Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) mencatat pertumbuhan kinerja perusahaan Laba sebesar 46% hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi transformasi layanan pelabuhan yang adaptif dan berkelanjutan.

    Selain itu, PTP Nonpetikemas juga memperluas bisnis jasa kepelabuhanan melalui pengelolaan kegiatan shorebase untuk mendukung operasi hulu migas (upstream). Ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya logistik bagi para pengguna jasa.

    PTP Nonpetikemas terus meningkatkan kualitas operasional melalui optimalisasi bongkar muat, penataan alur logistik, dan efisiensi waktu sandar kapal untuk memperkuat kepercayaan pengguna jasa, sekaligus melakukan standarisasi, sistemisasi, dan integrasi layanan di seluruh pelabuhan sejak 2023–2024 yang dibangun di atas enam pilar utama proses, teknologi, peralatan, HSSE, infrastruktur, dan penguatan SDM serta mengimplementasikan sistem PTOS-M yang memperlancar layanan tanpa antrian, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong transparansi serta keselamatan kerja di seluruh proses penanganan kargo.

    Kinerja Cabang PTP Nonpetikemas Meningkat

    Hingga akhir Oktober 2025, total realisasi throughput PTP Nonpetikemas mencapai 37,67 juta ton/m³, tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisi throughput didominasi oleh curah kering (45%), diikuti general cargo (26%), curah cair (23%), dan bag cargo (6%).

    Sejumlah cabang PTP Nonpetikemas mencatat realisasi throughput yang memuaskan hingga Oktober 2025. Cabang Tanjung Priok membukukan realisasi penanganan general cargo sebesar 7,7 juta ton, atau tumbuh 10,12% dari realisasi tahun lalu sebesar 6,9 juta ton. Cabang Teluk Bayur juga mencatat hasil positif pada curah cair dengan realisasi 2,6 juta ton, atau tumbuh 14,21% dari realisasi tahun lalu sebesar 2,3 juta ton. Sementara itu, Cabang Jambi menunjukkan pertumbuhan signifikan pada curah cair dengan realisasi 917 ribu ton, tumbuh 65,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 556 ribu ton. Pada kemasan bag cargo, Cabang Teluk Bayur tumbuh 10%, dengan realisasi 571 ribu ton terhadap realisasi tahun lalu sebesar 519 ribu ton.

    Peningkatan produktivitas kinerja operasional dalam satuan Ton/Ship/Day (T/S/D) di berbagai cabang Pelabuhan, terlihat dengan capaian tertinggi diraih Cabang Tanjung Priok pada segmen general cargo sebesar 3.558 T/S/D lebih tinggi 10% dari target RKAP sebesar 3.225 T/S/D, diikuti Teluk Bayur pada curah cair dengan realisasi sebesar 5.154 T/S/D atau lebih tinggi 39% dari RKAP sebesar 3.718 T/S/D, capaian ini juga diikuti di Cabang Banten dengan realisasi sebesar 3.560 T/S/D lebih tinggi 32% dari target RKAP sebesar 2.704 T/S/D. Bengkulu menorehkan hasil impresif pada curah kering sebesar 7.274 T/S/D atau lebih tinggi 63% dari target sebesar 4.472 T/S/D.

    Peningkatan Layanan Terminal Kijing Kalimantan Barat

    Sejak dikelola PTP Nonpetikemas pada 1 Agustus 2022, Terminal Kijing di Mempawah berkembang menjadi simpul logistik strategis dengan kapasitas hingga 15 kapal, fasilitas modern untuk menangani berbagai komoditas nonpetikemas, serta peran vital dalam mendukung rantai pasok Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah dan ekspor produk turunan CPO yang ditopang ekosistem sawit regional. Kinerjanya terus menanjak dengan throughput yang tumbuh dari 2,27 juta ton pada 2023 menjadi 3,09 juta ton pada 2024, diproyeksikan menembus 4 juta ton pada 2025 dimana hingga Oktober 2025 telah mencapai 3,9 juta ton, didominasi curah kering sebesar 2,049 juta ton dengan lonjakan pertumbuhan 342 persen dan produktivitas rata-rata 3.620 ton per ship per day.

