Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • KAI Logistik Gratiskan Pengiriman Bantuan untuk Sumatra

    KAI Logistik Gratiskan Pengiriman Bantuan untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), KAI Logistik menyediakan fasilitas pengiriman bantuan gratis untuk mendukung pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra beberapa waktu lalu. 

    Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan menjelaskan fasilitas pengiriman bantuan gratis ini dapat dilakukan dari Pulau Jawa dan Bali menuju berbagai daerah terdampak di Sumatra. 

    “Inisiatif ini untuk memastikan tersalurkannya bantuan secara cepat, aman, dan terkoordinasi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (8/12/2025).

    Adapun dalam program ini seluruh masyarakat luas untuk berpartisipasi melalui fasilitas pengiriman bantuan gratis.

    Bantuan yang dapat dikirimkan meliputi pakaian layak pakai, sembako, makanan kering dan instan, kebutuhan bayi, obat-obatan dasar, serta perlengkapan sehari-hari dengan berat maksimal 10 kg.

    Masa pengumpulan donasi dibuka pada 8 hingga 11 Desember 2025, dan seluruh bantuan akan dikonsolidasikan di titik kumpul Jakarta pada 12 Desember 2025. 

    Paket bantuan tersebut dapat diserahkan melalui 20 titik Service Point KALOG Express yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bandung, Sukabumi, Cikampek, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Sragen, Surabaya, Banyuwangi, dan Denpasar.

    “Melalui program ini, kami memastikan bantuan dari masyarakat dapat bergerak lebih cepat dan tanpa beban biaya. Peranan logistik menjadi sangat penting dalam memastikan rantai distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

    Seluruh bantuan yang terhimpun melalui jaringan cabang KAI Logistik akan diproses, dan selanjutnya disalurkan melalui pihak terkait.

    Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan bantuan dapat dikirimkan secara aman, terkendali, dan tepat sasaran. 

    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebagai bentuk solidaritas nasional. Melalui kolaborasi dan kepedulian bersama, kita dapat membantu mempercepat pemulihan saudara-saudara kita di Sumatra,” tekannya.

     

     

  • Tony Wenas Raih BIG 40 Awards: Sosok Transformatif Bawa Freeport Lewati Periode Krusial

    Tony Wenas Raih BIG 40 Awards: Sosok Transformatif Bawa Freeport Lewati Periode Krusial

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mendapatkan Penghargaan BIG-40: Mining Crisis Resilience and Strategic Stability.

    Penghargaan itu diberikan kepada Tony atas kepemimpinannya yang kuat dan transformatif di PTFI. Tony berhasil memimpin perusahaan melewati periode krusial.

    Periode krusial itu mulai dari mengelola krisis ketidakpastian regulasi dan negosiasi pasca-divestasi saham mayoritas hingga memastikan standar tertinggi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tambang kelas dunia.

    Selain itu, resiliensi Tony dalam menghadapi tantangan operasional, bencana alam, dan geopolitik memastikan stabilitas strategis PTFI.

    Kontribusi kepemimpinan Tony dinilai sangat vital dalam menjamin kelangsungan produksi tembaga dan emas, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor pertambangan jangka panjang.

    Adapun, penghargaan BIG-40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-40 Harian Bisnis Indonesia.

    Penghargaan BIG-40 merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup berbagai bidang—ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga—dengan dampak pada skala nasional.

    Penghargaan BIG-40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa. Figur itu mencakup para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, dan tokoh penggerak pembangunan daerah.

    Lalu, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

    Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputi desk research mendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh tim redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

    Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut. BIG-40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

    Profil Tony Wenas

    Pengalaman Tony Wenas di pucuk kepemimpinan perusahaan-perusahaan besar sudah terbentang panjang. Sebelum didapuk menjadi Presiden Direktur PTFI pada Desember 2018, dia adalah Wakil Presiden Eksekutif & Direktur PTFI.

