Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Dalam upaya menggapai target produk domestik bruto (PDB) sebesar 8%, berbagai pihak dilibatkan bahu-membahu menggeliatkan perekonomian mulai dari pemerintah hingga swasta.

    Adapun, Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Berbagai langkah sudah diambil, seperti memacu Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor hingga mengalirkan investasi lewat sovereign wealth fund (SWF) Danantara Indonesia.

    Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan proyek strategis nasional (PSN) dapat menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya mengatakan pihaknya memperkirakan PSN dapat memberikan tambahan pertumbuhan hingga 2,2% untuk 5 tahun ke depan. 

    “Saat ini sekitar 200-an proyek yang terdiri dalam 8 sektor, diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan hingga 2% dalam beberapa tahun ke depan,” kata Ibnu dalam Bisnis Indonesia Forum, Kamis (23/10/2025). 

    Beberapa PSN yang diharapkan dapat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu 7 program direktif presiden, 1 proyek pembangunan manusia dan kebudayaan, 10 proyek dan 2 program swasembada pangan, 41 proyek swasembada air. 

    Tak hanya itu, 13 proyek dan 3 program swasembada energi, 45 proyek dan 23 program hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi digital, 44 proyek dan 38 program konektivitas dan kawasan, serta 9 proyek perumahan dan pemukiman. Alhasil, jika ditotal terdapat 236 PSN yang mesin penggerak perekonomian nasional. 

    “Konsolidasi mencapai visi-visi Asta Cita melalui strategi kebijakan, program prioritas, serta PSN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi 7-8% telah dilakukan dan menghasilkan beberapa capaian-capaian dalam satu tahun pemerintahan,” ujarnya. 

    Hal ini seiring dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% pada pertengahan tahun ini. Di sisi lain, Indonesia juga mampu menjaga inflasi tetap terkendali di 2,65% pada September 2025, mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pengendalian rasio utang 39,9% pada Juni 2025.

    “Namun itu semua belum cukup, Indonesia perlu tumbuh lebih tinggi lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. 

    Di samping itu, implementasi program prioritas presiden dan proyek strategis nasional membutuhkan berbagai sumber pendanaan seperti kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN dan swasta.

    Aksi Danantara Indonesia

    Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, Danantara Indonesia siap bermanuver pada 2026 lewat sejumlah proyek di sektor riil lewat pembangkit energi sampah menjadi listrik (PSEL) hingga sektor keuangan lewat pasar modal.

    Dalam rapat tertutup yang berlangsung pada Senin (1/12/2025), Danantara memaparkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebagai kewajiban konsultatif sesuai UU No. 16/2025 tentang Holding Investasi.

    CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa roadmap investasi 2026 akan memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung transformasi nasional.

    “Roadmap investasi kami disusun dengan pendekatan terukur, berorientasi pada penciptaan nilai lintas generasi. Mandat kami jelas, menghadirkan imbal hasil sehat bagi negara sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan, Senin (1/12/2025).

    Adapun strategi Danantara untuk 2026 akan mencakup pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan geografi. Investasi juga bakal memadukan proyek jangka panjang dengan opsi publik dan privat untuk menghasilkan arus kas stabil.

    Di samping itu, pendekatan terukur menjadi prinsip utama. Rosan menyebutkan bahwa setiap keputusan investasi disebut perlu menjaga nilai aset negara, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    “Kami membangun portofolio dengan landasan kehati-hatian dan diversifikasi yang kuat,” pungkas Rosan.

    Danantara juga menerapkan kerangka klasifikasi proyek strategis yang ketat. Setiap investasi harus sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional, memiliki dampak sosial-lingkungan signifikan, serta tetap layak secara komersial.

    Salah satu contoh proyek strategis adalah Proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No. 15/2025. Inisiatif ini dirancang meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji Indonesia dan berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Proyek domestik lain yang dipaparkan adalah waste-to-energy (WtE), mendukung ketahanan energi dan pengelolaan sampah nasional. Proyek ini diproyeksikan menciptakan 3.500–4.500 lapangan kerja selama konstruksi dan memberikan kontribusi hingga Rp1,6 triliun per tahun terhadap PDB.