    Fokus pada Penerapan HSSE dan GCG

    Tak hanya berfokus pada kinerja keuangan dan operasional, PTP Nonpetikemas juga berhasil mempertahankan predikat zero accident hingga Oktober 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang konsisten di seluruh cabang, melalui berbagai inisiatif peningkatan budaya keselamatan kerja, pelatihan rutin, serta pengawasan ketat terhadap prosedur operasi. Dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) konsisten menerapkan prinsip GCG untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

    Indra Hidayat Sani Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, menyampaikan bahwa capaian positif ini merupakan hasil sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan transformasi secara konsisten dan berintegritas.

    “Pencapaian hingga Oktober 2025 ini menunjukkan bahwa arah transformasi yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan volume, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ke depan, PTP Nonpetikemas akan terus memperkuat kapabilitas operasional dan inovasi layanan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan,” ujar Indra

    Dengan kombinasi kinerja operasional yang solid, komitmen terhadap keselamatan kerja, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PTP Nonpetikemas optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif hingga akhir 2025.

    Peduli PTP Nonpetikemas Lewat TJSL

    Sebagai wujud komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PTP Nonpetikemas merealisasikan sejumlah program di bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMK), pendidikan, lingkungan dan sosial. Sejumlah inisiatif juga dijalankan sebagai bagian dari creating shared value (CSV), di antaranya melalui program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya & Inovasi Bersama di Terminal Kijing serta program Bantuan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Pekerja Harian. Selain itu, PTP Nonpetikemas turut menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta melaksanakan pelatihan HSSE melalui program PTP Peduli K3 di seluruh cabang, guna meningkatkan keselamatan dan awareness bagi tenaga kerja bongkar muat di lingkungan perusahaan.

  • AHY: Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra Lebih dari Rp50 Triliun

    AHY: Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra Lebih dari Rp50 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatra mencapai lebih dari Rp50 triliun.

    AHY menuturkan, angka tersebut baru merupakan kalkulasi awal dan posisinya dapat berubah seiring dengan diperbaruinya data di lapangan.

    “Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 triliun sekian. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang,” kata AHY di sela-sela agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    AHY menyebut saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam melakukan kalkulasi penanganan bencana.

    Pada saat yang sama, pemerintah juga tengah memperpanjang periode tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Sehingga, penanganan masih akan terus dilakukan.

    “Nah di sinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Jadi, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami semua disuruh menghitung, disuruh mempersiapkan dengan baik dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai tersebut merupakan perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

    Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun. 

    “Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujarnya.

  • Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan Papua sudah mulai mandiri pangan pada 2026 mendatang. Bahkan, Papua diperkirakan sepenuhnya akan sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menuturkan Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

    Menurut Amran, dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026.

    “Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Amran mengatakan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000–124.000 ton. Menurutnya, kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk itu, pemerintah tengah menggalakkan program cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

    Amran menyebut, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun ke depan Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujarnya.

    Terlebih, kata Amran, pangan merupakan pondasi stabilitas bangsa. Sebab, sambung dia, ketika pangan bermasalah, maka suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial hingga politik.

    Untuk itu, Amran menegaskan langkah cepat dan permanen harus terus digalakkan melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

    Adapun, Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

  • Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Bisnis.com, BANDUNG — DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat mengaku terkejut dan menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara izin pendirian perumahan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur baru-baru ini. 

    Hal ini dinilai tidak komprehensif serta merugikan banyak pihak di tengah program Pemerintah Pusat yang mengakselerasi serapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. 

    Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Norman Nurdjaman menyebutkan kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap masalah bencana alam dan alih fungsi lahan.

    Namun REI menilai langkah tersebut sebagai tindakan panik yang tidak komprehensif. Dia khawatir kebijakan ini akan menghambat target nasional 3 Juta Rumah dan berpotensi melumpuhkan 187 industri ikutan lainnya. 

    “Kami REI mendesak Gubernur untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan melakukan dialog lintas sektor,” kata dia saat dihubungi, Selasa (9/12/2025). 

    Dia menjelaskan kebijakan penghentian izin secara serta-merta tersebut dinilai tidak adil, sebab diterapkan secara menyeluruh di banyak wilayah yang memiliki kontur alam berbeda. 

    Wilayah seperti Garut, Bogor, dan Sukabumi, yang kondisinya mirip dengan Bandung Raya, turut terdampak. 

