Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Dukung Efisiensi Anggaran Prabowo, Pengusaha Minta Jaga Iklim Usaha Sektor Riil

    Dukung Efisiensi Anggaran Prabowo, Pengusaha Minta Jaga Iklim Usaha Sektor Riil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengefisiensikan belanja negara. Namun, dunia usaha menilai kebijakan ini juga harus tetap menjaga pemulihan sektor riil yang masih rentan.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan efisiensi anggaran pemerintah harus sejalan dengan pemulihan sektor riil yang masih rentan. Hal ini mengingat sektor menjadi tumpuan penciptaan lapangan kerja.

    Menurutnya, pengalihan belanja negara perlu diarahkan ke program yang lebih produktif dan menyentuh langsung masyarakat dan dunia usaha.

    “Mengalihkan belanja yang rawan pemborosan ke program-program produktif yang menyentuh langsung kepentingan rakyat diharapkan dapat memperkuat kualitas belanja negara sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/8/2025).

    Shinta berharap, dalam implementasi kebijakan yang diambil, pemerintah harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan lapangan kerja yang bergantung pada sektor-sektor yang terdampak.

    Di sisi lain, dia menyebut sederet program prioritas Kepala Negara RI mulai dari makan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan, sekolah rakyat, hingga sekolah unggul garuda yang memiliki potensi untuk mendorong rantai pasok baru, lapangan kerja, dan penguatan SDM. Namun, sejumlah program prioritas itu dapat terealisasi jika dijalankan dengan tata kelola yang baik, perencanaan yang matang, dan tepat sasaran. 

    “Bagi dunia usaha, keberpihakan APBN pada belanja produktif dapat meningkatkan optimisme, terutama bila pemerintah dapat menjaga kepastian regulasi, transparansi, dan multiplier effect kepada sektor-sektor produktif,” katanya. 

    Dia menilai arah program prioritas juga memberi gambaran yang baik bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor-sektor pendukung agenda prioritas pemerintah ke depan. Oleh karena itu, Apindo optimistis APBN bisa menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang termasuk dengan adanya lapangan kerja.

    “Kami percaya jika APBN dikelola sebagai DNA pertumbuhan yang sinergis dengan sektor swasta akan menjadi mesin pertumbuhan, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja yang nyata,” tuturnya. 

    Adapun dari sisi konsistensi terhadap target pertumbuhan ekonomi 2026, Apindo melihat belanja produktif yang diarahkan ke program prioritas berpotensi menjadi pendorong permintaan domestik dan investasi sektor riil.

    “Contohnya, MBG membuka peluang besar bagi sektor pangan lokal, katering, teknologi rantai pasok, hingga cold chain,” ujarnya.

    Selain itu, program perumahan rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dinilai dapat menggairahkan industri konstruksi, material bangunan, logistik, hingga layanan keuangan.

    “Jika dikelola secara terukur, transparan serta peta jalan yang jelas, program-program ini dapat memperkuat basis pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar belanja sosial,” katanya. 

  • Ketahanan Pangan Agenda Prioritas, Prabowo Kerek Anggaran 2026 jadi Rp164,4 Triliun

    Ketahanan Pangan Agenda Prioritas, Prabowo Kerek Anggaran 2026 jadi Rp164,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengerek anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggarannya naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun.

    Pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan.

    Adapun, anggaran ketahanan pangan pada 2026 direncanakan tumbuh hingga 5,9%. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

    “Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164.414,0 miliar [Rp164,4 triliun],” demikian yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Sabtu (16/8/2025).

    Jika menengok pada lima tahun terakhir, anggaran ketahanan pangan tertinggi sebelumnya mencapai Rp159,5 triliun pada 2024. Rata-rata pertumbuhan ketahanan pangan pada 2021–2024 mencapai 22,9%.

    Nantinya, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan 2026 antara lain mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian/perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan pergaraman nasional.

    Kemudian, menjaga stabilitas harga pangan, antara lain melalui penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif. Serta, meningkatkan kesejahteraan petani/ nelayan, antara lain melalui bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan serta akses permodalan dan perlindungan usaha.

    Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah yang diperkuat dengan meningkatkan produktivitas, stabilitas harga pangan, serta mewujudkan petani dan nelayan sejahtera.

