Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Hadapi Tarif Trump, India Potong Tarif Pajak demi Dongkrak Ekonomi

    Hadapi Tarif Trump, India Potong Tarif Pajak demi Dongkrak Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah India berharap penurunan pajak konsumsi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi akan memberikan dorongan ke ekonomi tanpa mengganggu defisit fiskal, yang pada akhirnya mengompensasi kerugian dari tarif AS yang lebih tinggi.

    Melansir dari Bloomberg, Senin (18/8/2025), pejabat di New Delhi mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa proposal pemangkasan pajak barang dan jasa akan menguntungkan sejumlah sektor, termasuk konsumer dan usaha kecil.

    Penyesuaian tersebut diperkirakan berdampak terbatas pada penerimaan negara, ujar pejabat kepada jurnalis dengan meminta tidak disebutkan identitasnya.

    Menanggapi kebijakan tersebut, IDFC First Bank Ltd. memperkirakan pajak konsumsi yang lebih rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 0,6 percentage point, sedangkan dampak pada inflasi diramal menurun 0,6-0,8 percentage point, menyebar sepanjang 12 bulan. Sementara, Emkay Global Financial Services Ltd. memperkirakan penurunan sebesar 0,4% pendapatan negara dari PDB.

    “Penyederhanaan struktur GST merupakan reformasi yang disambut baik untuk meningkatkan konsumsi domestik, terutama karena beban pajak India telah meningkat,” ujar Madhavi Arora, ekonom di Emkay, dalam sebuah catatan.

    Meskipun perubahan GST telah dibahas selama bertahun-tahun, tetap saja pengumuman dalam pidato Hari Kemerdekaan oleh PM Modi mengejutkan banyak orang. Langkah ini diambil di tengah ancaman Presiden Donald Trump untuk menggandakan tarif ekspor India ke AS menjadi 50% pada 27 Agustus 2025 sebagai sanksi atas pembelian minyak India dari Rusia.

    Modi mengatakan pada hari Jumat bahwa perekonomian perlu lebih mandiri, terutama di sektor-sektor penting seperti energi, mineral, dan pertahanan. Pengumuman pajaknya ini muncul sehari setelah S&P Global Ratings menaikkan peringkat negara India menjadi BBB, peningkatan pertama negara tersebut dalam 18 tahun. S&P mengatakan tarif Trump akan memiliki dampak yang terkendali terhadap perekonomian India yang didorong oleh konsumsi. Pengeluaran oleh konsumen dan bisnis berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB India.

    Setelah Trump mengumumkan pengenaan tarif 50% terhadap India, para analis, termasuk dari Citigroup Inc., memperkirakan risiko penurunan sebesar 0,6-0,8 percentage point terhadap pertumbuhan tahunan India. Pemotongan GST dapat membantu meredam dampaknya.

    “Peningkatan konsumsi dapat membantu meniadakan dampak skenario tanpa kesepakatan antara AS dan India,” kata Garima Kapoor, ekonom di Elara Capital. Peningkatan peringkat S&P juga dapat meningkatkan daya tarik India sebagai tujuan investasi di saat pertumbuhan sedang melambat, ujarnya.

    Sebagai informasi, India memiliki struktur pajak GST yang rumit, dengan empat kategori tarif utama, yaitu 5%, 12%, 18%, dan 28%. Perubahan yang diusulkan akan mengurangi jumlah kategori menjadi dua, dengan sebagian besar barang yang sebelumnya dikenakan pajak sebesar 12% dan 28% kini dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah, masing-masing sebesar 5% dan 18%.

    Sekitar dua pertiga pendapatan pemerintah dari GST berasal dari kategori pajak 18%, yang akan membatasi dampak pada kas fiskal akibat penyesuaian tersebut, ujar pejabat kepada para wartawan. Penurunan pendapatan negara dari pemangkasan pajak itu kemungkinan juga akan diimbangi oleh lonjakan belanja barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan yang akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

    Proposal tersebut akan dibahas oleh panel menteri keuangan negara bagian, dan kemudian diajukan kepada Dewan GST, yang diketuai oleh Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman, pada bulan September atau Oktober, ujar para pejabat. Dewan GST memiliki keputusan akhir terkait perubahan tarif pajak. Para pejabat mengatakan perubahan tersebut akan dilaksanakan pada tahun keuangan saat ini.