    Pria kelahiran 1962 ini juga pernah menjadi orang nomor satu di PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Berkat Resources Indonesia, dan PT Vale Indonesia Tbk.

    Lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia (UI) itu memulai karirnya sebagai Department Contract Administrator di Atlantic Richfield Indonesia (ARCO) pada 1989 hingga 1991.

    Selanjutnya, dia menjabat sebagai Pro Manager & Special Assistant to BOD di PT Bank Merincorp pada 1991 hingga 1993. Kemudian, pada 1994 hingga 1999, Tony menjabat sebagai Corporate Legal Manager di PT Bakrie Communications Corp.

    Berikutnya, Tony menjabat sebagai Senior Manager Legal di PT Pasifik Satelit Nusantara pada 1999 hingga 2001. Tony kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif & Direktur PTFI sepanjang 2001 hingga 2010.

    Hengkang dari PTFI, dia kemudian menjadi Presiden & CEO PT Vale Indonesia Tbk dalam rentang waktu 2010 hingga 2011. Tony selanjutnya menjabat sebagai Country Head Indonesia Intrepid Mines Ltd pada 2012 hingga 2014.

    Tony kemudian kembali kepada PTFI sebagai Direktur/Wakil Presiden Eksekutif pada 2017 hingga 2018. Selanjutnya, dia ditunjuk sebagai Presiden Direktur PTFI sejak 2018 hingga saat ini.

    Di bawah kepemimpinannya, sejak Desember 2018, PTFI menjalankan negosiasi penting dengan pemerintah Indonesia, termasuk penyelesaian isu divestasi, izin khusus (IUPK), dan perpanjangan periode operasi hingga 2041.

  • Kemenko Ekonomi Proyeksi RI Surplus Solar 4 Juta Kiloliter Usai Terapkan B50

    Kemenko Ekonomi Proyeksi RI Surplus Solar 4 Juta Kiloliter Usai Terapkan B50

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) memproyeksi Indonesia akan mengalami surplus solar hingga 4 juta kiloliter setelah implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 pada tahun depan. 

    Deputi Bidang Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi Elen Setiadi mengatakan, impor solar telah berkurang sejalan dengan penerapan biodiesel 40 tahun ini dan akan berlanjut pada 2026.

    “Maka yang selama ini kita masih ada impor solar untuk campurannya itu, itu sudah bisa kita surplus, bahkan capai 4 juta kiloliter,” kata Elen dalam BIG Conference 2025, Senin (8/12/2025). 

    Hal ini juga seiring dengan kebijakan transisi energi lewat pengembangan bahan bakar nabati. Dalam paparannya disebutkan bahwa porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) sektor bioenergi sebesar 14,1% dari target 23% tahun ini, di mana pemanfaatan biodisel domestik sebesar 13,5 juta kiloliter telah melampaui target RUEN sebesar 12,5 juta kl. 

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memulai uji jalan program bahan bakar nabati B50 pada awal Desember 2025. Langkah ini menjadi tahap lanjutan setelah uji laboratorium menunjukkan kinerja mesin dan filter kendaraan tetap optimal, sebagaimana transisi dari B30 ke B40. 

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa uji jalan tersebut akan menggunakan dua jenis bahan bakar. 

    “Uji jalan B50 akan menggunakan dua jenis solar yakni solar konvensional dengan kandungan sulfur 2.000 ppm dan solar standar Euro 4 dengan sulfur 50 ppm,” kata Eniya. 

    Kementerian ESDM juga meneliti pencampuran hydrogenated vegetable oil (HVO) dengan B40 dan B35. Menurut Eniya, performa yang dihasilkan lebih baik. Namun, biaya instalasi yang tinggi dan harga HPO yang mencapai Rp24.000 per liter membuat pemerintah memutuskan uji jalan resmi menggunakan formula B50 penuh tanpa tambahan HPO. 

