Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menlu Jerman: Perdagangan Global Kian Dipolitisasi, Diversifikasi Jadi Solusi

    Menlu Jerman: Perdagangan Global Kian Dipolitisasi, Diversifikasi Jadi Solusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menekankan pentingnya mendiversifikasi hubungan ekonomi di tengah fragmentasi yang kerap membuat perdagangan global dipolitisasi. 

    Wadephul menjelaskan bahwa negara-negara Eropa dan negara-negara di Indo-Pasifik sama-sama menjadi pendukung kuat perdagangan bebas internasional yang adil. Meski demikian, dia menyebut perdagangan global seringkali dipolitisasi dan dijadikan senjata atau ancaman untuk negara lain. 

    Dia menuturkan, hal tersebut pernah terjadi kepada Jerman pada 2022 lalu ketika Rusia berusaha menjadikan ketergantungan Jerman pada pasokan energi sebagai senjata geopolitik. 

    “Karena itulah, bagi kami, sebagaimana juga bagi banyak negara lain, sangat penting untuk mengidentifikasi ketergantungan ekonomi yang kritis, meminimalkan risiko yang ada secara strategis, dan mendiversifikasi hubungan dagang kami,” jelas Wadephul dalam diskusi Germany’s Foreign Policy Outlook on the Indo-Pacific di Jakarta pada Rabu (20/8/2025).

    Seiring dengan hal tersebut, Jerman pun berkomitmen untuk semakin memperdalam kemitraan ekonomi, baik dengan Indonesia maupun negara-negara lainnya.

    Dia menyebut, Jerman sebagai bagian dari Uni Eropa tengah merundingkan beragam perjanjian perdagangan bebas, yang sebagian besar di antaranya dengan negara-negara di Indo-Pasifik.

    Wadephul menuturkan, kesepakatan politik yang baru saja tercapai untuk menuntaskan perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) merupakan tonggak penting diversifikasi kerja sama ekonomi.

    Dia mengatakan, hal tersebut akan mempercepat tercapainya konsensus atas beberapa poin perjanjian yang tersisa.

    “Kami sepenuhnya mendukung rencana Komisi untuk menandatangani perjanjian penting ini paling cepat pada awal bulan depan,” katanya.

    Wadephul menuturkan, perjanjian perdagangan yang adil, ambisius, dan berkelanjutan dapat menciptakan peluang bisnis yang sangat dibutuhkan bagi kedua pihak serta mendiversifikasi rantai pasok kita, mulai dari energi terbarukan hingga inovasi digital.

    “Kita juga akan menunjukkan komitmen penuh terhadap perdagangan yang adil dan berbasis aturan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Bersama-sama, UE dan Asean mewakili dua blok perdagangan terbesar di dunia,” katanya.

  • Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026

    Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan alias Asrim menyatakan belum siap dengan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK pada 2026, seperti yang ditetapkan dalam RAPBN 2026.

    Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengaku tidak kaget dengan rencana implementasi cukai MBDK dalam RAPBN 2026. Menurutnya, rencana tersebut sudah masuk ke dalam APBN beberapa tahun terakhir meski tak kunjung terealisasi.

    Hanya saja, Triyono berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dampak penerapan cukai MBDK ke industri. Dia berpendapat, cukai MBDK hanya akan menambah beban bagi industri yang ujungnya akan menjadi beban bagi konsumen/masyarakat.

    Cukai MBDK, sambungnya, akan mengakibatkan kenaikan harga produk yang akan berdampak pada penurunan penjualan. Apalagi, Asrim mencatat kinerja industri minuman siap saji dalam kemasan masih dalam tekanan besar. 

    “Pertumbuhan sejak 2023 terus menurun. 2023 pertumbuhan di kisaran 3.1%, kemudian menurun ke 1.2% di 2024. Bahkan kuartal I/2025, terus turun menjadi -1.3%. Ini perlu menjadi perhatian kita semua termasuk pemerintah,” kata Triyono kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Dia menilai implementasi cukai MBDK sekedar upaya menambah jenis pajak baru guna menaikkan tax ratio atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto. Menurut Triyono, otoritas fiskal seperti berburu di kebun binatang karena subjek pajak/cukai MBDK adalah perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah membayar beragam jenis pajak.

