Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Harga BBM Desember 2025: Pertamina, Shell, BP dan Vivo Sesuaikan Tarif

    Harga BBM Desember 2025: Pertamina, Shell, BP dan Vivo Sesuaikan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga BBM di Indonesia kembali mengalami penyesuaian setelah Pertamina resmi mengumumkan tarif terbaru untuk sejumlah produk nonsubsidi mulai 1 Desember 2025.

    Pembaruan ini mencakup jajaran Pertamax Series dan Dex Series yang disesuaikan berdasarkan formula penetapan pemerintah, tren harga rata-rata minyak global dari publikasi seperti Argus dan Mean of Platts Singapore (MOPS), serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa evaluasi dan penyesuaian harga dilakukan secara berkala. Ia menegaskan bahwa Pertamax dan Dex Series tetap diupayakan sebagai produk dengan harga paling kompetitif di pasar.

    Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina per Desember 2025

    Berikut harga terbaru BBM Pertamina untuk wilayah dengan PBBKB 5%:

    Pertalite (subsidi, RON 90): Rp 10.000 per liter
    Bio Solar (Diesel CN48): Rp 6.800 per liter
    Pertamax (RON 92): Rp 12.750 per liter
    Pertamax Green (RON 95): Rp 13.500 per liter
    Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.750 per liter
    Dexlite (CN 51): Rp 14.700 per liter
    Pertamina Dex (CN 53): Rp 15.000 per liter

    Harga BBM dapat berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi besaran PBBKB masing-masing provinsi. Adapun harga yang disebutkan sebelumnya berlaku seragam untuk wilayah dengan PBBKB sebesar 5%.

    Selain Pertamina, harga BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo juga mengalami kenaikan pada periode yang sama. Penyesuaian ini selaras dengan pergerakan harga minyak dunia dan mekanisme penetapan harga berbasis pasar.

    Pada saat yang sama, pasokan BBM untuk SPBU swasta tersebut kini kembali stabil setelah PT Pertamina Patra Niaga memasok total 430.000 barel base fuel. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme business to business (B2B) yang mengikuti prosedur resmi serta memenuhi standar kepatuhan dan tata kelola. Kondisi ini mengakhiri periode kekosongan stok yang sempat terjadi sejak akhir Agustus 2025 di sejumlah SPBU swasta.

    Daftar Harga BBM di SPBU Shell, BP, dan Vivo per Desember 2025

    Shell

    Shell Super: Rp13.000 per liter
    Shell V-Power: Rp13.630 per liter
    Shell V-Power Diesel: Rp15.250 per liter
    Shell V-Power Nitro+: Rp13.890 per liter

    BP

    BP Ultimate: Rp13.630 per liter
    BP 92: Rp13.000 per liter
    BP Ultimate Diesel: Rp15.250 per liter

    Vivo

    Revvo 90: –
    Revvo 92: Rp13.000 per liter
    Revvo 95: –
    Diesel Primus Plus: Rp15.250 per liter

    Dengan adanya penyesuaian harga BBM dari Pertamina maupun SPBU swasta pada Desember 2025, konsumen diharapkan semakin memahami dinamika penetapan tarif yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi pasar global hingga kebijakan nasional.

    Meski terjadi kenaikan pada sejumlah produk, ketersediaan pasokan yang kembali stabil menjadi kabar positif bagi masyarakat. Ke depan, transparansi informasi harga dan kelancaran distribusi diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung kenyamanan mobilitas sehari-hari.

  • Zulhas Siap Kirim Cadangan Beras Bulog 2 Kali Lipat untuk Korban Banjir Sumatra

    Zulhas Siap Kirim Cadangan Beras Bulog 2 Kali Lipat untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan distribusi cadangan pangan ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam agenda BIG Conference dengan tema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Zulhas, sapaan akrabnya, menyinggung duka mendalam akibat bencana alam di tiga provinsi di Sumatra. Dia menyatakan bahwa apa yang dialami para penyintas merupakan luka yang dirasakan bersama seluruh bangsa.

    “Hari-hari ini hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Menyebabkan luka yang kita rasakan bersama. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih,” katanya. 

    Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan dalam kondisi sulit tersebut.

