Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

    PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan konstruksi Bendungan Cabean yang terletak di Desa Karanganyar Dan Desa Todanan Kabupaten Blora bakal rampung pada Desember 2026.

    Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa bendungan tersebut berada di wilayah kering Blora. Sehingga, diharapkan kehadiran Bendungan Cabean bakal menyelesaikan persoalan kekeringan yang sering terjadi saat musim kemarau datang.

    “Infrastruktur sumber daya air ini dibangun di wilayah rawan kekeringan, sehingga diharapkan dapat terus memenuhi kebutuhan air masyarakat secara berkelanjutan, khususnya saat musim kemarau panjang,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

    Nantinya, Bendungan Cabean membendung aliran Sungai Galuk. Secara teknis,  bendungan ini memiliki volume tampungan efektif mencapai 2,58 juta meter kubik (m³) yang dapat dimanfaatkan untuk menyuplai air irigasi, air baku, pengendalian banjir, sekaligus mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 10 Megawatt (MW).

    Adapun, sumber air dari Bendungan Cabean akan dimanfaatkan untuk mengembangkan Daerah Irigasi Karanganyar seluas 80 hektare (Ha). 

    Dody menyebut, bendungan ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 175% menjadi 275%. Artinya, dalam satu tahun petani dapat menanam dengan pola padi – padi – palawija, sehingga panen menjadi lebih sering dan lebih optimal. 

    “Fokus kami adalah air, utamanya untuk mendukung swasembada pangan sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo. Dengan mengatur air sehingga tidak terjadi kekeringan di musim kemarau dan tidak terjadi banjir di musim penghujan,” tambah Dody.

    Selain pertanian, Bendungan Cabean juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 127 liter/detik bagi Kabupaten Pati (100 liter/detik) dan Blora (27 liter/detik). 

    Ketersediaan air ini diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan domestik sekitar 154.628 jiwa, atau setara 59,14% dari kebutuhan air di tiga kecamatan yakni Todanan (Blora), Winong, dan Pucakwangi (Pati). 

    Kehadiran bendungan ini juga diharapkan dapat sebagai pengendali banjir di wilayah hilir, terutama di Kecamatan Todanan seluas 5,32 hektar serta potensi pariwisata di Blora yang dapat menumbuhkan ekonomi lokal.

    Untuk diketahui sebelumnya, Bendungan Cabean mulai dilaksanakan pembangunannya pada 20 Desember 2023 dengan progres fisik secara keseluruhan (MYC) hingga 29 Juli 2025 sebesar 14,6% dan ditargetkan selesai 31 Desember 2026. 

    Pekerjaan konstruksi bendungan berada di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, dengan penyedia jasa kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Marfrijaya Abadi (KSO). 

    “Dengan selesainya pembangunan Bendungan Cabean diharapkan menjadi solusi wilayah Blora yang selama ini dikenal akrab dengan kekeringan saat musim kemarau. Dengan suplai air yang berkelanjutan, petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian, akses air bersih lebih terjamin, dan wilayah hilir mendapat perlindungan dari ancaman banjir,” pungkasnya.

  • DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

    DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

    Menurutnya, hal itu berpotensi akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat sekaligus keuntungan untuk PT KAI.

    “Karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, paling tidak ada lah satu gerbong, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan untuk kereta api,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia pun membandingkan dengan bus yang biasanya terdapat smoking area di bagian belakang, untuk mengakomodasi para perokok selama di perjalanan.

    “Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bus saja, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area. Masa kereta sepanjang itu, satu gerbong, Pak, saya yakin bisa itu ya,” ujar Nasim.

    Sebagai informasi, saat ini KAI memberlakukan aturan tegas terkait larangan merokok bagi para penumpang. Sebab, semua perjalanan kereta api adalah perjalanan bebas asap rokok tembakau, rokok elektrik maupun uap vape e-liquid.

    “Tidak diperkenankan merokok ataupun vaping di seluruh rangkaian Kereta Api. Kedapatan merokok ataupun vaping di dalam rangkaian Kereta Api, maka penumpang diturunkan di stasiun pertama kereta api berhenti,” demikian bunyi peringatan di laman resmi KAI.

  • Dewan Energi Nasional Putar Otak Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel per Hari

    Dewan Energi Nasional Putar Otak Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) optimistis dapat mewujudkan target produksi minyak 1 juta barel per day pada 2030. Hal ini sejalan dengan prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto terkait ketahanan energi nasional. 

