Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap akses jalur darat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh hingga Sibolga, Sumatra Utara (Sumut) telah terbuka dan mulai dapat dilintasi kendaraan usai bencana banjir bandang dan longsor.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengerahkan alat berat untuk penanganan lumpur pascabencana di sejumlah titik lokasi bencana.

    “Hari ini beritanya untuk yang [Aceh] Tamiang itu sudah terbuka semuanya. Saya juga mengutip dari informasi yang disampaikan Pak Seskab ya kemarin pada saat Posko terpadu, jadi sudah bisa dilewati. Sibolga itu juga sudah bisa dilalui semuanya,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, Diana menyebut saat ini Kementerian PU juga tengah melakukan identifikasi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Khususnya, pada akses jembatan hingga jalan. Di mana, proses perbaikan dilaporkan bakal dijalankan secara bertahap.

    Dia menargetkan, penanganan lumpur tersebut dibidik rampung dalam kurun waktu satu minggu ke depan.

    “Kita harus mengidentifikasi dulu [anggaran yang dibutuhkan berapa], kemudian nanti kita cek verifikasi, kerusakannya seperti apa, kita butuhnya seperti apa. Tetapi untuk tanggap darurat sekarang ya mesti harus dilakukan,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Ditjen Bina Marga Kementerian PU hingga 3 Desember 2025, sejumlah ruas strategis yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor kini telah kembali terhubung dan fungsional. 

    Sejumlah ruas jalan nasional yang telah berhasil dipulihkan dan dapat dilalui antara lain ruas Banda Aceh–Meureudu yang kini kembali terhubung. Ruas Batas Kota Lhokseumawe–Kota Langsa juga sudah dapat dilalui, dengan pembersihan sedimen yang terus dilakukan di lapangan. 

    Selanjutnya, ruas Kota Langsa–Kota Kuala Simpang telah tertangani dari endapan material banjir. Ruas Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara per 3 Desember 2025 sudah dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Saat ini masih dilanjutkan pembersihan dengan dukungan alat berat berupa 4 unit excavator backhoe, 2 unit wheel loader, dan 2 unit motor grader. 

    Kemudian ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara kini juga telah kembali dapat dilalui. Ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang berada di wilayah dataran tinggi saat ini telah terhubung untuk kendaraan roda dua. 

    Sementara itu, ruas Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren juga telah terbuka bagi kendaraan roda dua dan tengah dipersiapkan agar segera dapat dilalui kendaraan roda empat.

  • Nusantara Infrastructure (META) Bidik JORR-E Rampung 2030, Begini Progresnya

    Nusantara Infrastructure (META) Bidik JORR-E Rampung 2030, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) menargetkan konstruksi Jalan Tol Jakarta uterus Ring Road Elevated (JORR-E) akan rampung dan dapat mulai beroperasi sepenuhnya pada 2030.

    Managing Director META, Danni Hasan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah merampungkan detail engineering design (DED) proyek tersebut. Dia juga menjelaskan telah melakukan kajian lanjutan mengenai trase yang bakal dilintasi ke depan.

    “Dari sisi teknis sudah tahap design engineering, dimana dimulai dengan penyelesaian ROO Plan dan kita sudah mulai meneliti trase-trase alignment dan kebutuhan terhadap land acquisition,” kata Danni dalam Public Expose Tahunan, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, Dani menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai konstruksi Tol JORR-E pada pertengahan 2026. Mengacu pada target pembangunan, pihaknya membidik konstruksi akan dijalankan selama 33 bulan hingga 42 bulan.

    “Kalau semuanya lancar tahun 2029 atau awal 2030 JORR Elevated sudah dapat dioperasikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, manajemen META menang sempat mengungkap komitmennya untuk mempercepat realisasi konstruksi Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated (JORR-E) Cikunir –Ulujami pada tahun ini. 

    Direktur Utama META, Ramdani Basri menjelaskan dalam rangka melakukan percepatan itu pihaknya bersama dengan PT Jakarta Metro Ekspressway (JKTMetro) selaku pemegang konsesi Tol JORR-E Cikunir – Ulujami telah melakukan audiensi bersama Gubernur DKI Jakatya, Pramono Anung. 

