsen lokal lantaran produk impor yang masuk kemungkinan memiliki harga yang lebih rendah dari produksi dalam negeri. Kendati begitu, dia tidak mengungkap negara asal impor food tray yang dimaksud.

    Agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor, Alie mengharapkan agar pemerintah dapat melonggarkan bahkan menghapus izin impor untuk kepentingan industri dalam negeri, khususnya bahan baku.

    “Kalau bisa peraturan itu dihapus. Itu lebih penting daripada [impor] barang jadi, sedangkan kami ini pengusaha kesulitan untuk cari bahan baku dan bahan baku lokal masih mahal, terlalu mahal,” tuturnya.

    Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). -JIBI/Bisnis/Arief Hermawan

    Lebih lanjut, Alie juga mengungkapkan bahwa pengusaha saat ini memilih untuk menahan investasinya dalam program MBG imbas kebijakan pemerintah membuka keran impor food tray.

    Alie menjelaskan sejak pemerintah memperkenalkan program MBG, sejumlah pengusaha di sektor wadah makanan turut terlibat dengan berinvestasi langsung dalam program tersebut.

    “Kami ini berangkat dari ingin membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis, itu awalnya,” ujarnya.

    Alie mengungkap, investasi ini berangkat dari pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangannya yang sempat mengajak pengusaha dalam negeri untuk membangun pabrikan food tray atau peralatan makan lainnya guna mendukung program MBG, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor.

    Diharapkan, pembangunan pabrik-pabrik baru dapat berkontribusi terhadap ekonomi nasional hingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

    “Berangkat dari situ, maka kami-kami ini berinvestasilah di pabrikan. Dalam investasi pabrikan ini tidak satu perak dua perak, miliar, Rp300-an miliar,” ungkapnya.

    Namun dalam perjalanannya, para pengusaha menahan investasinya, usai pemerintah melonggarkan impor food tray untuk program MBG.

    “Tiba-tiba datanglah regulasi [Permendag No.22/2025] sehingga terbukalah semua pihak bisa mengimpor food tray,” ujarnya.

    Respons BGN

    Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara usai pengusaha lokal keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang melonggarkan importasi food tray untuk program MBG.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, pemerintah sejak tahun lalu telah meminta produsen yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makanan (ASPRADAM) dalam negeri meningkatkan produksi food tray guna memenuhi kebutuhan MBG.

    Namun, Dadan mengungkap bahwa permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para pengusaha.

    “Saya sudah meminta kepada ASPRDAM sejak Juni 2024 untuk produksi dan mereka tidak bergeming untuk menindaklanjuti,” ungkap Dadan kepada Bisnis, Minggu (3/8/2025).

    Sejumlah murid menyantap menu makanan di SDN Cilangkap 5, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pemerintah resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan serentak di 26 Provinsi di Indonesia. JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

    Menurutnya, pengusaha dalam negeri baru mulai bergerak ketika program MBG berjalan dan animo mitra mengalami peningkatan. Dia menilai, jika pengusaha sejak awal memenuhi permintaan food tray untuk kebutuhan MBG, kebijakan pelonggaran impor food tray mungkin tidak akan dilakukan.

    Dadan menuturkan, BGN setidaknya membutuhkan sekitar 70 juta unit food tray untuk November 2025. Dengan produksi dalam negeri yang diklaim mencapai 10 juta unit per bulan, artinya kata dia, hanya 40 juta unit food tray yang dapat disiapkan oleh pengusaha lokal hingga November 2025.

    “Andaikan, ASPRADAM lebih awal memenuhi permintaan, pemerintah tidak perlu membuka keran impor,” katanya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    Melalui beleid itu, pemerintah memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. Keputusan ini diambil lantaran pemerintah menilai produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta orang tahun ini.

    Kala itu, Dadan mengungkap bahwa industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 2 juta unit food tray.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” kata Dadan ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

  • Terancam Tarif 39%, Swiss Siap Revisi Proposal Dagang ke Trump

    Terancam Tarif 39%, Swiss Siap Revisi Proposal Dagang ke Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Swiss siap merevisi tawaran dagangnya kepada AS guna menghindari ancaman tarif 39% dari Presiden Donald Trump, yang dikhawatirkan dapat mendorong Swiss ke jurang resesi.

    Menteri Ekonomi Guy Parmelin mengatakan pemerintah akan bergerak cepat sebelum tarif diberlakukan pada 7 Agustus 2025. Kabinet Swiss dijadwalkan menggelar rapat khusus pada Senin untuk menentukan langkah selanjutnya.

    Parmelin menyebut, pihaknya harus memahami sepenuhnya alasan di balik keputusan Presiden AS. Setelah hal tersebut jelas, Swiss akan memutuskan arah negosiasi.