    Merujuk pada catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terdapat peningkatan lifting minyak sebanyak 4.000 barel per hari (bph) dari 576.000 bph pada pertengahan tahun 2024 menjadi 580.000 bph pada periode yang sama di 2025.

    Anggota Dewan Energi Nasional Abadi Poernomo mengatakan sejauh ini upaya-upaya dalam meningkatkan produksi migas sudah on the right track. Dia pun optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai target produksi satu juta barel minyak per hari pada 2030. 

    “Peningkatan lifting minyak ini sudah on track untuk target satu juta bph. Namun, memang masih ada kesenjangan antara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai sekitar 1,5 juta bph dengan hasil lifting,” kata Abadi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025). 

    Alhasil, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan produk jadi BBM untuk menutupi gap yang ada. Untuk itu, target produksi 1 juta barel per day menjadi upaya besar untuk mewujudkan swasembada energi. 

    Menurut dia, swasembada energi justru lebih penting dari sekada ketahanan energi yang masih bisa dipenuhi lewat importasi. Swasembada artinya Indonesia tak lagi bergantung pada produk impor. 

    Dalam setahun, Indonesia mengimpor migas senilai US$40 miliar atau sekitar Rp650 triliun dan menekankan pentingnya swasembada energi hingga mengurangi ketergantungan impor.

    Untuk itu, program prioritas Prabowo Subianto ke depan terkait ketahanan energi akan dilakukan melalui peningkatan produksi migas, percepatan transisi energi bersih, dan subsidi energi yang tepat sasaran. 

    Adapun, secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah mencapai Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi. 

    Sejauh ini, dia menjelaskan SKK Migas telah menjalankan sejumlah strategi untuk meningkatkan produksi migas yang meliputi beberapa pilar utama. 

    Pertama, eksplorasi yang ekstensif untuk menemukan cadangan baru yang besar hingga reaktivasi sumur-sumur tua yang tersebar di berbagai wilayah. 

    “Meskipun sumur-sumur tua mungkin hasilnya kecil-kecil, tetapi kalau banyak akan menjadi banyak juga,” imbuhnya. 

    Kedua, optimalisasi lapangan-lapangan tua melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga dapat memaksimalkan pengangkatan sisa minyak dari dalam reservoir. 

    Ketiga, dia juga mendorong adanya penemuan cadangan baru, sebab sumber daya fosil suatu saat akan habis.

    Senada, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak mengatakan meskipun Indonesia tengah menggaungkan transisi energi, namun peran hulu migas dalam swasembada energi masih sangat krusial. 

    Apalagi, porsi energi fosil dalam bauran energi nasional masih dominan yakni di atas 80%. Untuk itu, semua pihak harus tetap berpijak pada realitas. 

    Pasalnya, dengan mengesampingkan peran hulu migas demi idealisme transisi energi yang terburu-buru justru dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan program hilirisasi yang sedang berjalan.

     “Proses transisi energi harus berjalan mulus dengan mengombinasikan sumber daya fosil dengan energi terbarukan secara bertahap. Terlebih lagi, peningkatan produksi hulu migas bisa menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat fondasi energi nasional,” ujar Ali. 

    Oleh karena itu, optimalisasi peran SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam mengatur dan mengelola lapangan-lapangan eksisting maupun mencari potensi cadangan baru menjadi penting. 

    Data SKK Migas menyebutkan hingga pertengahan tahun 2025 pengeboran sumur pengembangan sudah menyelesaikan 409 sumur atau meningkat 14% dibandingkan periode yang sama 2024 sebanyak 358 sumur. 

    Tak hanya itu, kegiatan workover telah menyelesaikan 517 sumur atau meningkat 6% dan kegiatan well service mencapai 20.644 kegiatan atau naik 12%.

    Dalam hal ini, Ali mendorong dukungan pemerintah, mengingat karakteristik industri hulu migas yang padat modal, padat teknologi, dan memiliki risiko yang sangat tinggi, baik dari sisi finansial, hukum, maupun keselamatan kerja.

    “Dengan situasi seperti ini tidak banyak investor yang kemudian berani mengambil risiko. Agar investor ini berani maka pemerintah perlu memberikan kepastian hukum. Selain itu perlunya penyediaan insentif fiskal, seperti pemotongan pajak, untuk menarik lebih banyak minat para investor,” pungkasnya. 

  • Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

    Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diketahui mendapat porsi anggaran sebesar Rp9,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, dijelaskan bahwa pos anggaran tersebut jauh lebih besar dari outlook pagu efektif sepanjang 2025 sebesar Rp6,5 triliun.