    “Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapa pun. Kita saling bersama, saling menopang, terus merawat harapan untuk bangkit,” ujarnya.  

    Zulhas optimistis bahwa ketiga provinsi tersebut akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat. Dalam konteks pemulihan ekonomi dan sosial, Menko Pangan menyebut sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, presiden langsung memberikan sejumlah instruksi terkait kondisi pertanian di Aceh, termasuk penanganan industri pendukung, persawahan, hingga kebijakan penghapusan kendala teknis yang menghambat produksi.

    Zulhas juga memastikan bahwa pemerintah telah menggandakan pengiriman cadangan pangan ke daerah terdampak melalui Bulog.

    “Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat. Kalau biasa seribu ton, tiba-tiba dua ribu ton,” ujarnya. 

    Dia menambahkan bahwa cadangan pangan pemerintah terus disalurkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Zulhas juga menyampaikan harapan agar musibah banjir Sumatra dapat memperkuat solidaritas nasional.

    “Mudah-mudahan apa yang kita alami ini bisa membantu meningkatkan solidaritas,” tandas Zulhas.

  • BIG Conference: Wapres Gibran Ajak Pelaku Usaha Perkuat Sinergi Ekonomi

    BIG Conference: Wapres Gibran Ajak Pelaku Usaha Perkuat Sinergi Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bisnis Indonesia Group yang merayakan usia ke-40 tahun. 

    Dalam sambutannya secara daring pada acara Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference, Senin (8/12/2025), Wapres Gibran menekankan pentingnya optimisme publik dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pertama-tama, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada seluruh keluarga besar Bisnis Indonesia,” kata Gibran mengawali kata sambutan pada acara Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Dia menyampaikan apresiasi atas konsistensi Bisnis Indonesia sebagai media ekonomi yang dinilai terus membangun optimisme publik dan menyuarakan aspirasi pelaku usaha.

    Mantan Wali Kota Solo itu pun juga menegaskan bahwa optimisme tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat pasar dan menjaga semangat pelaku usaha, terlebih di tengah tekanan ekonomi global yang dialami banyak negara.

    Dalam pemaparannya, Wapres Gibran mengatakan bahwa Indonesia patut bersyukur karena hingga saat ini perekonomian nasional masih menunjukkan ketahanan yang kuat. 

    Namun, dia menilai dibutuhkan langkah-langkah berani untuk mempercepat kemandirian ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan hingga mencapai 8%. Menurutnya, hal itu dapat dicapai dengan membuka ruang-ruang baru yang mampu menjadi pusat produktivitas nasional.

    Dia menjelaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian ekonomi sebagai pilar utama pembangunan. Fokus kebijakan tersebut mencakup penguatan industri nasional, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam dan digital, serta peningkatan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif.

    “Melalui penguatan industri nasional, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam dan hilirisasi digital, serta penguatan UMKM dan ekonomi kreatif,” tuturnya.

    Kendati demikian, Wapres Ke-14 RI itu pun menekankan bahwa pemerintah tidak dapat menjalankan agenda besar itu sendirian. 

    Dia mengajak pelaku usaha, media massa, akademisi, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif sekaligus berkeadilan bagi masyarakat.

    “Pemerintah perlu dukungan dan partisipasi aktif dari para pelaku usaha, media massa, akademisi, praktisi, dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif dan menyejahterakan masyarakat,” kata Gibran.

    Gibran juga memandang forum seperti BIG Conference sebagai ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Ia berharap diskusi-diskusi dalam forum tersebut dapat menghasilkan pemikiran konstruktif yang mampu mendorong kemajuan bangsa.

    Menutup sambutannya, Gibran menyampaikan terima kasih kepada Bisnis Indonesia dan seluruh panitia atas terselenggaranya acara tersebut. 

    Dia menyatakan keyakinannya bahwa dengan peran aktif semua komponen masyarakat, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat dicapai bersama.

    “Semoga dengan peran aktif seluruh komponen masyarakat, Indonesia Emas 2045 bisa kita raih bersama,” tandas Gibran.