    Tak hanya itu, klaimnya, penerapan cukai minuman manis terbukti di berbagai negara tidak efektif untuk menurunkan tingkat prevalensi penyakit tidak menular/obesitas.

    “Bagi Indonesia kami meyakini hal yang sama akan terjadi. MBDK bukan kontributor utama sumber kalori bagi masyarakat Indonesia. Data BPS 2022 menunjukkan bahwa kontributor utama konsumsi kalori dalam pangan (mamin) datang dari pangan yang disiapkan di rumah, sebesar 79%,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Triyono meyakini penerapan cukai MBDK hanya menyasar sebagian kecil sumber pasokan gula/kalori bagi masyarakat sehingga dampaknya ke penambahan beban industri dalam negeri.

    Sebagai informasi, wacana penerapan cukai MBDK notabenenya sudah ada sejak 2020. Kendati demikian, penerapannya terus diundur. Dalam APBN 2025, pemerintah bahkan sudah menetapkan target penerimaan dari cukai MBDK yaitu sebesar Rp3,8 triliun. Hanya saja hingga kini, implementasinya tetap tidak terealisasi.

    Kini dalam RAPBN 2026, pemerintah menyatakan akan kembali menerapkan cukai MBDK, sebagai bagian dari ekstensifikasi barang kena cukai. 

    “Pengaturan pengenaan cukai atas MBDK bertujuan untuk mendukung upaya pengendalian konsumsi atas produk yang memiliki eksternalitas negatif terhadap kesehatan sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tertulis dalam dokumen tersebut, dikutip Rabu (20/8/2025).

    Kendati demikian, otoritas fiskal mengakui implementasi kebijakan itu berpotensi menghadapi risiko dari sisi kesiapan pelaku usaha, terutama bersumber dari keberagaman produk dan rantai distribusi yang berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan.

    Selain itu, pemerintah mengidentifikasi risiko dari masyarakat yang menyadari pentingnya kebijakan cukai minuman manis. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan siap menumbuhkan kesadaran dari masyarakat secara terus-menerus atas efek negatif dari konsumsi gula berlebih bagi kesehatan.

  • PGN Klaim Pasokan Gas untuk Industri Mulai Normal

    PGN Klaim Pasokan Gas untuk Industri Mulai Normal

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengklaim pasokan gas pipa untuk industri telah normal dan stabil.

    Keterbatasan pasokan gas untuk industri sebelumnya banyak dikeluhkan oleh para pelaku industri. Menurut para pengusaha, pembatasan gas mengganggu produktivitas kinerja produksi pengolahan.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, pihaknya terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan gas nasional melalui optimalisasi infrastruktur dan dukungan penuh dari pemerintah serta para pemangku kepentingan. Dia mengklaim saat ini tekanan gas dalam jaringan pipa telah normal dan dijaga stabilitasnya.

    Seiring dengan stabilisasi tersebut, pelanggan di sejumlah wilayah Jawa bagian barat yang sebelumnya terdampak telah kembali beroperasi.

    Fajriyah menyampaikan bahwa seluruh direksi PGN secara aktif memantau perkembangan operasional di wilayah Jawa bagian barat dan sebagian Sumatra secara real-time melalui Integrated Monitoring Center yang berbasis digital di Jakarta.

    Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya PGN dalam memastikan kelancaran distribusi gas. PGN juga terus konsisten melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keandalan penyaluran energi bagi pelanggan.

    “Tambahan pasokan gas saat ini telah membantu meningkatkan keandalan infrastruktur. Penyaluran kepada pelanggan akan dilakukan secara berkelanjutan,” ucap Fajriyah melalui keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

    Dia pun mengapresiasi kerja sama dan pengertian pelanggan dalam mengelola konsumsi gas, yang berperan penting dalam mendukung upaya stabilisasi sistem. Selain itu, PGN juga mengaku bersyukur atas dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), serta seluruh pemangku kepentingan.

    Fajriyah menambahkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi pelanggan tetap menjadi prioritas utama PGN. Dalam tahap ini, PGN terus memperkuat keandalan dan keamanan infrastruktur untuk memastikan penyaluran gas bumi berjalan optimal.