    Danantara Indonesia juga berkomitmen terlibat dalam pendalaman pasar modal nasional, termasuk di instrumen saham. Manajemen membeberkan sejumlah kriteria saham yang bakal dibeli Danantara untuk berinvestasi.

    50 PSN Ditawarkan ke Swasta

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pendanaan dari pembangunan 50 proyek jalan tol yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa 50 PSN tersebut bakal ditawarkan ke swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “PSN ya pelan-pelan kita bereskan. Tapi mungkin tol akan kita dorong ke KPBU, Kerja Sama Badan Usaha dengan pemerintah,” katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Saat dikonfirmasi apa upaya yang bakal dilakukan pemerintah guna meningkatkan minat badan usaha, Dody belum merinci secara detail. Dia mengaku tengah menggodok skema tersebut.

    Nantinya, pendanaan kreatif itu tak hanya akan diimplementasikan untuk proyek jalan tol saja. Melainkan juga akan diterapkan untuk proyek Bendungan.

    “Ya semaksimalnya, kan [akan ditawarkan ke swasta]. Mayoritas, akan diusahakan nanti tidak cuma tol, bendungan juga sama,” pungkasnya singkat.

  • Bahan Bakar Mobil Diesel Dukung Layanan Cepat di Terminal KGTE Balikpapan

    Bahan Bakar Mobil Diesel Dukung Layanan Cepat di Terminal KGTE Balikpapan

    Bisnis.com, JAKARTA – ExxonMobil meningkatkan layanan bahan bakar maritim melalui produk Mobil Diesel, yang diproduksi dengan teknologi pencampuran canggih dan protokol pengujian ketat.

    Produk ini diluncurkan salah satunya untuk mendukung Terminal Bahan Bakar Kariangau Gapura Terminal Energi di Kalimantan Timur.

    Mobil Diesel menawarkan kualitas tinggi dengan kandungan sulfur rendah serta tampilan visual yang jernih, dan didukung infrastruktur terminal berstandar industri untuk memastikan proses pemuatan yang aman dan efisien.

    Senior Commercial Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, Polhan Benny, mengatakan produk Mobil Diesel kini dapat digunakan untuk berbagai segmen pelanggan kapal, mulai dari ukuran besar hingga kapal kecil dengan kapasitas di bawah 500 KL.

    “Mobil Diesel tersedia tidak hanya untuk pengisian bahan bakar ke dalam kapal berukuran besar, tetapi juga kapal-kapal kecil dengan muatan di bawah 500 KL melalui fasilitas baru di Terminal Bahan Bakar Kariangau Gapura Terminal Energi di Kalimantan Timur,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    ExxonMobil juga menyediakan layanan sameday service untuk kebutuhan bunkering tugboat.

    “Layanan ini memberikan pemenuhan pesanan yang cepat sekaligus memudahkan proses pembayaran pelanggan,” tambah Polhan.

    Ia menegaskan bahwa perluasan layanan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda pemerintah di sektor energi.

    “Layanan ini adalah wujud komitmen ExxonMobil untuk mendukung upaya ketahanan energi pemerintah, khususnya di Kalimantan dan Indonesia secara umum,” katanya.

    Perusahaan juga berencana menghadirkan layanan serupa di beberapa terminal di Jawa.

  • Wajib Pajak Minerba Tumbuh 3% per Tahun, Penerimaan Mineral Logam Tembus Rp45 Triliun

    Wajib Pajak Minerba Tumbuh 3% per Tahun, Penerimaan Mineral Logam Tembus Rp45 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak subsektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) meningkat dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertambahannya mencapai sekitar 3% per tahun.

    “Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak, dan pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak,” ucap Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Menurutnya, penerimaan sektor pertambangan mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat, dari sebesar Rp4 triliun (2016) menjadi Rp45 triliun (2024). Sementara itu, penerimaan pajak sektor pertambangan batu bara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.

    Bimo menjelaskan bahwa pertambangan termasuk dalam kelompok wajib pajak berisiko tinggi sehingga pengawasan dilakukan berbasis compliance risk management.

    Dia juga menekankan pentingnya kepatuhan dalam pemotongan dan pemungutan PPh serta konsistensi penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).

    Oleh karena itu, pemerintah bakal memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat perusahaan tambang mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

    “Tujuan DJP bukan menekan pelaku usaha, tetapi memastikan fairness dan level playing field, agar penerimaan negara sesuai potensi riil sektor pertambangan,” ujar Bimo.