  • Zulhas: Prabowo Hapus Utang KUR Terdampak Bencana Aceh-Sumatra

    Zulhas: Prabowo Hapus Utang KUR Terdampak Bencana Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Hal itu disampaikan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    “Sektor pertanian mendapat perhatian khusus Bapak Presiden, kemarin beliau meninjau provinsi Aceh, langsung area pertanian, perbaikan infrastruktur pergedungan, persawahan, penghapusan utang KUR yang terdampak bencana,” kata Zulhas.

    Di samping itu, Zulhas menuturkan pemerintah juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Perum Bulog menjadi dua kali lipat, yakni dari biasanya 1.000 ton kini menjadi 2.000 ton.

    “Bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang kami alami ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bencana alam yang menimpa di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan luka bagi bangsa Indonesia.

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana,” imbuhnya.

    Namun, dia memastikan pemerintah tidak meninggalkan siapapun dan saling menopang untuk terus bangkit bersama. Menurutnya, keteguhan bangsa selalu lahir dalam kebersamaan  dan gotong royong.

    “Di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Insya Allah akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat menghadapi hari-esok,” pungkasnya.

  • BIG Conference 2025: Dorong Sinergi Pemerintah-Dunia Usaha Menuju Kedaulatan Ekonomi

    BIG Conference 2025: Dorong Sinergi Pemerintah-Dunia Usaha Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani secara resmi membuka acara Bisnis Indonesia Group atau BIG Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Acara ini menjadi forum strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan nasional untuk membahas capaian ekonomi tahun berjalan serta arah kebijakan pada 2026. 

    Dalam sambutannya, Hariyadi menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan kuat dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.

    Menurutnya, kombinasi kebijakan pemerintah dan kontribusi dunia usaha menjadi faktor utama dalam menjaga momentum tersebut.

    “Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, serta kebijakan yang tepat dan konsisten, Indonesia akan mampu melompat menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8%,” ujar Hariyadi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) itu juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Desa Nelayan.

    Dia menyebut program-program tersebut memiliki capaian positif, namun memerlukan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Hariyadi mengingatkan bahwa Bisnis Indonesia akan memasuki usia ke-40 pada 14 Desember 2025. Dia menyebut tonggak sejarah tersebut sebagai momentum penting bagi perusahaan media yang selama empat dekade telah menyajikan informasi ekonomi dan bisnis untuk menavigasi pengambil kebijakan dan pelaku usaha.

    “BIG Conference hari ini menjadi rangkaian perayaan menuju usia ke-40 Bisnis Indonesia,” tandas Hariyadi. 

    BIG Conference 2025 menghadirkan pembicara dari kalangan profesional bisnis dan pengambil kebijakan. Diskusi berfokus pada capaian ekonomi nasional sepanjang 2025 serta proyeksi arah kebijakan ekonomi 2026.

    Acara ini terselenggara serentak dengan kantor perwakilan Bisnis Indonesia di berbagai wilayah, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Makassar.

    Siaran langsung atau live streaming BIG Conference 2025 dapat disaksikan di situs www.bisnis.com dan Channel Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s 

  • Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference untuk membahas terkait dengan proyeksi dan arah kebijakan ekonomi nasional 2026 yang diselenggarakan di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Gelaran Big Conference, untuk menyambut usia Bisnis Indonesia ke-40, mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’. Acara ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sesi Leader’s Talk Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Acara Big Conference dapat Anda saksikan melalui link live streaming di Youtube berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s

    Diskusi Ekonomi Kerakyatan

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi, yaitu ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum Big Conference juga turut membahas rencana kerja 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

    Sebagai informasi, Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini difokuskan menyasar anak-anak hingga ibu hamil untuk memastikan kecukupan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk program MBG pada 2025 yakni Rp71 triliun. Namun, realisasinya hingga 11 November 2025 baru mencapai 61,2% dari total anggaran. Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan penerima manfaat MBG mencapai 42 juta orang per 11 November atau baru 50,6% dari target 82,9 juta penerima.

    Adapun, terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Presiden Prabowo telah resmi meluncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia pada 21 Juli 2025 lalu.

    Dalam momen tersebut, Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah kekuatan kolektif rakyat. Selain itu, Presiden menyebut pembentukan KDMP dilakukan untuk mendorong kemandirian desa di sektor pangan, pertanian, UMKM, Kesehatan, logistik dan keuangan inklusif.