    “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN outlook 2025 Rp6,5 triliun; RAPBN 2026 Rp9,5 triliun,” demikian bunyi Buku II Nota Keuangan, dikutip Rabu (20/8/2025).

    Namun demikian, bila dibandingkan dengan laporan kebutuhan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, alokasi pagu Kementerian ATR/BPN pada RAPBN 2026 masih jauh lebih kecil.

    Sebelumnya, Nusron menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran Kementerian ATR/BPN untuk menjalankan program-program prioritas kementerian mencapai Rp11,33 triliun.

    Nusron menuturkan, pada pagu indikatif Kementerian ATR/BPN semulanya hanya mendapat pagu Rp7,7 triliun. Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

    Meski demikian, angka tersebut dinilai belum memenuhi pelaksanaan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga untuk biaya dukungan manajemen. Untuk itu pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp3,63 triliun untuk menutupi selisih kebutuhan anggaran.

    Dalam penjelasannya, pihaknya membutuhkan biaya tambahan senilai Rp1,75 triliun untuk mendukung alokasikan belanja pegawai.

    “Usulan paling banyak adalah untuk kepentingan tambahan anggaran belanja pegawai. Kenapa? Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, kemudian ada tambahan P3K, yang itu hasil PPNPN atau tenaga honorer yang diputuskan oleh Menpan-RB harus diangkat menjadi P3K, itu jumlahnya di kita sampai 12.513,” jelas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Kemudian, usulan tambahan anggaran tersebut juga bakal dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program PTSL senilai Rp1,83 triliun. Saat ini, masih terdapat 15 juta hektare tanah di Indonesia yang belum terdaftar. 

    Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu juga bakal digunakan untuk pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang, pihaknya juga masih memerlukan anggaran mencapai Rp33,94 miliar.

    “Untuk apa? [kebutuhan anggaran Rp33,94 miliar] untuk tambahan RDTR [rencana detail tata ruang], untuk percepatan tambahan supaya cepat mencapai angka 2 juta RDTR,” pungkas Nusron. 

  • Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri bisa melompat hingga 10.000% dari Rp26 triliun menjadi Rp2.600 triliun.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Amran, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar jika Indonesia tidak mengekspor kelapa secara mentah. Apalagi, kata dia, harga kelapa mentah yang dijual dalam negeri hanya sekitar Rp1.300 per kilogram.

    Padahal, Amran menyebut kelapa merupakan salah satu komoditas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara super power.

    Di sisi lain, Indonesia justru hanya mengekspor kelapa mentah dengan nilai sekitar Rp26 triliun. Nilainya lebih rendah lantaran tidak dilakukan hilirisasi.

    Padahal, lanjut dia, jika pemerintah melakukan hilirisasi maka nilai ekspor komoditas ini akan jauh lebih tinggi, salah satunya disulap menjadi santan kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa dara (virgin coconut oil/VCO).

    “Kita ekspor mentah [kelapa]. Kurang lebih Rp26 triliun sekarang, kalau kita olah ini yang kita ekspor adalah coconut milk dengan VCO. Ini 100 kali lipat 10.000%. Artinya apa? Kalau Rp26 triliun yang kita ekspor sekarang, kemudian kita hilirisasi itu menjadi Rp2.600 triliun, baru kelapa,” beber Amran.

    Amran menilai, untuk mendukung hilirisasi kelapa, maka diperlukan pabrik pengolahan kelapa. Amran menyebut harga pabrik pengolahan kelapa terjangkau dan dapat dibeli oleh UMKM.

    “Murah pabriknya. Itu cuma berapa? Rp30 miliar satu biji, murah. Kalau Rp30 miliar, UMKM berkumpul 100–1.000, omzetnya sisihkan 1 bulan. Ini selesai,” ujarnya.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya pernah mengungkap, salah satu perusahaan pengolahan kelapa asal China baru-baru ini membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi awal yang dikucurkan mencapai US$100 juta atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp16.480 per dolar AS).

    “Baru saja pengelolaan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun, Rosan enggan mengungkap nama perusahaan yang menggelontorkan investasi hilirisasi kelapa di dalam negeri. “Nanti mereka akan investasi di beberapa kota, tapi satu plan itu US$100 juta dan selama ini ternyata baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar harganya,” ucapnya.