    Adapun, dukungan pemerintah melalui anggaran ketahanan pangan mencakup pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, bendungan, jalan usaha tani, cetak sawah. Lalu, bantuan serta modernisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), subsidi pupuk, bantuan benih, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta ketersediaan dan stabilisasi harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

    Selain itu, pendekatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta juga terus didorong dalam pendanaan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

    Pemerintah juga mendukung peningkatan produktivitas produksi pangan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, mekanisasi dan adopsi teknologi modern pertanian, serta penggunaan benih dan bibit unggul. Di samping itu, pemerintah juga mendorong peran Perum Bulog dalam menjaga stok beras dan pangan nasional.

    Lebih lanjut, masih mengacu dokumen yang sama, kinerja sektor pertanian pada 2026 diperkirakan tumbuh menguat, yang didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada. Program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada 2026.

    Beberapa kebijakan yang mendukung kinerja sektor pertanian, di antaranya dengan memperkuat rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian melalui program MBG dan Program B40.

    Diikuti dengan pemanfaatan teknologi modern diperluas dengan dukungan SDM yang kompeten dan kelembagaan yang tangguh dan adaptif. “Pertanian juga diarahkan menuju sistem yang lebih produktif dan berorientasi pasar, meningkatkan kesejahteraan bagi petani/nelayan skala kecil,” tandasnya.

  • Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap keberadaan tambang ilegal yang belakangan mendapatkan sorotan publik.

    Tambang ilegal sangat berisiko longsor dan membahayakan nyawa para penambang. Belum lama ini, sekitar 20 orang penambang meninggal akibat tanah longsor di area penambangan ilegal di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat.

    Bukan hanya membahayakan keselamatan, tambang ilegal juga disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

    Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo berjanji bakal menindak 1.063  Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, potensi kerugian negara dari keberadaan tambang ilegal itu bisa mencapai minimal Rp300 triliun.

    “Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang digelar hari ini, Jumat (15/8/2025).

    Keseriusan Prabowo dalam memberantas tambang ilegal juga tampak dari pembentukan Direktorat Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Untuk diketahui, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) merujuk pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Ditjen Gakkum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum ESDM. Ditjen Gakkum juga menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dan penanganan pengaduan.

    Lalu, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    Jenderal Bekingan Tambang Ilegal

    Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jenderal aktif maupun pensiunan Polisi atau TNI jika menghalang-halangi penindakan terkait 1.063 dugaan tambang ilegal di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    “Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo.

    Eks Danjen Kopassus ini mengklaim bahwa dirinya sudah mengetahui seluk beluk dari tindakan yang diduga dilakukan oleh petinggi aparat keamanan baik itu kepolisian maupun TNI tersebut.

    “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” ujar Prabowo.

    Kemudian, dia juga mengemukakan bahwa cara untuk melakukan penindakan itu dilakukan dengan memerintahkan pasukan yang tidak bertugas di wilayahnya.

    Instruksi itu pun sudah disampaikan ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Prabowo agar anggotanya tidak membekingi aktivitas ilegal terkait kekayaan alam di Indonesia.

    “Kalau ada yang berani saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tutur Prabowo.

    Di samping itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga menyatakan tidak akan tebang pilih dalam menindak pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini.

    Pasalnya, Prabowo mengakui tidak akan segan menindak kader Gerindra yang terlibat dengan aktivitas ilegal tersebut.

    “Laporkan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” pungkas Prabowo.

  • Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

    Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa target rasio pajak 16% yang diidamkan Presiden Prabowo Subianto masih relatif tinggi.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir rasio pajak Indonesia tidak pernah melampaui 11%. Ketika kondisi ekonomi lebih menantang, rasio pajak akan lebih sulit untuk naik lebih tinggi.

    “Nah, padahal kita tahu berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Tax Amnesty, kemudian yang terlebih, ada Coretax gitu, ya. Namun, pada kenyataannya memang belum bisa [menaikkan rasio pajak],” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan perbaikan dalam administrasi perpajakan.

    Dia menuturkan kembali pernyataan otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebut Coretax sebagai game changer. Namun, karena eksekusinya terburu-buru, muncul kesulitan yang dialami wajib pajak.