    Adapun, seluruh langkah mitigasi dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan perusahaan yang baik serta memperhatikan aspek HSSE.

    “PGN memahami bahwa energi adalah bagian dari fondasi utama produktivitas pelanggan. Karena itu, kami terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan dan memperkuat infrastruktur gas, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang,” tutup Fajriyah.

  • BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

    BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 25 basis poin ke level 5,00%.

    Airlangga meyakini keputusan Bank Indonesia akan berdampak positif ke perekonomian Indonesia. Kendati demikian, dia juga mengingatkan agar perbankan juga mengikuti langkah Bank Indonesia agar dampaknya ke pertumbuhan ekonomi maksimal.

    “Bagus lah buat ekonomi [penurunan BI Rate ke 5,00%]. Harapannya transmisi ke perbankan bisa lebih cepat, sehingga suku bunga perbankan juga bisa turun,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Pemangkasan BI Rate ke level 5,00% sendiri disampaikan dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada hari ini, Rabu (20/8/2025). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa keputusan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan itu telah didasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan.

    “Keputusan penurunan suku bunga ini konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian,” terang Perry dalam pengumuman hasil rapat RDG secara daring.

    Ke depan, lanjutnya, BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bakal berada di atas titik tengah 4,6% secara tahunan atau year on year (YoY) hingga 5,4% YoY

    Penurunan Bunga Kredit Masih Lambat

    Adapun BI melaporkan transmisi pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate belum terlalu terlihat pada suku bunga kredit perbankan. Padahal, BI sudah memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar total 75 basis poin sejak awal 2025. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. Pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16%, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.

    “Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Agustus 2025 pada Rabu (20/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan jika melihat data-data terkini, transmisi suku bunga yang terjadi saat ini tidak secepat pada penurunan BI Rate sebelumnya. Meski demikian, kata Juda, terlihat data yang cukup menggembirakan meskipun belum kuat.

    Salah satunya, suku bunga deposito perbankan turun dari 4,85% pada Juni 2025 menjadi 4,75% pada Juli 2025 atau susut 10 bps. Suku bunga kredit baru juga mengalami penurunan, khususnya untuk kredit korporasi, komersial, dan UMKM.

    “Suku bunga kredit korporasi turun 27 bps dari 7,58% ke 7,31%, komersial 8,35% ke 8,26% atau 9 bps, dan UMKM turun 15 bps dari 11,01% pada Juni 2025 ke 10,86% Juli 2025,” jelas Juda.

    Dia juga menyebutkan, jika dilihat dari kelompok bank, bank BUMN, BPD, dan KCBA atau bank asing telah kompak menurunkan suku bunga kredit. Sementara, bank umum swasta nasional (BUSN) masih mengalami kenaikan suku bunga kredit.

    “Dengan adanya penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut hari ini, kemudian likuiditas yang masih sangat tinggi, dan ekspansi pemerintah yang lebih cepat pada semester II, kami optimis apa yang kita lakukan, baik konteks BI rate maupun penyediaan likuiditas akan tertransmisi lebih baik pada semester II/2025,” jelasnya.

  • Menhub Sebut Kereta Khusus Petani dan Pedagang Sedang Uji Dinamis

    Menhub Sebut Kereta Khusus Petani dan Pedagang Sedang Uji Dinamis

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang dalam tahap uji dinamis (dynamic trial).

    “Kereta api petani dan pedagang sekarang kita sedang dynamic trial, untuk hal ini kami akan melihat feedback-nya,” ujar Bobby di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut bertujuan agar PT KAI nantinya bisa menentukan nilai keekonomiannya sehingga dapat menumbuhkan ekonomi petani dan pedagang.

    “Sehingga nanti kita bisa menentukan nilai keekonomiannya yang untuk mendorong pertumbuhan dari petani dan pedagang yang mengangkut komoditas-komoditasnya dengan menggunakan kereta api,” kata Bobby.

    PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) menyiapkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna memperkuat akses distribusi hasil bumi, memperlancar mobilitas perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

    KAI terus menghadirkan inovasi transportasi yang dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat, salah satu terobosan terbaru adalah pengembangan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) khusus petani-pedagang yang saat ini tengah dimodifikasi di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng.

    Kereta itu dirancang untuk membantu mobilitas para petani dan pedagang, sekaligus memudahkan pengangkutan hasil panen maupun barang dagangan secara lebih leluasa, aman dan efisien. Gagasan kereta itu berawal dari pembahasan teknis sejak Mei 2024 yang kemudian diwujudkan melalui proses modifikasi sarana. Konsep desainnya mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas.

    Tempat duduk dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan kereta, sehingga ruang tengah lapang untuk menempatkan hasil pertanian atau barang dagangan, sekaligus memudahkan pergerakan di dalam kereta. Selain perubahan tata letak tempat duduk, sejumlah detail teknis juga dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan khusus ini.

    Lebar pintu bordes diperbesar dari 800 mm menjadi 900 mm, sekat partisi dan bordes dihilangkan untuk memperlancar akses barang, dan jumlah kursi disesuaikan menjadi 73 dari sebelumnya 106 tempat duduk. Toilet tetap tersedia satu unit per kereta, sementara rak bagasi dipertahankan untuk kenyamanan penumpang.

    Kereta petani-pedagang itu merupakan hasil modifikasi dari kereta kelas bisnis dan ekonomi yang saat ini tengah memasuki tahap pengujian. Uji statis telah dilaksanakan pada 14–15 Agustus 2025 di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng, kemudian dilanjutkan dengan uji dinamis pada 15 Agustus 2025 dengan rute Surabaya Gubeng–Lamongan (pulang-pergi).

  • Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

    Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA – Impor pakaian bekas masih terus mengalir, hal ini merusak pasar industri tekstil dalam negeri. Bahkan, dalam inspeksi mendadak alias Sidak, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap temuan pakaian bekas impor mencapai puluhan miliar di Bandung, Jawa Barat.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa peredaran pakaian bekas impor berpotensi merusak industri tekstil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam negeri.

    “Jadi sekali lagi, barang-barang ini akan mengganggu industri di dalam negeri, industri tekstil, serta akan mengganggu UMKM kita,” kata Budi di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Menurut Budi, pakaian bekas impor dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kebijakan impor dan barang yang dilarang impor.

    “Banyak industri kita tidak bisa bersaing. Selain itu konsumen tidak terlindungi karena pakaian bekas ini sebenarnya tidak layak dipakai dari sisi kesehatan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut Kemendag telah menyita sebanyak 19.391 “ballpres” (pakaian bekas) senilai lebih dari Rp112,3 miliar pada 14–15 Agustus 2025 di 11 gudang penyimpanan pakaian bekas impor (thrifting) di wilayah Jawa Barat.

    “Barang-barang ini semuanya pakaian bekas impor dari Korea Selatan, Jepang, dan China. Total nilai dari barang ilegal ini mencapai Rp112,3 miliar ,” kata Budi.

    Budi merinci, penyitaan dilakukan di tiga gudang di Kota Bandung dengan jumlah 5.130 bal senilai Rp24,75 miliar, lima gudang di Kabupaten Bandung sebanyak 8.061 bal senilai Rp44,2 miliar, serta tiga gudang di Kota Cimahi sebanyak 6.200 bal senilai Rp43,4 miliar.

    Dirinya juga mengajak masyarakat untuk mendukung pemberantasan perdagangan ilegal pakaian bekas impor. “Mari kita bersama-sama memerangi barang-barang ilegal ini yang jelas-jelas merugikan kita bersama,” kata dia.

     

  • MTI Kritisi Rencana Menhub Hapus Jembatan Timbang yang Rawan Pungli

    MTI Kritisi Rencana Menhub Hapus Jembatan Timbang yang Rawan Pungli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi bakal mengambil tindakan ekstrem dengan penutupan jembatan timbang dalam rangka penghapusan pungutan liar (pungli) dan kendaraan overdimension overload (ODOL).

