Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kinerja Cuan Perusahaan China Anjlok Gara-Gara Perang Harga

    Kinerja Cuan Perusahaan China Anjlok Gara-Gara Perang Harga

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua perusahaan besar China, JD.com Inc dan Geely Automobile Holdings Ltd., mengungkap dampak persaingan harga terhadap pendapatan. Para investor pun mulai melego saham kedua perusahaan itu.

    Dilansir Bloomberg pada Jumat (15/8/2025), saham JD.com susut 4,5% di bursa Hong Kong usai emiten perdagangan online tersebut melaporkan laba kuartalan yang menyusut dibandingkan tahun lalu.

    Sementara, saham pabrikan EV Geely anjlok mendekati 6% usai penurunan laba bersih. Indeks Hang Seng China Enterprises pun merosot 1,5%.

    Meskipun keduanya mencatat penjualan yang kuat, laba yang suram pada awal musim laporan keuangan menjadi pertanda buruk bagi pasar ekuitas Hong Kong, yang telah menjadi salah satu yang berkinerja terbaik di kawasan pada 2025.

    Hasil kuartal Juni telah dipandang sebagai ujian utama tentang bagaimana perusahaan-perusahaan China bertahan di tengah pertempuran industri yang destruktif yang telah memicu kecaman dari pihak berwenang.

    “Hasil [kinerja] JD.com dan Geely menyoroti kekhawatiran involusi yang seharusnya sudah dipahami pasar, yang mengejutkan adalah besarnya hambatan laba,” kata Vey-Sern Ling, direktur pelaksana di Union Bancaire Privee, merujuk pada persaingan yang berlebihan di China.

    JD.com telah melancarkan perang harga setelah memasuki pasar pengiriman makanan yang sangat kompetitif awal tahun ini. Peningkatan belanja promosi dan perekrutan pengemudi baru berdampak pada kinerjanya.

    “Skala kekurangan pendapatan ini meningkatkan risiko laba kuartal kedua yang lebih rendah dari perkiraan bagi para pesaingnya, Alibaba dan Meituan, dari bisnis terkait,” tulis analis Bloomberg Intelligence, Catherine Lim, dalam sebuah catatan.

    Sebagai informasi, saham dua pesaing utama JD.com di sektor pengiriman turun lebih dari 3% setiap hari ini.

    Serupa dengan itu, Geely telah menderita akibat persaingan harga yang sengit di sektor kendaraan listrik (EV) karena produsen berupaya memikat konsumen China yang telah menjadi lebih berhati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi. Saham produsen mobil terkemuka China, BYD Co., merosot hingga 2,6% di bursa Hong Kong.

    Analis JPMorgan Chase & Co., Nick Lai, mencatat bahwa laba inti Geely turun menjadi 3,2 miliar yuan pada kuartal kedua dari 3,5 miliar yuan pada tiga bulan sebelumnya, sebagian dipengaruhi oleh persaingan harga yang semakin ketat sejak Mei.

    “Kami yakin penurunan laba Geely dari kuartal ke kuartal menunjukkan bahwa BYD atau Great Wall mungkin menghadapi tekanan harga yang serupa” dalam laporan laba mereka yang akan dirilis akhir bulan ini, tulis Lai dalam sebuah laporan.

  • Aturan Pembatasan HGBT, Pengusaha: Berisiko Hambat Laju Industri

    Aturan Pembatasan HGBT, Pengusaha: Berisiko Hambat Laju Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekitar 5 bulan sejak ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, kebijakan pembatasan volume gas dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri mendapatkan respons dari dunia usaha.

    Sekadar informasi, beleid yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025, yang ditandatangani Menteri ESDM pada 26 Februari 2025.

    Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf menilai pembatasan volume yang terlalu ketat berisiko menghambat pertumbuhan industri, meskipun pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara bijak.