    “Dan akhirnya, kan, otoritas terkait juga punya sistem alternatif yang untuk melaporkan pajak tidak melalui Coretax begitu,” jelasnya.

    Selain perbaikan sistem administrasi, Yusuf juga menilai perbaikan dapat dilakukan di sisi perekonomian, misalnya memperhatikan sektor-sektor yang berpotensi mendorong penerimaan.

    Sebagai informasi, ambisi tax ratio hingga 16% dipaparkan Prabowo pada Maret 2024, kala masih berstatus sebagai Calon Presiden (Capres) nomor urut dua.

    Kala itu, Prabowo menjelaskan bahwa tax ratio Indonesia hanya berkutat di angka 10% terhadap PDB. Angka itu lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Kamboja yang berada di kisaran 16%—18% terhadap PDB.

    Menurut Prabowo, salah satu upaya yang bakal dilakukan dirinya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan menaikkan tax ratio.

    “Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar,” katanya.

    Target rasio pajak Sri Mulyani

    Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menargetkan rasio pajak atau tax ratio terhadap produk domestik bruto sebesar 10,47% pada 2026.

    Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan realisasi rasio pajak sejak 2022, tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Target rasio pajak 10,47% pada tahun depan itu sendiri terungkap dalam paparan Sri Mulyani ketika menyampaikan keterangan pers terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam bahan paparan, dijelaskan rasio pajak mencapai 10,39% pada 2022; 10,31% pada 2023; 10,08% pada 2024; outlook 10,03% pada 2025; kemudian target 10,47% pada 2026.

  • Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

    Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan fenomena tutupnya usaha penggilingan padi kecil bukanlah hal yang baru dan sudah terjadi sejak lama.

    “Bahwasannya pabrik [penggilingan padi] kecil tutup, itu sudah lama terjadi. Sering,” kata Amran saat ditemui di sela-sela konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Amran menjelaskan, banyaknya penggilingan kecil padi yang tutup ini lantaran jumlah gabah yang digiling hanya sekitar 42 juta ton selama 6 bulan.

    Di sisi lain, lanjut dia, produksi padi nasional hanya 65 juta ton gabah untuk digiling. Padahal, kapasitas penggilingan padi kecil secara nasional mampu menggiling hingga 116 juta ton gabah. Alhasil, banyak mesin penggilingan kecil yang tidak bekerja secara penuh alias menganggur.

    Adapun, saat ini, usaha penggilingan padi dibagi ke dalam tiga klaster, yakni 161.000 penggilingan padi kecil, 7.300 penggilingan padi menengah, dan 1.065 penggilingan besar.

    “Selebihnya adalah [65 juta ton—42 juta ton] 23 juta ton gabah. Kapasitas giling terpasang adalah 165 juta ton [penggilingan] besar, kecil, sedang. Pasti ada yang tidak kebagian kan?” tuturnya.

    Menurut Amran, penggilingan padi besar sebaiknya tidak bersaing dengan penggilingan kecil. Sebab, penggilingan besar selalu bisa menawarkan harga gabah lebih tinggi dari penggilingan kecil.

    “Yang [penggilingan] besar harusnya tidak masuk mengganggu yang kecil. Karena yang kecil kalau dia beli [gabah] Rp6.500 [per kilogram], dia membeli Rp6.700, yang besar. Kalau dia naik Rp6.700, mereka beli Rp7.000. Artinya yang kecil, ekonomi kecil terganggu,” ujarnya.

    Namun, Amran menekankan bahwa pemerintah akan memperbaiki tata usaha struktur pasar baru agar tidak terjadi monopoli pembelian gabah oleh penggilingan.

    “Kenapa kita akan perbaiki? Karena ada perintah langsung Bapak Presiden, [dan] yang kedua, stok [beras] kita banyak. Dan kita sekarang operasi pasar. Kami oke,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyampaikan pemerintah akan membangun struktur pasar baru ke depan. “Doakan, kami akan buat ke depan [intervensi gabah], mudah-mudahan. Kita sudah rakortas beberapa kali dengan Pak Menko [Zulkifli Hasan]. Kami sebenarnya prinsipnya sudah sepakat membangun struktur pasar baru,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ombudsman mencatat sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi kecil menutup usahanya imbas adanya kekhawatiran dalam menjalankan usaha perberasan di Indonesia.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyampaikan, temuan itu ia dapatkan saat Ombudsman melakukan uji petik di Kecamatan Tempuran, Karawang dan sekitarnya.