    “Jangan gara-gara bencana alam, terus serta-merta semua perizinan dihentikan. Ini kan kayak apa ya? Panik, gitu loh,” ujar Norman.

    REI menyoroti bahwa kebijakan ini menambah beban sektor properti yang sebelumnya sudah terhambat oleh kebijakan moraturium izin tambang yang telah berlangsung empat bulan terakhir. 

    Moratorium tambang tersebut menyebabkan pasokan material alam seperti tanah urugan, pasir, dan batu menjadi sulit dan mahal, bahkan harganya bisa mencapai dua kali lipat. 

    Kelangkaan bahan baku ini tidak hanya dirasakan oleh developer di Jawa Barat, tetapi juga provinsi tetangga seperti Banten, khususnya Tangerang Selatan, yang materialnya banyak disuplai dari daerah seperti Parung Panjang, Bogor.

    Dampak pelarangan izin ini menurutnya sangat meluas dan merugikan. Pengembang yang sudah berinvestasi besar, mengajukan perizinan, dan mendapat kredit dari bank kini terpaksa menghentikan pembangunan. 

    Mereka terancam gagal bayar karena cicilan pokok dan bunga bank tetap berjalan, sedangkan pemasukan dari penjualan rumah terhenti total. 

    “Ini kan dampaknya kan kalau industri perumahan ini kan punya 187 multiplier effect-nya kan ke 187 industri lain, dari mulai tadi batu bata, genteng, kusen, bahan-bahan bangunan, sampai mebel, elektronik, semua itu. Ini harus dipikirin dong,” tegasnya.

    Selain kerugian pada tingkat developer, kebijakan ini juga dinilai menghambat upaya percepatan penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) pada bulan Desember ini untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

    Menanggapi narasi Pemerintah Provinsi Jabar mengenai bencana alam yang disebabkan alih fungsi lahan untuk menjadi perumahan di area resapan air, REI membantah bahwa pengembang besar yang tergabung dalam asosiasi masih memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan, termasuk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara (KBU), meskipun perdanya tidak lagi berlaku. 

    Menurutnya, pembangunan perumahan komersial dan rumah subsidi justru didominasi di dataran rendah, bukan di lereng atau kontur curam, karena biaya cut and fill serta retaining wall (kirmir) di area miring jauh lebih mahal. 

    Justru, pengembang rumah subsidi menghadapi masalah dengan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena mereka lebih memilih membangun di area sawah yang datar.

    Oleh karena itu, REI Jawa Barat berharap pemerintah provinsi tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. 

    “Solusi yang disarankan adalah duduk bersama dengan lintas pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian PKP, Gubernur, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk meninjau ulang kebijakan tersebut,” jelasnya. 

    REI menyarankan agar Pemprov fokus pada pembenahan prosedur keselamatan kerja (K3) dan memperketat pengawasan dan pengendalian (wasdal), bukan dengan menghentikan izin, karena dampaknya akan meluas ke seluruh rantai ekonomi. 

    Dia juga menegaskan bahwa tidak ada komunikasi atau diskusi terlebih dahulu antara pemerintah provinsi dengan pengembang sebelum Surat Edaran tersebut diterbitkan.

  • Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Proyek Mana jadi Penggantinya?

    Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Proyek Mana jadi Penggantinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum dapat memastikan pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan dipensiunkan usai PLTU Cirebon-1 batal disuntik mati. Sejumlah pengganti proyek pembangkit listrik berbasis batu bara yang akan dipensiunkan masih dalam kajian. 

    Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, pemerintah kini tengah mendalami sejumlah opsi pembangkit lain yang berpotensi masuk skema pensiun dini untuk menggantikan PLTU Cirebon-1. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan final yang ditetapkan.

    “Itu masih didalami. Penggantinya, oh kita punya banyak list-nya, contoh Labuhan Angin misalnya di Sumatra Utara, PLTU Ombilin itu juga sudah ada kajiannya dengan World Bank,” ujar Elen kepada Bisnis, Senin (8/12/2025).

    Dia menegaskan, seluruh opsi pembangkit pengganti tersebut masih berada pada tahap kajian awal dan belum ada yang diputuskan. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebelum menentukan proyek mana yang akan diprioritaskan untuk fase penghentian operasi.

    “Semuanya masih kita kaji, belum ada yang diputusin,” tegasnya.