  • Singapura Siapkan Strategi Ekonomi Baru, Penciptaan Lapangan Kerja Jadi Fokus

    Singapura Siapkan Strategi Ekonomi Baru, Penciptaan Lapangan Kerja Jadi Fokus

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan penciptaan lapangan kerja bagi warga akan menjadi prioritas utama pemerintah di tengah ancaman perang tarif global dan disrupsi kecerdasan buatan (AI).

    Dalam pidato tahunan National Day Rally pada Minggu (17/8/2025), yang juga menandai 60 tahun kemerdekaan Singapura, Wong menyoroti dampak rivalitas AS–China, perang tarif Presiden AS Donald Trump, serta ancaman teknologi baru terhadap tenaga kerja sebagai tantangan utama bagi perekonomian negeri kota tersebut.

    “Babak berikutnya terbuka di dunia yang lebih bermasalah dan penuh gejolak,” ujar Wong dikutip dari Bloomberg, Senin (18/8/2025).

    Pidato besar pertama sejak terpilih pada Mei lalu—yang memperpanjang dominasi Partai Aksi Rakyat atau People’s Action Party (PAP) selama enam dekade—Wong menekankan rencana memperkuat ekonomi yang bergantung pada perdagangan, memperluas jaring pengaman sosial, serta meredevelop kawasan pulau dan membangun perumahan baru.

    Wong berkampanye dengan janji menjaga stabilitas di tengah melambatnya pertumbuhan global dan meningkatnya proteksionisme. Diaa menegaskan PAP merupakan pihak terbaik untuk melindungi warga Singapura dari guncangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif AS.

    “Pada akhirnya, strategi ekonomi kita adalah tentang pekerjaan, pekerjaan, dan pekerjaan—itulah prioritas nomor satu,” tegasnya.

    Dia menuturkan, pemerintah akan melakukan lebih banyak hal untuk membantu warga Singapura meraih peluang kerja baru.

    Di bawah kepemimpinan Wong, PAP memperluas kebijakan kesejahteraan sosial dengan memperkenalkan tunjangan pengangguran pertama di negara itu serta menyalurkan miliaran dolar untuk subsidi pangan, listrik, dan pendidikan. Dari total populasi sekitar 6 juta jiwa, 3,6 juta di antaranya merupakan warga negara.

    Wong menambahkan, pemerintah akan membekali dan memberdayakan setiap perusahaan agar mampu memanfaatkan AI secara efektif, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Dia juga mengumumkan program pencocokan kerja baru serta skema magang yang didanai pemerintah bagi lulusan universitas.

    Lebih jauh, Wong menyatakan pemerintah akan meninjau kembali strategi ekonominya karena perubahan eksternal yang terjadi saat ini bukan bersifat sementara. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana Singapura menjaga daya saing, mengakses energi hijau, dan membantu perusahaan menembus pasar baru di luar negeri.

    “Kita membutuhkan cetak biru ekonomi baru, untuk menjamin masa depan Singapura di dunia yang sangat berbeda,” katanya.

    Pekan lalu, pemerintah Singapura menaikkan proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 1,5%–2,5% (year-on-year), lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 0%–2%, setelah kinerja semester I lebih baik dari ekspektasi berkat percepatan ekspor sebelum tarif AS diberlakukan dan meredanya kekhawatiran perdagangan. 

  • Kereta Mewah KAI Kian Laris, Penumpang Suite Class dan Luxury Melonjak

    Kereta Mewah KAI Kian Laris, Penumpang Suite Class dan Luxury Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan pada layanan kelas mewah yakni Kereta Suite Class Compartment hingga Kereta Luxury di sepanjang 2025.

