Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Ekonomi China Tertekan: Deflasi Produsen 34 Bulan Beruntun Buntut Perang Harga

    Ekonomi China Tertekan: Deflasi Produsen 34 Bulan Beruntun Buntut Perang Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi harga konsumen China pada Juli 2025 tercatat tidak berubah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di tengah upaya pemerintah Negeri Panda untuk membatasi persaingan harga berlebihan yang dinilai memperlemah daya beli dan menekan laba industri.

    Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (9/8/2025), Biro Statistik Nasional China melaporkan indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) bulan lalu berada di level 0% secara tahunan (year on year/YoY). Realisasi itu lebih baik dibandingkan perkiraan konsensus ekonom Bloomberg yang memproyeksikan penurunan 0,1%.

    Sebagai perbandingan, pada Juni 2025, inflasi konsumen China berbalik positif setelah empat bulan berturut-turut mengalami kontraksi.

    Di sisi lain, tekanan deflasi di sektor manufaktur belum mereda. Indeks harga produsen (producer price index/PPI) pada Juli kembali turun 3,6% (yoy), sama dengan penurunan Juni yang menandai deflasi harga pabrik selama 34 bulan berturut-turut.

    Pemerintah China tengah menghadapi tantangan ganda—melemahnya permintaan domestik dan perang harga yang semakin intens di dalam negeri. Persaingan ketat, yang dipicu kelebihan kapasitas di sejumlah sektor industri, telah mendorong perusahaan untuk menurunkan harga demi mempertahankan pangsa pasar.

    Praktik ini dinilai menggerus keuntungan, menekan upah, dan memperlemah konsumsi rumah tangga. Kampanye pemerintah untuk membatasi persaingan harga berlebihan menjadi salah satu prioritas utama yang diputuskan dalam pertemuan Politburo Partai Komunis pada akhir Juli.

    Presiden Xi Jinping bahkan menyerukan untuk “memutus involusi,” istilah yang merujuk pada kondisi kompetisi intens akibat kapasitas berlebih yang memaksa pelaku usaha bekerja lebih keras meski hasilnya semakin kecil.

    Xi juga mempertanyakan perlunya pemerintah daerah berlomba masuk ke industri yang sama, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan kendaraan energi baru.

    Meski demikian, upaya pemerintah membatasi perang harga dinilai belum banyak mempengaruhi persepsi masyarakat. Indeks ekspektasi harga, berdasarkan survei bank sentral terhadap rumah tangga, terus menurun sejak akhir tahun lalu.

    Ukuran yang lebih luas dari tingkat harga di seluruh perekonomian, yaitu deflator produk domestik bruto (PDB), telah menyusut selama sembilan kuartal berturut-turut—periode terpanjang dalam beberapa dekade terakhir.

    Resiliensi permintaan luar negeri terhadap produk-produk China membantu perekonomian bertahan dari tekanan tarif impor Amerika Serikat (AS). Hanya saja, lemahnya daya beli domestik membuat perusahaan sulit mengalihkan kenaikan biaya produksi ke konsumen, sehingga laba industri terus tergerus.

    Persaingan ekspor yang ketat akibat kapasitas berlebih juga mendorong pelaku usaha menurunkan harga jual ke pasar luar negeri. Langkah ini memicu kritik tajam dari sejumlah mitra dagang dan meningkatkan potensi friksi perdagangan.

    Ekonom Bloomberg Eric Zhu menilai bahwa meski kampanye pembatasan kompetisi sudah berjalan, perekonomian China masih membutuhkan waktu panjang untuk keluar dari tekanan deflasi. 

    “Para pembuat kebijakan menyadari bahwa mengatasi persaingan yang tidak teratur merupakan kunci untuk menangani akar permasalahan deflasi — dan langkah-langkah lanjutan kemungkinan akan menyusul,” tulis Eric Zhu dalam laporannya.

  • Duh! Jepang Terancam Alami Krisis Beras, Ini Biang Keroknya

    Duh! Jepang Terancam Alami Krisis Beras, Ini Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Panen padi di Jepang terancam gagal imbas cuaca ekstrem yang melanda negara tersebut dan mengancam kelangkaan beras serta lonjakan harga. Sementara ketidakpuasan publik semakin meningkat akibat kenaikan biaya hidup.

    Wilayah penghasil beras utama seperti Tohoku dan Hokuriku mengalami curah hujan terendah dalam catatan yang mencakup hampir 80 tahun pada Juli, sedangkan gelombang panas bulan ini telah memecahkan rekor suhu dan menghanguskan sebagian besar wilayah negara.

    Profesor emeritus spesialis kebijakan pertanian di Universitas Miyagi Kazunuki Ohizumi menyampaikan bahwa cuaca ekstrem dapat mempengaruhi panen yang biasanya dimulai pada akhir musim panas.