    Pasalnya pungli menjadi salah satu yang menjadi concern atau perhatian dalam rangka penghapusan kendaraan kelebihan muatan dan dimensi alias ODOL. Terlebih, interaksi pengemudi dengan oknum petugas di jembatan timbang mendorong terjadinya praktik pungli dan beredarnya kendaraan ODOL di jalanan.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa memang sudah ada teknologi seperti weight in motion (WIM). Namun, teknologi tersebut belum dapat menggantikan jembatan timbang.

    “WIM itu bisa enggak menggantikan fungsi jembatan timbang yang dapat memberi informasi dimensi dan informasi barang bawaan. WIM tidak bisa mendeteksi itu,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/8/2026).

    Penghapusan jembatan timbang, utamanya di jalan nasional, bukan tol, dapat memberikan efek bahaya karena hilangnya pemantauan.

    Dirinya hanya menanti Presiden Prabowo Subianto dapat bertindak tegas terhadap pungli—selayaknya tindakan tegasnya terhadap isu pertambangan.

    “Tinggal menunggu Prabowo bilang ‘pokoknya saya sikat [pungli]’ selesai itu,” tutur Djoko.

    Terpisah, peneliti senior Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Felix Iryantomo menyampaikan bahwa dugaan jembatan timbang menjadi sarang pungli perlu bukti yang nyata. Dirinya mempertanyakan apakah selama ini sudah ada oknum petugas yang ditangkap dan dijatuhi sanksi karena melakukan pungli.

    Perlu dicatat bahwa fungsi unit kerja jembatan timbang seharusnya bukan sekadar untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran lebih muatan dan lebih dimensi truk, yang belakangan popular disebut sebagai truk ODOL.

    Namun demikian jembatan timbang dapat menjadi lokasi pendataan asal dan tujuan barang yang diangkut oleh seluruh truk yang melintas sekaligus data berbagai jenis barang/komoditi yang diangkut.

    Pada aspek tersebut, ada titik lemah di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal mana hampir tidak pernah ada publikasi yang diterbitkan yang bisa secara mudah diketahui oleh publik. Seandainya seluruh jembatan timbang ditugasi mendata seluruh jenis barang berikut beratnya serta asal dan tujuan, maka data tersebut bisa menjadi indikator perekonomian yang sangat penting bagi daerah dimana jembatan tersebut berlokasi.

    Senada dengan Djoko, penggunaan WIM yang belum dilakukan di jalan nasional patut menjadi pertanyaan. Terlebih, lalu lintas barang di selain Pulau Jawa masih belum sepenuhnya terkoneksi oleh tol.

    Terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam menargetkan zero ODOL 2027.

    “Rasa-rasanya pernyataan Menhub yang akan membubarkan jembatan timbang tersebut menjadi dekonstruktif dan tidak nyambung dengan target Menko IPK,” tuturnya.

    Sebelumnya Menhub Dudy Purwaghandi optimistis bahwa target zero ODOL 2027 bakal tercapai. Harapan tersebut sejalan dengan dilakukannya beberapa kajian, termasuk di antaranya yang menjadi concern misalnya seperti pungli.

    “Kalau kami dari Kemenhub, yang paling ekstrem apabila memang pungli itu dari kami itu memang ada, dan kita tidak menutup mata terhadap itu, ya jembatan timbang kita tutup,” tuturnya saat Media Briefing pada Kamis, (15/8/2025).

    Menurutnya, saat ini sudah ada WIM yang mampu menimbang kendaraan tanpa jembatan timbang. Dirinya juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga soal pemasangan WIM di jalan-jalan tol.

    “Dengan WIM, maka interaksi antara supir dengan petugas, menjadi tidak ada. Sehingga kita menutup kemungkinan terjadinya pungli itu dari sisi pemeriksaan kendaraan, khususnya pemeriksaan berkaitan dengan berat kendaraan,” lanjutnya.

    Sementara sejauh ini, pemasangan perangkat WIM baru di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kertapati dan Talang Kelapa di Palembang, Sumatra Selatan.

  • Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

    Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Jababeka Tbk. (KIJA), Setyono Djuandi Darmono (SD Darmono) mengungkapkan adanya peningkatan minat dan kunjungan investasi dari perusahaan asal china usai penetapan Tarif Trump.

