Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tarif Trump 19% Berlaku Besok, Kapan Tarif 0% untuk AS?

    Tarif Trump 19% Berlaku Besok, Kapan Tarif 0% untuk AS?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI memastikan tarif impor terhadap barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19% akan berlaku mulai besok, Kamis (7/8/2025). Hal itu sejalan dengan apa yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sebagaimana diketahui, hasil negosiasi antara Indonesia dan AS menyepakati agar barang yang dikirim dari Indonesia ke AS dikenai tarif impor 19%, atau lebih rendah dari sebelumnya 32%. Sebaliknya, barang AS yang masuk ke Indonesia bertarif 0%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan pengusaha jelang penerapan efektif esok hari.

    “Seperti kemarin seperti waktu dikenakan 10%, itu langsung, sosialisasi kan sudah dilakukan dengan Kadin dan eksportir,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Namun demikian, Airlangga menyebut tarif impor 0% terhadap barang dari AS ke Indonesia masih dalam tahap pembahasan.

    “Itu masih dalam pembahasan,” kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

    Menurut Airlangga, pembahasan antara kedua negara itu masih berlangsung juga terkait dengan permintaan Indonesia kepada AS atas pengecualian barang-barang tertentu dari tarif impor 19%. Salah satunya crude palm oil atau CPO.

    Airlangga mengatakan, nantinya tarif impor yang berlaku itu tanpa harus ada mekanisme FTA maupun pernyataan bersama (joint statement) lagi.

    Secara terpisah, Airlangga yang memimpin tim negosiator Indonesia terkait dengan tarif impor itu sebelumnya telah memastikan tarif impor 19% berlaku esok hari.

    “7 Agustus, 7 Agustus,” terangnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

  • Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

    Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp50 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun ini. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp71 triliun untuk MBG saat ini belum cukup lantaran masih dibutuhkan tambahan dana Rp24 triliun untuk kepentingan intervensi pelaksanaan MBG dan anggaran lain-lain. 

    Dengan demikian, total kebutuhan anggaran BGN untuk program MBG pada tahun ini mencapai Rp121 triliun.

    “Rp24 triliun hanya untuk pelaksanaan MBG-nya, ditambah dengan [anggaran] lain-lain menjadi Rp49,7 triliun. Jadi total anggaran 2025 menjadi Rp71 triliun ditambah Rp49,7 triliun [Rp50 triliun],” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Adapun, sampai dengan 5 Agustus 2025, BGN telah menyedot anggaran Rp7,9 triliun. Nilainya lebih tinggi dari perkiraan BGN yang mulanya hanya bakal menyerap Rp6 triliun di akhir Juli 2025.

    Per 5 Agustus 2025, BGN juga telah menjangkau 8,2 juta penerima manfaat dan memiliki 3.338 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Dadan menuturkan, BGN telah mempekerjakan relawan di berbagai daerah untuk memaksimalkan program ini.

    “Alhamdulillah program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan kecepatan yang di luar perkiraan,” ujarnya dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025, Selasa (7/8/2025).

    Bahkan, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran MBG akan melonjak pada periode Agustus—September 2025.

    “Kami perkirakan nanti di Agustus sendiri [penyerapan dana sangat signifikan], di bulan Agustus akan terserap Rp3 triliun sehingga kumulatif akan Rp9 triliun,” ungkapnya.

    Kemudian, BGN menargetkan sudah bisa melayani hampir 50 juta penerima manfaat MBG pada September mendatang dengan serapan dana di kisaran Rp19 triliun.

    Selanjutnya, BGN akan kembali menyerap anggaran senilai Rp37 triliun pada Oktober 2025. Pada periode ini, BGN ditargetkan sudah melayani 72 juta penerima manfaat MBG.

    Serta, sambung Dadan, serapan anggaran MBG diperkirakan akan mencapai Rp59 triliun dengan melayani 75 juta penerima manfaat pada November 2025. 