    “Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 [penggilingan padi] sudah tutup sekarang. Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Selain itu, Yeka juga menemukan stok beras di penggilingan padi semakin menipis imbas kasus beras oplosan. Kini, stok beras di tingkat penggilingan padi hanya berkisar 5–10%.

    Padahal, sebelumnya, rata-rata stok beras di penggilingan padi biasanya mencapai 100 ton. Namun, stoknya kini hanya mencapai 5%.

    Yeka mengungkap, stok beras yang semakin menipis di tingkat penggilingan padi lantaran mereka takut dalam menjalankan usaha perberasan. “Kami tanya mengapa seperti ini? Mereka [penggilingan padi] menjawab sama, takut,” ungkapnya.

    Ombudsman meminta agar pemerintah segera mengembalikan kondisi perberasan Indonesia menjadi kondusif, mulai dari penggilingan kecil, penggilingan besar, hingga pedagang kecil juga besar, sehingga beras di tingkat konsumen tersedia dengan harga terjangkau.

    “Karena semuanya sama begitu, mengatakan ‘kami takut’. Nah, ini kita negara apa kalau pelaku usaha perberasan seperti ini seperti mereka ini jualan barang haram atau jualan barang yang tidak legal sampai takut. Jadi, pemerintah harus segera membuat rasa aman dan nyaman,” pungkasnya

  • Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

    Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah agar ambisi mengejar target pendapatan negara tahun depan tidak memicu resistensi publik, terutama terkait kebijakan pajak.

    Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, yield (imbal hasil) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 6,9%, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari.

    Sementara dalam postur APBN, belanja negara ditetapkan Rp3.786,5 triliun. Said menilai pilihan itu moderat dari rentang yang disepakati, sehingga defisit turun menjadi 2,48% PDB atau Rp638,8 triliun.

    Kemudian pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun. Said pun menyoroti target itu karena berada di batas atas dari pembahasan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

    “Tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut kita dukung, tetapi pemerintah harus ekstra hati-hati terutama dalam hal kebijakan perpajakan. Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah belakangan ini menunjukkan resistensi dari masyarakat. Dia menyarankan agar pemerintah menghindari langkah menaikkan tarif atau memperluas basis pajak secara gegabah.

    Said pun menyarankan empat langkah. Pertama, mengejar wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

    Kedua, memanfaatkan peluang pajak minimum global 15% pasca kesepakatan OECD. Ketiga, mengoptimalkan pajak karbon sambil mendorong ekonomi hijau.

    Keempat, meningkatkan investasi di sektor sumber daya alam untuk memperbesar bagi hasil SDA.

    Dari sisi belanja, Said mengkritisi porsi belanja pusat yang jauh lebih besar dibanding transfer ke daerah. Alokasi belanja pusat 2026 dirancang Rp3.136,5 triliun, naik Rp435,1 triliun dari APBN 2025, sedangkan transfer ke daerah dan desa turun menjadi Rp650 triliun dari Rp919,9 triliun.

    Akibatnya, menurut Said, fiskal daerah akan semakin melemah. Dia khawatir ke depan inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat.

    “Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah,” tutupnya.

  • Anggaran Kemenkes 2026 Naik Jadi Rp114 Triliun, Ini Prioritas Prabowo

    Anggaran Kemenkes 2026 Naik Jadi Rp114 Triliun, Ini Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut anggaran pelaksanaan program prioritas pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto meningkat 8% menjadi Rp114 triliun pada 2026 dari tahun sebelumnya Rp105,6 triliun.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tak hanya anggaran Kemenkes, untuk sejumlah program prioritas transformasi kesehatan tahun depan juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan senilai Rp14,5 triliun.

    “Kita juga ada anggaran yang kita salurkan melalui APBD sekitar Rp14,5 triliun. Jadi total di 2026 Rp128 triliun,” kata Budi dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (16/8/2025).