    “HKI memahami bahwa pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara bijak, tapi pembatasan volume yang terlalu ketat berpotensi menghambat pertumbuhan industri,” kata Ma’ruf dalam siaran pers, Kamis (14/8/2025).

    Terkait dengan hal itu, sambungnya, HKI siap berdialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan mekanisme yang optimal, memastikan pasokan energi efisien, serta menjaga keberlanjutan fiskal.

    HKI menilai ada 6 poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, keberlanjutan Kebijakan HGBT sebaiknya tidak hanya dipertahankan, tapi memiliki kepastian hukum perusahaan untuk jangka panjang agar industri dapat menyusun rencana biaya produksi dan investasi dengan stabil.

    Kedua, perluasan penerima manfaat skema HGBT perlu diperluas mencakup lebih banyak sektor industri strategis dan kebutuhan kawasan industri yang menjadi motor penggerak ekspor, substitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja.

    Ketiga, prioritas bagi industri dalam negeri pasokan energi, khususnya gas, harus diprioritaskan untuk industri dalam negeri. Dengan dukungan energi yang cukup dan kompetitif, industri nasional dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 5 tahun ke depan.

    Keempat, sinergi dengan Program Hilirisasi HGBT harus terintegrasi dengan agenda hilirisasi industri nasional sehingga dampak ekonominya lebih luas dan memberikan multiplier effect yang signifikan.

    Kelima, impor gas bagi kawasan industri apabila pasokan domestik belum mencukupi, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi impor gas yang diperuntukkan khusus bagi kawasan industri, dengan mekanisme pengawasan dan tata niaga yang transparan untuk memastikan ketersediaan pasokan bagi industri dengan harga kompetitif.

    Keenam, penetapan HGBT untuk penetapan HGBT hendaknya menggunakan mata uang rupiah untuk memperkuat nilai tukar sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Selain itu, tambahnya, HGBT telah terbukti membantu perusahaan-perusahaan industri di dalam kawasan industri untuk menjaga stabilitas biaya produksi, mendorong ekspansi usaha, dan mempertahankan lapangan kerja di tengah dinamika harga energi global.

    “Ketersediaan energi dengan harga terjangkau adalah kunci bagi industri untuk tumbuh berkelanjutan. HGBT bukan hanya instrumen insentif saja namun merupakan fondasi untuk menarik investasi baru dan menguatkan basis manufaktur nasional,” ujar Ma’ruf.

  • Tarif Rp80 KRL Berlaku 2 Hari, KAI Tambah Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang

    Tarif Rp80 KRL Berlaku 2 Hari, KAI Tambah Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan program tarif khusus seharga Rp80 untuk KRL Jabodetabek diperpanjang menjadi dua hari, yakni pada 17 dan 18 Agustus 2025 dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI. 

    Joni menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi dan partisipasi KAI Commuter dalam mendukung program pemerintah serta memudahkan mobilitas masyarakat di momen istimewa ini. 

    Melalui program ini juga, sekaligus menjadi komitmen KAI Commuter dalam memberikan pengalaman bertransportasi yang aman, efisien, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

    “Momentum HUT RI adalah kebanggaan bagi kita semua. Dengan tarif khusus Rp80 ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan Commuter Line, sekaligus berpartisipasi dalam semangat kemerdekaan,” jelas Joni dalam keterangan resmi, Jumat (15/8/2025). 

    KAI Commuter memprediksi jumlah pengguna Commuter Line Jabodetabek yang akan menikmati tarif promosi tersebut akan meningkat sebanyak 5% dibandingkan rata-rata pengguna pada hari Minggu biasa, atau total sebanyak 850.000 orang.

    Peningkatan volume pengguna juga diprediksi akan terjadi di Stasiun Juanda, Stasiun Gondangdia, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Tanah Abang yang berlokasi di sekitar tempat peringatan HUT RI.