    “Di akhir Desember [2025], kita akan menyerap Rp76 triliun. Jadi anggaran yang Rp71 triliun itu untuk makan bergizinya sendiri kan Rp52 triliun. Jadi kami untuk makan bergizinya saja akan membutuhkan tambahan Rp24 triliun,” kata Dadan.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah mulanya menargetkan sebanyak 17,9 juta orang menjadi penerima manfaat MBG pada 2025. Secara terperinci, sebanyak 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Namun, target tersebut dinaikkan menjadi 82,9 juta penerima manfaat.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk 17,9 juta penerima manfaat MBG itu sudah ada di dalam APBNKita, yakni senilai Rp71 triliun.

    “Untuk APBN 2025 itu angka Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil dan menyusui,” kata Menkeu dalam Badan Anggaran (Banggar) Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa (1/7/2025).

  • Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

    Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana impor lithium dari Australia untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air masuk akal. Hal ini pun dinilai memberikan dampak positif untuk Indonesia.

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menuturkan, Indonesia sejauh ini belum memiliki cadangan lithium. 

    Menurutnya, Indonesia baru memiliki hypothetical resources, baik dari batuan seperti spodumen maupun dari cebakan garam. Namun, potensi itu belum diindikasikan sebagai cadangan. 

    Cebakan garam adalah istilah geologi yang merujuk pada akumulasi atau endapan garam mineral yang terbentuk secara alami di dalam kerak bumi. Cebakan ini terbentuk melalui proses evaporasi air laut atau danau garam dalam jangka waktu geologis yang sangat panjang.

    Rizal menyebut, untuk mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang sudah dicanangkan pemerintah, kebutuhan lithium tersebut harus diimpor dari negara lain. 

    Menurutnya, Australia memiliki cukup banyak cadangan lithium sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekosistem tersebut.

    “Posisi Australia yang lebih dekat ke Indonesia tentu akan memberikan dampak positif terutama untuk biaya transportasi dan kecepatan waktu pengadaannya [lead time],” tutur Rizal kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Mengutip data Geoscience Australia, cadangan lithium terbukti (ore reserves) Negeri Kangguru mencapai sekitar 5.051 kiloton lithium (kt Li), setara kurang lebih 5,05 juta ton per Desember 2023. Angka tersebut mewakili ±5% dari cadangan dunia.

    Sementara itu, sumber daya terbukti dan terindikasi (EDR) mencapai sekitar 8.440 kt Li atau 8,44 juta ton. Angka itu mencapai sekitar 28 % cadangan dunia.

    Meski RI berencana impor lithium dari Australia, Rizal mengatakan, sumber dari negara lain seperti dari negara-negara Afrika juga perlu dijaga. 

    “Ini agar sumbernya tidak berasal dari satu sumber. Apabila terjadi hambatan supply di Australia misalnya, bisa didatangkan dari negara lain,” imbuh Rizal.

    Lebih lanjut, Rizal mengatakan, proses impor lithium dari Australia umumnya dilakukan secara business to business (B2B). Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengaktifkan lagi kegiatan eksplorasi, terutama untuk menemukan sumber daya dan cadangan mineral kritis termasuk lithium.

    Selain itu, pemerintah perlu mengaktifkan kegiatan riset dengan serius untuk menghasilkan teknologi pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Hal ini diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, baik dari sisi teknologi maupun biaya. 

    “Kita harus mencontoh China dan Korea yang sangat serius dalam hal ini. Sekarang mereka lebih maju dan posisinya di atas Indonesia saat ini,” ucap Rizal.

    Wacana impor lithium dari Australia sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara International Battery Summit (IBS) 2025, Selasa (5/8/2025).

    Dia mengatakan, wacana impor itu tak lepas dari visi pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air.

    Bahlil menuturkan, pemerintah memberi kesempatan kepada investor untuk ikut membangun ekosistem baterai Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku baterai, seperti kobalt, nikel, hingga mangan. 

    Namun, dia mengakui Indonesia belum memiliki pasokan lithium, sebagai salah satu bahan baku baterai itu. Untuk itu, Bahlil menyebut, pasokan lithium akan didatangkan dari Australia.

    “Mangan-kobalt kalian [investor] bisa dapat. Nah, sekarang kita lagi ada kerja sama dengan Australia untuk kita impor dari negara mereka tentang lithium,” ujarnya.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, selama ini impor lithium diambil dari negara-negara Afrika. Menurutnya, dengan mengalihkan impor dari Australia, biaya logistik pun bisa ditekan. Pasalnya, jarak antara Indonesia dengan Australia lebih dekat dibanding Afrika. 