    Darmono mengungkap pihaknya mencatat peningkatan minat investasi perusahaan China di kawasan industri Jababeka bahkan telah terjadi sejak awal 2025.

    “Sejak awal 2025 kami melihat kenaikan minat dan kunjungan dari perusahaan Tiongkok dan Asia Timur. Kebijakan tarif AS mendorong strategi China+1, sehingga Indonesia—termasuk Jababeka—menjadi tujuan relokasi,” kata Darmono kepada Bisnis, Selasa (19/8/2025).

    Darmono merinci, mayoritas perusahaan yang mulai berencana melakukan ekspansi pengembangan pabrik di Indonesia itu berasal dari sektor energi, ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV), elektronik, hingga logistik.

    Sejalan dengan hal itu, Darmono mengungkap pihaknya bakal menangkap peluang tersebut lewat berbagai proyek yang dimiliki. Dia mencontohkan, Jababeka Cikarang bakal ditransformasikan menjadi bagian dari metropolitan Jakarta untuk menarik minat investor.

    Kemudian, proyek Kawasan Industri Jababeka di Kendal & Batang bakal dicanangkan untuk menarik investasi padat karya dan EV. Terlebih, area ini mendapat dukungan pemerintah dan infrastruktur KEK, serta daya tarik Jawa Tengah sebagai basis industri berbiaya kompetitif.

    “Untuk proyek Tanjung Lesung, Jababeka mempersiapkan KEK Tanjung Lesung dengan dukungan pemerintah berupa pembangunan jalan tol 89 km yang hampir selesai, ditambah lapangan terbang perintis, menjadikan kawasan ini siap tumbuh sebagai destinasi wisata maritim internasional,” ujarnya.

    Terakhir, tambah Darmono, pihaknya juga akan menyiapkan proyek  Morotai yang bakal dirancang menjadi logistic hub internasional untuk Indonesia Timur, dimulai dari sektor pariwisata dan perikanan tangkap sebelum masuk ke logistik skala besar.

    “Jababeka kini bukan hanya kawasan industri di Cikarang, tapi ekosistem nasional Kendal–Batang untuk industri padat karya & EV, Cikarang jadi metropolitan modern kelas dunia, Tanjung Lesung untuk pariwisata maritim, dan Morotai menuju hub logistik internasional Indonesia Timur,” pungkasnya.

    Sebelumnya, sejumlah perusahaan asal Tiongkok dikabarkan bakal segera memperluas bisnisnya ke Indonesia. Hal itu terjadi imbas AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 19% untuk barang asal Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, sedangkan Vietnam sebesar 20%. China sendiri dikenakan tarif bea masuk lebih dari 30% saat ini.

    Dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia diklaim memiliki keunggulan yakni potensi pasar konsumen yang besar. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara terpadat keempat di dunia.

    Reuters dalam laporan bertajuk ‘Chinese Investors Eyeing Indonesia Avoid US Tariffs, Tap Local Market’ menyebut bahwa pendiri firma konsultan lahan industri di Jakarta, Gao Xiaoyu, menerima banyak permintaan dari perusahaan China untuk memperluas usaha ke Indonesia demi menghindari tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

    “Kami cukup sibuk akhir-akhir ini. Kami rapat dari pagi hingga malam,” kata Gao, yang mendirikan perusahaannya PT Yard Zeal Indonesia.

  • Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi, Pelanggan Pondok Ungu dan Poncol di Serahkan ke Kota Bekasi

    Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi, Pelanggan Pondok Ungu dan Poncol di Serahkan ke Kota Bekasi

    Bisnis.com, Cikarang – Proses pemisahan aset Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditargetkan tuntas pada akhir 2025. Langkah ini merupakan amanat undang-undang yang mengatur kepemilikan badan usaha milik daerah hanya dapat dimiliki oleh satu pemerintah daerah.

    Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Reza Luthfi Hasan, mengatakan Bupati Bekasi bersama Wali Kota Bekasi telah menandatangani berita acara pemisahan dua aset terakhir yang akan dialihkan dari Kabupaten Bekasi kepada Kota Bekasi.

