Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

    Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha industri pengguna gas bumi mulai kelimpungan menghadapi kondisi keterbatasan pasokan gas. Terlebih, baru-baru ini pelaku industri di wilayah barat Jawa terpaksa menghentikan produksi lantaran aliran energi yang menurun drastis. 

    Indonesian Rubber Glove Manufacturers Association (IRGMA) mengungkap kondisi industri di area Tangerang yang mengalami penurunan tekanan gas. Bahkan, sejumlah pabrik mematikan kiln atau pemanas bersuhu tinggi sehingga produksi terhenti. 

    “Semua industri [pengguna gas] di Jawa Barat [shut off], info yang sudah off di wilayah Tangerang sejak kemarin malam. Kalau sudah berhenti setop produksi, maka akan ada perumahan tenaga kerja,” kata Ketua Umum IRGMA Rudy Ramadhan kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025). 

    Tak hanya pengusaha sarung tangan karet, Rudy yang juga bergabung dalam Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (Aplindo) juga mendapatkan informasi serupa terkait penyetopan pemanas tungku untuk pengerjaan logam.

    Rudy menyebut bahwa penurunan tekanan gas telah diumumkan oleh distributor gas yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. melalui surat tertulis. Perusahaan pelat merah itu menyebut akan ada pengaturan pemakaian maksimum gas pada periode 13-31 Agustus 2025 menjadi 48%. 

    “Bagi yang masih mendapatkan pasokan gas 48% ini berisiko utilitasnya akan turun hingga 50%. Industri sarung tangan bulan lalu dapat pasokan gas 60%, kita kapasitas terpasang 70%,” terangnya. 

    Menurut dia, dengan pasokan gas yang dibatasi hanya 48% maka produksi akan turun signifikan. Padahal, pihaknya telah merencanakan peningkatan produksi pada Agustus ini.  

    Rudy menegaskan bahwa penurunan saluran gas ke industri terjadi tak hanya kepada industri penerima harga gas bumi tertentu (HGBT). Industri non-HGBT seperti pengecoran logam juga mulai setop produksi. 

    “Ini memicu ancaman pengurangan tenaga kerja industri pengecoran logam yang merupakan industri hulu dari sejumlah sektor industri termasuk alat berat, otomotif, pertambangan, kelapa sawit,” jelasnya. 

    Kendati demikian, dia tetap berupaya untuk mengaktifkan kembali kiln untuk memenuhi pesanan yang sudah terkontrak, meskipun penggunaan gas di atas volume yang dibatasi 48% disebut akan dikenakan surcharge 120% dari harga gas regasifikasi US$14. 

    “Untuk industri sarung tangan karet saat ini belum ada rencana menurunkan utilisasi produksi karena harus komitmen dengan konsumen,” imbuhnya. 

    Senada, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya saat ini mendapatkan alokasi gas industri tertentu (AGIT) untuk liquefied natural gas (LNG) 52% dengan harga US$17,8 per MMBtu. 

    “Itu dari harga dasar regasifikasi US$14,8 per MMBtu dan surcharge 120% [untuk pemakaian di atas AGIT], sedangkan HGBT US$7 per MMBtu hanya 48% sehingga harga rata-rata menjadi US$12,6 per MMBtu,” ujar Yustinus, dihubungi terpisah. 

    Dalam kondisi ini, pihaknya kembali menagih ketersediaan pasokan gas sesuai alokasi Kepmen ESDM 76/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu. Yustinus meyakini pemerintah tengah mencari cara agar implementasi HGBT terlaksana secara penuh. 

    “Pelaksanaan sepenuhnya Perpres dan Kepmen sangat penting dan genting untuk kelangsungan industri termasuk menjaga kepercayaan investor,” tuturnya. 

    Tanggapan PGN

    Menanggapi kondisi ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengungkap kondisi keterbatasan pasokan gas lantaran adanya penurunan volume yang disalurkan pemasok gas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas pada Agustus 2025.  

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, kondisi tersebut berdampak pada pengaliran gas untuk sementara waktu kepada sebagian pelanggan gas PGN di wilayah Jawa Barat.  

