Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pemerintah Dorong Regulasi Agar Produsen EV Beralih ke Baterai Nikel

    Pemerintah Dorong Regulasi Agar Produsen EV Beralih ke Baterai Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pemerintah bakal mendorong produsen mobil listrik di Indonesia menggunakan baterai berbasis nikel seperti nickel cobalt aluminium (NCA) dan nickel manganese cobalt (NMC).

    Menurutnya, saat ini banyak pabrikan mobil listrik (EV) mengadopsi kendaraan dengan baterai berbasis lithium atau lithium ferro phosphate (LFP). Dia mengatakan, shifting atau peralihan penggunaan baterai ini tak lepas dengan langkah pemerintah menggenjot ekosistem baterai EV di Tanah Air.

    Adapun, pabrik baterai EV di Indonesia memproduksi baterai berbasis nikel seperti NCA dan NMC. Oleh karena itu, peralihan penggunaan baterai menjadi berbasis nikel diharapkan bisa menyerap produksi dari pabrik tersebut,

    “Sambil pelan-pelan kami juga mendorong regulasi untuk yang pabrik-pabrik EV Indonesia sekarang yang produsen mobilnya supaya shifting juga dari lithium base ke nickel base,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Tiko pun menyebut, pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan EV yang membuat kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    “Kami ingin support dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat shifting ke nickel base baterai juga di Indonesia,” tutur Tiko.

    Asal tahu saja, pemerintah tengah getol menggenjot pabrik ekosistem baterai EV di Tanah Air. Namun, pabrik-pabrik ini baru memproduksi baterai EV berbasis nikel.

    Terbaru, pemerintah meresmikan proyek serupa, yakni Proyek Dragon. Proyek ini merupakan proyek konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan Antam dan IBC pada Juni 2025 lalu. CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Dengan investasi sebesar US$5,9 miliar, proyek ini dapat menghasilkan baterai EV dengan kapasitas hingga 15 GWh per tahun.

    Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan proyek serupa dari konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC). Proyek ini diharapkan rampung pada 2027 mendatang.

    Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega.

    Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. Selain, Huayou dan IBC, PT Aneka Tambang Tbk alias Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau NMC dalam proyek ini.

  • Inflasi Korea Selatan Melandai, Peluang Pemangkasan Suku Bunga Meningkat

    Inflasi Korea Selatan Melandai, Peluang Pemangkasan Suku Bunga Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Laju inflasi konsumen Korea Selatan melambat pada Juli 2025, memperkuat peluang bagi bank sentral negara itu untuk melanjutkan siklus pelonggaran suku bunga di tengah kekhawatiran dampak ekonomi dari kenaikan tarif AS.

    Berdasarkan data resmi yang dirilis Selasa (5/8/2025), indeks harga konsumen (IHK) Korea Selatan naik 2,1% secara tahunan pada Juli, melambat dari kenaikan 2,2% pada Juni. Angka tersebut sesuai dengan estimasi konsensus para ekonom yang disurvei Bloomberg.

    Sementara itu, inflasi inti—yang tidak memasukkan harga makanan dan energi—tetap berada di level 2% pada Juli, sama seperti bulan sebelumnya, menurut Statistik Korea.

    “Meski inflasi masih sedikit di atas target Bank of Korea [BOK], ada ruang untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga, mengingat ekonomi belum beroperasi pada kapasitas penuh dan tekanan inflasi masih relatif stabil,” kata Ekonom Barclays Bank PLC. Bumki Son, dikutip dari Bloomberg.

    Pelemahan tekanan harga terjadi hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat menyetujui penerapan tarif impor sebesar 15% terhadap sebagian besar produk Korea Selatan.

    Kesepakatan di menit-menit akhir itu mencegah skenario terburuk berupa tarif 25% seperti yang sempat diancam Presiden Donald Trump, namun tetap lebih tinggi dibanding tarif umum sebelumnya sebesar 10%. Ekspor tahunan Korea Selatan setara lebih dari 40% terhadap produk domestik bruto (PDB) negara itu.