    Sementara itu, volume pengguna transit di stasiun-stasiun transit juga diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 7%, atau total sebanyak 375.000 orang. Peningkatan ini diperkirakan akan terjadi di Stasiun Manggarai sebanyak 169.000 orang dan Stasiun Tanah Abang sebanyak 106.104 orang yang melakukan transit di stasiun-stasiun tersebut.

    Dalam rangka mengantisipasi lonjakan pengguna, KAI Commuter akan mengoperasikan layanan perjalanan Commuter Line Jabodetabek pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2025 yang bertepatan dengan hari libur, dengan mengacu pada pola operasi perjalanan hari kerja.

    KAI Commuter akan menambah armada dengan mengoperasikan 1.063 perjalanan, dari yang seharusnya hanya 1.030 perjalanan pada hari libur, untuk membantu kelancaran mobilitas masyarakat pada perayaan peringatan HUT RI tersebut.

    Selain itu, KAI Commuter akan menambah petugas pengamanan dan petugas pelayanan di stasiun-stasiun tersebut serta di stasiun-stasiun transit lainnya. KAI Commuter juga akan memberlakukan penyekatan dan pengaturan antrean menuju area peron stasiun jika terjadi lonjakan pengguna.

    KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan menikmati tarif promo ini agar memastikan saldo di KMT tersedia. Lebih lanjut, Joni mengimbau kepada seluruh pengguna yang membawa anak-anak untuk selalu dalam pengawasan karena potensi membludaknya pengguna KRL yang menikmati tarif khusus ini. 

    “Pastikan anak-anak selalu berada dalam pengawasan selama berada di area peron maupun di dalam perjalanan Commuter Line. Dahulukan pengguna yang akan turun, serta tetap berdiri menunggu di belakang garis aman,” tutupnya.  

  • Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan RAPBN 2026

    Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2026 dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025) siang.

    Sidang penyampaian Nota Keuangan merupakan momentum penting dalam siklus penganggaran nasional. Melalui pidato ini, presiden akan memaparkan arah kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi, proyeksi penerimaan negara, alokasi belanja, hingga kebijakan pembiayaan untuk tahun depan.

    Sejumlah target indikator ekonomi pun akan menjadi sorotan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, inflasi, hingga cadangan devisa. Lantas, seperti apa rapor capaian indikator-indikator ekonomi itu dalam lima tahun terakhir?

    Pertama, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan perpajakan dan program kesejahteraan. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi.

    Pada 2020 atau awal pandemi Covid-19 misalnya, ekonomi mengalami resesi yaitu -2,07. Pada 2021, Indonesia bisa langsung keluar dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi 3,69%.

    Pada 2022, pertumbuhan ekonomi terus melaju naik ke 5,31%. Hanya saja dua tahun setelahnya, pertumbuhan ekonomi mengalami tren penurunan yaitu 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024.

    Pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi ditarget di angka 5,2% namun realisasinya per semester I/2025 hanya 4,99%.

    Kedua, tingkat kemiskinan yang menjadi salah satu faktor cerminan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan lima tahun terakhir cenderung turun yaitu 26,42 juta (9,78% dari total populasi) pada Maret 2020, naik ke 27,54 juta (10,14% dari total populasi) pada Maret 2021, turun ke 26,16 juta (9,54% dari total populasi).

    Kembali turun ke 25,9 juta (9,36% dari total populasi) pada Maret 2023, turun lagi ke 25,22 juta (9,03% dari total populasi) pada Maret 2024, dan terbaru turun ke 23,85 juta (8,47% dari total populasi).

    Kendati cenderung turun, tingkat kemiskinan sempat menjadi sorotan banyak pihak terutama karena perhitungan standar garis kemiskinan belum diganti sejak 1997 sehingga dinilai kurang relevan. 

    Ketiga, tingkat inflasi yang berpengaruh ke daya beli masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi naik-turun yaitu 1,68% pada akhir 2020; naik ke 1,87% pada akhir 2021; melonjak tajam ke 5,51% pada akhir 2022, turun ke 2,61% pada akhir 2023; dan kembali turun ke 1,57% pada akhir 2024.