    Meski telah diluncurkan pada Juli, tetapi belum seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih beroperasi penuh. Presiden Prabowo dalam arahan terbarunya memerintahkan agar pembangunan 80.000 gerai rampung selambat-lambatnya April 2026.

    Sementara itu, terkait dengan program 3 juta rumah, program ini merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur, pembangunan desa hingga pemerataan ekonomi.

    Dalam upaya menyukseskan program 3 juta, pemerintah telah melibatkan swasta hingga investor asing untuk ikut berkontribusi dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi masalah backlog 9,9 juta unit.

  • SUN Energy Tawarkan Solusi PLTS Tanpa Modal Awal untuk Industri

    SUN Energy Tawarkan Solusi PLTS Tanpa Modal Awal untuk Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebutuhan energi sektor industri di Indonesia terus meningkat seiring ekspansi fasilitas produksi, otomasi manufaktur, dan digitalisasi proses operasional. Di tengah kenaikan permintaan tersebut, efisiensi energi menjadi faktor kunci untuk menjaga daya saing dan mengendalikan biaya operasional jangka panjang.

    Menjawab tantangan ini, SUN Energy, pengembang PLTS terbesar di Indonesia, menghadirkan solusi energi surya dengan skema pembiayaan tanpa modal awal. Melalui pendekatan sewa atau Build-Own-Transfer (BOT), pelaku industri dapat mengadopsi PLTS tanpa mengeluarkan belanja modal, namun tetap memperoleh penghematan energi hingga 30%-40% per tahun, bergantung pada kapasitas sistem dan profil konsumsi listrik harian.

    PLTS sebagai Langkah Efisiensi Biaya Energi

    Menurut data PT PLN (Persero), tarif listrik industri besar (I-4) berada di kisaran Rp996,74 per kWh, sedangkan industri menengah (I-3) dikenakan tarif Rp1.035-1.114 per kWh. Kenaikan kebutuhan energi, terutama saat jam operasional siang hari, membuat biaya listrik perusahaan dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

    Di saat yang sama, PLTS menjadi solusi strategis karena menghasilkan listrik pada jam puncak konsumsi, memberikan peluang penghematan signifikan dan mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik utama.

    Namun, adopsi PLTS skala industri membutuhkan investasi besar. Sebagai gambaran, pemasangan PLTS perumahan berdaya 1.150 Wp menelan biaya sekitar Rp25 juta, atau setara Rp21,7 juta per kWp. Jika dikonversi ke kapasitas industri 1 MWp (1.000 kWp), estimasi kebutuhan modal berada di level lebih dari Rp20 miliar, jumlah yang kerap menjadi penghalang utama meski manfaat efisiensinya besar.

    Zero Investment Model: Solusi PLTS Tanpa Modal Awal

    Melalui skema pembiayaan Zero Investment, SUN Energy menanggung seluruh biaya investasi, instalasi, perizinan, hingga pemeliharaan PLTS. Perusahaan pelanggan cukup membayar biaya layanan per bulan berdasarkan energi yang dihasilkan PLTS, dengan tarif per kWh lebih rendah dibanding listrik konvensional. Model ini memberi tiga keuntungan utama bagi industri:

    Tanpa belanja modal (Capex): perusahaan tidak perlu menyiapkan anggaran investasi.
    Konversi biaya energi menjadi biaya operasional (Opex): memudahkan perencanaan keuangan.
    Penghematan hingga 30-40%: ditentukan oleh kapasitas PLTS dan kebutuhan energi perusahaan

    Selain model pembiayaan fleksibel, SUN Energy merancang sistem PLTS yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional industri:

    PLTS On-Grid: Terhubung dengan jaringan nasional, cocok untuk industri di kawasan dengan supply listrik stabil yang ingin memaksimalkan energi surya tanpa risiko interupsi.
    PLTS Off-Grid: Bekerja mandiri tanpa jaringan nasional, ideal untuk industri yang mengandalkan genset diesel. Sistem ini dapat dipadukan dengan baterai untuk ketersediaan energi 24 jam.
    PLTS Hybrid: Kombinasi energi surya, jaringan listrik, dan baterai. Memberi fleksibilitas optimal dan memastikan suplai stabil saat cuaca mendung atau malam hari tanpa mengubah sistem kelistrikan yang sudah ada.