    Uji jalan akan dilakukan secara serentak di enam sektor, yaitu otomotif, alat dan mesin pertanian (alsintan), genset, pertambangan, perkeretaapian, dan perkapalan. Durasi pengujian berbeda-beda, mulai 2 hingga 8 bulan, bergantung pada karakteristik sektor masing-masing.

    Sebagai informasi, Indonesia kini menjadi pengguna biodiesel terbesar di dunia. Produksi meningkat dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi lebih dari 13 juta kiloliter pada 2025, dengan target implementasi B50 pada 2030. 

    Program mandatori biodiesel disebut telah menghemat devisa sekitar 10,6 miliar dolar AS per tahun, menciptakan lebih dari 41.000 lapangan kerja, dan menekan emisi CO₂ sekitar 15,6 juta ton sepanjang 2025.

  • Gita Wirjawan Terima BIG 40 Award, Kategori Economic Vision & Public Discourse

    Gita Wirjawan Terima BIG 40 Award, Kategori Economic Vision & Public Discourse

    Bisnis.com, JAKARTA — Gita Wirjawan menerima penghargaan BIG 40 Awards dari Bisnis Indonesia untuk kategori Economic Vision & Public Discourse, Senin (8/12/2025).

    Sosok yang dikenal sebagai inisiator pendidikan digital dan kewirausahaan serta sempat mengisi posisi Menteri Perdagangan RI periode 2011–2014 itu meraih penghargaan atas kontribusinya dalam memperkaya wacana ekonomi publik Indonesia melalui kepemimpinan, pendidikan, dan pemikiran visioner.

    Sebagai Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan dipandang memperkuat daya saing ekspor nasional dan membuka akses pasar global. 

    Sementara di luar pemerintahan, Gita dinilai aktif menjadi motor penggerak literasi digital, kewirausahaan, dan edukasi generasi muda. 

    “Kiprahnya menjadikan ekonomi bukan hanya kebijakan, tetapi gerakan pemikiran yang mencerahkan,” ungkap Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, di sela-sela malam penganugerahan BIG 40 Awards, Senin (8/12/2025).

    Seperti diketahui, Gita Wirjawan, selain menjabat Menteri Perdagangan periode 2011—2014, sempat mengisi posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2009—2011. 

    Dia juga merupakan Kepala Ancora Group yang bergerak di sektor real estate, teknologi, pendidikan, dan sumber daya alam.

    Di bidang keuangan, Gita berpengalaman sebagai Presiden Direktur J.P.Morgan Indonesia dan Wakil Presiden Goldman Sachs. 

    Di bidang pendidikan, dia menjadi salah satu Dewan Penasihat Global untuk Yale University School of Management dan Dewan Gubernur untuk Asia School of Business (MIT Sloan).

    Kini Gita aktif menjalankan program siniar (podcast) Endgame. Adapun, di Bandung dia dikenal sebagai pemilik properti megah The Maj yang berada di Dago.

    Adapun penghargaan BIG 40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia Group dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia. Ajang tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. 

    Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang dan berdampak nasional mulai dari ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga.

    Penghargaan BIG 40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

    Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputi desk research mendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

    BIG 40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

    “Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut.”

  • Hadir di BIG 40 Conference, Retno Marsudi Soroti Krisis Air di Dunia

    Hadir di BIG 40 Conference, Retno Marsudi Soroti Krisis Air di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima penghargaan International Diplomacy and Global Statesmanship Icon dalam ajang Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Retno dalam sambutannya menyoroti tantangan global terkait isu air serta menegaskan kembali komitmennya terhadap diplomasi kemanusiaan.

    “Terima kasih sekali, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menerima award ini. Ibu bapak, air adalah kehidupan dan tidak ada kehidupan tanpa air. Kalau kita berbicara mengenai air maka ada tiga tantangan besar: too much, too little, too polluted,” ujar Retno usai menerima penghargaan.

    Dia menjelaskan bahwa krisis air dunia kini berada pada titik yang mengkhawatirkan.

