Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pengusaha Keluhkan Dibukanya Impor Nampan MBG: Kami Kalah Saing

    Pengusaha Keluhkan Dibukanya Impor Nampan MBG: Kami Kalah Saing

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki) terus mengeluhkan dibukanya keran impor food tray atau nampan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat industri lokal kalah saing. 

    Ketua Umum Apmaki Alie Cendrawan menegaskan bahwa industri nampan makanan lokal jelas kalah bersaing dengan produk impor yang jauh lebih murah dari produk buatan dalam negeri. 

    “Saya pastikan, kami kalah bersaing dengan impor,” ujarnya dalam Diskusi Terbuka Apmaki di kawasan Senayan, Rabu (13/8/2025). 

    Alie menekankan bahwa pengusaha lokal bukannya ingin menjual dengan harga mahal, tetapi ketersediaan bahan baku di dalam negeri sudah cukup mahal. Alhasil, dari sisi harga, produk lokal kalah saing dengan produk impor. 

    Sekalipun para produsen lokal mengimpor bahan baku, sayangnya terhambat karena adanya kebijakan larangan terbatas (lartas). 

    Berbeda dengan para produsen dari luar negeri yang didominasi perusahaan China, di mana ongkos produksi mereka murah dan bebas pajak. Belum lagi kebijakan ekspor di China memungkinkan industri mendapatkan restitusi pajak, alhasil harga bakal jauh lebih murah. 

    Saat ini pun, para mitra Apmaki juga masih berjuang mendapatkan standardisasi dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pasalnya dari 25 mitranya, baru empat yang mendapatkan label SNI. 

    Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran pun menyayangkan kebijakan pemerintah yang selalu bicara hilirisasi dan energi bersih, tetapi membuka impor wadah makanan yang berbahan baku stainless steel. 

    “Masa urusan makan piringnya kita impor. Jadi kapan mau mandiri? Kita bicara transisi energi segala yang advance technology, kapan mau mandiri? Masa piring aja impor? Itu harusnya enggak boleh,” ujarnya. 

    Tumiran juga memandang seharusnya pemerintah lebih dahulu membantu dan mendorong UMKM lokal untuk menggenjot produksi food tray lokal. Dampaknya pun dapat meningkatkan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi lebih tinggi, bukan malah mengambil jalan pintas membuka keran impor. 

    “Kemenperin harus kerja dong menggerakkan UMKM dan industri lokal supaya pabrik food tray itu tumbuh,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Apmaki menyampaikan bahwa industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray atau nampan makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima program pada 2025.

    Sementara itu, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu, pemerintah memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. 

  • Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

    Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

    “Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, Dedi memerinci bahwa peta tata ruang kawasan pabrik tersebut masih memuat kalimat lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meskipun dia mengeklaim bahwa area sawah telah nihil. Itu sebabnya, dia menyebut bahwa penyelarasan ini dilakukan agar investasi berjalan dan lahan pertanian dapat tergantikan.

    Dedi lantas mengaku mendapatkan rekomendasi strategis dari Kementan untuk mengganti lahan pengganti baru sebanyak tiga kali lipat dari peta yang ada.

    “Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat, dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun.

    Selanjutnya, merek EV asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

    Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.

    Tak ketinggalan, PT National Assemblers memiliki kapasitas pabrik 31.000 unit EV per tahun. Pabrik tersebut digunakan oleh merek Maxus dengan investasi Rp468 miliar dengan kapasitas 6.000 unit per tahun, lalu AION 19.000 unit, dan Citroen 6.000 unit per tahun.

  • Penjualan Semen Semester I/2025 Lesu, Proyek IKN dkk Sepi Permintaan

    Penjualan Semen Semester I/2025 Lesu, Proyek IKN dkk Sepi Permintaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatat penjualan semen domestik mengalami penurunan 2,5% (year-on-year/yoy) menjadi 27,7 juta ton pada Januari-Juni 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 28,48 juta ton. 

    Berdasarkan data ASI, produksi semen pada semester I/2025 mencapai 28,76 juta ton atau turun 5,8% yoy dibandingkan periode yang sama sebelumnya 30,53 juta ton. 

    Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan, penurunan penjualan ini terjadi hampir di seluruh wilayah, kecuali di Sumatra yang tumbuh 4,9% dan Maluku-Papua tumbuh 5% pada periode tersebut. 

    “Penjualan semen pada periode semester I/2025 mengalami penurunan 2,5% dibandingkan tahun 2024,” kata Lilik kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025). 

    Dia menerangkan bahwa penyebab utama dari penurunan penjualan semen yaitu masih lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya proyek-proyek infrastruktur nasional.

    Adapun, penyebab penurunan penjualan semen saat ini juga masih menjadi tantangan utama untuk paruh kedua tahun ini. Pasalnya, Lilik melihat kondisi pasar masih oversupply sehingga utilisasi pabrik masih rendah sekitar 55,6%,. 

    “Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik ditambah dengan pengurangan bujet infrastruktur,” tuturnya. 

    Bahkan, tantangan penjualan tersebut membuat pelaku usaha pesimistis. Semula, ASI menargetkan pertumbuhan kinerja penjualan 2% tahun ini. Namun, dengan capaian kinerja semester I/2025, dia melihat target tersebut masih menantang. 

    Diberitakan sebelumnya, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) juga mencatat penurunan penjualan semen dan klinker secara keseluruhan turun 1,6% periode paruh pertama tahun ini. 

    Corporate Secretary INTP Dani Handajani mengatakan, penjualan domestik (semen dan klinker) sebesar 8,6 juta ton atau turun 2,4% yoy, sedangkan volume ekspor meningkat 45,8% menjadi 237.000 ton. 

    Penurunan semen secara nasional ini terutama disebabkan oleh kontraksi 10,2% di pasar semen curah, akibat penurunan permintaan dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pemangkasan anggaran infrastruktur yang diumumkan awal tahun ini. 

    “Meskipun permintaan semen domestik menurun pada paruh pertama tahun ini, kami memperkirakan volume akan meningkat pada paruh kedua tahun ini,” ujar Dani. 

  • AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak

    AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap konsep terbaru pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    AHY mengatakan konstruksi GSW direncanakan terbangun di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) dari Jakarta hingga Gresik. Namun, pada tahap awal pembangunan akan difokuskan lebih dulu di Wilayah Jakarta, Semarang dan Demak.

    “Kita fokus di Jakarta dan juga Semarang, Demak baru beberapa lagi yang lain kita integrasikan,” kata AHY dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa upaya menjaga tinggi air pantai di wilayah lain bakal dijalankan dengan menggunakan pendekatan alami. Salah satunya, dengan melakukan penanaman mangrove di area pantai.

    Hal itu dilakukan dalam rangka menekan biaya konstruksi tanggul laut yang bakal mencapai ribuan triliun.

    “Integrasi dengan nature-based solution, termasuk mangrove-mangrove yang bisa dijadikan sebagai proteksi pantai utara tersebut, melindungi puluhan juta warga sekaligus juga berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkap kalkulasi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219). 

    Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut direncanakan bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik.

    “Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025). 

    Sejalan dengan hal itu, Prabowo berencana untuk membentuk badan otorita khusus yang bakal menangani pelaksanaan pembangunan Giant Sea Wall.

    Terlebih, dia memperkirakan bahwa pembangunan GSW bakal memakan waktu mencapai 15 tahun hingga 20 tahun.

  • Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional

    Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya tren pergeseran pembelian beras di pasar tradisional selagi stok beras di gerai ritel modern kosong.

    Menurutnya, usai temuan beras premium oplosan menyeruak beberapa waktu lalu, konsumen cenderung lebih mempercayai pasar tradisional karena penjualan yang transparan, terbuka, dan murah.

    “Kalau [beras] premium, harganya Rp17.000-Rp18.000. Di sini [pasar tradisional] harganya Rp13.000, sudah bagus berasnya. Itu secara alami nanti terjadi pergerakan,” kata Mentan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Dia kemudian memaparkan bahwa selama ini terdapat kompetisi antara penjual besar dan penjual kecil dalam distribusi beras.