    Hal tersebut berisiko memperburuk harga beras yang sudah sekitar 50% lebih tinggi dari tahun lalu. Kondisi ini juga dapat menambah tekanan pada anggaran rumah tangga dan pemimpin politik.

    Terlebih, pasokan beras di Jepang telah tertekan oleh cuaca buruk dalam beberapa tahun terakhir.

    “Karena panas dan kekeringan, hampir pasti bahwa baik hasil panen maupun volume distribusi akan berkurang,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, pada Sabtu (9/8/2025).

    Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang menyampaikan risiko tersebut dapat menyebar ke wilayah lain tergantung pada kondisi cuaca di masa mendatang. Volume produksi tahun ini akan diketahui setelah panen musim gugur, kata kementerian tersebut.

    Kekurangan beras menyebabkan krisis nasional pada awal musim panas ini, karena harga yang menyentuh rekor tertinggi memaksa beberapa sekolah untuk mengurangi penyajian beras sebagai menu makan siang, serta toko dan restoran menaikkan harga hidangan beras.

    Kekurangan ini dapat ditelusuri kembali ke musim panas yang sangat panas pada 2023 yang menghasilkan hasil panen terendah dalam lebih dari satu dekade.

    Panen yang buruk lagi dapat memicu kritik lebih lanjut terhadap Partai Liberal Demokratik yang berkuasa, yang mengalami kekalahan historis dalam pemilihan majelis tinggi pada Juli, sebagian karena krisis beras.

    Lebih lanjut Ohizumi menyampaikan bahwa jika tidak ada dampak dari panas dan kekeringan, produksi beras di Jepang tahun ini diperkirakan meningkat sekitar 8% menjadi 7,35 juta ton metrik karena luas lahan tanam diperkirakan akan bertambah. Namun, cuaca ekstrem telah meningkatkan ketidakpastian tentang hasil panen, sehingga sulit untuk memprediksi produksi.

    Beberapa pihak percaya bahwa upaya untuk meningkatkan penanaman dapat mengimbangi dampak cuaca ekstrem. Profesor dari Universitas Utsunomiya Masayuki Ogawa mengatakan dia memperkirakan produksi beras akan meningkat karena luas lahan tanam yang diperluas.

    Departemen Pertanian AS, yang membuat perkiraan panen global, saat ini memperkirakan produksi beras Jepang pada 2025 sebesar 7,28 juta ton. Meskipun angka ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, data menunjukkan ini akan menjadi panen terkecil sejak 2003.

    Ogawa dari Universitas Utsunomiya menyampaikan harga ditentukan sebagian besar berdasarkan kontrak awal. Namun, dengan prospek pasokan dan permintaan yang tidak pasti, harga kemungkinan akan naik pada akhirnya.

    Situasi di Jepang kontras dengan pasokan yang membaik dan harga yang turun di sebagian besar dunia berkat cuaca yang menguntungkan dan panen yang baik di negara-negara produsen utama seperti India.

    Harga beras acuan Asia telah turun ke level terendah dalam hampir delapan tahun, menandakan kelegaan lebih lanjut bagi miliaran orang yang mengonsumsi beras setiap hari.

    Jepang menerapkan kontrol ketat atas impor beras untuk melindungi industri dalam negerinya. Hanya 770.000 ton beras bebas bea yang diimpor setiap tahun, sedangkan impor di luar kuota tersebut dikenakan bea masuk sebesar ¥341 (US$2,30) per kilogram.

    Meskipun harga beras di supermarket telah turun dari puncaknya untuk saat ini, pemerintah sedang berusaha mencari solusi jangka panjang—tidak hanya untuk peristiwa cuaca terbaru, tetapi juga untuk perubahan iklim yang mengancam gangguan jangka panjang pada industri beras yang menjadi kebanggaan negara.

    Dalam perubahan dari kebijakan yang telah berlaku puluhan tahun, Perdana Menteri Shigeru Ishiba bulan ini mendorong petani untuk mengabaikan batas produksi beras dan meningkatkan penanaman. Pemerintah telah membentuk tim tugas dan mengerahkan truk air untuk membantu irigasi tanaman.

    Negara ini juga kini menanam beras di daerah yang dulu dianggap terlalu dingin untuk budidaya. Pulau Hokkaido di utara telah menjadi wilayah produsen terbesar kedua setiap tahun sejak 2018, dan memiliki produksi per unit area yang lebih tinggi daripada produsen utama, Prefektur Niigata.

  • Hari-Hati, Hari Ini 8 Agustus 2025, Ada Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek!

