Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Bisnis.com, BEKASI — Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah pemangku kepentingan lain melakukan panen raya program Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada hari ini.

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Reda Manthovani menyampaikan bahwa sebanyak 32 ton gabah dihasilkan dari empat hektare lahan sitaan kasus korupsi dana investasi PT Asabri periode 2012–2019 atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro.

    “Luasan aset keseluruhan [Benny Tjokro] di Kabupaten Bekasi ini sejumlah kurang lebih 330 hektare yang terdiri dari 414 bidang tanah,” kata Reda dalam konferensi pers di lokasi, Selasa (19/8/2025).

    Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa Kejagung memanfaatkan lahan sitaan yang dalam proses pelelangan ini untuk mendukung program ketahanan pangan.

    Angka 32 ton gabah didapatkan dari empat hektare lahan padi dengan varietas Cakrabuana yang masing-masing menghasilkan hingga 8 ton. Dengan demikian, dari keseluruhan lahan Benny yang disita, masih terdapat potensi panen gabah hingga mencapai 2.640 ton.

    “Dapat dibayangkan jika dari 330 hektare aset di Kabupaten Bekasi ini semua ditanami padi, maka potensi hasil panen bisa mencapai 2.640 ton gabah atau senilai Rp17,16 miliar per 3 bulan, atau Rp51,48 miliar per tahun,” tuturnya.

    Reda juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan, program Jaksa Mandiri Pangan sejauh ini telah menghasilkan 65 ton gabah yang dibeli oleh Perum Bulog sesuai standar pemerintah seharga Rp6.500 per kg. Total pembelian pun mencapai Rp364 juta.

    Pada saat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa Korps Adhyaksa berdampak besar dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya dari aspek percepatan distribusi pupuk hingga cetak sawah.

    Menurut Amran, ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementan pun memproyeksikan swasembada beras dapat tercapai pada tahun ini, seiring dengan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.

    “Mudah-mudahan tidak ada guncangan dalam empat bulan kemudian. Target Bapak Presiden empat tahun swasembada [beras], hampir pasti. Jika empat bulan ke depan tidak ada guncangan, itu satu tahun kita bisa rebut,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya langsung menyerap hasil panen dari lahan sitaan Kejagung tersebut sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) pemerintah.

    “Yang empat hektare ini pasti kami langsung serap, tadi saya perintahkan Pinwil Jabar itu langsung menyerap, kemudian nanti ditindaklanjuti untuk lahan-lahan sisanya yang 300 hektare tadi,” katanya saat ditemui wartawan.

    Menurut Rizal, Bulog bakal menjadi off-taker dari hasil panen para petani setempat, sehingga rakyat dapat merasakan manfaatnya. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan.

  • Sebanyak 424.917 Orang Manfaatkan Tarif Rp80 LRT, MRT, dan Whoosh

    Sebanyak 424.917 Orang Manfaatkan Tarif Rp80 LRT, MRT, dan Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Tarif khusus transportasi umum seperti Rp80 untuk moda transportasi LRT dan MRT serta diskon Rp45.000 untuk Whoosh menarik perhatian masyarakat untuk menjajalnya. Secara total mencapai 424.917 penumpang yang menggunakan tiga transportasi tersebut.

    Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa sebanyak 158.888 penumpang telah menikmati LRT Jabodebek selama periode tarif khusus Rp80 pada 17—18 Agustus 2025.

    Pada 17 Agustus, jumlah pengguna mencapai 78.287 pengguna, sementara pada 18 Agustus naik menjadi 80.601 pengguna. Secara rata-rata, dalam dua hari tersebut LRT Jabodebek melayani 79.444 pengguna per hari.

    “Meningkat 33.797 pengguna atau 74% dibandingkan rata-rata pengguna akhir pekan di bulan Agustus yang berjumlah sekitar 45.647 pengguna,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

    Kepadatan pengguna tercermin di sejumlah stasiun utama. Stasiun Dukuh Atas BNI menjadi yang terpadat dengan 33.950 pengguna tap in dan 33.592 pengguna tap out. Disusul Stasiun Harjamukti yang mencatat 18.136 pengguna tap in dan 18.533 pengguna tap out, serta Stasiun Cikoko dengan 15.460 pengguna tap in dan 14.591 pengguna tap out.