    Keempat, cadangan devisa (cadev) yang menunjukkan ketahanan ekonomi terutama terkait likuiditas internasional. Dalam lima tahun terakhir, cadev cenderung naik.

    Pada Desember 2020, cadev sebesar US$135,9 miliar; naik ke US$144,9 miliar pada Desember 2021; turun ke US$137,2 miliar pada Desember 2022; naik ke US$146,4 miliar pada Desember 2023; dan naik ke US$155,7 miliar pada Desember 2024.

  • Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

    Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi buka suara terkait dukungan dana desa yang digunakan untuk membantu Koperasi Desa (Kopdes) Merah yang mengalami gagal bayar alias tak mampu membayar angsuran dan bunga ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 (Permendes dan PDT 10/2025) telah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun. Adapun, pagu dana desa berkisar di rentang Rp400 juta—Rp499,99 juta hingga di atas Rp1,6 miliar setiap tahun.

    Menkop Budi Arie menuturkan bahwa penggunaan dana desa telah diputuskan oleh Kementerian Desa. Menurutnya, penggunaan dana desa merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pelayanan Kopdes Merah Putih.

    “Sudah diputuskan oleh Kementerian Desa lewat Permendes. Bagus lah untuk membuat akselerasi percepatan pelayanan,” kata Budi Arie saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Lebih lanjut, Budi Arie meminta agar masyarakat untuk tidak mengarah pada hal skeptis terkait penggunaan dana desa ini. Pasalnya, dia meyakini program Kopdes Merah Putih bisa berjalan optimal, namun tetap dilakukan pengawalan bersama.

    “Enggak [dana desa tidak menjadi utang], jangan dipikir skeptis, jangan. Optimis saja, pasti bisa. Dikawal terus, dikawal terus,” ujarnya.

    Adapun hingga saat ini, Budi menuturkan sebanyak 81.650 Kopdes Merah Putih telah mengantongi badan hukum. Dia menambahkan, Kopdes Merah Putih ini akan mulai beroperasi dan melayani masyarakat pada akhir Oktober atau paling lambat tahun ini.

    “Kan program strategis nasional kan, karena apa? Karena program Kopdes adalah program berdampak sosial dengan kelayakan usaha Ini memang benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak, seperti pidato Pak Presiden [Prabowo Subianto],” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan, pemerintah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun.

    Adapun, Kopdes Merah Putih yang tak mampu membayarkan angsuran ke bank Himbara tidak wajib mengembalikan dukungan pinjaman dana desa ke pemerintah desa.

    “Jadi dana desa yang dipakai oleh Koperasi [Kopdes Merah Putih] bila mana gagal bayar, itu Koperasi tidak punya kewajiban untuk mengembalikan kepada desa. Inilah bentuk dukungan dana desa,” kata Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dia menegaskan dana desa tidak menjadi jaminan apabila Kopdes Merah Putih tak mampu membayar angsuran pokok dan bunga/bagi hasil ke bank pelat merah.

    “Dana desa bukan jaminan. Tapi dia memberikan dukungan saja ke pengembalian, kalau [Kopdes] macet. Kalau jaminan kan semuanya diambil, ditaruh di bank kan. Ini enggak. Jadi kami luruskan, dana desa tidak jadi jaminan, tapi mendukung pengembalian bila mana Kopdes itu gagal bayar di bulan yang bersangkutan,” ujarnya.

    Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

    Dalam hal ini, kepala desa terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan yang disertai proposal rencana bisnis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan musyawarah desa/musyawarah desa khusus (musdes/musdesus) yang membahas dan menyepakati usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman.

    Setelahnya, hasil musdes/musdesus dituangkan dalam berita acara yang memuat persetujuan besaran maksimal pinjaman dan besaran dukungan pengembalian pinjaman.