    “Nah, memang secara ekonomis akan jauh lebih ekonomis dari Australia karena biaya transportasinya ada. Beberapa teman-teman pelaku usaha itu sudah mengambil tambang di sana,” tutur Bahlil.

    Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkapkan berapa potensi volume impor lithium dari Australia yang bakal dieksekusi. Sebab, rencana itu masih dalam kajian. 

    “Saya belum tahu volumenya berapa karena saya bukan pengusahanya ya,” katanya.

  • AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

    AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat segera melakukan investigasi mendalam imbas maraknya insiden kereta anjlok.

    AHY menyebut telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar pemerintah memberikan atensi lebih pada keselamatan pelaksanaan transportasi umum.

    “Tadi saya sudah sampaikan juga dalam forum sidang Kabinet [kepada] Pak Presiden, atensi untuk keselamatan para penumpang berbagai moda transportasi, sekali lagi darat, laut, udara maupun kereta ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya,” jelasnya di Istana Merdeka, Rabu (6/8/2025).

    Sejalan dengan hal itu, AHY meminta agar kementerian teknis terkait dapat segera merampungkan proses investigasi secara penuh. Nantinya, hasil investigasi tersebut bakal dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh penyelenggara jaringan transportasi umum.

    “Harus diinvestigasi secara penuh. Apakah itu masalah teknis, masalah keretanya termasuk prasarana pendukungnya, termasuk juga untuk kapal, apakah karena kondisinya memang tidak layak atau juga ada faktor fatigue, human error dan lain sebagainya,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, AHY juga meminta agar pelaksana transportasi umum dapat mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi guna menghindari kejadian yang sama terus terjadi berulang.

    “Ini yang harus menjadi satu kesatuan sehingga kita bisa mencegah kecelakaan dan memanimalisir segala kerugian, apalagi korban jiwa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek diketahui mengalami insiden anjlok tepat di Emplasemen Stasiun Pegadenbaru, daerah Subang, Jawa Barat pada 1 Agustus 2025.

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah melakukan investigasi lanjutan untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Meski demikian, dipastikan tidak Ada korban jiwa atas peristiwa tersebut.

    Tak berselang lama, insiden kereta anjlok kembali terjadi. Kali ini melibatkan rangkaian KRL Commuter Line 1189 (Bogor—Jakarta Kota) di jalur IX Stasiun Jakarta Kota sekitar pukul 08.00 WIB.

    PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyampaikan bahwa insiden itu berimbas pada gangguan perjalanan kereta yang berasal dari Bogor maupun Nambo yang tidak dapat melakukan mobilisasi sampai Stasiun Jakarta Kota. 

  • Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

    Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut pemerintah perlu memperkuat daya beli hingga menggelontorkan insentif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

    Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan setidaknya ada empat masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa bertahan sampai akhir tahun untuk jangka pendek, sekaligus hingga 2029 untuk jangka menengah. Pertama, kata Ajib, pemerintah perlu memperkuat daya beli masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.

    “Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Ajib dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/8/2025).

    Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, serta mendorong ekonomi biaya rendah atau low cost economy.

    Ajib menyebut, percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), dan relaksasi pajak untuk UMKM menjadi bagian kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

    Selain itu, sambung dia, dunia usaha juga menyarankan agar tingkat suku bunga kredit menjadi lebih murah yang utamanya untuk sektor padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    Ketiga, lanjut Ajib, pemerintah perlu mendorong perampingan peraturan atau deregulasi. Terlebih, dia menjelaskan percepatan layanan, kemudahan koordinasi, dan penyederhaaan perizinan merupakan bagian dari deregulasi.

    “Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja [Pokja] Deregulasi dari Kemenko Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik,” ujarnya.

    Keempat, Apindo menilai pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke dalam negeri. Terlebih, sambung dia, rasio investasi penanaman modal asing (PMA) masih rendah hingga potensi PMA masih bisa ditingkatkan.