    Kemudian untuk moda transportasi MRT yang melintas dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, tercatat terdapat 264.629 pelanggan menggunakan layanan MRT Jakarta saat penerapan tarif Rp80 selama dua hari.

    Pada hari pertama, tercatat sekitar 148.381 pelanggan dan hari kedua mencapai 116.248 pelanggan.

    Melihat sepanjang Januari—Juli 2025 ini, MRT Jakarta telah mengangkut lebih dari 25 juta pelanggan dengan angka keterangkutan harian mencapai 117.000 pelanggan per hari. Artinya, rata-rata penumpang pada dua hari promo tiket Rp80 tersebut sebesar 132.314 penumpang dan lebih tinggi dari rata-rata harian.

    Untuk menaikkan angka keterangkutan, PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dari industri wisata seperti sektor kuliner, aktivitas, hingga pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, hingga promo tiket di sejumlah tempat wisata.

    Kerja kolaborasi dengan sejumlah operator transportasi publik pengumpan (feeder) juga mendorong peningkatan angka keterangkutan. Lebih jauh lagi, moda pengumpan ini juga mengangkut dari kawasan hunian langsung menuju stasiun terdekat.

    Kehadiran angkutan pengumpan ini akan berdampak tidak saja terhadap kenaikan angka keterangkutan, namun juga mendorong kebudayaan menggunakan platform berbagi kendaraan (ride sharing). Secara angka, operator pengumpan ini menyumbang sekitar 22–23 persen angka keterangkutan dari total ridership MRT Jakarta.

    Terlebih, MRT memperpanjang jam operasional menjadi mulai pukul 05.00 hingga 24.00 setiap harinya.

    Sementara untuk moda transportasi kereta cepat Jakarta—Bandung alias Whoosh, promo Whoosh Merah Putih dengan potongan harga Rp45.000 dimanfaatkan oleh 1.400 penumpang atau sekitar 63% dari total 2.220 kuota tiket promo yang disediakan.

    Dari total tersebut, keberangkatan dari Stasiun Halim tercatat 679 penumpang, sementara dari Stasiun Tegalluar Summarecon maupun Padalarang sebanyak 664 penumpang.

    “Animo masyarakat terhadap promo ini tercatat cukup baik, terlihat dari tingginya minat penumpang yang memanfaatkan kesempatan spesial tersebut,” kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti, Senin (18/8/2025).

  • Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

    Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas fiskal tidak akan menaikkan tarif ataupun menerapkan kebijakan baru pada 2026, meski target penerimaan pajak ambisius capai Rp2.357,7 triliun. Pemerintah akan lebih banyak melakukan insentifikasi kepatuhan wajib pajak yang sudah terdaftar alias ‘berburu di kebun binatang’.

    Target penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu sendiri tercantum dalam Rancangan Anggaran dan Pendapat Negara (RAPBN) 2026 yang sudah diserahkan Presiden Prabowo Subianto ke parlemen pada akhir pekan lalu. Angka itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada 2026, meski target penerimaan negara naik cukup tinggi.

    Sri Mulyani menjelaskan kebijakan perpajakan tahun depan akan tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi lainnya yang sudah ada.

    “Tadi kan pertanyaan menjurus ke, ‘Apakah ada pajak baru, tarif baru?’ Kita tidak, tapi lebih kepada reform di internal,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan, reformasi internal akan diarahkan pada penguatan administrasi dan penegakan hukum. Caranya, sambung Sri Mulyani, Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Selain itu, intensifikasi pertukaran data akan ditingkatkan melalui perluasan kolaborasi, tidak hanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai, tetapi juga dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian ESDM.

    Menurutnya, akurasi dan ketepatan waktu data menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan, menutup celah penghindaran pajak, dan menekan praktik ekonomi bayangan (shadow economy) maupun aktivitas ilegal.

    “Dengan data yang akurat dan timing yang tepat, peluang untuk enforcement yang lebih baik akan terbuka,” tegasnya.

    Beban Wajib Pajak?

    Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengingatkan bahwa pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir hanya 5—6%. Oleh sebab itu, menurutnya, target kenaikan penerimaan pajak hingga 13,5% terasa terlalu tinggi.

    Masalahnya, Deni meyakini bahwa pemerintah tidak bisa memaksakan peningkatan penerimaan pajak terutama dalam waktu singkat akibat struktur perekonomian yang belum memadai. Menurutnya, ada lima permasalahan yang menghambat peningkatan penerimaan pajak secara masif dalam waktu singkat.