    Dewan kebijakan Bank of Korea dijadwalkan kembali menggelar rapat pada 28 Agustus, setelah menahan pelonggaran suku bunga selama dua bulan terakhir. Beberapa ekonom memprediksi pemangkasan 25 basis poin bulan ini. 

    Dalam pertemuan Juli, dewan mencatat perlunya menyeimbangkan antara menahan dampak negatif tarif AS terhadap ekonomi dan upaya mencegah lonjakan harga properti yang bisa memicu peningkatan utang rumah tangga.

    Gubernur BOK Rhee Chang Yong dalam beberapa waktu terakhir menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi di tengah guncangan eksternal, sambil mewanti-wanti bahwa stimulus berlebihan dapat memicu spekulasi properti dan memperburuk beban utang rumah tangga yang sudah tinggi.

    “Menurut kami, pemangkasan suku bunga pada Oktober akan lebih tepat, mengingat mulai terlihat tanda-tanda pemulihan ekonomi, adanya perbedaan pandangan di internal dewan soal stabilitas keuangan, serta inflasi ekspektasi yang hanya naik tipis pada Juli, menandakan bahwa pelonggaran lebih lanjut tidak akan terlalu dini,” ujar Son.

    Pasar perumahan masih panas bulan lalu, tetapi laju kenaikan harga mulai melambat. Harga apartemen di Seoul naik 0,12% pada pekan yang berakhir 28 Juli, turun dari puncaknya 0,43% pada Juni, menurut data dari Korea Real Estate Board.

    Selain itu, penguatan nilai tukar won terhadap dolar AS dalam beberapa bulan terakhir juga memberikan ruang lebih bagi otoritas untuk melonggarkan kebijakan. Mata uang Korea Selatan tercatat sebagai salah satu yang mencatat penguatan terbesar terhadap dolar sepanjang tahun ini.

    Secara rinci, harga makanan dan minuman nonalkohol naik 3,5% secara tahunan pada Juli, sedangkan biaya transportasi turun 0,2%. Harga pendidikan meningkat 2,6%, sementara biaya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar naik 1,8%. Harga makanan dan akomodasi tercatat naik 3,2%.

  • Pemerintah Mau Bikin Platform Agregator Lowongan Kerja Berbasis AI

    Pemerintah Mau Bikin Platform Agregator Lowongan Kerja Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membuat platform agregator lowongan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sigit Ary Prasetyo menjelaskan bahwa hal itu menjadi bagian dari pemutakhiran aplikasi terkait yang dimiliki oleh Kemnaker maupun yang merupakan hasil kolaborasi.

    “Dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita ingin menjadi suatu agregator besar job atau lowongan-lowongan dan informasi yang valid untuk masyarakat kita,” katan Sigit di sela-sela acara peluncuran aplikasi JobCity.id di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Menurutnya, kehadiran suatu platform yang mengumpulkan berbagai lowongan pekerjaan ini diperlukan mengingat banyaknya angkatan kerja yang membutuhkan mata pencaharian.

    Sigit menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 7,2 juta jiwa yang termasuk dalam kategori pengangguran dari total angkatan kerja sebanyak 153 juta orang di Tanah Air.

    “Kurang lebih sekarang ada 153 juta angkatan kerja di Indonesia itu memerlukan banyak informasi lowongan pekerjaan, yang mana informasi tersebut bukan hanya bisa didapatkan dari pemerintah, melainkan juga swasta,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia meyakini bahwa terdapat potensi besar akan pemanfaatan ekosistem ini.

    Dia menyebut, Kemnaker telah berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian UMKM hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mewujudkan rencana pembentukan platform tersebut.

    Terkait pemanfaatan AI dalam dunia ketenagakerjaan, Sigit mencontohkan bahwa masyarakat saat ini telah banyak mengakses platform seperti ChatGPT, sehingga proses digitalisasi dapat menjadi lebih cepat.

    “Saya rasa [AI] itu sangat membantu teman-teman kita untuk bisa meraih apa yang mereka inginkan,” ujarnya.