    Selain itu, Elen mengungkapkan bahwa pendanaan untuk skema phase out PLTU Cirebon-1 hingga kini juga belum tersalurkan. Hal tersebut disebabkan oleh perlunya proses perhitungan yang melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta perhitungan internal PLN.

    “Pendanaan phase out Cirebon belum ada yang tersalurkan, kan mesti ada hitungannya BPKP, kemudian hitungannya PLN sendiri, aspek strategisnya masih banyak jadi masih kita diskusikan,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Elen menambahkan pemerintah juga mempertimbangkan hasil kajian dari sejumlah lembaga internasional, termasuk Asian Development Bank (ADB), serta kerangka kerja yang ditawarkan beberapa negara. 

    Seluruh kajian tersebut masih terus dibahas bersama Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta PLN, mengingat adanya potensi beban keuangan dan risiko bunga yang harus ditanggung.

    Untuk diketahui, sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

    “[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

    “Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan],” tambahnya.

  • Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Kejar Lifting Minyak 610.000 Barel, ESDM Geber EOR hingga Reaktivasi Sumur Idle

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman optimistis prospek sektor hulu migas tetap cerah pada 2026.

    Dia bahkan percaya diri target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada tahun depan bisa tercapai. Adapun, target tersebut lebih tinggi dibanding 2025, yakni 605.000 bph.

    “Saya cuma bisa komen satu, tahun depan 610.000 barel per hari. Jadi kita semuanya mengarah ke situ bagaimana kita upayakan. Bila perlu kita bisa lebih bagus,” ucap Laode di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2026).

    Dia memaparkan, untuk mencapai target tersebut pihaknya memiliki sejumlah strategi. Menurutnya, strategi itu masih sama dengan yang diterapkan tahun ini.

    Laode mengatakan, strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya menjadi produksi melalui penerapan full scale enhanced oil recovery (EOR) dan teknologi waterflood (WF).

    Di samping itu, Indonesia memiliki potensi 44.000 sumur migas. Namun, sumur yang berfungsi sebanyak 16.000 sumur tua dan sumur idle 16.000-18.000 sumur.

    Pemerintah, kata dia, juga tengah melakukan pendalaman untuk meningkatkan lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial. Terlebih, pemerintah juga mendorong baseline 301 sumur minyak yang telah selesai eksplorasi, tetapi belum menerbitkan rencana pengembangan atau plan of development (PoD).

    “Strateginya kan kita sudah berhasil tahun ini, kan [lifting] sudah naik nih. Berarti strategi ini kita pertahankan,” tutur Laode.

    Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya optimistis dapat mencapai target di lifting pada tahun depan. 

    Apalagi, dia mengklaim realisasi lifting minyak pada November 2025 saja sudah berada di level 610.000 bph. Realisasi itu lebih tinggi dibanding target 2025, yakni 605.000 bph.

    “Kami melihat apa yang diupayakan berdasarkan konsolidasi pada 2024 yang lalu menunjukkan hasil signifikan. Pada tahun 2024 tingkat produksi kita sekitar 580.000 barel per hari. Jadi dengan ada peningkatan sekitar 25.000 bph pada tahun 2025. Ini merupakan bagian capaian dalam rangka ketahanan energi,” tutur Yuliot dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Kendati demikian, dia menuturkan untuk mencapai target lifting pada 2026, terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itu, pihaknya bersama SKK Migas bakal mengambil sejumlah langkah.

    Pertama, penyempurnaan regulasi dalam rangka pemenuhan perizinan yang ada di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Yuliot mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada KKKS terkait permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi.

    Permasalahan itu baik dari sisi perizinan, pengadaan lahan, regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga ekosistem yang ada di dalam negeri.

    “Nanti akan dibahas satu persatu. Dari hasil rakor ini akan ada rekomendasi kepada pemerintah apa saja yang perlu dilakukan perbaikan,” imbuh Yuliot.

    Kedua, pihaknya bakal menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk produksi maupun eksplorasi minyak. Ketiga, pihaknya bakal meningkatkan ekosistem ketersediaan peralatan di dalam negeri.

    Yuliot menjelaskan, TKDN di sektor migas baru mencapai 40%. Dia ingin capaian tersebut meningkat sekaligus memudahkan investor mengakses peralatan di dalam negeri.