    “Pertama, ada masalah ekonomi informal atau underground economy yang sebesar. Sebesar 59% tenaga kerja itu ada di sektor informal [sehingga tidak tercatat secara administratif dalam sistem perpajakan],” jelas Deni dalam media briefing CSIS, Senin (18/8/2025).

    Kedua, basis pajak yang sangat kecil. Dari 145 juta angkatan kerja, yang tercatat sebagai wajib lapor pajak atau surat pemberitahuan tahunan (SPT) hanya 17 juta. Ketiga, Deni meyakini kepatuhan formal UMKM ataupun perusahaan-perusahaan besar juga masih lemah.

    Keempat, struktur penerimaan dari sumber daya alam (SDA) masih sangat bergantung royalti sehingga rentan terhadap praktek transfer pricing dari perusahaan-perusahaan. Kelima, administrasi pajak yang masih jauh dari efisien.

    “Harapannya lewat Coretax, dia bisa mengintensifkan penerimaan pajak.
    Itu kayak mengejar, berburu di kebun binatang. Jadi, orang yang selama ini bayar pajak, ya itu yang akan dikejar terus,” ujar Deni.

    Senada, Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono menyatakan target penerimaan pajak yang naik 13,5% terkesan terlalu optimis. Secara historis, sambungnya, kenaikan penerimaan pajak hingga 13,5% hanya terjadi ketika terjadi commodity boom sekitar 2003—2012 yang ditopang peningkatan besar-besaran dari industri China.

    Masalahnya, commodity boom sudah berakhir. Malahan, harga komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, batu bara, nikel, dan gas alam beberapa tahun belakangan menurun.

    Semua itu tak lepas dari perekonomian China yang tumbuh melandai beberapa waktu belakangan, ditambah perang tarif antara Negeri Panda dengan Paman Sam.

    “Intinya adalah commodity boom enggak akan lagi balik waktu Cina booming waktu itu.
    Nah, sehingga basis penerimaan akan susah,” kata Riandy pada kesempatan yang sama.

    Mau tak mau, sambungnya, pemerintah harus jalan panjang. Dia mendorong pemerintah memperbaiki struktur ketenagakerjaan di Indonesia karena masih banyak pekerja informal yang tidak tercatat dalam administrasi perpajakan.

    Caranya, kembali fokus melakukan industrialisasi. Sayangnya, dia melihat arah investasi semakin menjauh dari industri pengolahan dan manufaktur yang selama ini menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas utama di Indonesia.

    Riandy mencontohkan, dari total investasi langsung yang mengarah ke sektor padat modal hanya berkisar 30—40% dalam sepuluh tahun terakhir. Padahal pada 2002—2010, persentasenya mencapai 50—80%.

    Menurutnya investasi yang fokus ke sektor padat modal memperlemah penciptaan lapangan kerja berkualitas.

    “Jadi strategi industrialisasinya harus dibenerin, begitu, karena penyedia pekerja formal dan pembayar pajak paling besar itu dari industri pengolahan,” ungkapnya.

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar tidak heran apabila pemerintah tak mau menaikkan tarif maupun menetapkan pajak baru pada tahun depan, terutama resistensi masyarakat yang masih besar.

    “Opsi kebijakan pajak punya risiko politik. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang juga masih tinggi,” katanya kepada Bisnis, Jumat (15/8/2025).

    Rp524 Triliun dari Sumber Pajak Baru

    Padahal sebelumnya, Center of Economics and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan negara Rp524 triliun setiap tahunnya dari sumber-sumber pungutan pajak baru.

    Temuan itu diungkapkan Celios dalam publikasi bertajuk Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.

    Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menilai pemerintah semakin bergantung pada pajak konsumsi yang regresif seperti pajak pertambahan nilai (PPN). Misalnya kontribusi PPN mencapai Rp819 triliun atau 36,7% dari total penerimaan pajak pada 2024.

    Masalahnya, sambung Media, PPN lebih menekan rakyat kecil yang hampir seluruh pendapatannya dipakai untuk konsumsi—beda dengan para kelompok kaya yang pendapatannya hanya sebagian kecil untuk konsumsi.