    “Dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya  mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha. Indonesia masih di peringkat 73 dari 190 negara. Idealnya Indonesia bisa di peringkat 40,” ujarnya.

    Menurutnya, momentum ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) menjadi angin segar menuju perjanjian perdagangan bebas dan membuka pintu investasi dari Uni Eropa ke Indonesia.

    Lebih lanjut, Ajib menambahkan pemerintah harus menggandeng dunia usaha agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain dan eskalatif ke depannya. “Kolaborasi inilah yang terus didorong melalui Indonesia Incorporate,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua atau kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menuturkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2025 mencapai Rp5.947 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan II/2024 atau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%,” kata Edy di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

  • Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

    Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendorong penyempurnaan aturan terkait royalti pemutaran musik di ruang publik, tak terkecuali pusat belanja.

    Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa royalti bukan lagi merupakan persoalan baru, tetapi salah satu dari pendekatan hak cipta di pusat perbelanjaan.

    “Memang kalau kita lihat peraturan mengenai royalti ini tentunya harus terus disempurnakan. Kenapa? Karena kegiatan usaha bertambah, jenisnya beragam, inovasinya, kreativitasnya, kemudian juga teknologinya juga bertambah,” katanya dalam konferensi pers peluncuran Indonesia Shopping Festival 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

    Dia menjelaskan, penyempurnaan aturan itu sebaiknya dilakukan di dua sisi. Di sisi pertama, Alphonzus menggarisbawahi bahwa regulasi harus lebih spesifik mengatur bagaimana pusat perbelanjaan memutar lagu ciptaan siapa saja. 

    Dia berpandangan bahwa aspek teknologi menjadi tantangan pelaku usaha dalam mengidentifikasi musik maupun lagu musisi yang diputar secara terperinci.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti pembagian royalti kepada musisi terkait. Pihaknya turut mempertanyakan cara pendistribusian royalti kepada para pencipta maupun musisi yang lagunya diputar di pusat perbelanjaan.

    Meskipun demikian, Alphonzus menyebut bahwa APPBI selama ini tetap mematuhi aturan terkait pembayaran royalti ini, di samping tata cara pelaksanaannya yang belum sempurna.

    “Sebab kalau tidak dimulai, bagaimana kita bisa menghargai para musisi, para pencipta lagu tersebut? Jadi, saya kira sikap kami dari APPBI adalah mendukung dan juga sekaligus melakukan upaya-upaya untuk perbaikan penyempurnaan aturan,” terangnya.

    Sebelumnya, wacana penarikan royalti untuk musik yang diputar di ruang publik menuai respons beragam. Terkait ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang membawahi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) untuk membuat aturan pembayaran royalti.

    Politikus Partai Gerindra ini mendorong Kementerian Hukum dan LKMN untuk menciptakan regulasi yang tidak menyulitkan bagi pendengar maupun pencipta lagu terkait.

    “Kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LKMN untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan, sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta oleh DPR,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

  • Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

    Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

    PMK itu mengatur ihwal efisiensi belanja yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai beleid yang diterbitkannya, Sri Mulyani masih enggan menjelaskan. Usai mengikuti rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025), Bendahara Negara langsung menuju mobilnya lantaran ada kegiatan yang harus diikutinya lagi. 

    “Aku nanti ada rapat. Terima kasih, ya,” ucapnya sebelum menutup pintu mobilnya dan bertolak pulang dari Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu(6/8/2025). 

    Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga merespons singkat. Dia juga enggan menjelaskan lebih lanjut perincian efisiensi APBN yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah pelaksanaan pertama di awal tahun ini. 

    Namun demikian, Suahasil menjelaskan bahwa kementeriannya bakal mengumumkan lebih lanjut soal implementasi PMK tersebut. 

    Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menuturkan, efisiensi akan terus dilakukan karena merupakan keinginan setiap lembaga. 

    “Kalau efisiensi kan memang sudah menjadi keinginan kita setiap lembaga. Terus mencari efisiensi dalam anggaran. Jadi lanjut terus aja, dalam pelaksanaan, dalam perencanaan,” tuturnya di Istana Kepresidenan. 