    Hari-Hati, Hari Ini 8 Agustus 2025, Ada Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melalui Representative Office 1 kembali melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan di Ruas Tol Jakarta–Cikampek mulai Sabtu (9/8/2025) hingga Jumat (15/8/2025) pada titik hasil evaluasi.

    Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Amri Sanusi menjelaskan kualitas jalan tol harus senantiasa dijaga. 

    Hal itu sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga standar pelayanan dan memastikan kenyamanan perjalanan pengguna jalan tol.

    “Karena itu, kami melaksanakan kegiatan rekonstruksi di titik yang telah ditentukan, namun selama pekerjaan berlangsung, Ruas Tol Jakarta–Cikampek tetap beroperasi normal, baik arah Jakarta maupun arah Cikampek,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (9/8/2025).

    Secara rinci dia melanjutkan bahwa lokasi pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut di KM 35+346 s.d KM 35+496 dan KM 35+511 s.d KM 35+675 arah Cikampek lajur 2 Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Sabtu (09/08) pukul 09.00 WIB s.d Jumat (15/08) pukul 13.00 WIB.

    VP Corporate Secretary & Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, menambahkan bahwa perusahaan telah menyiapkan prosedur mitigasi lalu lintas untuk mengantisipasi potensi kepadatan selama pekerjaan berlangsung. 

    Perseroan telah menyiagakan petugas di lapangan, menyiapkan pengalihan arus lalu lintas sebelum area kerja, mempersempit area kerja, serta mempersiapkan skema contraflow apabila diperlukan. 

    “Kami juga berkoordinasi intensif dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) untuk pengaturan lalu lintas,” jelas Ria.

    Lebih lanjut, Ria menjelaskan juga telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan melalui pemasangan spanduk imbauan dan Dynamic Message Sign (DMS) di Ruas Tol Jakarta–Cikampek, baik arah Jakarta maupun arah Cikampek, agar informasi ini dapat diterima dengan baik oleh pengguna jalan. 

    “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung,” katanya.

    Dia mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mengantisipasi waktu perjalanan, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, saldo uang elektronik mencukupi, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan, serta selalu berhati-hati dan menaati rambu lalu lintas terutama di sekitar lokasi pekerjaan,” tutupnya.

    Informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.5 untuk pengguna iOS dan Android.

  • Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

    Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Paramadina mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (YoY).

    Dalam keterangan resminya, Paramadina menilai data tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian, di tengah lemahnya daya beli masyarakat, stagnasi konsumsi rumah tangga, pesimisme produsen, dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.

    “Banyak kalangan tidak percaya, dan ini berpotensi bergulir menjadi bola liar yang merusak kredibilitas BPS,” tulis pernyataan Paramadina, Jumat (9/8/2025).

    Paramadina meminta BPS menjelaskan secara rinci metodologi dan asumsi perhitungan produk domestik bruto (PDB), termasuk sumber data, pembobotan sektor, serta metode estimasi. Lembaga itu juga mendesak adanya penjelasan atas kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi dengan indikator sektoral yang menunjukkan perlambatan.

    Selain itu, BPS diminta menegaskan komitmen menjaga independensi penuh dari intervensi pihak mana pun, agar data tetap menjadi cerminan realitas ekonomi dan bukan alat legitimasi politik.

    “Jika data yang dirilis tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, kebijakan ekonomi nasional akan salah arah,” tulis Paramadina.

    Menurut mereka, revisi data merupakan hal wajar dan bagian dari proses akademis. Sebaliknya, menutup diri akan menjadikan statistik bergeser dari ranah akademik ke ranah politik, yang berisiko mengikis kredibilitas BPS.

    Paramadina juga mengajak ekonom, ilmuwan, dan akademisi untuk memantau kualitas data statistik nasional, mengingat hal tersebut menjadi pijakan penting menuju Indonesia maju dan sejahtera.

    Ikuti Celios hingga Indef

    Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) turut menyatakan keraguan atas data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS. Bahkan, lembaga yang menaungi sejumlah ekonom seperti Bhima Yudhistira dan Nailul Huda itu menyurati Komisi Statistik PBB itu terkait dengan transparansi hingga independensi penghitungan data PDB oleh BPS untuk tiga bulan kedua 2025. 

    Berdasarkan dokumen yang dilihat Bisnis, surat tertanggal 8 Agustus 2025 itu ditujukan untuk Komisi Statistik PBB. Celios menyurati lembaga itu atas keprihatinan ihwal reliabilitas dan akurasi penghitungan pertumbuhan PDB Indonesia oleh BPS. 

    “Kami menulis surat ini untuk menyampaikan keprihatinan mendalam kami terkait meningkatnya jumlah inkonsistensi dan anomali yang ditemukan dalam data ekonomi nasional [PDB triwulan kedua 2025] yang baru-baru ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik [BPS],” demikian dikutip Bisnis, Jumat (8/8/2025). 