  • Ekonom: Pasar Terkejut BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 5,12%

    Ekonom: Pasar Terkejut BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 5,12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menyebut pasar cukup terkejut dengan pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kinerja ekonomi kuartal II/2025 yang tumbuh mencapai 5,12%. Estimasi optimistik mereka sebelumnya, pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5%.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg menunjukkan, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB kuartal II/2025 adalah adalah 4,8% yoy. Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6% yoy.

    Proyeksi pertumbuhan tertinggi 5% diramalkan oleh Gareth Leather dari Capital Economics, Ltd. dan Enrico Tanuwidjaja dari PT Bank UOB Indonesia, sedangkan terendah oleh Moody’s Analytics Singapore, Jeemin Bang sebesar 4,6%. 

    Bank-bank BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,79% atau setara dengan nilai rata-rata konsensus para ekonom tersebut. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meramalkan pertumbuhan lebih tinggi 4,9%. 

    Salah satu ekonom yang proyeksinya dihimpun oleh Bloomberg, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede sebelumnya memperkirakan PDB kuartal II/2025 hanya tumbuh 4,76% yoy. Dia menyebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis hari ini mengejutkan pasar. 

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 sebesar 5,12% (yoy) yang diumumkan oleh BPS memang mengejutkan pasar, terutama karena seluruh estimasi konsensus Bloomberg berada di bawah angka tersebut—bahkan estimasi tertingginya hanya menyentuh 5,0%,” terang Josua kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025). 

    Josua menuturkan data pertumbuhan yang dirilis BPS itu tidak hanya melampaui ekspektasi pasar, tetapi juga terjadi di tengah narasi yang kontras. Salah satunya adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi selama kuartal tersebut, yakni berkisar 49.

    Tidak hanya itu, persepsi umum menunjukkan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih. “Maka, muncul pertanyaan fundamental: dari mana sebenarnya sumber pertumbuhan yang mengejutkan ini?,” ungkap Josua. 

    Pada sisi konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi terbesar kepada PDB, pertumbuhannya secara tahunan hanya naik tipis dari 4,95% ke 4,97%. Namun, Josua melihat karakteristik pemulihannya cukup berbeda dari kuartal sebelumnya yakni kuartal I/2025. 

    BPS, terangnya, bersama-sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sama-sama menyoroti pergeseran preferensi konsumsi dari belanja offline ke online. Data transaksi online dari e-commerce dan marketplace tumbuh sebesar 7,55% secara kuartalan, dan konsumsi elektronik (uang elektronik, kartu debit, kredit) tumbuh 6,26% secara tahunan, pada kuartal II/2025.

    Josua mengatakan, data-data itu menunjukkan bahwa meskipun indeks penjualan eceran secara riil masih lemah, masyarakat mulai kembali aktif berbelanja melalui kanal digital, terutama saat momentum Idulfitri maupun libur sekolah. 

    Dia menilai kenaikan konsumsi itu lebih banyak karena faktor musiman dan pola belanja digital ketimbang karena kenaikan pendapatan yang merata.

    “Namun, apakah ini berarti daya beli telah benar-benar pulih? Jawabannya masih relatif. Pertumbuhan konsumsi belum sepenuhnya solid di semua lapisan masyarakat, terlihat dari masih terbatasnya pertumbuhan konsumsi makanan pokok dan inflasi yang tetap rendah (1,87% yoy), yang bisa mencerminkan lemahnya pricing power produsen dan konsumen yang masih berhati-hati,” terangnya. 

    Kinerja Investasi

    Sementara itu, kontributor terbesar kedua terhadap pertumbuhan kuartal II/2025 yakni investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), turut menjadi pemicu dengan lonjakan pertumbuhan 6,99% yoy. Pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan PMTB hanya 2,12% yoy.

    Tidak hanya itu, BPS menyebut pertumbuhan PMTB adalah yang tertinggi sejak kuartal II/2021 yakni sebesar 7,54% yoy. 

    Josua menjelaskan bahwa lonjakan PMTB didorong oleh dua komponen utama. Salah satunya adalah belanja modal pemerintah melalui APBN yang melonjak 30,37% yoy. Kemudian, ledakan impor barang modal jenis mesin sebesar 31,9% yoy. 