    Dia menerangkan bahwa anggaran terbesar dialokasikan untuk pembiayaan BPJS yang masuk dalam dana pembiayaan dan tata kelola kesehatan senilai Rp59 triliun pada tahun depan.

    Alokasi anggaran terbesar kedua adalah layanan kesehatan di rumah sakit (RS) senilai Rp31 triliun. Adapun, layanan yang dimaksud mencakup peningkatan pelayanan untuk 10 penyakit prioritas, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan RS UPT Vertikal.

    “Ketiga adalah layanan primer di posyandu puskesmas ini sebesar Rp24 triliun setengahnya dianggarkan di Kemenkes, setengahnya lagi dianggarkan ke pemerintah daerah,” jelasnya.

    Anggaran terbesar keempat yaitu dukungan manajemen untuk belanja pegawai, ops, dan perkantoran yakni Rp9,2 triliun.

    Kelima, anggaran untuk pengelolaan SDM kesehatan senilai Rp3,7 triliun yang mencakup penyediaan SDM kesehatan, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan SDM kesehatan.

    “Kemudian, saya tampilkan sedikit ini program prioritas seperti BPJS Rp59 triliun, kita juga ada di RS-RS Rp32 triliun itu termasuk RS Kemenkes yang tahun ini diharapkan bisa naik dari Rp20 triliun mungkin ke Rp26 triliun,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Budi juga menyebutkan, rencana pembangunan RS di 34 kabupaten/kota daerah terpencil dengan anggaran Rp9,7 triliun dan untuk pengembangan pendidikan dokter dan dokter spesialis sebesar Rp2,5 triliun.

    “Anggaran yang kita salurkan lewat pemda itu sekitar Rp12,7 triliun untuk men-support aktivitas layanan primer di 508 kab/kota,” pungkasnya.

  • GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

    GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GTS Internasional, Tbk. (GTSI), perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistik LNG yang terintegrasi, menggelar Investor Gathering di Jakarta untuk memaparkan perkembangan kinerja, arah strategi bisnis, dan rencana ekspansi yang mendukung ketahanan energi nasional.

    Dalam kesempatan tersebut, manajemen GTSI menyampaikan strategi pertumbuhan yang komprehensif yang mencakup penambahan armada, diversifikasi bisnis, dan optimalisasi operasional. Perseroan menjalankan langkah strategis penambahan armada LNG Carrier berkapasitas besar guna meningkatkan kemampuan pengangkutan dan memperkuat keandalan rantai pasok LNG.

    Selain itu, perseroan juga mengembangkan diversifikasi bisnis ke sektor LNG Mini Plant dan distribusi LNG untuk industri menengah, termasuk sektor HOREKA (Hotel, Restoran, dan Kafe), sebagai langkah strategis memperluas ekosistem bisnis gas terintegrasi yang dimiliki. Adapun sebagai langkah optimalisasi operasional, emiten berkode saham GTSI ini menjalankan strategi peningkatan utilisasi armada dan efisiensi biaya guna memaksimalkan profitabilitas dan nilai bagi pemegang saham.

    “Berbagai strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan keandalan pengiriman energi, sekaligus memperkokoh posisi GTSI di industri LNG domestik maupun regional,” ujar Direktur GTSI Dira K. Mochtar di sela-sela acara Investor Gathering dengan tema “Redefining the Future: Transform, Perform, Grow” yang digelar GTSI di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    GTSI mencatat pertumbuhan positif hingga semester I/2025 dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Optimalisasi utilisasi armada, efisiensi biaya, dan penguatan aset menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.

    Di sisi lain, kinerja positif GTSI tak terlepas pula dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat struktur organisasi. Seperti diketahui, melalui RUPSLB pada April lalu susunan pengurus baru perseroan disetujui. Salah satunya adalah menunjuk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Direktur Utama GTSI.

    Kepemimpinan baru tersebut membawa kombinasi kuat antara pengalaman strategis dan semangat inovasi untuk keberlanjutan pertumbuhan GTSI di masa mendatang. Dengan kepemimpinan baru, lanjutnya, GTSI diharapkan mampu mempercepat realisasi visi besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok energi. Di bawah nakhoda baru itu pula GTSI melangkah menuju pertumbuhan laba hingga 20% pada akhir 2025.