    Persoalan-persoalan ini, lanjut surat tersebut, khususnya berkaitan dengan penghitungan PDB, telah menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akurasi, dan independensi praktik statistik di Indonesia.

    Beberapa inkonsistensi pada data BPS itu, terang Celios, dinilai tidak merepresentasikan realitas ekonomi dalam negeri. Beberapa komponen utama PDB dinilai tidak terhubung dengan indikator utama, seperti pendapatan pemerintah, volatilitas data yang tidak dijelaskan serta kurangnya keterbukaan atas metodologi penghitungan. 

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga mempertanyakan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025. 

    Ekonom senior dan salah satu pendiri Indef, M. Fadhil Hasan, menilai bahwa konsensus proyeksi para ekonom maupun lembaga biasanya mirip dengan realisasi ekonomi atau hanya memiliki selisih tipis. Namun, anomali terjadi pada kuartal II/2025, ketika para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8% tetapi realisasinya ternyata mencapai 5,12%.

    “Menimbulkan pertanyaan apakah ada metodologi yang harusnya diperbaiki atau disempurnakan, ataukah ada basis datanya, atau sebab-sebab lainnya yang membuat kita belum mengetahuinya secara pasti?” ujar Fadhil dalam diskusi publik yang berlangsung di kantor Indef, Jakarta pada Rabu (6/8/2025).

    Indef pun menelisik sejumlah data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), mulai dari konsumsi sebagai komponen utama produk domestik bruto (PDB), investasi, ekspor, maupun sektor atau lapangan usaha. Namun, Indef merasa belum terdapat kejelasan dari data yang ada.

    Menurut Fadhil, BPS patut menjelaskan mekanisme pengambilan maupun pengolahan data, karena menurutnya data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 tidak cukup mencerminkan kondisi riil di lapangan.

    Fadhil menjabarkan bahwa setidaknya terdapat 12 indikator utama perekonomian yang kurang sejalan dengan capaian tinggi ekonomi kuartal II/2025, mulai dari kinerja penjualan kendaraan bermotor, kinerja investasi, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Lemahnya penjualan mobil dan motor menurutnya mencerminkan konsumsi masyarakat kelas menengah-atas yang turun. Hal itu juga seolah mengafirmasi fenomena rojali, alias rombongan jarang beli yang belakangan menjadi perbincangan.

    Lalu, Fadhil juga menyoroti kondisi Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur yang masih kontraksi. Pada Juni 2025 atau akhir kuartal II/2025, PMI Manufaktur ada di level 49,60 alias masih kontraksi karena di bawah 50.

    Indikator lainnya adalah konsumsi rumah tangga yang masih lemah. Sebagai kontributor utama PDB, laju konsumsi rumah tangga masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

  • Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan rencana aksi memberantas truk kelebihan muatan atau over dimension over loading/ODOL terus berjalan meskipun peraturan presiden (Perpres) belum kunjung terbit.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan bahwa pihaknya tetap sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat bersama Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

    Aan bahkan mennyampaikan selagi menanti Perpres untuk memperkuat zero ODOL terbit, pemberantasan zero ODOL sudah lebih dahulu berlangsung. 

    “Ini paralel, sebelum Perpres keluar, kami sudah mulai melakukan beberapa rencana aksi yang sudah terencana,” jawab Aan di kawasan Jakarta Barat, Jumat (8/8/2025). 

    Pihaknya bersama stakeholder terkait juga telah melakukan koordinasi, integrasi data, dan pemantauan di beberapa kawasan industri yang kerap dilalui ODOL. 

    Mengingat target zero ODOL yang terus mundur dari rencana awal 2009 atau 16 tahun silam, Aan optimistis pada 2027 harapan tersebut dapat tercapai dan tak lagi ditunda. Terlebih, dengan keberadaan Kemenko IPK yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  akan mendorong percepatan implementasi. 

    “Kita harus optimistis.. sehingga target 2027 bisa dilaksanakan,” lanjut Aan. 

    Usai Presiden Prabowo Subianto menyerahkan urusan penanganan penuntasan truk ODOL pada Kemenko IPK, AHY langsung mencanangkan tiga rencana aksi untuk pemberantasan truk kelebihan muatan dan menuju zero ODOL 2027.  

    Pertama, pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) pada ekosistem angkutan barang. Kedua, pengaturan peningkatan kesejahteraan pengemudi kendaraan angkutan barang. Ketiga, deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang.

    Bahkan pada akhir bulan lalu, Kemenhub telah menerapkan perangkat Weight in Motion (WIM) dalam upaya pengawasan kendaraan ODOL. Alat ini berfungsi sebagai sistem seleksi awal sebelum kendaraan diarahkan ke jembatan timbang untuk proses verifikasi dan penindakan lebih lanjut.