    “Kondisi ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan operasional tak terencana [unplanned] di beberapa pemasok gas serta beberapa rencana tambahan pasokan gas yang masih dalam progres,” kata Fajriyah dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8/2025). 

    Terlebih, saat ini perusahaan pelat merah itu belum mendapatkan tambahan kargo LNG domestik untuk periode Agustus 2025 sebagai sumber alternatif lainnya.

    Untuk itu, PGN telah menyampaikan kepada pelanggan terdampak untuk melakukan pengaturan pemakaian gas. Dia juga mengimbau bagi pelanggan dengan sistem dual fuel untuk sementara mempersiapkan bahan bakar lainnya sebagai energi pengganti. 

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi dan memahami bahwa kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran operasional pelanggan,” jelasnya. 

  • Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

    Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian melalui Program Petani Milenial. Adapun, omzet yang dikantongi bisa mencapai Rp10 miliar per tahun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan sebanyak 300.000 petani muda yang bergabung ke dalam program Petani Milenial.

    Amran menyatakan pemerintah akan terus mendorong dan membina petani milenial lantaran mereka telah menggerakkan ekonomi kerakyatan di daerah. Apalagi, omzet yang dikantongi petani milenial bisa mencapai Rp10 miliar per tahun.

    “Petani Milenial, pemuda-pemuda, ini membanggakan. Sekarang jumlahnya sudah ada 300.000 [petani]. Yang menarik, ada omzet sampai Rp10 miliar per tahun. Ini harus dibina, ada Rp5 miliar per tahun. Ini kita harus kawal, kita harus bina mereka,” kata Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Adapun, 300.000 petani milenial ini mencakup sektor peternakan, hortikultura, perkebunan, hingga sektor hilir seperti pangan. Menurutnya, program ini menjadi kesempatan milenial untuk terjun di sektor pertanian.

    “Yang kami lihat tadi ini yang menarik, di atas Rp10 miliar per tahun itu sudah banyak, dan itu menarik. Yang Rp5 miliar banyak, lebih banyak lagi yang Rp1 miliar ke atas. Itu per orang,” terangnya.

    Amran menuturkan dengan bergabung ke dalam program Petani Milenial, maka para petani muda akan mendapatkan kemudahan proses perizinan. 

    “Kami support, izin-izin dipermudah. Ada tadi minta izin, saya bilang selesaikan. Langsung selesaikan. Ada tadi minta bantuan pompanisasi, saya bilang berikan. Irigasi pompa, saya bilang berikan. Kita harus backup mereka, kita bimbing mereka,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Owner Merapi Farm Taufik Mawaddani —yang masuk ke dalam program Petani Milenial— mengatakan sektor pertanian memberikan dampak nyata secara finansial. Terlebih, pertanian merupakan sektor yang paling penting dan dibutuhkan masyarakat.

    Meski tak mengungkap secara detail, Taufik mengaku sektor pertanian telah memberikan omzet hingga miliaran rupiah per tahun.

    Taufik menuturkan pemerintah melalui Kementan telah membantu petani muda untuk terus tumbuh dan berkembang, termasuk dari sisi proses pengurusan perizinan, fasilitas vaksin gratis, hingga dalam mengakses permodalan.

    “Kami dibantu, difasilitasi kemudian kami diberikan satu ilmu terkait dengan bagaimana cara berternak yang benar difasilitasi terkait dengan pasar, bagaimana membuka pasar,” ujarnya.

    Senada, petani milenial Ade Putra Daulay dari PT Riau Pangan Bertuah yang bergerak di sektor pangan mengatakan pihaknya mendapatkan kemudahan akses dalam mengurus perizinan dari Kementan.

    Adapun, dia menyebut omzet yang mampu dikantongi dalam setahun bisa mencapai di rentang Rp15 miliar—Rp17 miliar.

    “Kalau per tahun itu kita bertemu di Rp15–17 miliar. Kalau per bulan itu rata-rata Rp2,5–3 miliar rata-rata itu,” tandasnya.

  • Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

    Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bersalah dalam kasus beras oplosan yang dijual tak sesuai standar mutu dan kualitas.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan Kepala Negara RI tanpa pandang bulu akan menindak tegas tersangka kasus pengoplosan beras.

    “[Sikap Presiden Prabowo terkait kasus beras oplosan] ditindak tegas yang bersalah,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Sayangnya, saat ditanya lebih jauh akan seperti apa bentuk penindakan tersebut, Amran hanya menyampaikan bahwa hal itu sudah masuk wewenang aparat penegak hukum (APH).

    “Tindak tegas! itu nanti penegak hukum yang berwenang,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Kementan mengungkap terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.

    Adapun, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah harus menertibkan para pengusaha beras nakal yang telah merugikan ekonomi dan masyarakat hingga Rp100 triliun setiap tahun.

    Dia meminta agar Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) segera mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang menjual beras oplosan premium.

    “Nakal. Beras, beras biasa ganti aja stempel [menjadi beras] premium. Tapi ini [beras oplosan] terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan,” kata Prabowo dalam pidato saat meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).

    Berdasarkan laporan yang diterima Prabowo dari Kementan, pihaknya telah menindak pengusaha beras yang menjual beras oplosan. Sayangnya, fenomena pengoplosan ini masih terus muncul.

    Dia juga menyoroti kasus penyunatan volume Minyakita yang dijual tak sesuai takaran.

    “Sama dengan minyak goreng ya. Botol dikurangi 10%, 20%. Besar loh! 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini,” ujarnya.

    Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah kini dapat dengan mudah melacak anomali komoditas pangan. Pemerintah juga memiliki laboratorium untuk memeriksa mutu beras dan pangan lainnya yang tersebar di berbagai daerah, termasuk bantuan kecerdasan buatan.

    “Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu,” pungkasnya.

  • OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US,59 per Barel

    OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) Juli 2025 pada angka US$68,59 per barel. Angka tersebut turun US$0,74 dibanding ICP Juni 2025 yang senilai US$69,33 per barel.

    Adapun, penetapan ICP Juli ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 269.K/MG.01/MEM.M/2025 pada tanggal 8 Agustus 2025.  

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan beberapa faktor menjadi pemicu penurunan harga ICP Juli 2025. Faktor itu yakni pasokan minyak mentah di mana Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang merevisi estimasi pasokan Declaration of Cooperation (DoC) pada 2025 naik sebesar 349.000 barel per hari, menjadi 41,56 juta barel per hari dibandingkan proyeksi publikasi sebelumnya.

    “Hal tersebut ditandai oleh Keputusan 8 negara OPEC+ untuk kembali meningkatkan produksi pada periode Agustus 2025 sebesar 548 ribu barel per hari yang berpotensi menambah pasokan minyak mentah untuk pasar,” ungkap Tri Winarno melalui keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).

    Tri mengungkapkan, beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi turunnya harga minyak mentah bulan Juli 2025 ini adalah kekhawatiran pasar terkait potensi kenaikan tarif perdagangan global akibat kebijakan AS dan peningkatan stok minyak mentah Negeri Paman Sam.

    “Stok crude oil naik sebesar 7,7 juta barel menjadi 426,7 juta barel pada akhir Juli 2025 yang menyebabkan peningkatan pasokan minyak mentah dunia,” jelasnya.

    Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, kata Tri, penurunan harga minyak mentah dipengaruhi oleh run rate kilang di Taiwan mengalami penurunan pada akhir Juli 2025 menjadi 780.000 barel per hari (71,5% dari total kapasitas) dibandingkan dengan awal Juni 2025 sebesar 835.000 barel per hari (76,6% dari total kapasitas).