    Penguatan Efisiensi Energi dan Kontribusi terhadap Target Dekarbonisasi Nasional

    Pemanfaatan PLTS bukan hanya memberi manfaat finansial, tetapi juga mendukung arah kebijakan energi nasional. PLTS membantu industri mengurangi beban listrik jaringan utama di jam puncak, sekaligus menurunkan konsumsi listrik berbasis fosil.

    SUN Energy Tawarkan Solusi PLTS Tanpa Modal Awal untuk Industri

    International Renewable Energy Agency (IRENA) mencatat biaya pembangkitan listrik tenaga surya skala utilitas turun sekitar 90% sejak 2010, menegaskan posisinya sebagai sumber energi paling ekonomis secara global.

    Di sisi lain, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) memproyeksikan Indonesia perlu menambah 75 GW energi terbarukan hingga 2040, sebagian besar berasal dari tenaga surya. Sementara itu, Climate Action Tracker mencatat rencana Indonesia untuk meningkatkan porsi energi terbarukan on-grid menjadi 44% pada 2030 dan mencapai target net zero pada 2050.

    Dengan solusi Zero Investment, fleksibilitas sistem on-grid/off-grid/hybrid, serta pengalaman implementasi di ratusan fasilitas industri, SUN Energy memperkuat posisinya sebagai mitra strategis sektor manufaktur, logistik, dan kawasan industri dalam mempercepat efisiensi energi sekaligus mendukung transisi menuju operasi rendah karbon.

  • China Diklaim Patuhi Kesepakatan Dagang, AS Pilih Waspada

    China Diklaim Patuhi Kesepakatan Dagang, AS Pilih Waspada

    Bisnis.com, JAKARTA — Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan China sejauh ini mematuhi kesepakatan dagang bilateral, termasuk komitmen pembelian kedelai, meski Washington tetap melakukan pemantauan ketat atas seluruh realisasi perjanjian tersebut.

    Greer mengatakan, pihaknya selalu melakukan verifikasi, memonitor, dan mencermati seluruh komitmen sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Menurut Greer, pemantauan intensif tersebut mengingat komitmen yang disepakati sangat spesifik.

    “Semua hal yang baru-baru ini kami sepakati dengan China bersifat sangat konkret dan relatif mudah dipantau. Sejauh ini, kami melihat mereka mematuhi kesepakatan tersebut,” ujar Greer dikutip dari Bloomberg, Senin (8/12/2025).

    Greer mengungkapkan China telah merealisasikan sekitar sepertiga dari komitmen pembelian kedelai AS untuk musim tanam kali ini.

    Sebelumnya, dilaporkan serangkaian pesanan yang dilakukan pada akhir Oktober—yang merupakan pembelian pertama pada musim ini—aktivitas pembelian kedelai AS oleh China sempat terlihat melambat.

    Pada akhir Oktober lalu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat memperpanjang gencatan tarif, melonggarkan kontrol ekspor, serta mengurangi sejumlah hambatan perdagangan. 

    Meski demikian, beberapa elemen kesepakatan tersebut—termasuk realisasi pembelian kedelai, proses penjualan aplikasi media sosial TikTok, hingga peningkatan penerbitan izin ekspor logam tanah jarang strategis dari China—masih dalam tahap pelaksanaan.

    Kantor berita pemerintah China Xinhua melaporkan, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Greer menggelar panggilan video dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada Jumat pekan lalu. 

    Dalam pertemuan tersebut, para pejabat terlibat diskusi mendalam dan konstruktif serta berkomitmen menjaga stabilitas hubungan dan menyelesaikan kepentingan masing-masing di bidang perdagangan dan ekonomi.

    Bessent pada Minggu (7/12/2025) mengatakan kepada CBS News dalam program Face the Nation bahwa China tidak akan mempercepat pembelian komoditasnya, namun pembelian itu tetap diperkirakan berlangsung pada musim tanam ini. Dia juga menyebut harga kedelai telah naik 12% hingga 15% sejak kesepakatan dengan China tercapai.

    Bessent menambahkan dirinya telah melepaskan kepemilikannya atas sebuah lahan pertanian kedelai untuk mematuhi perjanjian etika.