    Dia menegaskan pentingnya keselarasan antara data RKAB, produksi, penjualan, dan laporan pajak yang disampaikan melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

    Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat joint audit dan pemadanan data melalui MODI/MOMS, data ekspor Bea Cukai, serta laporan keuangan perusahaan.

  • Alasan Hipmi Sebut Insentif bagi Pengusaha Kelas Menengah Belum Proporsional

    Alasan Hipmi Sebut Insentif bagi Pengusaha Kelas Menengah Belum Proporsional

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai insentif yang digelontorkan pemerintah untuk dunia usaha belum proporsional terutama bagi pengusaha kelas menengah. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah masih akan menggelontorkan triliunan rupiah untuk insentif perpajakan berupa tax holiday maupun tax allowance pada 2026 untuk dunia usaha dan iklim investasi. 

    Sekjen Hipmi Anggawira menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi keberlanjutan insentif perpajakan itu. Menurutnya, itu memberikan sinyal bahwa negara tetap proinvestasi termasuk untuk 2026. 

    Namun, dia menyebut pengusaha tetap masih memiliki catatan untuk alokasi insentif dimaksud. 

    “Untuk investasi skala besar dan sektor prioritas tertentu, skema tax holiday relatif memadai. Namun untuk pelaku usaha menengah, industri padat karya, dan hilirisasi sektor riil, banyak yang menilai insentif masih bersifat top-heavy dan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan lapangan,” terang Anggawira kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025). 

    Selain itu, Anggawira mengingatkan perlunya melihat seberapa efektif dan mudah insentif itu dimanfaatkan oleh dunia usaha khususnya di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi permintaan domestik.

    Saat ini, lanjutnya, sebagian pengusaha diakui olehnya masih dalam mode wait and see. Akan tetapi, dia menyebut alasannya bukan karena insentif yang tidak menarik, melainkan berbagai faktor lain. 

    Faktor-faktor itu meliputi kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan fiskal–industri, kecepatan dan kepastian perizinan, stabilitas biaya produksi (energi, logistik, dan tenaga kerja), serta akses pembiayaan yang kompetitif. 

    Anggawira menyebut pihaknya mendorong sejumlah alternatif maupun penyempurnaan insentif pajak untuk dunia usaha. Misalnya, dia mendorong agar pemberian insentif berbasis kinerja nyata dan bukan hanya untuk investasi awal.

    Menurutnya, insentif bagi dunia usaha perlu dikaitkan juga dengan serapan tenaga kerja, peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, integrasi UMKM dalam rantai pasok, serta ekspor atau substitusi impor. 

    Selanjutnya, dia mendorong agar insentif fiskal tidak hanya dialamatkan untuk pembebasan atau keringanan pajak penghasilan (PPh), namun juga untuk cost structure. 

    “Misalnya insentif energi/listrik untuk industri strategis, super deduction tax untuk R&D, vokasi, dan digitalisasi; dan insentif PPN untuk mesin dan bahan baku tertentu,” lanjut pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo) itu. 

    Lalu, dia meminta agar ke depan pemerintah bisa menerapkan skema insentif cepat dan sederhana untuk usaha menengah. Menurutnya, perlu ada insentif jalur cepat yang tidak terlalu administratif, berbasis online dan terukur, memberi kepastian waktu persetujuan, serta insentif sektoral yang lebih adaptif. 

    Catatan lain yang disampaikannya yakni bahwa insentif jangan sampai dialokasikan hanya untuk manufaktur besar, melainkan juga bagi industri pendukung hilirisasi, energi baru dan terbarukan, serta industri pangan dan ekonomi kesehatan.

    Insentif Pajak Gerus Tax Ratio

    Di sisi lain, otoritas fiskal mengakui bahwa pemberian insentif pajak beberapa tahun belakangan turut menggerus rasio penerimaan pajak alias tax ratio. Namun, efek itu diyakini hanya jangka pendek. 

    Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memaparkan bahwa selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak Indonesia (tax ratio) mencapai total 6,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2016–2021. 