    Adapun, zero ODOL menjadi penting karena keberadaan truk atau kendaraan yang kelebihan muatan menjadi penyebab daya saing nasional, utamanya infrastruktur, turun.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa keberadaan ODOL tidak hanya memberikan kerugian materi yang tinggi akibat fatalitas yang tinggi. Namun, juga memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi infrastruktur jalan.  

    Dari sisi ekonomi, Djoko memandang kendaraan yang kelebihan muatan tersebut pada dasarnya tidak memenuhi standar kawasan perdagangan bebas Asean. 

    “[ODOL] membuat lemahnya daya saing nasional, termasuk salah satu penyebab menurunnya daya saing infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Meski demikian, penyelesaian zero ODOL tak semudah membalik telapak tangan. Mengingat praktik ODOL terjadi demi menekan biaya logistik, pengusaha mendorong harus ada solusi agar ongkos tersebut dapat lebih murah. Alhasil, zero ODOL dapat tercapai. 

  • Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

    Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Puluhan penggilingan padi kecil menutup bisnisnya imbas adanya kekhawatiran dalam menjalankan usaha perberasan di Tanah Air. Hal ini terjadi usai adanya temuan beras yang tidak sesuai mutu dan dijual menjadi beras premium alias beras oplosan.

    Ombudsman mengungkap sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi kecil menutup usahanya usai ramai temuan beras oplosan.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, temuan itu ia dapatkan saat Ombudsman melakukan uji petik di Kecamatan Tempuran, Karawang dan sekitarnya.

    “Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 [penggilingan padi] sudah tutup sekarang. Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan,” kata Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Yeka juga menemukan stok beras di penggilingan padi semakin menipis imbas kasus beras oplosan. Kini, stok beras di tingkat penggilingan padi hanya berkisar 5–10%. Padahal, sebelumnya, rata-rata stok beras di penggilingan padi biasanya mencapai 100 ton. Namun, saat ini, stoknya hanya mencapai 5%.

    Yeka mengungkap, stok beras yang semakin menipis di tingkat penggilingan padi lantaran mereka takut dalam menjalankan usaha perberasan.

    “Kami tanya mengapa seperti ini? Mereka [penggilingan padi] menjawab sama, takut,” ujarnya.

    Bahkan kini, Yeka menyebut, para penggilingan padi menjual beras dengan karung polos tanpa mencantumkan label.

    Untuk itu, Ombudsman meminta agar pemerintah segera mengembalikan kondisi perberasan Indonesia menjadi kondusif, mulai dari penggilingan kecil, penggilingan besar, hingga pedagang kecil juga besar. Dengan begitu, beras di tingkat konsumen tersedia dengan harga terjangkau.

    “Karena semuanya sama begitu, mengatakan ‘kami takut’. Nah, ini kita negara apa kalau pelaku usaha perberasan seperti ini seperti mereka ini jualan barang haram atau jualan barang yang tidak legal sampai takut. Jadi, pemerintah harus segera membuat rasa aman dan nyaman,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto pernah mengancam akan menyita penggilingan padi nakal yang mempermainkan harga beras lantaran telah mengganggu hajat hidup orang banyak.

    Prabowo mengungkap dirinya mendapatkan laporan bahwa pada 2,5 bulan lalu, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan telah sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) di level Rp6.500 per kilogram.

    Prabowo juga mengeklaim telah menertibkan pengusaha penggilingan padi dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada Pasal 33.

    Terlebih, dia menyatakan penggilingan padi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

    “Kalau penggilingan padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara. Ya, saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling-penggiling padi itu,” ujar Prabowo dalam pidato saat meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).

    Kepala Negara RI kembali menekankan bahwa dirinya tak segan-segan akan menyita penggilingan padi dan menyerahkannya ke koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    “Saya akan sita dan akan saya serahkan [penggilingan padi] kepada koperasi untuk dijalankan,” ucap Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkap pengusaha penggilingan padi yang nakal juga diisi oleh para pemain besar. Namun, dia tidak merinci daftar pemain besar pengusaha penggilingan padi yang nakal itu.

    “Waktu saya dapat laporan, ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal. Yang aneh, penggilingan padi yang besar yang paling nakal,” tutupnya.

    Ancaman Kelangkaan

    Ombudsman mengkhawatirkan risiko terjadinya kelangkaan beras imbas kasus beras oplosan akan melebar ke hal lain, termasuk ke ranah politik.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengungkap kelangkaan maupun ketiadaan stok beras itu terkonfirmasi dari pertemuan yang telah dilakukan Ombudsman dengan pelaku usaha beras.