    “Waktunya sangat mepet. Mungkin sulit mencapai kesepakatan sebelum 7 Agustus, tapi kami akan menunjukkan iktikad baik dan siap merevisi tawaran kami,” kata Parmelin dikutip dari Reuters, Senin (4/8/2025).

    Parmelin menyebut Trump menyoroti defisit dagang AS dengan Swiss yang tahun lalu mencapai 38,5 miliar franc Swiss (US$48 miliar). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembelian gas alam cair (LNG) asal AS oleh Swiss, seperti yang dijanjikan Uni Eropa dalam kesepakatan dagangnya dengan Washington.

    Opsi lain yang tengah dikaji adalah mendorong peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Swiss di AS, yang merupakan pasar ekspor terbesar bagi produk farmasi, jam tangan, dan mesin buatan Swiss.

    “Lihat saja Uni Eropa, mereka berkomitmen membeli LNG. Swiss juga mengimpor LNG — mungkin itu salah satu jalannya. Atau melalui investasi tambahan. Tapi untuk melanjutkan pembicaraan, kami harus memahami benar apa yang diharapkan AS,” ujar Parmelin.

    Parmelin juga menyampaikan dirinya dan Presiden Swiss Karin Keller-Sutter siap terbang ke Washington jika diperlukan untuk membuka jalur dialog.

    Pemerintah Swiss membantah laporan bahwa keputusan tarif tinggi diambil setelah percakapan telepon panas antara Keller-Sutter dan Trump pada Kamis malam.

    “Panggilan itu memang tidak menghasilkan hasil yang baik bagi Swiss. Tapi tidak ada pertengkaran. Trump sejak awal menyatakan bahwa menurutnya tarif 10% tidak cukup,” kata salah satu sumber pemerintah.

    “Kami terus berupaya mencari solusi dan sedang menjalin komunikasi dengan pihak AS. Kami berharap solusi dapat ditemukan sebelum 7 Agustus,” tambahnya.

    Ekonom dari ETH Zurich, Hans Gersbach, memperingatkan bahwa tarif baru bisa berdampak besar terhadap perekonomian Swiss yang sangat bergantung pada ekspor. 

    Dia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Swiss dapat menyusut antara 0,3% hingga 0,6% jika tarif 39% benar-benar diberlakukan, dan bisa melebihi 0,7% jika produk farmasi turut dikenai tarif. Jika gangguan perdagangan berlangsung lama, kontraksi ekonomi bisa menembus 1%.

    “Ada risiko resesi,” kata Gersbach.

    Saham-saham Swiss diperkirakan akan terkena tekanan saat pasar dibuka kembali pada Senin, setelah libur Hari Nasional Swiss pada Jumat.

    Menurut proyeksi Nomura, Swiss National Bank (SNB) berpotensi menurunkan suku bunga pada September mendatang sebagai respons terhadap tekanan dari tarif AS.

    “Kami memperkirakan SNB akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada September, menjadi -0,25%,” tulis Nomura dalam risetnya.

    Laporan tersebut melanjutkan, tekanan terhadap pertumbuhan akibat tarif ekspor dari AS bisa memperlemah ekspansi ekonomi dan meningkatkan tekanan deflasi, yang akan memperkuat kemungkinan pelonggaran ke tingkat suku bunga negatif.

  • Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

    Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai rencana pemerintah dalam memperpanjang jalur Kereta Cepat Whoosh dari Jakarta-Bandung menuju Surabaya bukanlah pilihan yang tepat di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh dalam kondisi keuangan negara saat ini bukanlah pilihan yang baik.

    Menurutnya, berbagai kendala pembiayaan dan beban fiskal yang semakin berat membuat proyek ini perlu dikaji ulang secara mendalam.

    “Memperpanjang jalur Whoosh dalam kondisi saat ini sepertinya bukan pilihan yang tepat,” ujar Bhima kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Bhima menjelaskan jika pemerintah memaksa, negara akan menghadapi dilema besar dalam skema pembiayaan perpanjangan Whoosh.

    Jika dibiayai melalui utang pemerintah, hal ini akan semakin mempersempit ruang gerak APBN mengingat beban biaya utang jatuh tempo yang makin besar dalam beberapa tahun ke depan.

    Alternatif pembiayaan melalui penugasan ke Danantara atau BUMN juga dinilai Bhima berpotensi mempengaruhi rating utang Indonesia karena tingkat risiko likuiditas yang tinggi.

    Lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings telah memperingatkan risiko peningkatan liabilitas bersyarat pada neraca pemerintah jika Danantara terlalu aktif.