    “Ini mencerminkan bahwa mesin pertumbuhan pada Q2 tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga pada dorongan permintaan investasi untuk proyek-proyek fisik dan ekspansi sektor swasta,” terang Josua. 

    Dengan demikian, Josua menyimpulkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang melebihi ekspektasi ditopang oleh lonjakan investasi fisik dan akselerasi belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga memang membaik namun belum bisa dibilang pulih secara struktural. 

    “Pergeseran konsumsi ke kanal digital menjadi salah satu pilar baru pertumbuhan, namun belum cukup kuat menjadi engine utama ekonomi tanpa didukung perbaikan pendapatan riil masyarakat. Oleh karena itu, ke depan, konsistensi stimulus fiskal, kestabilan harga pangan, dan insentif konsumsi akan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan tetap di atas 5% pada semester II 2025,” terangnya. 

    Di Luar Ekspektasi

    Tidak hanya itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12% yang dirilis BPS itu melebihi ekspektasi pasar, yakni per data konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg diestimasi hanya 4,8% yoy secara rata-rata.

    Andry mengatakan bahwa  pertumbuhan itu melonjak dari kuartal I/2025 yang hanya 4,87% yoy. Artinya, perkiraan sebelumnya pertumbuhan kuartal II/2025 melambat dari kuartal I/2025.

    “[Pertumbuhan] didukung konsumsi rumah tangga yang lebih kuat dan kenaikan aktivitas investasi. Permintaan eksternal juga berkontribusi positif, dengan ekspor terakselerasi jelang penerapan tarif impor AS,” ujar Andry dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).

    Sebelumnya, BPS melaporkan PDB Indonesia tercatat sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga berlaku. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2/2024 atrau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%,” ujar Edy. 

    Kemudian, pertumbuhan secara kuartalan sebesar 4,04% apabila dibandingkan dengan kuartal I/2025.

  • Evakuasi KRL Anjlok Selesai, Lintas Jakarta Kota-Bogor Kembali Normal

    Evakuasi KRL Anjlok Selesai, Lintas Jakarta Kota-Bogor Kembali Normal

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter melaporkan saat ini lintas untuk rute Jakarta Kota—Bogor sudah pulih dan kembali normal usai evakuasi KRL yang anjlok di emplasemen Stasiun Jakarta Kota. 

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan bahwa pada pukul 09.57 WIB, petugas terkait dan tim dari Kereta Bantuan NR yang berada di lokasi telah berhasil mengevakuasi kereta untuk mengembalikan posisi roda kereta di atas badan rel. 

    “Petugas terkait juga masih melakukan percepatan-percepatan untuk normalisasi operasional dari kendala tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/8/2025). 

    Joni menyampaikan bahwa KAI Commuter juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulihkan jalur yang terhambat akibat gangguan operasional ini. 

    Meski evakuasi sudah selesai, kereta belum dapat serta merta melaju sampai Jakarta Kota. Untuk tetap melayani pengguna, hingga pukul 09.50 WIB KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line Bogor hanya sampai Stasiun Jayakarta dan Stasiun Gondangdia untuk kembali ke arah Depok/Bogor. 

    Sementara itu untuk pelayanan perjalanan Commuter Line lintas lainnya tidak berimbas dan beroperasi normal.

    “KAI berkomitmen untuk meminimalisir dampak terhadap layanan kepada pengguna dan memastikan perjalanan Commuter Line lainnya tetap terlayani. Kami memohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line,” lanjut Joni. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, KAI Commuter masih memberlakukan rekayasa pola operasi  perjalanan Commuter Line Bogor untuk kereta keberangkatan pukul 11.38 WIB dari Universitas Indonesia. Di mana hanya sampai stasiun Manggarai yang kemudian kembali untuk arah Depok/Bogor. 

    Kemudian kereta berikutnya, juga memberlakukan pola yang sama. Namun, saat melewati Stasiun Tebet atau sekitar pukul 12.14 WIB, petugas/kondektur di dalam kereta menginformasikan bahwa terjadi perubahan jalur yang semula hanya sampai Manggarai, tetapi berlanjut sampai Jakarta Kota.