  • KEK Gresik Kantongi Investasi Rp108 Triliun hingga Kuartal III/2025

    KEK Gresik Kantongi Investasi Rp108 Triliun hingga Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik mencatat realisasi investasi telah mencapai Rp108 triliun hingga kuartal III/2025 ini. Capaian tersebut hampir menyentuh target 5 tahunan. 

    Pencapaian investasi tersebut ditorehkan sejak KEK Gresik yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera itu resmi ditetapkan pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021. 

    External Relation & SEZ Director KEK Gresik Roro Ayu Yayuk Dwi Hastuti mengatakan, realisasi investasi tersebut mencerminkan kuatnya minat investor di kawasan industri berbasis hilirisasi tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan investasi dinilai konsisten seiring pengembangan klaster industri strategis yang terintegrasi.

    “Kami menjadi KEK dari tahun 2021 berdasarkan PP 71 Tahun 2021 sampai dengan kuartal III/2025, akumulasi investasi kami mencapai Rp108 triliun, kami ada 32 pelaku usaha, dan penciptaan tenaga kerja langsung secara akumulasi mencapai 41.000,” kata Roro saat ditemui Bisnis, Senin (8/12/2025). 

    Capaian tersebut membuat KEK Gresik hanya terpaut tipis dari target investasi pada fase awal pengembangan kawasan. Berdasarkan studi kelayakan (feasibility study/FS), target investasi 5 tahun pertama ditetapkan sebesar US$6,7 miliar atau setara Rp111 triliun hingga 2026.

    Roro menyebut, capaian saat ini menempatkan KEK Gresik pada jalur yang tepat untuk memenuhi target tersebut. Dari sisi sektor, KEK Gresik mengembangkan lima klaster industri strategis, yakni industri metal, energi, elektronik, kimia, dan logistik. 

    Pendekatan ini dirancang untuk membangun rantai nilai industri yang saling terhubung, terutama dalam mendukung agenda hilirisasi nasional.

    Menurut Roro, hilirisasi industri metal saat ini menjadi tulang punggung utama investasi di kawasan tersebut, dengan hadirnya industri pengolahan tembaga berskala besar. 

    “Sekarang sudah ada hilirisasi industri metal seperti PT Freeport Indonesia yang memproduksi katoda tembaga, serta PT Hailiang Nova Material Indonesia yang mengolahnya menjadi foil tembaga. Ke depan, kami ingin menarik industri hulu di klaster lain agar downstreaming ini terus berlanjut,” tuturnya.

    Model pengembangan tersebut, lanjut dia, memastikan aktivitas industri di KEK Gresik berjalan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Integrasi ini diharapkan memperkuat daya saing kawasan sekaligus meningkatkan nilai tambah industri nasional.

    Fokus pada hilirisasi juga disebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, yang menempatkan penguatan industri berbasis sumber daya dalam negeri sebagai agenda utama pembangunan ekonomi. KEK Gresik menargetkan pengembangan klaster industri lanjutan untuk menopang keberlanjutan investasi jangka panjang.

    Atas kinerja tersebut, KEK Gresik meraih penghargaan BIG Conference Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards 2025 dalam kategori Excellence in Investment Dominance and Strategic Downstreaming, sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam mendorong arus investasi dan hilirisasi industri.

    “Atas nama manajemen KEK Gresik dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bisnis Indonesia atas apresiasi ini,” katanya.

    Dia menambahkan, pengakuan tersebut menjadi dorongan bagi KEK Gresik untuk terus memperluas perannya dalam pembangunan ekonomi. 

    “Penghargaan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami untuk terus menarik investasi sebesar-besarnya, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kawasan ekonomi khusus,” pungkasnya.

  • UMP 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Survei KHL Jadi Hambatan?

    UMP 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Survei KHL Jadi Hambatan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tak kunjung mengumumkan besaran upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026.

    Hal ini terjadi seiring penerapan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam formula UMP 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui terlibat menyusun KHL dalam penentuan UMP 2026 dengan menggunakan metode Organisasi Buruh Internasional (ILO). 

    Namun demikian, terdapat silang pendapat mengenai pengaruh KHL terhadap panjangnya penyusunan peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. 

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, misalnya, tak memandang pembahasan KHL yang juga melibatkan elemen pengusaha dan buruh berpengaruh terhadap lama pengumuman UMP.