    Menurutnya, kucuran investasi itu akan mendatangkan hilirisasi perkebunan, termasuk kelapa di Indonesia. “Tapi nanti di sini diolah sehingga hilirisasi kita ini sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan, dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya yang memang kita punya potensi yang sangat tinggi,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, pengamat menilai masuknya investasi asing di industri hilirisasi kelapa bulat bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi asing ke industri hilirisasi kelapa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di dalam negeri.

    Faisal menyebut pemerintah harus sudah mulai mendorong hilirisasi kelapa dengan memperkuat industri hulu terlebih dahulu, yakni meningkatkan bahan baku kelapa di dalam negeri.

    Untuk itu, lanjut Faisal, pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas kelapa nasional di sentra-sentra produksi dengan melakukan peremajaan lahan-lahan yang tidak produktif.

    Sebab, dia mengatakan bahwa selama ini cukup besar luas lahan kelapa yang tidak produktif. “Nah ini harus didorong kalau ingin melakukan hilirisasi karena kalau tidak kita akan kekurangan bahan baku. Jadi justru malah hilirisasi yang terhambat karena bahan bakunya yang kurang,” kata Faisal kepada Bisnis.

  • Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

    Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa operasional Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa teknis penempatan PPPK tersebut akan diatur secara terperinci oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Dari PPPK, dua atau tiga orang per koperasi, tentu dari kabupaten/kota nanti ditempatkan di yang terdekat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Selain itu, dia menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem kerja di Kopdes Merah Putih berserta ragam pelatihan yang akan diberikan bagi petugas.

    Menurutnya, Satgas Nasional Kopdes Merah Putih telah rampung membahas penyusunan aturan terkait program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

    Aturan yang dinyatakan siap antara lain Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meskipun tidak diperinci lebih lanjut.

    Zulhas lantas menyampaikan bahwa berbagai regulasi tersebut telah mencakup ketentuan model bisnis Kopdes Merah Putih.

    “Seluruh aturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan sudah selesai. Aturan turunannya hari ini selesai,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini).

    Itu sebabnya, Zulhas menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi menjelang akhir Agustus 2025. Koordinasi dengan sejumlah kementerian pun terus dilakukan.

    Pada perkembangan sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut setiap Koperasi Desa Merah Putih bisa mengantongi keuntungan hingga Rp1 miliar setiap tahunnya. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan target keuntungan itu merupakan kalkulasi dengan mengacu pada keenam unit bisnis usaha yang dijalankan koperasi.

    “Target keuntungan sekitar Rp1 miliar per tahun per kopdes adalah proyeksi yang dihitung berdasarkan model bisnis yang terintegrasi, meliputi unit usaha sembako, apotek desa, klinik, pergudangan, hingga simpan pinjam,” kata Budi Arie kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

  • Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun. 

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun. 

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

    Meski terus meningkat, kinerja industri pengolahan dari segi laju pertumbuhan industri dan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan. 

    Dari segi kinerja pertumbuhan, industri pengolahan nonmigas tumbuh pesat ke angka 5,60%% yoy pada kuartal II/2025 atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya 4,31% yoy.

    Capaian pertumbuhan periode baru ini juga naik dibanding periode yang sama tahun lalu 4,63% yoy dan 4,67% pada kuartal II/2023. Angkanya nyaris sama dengan kinerja tahun kuartal II/2022 yakni 5,47% yoy. Meskipun stagnan sedekade terakhir atau pada periode yang sama 2015 lalu sebesar 5,22% yoy.

    Tak hanya itu, laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy).

    Jika dilihat secara tahunan, capaian kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022.

    Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan, industri dalam negeri sudah mendapatkan banyak insentif perpajakan, tetapi kemajuannya tidak sepesat Vietnam, Thailand dan Malaysia. 

    “Kenapa tidak optimal insentif-insentif pajak tersebut karena insentif itu seperti icing on the cake atau hanya pemanis saja, jadi hal-hal lain yang lebih fundamental tidak dibenahi maka industri tidak akan bisa optimal,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025). 

    Menurut dia, insentif fiskal yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan perbaikan polemik fundamental seperti kepastian hukum untuk industri, persaingan usaha, dan penguatan inovasi dan teknologi pelaku industri. 

    “Jadi belanja perpajakan harus dievaluasi terkait efektivitasnya, sebab ini salah satu sumber kebocoran APBN, insentif-insentif yang tidak optimal,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, turunnya kontribusi sektor manufaktur perlu menjadi perhatian karena sektor ini memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar terhadap PDB, lapangan kerja, dan ekspor. 

    “Dengan kebijakan yang pro-manufaktur dan responsif terhadap kebutuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDB berpeluang tumbuh kembali di atas 19% dalam beberapa kuartal ke depan,” kata Saleh, dihubungi terpisah. 

  • BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

    BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa telah memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin (bps) sejak September 2024. Namun, efektivitas transmisi penurunan BI Rate masih harus dipercepat untuk suku bunga perbankan. 

    Dalam agenda Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 19 dan 20 Agustus, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa bank sentral kembali menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%.

    Dia lalu menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat transmisi penurunan suku bunga acuan ke suku bunga pasar uang dan perbankan. 

    Perry mengakui bahwa efektivitas transmisi penurunan suku bunga acuan yang telah dilakukan sejak September 2024 sebesar 100 bps belum berdampak besar pada suku bunga di perbankan. 

    “Penurunan BI Rate sebesar 100 bps sejak September 2024 telah diikuti suku bunga pasar uang, meskipun langkah-langkah lebih lanjut perlu ditempuh untuk mempercepat penurunan suku bunga perbankan,” terangnya melalui video conference, Rabu (20/8/2025). 

    Di pasar uang, terang Perry, suku bunga Indonia terus menurun sejalan dengan penurunan BI Rate menjadi 5,25% pada Juli 2025 dan operasi moneter bank sentral. Penurunan terjadi dari 5,14% pada Juli 2025 lalu ke level 4,78% pada 19 Agustus 2025. 

    Kemudian, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6, 9 dan 12 bulan juga menurun dari sebelum penurunan BI Rate pada Juli 2025 ke level per 15 Agustus 2025. 

    Suku bunga SRBI tenor 6 bulan turun dari 5,85% ke 5,28%, sedangkan untuk tenor 9 bulan turun dari 5,86% ke 5,32%. Kemudian, suku bunga SRBI tenor 12 bulan turun dari 5,87% ke 5,34%. 

    Tidak hanya itu, imbal hasil (yield) SBN untuk tenor 2 tahun turun dari 5,86% menjadi 5%. Lalu, yield SBN tenor 10 tahun menurun dari 6,56% menjadi 6,40%. 

    Selanjutnya, efek pemangkasan BI Rate terang Perry juga mulai dirasakan oleh suku bunga deposito satu bulan yang mulai menurun dari 4,85% pada Juni 2025 menjadi 4,75% pada Juli 2025. 

    Kendati demikian, bos bank sentral itu mengakui penurunan suku bunga kredit perbankan justru masih berjalan lambat pada Juli 2025. Suku bunga kredit perbankan tercatat pada periode itu sebesar 9,16% atau masih relatif sama dengan bulan sebelumnya. 

    “Bank Indonesia memandang suku kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” pungkas Perry. 

  • Prabowo Perluas Proyek Lumbung Pangan, Zulhas Dapat Tugas Ini

    Prabowo Perluas Proyek Lumbung Pangan, Zulhas Dapat Tugas Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperluas percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No.19/2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, berdasarkan beleid itu, pihaknya tengah memetakan kawasan baru yang menjadi target perluasan proyek strategis nasional itu.

    “Yang sudah ada di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan. Dan nanti [kami rumuskan] mana lagi,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Lebih lanjut, Zulhas mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pelaksanaan proyek ini dalam satu kebijakan, bukan lagi melalui masing-masing kementerian.

    Pasalnya, hal ini berkaitan dengan alokasi anggaran negara untuk periode 2026. Dia menyebut koordinasi di level kementerian kerap kali menjadi problem dalam penyerapan anggaran untuk proyek prioritas.

    “Saya diminta untuk itu. Jadi, Inpres No. 14/2025 ini harus melahirkan kedaulatan atau ketahanan pangan, energi dan air,” ujar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Menurutnya, pangan dalam hal ini juga memuat arti yang lebih luas, bukan hanya meliputi komoditas seperti padi dan jagung.

    Dengan demikian, pemerintah juga akan mendorong peningkatan produksi komoditas lainnya seperti ikan, garam, sapi, susu, minyak goreng, dan lain sebagainya.

    Sementara itu, dia menyampaikan bahwa Keppres No.19/2025 mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Sumber Pangan, Energi, dan Air Nasional. Zulhas akan menjadi ketua tim tersebut yang beranggotakan 27 kementerian dan lembaga terkait.

    “Tugas pertama dari Keppres sudah rapat bagaimana mengkoordinasi hingga nanti lahir kebijakan yang tadi. Itu adalah proyek strategis nasional kawasan prioritas untuk pangan, energi, dan air, termasuk energi baru terbarukan lahannya,” pungkasnya.