    Para penumpang pun mengucap syukur karena perjalanan tidak berhenti di Manggarai dan tidak perlu berganti moda transportasi untuk mencapai tujuan. 

    Untuk diketahui, gangguan layanan KAI Commuter terjadi usai insiden anjloknya rangkaian Commuter Line No. 1189 relasi Bogor – Jakarta Kota pada Selasa pagi (5/8/2025) sekitar pukul 07.17 WIB di emplasemen Stasiun Jakarta Kota. 

    Joni menyampaikan bahwa pihak KAI Commuter memastikan semua penumpang berhasil dievakuasi dengan aman oleh petugas yang bertugas di lapangan. 

    Selanjutnya, petugas terkait segera melakukan proses evakuasi rangkaian Commuter Line serta perbaikan dan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk normalisasi kembali operasional pelayanan perjalanan Commuter Line.

  • Negosiator Jepang Bakal Temui Trump, Minta Kejelasan Tarif Impor Mobil

    Negosiator Jepang Bakal Temui Trump, Minta Kejelasan Tarif Impor Mobil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, dijadwalkan berangkat ke Washington untuk mendorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif tentang pemangkasan tarif impor mobil Jepang.

    “Kami akan mendesak AS agar segera menandatangani perintah eksekutif atas kesepakatan tarif mobil dan komponen otomotif,” ujar Akazawa di hadapan parlemen Jepang, dikutip dari Reuters.

    Akazawa juga menyinggung isu “stacking”, di mana satu produk dapat dikenakan beberapa lapis tarif berbeda. Dia menegaskan Jepang ingin memastikan barang yang sudah dikenai tarif di atas 15% tidak terkena tambahan tarif 15% lagi.

    Berdasarkan lampiran dalam perintah eksekutif Trump tertanggal 31 Juli, ketentuan “no stacking” diterapkan terhadap Uni Eropa. Namun, tidak ada kejelasan apakah ketentuan serupa berlaku untuk Jepang.

    Meski demikian, Akazawa menyebut pihaknya telah mendapatkan jaminan dari Amerika Serikat bahwa Jepang akan diperlakukan sama seperti Uni Eropa dalam konteks tersebut.

    DIa juga menegaskan tidak ada kesalahpahaman dengan AS terkait paket investasi senilai US$550 miliar yang menjadi bagian dari kesepakatan tarif tersebut.

    “Kami telah berulang kali menjelaskan kepada pihak AS bahwa Jepang akan menginvestasikan hingga US$550 miliar dalam bentuk ekuitas, pinjaman, dan jaminan melalui lembaga keuangan milik negara, untuk bersama-sama membangun rantai pasok yang penting bagi keamanan nasional. Itulah pemahaman bersama kami,” jelas Akazawa.

    Akazawa menambahkan, porsi investasi dalam bentuk ekuitas diperkirakan hanya sekitar 1%–2% dari total komitmen tersebut.

    Bulan lalu, AS dan Jepang menyepakati pemangkasan tarif mobil dari total sebelumnya 27,5% menjadi 15%. Namun, belum ada kejelasan kapan tarif baru tersebut mulai berlaku.

    Sementara itu, tarif untuk sejumlah produk Jepang lainnya akan diturunkan dari 25% menjadi 15% mulai Kamis pekan ini.

  • Zulhas: Dana Desa Tak Jadi Jaminan KopDes Merah Putih, Begini Skemanya

    Zulhas: Dana Desa Tak Jadi Jaminan KopDes Merah Putih, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana desa tidak menjadi penjamin program Koperasi Desa Merah Putih.

    Zulhas menjelaskan bahwa nantinya penjamin KopDes/Kel Merah Putih disesuaikan dengan pinjaman yang akan diambil setiap KopDes Merah Putih, termasuk sembako hingga mobil pengangkut logistik.