    “Satu di antara empat orang di dunia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman dan hampir separuh penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman. Itulah paradoks air, di satu sisi sangat diperlukan dan di sisi lain menghadapi tantangan yang besar,” katanya.

    Retno menyebut diplomasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Mengingat, dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI selama dua periode Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

    “Diplomasi adalah bagian dari hidup saya. Jika sepuluh tahun yang lalu saya menjalankan diplomasi dari panggung politik luar negeri Indonesia, saat ini saya menjalankan diplomasi dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tuturnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB untuk pertama kalinya menunjuk perempuan Indonesia sebagai utusan khusus pertama untuk bidang air sebuah peran yang kini dia emban. Retno menegaskan bahwa fokus diplomasi yang ia jalankan tetap konsisten.

    “Dari panggung Indonesia, dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa, fokus saya adalah tiga dan tidak akan berubah: kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian,” tandas Retno.

    Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian BIG Conference 2025 yang digelar dalam rangka menyambut ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia, sekaligus mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang dinilai berperan penting dalam pembangunan, diplomasi, dan arah masa depan Indonesia.

  • Aspermigas Bantah Isu Sunset Industri Migas, Kebutuhan Energi Terus Naik

    Aspermigas Bantah Isu Sunset Industri Migas, Kebutuhan Energi Terus Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menilai industri minyak dan gas bumi (migas) tak akan pernah memasuki masa senja kala atau sunset.

    Menurut Moshe, industri migas di Tanah Air bakal tetap berkembang subur. Pasalnya, kebutuhan akan migas diproyeksi terus meningkat setiap tahunnya. Setidaknya kebutuhan migas masih akan meningkat hingga 2050 mendatang.

    “Jadi kalau ada yang bilang oil and gas Indonesia ini sunset, No! Ini bukan sunset karena kita ada pertumbuhan [ekonomi] di atas 5% dan populasi di atas 3%, semua itu memerlukan energi,” ucap Moshe dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Dia menjelaskan, berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017 saja, porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional ditargetkan mencapai 23% pada 2025. Namun, realisasinya bauran EBT pada tahun ini hanya berada di level 14%.

    Moshe menyebut, porsi migas secara persentase memang ditargetkan bakal ditekan terus dari 30% pada 2025 menjadi 25% pada 2025. Kendati demikian, secara volume kebutuhan migas malah naik setiap tahunnya.

    Dia memerinci kebutuhan minyak bumi pada 2025 adalah 97,7 juta ton. Angka itu kemudian diproyeksi naik pada 2050 menjadi 197,7 juta ton. Kebutuhan gas bumi juga diproyeksi naik dari 89,5 juta ton menjadi 242,9 juta ton pada 2050.

    “Karena itu oil and gas ini krusial dan harus kita tingkatkan dari sisi produknya tidak hanya di hulu, tapi juga di hilir,” imbuh Moshe.

  • Anak Buah Airlangga Ungkap Tantangan Penerapan Bensin Campur Etanol di RI

    Anak Buah Airlangga Ungkap Tantangan Penerapan Bensin Campur Etanol di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap sejumlah tantangan Indonesia dalam menerapkan mandatory bensin campuran 10% etanol (E10) dalam 2-3 tahun mendatang, dari sisi regulasi hingga bahan baku. 

    Deputi Bidang Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi, Elen Setiadi mengatakan penerapan bensin campuran 5% etanol (E5) saja masih terhambat karena produksi yang belum sepenuhnya berhasil. 

    “Dari target E5, mungkin produksi dari Pertamina itu baru 150.000 kiloliter. Nah, ini soalnya ternyata hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini sedang kita selesaikan,” kata Elen dalam BIG 40 Conference 2025, Senin (8/12/2025). 