    Mengacu Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, pemerintah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas dengan anggaran senilai Rp164,41 triliun.

    Anggaran ketahanan pangan ini terdiri atas penguatan cadangan beras serta lumbung pangan lainnya, baik di darat maupun laut. 

    “Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” demikian dikutip dari dokumen tersebut.

  • Setoran Cukai Rokok Tumbuh 9,6% per Juli 2025, Dipicu Penundaan Pembayaran Pita Cukai

    Setoran Cukai Rokok Tumbuh 9,6% per Juli 2025, Dipicu Penundaan Pembayaran Pita Cukai

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan CHT tahun ini terutama dipengaruhi kebijakan penundaan pembayaran pita cukai yang berlaku pada 2024.

    Adapun realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) hingga Juli 2025 tercatat mencapai Rp121,98 triliun, naik 9,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp111,23 triliun.

    “Melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2 Tahun 2024, pemesanan pita cukai pada periode 1 Maret sampai 31 Oktober 2024 dapat memperoleh perpanjangan jangka waktu penundaan pembayaran dari 60 hari menjadi 90 hari,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Kebijakan itu diberikan untuk memberikan relaksasi serta mendukung kelancaran arus kas industri hasil tembakau. Hanya saja, pencatatan realisasi penerimaan cukai pada 2024 mengalami pergeseran sekitar 30 hari.

    “Pada 2025, ketentuan penundaan pembayaran kembali ke aturan normal yakni 60 hari, karena itu pencatatan penerimaan tercatat lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Nirwala.

    Dengan demikian, lonjakan realisasi penerimaan CHT tahun ini bukan semata mencerminkan kenaikan konsumsi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor teknis kebijakan administrasi perpajakan.

    Adapun CHT, yang komponen intinya merupakan cukai rokok, merupakan penyumbang utama penerimaan cukai. Total penerimaan cukai mencapai Rp126,85 triliun sepanjang Januari—Juli 2025 atau setara 51,95% dari target sebesar Rp244,2 triliun.

    Dari total penerimaan cukai itu, 96,1% di antaranya berasal dari cukai hasil tembakau. Sumber penerimaan lain adalah cukai minuman mengandung ethil alkohol sebesar Rp10,19 triliun dan cukai ethil alkohol sebesar Rp0,12 triliun.

    Tantangan Penerimaan Cukai

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan cukai hasil tembakau akan turun pada tahun ini karena semakin lakunya rokok murah.

    Proyeksi tersebut terungkap di paparan eks Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (7/5/2025).

    Disebutkan, penerimaan cukai rokok berpotensi turun akibat tidak ada kenaikan tarif pada 2025 dan berlanjutnya fenomena drowntrading atau beralihnya konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah.

    “Dua hal yang menyebabkan penerimaan cukai tembakau ini adalah satu kebijakan tarif, kedua adalah produksi rokok yang mendekatkan pita cukai,” jelas Askolani dalam rapat.

    Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menjelaskan bahwa penerimaan cukai rokok mencapai Rp55,7 triliun pada kuartal I/2025. Realisasi tersebut naik 5,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa produksi rokok turun sebesar 4,2% (year on year/YoY) pada kuartal I/2025. Menurutnya, penurunan tersebut karena kontraksi produksi rokok golongan 1 (-10,9%) tidak bisa diimbangi pertumbuhan produksi golongan 2 (1,3%) dan golongan 3 (7,4%).

    Memang, tarif cukai rokok golongan 1 lebih tinggi dari golongan 2 dan golongan 3 seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 97/2024. Akibatnya, harga eceran rokok golongan 1 berpotensi meningkat lebih tinggi daripada golongan 2 dan golongan 3 sehingga produksinya menurun.

    Asko memaparkan bahwa produksi rokok terus mengalami penurunan pada 2021. Produksi hasil tembakau sebesar 334,8 miliar batang pada 2021, turun ke 323,9 miliar batang pada 2022, kembali turun ke 318,1 miliar batang pada 2023, dan terakhir turun ke 317,4 miliar batang pada 2024.

    Di samping itu, dia menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus melakukan perbaikan pelayanan dan pengawasan. Menurutnya, perbaikan pelayanan dan pengawasan tersebut yang lebih penting.

    “Makanya tadi kami sampaikan juga cukup signifikan dan konsisten kami mengawasi rokok-rokok ilegal, sebab dengan mengedukasi itu, mengingatkan itu, kan untuk mencegah juga mereka supaya memproduksi rokok tetap legal,” kata Asko.