    Adapun, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2025 dibanding Juni 2025 mengalami penurunan sebagai berikut: 

     Dated Brent turun sebesar US$0,47 dari US$71,46 menjadi US$70,99 per barel
    WTI (Nymex) turun sebesar US$0,08 dari US$67,33 menjadi US$67,24 per barel
    Brent (ICE) turun sebesar US$0,25 dari US$69,80 menjadi US$69,55 per barel
    Basket OPEC naik sebesar US$1,04 dari US$69,73 menjadi US$70,78 per barel
    Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$0,74 dari US$69,33 menjadi US$68,59 per barel

  • SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan produksi minyak semester I/2025.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target produksi minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan data di Kementerian ESDM sudah menjadi barang tentu berasal dari SKK Migas.

    Dia menjelaskan, data dari Kementerian ESDM lebih tinggi lantaran ikut memasukan Natural Gas Liquids (NGL) ke dalam pencatatan minyak dan kondensat. Sementara, SKK Migas tak melakukannya.

    “Jika diperhatikan lebih jeli lagi pada materi prescon KESDM di bagian bawah sudah ada note bahwa produksi minyak bumi termasuk NGL, sehingga yang masuk dalam data produksi minyak bumi pada konferensi pers Kementerian ESDM mencakup minyak, kondensat, dan NGL,” ucap Hudi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Hudi menegaskan bahwa  konferensi pers kinerja tengah tahun hulu migas 2025  yang diselenggarakan oleh SKK Migas pada Juli lalu, pada produksi minyak belum memasukkan NGL. Dengan kata lain, pada data yang dipublikasikan SKK Migas saat konferensi pers tersebut hanya minyak dan kondensat.

    “Ke depannya tentu SKK Migas akan mencatatkan NGL sebagai bagian dari produksi minyak,” ucap Hudi.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi produksi minyak sebesar 602.400 bhp sepanjang semester I/2025 itu merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.000 [bph], Juni sudah 608.100 bph, target APBN 605.000 bph,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Sementara itu, rata-rata produksi gas bumi mencapai 1.199.700 barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 119% dari target produksi gas 2025 yang sebesar 1.005.000 BOEPD. Adapun, produksi gas bumi pada Juni 2025 mencapai 1.146.400 BOEPD.

    Secara total, akumulasi produksi minyak dan gas bumi (migas) mencapai 1.754.500 BOEPD sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 111,9% dari target produksi 2025 yang sebesar 1.610.000 BOEPD.

  • AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

    AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut prioritas pembangunan infrastruktur era Presiden Prabowo Subianto bakal difokuskan ke proyek-proyek yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    AHY menuturkan, hingga akhir tahun ini pemerintah akan fokus menyelesaikan proyek yang telah berjalan. Khususnya proyek infrastruktur yang bakal mendukung target swasembada pangan, seperti irigasi dan pembangunan bendungan.

    “Sampai dengan akhir tahun ini diharapkan bukan hanya fokus pada menyelesaikan proyek infrastruktur, tetapi juga yang berkualitas dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya saat ditemui usai menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu (13/8/2025).

    Meski demikian, AHY menyebut sejumlah megaproyek seperti Giant Sea Wall hingga Kereta Cepat Jakarta – Surabaya tetap digagas. Akan tetapi pelaksanaannya bakal dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

    Adapun, kedua megaproyek itu dijalankan lantaran dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Di mana, Giant Sea Wall digagas untuk menjaga pesisir utara jawa. Sementara itu, Kereta Cepat Jakarta – Surabaya digagas lantaran bakal mempercepat mobilitas masyarakat.

    “Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang begitu. Oleh karena kita ingin sekali lagi pastikan lebih dahulu segala sesuatunya feasible,” tambahnya.

  • PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

    PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memberi sinyal adanya defisit pasokan gas yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini seiring dengan penurunan alami produksi gas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), keandalan infrastruktur, hingga aspek harga.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan, ketika ada natural declining atau penurunan produksi secara alami, pasokan gas yang dikelola emiten pelat merah berkode saham PGAS itu pun praktis terganggu. Selain itu, terganggunya operasional di hulu pun turut mengganggu pasokan.