    Terdapat gap sebesar ratusan triliun masing-masing akibat kebijakan fiskal maupun ketidakpatuhan pajak, merujuk pada laporan Bank Dunia yang dipaparkan Bimo di Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2205). Dia menjelaskan bahwa total rata-rata tax gap per tahun itu merupakan gabungan dari gap yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal (policy gap) sebesar 2,7%, serta akibat ketidakpatuhan (compliance gap) sebesar 3,7%, terhadap PDB. 

    Otoritas pajak memandang bahwa kendati adanya dampak jangka pendek terhadap tergerusnya rasio pajak, pemberian tax holiday maupun tax allowance khususnya untuk dunia usaha berguna untuk memberikan nilai tambah. 

    Pemberian triliunan rupiah untuk insentif pajak dipandang perlu sebagai trade off dari sektor-sektor tertentu agar mampu meningkatkan nilai tambah. 

    “Perlu kami sampaikan bahwa dalam jangka panjang pemberian kebijakan ini merupakan trade-off dari sektor-sektor yang mendapatkan insentif agar mampu meningkatkan nilai tambah, menguatkan daya saing di pasar global, menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga meningkatkan konsumsi dalam negeri sehingga berimplikasi luas terhadap peningkatan penerimaan pajak,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/12/2025). 

    Untuk itu, lanjut Rosmauli, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan pemberian insentif secara terukur dan terarah. Tujuannya, agar multiplier effect dari sektor yang mendapat insentif dapat mendorong akselerasi perekonomian, yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan negara.

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, nilai belanja perpajakan selama 2021 sampai dengan proyeksi 2025 dan yang dianggarkan 2026 terus meningkat. Bermula dari Rp293 triliun pada 2021, nilainya terus meningkat ke Rp400,1 triliun pada 2024.

    Nilainya melonjak 32,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp530,3 triliun. Kemudian, pada 2026, belanja perpajakan dicanangkan sebesar Rp563,6 triliun. 

    Pada 2025 dan 2026, belanja perpajakan terbesar masih untuk jenis pajak konsumsi yakni pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) masing-masing Rp343,3 triliun (2025) dan Rp371,9 triliun (2026). Nilainya juga meningkat pada APBN 2026 yakni masing-masing Rp150,3 triliun dan Rp160,1 triliun. 

    Berdasarkan tujuannya, belanja perpajakan untuk meningkatkan investasi dan mendukung dunia bisnis sama-sama meningkat. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah menggelontorkan insentif pajak Rp84,3 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp84,7 triliun. 

    Sementara itu, untuk mendukung dunia bisnis, belanja perpajakan yang dianggarkan sebesar Rp56,9 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp58,1 triliun. 

  • Bahlil Jamin 93% Wilayah Aceh Diterangi Lampu Mulai Malam Ini, Minggu 7 Desember 2025

    Bahlil Jamin 93% Wilayah Aceh Diterangi Lampu Mulai Malam Ini, Minggu 7 Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkap progres perbaikan energi di wilayah Aceh yang terdampak bencana banjir pada akhir November 2025.

    Bahlil mengatakan bahwa layanan listrik akan kembali beroperasi normal di 93% wilayah Aceh sehingga akan kembali diterangi lampu mulai malam ini, Minggu (7/12/2025).

    Hal itu dinyatakan Bahlil saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah terdampak di Aceh pada hari ini, Minggu (7/12/2025).

    “Lampu menyala sudah cepat?” tanya Prabowo.

    “Malam ini nyala pak, semua malam ini pak,” jawab Bahlil.

    “Seluruh Aceh?” kata Prabowo

    “Seluruh Aceh, 93 persen malam ini listrik semua menyala,” jawab Bahlil lagi.

    Kemudian, Prabowo juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat memberikan bantuan terhadap bencana alam di Sumatra ini. Dia juga meminta agar kementerian atau lembaga terkait serta TNI-Polri agar terus memberikan kontribusi maksimal untuk memulihkan kondisi Aceh dan wilayah Sumatra lain yang terdampak bencana.

    “Panglima, Kapolri, kerahkan semua kekuatan ya. Terima kasih juga ESDM,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Prabowo akan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait pada Minggu (7/12/2025).

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan.

    Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

  • BGN Ancam Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal

    BGN Ancam Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif fasilitas Rp6 juta per hari bagi dapur penyedia Makan Bergizi Gratis alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional.

    Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan setiap mitra, yayasan, maupun kepala SPPG harus mengelola fasilitas dapur sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga terhindar dari insiden keracunan pangan.

    Pasalnya, Nanik menyoroti masih adanya dapur MBG yang tidak menunjukkan kinerja optimal meski telah menerima insentif fasilitas bernilai besar.

    “Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

    Dia menjelaskan insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6 juta per hari adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN. Adapun, pemberian insentif fasilitas SPPG ini untuk menjamin kesiapsiagaan (stand of readiness).

    “Besaran ini berlaku untuk 2 tahun pertama, selanjutnya akan dievaluasi,” jelasnya.

    Dia menambahkan, pemberian insentif fasilitas SPPG ini juga tidak bergantung pada jumlah porsi yang disajikan, melainkan pada kualitas fasilitas dan kepatuhan terhadap SOP.

    Ke depan, Nanik memastikan BGN melalui tim appraisal akan menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG. Nantinya, tim ini akan mengevaluasi setiap dapur MBG, bahkan tidak ada toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar.

    “Mereka akan menilai dapur-dapur Anda dengan adil. Kalau ternyata dapur Anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan,” ujarnya.

    Selain pemenuhan SOP, setiap SPPG harus mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan Sertifikat Halal. Selain itu, para relawan juga harus mengikuti Pelatihan Penjamah Makanan.

    Lebih lanjut, BGN juga meminta bagi pihak yang belum memiliki sertifikat untuk segera mendaftar. “Saya beri waktu satu bulan. Kalau dalam satu bulan belum juga mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan, saya perintahkan agar di-suspend,” pungkasnya.

  • Jalan Nasional di Langkat Kembali Normal Pasca-Banjir Sumatra

    Jalan Nasional di Langkat Kembali Normal Pasca-Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa penanganan pasca-bencana banjir di jalan nasional Kabupaten Langkat, Sumatra Utara telah rampung sepenuhnya. Saat ini, jalan nasional lintas Medan–Batas Aceh serta ruas Tol Medan–Pangkalan Brandan dapat dilintasi secara normal.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa arus lalu lintas di seluruh ruas terdampak saat ini telah kembali berfungsi normal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas harian dan distribusi logistik. 

    Dody menyebut, percepatan penanganan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh unsur pemerintah bergerak cepat, terpadu, dan responsif dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapanpun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” jelasnya dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

    Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara terus melaksanakan pekerjaan penanganan di lapangan, meliputi pembersihan material sisa banjir di badan jalan serta pengembalian kondisi jalan melalui penutupan lubang-lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. 

    Kepala BBPJN Sumatera Utara Hardy Siahaan menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga.

    “Kami terus memantau kondisi infrastruktur di wilayah terdampak bencana serta melakukan langkah-langkah cepat dan tepat guna menjaga konektivitas antarwilayah tetap terjaga, salah satunya di Kabupaten Langkat yang saat ini lalu lintas sudah bisa diakses normal,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut akan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mempercepat pelaksanaan pengamanan tanggap bencana khususnya yang terjadi di Sumatra imbas tingginya curah hujan. 

    Dody menjelaskan, di tengah minimnya anggaran tanggap bencana, pihaknya berencana merelokasi pos anggaran Kementerian PU untuk mendukung penanganan di wilayah Sumatra. Akan tetapi, dia belum dapat merinci pagu pos mana saja yang bakal direlokasi. 

    “Anggaran kalau sudah begini nggak pakai anggaran [sesuai pos]. Yang anggaran sudah ada saja kita cemplungin di situ, kalau kurang kita minta lagi,” kata Dody.

    Pasalnya, Mengutip laman Kementerian PU, alokasi anggaran program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025 hanya ditetapkan sebesar Rp351,83 miliar. Sedangkan, hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggarannya dilaporkan telah mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4% dari total pagu tersedia.

  • KLH Bekukan Operasional 4 Perusahaan Terkait Bencana di Sumatra, Mana Saja?

    KLH Bekukan Operasional 4 Perusahaan Terkait Bencana di Sumatra, Mana Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah membekukan sementara empat perusahaan yang diduga memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Berdasarkan siaran pers Kemen LH, pembekuan itu dilakukan setelah kementerian melakukan verifikasi udara dan pemeriksaan di lapangan dalam beberapa hari terakhir.