    Kemudian, kepala desa membuat surat persetujuan pinjaman Kopdes. Apabila Himbara menyetujui permohonan pinjaman tersebut, kepala desa akan membuat surat kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN).

  • Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

    Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tingkat pengangguran di Indonesia saat ini berada di tingkat terendah sejak krisis moneter yang terjadi pada 1998. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibandingkan Februari 2024.

    Adapun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76%, turun 0,06 poin dibanding Februari 2024. Rata-rata upah buruh pada Februari 2025 sebesar Rp3,09 juta atau tumbuh 1,78% dari Februari 2024. 

    “Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Jumat (15/8/2025). 

    Prabowo meyakini kehadiran BPI Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi. Adapun, saat ini Danantara merupakan lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$1 triliun.

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA [sumber daya alam] dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang. 

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025. 

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang. 

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

  • Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah

    Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Galvanis Indonesia (AGI) mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola dan penyaluran gas industri. Pasalnya, keterbatasan pasokan gas saat ini membuat aktivitas produksi tak stabil. 

    Ketua Umum AGI Harris Hendraka mengatakan, pembatasan pasokan gas industri yang mendadak diberlakukan oleh penyalur gas pada tanggal 13-31 Agustus 2025 menimbulkan kekhawatiran yang sangat serius di kalangan pelaku usaha. 

    “Pembatasan, apalagi pemutusan, pasokan gas terhadap kami dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan perusahaan kami,” kata Harris dalam keterangan resminya, Kamis (14/8/2025). 

    Adapun, industri yang beroperasi bagian barat Jawa disebut telah dibatasi volume pembelian gas dengan harga gas bumi tertentu (HGBT) menjadi 48% dari sebelumnya 60% yang diberlakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan untuk liquefied natural gas (LNG) 52% dengan harga US$14,8 per MMBtu. 

    Dia menegaskan bahwa keberlanjutan dan kepastian pasokan gas adalah faktor yang sangat krusial bagi stabilitas produksi, pemenuhan kontrak kerja dengan proyek-proyek yang sedang berjalan, perhitungan biaya produksi.

    Terlebih, kondisi ini juga dapat berisiko dan mengancam keberlangsungan hidup kurang lebih 6.000 tenaga kerja di industri galvanis. Dalam hal ini, pihaknya memahami bahwa kebijakan pembatasan atau pengendalian energi dalam kondisi darurat memang tidak bisa dihindari. 

    “Namun, kami berharap untuk dapat disertai informasi dan rencana pemulihan yang transparan, di mana industri dapat mengetahui kapan dan bagaimana pasokan akan kembali normal,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, industri galvanis merupakan jasa pelapisan struktur besi baja dengan cairan seng cair untuk mencegah korosi pada baja (hot-dip galvanizing). 

    Proses ini merupakan kunci dalam pembangunan infrastruktur nasional termasuk proyek prioritas seperti proyek kelistrikan, infrastruktur jalan dan jembatan, bendungan, dan juga proyek-proyek strategis swasta lainnya.

    Pencelupan besi baja ke dalam cairan seng cair dilakukan pada suhu 450 derajat sehingga proses ini membutuhkan energi yang besar dan tidak dapat terputus selama 7 x 24 jam. Sebab, seng cair tidak boleh membeku selama masa pakai tungku seng cair (kurang lebih 5-7 tahun). 

    “Oleh karena itu, kami meminta perhatian khusus dari pemerintah terhadap tata kelola dan penyaluran gas industri sehingga kami pelaku usaha dengan segala tantangan dan resiko dapat mendapatkan kepastian berusaha,” tuturnya.

    Menurut dia, pembatasan tanpa mitigasi yang jelas akan menurunkan produktivitas dan akan berdampak negatif bagi ekonomi secara luas.

    “Kami siap bekerja sama dengan pemerintah maupun penyalur gas untuk mencari solusi dalam mempertahankan pasokan gas demi menjaga kepentingan industri nasional pada umumnya dan industri galvanis pada khususnya di tengah segala tantangan ekonomi nasional maupun global,” pungkasnya. 