    Sementara itu, pemerintahan Trump diperkirakan akan merilis paket bantuan pertanian yang telah lama ditunggu pekan ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian AS Brooke Rollins dalam rapat kabinet pekan lalu.

    Menanggapi pertanyaan mengenai apakah produsen chip seperti Nvidia seharusnya menjual semikonduktor canggih ke China atau justru langkah itu menimbulkan risiko keamanan nasional bagi AS, Greer menegaskan perlunya sikap sangat berhati-hati.

    “Kami tentu ingin kinerja perusahaan tetap baik, tetapi sebagai pembuat kebijakan, kepentingan keamanan nasional harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya Presiden Trump kerap membicarakan jenis chip tertentu yang mungkin akan dibatasi. Diskusi mengenai batasan itu selalu terbuka dan dapat berubah seiring waktu,” ujar Greer.

  • Macron Ultimatum China: Siap Kenakan Tarif jika Ketimpangan Neraca Dagang Makin Lebar

    Macron Ultimatum China: Siap Kenakan Tarif jika Ketimpangan Neraca Dagang Makin Lebar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Uni Eropa siap menjatuhkan tarif terhadap produk China jika Beijing tak segera mengatasi ketimpangan neraca perdagangan dengan blok tersebut yang terus melebar.

    “Saya mencoba menjelaskan kepada pihak China bahwa surplus perdagangan mereka tidak berkelanjutan karena mereka justru mematikan para mitranya sendiri, terutama dengan hampir tidak lagi mengimpor dari kami,” ujar Macron kepada surat kabar Les Echos sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Senin (8/12/2025).

    Macron mengatakan, jika China tidak bereaksi, dalam beberapa bulan ke depan Uni Eropa dapat mengambil langkah tegas dan melakukan decoupling, seperti Amerika Serikat, misalnya melalui tarif atas produk China. Dia juga menambahkan bahwa isu tersebut telah dibahas dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Macron baru saja kembali dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke China, di mana Paris mendorong peningkatan investasi seiring upaya menata ulang hubungan dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan Prancis, defisit perdagangan barang Prancis dengan China mencapai sekitar €47 miliar atau US$54,7 miliar pada tahun lalu.

    Sementara itu, surplus perdagangan barang China dengan Uni Eropa melejit hingga hampir US$143 miliar pada paruh pertama 2025, rekor tertinggi untuk periode enam bulan mana pun, menurut data resmi yang dirilis Beijing awal tahun ini.

    Ketegangan antara Prancis dan China meningkat sejak tahun lalu setelah Paris mendukung keputusan UE mengenakan tarif impor terhadap kendaraan listrik (EV) asal China. Beijing merespons dengan memberlakukan batas harga minimum terhadap cognac asal Prancis, memicu kekhawatiran di kalangan produsen daging babi dan produk susu bahwa sektor mereka bisa menjadi target berikutnya.

    Macron menilai pendekatan Amerika Serikat terhadap China justru tidak tepat dan memperburuk posisi Eropa karena mengalihkan arus barang China masuk ke pasar Uni Eropa.

    “Saat ini kami terjepit di antara kedua pihak, dan ini menjadi persoalan hidup atau mati bagi industri Eropa,” ujar Macron, sambil mencatat bahwa Jerman, ekonomi terbesar Eropa, tidak sepenuhnya berbagi pandangan yang sama dengan Prancis.

    Selain meningkatkan daya saing, Macron menilai Bank Sentral Eropa (ECB) juga perlu berperan memperkuat pasar tunggal Eropa. Ia berpendapat kebijakan moneter seharusnya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tidak semata fokus pada inflasi.

    Macron juga mengkritik keputusan ECB yang terus menjual obligasi pemerintah dalam portofolionya, karena berpotensi mendorong kenaikan suku bunga jangka panjang dan menekan aktivitas ekonomi. “Eropa harus dan ingin tetap menjadi kawasan dengan stabilitas moneter serta iklim investasi yang kredibel,” tutupnya.