    Elen menuturkan dari segi bahan baku produksi etanol tidak akan mengorbankan kebutuhan sektor pangan. Sebab, etanol berbasis tebu hanya menggunakan tetesan atau molase. Dengan begitu, pengolahan tebu tetap akan menghasilkan gula sekaligus molase. 

    “Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG, kosmetik, dan lain sebagainya, tetapi secara teknikal angka hitungannya, tidak ada masalah. Ini bisa kita tetap penuhi,” jelasnya. 

    Di sisi lain, dia juga mengungkap tantangan dari sisi regulasi cukai etanol. Produk etanol untuk bahan bakar juga dikenakan cukai, meskipun bukan untuk dikonsumsi sebagaimana minuman alkohol. Pihaknya akan segera menyelesaikan tantangan tersebut. 

    Lebih lanjut, pemerintah juga tengah mengembangkan lahan tebu di Merauke dan rencana ekspansi lahan PTPN dari 200.000 hektare menjadi kisaran 500.000-700.000 hektare. 

    “Sehingga captive untuk mendapatkan bahan-bahan baku itu bisa di sisi hilir nya yang untuk diproduksi,” terangnya. 

  • KopDes Merah Putih Belum Masuk ke Layanan Simpan Pinjam, Ini Alasannya

    KopDes Merah Putih Belum Masuk ke Layanan Simpan Pinjam, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih belum akan menjalankan unit layanan simpan pinjam.

    Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan sekaligus Satgas KopDes Merah Putih Tatang Yuliono mengatakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembenahan rantai pasok di tingkat desa.

    Kebijakan ini diambil untuk memastikan penguatan ekosistem ekonomi desa berjalan lebih dulu sebelum koperasi masuk ke sektor keuangan. Tatang menyebut pemerintah tidak ingin KopDes Merah Putih terburu-buru masuk ke layanan simpan pinjam.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya nggak masuk dulu ke areal simpan pinjam. Kenapa? Kami ingin menguatkan ekonomi dari produsen dan konsumen itu, baru nanti terkait dengan simpan pinjam itu akan kami gunakan,” kata Tatang dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Namun untuk KopDes yang sudah menyediakan layanan simpan pinjam akan dilakukan secara terbatas melalui konsep mini bank. “Kalaupun ada, saat ini kami nyebutnya adalah mini bank, dengan apa? Bekerja sama dengan beberapa bank untuk menyelenggarakan layanan-layanan perbankan di desa,” bebernya

    Dalam implementasinya, KopDes/Kel Merah Putih ditugaskan membuka tujuh gerai wajib yang menjadi tulang punggung ekonomi desa, antara lain klinik desa, apotek desa, toko sembako, gerai pupuk, gerai logistik, serta gudang atau cold storage.

    Tatang mengakui ada diskusi intens antara pemerintah dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait peran klinik desa dan apotek desa. Sementara untuk gerai sembako, pupuk, hingga logistik, implementasinya dinilai lebih mudah dijalankan.

    Lebih lanjut, Tatang menyatakan kehadiran KopDes/Kel Merah Putih diharapkan mampu memangkas rantai pasok di desa, dengan menghilangkan tengkulak yang selama ini dominan. Meski begitu, dia juga tidak menampik adanya tantangan terkait likuiditas koperasi.

    Adapun hingga saat ini telah terbentuk 83.037 KopDes/Kel berbadan hukum. Menurut Tatang, percepatan ini tidak terlepas dari Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden yang mendorong setiap desa melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk pembentukan koperasi.

    Selain itu, sambung dia, seluruh kementerian, aparatur desa, penyuluh, dan pendamping desa juga bergerak simultan untuk memastikan musyawarah berjalan dan koperasi dapat segera berdiri.

    Di samping itu, Tatang melanjutkan, pembentukan koperasi juga dipermudah melalui kebijakan afirmasi, seperti keputusan Menteri Hukum yang mengizinkan seluruh notaris di Indonesia menerbitkan akta koperasi.