    PMK Efisiensi Anggaran

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, PMK No.56/2025 itu mengatur bahwa anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara lain anggaran belanja kementerian atau lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah. 

    “Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi beleid yang dikutip, Rabu (6/8/2025).

    Menariknya di dalam beleid itu, Sri Mulyani tidak memasukkan anggaran belanja lainnya dalam pos anggaran yang kena efisiensi. Itu artinya ada pengurangan pos anggaran dari 16 menjadi 15 pos yang diefisiensi kalau membandingkannya dengan jumlah yang tertera dalam Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025. 

    Adapun kalau merujuk beleid baru tersebut, pos-pos anggaran yang kena efisiensi antara lain, alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.

    Selanjutnya, lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur.

    Meski demikian, aturan baru tersebut juga tidak menyebut secara spesifik berapa nilai besaran anggaran yang terdampak efisiensi. PMK itu hanya menekankan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) bisa menyesuaikan item anggaran yang terkena efisiensi sesuai arahan presiden. 

    Selain itu, meski tetap merujuk kepada kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh presiden, Menteri Keuangan berhak menetapkan besaran efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada masing-masing kementerian dan lembaga.

  • Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

    Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa investor belum menunjukkan kepercayaan diri penuh untuk menggenjot investasi di Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui konsensus proyeksi, yakni mencapai 5,12% pada kuartal II/2025.

    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menjelaskan bahwa respons pasar bisa menjadi cerminan bagaimana investor menyikapi data pertumbuhan ekonomi.

    Pada hari pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025, Selasa (5/6/2025), IHSG ditutup menguat ke level 7.515,18 atau 0,68%. Namun, pada Rabu (6/8/2025) kembali melemah ke level 7.503,75 atau turun 0,15%.

    “Kalau dalam jangka pendek, kita sebenarnya bisa melihat kemarin IHSG masih relatif hijau, rupiah juga menguat, menggambarkan masih ada kepercayaan pasar. Namun, masalahnya, angka yang dirilis oleh BPS itu melawan puluhan leading indicator [indikator ekonomi], sehingga jika data-data ini tidak terefleksikan di real economy, investor jadi akan mencermati lagi perkembangannya,” ujar Eko kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Menurut Eko, Agustus ini akan menjadi bulan penting bagi investor untuk mencermati bagaimana perbandingan data ekonomi per Juni 2025 dengan kondisi riil, seperti peningkatan kredit dan Purchasing Manager’s Index atau PMI Manufaktur. Investor juga akan mencermati indikator yang bersifat bulanan seperti Mandiri Spending Index.

    “Jika memang tidak menunjukkan peningkatan [seperti yang tergambar dalam ekonomi kuartal II/2025], respons paling cepat nanti di pasar itu, di IHSG dan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Eko menilai bahwa pihak-pihak yang mengantongi dana jumbo, seperti industri asuransi dan investor asing, masih akan menunggu alias wait and see untuk melakukan investasi. Data ekonomi kuartal II/2025 yang tumbuh tinggi 5,12% tidak akan serta merta menarik investasi.

    Industri asuransi maupun investor asing, menurutnya, akan membandingkan data primer dan sekunder. Data primer yang dia maksud adalah informasi produk domestik bruto (PDB) dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan informasi sekundernya adalah data pembanding dari berbagai indikator ekonomi.

    “Ketika data-data itu tidak match, dalam jangka menengah mereka akan wait and see. Artinya, misalkan 6 bulan ke depan, dunia usaha belum tentu akan ekspansi, investor juga harus diyakinkan dulu,” ujarnya.

    Berikut daftar 12 indikator utama yang menurut Indef tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025:

    Penjualan mobil dan motor turun: indikator langsung konsumsi masyarakat menengah-atas menurun
    PMI Manufaktur dalam fase kontraksi: industri lesu, permintaan domestik dan ekspor lemah
    Konsumsi rumah tangga turun: padahal konsumsi menyumbang >50% PDB, sinyal pelemahan ekonomi
    Penurunan investasi asing (foreign direct investment): menandakan kepercayaan investor melemah, berdampak ke investasi riil
    Inflasi naik pada Juli 2025: menggerus daya beli, menaikkan angka pengangguran terselubung
    Peningkatan PHK: memperburuk daya beli, menaikkan angka pengangguran terselubung
    Kredit perbankan melemah: mengindikasikan kehati-hatian pelaku usaha dan rumah tangga
    Indeks kepercayaan konsumen menurun: ekspektasi masa depan negatif
    Warga pesimistis terhadap penghasilan: mendukung hipotesis konsumsi lemah dan peningkatan ketimpangan
    Tekanan eksternal meningkat: adanya tarif Trump menekan pertumbuhan ekonomi global. Ekspor turun, suku bunga global tinggi, ketidakpastian geopolitik—memperburuk situasi perdagangan dan investasi
    Pasar keuangan Indonesia tidak terlalu menarik lagi: Capital outflow pasar saham Rp59 triliun, SRBI Rp77,4 triliun, nett buy SBN Rp59 triliun
    Penerimaan pajak turun: PPN dan PPnBM turun pada semester I/2025 sekitar 19,7%, pajak yang lemah tetapi PDB tumbuh tinggi membuat rasio pajak (tax ratio) akan turun.

  • Kereta Bandara Makin Diminati, Jumlah Penumpang Melonjak 30% hingga Juli 2025

    Kereta Bandara Makin Diminati, Jumlah Penumpang Melonjak 30% hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Railink, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mengoperasikan kereta bandara, melaporkan pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan secara tahunan sebesar 30,1% sepanjang Januari hingga Juli 2025. 

    Manager Komunikasi Perusahaan Railink Ayep Hanapi mengungkapkan bahwa selama periode tersebut, total penumpang layanan kereta api bandara mencapai 4 juta penumpang, meningkat secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang mencatatkan 3,1 juta penumpang.

    “Peningkatan ini mencerminkan pulihnya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api bandara sebagai pilihan perjalanan yang nyaman, tepat waktu, dan terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025). 

    Ayep menyampaikan, secara khusus, layanan KA Bandara YIA di Yogyakarta menunjukkan performa yang positif. Jumlah penumpang gabungan dari KA Bandara YIA reguler dan KA Bandara YIA Xpress tercatat sebanyak 1,6 juta penumpang, naik dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama sebesar 1,5 juta penumpang.

    Sementara itu, layanan KA Srilelawangsa di Medan menunjukkan lonjakan yang lebih signifikan. Jumlah penumpang dari rute Medan – Binjai – Kuala Bingai serta Medan–Araskabu–Kualanamu mencapai 2,4 juta penumpang, tumbuh hampir 58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 1,5 juta penumpang.

    Sejalan dengan hal tersebut, kenaikan ini turut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, terutama menjelang dan pascaperiode libur Lebaran dan libur sekolah, juga turut memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ini.

    Ayep menegaskan bahwa Railink berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang andal dan memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pelanggan di berbagai rute layanan kereta api bandara.

    PT Railink juga mengimbau para penumpang untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk. 

    Penumpang juga diingatkan untuk memilih jadwal keberangkatan KA Bandara dengan waktu yang cukup sebelum penerbangan minimal 2 jam sebelum keberangkatan penerbangan domestik dan 3 jam sebelum keberangkatan penerbangan Internasional.

    Secara keseluruhan, perkembangan penumpang angkutan kereta bandara versi Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk di dalamnya KA Bandara Manggarai-Soekarno Hatta di Jakarta, mencapai 4,51 juta penumpang sepanjang Januari-Juni 2025. 

    Peningkatan jumlah penumpang KA bandara tersebut tumbuh 18,47% year on year (yoy). Sementara itu, secara bulanan, jumlah penumpang yang menaiki kereta bandara tersebut mencapai 773.300 orang per Juni 2025, tumbuh 1,20% dari Mei yang sejumlah 764.100 orang. 

  • 75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

    75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan mobil asal Tiongkok, “SERES” dengan merek kendaraan listrik “Aito” akan menggelar tur jalan darat dari Chongqing ke Jakarta.