    “Dua wilayah pelayanan air bersih yakni Cabang Poncol dan Pondok Ungu akan segera dimiliki Pemerintah Kota Bekasi melalui pengelolaan Perumda Tirta Patriot,” ujar Reza dikutip dari Antara, Selasa (19/8/2025).

    Kedua wilayah pelayanan yang berada di Kota Bekasi itu rencananya akan diserahterimakan pada akhir tahun ini. Dengan demikian, seluruh delapan aset yang direncanakan untuk diserahkan akan menjadi milik Pemerintah Kota Bekasi.

    Reza menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim pengalihan untuk menyiapkan proses serah terima dua kantor cabang tersebut. Tim ini bertugas mengumpulkan data dan aset, melakukan verifikasi, hingga finalisasi tahap akhir penyerahan.

    Ketua Tim Pengalihan Aset, Lilie Subali, menambahkan pihaknya masih memiliki waktu beberapa bulan untuk merampungkan seluruh proses sebelum batas akhir target penyerahan.

    “Tim ini bekerja sama seperti tim persiapan pada penyerahan aset sebelumnya. Masa kerja tim akan selesai begitu proses serah terima tuntas kepada Pemkot Bekasi,” kata Lilie.

    Ia menegaskan tim pengalihan dibentuk untuk memastikan kelengkapan administrasi serta hal teknis lainnya agar pemisahan aset berjalan lancar dan tertib.

    Lilie memaparkan, pemisahan dua aset ini akan melengkapi tahapan panjang serah terima total delapan kantor layanan pelanggan Tirta Bhagasasi kepada Tirta Patriot. Sebelumnya, pada Juli 2025, Tirta Bhagasasi telah melepas Cabang Rawalumbu dan Kantor Cabang Pembantu Setiamekar. Pada periode 2023–2024, aset yang diserahkan mencakup Cabang Wisma Asri, Harapan Baru, Pondokgede, serta Rawatembaga.

    Dengan tuntasnya penyerahan seluruh aset tersebut, Tirta Bhagasasi diperkirakan kehilangan sedikitnya 80.000 pelanggan dari total 300.000 pelanggan air bersih.

    “Artinya, 80.000 pelanggan yang selama ini dilayani kami akan beralih ke Perumda Tirta Patriot. Dengan pengalihan tersebut, dipastikan terjadi pengurangan pendapatan yang besar. Namun ini menjadi tantangan. Direksi sudah menyiapkan langkah ekspansi bisnis, termasuk penambahan pelanggan dari sektor industri,” ujar Lilie.

  • Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

    Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog memastikan telah menyederhanakan sistem aplikasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yakni Klik SPHP. Hal ini dilakukan usai penggunaan aplikasi tersebut menuai sorotan berbagai pihak.

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya tak lagi menggunakan sistem yang berbelit, meskipun tak memerinci lebih lanjut terkait dengan perubahan sistem yang dilakukan.

    “Sudah penyederhanaan aplikasi. Tetap dipakai, tetapi kontrolnya langsung dari daerah, tidak langsung dari pusat,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Menurutnya, penggunaan aplikasi Klik SPHP merupakan bagian dari verifikasi agar penyaluran beras murah subsidi pemerintah itu tepat sasaran.

    Rizal juga menyebut bahwa aplikasi tersebut juga menjadi mekanisme agar penyaluran beras SPHP tidak disalahgunakan, seperti halnya temuan beras oplosan yang mencuat beberapa waktu terakhir.

    Ketentuan ini berlaku bagi pedagang, instansi pemerintahan, maupun lembaga lain yang menjadi kanal penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun ini.

    “Jadi semua pengecer, TNI, Polri, maupun Pemda dan lain sebagainya kalau pesan beras SPHP harus menggunakan aplikasi klik SPHP,” terang purnawirawan TNI berbintang dua ini.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pedagang beras tradisional mengalami kesulitan ketika mengakses Klik SPHP.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperhatikan hambatan ini agar penyaluran beras SPHP dapat menyentuh masyarakat dengan mudah.

    “Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah sama-sama didatangi dulu yang berjualan beras, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk menjual beras Bulog,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, dilansir YouTube Kemendagri.