    Berdasarkan informasi yang ia terima, kelangkaan maupun ketiadaan stok beras terkonfirmasi. Di mana, penggilingan besar yang biasanya memiliki stok 30.000 ton setiap hari, kini hanya memiliki 2.000 ton.

    Padahal, Yeka menilai, ketersediaan pangan merupakan hal yang penting dibandingkan yang lain. Menurut Yeka, pemerintah harus segera mengatasi kelangkaan beras agar tak merembet ke persoalan lain.

    “Ketersediaan pangan ini akhirnya menjadi hal penting, hal utama dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Karena kalau sampai beras ini tidak ada, isunya bisa lari ke mana-mana, bisa ke persoalan politik dan lain sebagainya,” kata Yeka konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

  • KCIC Tambah 3.606 Kursi Kereta Cepat Whoosh Mulai Besok Minggu

    KCIC Tambah 3.606 Kursi Kereta Cepat Whoosh Mulai Besok Minggu

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh melakukan penambahan enam jadwal perjalanan atau 3.606 tempat duduk tambahan khusus pada Minggu, 10 Agustus 2025. 

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengungkapkan bahwa secara total akan mengoperasikan 62 jadwal perjalanan, naik 11% dari jumlah biasanya yaitu 56 perjalanan di hari Minggu. 

    “Penambahan jadwal ini dilakukan karena adanya penyesuaian jadwal perawatan sarana dan prasarana Whoosh sehingga dapat mengakomodir lebih banyak jadwal perjalanan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (8/8/2025). 

    Adapun khusus hari Minggu 10 Agustus 2025, keberangkatan pertama menjadi 06.05 WIB dari Stasiun Tegalluar Summarecon, 06.23 dari Stasiun Padalarang, dan 06.25 dari Stasiun Halim, sehingga memungkinkan pengoperasian lebih banyak jadwal dalam sehari.

    Sebelumnya setiap hari Minggu jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh dimulai dari sekitar jam 07.30 dari Stasiun Tegalluar Summarecon dan 08.00 dari Stasiun Halim.

    Penambahan jadwal Whoosh pada hari Minggu 10 Agustus 2025 tersebut, juga selaras dengan penambahan jadwal feeder dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Cimahi, Stasiun Bandung, dan sebaliknya.

    Masyarakat juga sudah dapat membeli tiket perjalanan Whoosh tambahan tersebut melalui kanal pembelian tiket secara online melalui aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, serta mitra resmi seperti Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka. Pembelian melalui aplikasi Whoosh juga memberikan kemudahan fitur reschedule dan refund secara online. 

    Eva menjelaskan bahwa penambahan jadwal pada 10 Agustus 2025 dilakukan tanpa mengorbankan aspek keselamatan maupun kualitas pemeliharaan.

    “Melalui peningkatan jumlah perjalanan ini KCIC berharap bisa memberi lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan akhir pekan. Kami melihat tren peningkatan mobilitas di akhir pekan, sehingga penambahan jadwal ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan ekstra bagi pengguna layanan Whoosh,” tutup Eva.

    Untuk diketahui, tingginya minat masyarakat memilih moda transportasi Whoosh ini pun tercermin dari peningkatan jumlah penumpang dari kereta cepat Jakarta—Bandung. Terbukti pada semester I/2025, jumlah penumpang mencapai 2,94 juta orang atau tumbuh 10,04% secara tahunan (year on year/YoY).

    Secara bulanan atau month to month (MtM), jumlah penumpang Whoosh mencapai 555.000 orang pada Juni 2025 atau tumbuh 4,90%. Lonjakan penumpang tersebut terjadi utamanya didorong oleh momentum Idulfitri, libur sekolah, dan Tahun Baru Islam. 

    Sementara secara kumulatif atau sejak Whoosh pertama kali beroperasi pada 2023, kereta cepat ini total sudah membawa 10 juta pelanggan hingga Juni 2025. Jumlah rata-rata pelanggan yang naik Whoosh per harinya mencapai 24.000—25.000 orang/hari. 

    Berikut daftar jadwal tambahan Whoosh Minggu (10/8/2025):

    1. Rute Halim – Tegalluar Summarecon:

    – G1003 keberangkatan 06.25

    – G1005 keberangkatan 07.00

    – G1007 keberangkatan 07.25

     

    2. Rute Tegalluar Summarecon – Halim

    – G1004 keberangkatan 06.05

    – G1006 keberangkatan 06.35

    – G1008 keberangkatan 07.05

  • DAMRI Tebar Promo Tiket Bus AKAP Jelang HUT Kemerdekaan RI

    DAMRI Tebar Promo Tiket Bus AKAP Jelang HUT Kemerdekaan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Damri menghadirkan serangkaian promo istimewa dalam menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025.

    Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk memeriahkan momen penting nasional dan mendukung mobilitas masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Damri meluncurkan 2 promo utama yang berlangsung eksklusif selama periode tertentu,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (8/8/2025)

    Promo pertama, sebutnya, berlaku untuk Promo TwinDate yang memberlakukan diskon hingga 20% dengan potongan maksimal Rp20.000.

    Pembelian dilakukan eksklusif melalui aplikasi Damri dengan kode voucher yakni DAMRI08.08.

    Promo ini berlaku untuk layanan AKAP Transjawa yakni Cirebon, Semarang, Purworejo, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.

    Adapun, periode pembelian adalah 8 Agustus 2025 dengan periode keberangkatan selama 8 Agustus – 30 September 2025.

    Promo kedua adalah promo Spesial HUT RI yakni Buy1Get1 Tiket. Promo ini berlaku untuk seluruh layanan bus AKAP DAMRI.

    Periode pembelian dimulai 17 Agustus 2025 dengan periode keberangkatan mulai 17 Agustus – 17 September 2025

    Buy1Get1 tiket untuk pembelian di website resmi www.damri.co.id. Kuota terbatas, pembelian eksklusif via website Damri 

    Lebih lanjut, untuk kedua promo tersebut juga berlaku syarat dan ketentuan yakni kedua promo tidak dapat digabungkan dengan promo lain, tiap akun hanya dapat menggunakan promo satu kali per promo, dan tidak berlaku refund dan reschedule untuk tiket yang dibeli dengan promo.

    Dengan promo TwinDate dan Spesial HUT RI, dia berharap masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan harga yang lebih terjangkau dan aman.

  • Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

    Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Angkutan udara perintis menjadi salah satu solusi dalam menekan biaya logistik yang menjadi penyebab disparitas harga bahan pokok di sejumlah wilayah terpencil dan terluar Indonesia, khususnya daerah Papua.

    Angkutan udara perintis pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang (UU) No.1/2009 tentang Penerbangan.

    Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2021 tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis, angkutan ini didefinisikan sebagai kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 

    Adapun, program angkutan udara perintis bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan ekonomi, mempersempit kesenjangan, serta menurunkan disparitas harga. 

    Maklum, saat ini pun harga cabai rawit di wilayah Maluku dan Papua berkisar Rp99.000 hingga lebih dari Rp120.000 per kilogram. Berbeda dengan di wilayah Jawa yang harganya bahkan mencapai Rp30.000an per kilogram.

    Biasanya, angkutan udara perintis atau dikenal dengan jembatan udara (Jembara) mengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga kebutuhan proyek seperti semen.

    Sementara tipe pesawat yang digunakan sebagai Jembara ini umumnya adalah Cessna dengan kapasitas penumpang yang terbatas.

    Direktur Navigasi Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub Syamsu Rizal menyampaikan bahwa sampai dengan semester I/2025, penyelenggaraan angkutan udara ini telah berdampak positif.

    Tercatat Jembara telah menghubungkan 164 bandar udara, 78 lapangan terbang, 27 provinsi, dan 121 kabupaten/kota. Alhasil, konektivitas berdampak positif, yakni terjadi penurunan disparitas harga bahan pokok di wilayah Papua secara signifikan.

    “Kalau tempat lain mungkin sudah sangat kompetitif [harganya] artinya logistik baik. Mungkin di daerah yang sifatnya remote, kita kerja sama dengan tol laut, nanti kita teruskan naik [pakai Jembara] misalnya di Papua,” ujar Rizal beberapa waktu lalu.

    Rizal menunjukkan bahwa harga cabai di Kab. Nduga, Papua Pegunungan berhasil turun hingga 45% bila pengangkutannya menggunakan Jembara ke level Rp110.000/kg. Berbeda dengan non Jembara yang harganya mencapai Rp200.000/kg.

    Begitu pula dengan Kab. Malinau, angkutan udara perintis mampu menurunkan harga telur ayam ras dari Rp160.000/kg menjadi Rp64.000/kg. Sementara harga air mineral di Kab. Pegunungan Bintang turun 62,50% dari sebelumnya Rp320.000/karton menjadi Rp120.000/karton.

    Saat ini, terdapat 22 koordinator wilayah (Korwil) dengan rute penumpang perintis sebanyak 266 dan rute kargo perintis sebanyak 46 rute serta 1 rute subsidi angkutan udara kargo.

    Tekan Biaya Logistik

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat integrasi antarmoda transportasi laut dan udara melalui angkutan perintis untuk menekan biaya logistik.

    Rizal menyampaikan bahwa integrasi transportasi dapat mendukung efisiensi logistik. Efisiensi ini akan berdampak pada penurunan biaya logistik dan pada akhirnya menurunkan disparitas harga di berbagai wilayah Indonesia.