    “Coba bayangkan Rafi Ahmad, Deddy Corbuzier, mereka punya uang triliunan rupiah, mereka gak mungkin spending Rp1 miliar per hari. Mereka hanya bisa spending sedikit uang secara persentase dari total pendapatan mereka. Berbeda dengan masyarakat miskin, yang menghabiskan bahkan 120% dari pendapatannya untuk spending, 20%-nya datang dari hutang,” ujar Media dalam agenda peluncuran publikasi di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Oleh sebab itu, dia melihat pemerintah hanya gagah di hadapan rakyat kecil tapi kurang bernyali di hadapan super kaya. Celios pun mendorong agar pemerintah menerapkan pajak progresif.

    Mereka mengidentifikasi sebelas sumber potensi penerimaan baru yang lebih progresif. Pertama, tinjauan ulang insentif pajak yang tidak tepat sasaran dengan potensi penerimaan capai Rp137,4 triliun per tahun.

    Kedua, penerapan pajak kekayaan. Berdasarkan perhitungan Celios, potensi penerimaan negara dari pajak kekayaan hanya dari 50 orang terkaya di Indonesia saja mencapai Rp81,6 triliun per tahun.

    Ketiga, pajak karbon dengan potensi penerimaan mencapai Rp76,4 triliun per tahun. Keempat, pajak produksi batu bara dengan potensi penerimaan sebesar Rp66,5 triliun per tahun.

    Kelima pajak windfall profit atau pungutan atas kenaikan laba berturut-turut akibat lonjakan harga komoditas sektor ekstraktif dengan potensi penerimaan Rp50 triliun per tahun. Keenam, pajak pengurangan keanekaragaman hayati dengan potensi Rp48,6 triliun per tahun.

    Ketujuh, pajak digital dari perusahaan jasa digital besar dengan potensi penerimaan capai Rp29,5 triliun per tahun. Kedelapan, peningkatan tarif pajak warisan dengan potensi penerimaan Rp20 triliun per tahun.

    Kesembilan, pajak kepemilikan rumah ketiga dengan potensi penerimaan Rp4,7 triliun per tahun. Kesepuluh, kenaikan tarif pajak capital gain atau keuntungan dari saham dan aset finansial lainnya sebesar Rp7 triliun per tahun.

    Kesebelas atau terakhir yaitu cukai minuman berpemanis dalam kemasan, yang dinilai dapat mendukung kesehatan publik sekaligus menambah potensi penerimaan hingga Rp3,9 triliun.

    “Ini kalau kita total dengan pendekatan yang progresif atau optimis, itu kita bisa mendapat penerimaan hingga Rp524 triliun. Saya kira sangat besar kalau setiap tahun kita bisa memaksimalkan angka hingga Rp524 triliun,” ujar Peneliti Celios Jaya Darmawan pada kesempatan yang sama.

  • Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

    Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Penasihat Center for Sharia Economic Development, Institute for Development of Economics and Finance (CSED-INDEF) mengemukakan sejumlah tantangan mengoptimalkan dana kelolaan haji yang ditargetkan mencapai Rp188,86 triliun pada 2025.

    Profesor Murniati Mukhlisin, penasihat CSED-INDEF menyampaikan dana haji dan umrah yang dikelola Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat. Namun, sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan dinilai masih menghambat optimalisasi dana haji yang ditargetkan mencapai Rp188,86 triliun di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2025.

    Saat ini, ada sekitar 4,2 juta pekerja sektor haji dan umrah, termasuk travel, katering, logistik, hingga UMKM, sangat bergantung pada tata kelola dana ini. Namun, investasi dana haji masih didominasi sektor konservatif, seperti deposito syariah, dengan imbal hasil yang relatif rendah.

    “Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi defisit pembiayaan operasional penyelenggaraan haji yang pada 2024 tercatat Rp7,5 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

    CSED-INDEF menyoroti lemahnya koordinasi kelembagaan akibat tumpang tindih peran antara Kementerian Agama, BPKH, dan operator haji. Selain itu, belum adanya roadmap nasional haji dan umrah hingga 2045 juga dinilai membuat arah pengelolaan dana dan pelayanan haji tidak terintegrasi.

    “Investasi dana haji perlu diarahkan ke sektor riil yang berdampak tinggi, seperti real estat halal, rumah sakit syariah, dan energi bersih,” jelasnya.

    Pihaknya juga merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk lembaga setingkat kementerian yang mengintegrasikan kebijakan regulasi, pelayanan, dan pengelolaan dana haji

    Murniati Mukhlisin juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah. Hal ini penting karena menuntut peningkatan akuntabilitas publik.