    Bhima menyebut satu opsi yang masih bisa dicoba adalah skema pertukaran utang (debt swap) dengan China untuk perpanjangan jalur kereta cepat, atau melalui hibah. Skema ini dinilai lebih realistis mengingat pengalaman Indonesia dengan proyek infrastruktur China sebelumnya.

    “Kecuali hibah ya atau skema utang dari China ditukar dengan perpanjangan jalur kereta cepat (debt swap) itu bisa dicoba,” ungkapnya.

    Kereta Cepat Whoosh

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat kajian terkait usulan perluasan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ke Surabaya guna mempercepat mobilitas yang terintegrasi dan efisien di seluruh Pulau Jawa.  

    Menurut Menteri AHY, arahan Presiden Prabowo Subianto bukan hanya sebatas perpanjangan jalur kereta cepat. Namun, lebih dari itu, ide ini mencerminkan visi untuk menghubungkan Pulau Jawa melalui mobilitas yang lebih cepat, bersih dan lebih terintegrasi.

    Adapun Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat bahwa layanan Kereta Cepat WHOOSH Indonesia telah melayani 10 juta penumpang sejak dioperasikan secara komersial.

    Selama periode 17 Oktober 2023 hingga 25 Juni 2025, KCIC telah melayani sebanyak 10.014.707 penumpang melalui 29.786 perjalanan Whoosh yang dioperasikan dengan aman dan selamat.

    Kereta Cepat Whoosh pertama kali dicanangkan pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pada 2016.

    Setelah melalui masa konstruksi dan serangkaian uji coba operasional, layanan Whoosh akhirnya diresmikan dan mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki layanan kereta cepat.

    Bebani BUMN Karya 

    Sementara itu di balik pencapaian tersebut dan rencana perpanjangan jalur Whoosh, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) membukukan bagian rugi sebesar Rp542,31 miliar pada semester I/2025 dari entitas ventura bersama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau konsorsium proyek kereta cepat Whoosh. 

    PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh konsorsium PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). 

    PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) tercatat memiliki 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh. 

    Pada 10 Desember 2024, PSBI menerbitkan saham baru sejumlah 2.697.142 lembar saham sebesar Rp2,69 triliun yang diambil seluruhnya oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Setelah transaksi itu, persentase kepemilikan Wijaya Karya di PSBI terdilusi dari 39,12% menjadi 33,36%.

    “Pada 30 Juni 2025, saldo investasi ventura bersama atau penyertaan modal di PSBI adalah Rp2,38 triliun atau mencerminkan akumulasi penurunan nilai sebesar Rp4,32 triliun dibandingkan dengan total penyetoran modal awal perusahaan ke PSBI,” tulis manajemen WIKA dalam laporan keuangan semester I/2025, dikutip Senin (28/7/2025). 

    Pada semester I/2025, WIKA mencatat nilai bagian rugi tahun berjalan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar Rp542,31 miliar. 

    Jumlah itu melanjutkan kondisi serupa pada semester I/2024. Kala itu, WIKA mencatat nilai bagian rugi tahun berjalan dari PSBI sebesar Rp1,57 triliun.

    Namun, WIKA mencatat rugi bersih sebesar Rp1,66 triliun pada semester I/2025. Angka ini berbalik dari kondisi laba bersih senilai Rp401,95 miliar yang diraih pada periode sama tahun lalu.

    Logo Wika di sebuah Gedung di Jakarta

    Danantara Turun Tangan

    Danantara Indonesia menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan fundamental keuangan perusahaan pelat merah, yang terlibat dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa PT Danantara Asset Management (Persero) kini sedang mengevaluasi sejumlah opsi penyelesaian atas kewajiban finansial konsorsium KCIC. 

    “Solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kami sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini,” ujar Dony saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pekan lalu. 

    Dia mengakui bahwa beban utang PSBI selaku konsorsium cukup besar. Untuk itu, Danantara akan mengevaluasi operasional dari tiap entitas, serta menyiapkan rencana jangka panjang atas penyelesaian beban tersebut.

    Salah satu opsi yang mengemuka adalah upaya restrukturisasi. Pasalnya, berdasarkan rencana kerja Danantara Asset Management, proyek kereta cepat masuk dalam klaster restrukturisasi yang dijalankan pada semester II/2025.

    “Kereta cepat ini kan hasil konsorsium yang di dalamnya ada KAI, WIKA, kemudian Jasa Marga. Nah, ini operasionalnya sedang kami lihat, bagaimana nanti solusi jangka panjang mengenai utang-utang konsorsium ini yang cukup besar dan kami ingin penyelesaian ini berjalan komprehensif,” kata Dony. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal proyek sebesar US$6 miliar.

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.