  • Soal MRT Tangsel, Menhub Tunggu Kajian dari MRT Jakarta dan Sinar Mas

    Soal MRT Tangsel, Menhub Tunggu Kajian dari MRT Jakarta dan Sinar Mas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi mengaku masih menanti hasil kajian atau feasible study dari MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Sinar Mas Land terkait pembangunan MRT sampai dengan Tangerang Selatan.

    “MRT Tangsel kami tunggu, mereka lagi lakukan kajian,” ujarnya dalam Media Briefing, Kamis (14/8/2025). 

    Sebagaimana diketahui, kolaborasi pemerintah dan swasta melalui MRT dan Sinar Mas Land dalam pengembangan jalur MRT Lebak Bulus–Serpong menjadi ‘angin segar’ bagi kabar yang telah dinantikan sejak 2018. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Perkeretaapian Allan Tandiono menambahkan bahwa pada dasarnya pemerintah menyambut potensi pengembangan MRT melalui investasi swasta karena mengingat keterbatasan anggaran. 

    Pihaknya mendorong pembiayaan kreatif alias creative financing yang melibatkan swasta untuk meningkatkan konektivitas Jakarta dengan wilayah Tangerang tersebut. 

    “Di mana swasta bantu pemerintah untuk membangun jalur rel. Kami menunggu studi kelayakannya dan akan kita evaluasi bersama,” tambahnya. 

    Pasalnya, kebutuhan dana untuk memperpanjang jalur MRT tersebut diketahui mencapai membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (kurs Rp16.272 per dolar AS).

    Belum lagi, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.  

    Saat ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) pun melakukan studi terkait perluasan rute layanan ke wilayah tersebut tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

    Tercatat potensi jumlah penduduk yang bakal terlayani dari pengadaan proyek MRT Jakarta – Tangsel itu kurang lebih mencapai 106.347 jiwa. Sementara itu, apabila trase dibangun Lebak Bulus – Pondok Cabe – Rawa Buntu demand penumpang pada tahun 2030 diperkirakan tembus 204.119 penumpang per hari. 

    Adapun, pembangunan MRT yang saat ini tengah berlangsung adalah MRT fase 2A rute Utara—Selatan yang melanjutkan rute Thamrin ke Kota dan tercatat telah mencapai 51,31% per Juli 2025. 

    Untuk diketahui, proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 ini melanjutkan koridor utara—selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI.  

    Alhasil dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur utara—selatan menjadi sekitar 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus Grab hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit. 

  • Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

    Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 segera diumumkan.

    Hal itu tepatnya bakal disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025) besok. Dalam pidatonya, Prabowo akan menyampaikan gambaran anggaran untuk sejumlah program, termasuk kuota BBM subsidi. 

    Adapun, BBM subsidi itu mencakup bakar minyak khusus penugasan (JBKP) Pertalite, jenis bahan bakar tertentu (JBT) minyak solar, dan JBT minyak tanah.

    Di sisi lain, sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan proyeksi BBM subsidi untuk 2026. Tercatat, untuk kuota JBT minyak solar, BPH Migas mengusulkan 18,531 juta-18,742 juta kl. Angka ini lebih rendah dari target penyaluran tahun ini yang sebanyak 18,8 juta kl.

    Sementara itu, minyak tanah diusulkan sebesar 517.000-535.000 kl untuk 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding target 2025 yang sebanyak 525.000 kl.

    Sedangkan, usulan kuota Pertalite untuk 2026 adalah sebesar 31,229 juta-31,230 juta kl. Angka ini masih sama dengan target penyaluran 2025 yang sebanyak 31,2 juta kl.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat kuota BBM subsidi itu idealnya bisa ditekan. Namun, sebagai gantinya, pemerintah perlu mendorong produksi biodiesel.