  • Target 2025 Meleset, Menteri UMKM: Realisasi KUR hanya Rp270 Triliun

    Target 2025 Meleset, Menteri UMKM: Realisasi KUR hanya Rp270 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025 tidak akan mencapai target Rp280 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga akhir tahun, KUR diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp270 triliun, atau sekitar 85% dari target nasional yang dipatok sebesar Rp280 triliun.

    “Insya Allah sampai akhir Desember ini kita hanya bisa mencapai di sekitar Rp270 triliun. Jadi Rp10 triliun dari plafon itu tidak bisa tercapai karena berbagai situasi dan faktor di lapangan,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, sampai dengan 5 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp253 triliun dengan penerima KUR mencapai 4,3 juta debitur. Adapun, mayoritas debitur yang mendominasi KUR adalah perempuan dengan persentase mencapai 51,35%.

    Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maman menyampaikan satu UMKM rata-rata mampu menyerap dua—tiga tenaga kerja. Dengan demikian, potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR mencapai sekitar 10 juta orang per tahun.

    Namun, dia menyatakan mayoritas tenaga kerja tersebut masih berada di sektor informal. Adapun, pemerintah kini mendorong transformasi agar para pekerja UMKM dapat beralih ke sektor formal.

    Lebih lanjut, Maman juga menyoroti banyaknya laporan dari pelaku UMKM yang mengeluhkan bank penyalur KUR di tingkat kecamatan hingga kabupaten mengaku sudah kehabisan kuota. Namun, dia menegaskan klaim tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data pemerintah.

    Politisi dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan masih ada ruang penyaluran sekitar Rp17–18 triliun per awal Desember.

    “Kalau ada bank-bank penyalur di daerah yang mengatakan kuota habis, itu bohong. Masih ada Rp17–18 triliun kok. Enggak mungkin habis,” pungkasnya.

  • Kementerian PU: 1.666 Titik Kerusakan Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, Sumut

    Kementerian PU: 1.666 Titik Kerusakan Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan ada sebanyak 1.666 titik kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, kerusakan tersebut meliputi titik longsor, titik banjir tanggul kritis, hingga titik banjir tanggul jebol.

    “Infrastruktur bina marga yang mengalami kerusakan akibat bencana ini ada 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter,” ujar Diana saat Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI pada Senin (8/12/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, identifikasi lokasi terdampak bencana di tiga provinsi Sumatra tercatat total 1.666 titik kerusakan. Secara terperinci, di Aceh tercatat 477 titik, didominasi banjir tanggul kritis 143 titik, longsor 46 titik, dan banjir tanggul jebol 36 titik.

    Kemudian, di Sumatra Utara terdapat 275 titik kerusakan, terutama longsor 113 titik, jalan tergenang 17 titik, serta jalan putus 13 titik.

    “Sedangkan di Sumatra Barat ini terdapat 914 titik kerusakan didominasi longsor 203 titik, banjir 119 titik, dan jembatan tergerus ini ada 56 titik,” jelasnya.

    Diana menjelaskan, di Aceh, ruas jalan yang masih terputus meliputi Meureudu–batas Pidie Jaya, Bireuen–batas Aceh Utara, Bireuen–Bener Meriah–Aceh Tengah, serta Gayo Lues–Aceh Tenggara.

    Di Sumatra Utara, jalur yang belum tersambung antara lain Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, dan Sibolga–Batang Toru–Singkuang. Sementara di Sumatra Barat, ruas Sicincin–batas Kota Padang Panjang juga masih putus.

    Adapun, Kementerian PU dengan lembaga lainnya tengah berupaya untuk melakukan penanganan tanggap darurat di tengah kerusakan yang timbul akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Kementerian PU bersama dengan stakeholder terkait ini sedang melakukan penanganan tanggap darurat konektivitas jalan nasional. Di Provinsi Aceh sudah tertangani 48,34%, Sumatra Utara 76,44%, sedangkan Sumatra Barat 31,47%,” pungkasnya.