    Amran mengatakan bahwa gerai ritel modern mendapatkan suplai beras dari produsen yang juga berkapasitas besar hingga 1.000 ton per hari.

    Sebaliknya, pasar tradisional hanya mendapatkan suplai dari pabrik penggilingan kecil maupun petani-petani. Dia menyebut bahwa pemerintah berupaya memberdayakan kelompok kecil ini agar lebih bersaing di tengah masyarakat.

    “Persoalannya, kita mau memihak pada siapa? Yang kecil atau yang besar? Pemerintah menginginkan bagaimana yang kecil ini jangan tertindas supaya dia [memberdayakan] ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebelumnya sempat melakukan penarikan sejumlah merek beras premium yang diduga oplosan. Hal tersebut menyebabkan stok beras di gerai-gerai ritel modern langka.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan bahwa pihaknya akan kembali menjual beras premium. Hanya saja, harga penjualannya bakal dipangkas dari harga sebelumnya.

    Dia mengatakan harga jual beras kemasan seperti merek Sania dan Fortune juga akan dibanderol lebih murah Rp1.500, alias turun dari harga eceran tertinggi (HET) Rp74.500 menjadi Rp73.000 per 5 kg.

    “Di antara produsen-produsen, ada satu produsen yang bersedia untuk dipotong harga jualnya. Awalnya dipotong Rp1.000 per 5 kg, lalu ditambah Rp500. Jadi, mulai hari ini, beras premium sesuai HET dipotong Rp1.500,” kata Solihin kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (8/8/2025).

  • Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

    Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Nusantara Regas (NR) tegaskan komitmen dan dukungan terhadap pembangunan LNG HUB di Bandung bersama PGN dan PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), melalui acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersamaan dengan agenda groundbreaking LNG HUB di Kebonwaru, Bandung.

    Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas distribusi dan ketersediaan LNG bagi sektor hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

    Sebagai mitra strategis dalam pengembangan LNG HUB Bandung, PGN melalui Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, memandang proyek ini sebagai langkah signifikan bagi perluasan pemanfaatan energi bersih di wilayah Jawa Barat.

    “LNG HUB menjadi milestone dalam memperluas utilisasi LNG. Semoga dapat menambah optimisme Gagas untuk menggarap pasar gas bumi Bandung dan wilayah lainnya di Jawa Barat bagian selatan,” kata Arief.

    Ia menambahkan bahwa Bandung merupakan wilayah yang tepat untuk layanan gas “beyond pipeline” seperti LNG retail, sebagai opsi alternatif yang efisien dan kompetitif terhadap bahan bakar lainnya. Efisiensi ini memungkinkan penghematan biaya operasional bagi pelaku usaha sekitar 10–25%, sekaligus mendukung pengurangan beban subsidi energi karena LNG dan CNG bersumber dari dalam negeri.

    Sebagai bagian dari dukungan strategis, NR akan mengambil peran krusial dalam pengembangan bisnis LNG breakbulking dalam hal penyediaan infrastruktur serta layanan moda transportasi LNG (menggunakan isotank LNG), berdasarkan pasar retail dan aset LNG yang dikembangkan oleh PGN Gagas.

    “Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PT Nusantara Regas bangga mendukung penuh pengembangan LNG HUB Bandung oleh PGN Gagas melalui penyaluran LNG dari FSRU Jawa Barat. Kami melihat potensi besar dalam mengakselerasi distribusi energi bersih ke sektor HOREKA. Kolaborasi ini tidak hanya membuka akses energi berkualitas, tetapi juga sejalan dengan misi kami memperluas pemanfaatan LNG secara inklusif dan efisien menuju transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT Nusantara Regas, Mohd. Iskandar Mirza.

    Sejalan dengan dukungan tersebut, PGN Gagas yang menjadi pengelola operasional LNG HUB juga menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan manfaat infrastruktur ini bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini diutarakan oleh Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan.

    “Gagas bersama PGN berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem energi gas melalui inovasi dan pembangunan infrastruktur strategis seperti SPBG, CNG Hub, dan LNG Hub. Kami optimistis penambahan LNG Hub ini akan semakin memperkuat penyediaan pasokan gas bumi khususnya bagi HOREKA di kota Bandung dan sekitarnya,” kata Santiaji.