    “Oleh karena itu, dana desa tidak menjadi penjamin, yang menjadi penjamin itu nanti pinjaman untuk apa itu. Misalnya kalau untuk gas, gasnya itu yang dijaminkan. Kalau sembako, sembako yang dijaminkan. Jadi pinjaman itu yang dibelanjakan itulah yang menjadi jaminannya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Untuk itu, dia menekankan dana desa tidak akan menjadi penjamin KopDes/Kel Merah Putih. “Tidak ada [dana desa menjadi penjamin KopDes/Kel Merah Putih]. Yang dijaminkan itu misalnya kalau dipinjam untuk sembako, sembako lah jadi jaminannya. Kalau dia pinjam untuk beli mobil, mobil lah jadi jaminannya,” terangnya.

    Kendati demikian, Zulhas menjelaskan bahwa penggunaan dana desa nantinya akan diambil dalam keputusan terakhir jika terjadi pelanggaran dari KopDes/Kel Merah. Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pelanggaran yang dimaksud.

    “Sementara dana desa itu kalau misalnya terjadi sesuatu akibat pelanggaran. Nah itu baru nanti terakhir kira-kira. Dan itu peraturan sudah jadi,” ujarnya.

    Zulhas hanya menjelaskan bahwa dana desa hanya bersifat intercept. “Sementara dana desa itu intercept, istilahnya. Kalau pengurusnya uangnya dipakai, ya harus digantilah karena yang membentuk koperasi itu kan melalui musdesus [musyawarah desa khusus]. Harus bertanggung jawab,” tuturnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebelumnya menuturkan penggunaan dana desa sebagai jaminan pembayaran KopDes/Kel Merah Putih diperuntukkan guna menjamin keberlanjutan program yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    “Perlu diluruskan, dana desa bukan sebagai jaminan dalam pengertian agunan. Skemanya lebih ke arah penjaminan fiskal atau fiscal backstop, untuk menjamin keberlanjutan program,” ujar Budi kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

    Budi menjelaskan jika di kemudian hari ada koperasi yang belum bisa membayar pinjaman tepat waktu, maka akan ada mekanisme penyangga yang bisa digunakan agar program tetap jalan dan tidak membebani koperasi secara berlebihan.

    “Ini [dana desa] dilakukan agar bank merasa lebih nyaman memberikan pembiayaan murah atau hanya 6% suku bunga, sekaligus memastikan program berjalan dengan tata kelola yang baik,” terangnya.

    Di samping itu, Budi menambahkan bahwa penggunaan dana desa juga tetap harus akuntabel dan sesuai mekanisme perundang-undangan. “[Penggunaan dana desa] tidak bisa dipakai sembarangan,” sambungnya.

    Untuk diketahui, setiap KopDes/Kel Merah Putih mendapat akan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dengan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun.

    Selain itu, juga terdapat jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan, masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Nantinya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak Rp500 juta. Selanjutnya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu juga berlaku untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    Dalam catatan Bisnis, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan dana desa yang menjadi jaminan KopDes/Kel Merah Putih merupakan bagian dari mitigasi risiko jangka menengah panjang pemerintah.

    “Karena biar bagaimanapun risiko itu pasti akan ada, ada risiko gagal bayar dan seterusnya,” ujar Fithra saat ditemui di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus memitigasi agar risiko kredit macet (non-performing loan/NPL) bank Himbara tidak melonjak imbas plafon pinjaman bernilai jumbo kepada KopDes/Kel Merah Putih.

    “Kalau risiko itu ada, bagaimana cara untuk menjamin supaya perbankan ini nanti tidak meningkat rasio NPL-nya. Nah salah satunya adalah melalui penjaminan dana desa itu. Jadi ini adalah hal yang jadi win-win buat semuanya,” terangnya.

    Di samping itu, Fitra menyampaikan bahwa pemerintah mengantisipasi risiko gagal bayar dengan memberikan dana desa yang setiap tahun dikucurkan.

    “Dalam setiap pendanaan pasti ada potensi risiko itu, makanya pemerintah juga coba untuk menjamin lewat dana desa yang memang yang dikeluarkan kan setiap tahunnya,” ucapnya.

    Fithra menjelaskan jaminan dana desa itu agar KopDes/Kel Merah Putih bisa mendapatkan akses pendanaan langsung dari bank Himbara. Di sisi lain, kata dia, Himbara juga tidak perlu khawatir untuk menyalurkan plafon pinjaman ke KopDes/Kel Merah Putih.