    “Apabila misalnya dari sisi hulu terjadi penurunan natural decline gitu ya, terus kemudian juga ada rencana-rencana operasional di hulu juga yang terganggu, pastinya itu akan juga memengaruhi dari pasokan gas yang ada,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Fajriyah menegaskan bahwa PGN bukanlah perusahaan yang bergerak di sisi hulu yang bisa memproduksi gas sehingga pasokan gas anak usaha PT Pertamina (Persero) itu bakal terpengaruh jika mitra yang ada di sisi hulu mengalami natural declining.

    Menurutnya, permasalahan pasokan bertambah rumit ketika ada peningkatan demand dari pelanggan. Imbasnya, terjadi mismatch antara supply dan demand gas bumi.

    Adapun, ancaman penurunan pasokan juga tak lepas dari belum tersambungnya infrastruktur penyaluran gas bumi. Pasalnya, saat ini pipa gas yang sudah tersambung baru dari Sumatra hingga Jawa.

    Padahal, potensi sumber daya gas bumi lebih banyak ditemukan di sekitar Indonesia Timur. Oleh karena itu, Fajriyah menyebut ketersediaan infrastruktur masih menjadi tantangan.

    “Infrastruktur sampai saat ini kita masih dalam progres untuk memperluas jaringan-jaringan gas kita ke daerah lain,” imbuh Fajriyah.

    Putar Otak Cari Solusi

    Untuk menyiasati keterbatasan infrastruktur, PGN pun mulai memperkenalkan produk liquefied natural gas (LNG) kepada pelanggan. PGN, kata Fajriyah, sudah memiliki fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Lampung untuk regasifikasi LNG.

    “Sekarang sudah semakin banyak [LNG] karena memang adanya keterbatasan pasokan dari gas pipa. Jadi, fasilitas kami untuk regasifikasi juga semakin meningkat gitu ya optimalisasinya,” kata dia.

    Kendati demikian, PGN juga mengalami tantangan dari sisi harga dalam memperluas pemasaran LNG. Sebab, terdapat biaya tambahan untuk melakukan regasifikasi yang kerap dianggap memberatkan pagi pelanggan.

    “Memang harga dari LNG itu juga lebih tinggi dari harga gas pipa, yaitu akhirnya memang menjadi salah satu hal yang memengaruhi harga gas secara umum di industri,” katanya.

    Tak hanya itu, PGN juga aktif menjalin komunikasi dengan KKKS untuk memperoleh suplai gas.

    “Jadi, sekarang secara reguler kami rapat dengan mereka [KKKS], baik langsung dengan pemasoknya, maupun lewat pemerintah,” kata Fajriyah.

    Dia menjelaskan, PGN berperan sebagai pembeli gas sekaligus pemilik infrastruktur penyalur gas. Karena itu, PGN selalu dilibatkan oleh pemerintah dalam pembahasan dengan KKKS.

    Menurutnya, yang dibahas bersama pemerintah itu yakni terkait destinasi penyaluran gas, apa saja infrastruktur yang harus dibangun, hingga penyaluran gas ke berbagai industri.

    “Secara reguler selalu ada pembahasannya, yang Andaman, yang Masela. Harapannya, PGN bisa menjadi bagian dari perusahaan gas yang bisa mendapatkan hasil dari sumur-sumur baru itu,” tutur Fajriyah. 

  • Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?

    Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengucurkan anggaran Rp8 triliun untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis.

    Amran menjelaskan bahwa komoditas itu mencakup kelapa, kakao, tebu, pala, dan jambu mete, dengan perluasan lahan mencapai 800.000 hektare (ha).

    “Ini kita akan membantu petani-petani seluruh Indonesia. Total luasan kurang lebih 800.000 ha. Insyaallah nanti melibatkan sekitar 1 juta orang pekerja,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, Amran memaparkan bahwa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) akan menjadi ujung tombak dari program pengembangan komoditas perkebunan ini.

    Tebu menjadi salah satu komoditas yang mendapatkan atensi lebih. Kementan menyatakan bakal melakukan penanaman kembali alias replanting sekitar 100.000 ha tebu dalam beberapa bulan ke depan.