    “Selama ini, informasi yang diberikan kepada publik bersifat terbatas dan teknokratik, sulit dipahami oleh masyarakat awam. Padahal dana haji bukan milik negara ataupun lembaga, melainkan milik jutaan rakyat Muslim yang mempercayakan pengelolaannya dengan penuh harap dan iman. Keterbukaan informasi menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi,” ujarnya.

    Menurutnya, karut-marut penyelenggaraan haji tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Pemerintah harus benar-benar serius dalam pengelolaan melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH). Dengan dibatalkannya kuota haji Furoda pada 2025 bagi Indonesia bisa dibilang sebagai kegagalan pemerintah.

    “Kuncinya memang terletak pada kemampuan negosiasi, terutama untuk haji dan umrah harus lebih kuat. Dengan adanya BP Haji, ada harapan besar bahwa tingkat negosiasi haji dan umrah akan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

  • Perang Dagang Memanas, Brasil Tolak Tuduhan AS soal Praktik Curang

    Perang Dagang Memanas, Brasil Tolak Tuduhan AS soal Praktik Curang

    Bisnis.com, JAKARTA – Brasil tegas menolak tuduhan praktik dagang tidak adil dari Washington, dengan menyebut investigasi yang diluncurkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sebagai penggunaan sepihak hukum dagang AS yang tidak sah.

    Dalam dokumen setebal 91 halaman yang menjadi tanggapan atas investigasi Section 301, Brasil menegaskan kebijakan digital, kekayaan intelektual, etanol, dan lingkungannya sejalan dengan aturan perdagangan internasional.

    Pernyataan resmi tersebut dikirimkan ke USTR pada Senin (18/8/2025) dan dipublikasikan di situs web lembaga itu beberapa jam kemudian.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (19/8/2025), dalam tanggapannya, pemerintah Brasil menekankan AS secara konsisten membukukan surplus perdagangan dengan Brasil senilai US$29,3 miliar pada 2024. Selain itu, perusahaan AS juga telah menikmati akses luas ke pasar Brasil.

    Lebih dari 70% ekspor AS masuk bebas bea, sementara sistem pembayaran elektronik Brasil yang berkembang pesat, Pix, terbuka untuk platform global seperti Google Pay dan WhatsApp.

    Pejabat Brasil juga menyoroti kerja sama penegakan hukum terkait korupsi dan kekayaan intelektual, termasuk pengakuan AS atas kemajuan Brasil dalam mengurangi penumpukan paten dan memberantas pembajakan.

    Terkait isu lingkungan, Brasil menyatakan deforestasi turun hampir 50% sejak 2023 berkat penegakan ketat Forest Code dan penggunaan sistem pemantauan satelit. Pemerintah menegaskan ekspor utama Brasil ke AS — kopi, jus jeruk, gula, dan tembakau — tidak terkait dengan pembukaan hutan Amazon.

    Dalam isu etanol, Brasil menyoroti tarif impor sebesar 18% yang diberlakukan terhadap produk AS, jauh lebih rendah dibanding bea 52,5% yang dikenakan Washington pada pengiriman etanol Brasil.

    Negeri Samba menuduh AS melindungi etanol berbasis jagung yang disubsidi sembari menghalangi bahan bakar berbasis tebu yang memenuhi standar rendah karbon California.

    “Langkah sepihak berdasarkan Section 301 berisiko merusak sistem perdagangan multilateral dan dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral,” demikian pernyataan Brasil.

    Adapun, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berjanji menjaga saluran dialog tetap terbuka sembari membawa sengketa ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Brasil juga telah menyiapkan jalur kredit domestik untuk meredam dampak tarif bagi para eksportir.

    Investigasi yang dimulai pada Juli lalu dipandang sebagai upaya untuk membenarkan tarif 50% yang diberlakukan Presiden Donald Trump atas seluruh ekspor Brasil ke AS, kecuali sekitar 700 item termasuk suku cadang penerbangan dan sejumlah produk pertanian.

    Trump mengaitkan sanksi tarif tersebut dengan proses hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, dan menyebutnya sebagai masalah keamanan nasional AS. Namun, Brasil menilai kebijakan tarif itu bersifat politis dan tidak berdasar pada kerugian ekonomi bagi perusahaan AS.

  • Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

    Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Thailand meluncurkan program uji coba konversi kripto ke baht bagi turis asing guna mendongkrak sektor pariwisata yang vital bagi perekonomian.

    Melansir Reuters pada Selasa (19/8/2025), Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan Thailand, Lavaron Sangsnit, mengatakan konversi akan dibatasi hingga 550.000 baht atau sekitar US$16.949 guna menguji sistem sekaligus mencegah praktik pencucian uang. Batas tersebut dapat ditinjau ulang setelah masa uji coba berakhir.

    “Inisiatif ini hadir di tengah penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara,” ujar Lavaron.

    Menteri Keuangan Thailand, Pichai Chunhavajira, menambahkan wisatawan nantinya dapat melakukan konversi melalui platform bursa kripto berbasis di Thailand, lalu dana akan ditransfer ke dompet digital untuk digunakan bertransaksi di berbagai usaha lokal.

    “Proyek ini akan mendukung sektor pariwisata. Selain itu, inisiatif ini juga berpotensi mendorong belanja wisatawan sejak tahap awal,” kata Pichai.

    Sementara itu, melansir Bloomberg, menurut seorang pejabat, program yang disebut TouristDigipay akan memasuki masa uji coba selama 18 bulan melalui regulatory sandbox pada kuartal IV/2025.

    Aset digital tidak dapat digunakan langsung sebagai alat pembayaran barang dan jasa, melainkan hanya untuk dikonversi ke dalam baht. Dengan demikian, para pedagang tetap akan menerima pembayaran dalam denominasi baht, jelas para pejabat.

    Sementara itu, lembaga perencanaan negara memangkas proyeksi kedatangan wisatawan asing sepanjang 2025 sebesar 10% menjadi 33 juta orang.

    Perkiraan tersebut jauh di bawah capaian sebelum pandemi, yakni 39,9 juta kedatangan pada 2019 yang mencatat rekor pendapatan pariwisata 1,91 triliun baht atau sekitar US$58,86 miliar.

  • Tol Probowangi Tahap I Hampir Rampung, Probolinggo-Besuki Hanya 30 Menit

    Tol Probowangi Tahap I Hampir Rampung, Probolinggo-Besuki Hanya 30 Menit

    Bisnis.com, JAKARTA — Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki progres pembangunannya telah mencapai 86,43% dan ditarget rampung pada 2026.

    Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Rivan Achmad Purwantono menjelaskan bahwa konstruksi Tahap I yang terbentang dari Probolinggo hingga Besuki terbagi ke dalam tiga paket pekerjaan konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki).

    “Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,4 km terbagi menjadi dua tahap pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 125,72 km,” jelasnya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (19/8/2025).

    Lebih lanjut, dia juga mengatakan, konstruksi Tol Probowangi sejalan dengan komitmen pemerintah dalam merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada percepatan pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan swasembada pangan.

    Kemudian, Rivan mengatakan, progres pembebasan lahan tahap I hingga 3 Agustus 2025 telah mencapai 100%. Hal itu sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022 yang menegaskan pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo – Besuki.

    Untuk diketahui, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi ruas Probolinggo – Besuki nantinya akan memangkas waktu perjalanan yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam.

    “Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan konstruksi untuk Segmen Gending-Paiton ditargetkan dapat selesai pada tahun 2025, sedangkan untuk Segmen Paiton-Besuki ditargetkan selesai di tahun 2026,” tegasnya.

    Adapun, Tol Probolinggo-Besuki tahap I nantinya akan memiliki tiga gerbang tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Situbondo Barat. Selain itu, jalan tol ini juga akan memiliki tiga simpang susun yaitu SS Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.

    Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending – Kraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan – Paiton (11,20 Km), Seksi 3 Paiton – Besuki (25,60 Km), Seksi 4 Besuki – Situbondo (42,30 Km), Seksi 5 Situbondo – Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus – Bajulmati (37,45 Km), dan Seksi 7 Bajulmati – Ketapang (29,21 Km).

    Tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dikelola oleh PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB) yang nantinya dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo hingga Banyuwangi yang semula 5 jam melalui jalan arteri menjadi hanya 2 jam.

  • Harga Pangan Selasa (19/8): Beras Lampaui HET, Daging Ayam Turun

    Harga Pangan Selasa (19/8): Beras Lampaui HET, Daging Ayam Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Sederet harga komoditas pangan terpantau beragam pada hari ini, Selasa (19/8/2025). Harga beras premium dan medium masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), sedangkan daging ayam turun.

    Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (19/8) pukul 08.28 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen secara nasional sebesar Rp15.881 per kilogram, atau turun 1,67% dibandingkan harga pada hari sebelumnya.

    Namun, harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET) beras premium di tingkat nasional yang sebesar Rp14.900 per kilogram.

    Selanjutnya, harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen secara nasional sebesar Rp14.113 per kilogram, atau turun 1,63% dari harga kemarin.

    Kendati demikian harga itu juga masih melampaui HET beras medium nasional yakni Rp12.500 per kilogram, alias naik 12,63%.

    Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau relatif stabil di angka Rp12.467 per kilogram di tingkat konsumen, dibandingkan HET nasional Rp12.500 per kilogram.

    Di lain sisi, harga daging ayam ras terpantau turun di bawah harga acuan penjualan (HAP). Harga daging ayam ras sebesar Rp34.375 per kilogram, turun 1,79% dari harga kemarin. Harga itu juga turun 14,06% di bawah HAP nasional yang sebesar Rp40.000 per kilogram.

    Harga telur ayam juga turun 3,55% dari HAP nasional Rp30.000 per kilogram, menjadi Rp28.936 per kilogram. Sementara jika dibandingkan harga kemarin, harga telur ayam turun 1,76%.

    Berikutnya, harga daging sapi murni secara nasional sebesar Rp132.900 per kilogram, atau di bawah HAP nasional sebesar Rp140.000 per kilogram.

    Beralih ke komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani memiliki harga variatif. Untuk harga rata-rata ikan kembung senilai Rp41.964 per kilogram, naik 0,54% dari harga sebelumnya.

    Kemudian, harga rata-rata ikan bandeng sebesar Rp34.006 per kilogram, turun 1,27%. Diikuti harga rata-rata ikan tongkol turun tipis 0,02% menjadi Rp34.615 per kilogram dibandingkan harga kemarin.

    Adapun, harga cabai merah keriting sebesar Rp38.842 per kilogram, atau masih di dalam rentang HAP nasional di harga Rp37.000-Rp55.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai merah besar senilai Rp38.417 per kilogram.

    Beberapa harga komoditas pangan lainnya yakni bawang merah Rp44.358 per kilogram, bawang putih bonggol Rp35.698 per kilogram, kedelai biji kering impor Rp10.742 per kilogram dan jagung tingkat peternak Rp6.040 per kilogram.

  • Trump Siapkan Langkah Jadi Pemegang Saham Mayoritas Intel

    Trump Siapkan Langkah Jadi Pemegang Saham Mayoritas Intel

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan tengah membahas kemungkinan mengambil kepemilikan sekitar 10% saham di Intel Corp.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (19/8/2025), langkah tersebut berpotensi menjadikan pemerintah AS sebagai pemegang saham terbesar di produsen chip yang tengah menghadapi tekanan tersebut.

    Menurut seorang pejabat Gedung Putih dan sejumlah sumber yang mengetahui hal itu, pemerintah federal mempertimbangkan skema investasi dengan mengonversi sebagian atau seluruh hibah Intel dari program US Chips and Science Act menjadi saham. Intel sendiri dijadwalkan menerima hibah senilai total US$10,9 miliar dari program tersebut, yang dialokasikan untuk produksi komersial maupun militer.

    Nilai hibah itu diperkirakan cukup untuk membiayai kepemilikan yang ditargetkan. Dengan kapitalisasi pasar Intel saat ini, porsi 10% saham diperkirakan bernilai sekitar US$10,5 miliar. Namun, besaran kepemilikan serta keputusan akhir apakah Gedung Putih akan melanjutkan rencana ini masih belum pasti.

    Saham Intel sempat anjlok hingga 5,5% setelah Bloomberg melaporkan pembahasan tersebut pada Senin (18/8/2025), meskipun pekan sebelumnya sahamnya melonjak 23%—kenaikan mingguan terbaik sejak Februari.

    Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menolak berkomentar lebih jauh terkait detail pembahasan. Dia hanya menegaskan bahwa belum ada kesepakatan resmi sampai diumumkan secara langsung oleh pemerintah. Sementara itu, Intel belum memberikan tanggapan.