    Namun, sambungnya, perbankan juga harus memberikan asesmen terhadap rencana bisnis setiap KopDes/Kel Merah Putih.

    “Jadi tidak semuanya asalkan Koperasi Merah Putih judulnya, makanya itu akan dikasih dana. Enggak. Mereka kan juga harus memberikan semacam asesmen dulu di awal,” tandasnya.

  • Beras Premium & Medium Bakal Dihapus, HET Satu Harga Masih Dihitung

    Beras Premium & Medium Bakal Dihapus, HET Satu Harga Masih Dihitung

    Bisnis.com, JAKARTA — Proses pengklasifikasian satu jenis beras reguler dan perhitungan harga eceran tertinggi (HET) beras menjadi satu harga masih terus digodok. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk menghapus klasifikasi beras premium dan beras medium.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan bahwa pemerintah tengah merumuskan HET beras satu harga.

    “Oh, harganya [HET beras satu jenis] lagi dirumuskan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Sayangnya, Zulhas tak memberikan informasi secara detail kapan pemerintah akan mengumumkan harga beras satu harga itu. Dia hanya memastikan perhitungan HET beras reguler tengah diperhitungkan. “Lagi dihitung,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan bahwa sejatinya beras diklasifikasikan menurut komposisi beras pecahan atau patahan (broken rice). Adapun, beras premium memiliki persentase beras pecah lebih sedikit dibandingkan beras medium.

    Untuk diketahui, beras premium memiliki lebih banyak butir utuh dan lebih sedikit patahan, yakni sebanyak 15%. Sementara itu, jika komposisi broken rice sudah mencapai 25% maka sudah masuk ke jenis beras medium.

    “Jadi beras itu ya beras ada broken 15% [beras premium], broken 25% [beras medium]. Terus jenis [beras khusus] ada beras merah, ada beras ketan, ada beras pandan wangi, ada beras, basmati. Itu jenis ya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan implementasi kebijakan perberasan nasional melalui perubahan standar mutu, jenis, dan harga batas atas dipastikan akan ada periode transisi dan zonasi harga. Nantinya, kebijakan ini akan menyesuaikan kondisi geografis Indonesia.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, transisi dan zonasi harga beras ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh pelaku usaha hingga konsumen.

    Dia menjelaskan, nantinya setelah ada keputusan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian, sehingga tidak serta-merta langsung diterapkan. Namun, implementasi secara cepat juga diperlukan untuk meredam fluktuasi pasar beras.

    “Memang tidak bisa terhadap perubahan suatu kebijakan, kemudian langsung dieksekusi tanpa ada periode transisi. Tapi ini juga harus disegerakan. Jadi kurang lebih, nanti itu akan in between premium dan medium [standar mutu beras],” ujarnya.

    Arief menekankan bahwa beras yang akan diatur pemerintah nantinya adalah beras reguler yang sering dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, beras khusus dikembalikan ke mekanisme pasar dan standar mutunya ditentukan melalui suatu proses sertifikasi.

    “Untuk beras yang reguler, itu beras yang seperti kita makan biasanya, baik beras panjang maupun bulat. Itu harganya tetap akan pemerintah batasi,” terangnya.

    Selain itu, sambung dia, syarat mutu beras juga disiapkan dengan berbagai kriteria. Meski begitu, derajat sosoh mutlak 95% dan kadar air 14%. “Butir pecah berapanya, itu nanti disampaikan,” lanjutnya.

    Di sisi lain, pemerintah tidak mengatur harga beras khusus. Namun, beras khusus harus memiliki sertifikasi. Adapun, beberapa jenis beras khusus yang telah pemerintah pantau selama ini di antaranya beras ketan, beras hitam, hingga beras merah.

  • Bahlil Sebut RI Bakal Impor Lithium dari Australia untuk Proyek Baterai

    Bahlil Sebut RI Bakal Impor Lithium dari Australia untuk Proyek Baterai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah bakal bekerja sama dengan Australia untuk impor lithium. Hal ini tak lepas dari visi pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air.

    Dia menuturkan, pemerintah memberi kesempatan kepada investor untuk ikut membangun ekosistem baterai Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku baterai, seperti kobalt, nikel, hingga mangan.