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mencatat layanan Kereta Suite Class Compartment melayani 20.556 penumpang pada Januari–Juli 2025. Jumlah penumpang di kelas tertinggi dalam layanan kereta api ini meningkat 27,76% dari 16.089 penumpang pada Januari–Juli 2024.

    “Peningkatan jumlah penumpang Suite Class Compartment menunjukkan adanya pasar yang kuat untuk layanan perjalanan eksklusif di Indonesia,” katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (18/8/2025).

    Sepanjang 2024, lanjutnya, KA Suite Class Compartment mencatat total 28.496 pelanggan, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap pengalaman perjalanan yang mengutamakan kemewahan, privasi, dan kenyamanan.

    Layanan Suite Class Compartment tersedia pada sejumlah perjalanan KA favorit, yaitu KA Argo Semeru relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP), KA Bima relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP), KA Argo Anjasmoro relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi (PP), dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi (PP).

    Kereta Suite Class Compartment yang meluncur sejak 10 Oktober 2023, memiliki pintu geser untuk privasi penuh, kursi ergonomis yang dapat direbahkan menjadi tempat tidur datar, layar hiburan pribadi, meja lipat multifungsi, serta layanan makanan dan minuman premium yang dihidangkan langsung di kabin.

    Sementara, layanan Kereta Luxury mencatat telah mengangkut 93.531 penumpang sepanjang Januari hingga Juli 2025. Adapun sepanjang 2024, jumlah pelanggan Kereta Luxury mencapai 183.414 penumpang.

    “Fakta ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia kini semakin melihat perjalanan dengan kereta api bukan sekadar transportasi, melainkan juga sebagai bagian dari wisata itu sendiri,” ujarnya.

    Dia menjelaskan Kereta Luxury tersedia pada rangkaian KA pilihan, antara lain Argo Anggrek Luxury Sleeper relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi (PP), Argo Dwipangga Luxury relasi Gambir–Solo Balapan (PP), Argo Lawu Luxury relasi Gambir–Solo Balapan (PP), Gajayana Luxury relasi Gambir–Malang (PP), Sembrani Luxury relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi (PP), dan Taksaka Luxury relasi Gambir–Yogyakarta (PP).

    Anne mengatakan fasilitas yang ditawarkan yakni kursi ergonomis elektrik dapat direbahkan hampir rata dengan sandaran kaki, layar sentuh pribadi berisi hiburan, port USB untuk mengisi daya, hingga layanan makanan dan minuman pilihan. Jumlah kursi yang terbatas membuat suasana dalam kereta terasa lebih privat, tenang, dan lega, sehingga pelanggan dapat beristirahat, bekerja, atau sekadar menikmati pemandangan.

    “Suasana eksklusif inilah yang membuat Kereta Luxury sering dipilih untuk perjalanan jarak jauh. Tidak sedikit pelanggan yang justru menjadikan pengalaman naik kereta ini sebagai highlight dari liburan mereka,” katanya.

  • Harga Beras Melejit, KPPU Turun Tangan Cek Penggilingan hingga Eceran

    Harga Beras Melejit, KPPU Turun Tangan Cek Penggilingan hingga Eceran

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menggali informasi terkait dengan penyebab kenaikan harga beras baik jenis premium maupun medium, di tingkat ritel.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur menemukan bahwa harga beras premium dan medium hampir di seluruh wilayah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, KPPU melakukan survei langsung ke penggilingan, distributor, dan pengecer,” katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (18/8/2025).

    Dia menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga, termasuk kemungkinan adanya hambatan dalam rantai pasok atau praktik bisnis yang tidak sehat yang dapat memengaruhi harga dan kualitas beras di pasar.

    KPPU berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha, untuk memperkuat koordinasi.

    Komisi juga mendorong Perum Bulog untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menstabilkan harga pasar.

    Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) per Agustus 2025, total produksi beras nasional mencapai 24,95 juta ton. Dari jumlah tersebut, Bulog hanya menguasai 17,2% atau sekitar 4,2 juta ton, dan mayoritas merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    “Meski persentase penguasaan pasokan oleh Bulog tergolong rendah, KPPU menilai peran Bulog tetap krusial dalam memengaruhi pergerakan harga beras agar lebih stabil,” ujarnya.