    “Seharusnya didesain [volume BBM subsidi] semakin turun dengan menggalakkan produksi biodiesel sehingga mengurangi ketergantungan impor,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga mengingatkan agar pemerintah menggalakan program konversi BBM ke gas. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun Infrastruktur gas yang terintegrasi. 

    Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengurangi besaran subsidi secara perlahan. 

    “Khusus untuk kendaraan roda dua bisa dilaksanakan program konversi BBM ke motor listrik,” imbuh Hadi.

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai volume BBM subsidi pada 2026 seharusnya bisa lebih rendah. Namun, hal ini harus dibarengi dengan mendorong subsidi pada transportasi publik.

    Dia pun mengingatkan jangan sampai jika volume BBM subsidi ditekan, tetapi dananya dipindahkan untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Khawatir efisiensi subsidi BBM-nya buat MBG dan proyek yang tidak membantu penguatan daya beli kelompok menengah ke bawah,” kata Bhima.

  • Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Guyuran insentif untuk industri padat karya pada awal tahun ini belum signifikan mendorong kinerja pertumbuhan. Hal ini tercerminkan dari sejumlah sektor yang masih terkontraksi meski telah diguyur stimulus dari negara.

    Pemerintah memberikan paket stimulus untuk sektor industri padat karya pada awal tahun ini. Pertama, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang berlaku untuk sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur. 

    Kedua, pemerintah juga memberikan diskon 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan untuk 3,76 juta pekerja di sektor padat karya. 

    Ketiga, untuk mendukung peningkatan produktivitas industri maka diberikan pembiayaan revitalisasi mesin dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu. 

    Meski berlaku sepanjang paruh pertama tahun ini, kinerja sejumlah sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian, serta furnitur/kayu masih stagnan dan cenderung melemah di kuartal II/2025, meskipun industri alas kaki masih tumbuh positif. 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh di angka 4,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua. Laju pertumbuhannya turun tipis dari periode kuartal I/2025 4,64% yoy. Namun, tumbuh dari 0,03% pada periode kuartal II/2024. 

    Hal serupa terjadi di industri furnitur yang terkontraksi -0,95% yoy pada kuartal II/2025 atau turun dari kuartal sebelumnya 9,86% yoy. Industri kayu juga kontraksi -3,71% yoy turun dari sebelumnya 0,11% yoy. 

    Sementara itu, industri alas kaki masih dapat tumbuh positif di angka 8,31% yoy pada kuartal kedua tahun ini, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 6,95% yoy. 

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran dan mendorong low cost economy untuk menstimulasi industri padat karya. 

    Menurut Ajib, percepatan restitusi, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM merupakan bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. 

    “Kemudian, tingkat suku bunga kredit yang murah perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” kata Ajib kepada Bisnis, dikutip Kamis (14/8/2025). 

    Kisi-kisi Stimulus Padat Karya Berlanjut

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III/2025. Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025 senilai Rp24,44 triliun.  

    “Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga,” ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, beberapa waktu lalu. 

    Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga disebut akan memperkuat sektor manufaktur nasional, di antaranya melalui stimulus dari sisi suplai pada semester I/2025. 

    Kebijakan yang ditempuh meliputi fasilitas pembiayaan bagi industri padat karya, optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha.

    “Respons kebijakan terkait perdagangan global disiapkan, mengantisipasi munculnya berbagai risiko tekanan. Implementasi kebijakan yang tepat sasaran diyakini mampu menjaga stabilitas produksi, memperkuat daya saing ekspor, serta mendukung kesinambungan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Menurut Febrio, upaya tersebut sebagai langkah untuk memulihkan kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025. 

    Meski sudah membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 46,9, posisi itu masih di bawah 50 yang menandakan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi. 

    “Perkembangan ini mencerminkan tantangan pemulihan sektor manufaktur global masih berlangsung,” tuturnya.