    “Nanti khususnya tebu, kita replanting kurang lebih 100.000 dan kemungkinan besar kita akan selesaikan dalam waktu 6 bulan,” tuturnya.

    Dengan demikian, jika program ini terus berlanjut, Amran menargetkan bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada gula putih dalam waktu 2 tahun ke depan.

    Terpisah, Mahmudi selaku Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengatakan bahwa pihaknya menargetkan produksi gula dapat menembus 1 juta ton pada akhir tahun ini.

    Dia memaparkan capaian produksi gula perseroan pada tahun lalu berkisar 850.000 ton. Dengan demikian, target pertumbuhan produksi gula yang ditetapkan PTPN III mencapai 15% secara tahunan.

    Menurut Mahmudi, kontribusi dari PTPN diharapkan mampu mendorong produksi gula nasional yang pada 2024 lalu mencapai 2,4 juta ton.

    “Tahun lalu [produksi gula nasional] 2,4 juta ton, tahun ini kita merencanakan minimum 2,7 juta ton. Mudah-mudahan ini menjadi produksi tertinggi secara nasional,” ujarnya saat ditemui wartawan.

  • Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merilis data produksi minyak sepanjang semester I/2025. Namun, terdapat perbedaan data versi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph

    Adapun, produksi minyak pada Juni 2025 mencapai 608.100 bph. Menurut Bahlil, realisasi ini merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.600 [bph], Juni sudah 608.100, target APBN 605.000,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Adapun, Kementerian ESDM tak merilis data lifting minyak sepanjang semester I/2025.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target, sedangkan realisasi lifting minyak mencapai 578.000 bph per semester I/2025. Realisasi tersebut baru mencapai 95,5% dari target lifting minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, capaian lifting minyak dan produksi minyak memang berbeda.

    Sebab, tidak semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas langsung melakukan lifting minyak setelah berproduksi. Beberapa KKKS, kata dia, menampung minyak yang mereka produksi untuk kemudian di-lifting bersamaan.

    Terkait hal ini, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai data produksi minyak yang lebih bisa dipertanggung jawabkan adalah dari SKK Migas. Pasalnya, lembaga tersebut membuat pembaruan data setiap pekan dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS.

    “Data yang asli dan otentik ya data di SKK Migas karena di-update setiap Minggu dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS Produksi. Sehingga bisa dipertanggung jawabkan,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, dalam nomenklatur teknis mekanika reservoir dan mekanika fluida, reservoir migas itu selalu dalam kondisi 3 phasa, yaitu gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, Fluida 3 phasa yang ada di reservoir dialirkan (natural flow atau memakai artificial lift) ke sumur produksi melalui tubing, selanjutnya sampai ke kepala sumur wellhead. Di Wellhead biasanya dilengkapi metering, dan di sinilah fluida 3 phase itu dicatat laju alir gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, fluid 3 phasa ini masuk ke separator untuk dipisahkan minyaknya dari gas dan air. Lalu, minyak mengalir ke stasiun pengumpul minyak (tank storage). Dari stasiun pengumpul ini dilengkapi metering juga.  

    Kemudian di-lifting untuk dijual melalui pipa atau kapal tanker kepada Pertamina Kilang atau trader minyak lainnya.

    “Produksi minyak dari reservoir sampai di metering wellhead inilah yang disebut sebagai produksi minyak,” imbuh Hadi.

    Hadi menyebut, bahwa data produksi minyak dari SKK Migas memang mencapai 579.000 bph per semester I/2025. Namun, Bahlil mengungkapkan realisasi produksi itu mencapai 602.000 bph.

    Menurut Hadi, Bahlil memasukkan selisihnya yakni sekitar 23.000 boepd berupa LPG ke dalam pencatatan minyak dan kondesat.

    “Seharusnya LPG masuk pencatatan regime gas sesuai dalam Nomenklatur UU APBN 2025. Jika sistem dan fasilitasnya sederhana, produksi minyak most likely akan sama dengan lifting minyak,” jelas Hadi.