    Menurutnya, dengan peran strategis Bulog sebagai pengelola cadangan pangan nasional, KPPU berpendapat bahwa peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan sangat diperlukan.

    Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan harga, menjaga kualitas beras, serta memastikan ketersediaannya dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengabaikan kesempatan usaha yang adil bagi semua pihak.

    Berdasarkan Panel Harga Bapanas pada Jumat (15/8/2025) pukul 06.51 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen naik 8,85% dari harga eceran tertinggi (HET) nasional Rp14.900 per kilogram, atau dibanderol Rp16.218 per kilogram.

    Senada, harga rata-rata beras medium juga naik 15,1% dari HET nasional Rp12.500 per kilogram, atau dipatok Rp14.388 per kilogram.

  • Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang ‘Terpasung’

    Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang ‘Terpasung’

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 3 tahun ke depan telah ditentukan. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam 3 tahun ke depan.

    Dia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan meneruskan megaproyek ibu kota baru RI yang dimulai di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) itu.

    “IKN lanjut, sebagaimana sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki, diberi target dalam 3 tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Dalam hal ini, dia menerangkan bahwa seluruh lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif akan pindah setelah IKN rampung dalam 3 tahun ke depan.

    “Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” tuturnya.

    Meskipun telah memberikan IKN rampung dalam 3 tahun, anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah dinilai tidak mencukupi.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Adapun, anggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Apabila dibandingkan dengan Pagu TA 2025, posisinya tidak berbeda. Semulanya Pagu OIKN TA 2025 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Namun, baru-baru ini OIKN mendapat alokasi anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun.

    Meski demikian, pagu anggaran OIKN yang ditetapkan dalam RAPBN 2026 masih jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun.

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp5,05 triliun itu sebagaimana tertuang dalam surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025.

    “Pagu indikatif Otorita IKN Tahun 2026 sebesar Rp5,05 triliun,” kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025).

    Basuki menambahkan anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp423 miliar, belanja operasional senilai Rp138 miliar dan belanja non-operasional sebesar Rp4,48 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan konstruksi fisik lanjutan.

    Kendati demikian, pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh untuk mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya, OIKN membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN. 

    Kepala OIKN menyebut pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.

    IKN Tetap Jadi Prioritas?

    Diberitakan sebelumnya, Pembangunan IKN Nusantara pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal terus berlanjut. Di mana, konstruksi pembangunan bakal ibu kota baru Indonesia itu masih akan didukung oleh injeksi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono juga telah memastikan bahwa tidak akan ada moratorium pembangunan IKN semasa kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

    “Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat,” jelas Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/8/2025).

    Adapun saat ini, pembangunan IKN difokuskan pada pengembangan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Hal itu dilakukan guna melengkapi area Kawasan Eksekutif yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia yakni Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa lelang pengadaan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN itu direncanakan akan dilaksanakan pada tahun depan.

    Hal itu dilakukan sembari menunggu proses politik anggaran tahun kedua Prabowo rampung dirumuskan.  

    “Ruang lingkupnya ya [yang akan ditender tahun depan], satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan, kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif dan sekitarnya,” jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (8/7/2025).

  • Ekonomi Israel Kuartal II/2025 Terpuruk akibat Perang dengan Iran

    Ekonomi Israel Kuartal II/2025 Terpuruk akibat Perang dengan Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Perekonomian Israel anjlok pada kuartal II/2025 setelah perang 12 hari dengan Iran membuat banyak sektor usaha lumpuh total.

    Melansir Bloomberg pada Senin (18/8/2025), Biro Pusat Statistik Israel melaporkan produk domestik bruto (PDB) terkontraksi 3,5% secara tahunan (annualized) setelah disesuaikan musiman. Angka itu jauh di bawah proyeksi median pertumbuhan 0,2% dalam survei Bloomberg terhadap enam ekonom.