    “Saya tidak melihat soal perbedaan KHL jadi sebab terhambatnya pengumuman soal aturan upah minimum yang baru. Infonya kan tinggal diteken Presiden,” kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (9/11/2025).

    Menurutnya, apabila Dewan Pengupahan di daerah turut melaksanakan survei KHL, maka serikat buruh juga akan dilibatkan. Dengan demikian, formulasi upah minimum di setiap daerah diharapkan dapat lebih adil.

    Terkait rancangan PP tentang pengupahan yang belum diterbitkan, Ristadi tak berkomentar banyak. Menurutnya, situasi bencana hingga serangkaian agenda Presiden dapat menjadi penyebab beleid tersebut urung diteken.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa BPS melaksanakan survei terhadap sekitar 400.000 penduduk di berbagai daerah dengan menggunakan 64 komponen KHL.

    Namun demikian, dia mengungkapkan bahwa proses tersebut tidak melibatkan buruh. Pihaknya juga menyoroti representasi penduduk yang disurvei itu terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja Tanah Air.

    “Sayangnya serikat buruh tidak terlibat, dan 400.000 [responden] mewakili ratusan juta penduduk juga terlalu minim,” kata Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Survei KHL Rampung

    Adapun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei KHL minimal di setiap provinsi pada pekan lalu.

    Survei tersebut menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah. Menurut Yassierli, basis KHL akan memuat besaran kenaikan UMP berbeda di tiap daerah karena perbedaan kondisi ekonomi masing-masing.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli juga pernah menyampaikan bahwa survei KHL dilakukan berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Hal ini menjadi aspek pembeda dari penentuan UMP 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

  • Bandara Abdulrachman Saleh Malang Buka Rute Penerbangan Malang-Lombok

    Bandara Abdulrachman Saleh Malang Buka Rute Penerbangan Malang-Lombok

    Bisnis.com, JAKARTA – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur membuka rute baru penerbangan tujuan Malang-Lombok dan akan mulai beroperasi pada Senin (15/12).

    “Pembukaan rute baru ada yang dari Malang ke Lombok, untuk rencananya penerbangan dimulai pada 15 Desember 2025,” kata Kepala UPT Bandara Abdulrachman Saleh Purwo Cahyo Widhiatmoko di Malang, Selasa.

    Jadwal penerbangan untuk rute Malang- Lombok hanya dibuka empat kali dalam satu minggu, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

    Purwo menjelaskan, penambahan rute baru penerbangan ini dikarenakan beberapa faktor yang telah membentuk permintaan pasar, pertama secara filosofi untuk memenuhi kebutuhan akomodasi perjalanan wisata dari Malang ke Pulau Lombok maupun sebaliknya.

    Kemudian yang kedua, memberikan akses langsung ke Malang bagi para mahasiswa yang berasal dari setiap daerah di Pulau Lombok.

    Selanjutnya yang ketiga, juga mempermudah perjalanan untuk kebutuhan dinas instansi.

    Lebih lanjut, kata Purwo, dibukanya rute baru secara otomatis akan menambah jadwal penerbangan di Bandara Abdulrachman Saleh dari yang sebelumnya enam penerbangan menjadi tujuh penerbangan per hari.

    “Menggunakan pesawat ATR 72. Rute perjalanan sekarang ini ada Jakarta – Malang – Jakarta,” ucapnya.

    Menurutnya dengan pembukaan rute baru ini mampu memberikan dampak terhadap peningkatan sebesar lima persen terhadap trafik penumpang di Bandara Abdulrachman Saleh.

    “Untuk sekarang trafik penumpang bagus sekitar 1.200 penumpang sampai 1.600 penumpang dalam satu hari. Landing pertama yang pagi itu sekitar jam 08.35 WIB dan terakhir take off 15.05 WIB,” ujar dia.