    “Kami dari KIKT (Kadin Indonesia Komite Tiongkok) berada di Chongqing, Tiongkok untuk menyelenggarakan satu kegiatan besar di mana nanti mobil Aito akan melalui jalan darat menuju Indonesia dari Chongqing dan akan ada penyambutan besar nanti pada 25 Agustus 2025 di Indonesia,” kata Ketua KIKT Garibaldi “Boy” Thohir kepada ANTARA seusai peluncuran tersebut di Chongqing, Senin.

    Tur darat dengan judul “Open the Way with Aito” tersebut menempuh rute Chongqing, melewati negara-negara di ASEAN hingga kemudian mencapai Jakarta dengan jalur sekitar 5.000 kilometer.

    Sedangkan mobil yang akan digunakan adalah seri Aito M5, Aito M7, dan Aito M9.

    “Pemerintah China, terutama Presiden Xi Jinping itu sudah mencanangkan ‘One Belt One Road’ dan ini juga merupakan salah satu contoh ‘Silk Road’ dari Chongqing menuju Indonesia dan kedua, tentunya di kegiatan ini saya ingin menarik perhatian anak-anak muda,” tambah Boy.

    Anak-anak muda tersebut diwakili dengan kehadiran antara lain pesohor seperti Boy William dan Gading Marten hingga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo atau yang biasa disapa Gusti Bhre.

    “Karena biasanya kan anak-anak muda lebih fun, lebih suka yang informal. Jadi saya melibatkan Boy William, Gading Marten untuk menjadi ikon-ikon dan kalangan muda Indonesia bisa melihat bagaimana kemajuan teknologi Tiongkok dan terutama adalah hubungan baik antara kedua negara,” ungkap Boy.

    Dalam acara tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya terkait Indonesia dan China saja tapi juga beberapa negara di ASEAN.

    “Itu menandakan bahwa industri ini akan masuk ke Indonesia, berproduksi di Indonesia untuk pasar ASEAN, karena itu KBRI Beijing mendukung sepenuhnya,” ungkap Dubes Djauhari.

    Dubes Djauhari menilai, kendaraan dengan energi terbarukan (New Energy Vehicle) menjadi salah satu bagian dari ekonomi hijau.

    “Kita punya bahan-bahan material khususnya untuk memproduksi baterai sebagai komponen utama dari industri kendaraan listrik. Untuk itu, kami menyambut baik adanya industri kendaraan listrik di Indonesia dan Tiongkok sekarang juga menjadi produsen utama kendaraan listrik di dunia,” tambah Dubes Djauhari.

    Dalam sambutannya, Dubes Djauhari menyebut para pemuda, inovator hingga para wisatawan juga mulai mengambil peran dalam hubungan Indonesia-Tiongkok.

    “Acara seperti ini menumbuhkan rasa ingin tahu, semangat petualangan, dan saling pengertian dan saat tur ini dimulai dari Chongqing, harapannya dapat juga membawa kawasan ASEAN-Tiongkok yang lebih terintegrasi, kemitraan Indonesia-Tiongkok yang lebih strategis, berkelanjutan, dan komprehensif serta masa depan yang lebih tangguh dan ramah lingkungan,” jelas Dubes Djauhari.

    Sementara Presiden SERES Automotive Leon He mengatakan sebelumnya Aito sudah pernah menempuh ekspedisi darat sejenis di daratan Eropa.

    “Ekspedisi tahun lalu yang menempuh 15.000 km selama 38 hari hingga Paris, hal itu sudah membuktikan ketangguhan produk kami. Tahun ini, perjalanan akan berlanjut ke Indonesia, pasar strategis dengan potensi ekonomi 150 miliar dolar AS dan komitmen kuat terhadap kendaraan energi terbarukan,” kata Leon He.

    Leon He menyebut, kehadiran pabrik SERES di Indonesia sejak 2017 menjadi batu loncatan penting untuk ekspansi di kawasan ASEAN.

    “Brand” Aito sendiri belum masuk ke Indonesia tapi SERES Automobile telah hadir di Tanah Air melalui PT Sokonindo Automobile.

    Pabrik Sokonindo berdiri sejak 2017 di kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten seluas 20 hektar dan total investasi 150 juta dolar AS yang bisa menghasilkan produksi mobil maksimum 50.000 unit per tahun untuk kebutuhan pasar Indonesia maupun mancanegara.