    Dampak terbesar perang tersebut terlihat pada konsumsi rumah tangga yang turun 4,1% dan pembentukan modal tetap bruto yang merosot 12,3%. PDB sektor bisnis bahkan terkontraksi 6,2%. Sementara itu, PDB per kapita turun 4,4% — terendah dalam setahun.

    Bank Sentral Israel sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan 3,3% untuk 2025, sementara Kementerian Keuangan pekan lalu memangkas targetnya menjadi 3,1%.

    Untuk mencapainya, perekonomian harus melesat pada paruh kedua tahun ini, di tengah rencana Israel melancarkan operasi merebut Kota Gaza dalam beberapa pekan mendatang guna mengalahkan Hamas.

    “Bank of Israel baru-baru ini memperkirakan ada kesenjangan PDB sekitar 4% dibandingkan tren pertumbuhan pra-perang, setara dengan sekitar 80 miliar shekel. Data hari ini semakin menjauhkan peluang menutup kesenjangan itu,” ujar Ronen Menachem, Chief Markets Economist Mizrahi Tefahot Bank.

    Meski demikian, menurut Menachem, data terbaru kecil kemungkinan memengaruhi keputusan suku bunga bank sentral pada Rabu (20/8/2025) mendatang, mengingat kondisi luar biasa akibat operasi militer terhadap Iran serta kecenderungan bank sentral untuk tidak bergantung pada data kuartalan semata, terutama di masa penuh volatilitas.

    Israel melancarkan serangan mendadak ke Iran pada 13 Juni lalu dengan target program nuklir dan fasilitas militer yang dianggap sebagai “ancaman eksistensial.” Iran membalas dengan rentetan serangan rudal balistik yang memaksa banyak warga Israel berlindung.

    Operasi tersebut berpotensi membuat sekitar 1 juta warga Palestina mengungsi dan memaksa pengerahan puluhan ribu pasukan cadangan, yang semakin membebani ekonomi Israel.

  • Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

    Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengatakan penurunan nilai anggaran transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan memengaruhi program pembangunan di desa. Termasuk manfaat-manfaat yang tercantum dalam Dana Desa. 

    Yandri mengatakan, manfaat yang diterima masyarakat desa sama saja karena pembangunan yang dilakukan tepat di daerah-daerah. Kendati anggaran TKD pada rancangan belanja pemerintah tahun depan hanya Rp650 triliun atau lebih rendah dari APBN 2025 sebesar, yakni Rp919 triliun. 

    “Selama ini memang transfer ke daerah, langsung ke desa-desa, enggak ada perubahan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). 

    Yandri lalu menjelaskan bahwa Dana Desa tahun depan akan fokus untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan, pengentasan stunting maupun kemiskinan ekstrem. 

    Dana Desa juga difokuskan untuk program desa tematik, hingga mendukung Koperasi Desa Merah Putih. “Termasuk kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih kalau gagal bayar,” terang Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

    Meski demikian, Yandri menekankan bahwa Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.10/2025 sudah mengatur secara detail ihwal proses pengajuan dana pinjaman untuk KopDes ke himbara. 

    Adapun pendanaan utama salah satu program prioritas Prabowo Subianto itu tidak secara langsung berasal dari APBN. Akan tetapi, APBN melalui Dana Desa berperan untuk memberikan talangan bagi KopDes apabila terjadi gagal bayar atau default, terhadap pinjaman perbankan itu. 

    Permendes itu, kata Yandri, sudah mengatur bahwa pengajuan pinjaman dana untuk KopDes dari ke Himbara bermula dari kepala desa, yang nantinya membuat rapat Musyawarah Desa Khusus dengan BPD. Pembahasan turut meliputi berapa besaran pinjaman yang akan diajukan ke himbara.

    “Itu disepakati KopDes, kepala desa, dan peserta Musyawarah Desa Khusus. kalau KopDes beda dengan yang lain lah,” katanya.

  • Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

    Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air mencapai 7,05 juta perjalanan sepanjang Januari–Juni 2025.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa realisasi itu meningkat sebesar 9,44% dibandingkan semester I/2024.

    “Selama bulan Juni tahun ini, sektor pariwisata menunjukkan kinerja yang membanggakan. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,42 juta, tumbuh 18,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Widiyanti sebagaimana dikutip dari YouTube Kementerian Pariwisata, Minggu (17/8/2025).

    Sementara itu, pihaknya menyebut bahwa wisatawan nusantara (wisnus) mencatatkan 613,78 juta perjalanan sepanjang paruh pertama tahun ini, tumbuh double digit 17,7% dibandingkan paruh pertama tahun lalu.

    Realisasi ini terdiri dari 105,12 juta perjalanan pada periode satu bulan Juni 2025, meningkat 25,93% dari capaian pada Juni 2024.

    Peningkatan serupa terjadi pada jumlah wisatawan nasional yang ke luar negeri sebanyak 4,57 juta perjalanan, tumbuh 3,25% pada semester I/2025.

    Namun, dalam periode satu bulan Juni 2025, wisatawan nasional yang melancong keluar tercatat turun 15,02% menjadi 727.000 perjalanan dibandingkan pada Juni 2024.

    “Jadi, secara kumulatif pada semester pertama ini, kunjungan wisatawan mancanegara berada di atas jumlah perjalanan wisatawan nasional, dengan selisih mencapai 2,48 juta perjalanan,” papar Widiyanti.

    Oleh karena itu, dia meyakini bahwa perkembangan ini turut berkontribusi pada pencapaian net devisa yang positif bagi Indonesia.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kemenpar menargetkan tingkat kunjungan wisman pada kisaran 14,6 juta hingga 16 juta perjalanan pada tahun ini.

    Target itu meningkat dibandingkan dengan target 14,3 juta kunjungan pada tahun sebelumnya, yang disampaikan Widiyanti dalam jumpa pers Kemenpar Akhir Tahun 2024 pada Jumat (20/12/2024) lalu.

    Terkait pergerakan wisatawan nusantara, Kemenpar mematok sebesar 1,08 miliar perjalanan. Jumlah itu lebih rendah dibanding target 2023 dan 2024 yang dipatok pada kisaran 1,2 miliar—1,4 miliar perjalanan.

  • Media Asing Soroti Perusahaan China Berbondong-bondong Mau Ekspansi ke RI

    Media Asing Soroti Perusahaan China Berbondong-bondong Mau Ekspansi ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Meningkatnya permintaan perusahaan-perusahaan China untuk memperluas bisnisnya di Indonesia mendapatkan sorotan dari media asing.

    Reuters dalam laporan bertajuk ‘Chinese Investors Eyeing Indonesia Avoid US Tariffs, Tap Local Market’ menyebut bahwa pendiri firma konsultan lahan industri di Jakarta, Gao Xiaoyu, menerima banyak permintaan dari perusahaan China untuk memperluas usaha ke Indonesia demi menghindari tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

    “Kami cukup sibuk akhir-akhir ini. Kami rapat dari pagi hingga malam,” kata Gao, yang mendirikan perusahaannya PT Yard Zeal Indonesia pada 2021 dengan empat karyawan dan kini beranggotakan lebih dari 40 orang.

    “Kawasan industri juga sangat sibuk,” lanjut Gao seperti dikutip dari Reuters, Minggu (17/8/2025).

    Untuk diketahui, AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 19% untuk barang asal Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, sedangkan Vietnam sebesar 20%. China sendiri dikenakan tarif bea masuk lebih dari 30% saat ini.

    Namun, dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki keunggulan yakni potensi pasar konsumen yang besar. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara terpadat keempat di dunia.

    “Jika Anda dapat membangun kehadiran bisnis yang kuat di Indonesia, Anda pada dasarnya telah menguasai separuh pasar Asia Tenggara,” kata Zhang Chao, produsen China yang menjual lampu depan sepeda motor di Indonesia, pasar sepeda motor terbesar ketiga di dunia.