    Ia juga menegaskan bahwa fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 15.000 MMBTU per bulan (sekitar 0,5 BBTUD), untuk melayani kebutuhan pelanggan di sektor horeka dan industri lainnya.

    Proyek LNG HUB di Bandung menjadi cerminan sinergi dalam mendorong transformasi energi, menjawab kebutuhan energi modern, efisien, dan “fit-for-purpose” di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa.

    Bersama-sama, PGN, PGN Gagas, dan PT Nusantara Regas mendukung percepatan adopsi energi gas bumi sebagai pendorong pertumbuhan sektor HOREKA sekaligus kontribusi menuju target Net Zero Emission.

    PT Nusantara Regas adalah afiliasi PT Pertamina (Persero) yang didirikan bersama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk yang bertugas mengoperasikan Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat di Perairan Teluk Jakarta dan Onshore Receiving Facilities Muara Karang, DKI Jakarta. Fasilitas ini menerima dan memproses LNG menjadi pasokan energi pembangkit listrik yang punya peran vital di Jakarta dan Jawa bagian barat.

  • Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati Sudewo didesak mundur oleh warganya yang ikut serta dalam demo yang diselenggarakan hari ini, Rabu (13/8/2025).

    Desakan itu datang usai polemik keinginan kepala daerah itu untuk mengerek besaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 menjadi 250%.

    Sebelumnya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa penyesuaian PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” tulisnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

    Kendati demikian, hal itu tidak membendung keinginan warga di Pati, Jawa Tengah untuk melaksanakan aksi unjuk rasa. Kepala daerah itu bahkan sempat mendapatkan lemparan botol air mineral dan sandal jepit dari arah demonstran. 

    Peristiwa itu terjadi ketika Sudewo mencoba menemui langsung para pendemo. Menggunakan kemeja putih, dia datang dengan menumpangi mobil rantis milik kepolisian. Dari atas kendaraan taktis tersebut, Sudewo menyampaikan permintaan maaf singkat kepada warga.

    “Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih,” ujarnya kepada masyarakat, Rabu (13/8/2025) seperti dilansir dari potongan video yang ditayangkan via Youtube.

    Postur APBD Pati

    Adapun APBD 2025 Pati mencatatkan anggaran pendapatan sebesar Rp2,87 triliun, sedangkan belanja daerah Rp2,94 triliun.

    Mengutip data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atau DJPK Kemenkeu di Portal SIKD, pendapatan daerah terbagi menjadi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp548,5 miliar, serta transfer ke daerah dari pusat atau TKDD sekitar empat kalinya sebesar Rp2,18 triliun.

    Realisasinya per 12 Agustus 2025 yakni Rp1,78 triliun atau 62,3%. Rinciannya meliputi PAD yang telah dihimpun sebesar Rp363 miliar, dan TKDD Rp1,34 triliun.

    PAD pada APBD Pati 2025 terdiri dari pajak daerah ditetapkan sebesar Rp255,4 miliar, dengan realisasi Rp186,5 miliar. Sementara itu, retribusi ditetapkan sebesar Rp257,4 miliar dan baru berhasil dihimpun Rp141,8 miliar.

    Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29,86 miliar dengan realisasi sudah mencapai Rp24 miliar atau sekitar 80%, sedangkan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5,76 miliar dengan realisasi tembus lebih dari 184% atau sebesar Rp10,62 miliar.

    Adapun belanja daerah pada APBD Pati 2025 ditargetkan sebesar Rp2,94 triliun, dengan realisasi baru mencapai Rp1,69 triliun atau 57,5%.

    Belanja itu meliputi belanja pegawai dengan share terbesar yaitu Rp1,34 triliun, dengan realisasi baru Rp798,5 miliar.

    Kemudian, belanja barang dan jasa sebesar Rp613,6 miliar dengan yang sudah terbelanjakan baru Rp261,4 miliar atau 42%. Lalu, belanja modal ditetapkan Rp214,6 miliar dengan realisasi Rp115,6 miliar, serta belanja lainnya Rp770 miliar dengan realisasi Rp514,8 miliar.

  • Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih

    Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah desa akan mendapatkan keuntungan atau imbal jasa sebesar 20% dari Koperasi Desa Merah Putih pada tahun pertama.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih wajib memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa minimal 20% dari keuntungan bersih usahanya.

    Dengan kata lain, keuntungan dari Kopdes akan kembali ke desa sebagai anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa.

    “Keuntungannya, di Permendes [Permendes dan PDT 10/2025] disebutkan 1 tahun ketika itu ada laba bersih melalui rapat koperasi, berapa persen langsung di situ juga berlaku untuk desa 20%,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dia menjelaskan, kewajiban Kopdes itu seiring adanya keterlibatan pemerintah desa dalam menjalankan usaha, termasuk melakukan kajian proposal bisnis Kopdes Merah Putih.

    “Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya,” ujarnya.

    Pada Pasal 7 ayat (1) Permendes dan PDT 10/2025 disebutkan bahwa Kopdes Merah Putih memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa paling sedikit sebesar 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota koperasi.

    Nantinya, pemberian imbal jasa dilakukan setiap tahun dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan desa yang sah dalam APB Desa. Adapun, pemberian imbal jasa dipergunakan sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa (musdes).

    Yandri juga menambahkan bahwa semua kementerian/lembaga setuju 20% dari keuntungan Kopdes dikembalikan ke desa.

    “Karena keterlibatan lahir sampai proposal dan sebagainya desa sangat terlibat, maka semua kementerian/lembaga setuju, termasuk Kementerian Koperasi setuju, bahwa ini dikembalikan ke desa,” ujarnya.

    Dengan masuknya keuntungan Kopdes ke dalam APB Desa, maka bisa digunakan untuk pembangunan desa, termasuk pembangunan sumber daya manusia hingga infrastruktur.

    “20% itu sangat masuk akal dan ini tadi sekali lagi. Permendes ini bukan maunya menteri desa dan tim, tetapi sudah lintas kementerian/lembaga. Jadi 20% ini sudah disetujui oleh kementerian/lembaga yang ikut dalam harmonisasi lahirnya Permendes Nomor 10 Tahun 2025,” pungkasnya.

  • Defisit Anggaran AS Bengkak Jadi US1 Miliar per Juli Meski Penerimaan Tarif Melonjak

    Defisit Anggaran AS Bengkak Jadi US$291 Miliar per Juli Meski Penerimaan Tarif Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA – Defisit anggaran Amerika Serikat (AS) naik hampir 20% pada Juli 2025 menjadi US$291 miliar, dipicu lonjakan belanja meski penerimaan bea masuk melonjak berkat tarif impor Presiden Donald Trump.

    Menurut data Departemen Keuangan AS yang dikutip dari Reuters pada Rabu (13/8/2025), defisit AS pada Juli meningkat 19% atau US$47 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu. 

    Penerimaan negara pada Juli 2025 naik 2% atau US$8 miliar menjadi US$338 miliar, sedangkan belanja melonjak 10% atau US$56 miliar menjadi US$630 miliar — rekor tertinggi untuk bulan Juli.

    Tahun ini, jumlah hari kerja pada Juli lebih sedikit dibanding 2024. Jika disesuaikan, Departemen Keuangan memperkirakan penerimaan akan bertambah sekitar US$20 miliar sehingga defisit menjadi sekitar US$271 miliar.

    Seorang pejabat Departemen Keuangan menyebut penerimaan bersih bea masuk pada Juli mencapai US$27,7 miliar, naik signifikan dari US$7,1 miliar pada periode yang sama tahun lalu, didorong kenaikan tarif yang diberlakukan Trump. Lonjakan ini sejalan dengan kenaikan penerimaan bea masuk Juni setelah pertumbuhan stabil sejak April.

    Trump kerap menonjolkan miliaran dolar yang masuk ke kas negara dari tarif tersebut. Namun, bea masuk dibayar oleh perusahaan pengimpor, dan sebagian biayanya sering dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga.