    Pihak Bandara Abdulrachman Saleh menambahkan bahwa pembukaan rute penerbangan baru ini sekaligus sebagai upaya mempersiapkan layanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalan liburan pada periode libur akhir tahun, yaitu Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

  • Peduli Korban Bencana Banjir, Jasa Marga Salurkan Bantuan Kemanusiaan

    Peduli Korban Bencana Banjir, Jasa Marga Salurkan Bantuan Kemanusiaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan seluruh entitas di bawah Holding Jasa Marga terus bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah di tanah air yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara khususnya Medan. Langkah ini merupakan respons perusahaan yang terkoordinasi untuk meringankan dampak bencana dan mendukung percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

    Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono menyampaikan keprihatinan dan empati mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat terdampak bencana serta menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penanganan darurat. “Kami melakukan langkah cepat dengan terus bergerak membawa bantuan melalui darat untuk memastikan akses terhadap kebutuhan dasar terpenuhi melalui penyaluran bantuan terkoordinasi bersama mitra dan Pemerintah Daerah. Jasa Marga terus memprioritaskan keselamatan, distribusi logistik yang efektif, dan pemulihan akses masyarakat, sebagai inisiatif dalam percepatan penanganan bencana,” tegas Rivan.

    Penyerahan Bantuan untuk Aceh

    Jasa Marga Group menyerahkan bantuan melalui jalur darat kepada masyarakat terdampak bencana alam yang ada di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung ke Posko Terpadu Penanganan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin (8/12). Adapun jenis bantuan yang disalurkan yaitu sembako, alat perlengkapan bayi dan wanita, serta bantuan persediaan air minum yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat terdampak.

    Mengingat kondisi parah yang terjadi akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Jasa Marga juga menyiagakan tim Jasa Marga Peduli sebanyak 12 orang serta kendaraan derek besar untuk membantu mengevakuasi kendaraan terdampak bencana banjir yang terbalik dan tertimbun lumpur yang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas di jalur nasional Medan-Banda Aceh di Aceh Tamiang.

    Penyaluran Bantuan di Medan

    Sebelum bergerak ke wilayah Aceh, Jasa Marga Group terlebih dahulu telah menyalurkan bantuan di beberapa daerah di Medan. Pada tahap pertama dan lanjutan, penyaluran bantuan telah dilaksanakan pada Jumat (28/11) dan Sabtu (29/11) oleh tim Representative Office 1 Regional Jasamarga Nusantara Tollroad (JNT). Penyerahan diterima langsung oleh Petugas Posko Darurat Bencana Provinsi Sumatra Utara, Yudi Sio Pratama Daulay.

    Pada tahap awal, bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dan makanan siap saji yang segera dapat dimanfaatkan oleh keluarga terdampak. Sebagai tindak lanjut, Jasa Marga juga menyalurkan paket makanan bayi, perlengkapan tidur, paket alat pelindung diri, dan pasokan air minum untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak dan mendukung proses pemulihan.

    Di tahap kedua, Jasa Marga berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga menyalurkan paket bantuan, pada Selasa (2/12) berupa perlengkapan tidur, alat masak, makanan siap saji dan pasokan air minum untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    Bantuan kemanusiaan tahap selanjutnya kembali disalurkan oleh Jasa Marga kepada masyarakat terdampak di Sumatra Utara, pada Senin (8/12) berupa perlengkapan sembako, alat perlengkapan bayi dan wanita, makanan cepat saji, serta pasokan kebutuhan air minum yang merupakan kebutuhan mendesak dalam keperluan sehari-hari.

    Tidak hanya menyalurkan bantuan, Jasa Marga juga mengirimkan Tim Jasamarga Penggiat Alam (Jasmapala) dengan membawa 4 personil Tim Rescue untuk turun langsung ke lapangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan melakukan pembersihan fasilitas umum dan lingkungan.

    Dalam pelaksanaannya, Jasa Marga menjalankan koordinasi lintas stakeholder termasuk Pemerintah Daerah, BPBD, dan mitra untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan mendukung fase pemulihan secara efektif. Selain itu, sebagai pengelola infrastruktur jalan tol nasional, Jasa Marga melakukan optimalisasi operasional jaringan jalan tol untuk memperlancar distribusi logistik, mendukung mobilisasi akses bantuan darurat, dan menjaga kelancaran pergerakan masyarakat selama masa penanganan bencana.

    Ke depan, Jasa Marga akan terus memantau situasi bersama otoritas setempat dan menyiagakan sumber daya operasional serta bantuan tambahan sesuai kebutuhan lapangan. Perusahaan berkomitmen hadir secara berkelanjutan untuk memberikan kontribusi positif terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.