    Di kawasan industri Subang Smartpolitan dengan lebih dari 2.700 hektar di Jawa Barat, para eksekutif mengatakan kawasan tersebut telah dibanjiri pertanyaan dari investor China.

    Wakil presiden penjualan, pemasaran, dan hubungan penyewa Suryacipta Swadaya, operator Subang Smartpolitan Abednego Purnomo mengaku, baik telepon, email, dan WeChat mereka langsung dipenuhi agen yang ingin memperkenalkan kliennya.

    “Kebetulan, semuanya berasal dari China,” ungkap Abednego.

    Perusahaan mulai dari pembuat mainan dan perusahaan tekstil hingga pembuat kendaraan listrik sedang mencari fasilitas, khususnya di Jawa Barat, yang merupakan rumah bagi pelabuhan laut dalam Patimban.

    Kepala layanan industri dan logistik di divisi konsultan properti global Colliers International di Indonesia Rivan Munansa menyampaikan, ada urgensi di antara perusahaan-perusahaan China untuk pindah dan perusahaan tersebut menerima pertanyaan untuk lahan industri ‘hampir setiap hari’ menjelang perjanjian tarif.

    “Kebanyakan dari mereka [perusahaan China] mencari peluang langsung. Jadi, mereka menginginkan tanah dan bangunan sementara yang bisa langsung digunakan, seperti program kilat,” kata Rivan.

    Sementara itu, Direktur Asean di Dezan Shira & Associates, sebuah konsultan investasi, Marco Foster menyampaikan bahwa Indonesia selalu menonjol karena alasan yang berbeda.

    “Indonesia menawarkan apa yang hanya sedikit negara lain di kawasan ini yang mampu melakukannya: pasar domestik yang besar,” ujar Marco Foster.

  • Menaker Sebut Program Hilirisasi Prabowo Bakal Dongkrak Lapangan Kerja

    Menaker Sebut Program Hilirisasi Prabowo Bakal Dongkrak Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli masih menargetkan sejumlah proyek hilirisasi yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mendongkrak penciptaan lapangan kerja di Indonesia pada 2026.

    Yassierli mengatakan proyek-proyek penghiliran diharapkan bisa berkontribusi besar untuk memperbanyak lapangan kerja di Indonesia, baik tahun ini maupun di tahun depan.

    Menurutnya, proyek penghiliran di tahun depan diharapkan menjadi sumber terbesar penciptaan lapangan kerja.

    “Tahun ini saja akan ada beberapa proyek hilirisasi dan tahun depan inilah yang akan menjadi sumber utama untuk penciptaan lapangan kerja dengan kualitas kerja yang lebih baik,” kata Yassierli kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 menuturkan bahwa akan mendorong dan memperluas hilirisasi dalam rancangan anggaran pemerintah tahun depan.

    Prabowo menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat. Dia mengingatkan kekayaan alam Indonesia tidak boleh dinikmati oleh segelintir golongan saja.

    Oleh karena itu, hilirisasi harus diperluas. Apalagi, menurutnya hilirisasi dapat membuka lapangan kerja baru.

    “Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja mudah kita ciptakan, nilai tambah kita maksimalkan,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal membukukan realisasi investasi sektor penghiliran atau hilirisasi mencapai Rp280,8 triliun pada semester I/2025, tumbuh 54,8% secara tahunan.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani dalam paparannya menunjukkan bahwa total nilai realisasi investasi hilirisasi tersebut mencakup 29,8% dari total investasi semester I/2025 yang senilai Rp942,9 triliun.

    Meski kontribusi hilirisasi semesteran lebih rendah dari periode kuartal II/2025 yang mencakup 30,2% (Rp144,5 triliun dari total Rp477,7 triliun), Rosan meyakini peningkatan masih akan terus terjadi ke depannya. Utamanya hilirisasi untuk sektor nikel dan bauksit.

    “Sektornya kalau dari mineral memang nikel. Karena kami juga dengan nikel ini ingin mendorong peningkatan dari whole ecosystem of EV battery,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (29/7/2025).