    Hadi pun mengingatkan agar pemerintah memverifikasi dulu data di SKK Migas sebelum membuat laporan. Menurutnya, jika pemerintah ingin membuat definisi atau aturan baru pencatatan, harus sinkron dengan regulasi atau UU terkait subyek yang dimaksud.

    “Supaya data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu [Kementerian Keuangan] bisa sinkron. Tidak membingungkan,” ucap Hadi.

    Rekonsiliasi Data Belum Sinkron

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat perbedaan data produksi minyak dari Kementerian ESDM dan SKK Migas itu sebatas rekonsiliasi data yang belum sinkron.

    “Terkait capaian angka produksi atau lifting pada suatu waktu tertentu, misal, pada bulan Juni saja, itu wajar dan sudah pernah terjadi jika angkanya melebihi target,” ucapnya.

    Kendati demikian, Pri Agung tak begitu mempermasalahkan. Sebab, yang menjadi perhitungan dalam APBN adalah lifting minyak. Ini khususnya untuk periode 1 tahun.

    Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan data yang lebih akurat terkait lifting minyak pada sisa tahun ini.

    “Dalam periode 1 tahun itu kadang ada lonjakan angka produksi di periode tertentu, misal ketika suatu sumur atau proyek baru on stream atau baru selesai di workover [perawatan]. Tapi seiring waktu kemudian produksi mulai lebih stabil, dan dalam konteks ini ada potensi ada penurunan,” ucap Pri Agung.

    Dia menjelaskan, volume minyak yang tercatat di ‘lift’ atau dijual. Oleh karena itu, lifting bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari angka produksi.

    Pri Agung mengatakan, semua hasil produksi nantinya akan menjadi lifting, tapi bisa langsung, bisa juga tidak langsung karena disimpan dulu sampai ada yang membelinya.

    “Kalau untuk kepentingan APBN, yang dipakai angka lifting. Semakin tinggi produksi, semakin akan memperbesar volume minyak yang bisa dijual [dijadikan lifting]. Begitu saja prinsipnya,” jelasnya.

  • Pengusaha Mengeluh RI Dibanjiri Keramik India, Impor Melesat Gila-gilaan

    Pengusaha Mengeluh RI Dibanjiri Keramik India, Impor Melesat Gila-gilaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mencatat kenaikan impor keramik dari India hingga 130% pada 5 bulan pertama tahun ini. Adapun, derasnya produk impor murah dari negara tersebut ditenggarai praktik dumping. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk segera memberikan perlindungan dan dukungan bagi industri agar produk lokal tidak kehilangan daya saing. 

    “Terindikasi melakukan praktik dumping di samping pasar Indonesia sebagai salah satu negara pengalihan pasar ekspor keramik India ke AS yang terdampak perang tarif,” kata Edy kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025). 

    Edy menilai di tengah penurunan daya beli masyarakat saat ini, gempuran produk impor dari India menjadi tantangan yang menekan kinerja industri nasional. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor produk keramik (HS 69) tercatat mencapai US$24,82 juta pada Januari-Juni 2025 atau naik 90% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya US$13 juta. 

    “Industri keramik semakin terdesak dengan kenaikan biaya produksi akibat kuota gas HGBT [harga gas bumi tertentu] di sisi lain terhimpit oleh penurunan daya beli masyarakat dan gempuran produk impor dari India dan China,” jelasnya. 

    Namun, Edy mengakui bahwa industri keramik nasional saat ini mulai menunjukkan pemulihan yang ditunjukkan dengan stabilnya kapasitas produksinya. 

    Dalam catatan Asaki, tingkat utilisasi produksi pada semester I/2025 ini berada di kisaran 70%-71% atau naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 60%. 

    Adapun, secara volume produksi meningkat sekitar 62 juta meter persegi atau bertumbuh 16,5% (year-on-year/yoy). 

    “Kinerja industri keramik nasional di semester I/2025 meskipun bertumbuh namun masih di bawah target Asaki yakni tingkat utilisasi 75% untuk semester I/2025 ini,” jelasnya.