    “KLH/BPLH menambah satu perusahaan ke daftar penghentian sementara kegiatan usaha hingga audit lingkungan selesai, sehingga total empat perusahaan saat ini dihentikan sementara operasionalnya,” dalam siaran pers Kemen LH, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Hanya saja, Kemen LH belum mengungkap satu perusahaan yang telah dibekukan ini. Sementara itu, untuk tiga perusahaan yang diketahui telah dihentikan operasionalnya yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

    Adapun, penghentian sementara ini merupakan langkah pencegahan dari pemerintah untuk memastikan aktivitas usaha tidak memperburuk kondisi hidrologi dan keselamatan masyarakat di kawasan hulu DAS. 

    Sementara itu, Menteri LH sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol menyatakan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak secara administratif maupun hukum terhadap pihak yang memperparah bencana alam di Sumatra ini.

    Dia juga menegaskan proses audit lingkungan, pemeriksaan ketentuan izin, dan evaluasi pemanfaatan ruang akan dilakukan dengan ketat, transparan, serta melibatkan pakar independen. 

    “Penanganan bencana ini harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat; bila ada yang sengaja merusak fungsi hulu DAS, hukum akan menindak tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tutur Hanif.

  • Bos Buruh Ungkap Kelanjutan Aksi Jelang Pengumuman UMP

    Bos Buruh Ungkap Kelanjutan Aksi Jelang Pengumuman UMP

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota. 

    Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026.

    “Belum ada rencana aksi, kecuali Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mengumumkan kenaikan upah minimum yang tidak sesuai harapan buruh,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum ada aba-aba hendak melakukan pengumuman UMP.

    “Tapi belum ada pengumuman tanggal 8 Desember [untuk kenaikan UMP],” pungkasnya.

    Sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan bahwa akan menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang rencananya akan dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026 pada 8 Desember 2025. 

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia. 

    “KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman. 

    Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya lima juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

  • Siap-Siap! Tol Probolinggo-Banyuwangi Dioperasikan Fungsional saat Nataru

    Siap-Siap! Tol Probolinggo-Banyuwangi Dioperasikan Fungsional saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan akan mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) sepanjang 24,08 kilometer (km) pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri PU Dody Hanggodo menyebut langkah strategis ini diambil untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan distribusi barang di koridor vital Jawa Timur.

    “Pembangunan jalan tol memiliki arti strategis, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi nasional. Selain itu, pembangunan jalan tol dapat menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR),” jelasnya dalam unggahan @KementerianPU, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Dody menambahkan, semakin lancar distribusi barang dan jasa, semakin tinggi efisiensi investasi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat.

    Adapun, ruas yang akan dioperasikan secara fungsional pada masa libur Nataru kali ini yakni  Seksi 1 (Gending–Kraksaan) sepanjang 12,88 km dan Seksi 2 (Kraksaan–Paiton) sepanjang 11,20 km. 

    Dalam laporannya, pembukaan fungsional ruas ini menjadi bagian krusial untuk memecah kepadatan lalu lintas di jalur Pantura yang selama ini menjadi urat nadi utama distribusi di kawasan Tapal Kuda, sekaligus mempercepat akses wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Bromo dan Banyuwangi.

    Pada saat yang sama, pemerintah juga memastikan bahwa Seksi 1 dan Seksi 2 Tol Prosiwangi telah melalui Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada akhir Oktober 2025. 

    Untuk diketahui, Jalan Tol Prosiwangi yang memiliki total panjang 175,46 km, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang vital dalam menghubungkan secara penuh Trans-Jawa hingga pelabuhan penyeberangan Ketapang. 

    Pembangunan proyek ini terbagi menjadi dua tahap utama, di mana Tahap I (Probolinggo–Besuki) sepanjang 49,68 km menjadi fokus penyelesaian yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada awal 2026.

    Kehadiran ruas tol ini diproyeksikan akan membawa efisiensi logistik yang masif. Secara keseluruhan, Tol Prosiwangi mampu memangkas waktu tempuh dari Probolinggo menuju Banyuwangi yang semula membutuhkan waktu 5 jam melalui jalan arteri, menjadi hanya sekitar 2 jam.