  • Apindo Minta Insentif Fiskal Fokus ke Padat Karya & UMKM yang Tertekan Sepanjang 2025

    Apindo Minta Insentif Fiskal Fokus ke Padat Karya & UMKM yang Tertekan Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar insentif fiskal untuk dunia usaha difokuskan kepada dua sektor yang dinilai tengah menanggung tekanan berat sepanjang 2025. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, insentif fiskal dan stimulus pemerintah berperan sebagai shock absorber dalam siklus bisnis, yang berfungsi membantu meredam friksi ketika pelaku usaha menghadapi tekanan eksternal.

    Insentif berupa tax holiday maupun tax allowance, terang Shinta, pada dasarnya memberikan ruang bernapas yang lebih besar bagi pelaku usaha dalam mengurangi beban pajak di fase awal hingga masa ekspansi industri. Dia meminta ke depan agar tahun depan insentif-insentif itu bisa dialokasikan ke sejumlah sektor seperti padat karya dan UMKM yang menanggung tekanan berat sepanjang tahun ini. 

    “Sepanjang 2025, sebagian besar sektor riil melemah, terutama industri padat karya. Hal yang sama juga dialami UMKM yang daya ungkit untuk berekspansinya terbatas. Padahal, keduanya merupakan sumber penyerapan tenaga kerja terbesar,” terang Shinta kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025). 

    Selain fokus kepada dua sektor itu, insentif diminta untuk diarahkan menyasar ke struktur beban industri. Shinta menyampaikan, transformasi ekonomi membutuhkan fondasi efisiensi biaya berusaha dari hulu hingga hilir, atau universal business efficiency. 

    Perempuan yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menuturkan, tantangan utama hari ini yang membatasi pemulihan dunia usaha adalah tingginya cost of doing business. 

    “Mulai dari suku bunga pinjaman, harga energi, hingga biaya logistik. Jika beban struktural ini tidak diturunkan, insentif yang diberikan akan berdampak kurang optimal,” jelasnya. 

    Di luar itu, Shinta turut mewanti-wanti bahwa insentif hanya akan berdampak apabila diterapkan secara konsisten, tepat sasaran, dan mudah diakses. Pemberian insentif dari kantong APBN juga harus sejalan dengan perbaikan kondisi kepastian berusaha, kepastian regulasi, proses perizinan yang semakin efisien, serta penegakan hukum yang konsisten. 

    “Dalam era kompetisi global yang semakin ketat, selective incentives yang dirancang dengan tepat adalah alat penting untuk menarik investasi yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar CEO Sintesa Group itu. 

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, nilai belanja perpajakan selama 2021 sampai dengan proyeksi 2025 dan yang dianggarkan 2026 terus meningkat. Bermula dari Rp293 triliun pada 2021, nilainya terus meningkat ke Rp400,1 triliun pada 2024.

    Nilainya melonjak 32,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp530,3 triliun. Kemudian, pada 2026, belanja perpajakan dicanangkan sebesar Rp563,6 triliun. 

    Pada 2025 dan 2026, belanja perpajakan terbesar masih untuk jenis pajak konsumsi yakni pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) masing-masing Rp343,3 triliun (2025) dan Rp371,9 triliun (2026). Nilainya juga meningkat pada APBN 2026 yakni masing-masing Rp150,3 triliun dan Rp160,1 triliun. 

    Berdasarkan tujuannya, belanja perpajakan untuk meningkatkan investasi dan mendukung dunia bisnis sama-sama meningkat. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah menggelontorkan insentif pajak Rp84,3 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp84,7 triliun. 

    Sementara itu, untuk mendukung dunia bisnis, belanja perpajakan yang dianggarkan sebesar Rp56,9 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp58,1 triliun. 

    Pada Media Gathering yang diselenggarakan November 2025 lalu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya akan melakukan kajian independen untuk mengevaluasi insentif perpajakan yang ada. Dia menyebut evaluasi diharapkan bisa melihat apabila insentif yang sudah diberikan telah mendorong pertumbuhan penerimaan pajak. 

    Evaluasi itu rencananya melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun instansi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    “Apakah memang ada proses secara ekonomi, business process-nya yang memang kami harus ubah policy-nya atau ada kecurigaan, misalnya ada kecurigaan penyelenggaraan pajaknya, atau penyelewengan bea keluarnya, bea masuknya, sehingga belum optimal,” ujarnya di Kanwil DJP Bali, Selasa (25/11/2025).