    Namun, Bahlil mengakui Indonesia belum memiliki pasokan lithium, sebagai salah satu bahan baku baterai itu. Untuk itu, 
    Bahlil menyebut, pasokan lithium akan didatangkan dari Australia.

    “Mangan-kobalt kalian [investor] bisa dapat. Nah, sekarang kita lagi ada kerja sama dengan Australia untuk kita impor dari negara mereka tentang lithium,” ujar Bahlil dalam acara International Battery Summit (IBS) 2025, Selasa (5/8/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, selama ini impor lithium diambil dari negara-negara Afrika. Menurutnya, dengan mengalihkan impor dari Australia, biaya logistik pun bisa ditekan. Pasalnya, jarak antara Indonesia dengan Australia lebih dekat dibanding Afrika.

    “Nah, memang secara ekonomis akan jauh lebih ekonomis dari Australia karena biaya transportasinya ada. Beberapa teman-teman pelaku usaha itu sudah mengambil tambang di sana,” tutur Bahlil.

    Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkapkan berapa potensi volume impor lithium dari Australia yang bakal dieksekusi. Sebab, rencana itu masih dalam kajian.

    “Saya belum tahu volumenya berapa karena saya bukan pengusahanya ya,” katanya.

    Oleh karena itu, Bahlil mengingatkan agar para investor tak khawatir berinvestasi di ekosistem baterai Tanah Air. Selain, pasokan bahan baku yang terjamin, industri baterai juga memiliki potensi besar di pasar domestik maupun internasional.

    Khususnya domestik, Bahlil menyebut potensi kebutuhan baterai hingga 2034 mencapai 392 GWh. Jumlah itu di antaranya mencakup kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWh.

    “Ke depan akan kita bangun kurang lebih sekitar 100 GWh. Berapa itu kebutuhan baterainya? Dan kita minta baterai-baterai untuk listrik ini semua harus memakai produk Indonesia,” ucap Bahlil.

  • Proyek Tol hingga MRT Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025

    Proyek Tol hingga MRT Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sejumlah proyek infrastruktur turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025 hingga mencapai 5,12% (year-on-year/yoy). 

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan, meski pengeluaran atau konsumsi pemerintah masih kontraksi 0,33% yoy pada kuartal ini, sejumlah proyek infrastruktur yang berjalan menopang laju perekonomian nasional. 

    “Ada beberapa proyek pendorong yang men-driver [pertumbuhan ekonomi] di antaranya proyek pembangunan beberapa ruas jalan tol, seperti tadi saya sampaikan dari ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi IV,” kata Edy dalam rilis BPS, Selasa (5/8/2025). 

    Tak hanya itu, proyek lain di wilayah Jakarta yang ikut memacu perekonomian nasional yakni ruas Tol Jakarta-Cikampek Selatan Paket 2A, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Fase 2A DKI Jakarta, Tanggul Laut fase C DKI Jakarta. 

    Lalu, di berbagai wilayah lainnya yakni proyek MRT Bali, Tol Samarinda-Balikpapan di Kalimantan Timur, hingga proyek nasional pembangunan 3 juta rumah. 

    Hal ini juga seiring dengan pertumbuhan sektor konstruksi pada kuartal II/2025 yang tumbuh 4,98% yoy dari kuartal sebelumnya 2,18% yoy. 

    Adapun, pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi yang dibiayai oleh swasta dan rumah tangga yang terlihat dari peningkatan indeks nilai konstruksi. 

    Tak hanya itu, BPS juga mencatat peningkatan impor bahan baku konstruksi dan realisasi pengadaan semen. 

    Edy juga menjelaskan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025 mencapai 5,12%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut di atas ekspektasi sejumlah ekonom yang sebelumnya meramal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8%. 

    Adapun, produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2025 mencapai Rp5.947 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. 

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II/2025 bila dibandingkan dengan triwulan II/2024 atau secara yoy tumbuh sebesar 5,12%,” ujarnya. 

    Edy menambahkan bahwa ada lima sektor yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025. Industri pengolahan adalah yang terbesar.