    “Target kita adalah menurunkan biaya logistik hingga mencapai 12,5% dari Produk Domestik Bruto [PDB],” katanya. 

    Dia menuturkan pada 2022, biaya logistik masih 14,29% dari PDB. Pada tahun ini menjadi 13,52% dari PDB, dan targetnya menjadi 12,5% dari PDB pada 2029. 

    Ditjen Perhubungan Udara mencatat hingga kini, angkutan udara perintis telah menghubungkan 164 bandara, 78 lapangan terbang, 27 provinsi, dan 121 kabupaten/kota.

    Sejak 2011 hingga Juni 2025, angkutan udara perintis telah mengangkut 3.236.977 penumpang. Sementara, sejak 2018 hingga Juni 2025, angkutan udara perintis telah mengangkut 36.262 ton kargo.

  • Perkuat Kelistrikan Papua, PLN IP Sepakati 2 Kerja Sama Operasi PLTMG

    Perkuat Kelistrikan Papua, PLN IP Sepakati 2 Kerja Sama Operasi PLTMG

    Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) menandatangani dua kerja sama operasional dan pemeliharaan pembangkit di Papua. Kerja sama ini meliputi Serah Terima Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTMG Biak-1 15 MW dan Penandatanganan Perjanjian O&M PLTU Holtekamp Performance-Based 50 MW.

    Direktur Utama PLN IP Benardus Sudarmanta mengatakan, langkah ini diambil untuk mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah timur Indonesia. Menurutnya, kerja sama itu turut menjamin keberlangsungan sistem kelistrikan di Papua yang masih menghadapi tantangan elektrifikasi dan kompleksitas sistem penyediaan listrik.

    “Tugas kami bukan hanya menjaga pasokan listrik, tapi juga menjalankan amanat konstitusi: memastikan seluruh masyarakat, termasuk di Papua, mendapatkan akses energi yang andal dan berkelanjutan. Kolaborasi ini adalah bentuk nyata PLN IP hadir untuk Indonesia,” ujar Benardus melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (8/8/2025).

    Dia menuturkan, pada kegiatan pertama, dilakukan serah terima pengelolaan PLTMG Biak-1 (15 MW) kepada PLN IP, yang disaksikan oleh Direktur Operasional Gas PLN IP, Purnomo, dan GM PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, serta perwakilan PT Wijaya Karya Konsorsium.

    Purnomo mengatakan, PLTMG dipilih sebagai solusi energi di wilayah kepulauan seperti Papua karena efisiensinya tinggi, bentuknya ringkas, dan rendah emisi.

    “PLTMG sangat ideal untuk wilayah seperti Papua yang memiliki sebaran geografis luas dan sistem kelistrikan kecil. Ini mendukung transisi energi, sekaligus memberikan layanan yang cepat dan fleksibel bagi masyarakat,” jelas Purnomo.

    Selanjutnya, ditandatangani pula perjanjian kerja sama Performance-Based O&M untuk PLTU Holtekamp 50 MW oleh Direktur Operasional Batubara PLN IP, M. Hanafi Nur Rifai, bersama GM PLN UIW Papua dan Papua Barat.

    Hanafi pun menjelaskan, PLTU Holtekamp yang beroperasi sejak 2016 kini memasuki fase transformasi kinerja berbasis kinerja (performance-based contract) dan tengah menjalani inovasi teknis berupa modifikasi chain grate stoker untuk efisiensi dan peningkatan keandalan.

    “Inovasi yang sudah berhasil kami terapkan di unit Sanggau kini kami replikasi di Holtekamp. Kami berkomitmen mendukung sistem kelistrikan Papua agar semakin andal,” terang Hanafi.

    Papua memiliki kompleksitas tinggi dalam sistem kelistrikannya, terbagi dalam 8 sistem besar dan sekitar 300 sistem kecil. Menurut GM PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, sekitar sepertiga masyarakat Papua masih belum mendapatkan akses listrik.

    “Meskipun kapasitas kecil, gangguan di sistem Papua bisa berdampak besar dan langsung terasa hingga ke Jakarta. Karena itu, kami percaya PLN IP mampu menjaga keandalan dan meningkatkan kinerja sistem di sini,” ujar Diksi.

    Dia juga menyebut bahwa pembangkit seperti Holtekamp harus menjadi backbone sistem kelistrikan Papua, dan kerja sama ini diharapkan menjadi motor bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Papua membutuhkan kita. Ini bukan sekadar kontrak bisnis, tapi ladang pengabdian untuk membantu rakyat membuka akses listrik, pendidikan, dan ekonomi bagi saudara-saudara kita di timur Indonesia,” tambah Diksi.