    Bisnis Stabil dengan Kepatuhan Pajak Terjamin

    Dalam kesempatan yang sama, Dira juga menegaskan komitmen GTSI terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG) dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dengan model bisnis yang berada di bawah skema pajak final, seluruh kewajiban pajak perusahaan telah dihitung, dibayar, dan disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa risiko terjadinya lebih bayar atau kurang bayar di kemudian hari. Skema ini memastikan kepastian usaha bagi perusahaan sekaligus mencerminkan komitmen GTSI pada transparansi dan integritas.

    “Kami percaya bahwa pertumbuhan bisnis yang sehat harus didukung oleh kepatuhan penuh terhadap regulasi. Dengan skema pajak final, kami dapat fokus pada pengembangan usaha, baik penambahan armada maupun diversifikasi bisnis, tanpa keraguan soal kepastian kewajiban pajak. Hal ini memberi nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan,” ucap Dira.

  • Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?

    Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan deregulasi ratusan aturan terkait penyaluran pupuk yang dinilainya rumit. Hasilnya adalah produksi dan stok beras yang meningkat.

    “Hadirnya Pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujarnya dalam Pidato Kenegaraan di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Lebih lanjut, orang nomor satu di RI itu menyatakan pemerintah harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Dia juga menuturkan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung.

    “Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” terangnya.

    Jika mengacu pada Panel Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (15/8/2025) pukul 16.15 WIB, kondisi harga rata-rata beras nasional di Tanah Air masih mengalami kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Negara RI.

    Data Panel Harga Bapanas menunjukkan, harga rata-rata beras premium dan beras medium di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) di semua zonasi.

    Perinciannya, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp16.263 per kilogram. Harganya naik 9,15% dari HET nasional Rp14.900 per kilogram. Bahkan, kenaikan harga beras premium terjadi di semua zonasi.

    Secara terperinci, harga beras premium di zona 1 dibanderol Rp15.454 per kilogram, zona 2 Rp16.579 per kilogram, dan zona 3 Rp19.440 per kilogram.

    Untuk diketahui, HET beras premium di setiap wilayah adalah zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing adalah Rp14.900 per kilogram, Rp15.400 per kilogram, dan Rp15.800 per kilogram.

    Begitu pula dengan harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen yang melambung 16,05% dari HET Rp12.500 per kilogram, atau dibanderol Rp14.506 per kilogram.

    Saat ditelusuri lebih jauh, harga rata-rata beras medium kompak mengalami kenaikan di semua zonasi, yakni zona 1 dibanderol Rp13.889 per kilogram, zona 2 Rp14.599 per kilogram, dan zona 3 Rp17.665 per kilogram.

    Asal tahu saja, HET beras medium semestinya adalah zona 1 Rp12.500 per kilogram, zona 2 Rp13.100 per kilogram, dan zona 3 senilai Rp13.500 per kilogram.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Prabowo mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengatakan bahwa distribusi pupuk dari pabrik ke petani membutuhkan tanda tangan 15 menteri, 30 gubernur, hingga 500 bupati baru sampai ke kelompok tani (poktan). 

    Melihat kondisi tersebut, dia meminta menteri pertanian bahwa proses jalur distribusi tersebut harus dipangkas. Prabowo meminta agar pupuk dari pabrik langsung bisa dibagikan ke petani tanpa perantara. 

    “Alhamdulillah pupuk yang tadinya langka, yang tadinya banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi sekarang sampai ke desa-desa,” jelasnya. 

    Kendati demikian, masih ada beberapa tempat yang mengeluhkan kondisi kekurangan pupuk seperti di Aceh. Namun, dia memastikan bahwa masalah tersebut akan segera diatasi.

    “Begitu ini semua perizinan-perizinan kita hilangkan lancar itu arus produsen, produksi langsung naik. Jadi inilah yang saya akhirnya ambil kesimpulan, oke saya harus pro aktif saatnya sudah ada evidence saya sekarang berdiri lebih optimistis lebih percaya diri karena evidence-nya mulai kelihatan,” tuturnya. 

    Deregulasi Bakal Diperluas? 