    Data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS pada Selasa menunjukkan kenaikan harga pada sejumlah barang yang sensitif terhadap tarif, seperti furnitur, alas kaki, dan suku cadang kendaraan, meski secara keseluruhan tertahan oleh turunnya harga bensin.

    Dalam 10 bulan pertama tahun fiskal 2025, total penerimaan bea masuk mencapai US$135,7 miliar, melonjak US$73 miliar atau 116% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Secara keseluruhan, defisit anggaran AS sepanjang tahun fiskal hingga Juli 2025 mencapai US$1,629 triliun, naik 7% atau US$112 miliar dari periode yang sama 2024. 

    Penerimaan naik 6% atau US$262 miliar menjadi US$4,347 triliun — rekor tertinggi untuk periode 10 bulan — sementara pengeluaran meningkat 7% atau US$374 miliar menjadi US$5,975 triliun, juga menjadi rekor untuk periode yang sama.

  • Trump Kembali Serang Powell, Mau Gugat Proyek Renovasi The Fed

    Trump Kembali Serang Powell, Mau Gugat Proyek Renovasi The Fed

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkap sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait proyek renovasi kantor pusat bank sentral yang menuai sorotan akibat pembengkakan biaya.

    Dalam unggahan di media sosial, Trump kembali melancarkan kritik kepada Powell atas keputusan The Fed menahan suku bunga acuan, sekaligus menyoroti pengelolaan renovasi yang dinilainya buruk.

    Dia menilai, kerusakan yang ditimbulkan Powell karena selalu terlambat tidak terhitung jumlahnya. Namun, dia menilai ekonomi AS begitu kuat sehingga Negeri Paman Sam mampu melampaui Powell dan Dewan Gubernur The Fed yang disebutnya pasif.

    “Namun, saya mempertimbangkan untuk mengizinkan gugatan besar terhadap Powell karena pekerjaan yang mengerikan dan sangat tidak kompeten dalam mengelola pembangunan Gedung The Fed,” tulis Trump dikutip dari Bloomberg, Rabu (13/8/2025). 

    Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt, juga mengonfirmasi rencana Trump tersebut ketika ditanya apakah pemerintahan AS mempertimbangkan menggugat Powell terkait renovasi tersebut.

    “Itu yang presiden katakan. Dia sedang mempertimbangkannya. Saya akan membiarkan presiden yang menjelaskannya langsung,” ujarnya kepada wartawan dalam jumpa pers, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

    Pernyataan Trump tersebut membuat kurva imbal hasil obligasi AS semakin curam, dengan imbal hasil tenor 10 tahun berbalik naik dari tekanan data inflasi dan menyentuh level tertinggi sesi.

    Data yang dirilis sebelumnya pada Selasa menunjukkan inflasi inti AS meningkat pada Juli, meski kenaikan harga barang cenderung moderat. Hal ini meredam kekhawatiran tekanan harga akibat tarif dan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September.

    Proyek renovasi menjadi salah satu fokus kampanye tekanan Trump terhadap Powell dan The Fed yang dinilai gagal memangkas biaya pinjaman. Bulan lalu, Trump bahkan melakukan kunjungan langka ke kantor pusat The Fed untuk meninjau langsung lokasi konstruksi, yang sempat menandai jeda singkat ketegangan antara keduanya.

    Namun, kritik kembali menguat setelah The Fed mempertahankan suku bunga pada Juli, diikuti periode gejolak di mana Trump memecat Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja AS usai laporan melemahnya pasar tenaga kerja.

    Trump berulang kali mendesak Powell mundur, bahkan sempat mempertimbangkan pemecatan langsung sebelum memutuskan menunggu hingga masa jabatan Powell berakhir demi menghindari guncangan pasar. 

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent saat ini tengah mencari kandidat pengganti, dengan Trump dijadwalkan mengumumkan pilihannya pada musim gugur ini.

    Pekan lalu, Trump juga memanfaatkan peluang lebih awal untuk mempengaruhi arah kebijakan The Fed dengan menunjuk Stephen Miran, penasihat ekonominya, sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed menggantikan Adriana Kugler yang masa jabatannya berakhir Januari 2026. Penunjukan ini masih menunggu konfirmasi Senat.