    Pejabat Gedung Putih tersebut juga menyebut kemungkinan konversi hibah Chips Act lain menjadi kepemilikan saham di perusahaan penerima. Namun, belum jelas apakah gagasan ini telah mendapat dukungan luas di internal pemerintahan atau sudah dibicarakan dengan perusahaan lain.

    Sebagai catatan, bulan lalu Departemen Pertahanan AS membuat langkah tidak biasa dengan mengambil saham preferen senilai US$400 juta di produsen mineral tanah jarang MP Materials Corp. Kesepakatan itu menjadikan Pentagon sebagai pemegang saham terbesar perusahaan tersebut.

    Kabar potensi investasi pemerintah di Intel sebelumnya telah memicu reli saham perusahaan setelah Bloomberg News pertama kali mengungkap pembicaraan antara pejabat AS dan perwakilan Intel pekan lalu.

    Seperti halnya penerima Chips Act lainnya, hibah Intel sejatinya dijadwalkan dicairkan secara bertahap seiring pencapaian target proyek yang telah disepakati. Per Januari lalu, Intel telah menerima pencairan hibah sebesar US$2,2 miliar.

    Namun, belum jelas apakah pencairan US$2,2 miliar tersebut akan dimasukkan ke dalam skema kepemilikan saham, apakah ada tambahan hibah sejak Trump menjabat, maupun jadwal pencairan dana di bawah rencana konversi saham tersebut.

  • Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

    Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memprediksi bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terjadi di Indonesia dalam satu tahun ke depan.

    Presiden KSPN Ristadi menyoroti regulasi pemerintah sebagai salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kondisi industri dalam negeri, yang berimplikasi langsung dengan tingkat pengangguran.

    “Saya kira tren ke depan dalam satu tahun ini PHK akan masih terus terjadi, tinggal nanti soal fluktuasinya apakah lebih besar dari kemarin atau tidak,” kata Ristadi kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

    Terbaru, pihaknya menerima informasi bahwa pemerintah akan membatasi dan menaikkan harga gas bumi tertentu (HGBT). Hal ini diperkirakan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha industri padat energi seperti keramik, baja, hingga kaca.

    Sebelumnya, sejumlah pelaku industri mengeluhkan kondisi pasokan gas yang tidak stabil, terlebih untuk kebijakan gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Alhasil, pengusaha harus menanggung beban harga gas regasifikasi yang lebih mahal.

    Adapun, kebijakan gas murah industri atau harga gas bumi tertentu (HGBT) tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Mengacu beleid tersebut, pemerintah mematok harga gas yang lebih mahal dari periode sebelumnya yakni US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu.

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) sebelumnya memberi sinyal adanya defisit pasokan gas yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini seiring dengan penurunan alami produksi gas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), keandalan infrastruktur, hingga aspek harga.

    Menanggapi hal tersebut, Ristadi mengatakan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat ini terdapat sekitar 100.000 hingga 150.000 tenaga kerja yang bergelut di industri padat energi seperti keramik, baja hingga kaca yang dikhawatirkan dapat terkena PHK.

    “Itu [buruh] juga akan terancam kalau kemudian suplai energinya itu tidak konsisten dan kemudian harganya akan dinaikkan,” jelasnya.

    Aturan Impor

    Lebih lanjut, Ristadi mengatakan para buruh turut mengamati arah kebijakan investasi pemerintah. Dia menilai kebijakan yang tepat dapat menjaga keberlangsungan sektor industri yang masih resilien pada saat ini.

    Dia mencontohkan perihal pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor belum lama ini, yang dinilai sebagai bentuk pengendalian atas membeludaknya produk luar negeri di Tanah Air.

    KSPN meyakini kebijakan seperti itulah yang dapat memperpanjang napas industri dalam negeri dan pada gilirannya menurunkan tingkat pengangguran.

    “Ya mudah-mudahan kalau ini kemudian dijalankan dengan serius, on the track, saya kira ini bisa menjadi harapan,” pungkas Ristadi.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam survei terbarunya mengungkap bahwa lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerjanya imbas ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Kondisi ini diperkirakan terus berlangsung ke depannya.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, situasi ekonomi global yang terus berubah, kondisi geopolitik yang semakin tinggi, hingga proyeksi pertumbuhan yang terus menurun telah membuat banyak perusahaan tidak memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan.

    “Akhirnya, banyak yang bersikap dengan menahan ekspansi, memperlambat rekrutmen, dan fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko baru,” kata Shinta dalam sambutannya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).