    Pemangkasan regulasi terkait pupuk subsidi berhasil memberikan dampak positif pada peningkatan produksi dan stok beras. Dilansir dari Antara, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemangkasan regulasi menjadi langkah penting agar pembangunan pertanian dapat berlangsung cepat, efektif, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Kebijakan ekspor komoditas seperti kelapa dimudahkan karena harga pasar sedang tinggi, sementara impor bahan baku juga diperlonggar jika dibutuhkan untuk menstabilkan harga dan mendukung kesejahteraan rakyat.

    “Jadi yang dimaksud Bapak [Presiden] adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia? Apapun modelnya mau impor, mau ekspor mana yang menguntungkan rakyat titik,” tegas Mentan.

    Menurut Amran, seluruh regulasi harus dibangun atas dasar keberpihakan terhadap rakyat, tanpa kepentingan kelompok tertentu, dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pangan serta perdagangan global yang terus berubah.

    “Sederhana kan? Intinya harus ini diterjemahkan seluruh regulasi yang kita bangun demi kepentingan rakyat titik. Jangan ada kepentingan oknum,” kata Mentan.

    Deregulasi atau pemangkasan aturan juga dibutuhkan di sektor lainnya, misalnya di komoditas tembakau. Kalangan petani tembakau di Tanah Air mendesak deregulasi kebijakan pembatasan konsumsi rokok yang dinilai telah memicu anjloknya penjualan. Desakan itu muncul lantaran petani mulai mencemaskan serapan hasil panen yang minim dari kalangan industri pengolahan.

    Adapun, kebijakan pembatasan konsumsi rokok tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan. 

    Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminudin mengatakan aturan tersebut secara tidak langsung berdampak pada keberlangsungan usaha petani tembakau, meskipun secara formal menyasar industri hasil tembakau (IHT). 

    “Hampir semua regulasi itu terkesan tidak ada yang mengancam petani, tapi perusahaan yang diancam oleh peraturan itu. Sedangkan kita tahu bahwa 98% tembakau di Indonesia menjadi bahan baku rokok, jadi mau tidak mau kami akan ikut terdampak, walaupun tidak secara langsung,” kata Sahminudin, dikutip Rabu (23/7/2025). 

    Menurut dia, apabila industri tembakau sebagai pembeli utama bahan baku terganggu, maka penyerapan hasil panen petani akan menurun drastis. Situasi ini secara langsung mengancam kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi daerah penghasil tembakau.

  • Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

    Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana transfer ke daerah pada belanja negara yang tertuang di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 turun menjadi hanya Rp650 triliun.

    Pemerintah menyebut penurunan itu lantaran banyak pos anggaran di dalam transfer ke daerah yang langsung disalurkan melalui anggaran kementerian/lembaga pusat.

    Untuk diketahui, RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto Jumat (15/8/2025) siang di gedung DPR menunjukkan bahwa anggaran transfer ke daerah hanya Rp650 triliun. Nilainya lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp919 triliun.

    Padahal, outlook dari realisasi belanja transfer ke daerah pada 2025 sudah mencapai Rp864,1 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran transfer ke daerah atau TKD yang menurun itu sudah dikompensasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Nilainya mencapai Rp1.376,9 triliun.

    “Jadi kalau TKDD tadi mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah tadi naiknya jauh, jauh lebih besar, dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan ke masing-masing daerah,” tuturnya di konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

    Di samping itu, Bendahara Negara tersebut mengakui bahwa ada sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda-beda, sebagaimana pemetaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan pelayanan dasar di daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap terpenuhi bagi masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar alokasi anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

    Tito menjelaskan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat lantaran kepemilikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Sementara itu, ada daerah juga yang masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.

    Menurut Tito, standar minimum kapasitas fiskal daerah ditentukan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal mereka. Misalnya, belanja operasional, pegawai, maupun belanja-belanja standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, kawasan dan permukiman serta perlindungan sosial (perlinsos).

    “Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan [Dasar dan Menengah], Kementerian Pekerjaan Umum terutama untuk meng-cover problem-problem di tiga bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah sehingga ada pengalihan anggaran ke pusat ke kementerian/lembaga, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” terang mantan Kapolri itu.