    Dalam laporannya, pertemuan tersebut membahas rencana strategis pembangunan Jalan Tol JORR-E Cikunir – Ulujami yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas pada Jalan Tol JORR-1 khususnya pada Segmen Ulujami – Jati Asih.

    “Kami berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta ini dapat mempercepat proses perencanaan dan realisasi proyek,” jelas Ramdani dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Mengacu pada pengumuman, penetapan hasil pelelangan yang tertuang dalam surat No.64/BPJT/L/JECU/2023 Kementerian PUPR, ditetapkan konsorsium PT Marga Metro Nusantara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT Acset Indonesia Tbk. (ACST) sebagai pemenang tender Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami. 

    Adapun, penetapan pemenang tertuang dalam Surat Menteri PUPR No. PB 0201-Mn/1465 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2023. 

    Asal tahu saja, PT Marga Metro Nusantara merupakan anak usaha PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META), emiten perusahaan tol milik Grup Salim, sedangkan PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) perusahaan konstruksi milik Grup Astra. Di mana, nilai investasi dari proyek tersebut tembus Rp21,26 triliun.

  • Hutama Karya Prediksi Lalu Lintas Tol Naik 30% saat Libur Nataru

    Hutama Karya Prediksi Lalu Lintas Tol Naik 30% saat Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK memproyeksikan volume lalu lintas harian (LHR) sejumlah Ruas tol kelolaannya bakal meningkat hingga 30% saat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa proyeksi tersebut bakal digunakan menjadi dasar penguatan kesiagaan operasional dan koordinasi lintas-instansi di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Sumatra(JTTS) kelolaan Hutama Karya.

    “Lalu lintas pada periode libur akhir tahun rencananya akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hutama Karya memproyeksikan arus mudik rencananya meningkat sekitar 30%,” kata Mardiansyah dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, pada periode arus balik Nataru 2025, Hutama Karya memproyeksikan bakal terdapat peningkatan volume lalu lintas mencapai 34%.

    Seiring dengan hal tersebut, HK mengatakan siap memberikan potongan tarif yang bakal diberlakukan bagi seluruh golongan kendaraan. Dengan catatan, pengendara melakukan transaksi menggunakan Kartu Uang Elektronik pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025, khusus untuk pengguna yang melakukan perjalanan jarak jauh. 

    Adapun, enam ruas yang rencananya akan menerima potongan meliputi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Indralaya – Prabumulih, Tol Pekanbaru – Dumai, Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar, Tol Indrapura –Kisaran dan Tol Sigli – Banda Aceh.

    Selain itu, manajemen HK juga memastikan tidak akan melakukan penyesuaian tarif selama periode libur Nataru berlangsung.

    “Kami ingin memastikan pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang tanpa adanya kekhawatiran terhadap perubahan tarif,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkap perkiraan arus mudik dan balik pada periode Nataru 2025-2026.

    Agus mengatakan untuk prediksi puncak arus mudik pertama bakal berlangsung pada 20 Desember 2025. Sementara itu, puncak mudik kedua pada 24 Desember 2025.

    “Prediksi puncak mudik pertama, itu tanggal 20 [Desember] dan prediksi puncak mudik kedua operasi lilin itu adalah tanggal 24 [Desember],” ujar Agus dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait pada 22-24 Desember akan diberlakukan work from anywhere (WFA) maupun work from home (WFH). Dengan begitu diprediksi pemudik yang menuju ke Tol Trans Jawa maupun ke arah Pelabuhan Merak bakal lebih bergeser lebih dulu.

    Sementara itu, kata Agus, pihaknya juga memproyeksikan akan ada dua puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Namun demikian, dia menegaskan bahwa proyeksi ini bisa berubah sebagaimana kebijakan WFA yang bakal diterapkan pemerintah pada 29-31 Desember 2025. 

  • Pendapatan ESDM Tembus Rp210,9 Triliun per November 2025, dari Batu Bara Hingga Panas Bumi

    Pendapatan ESDM Tembus Rp210,9 Triliun per November 2025, dari Batu Bara Hingga Panas Bumi

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp210,9 triliun per November 2025. Angka tersebut setara 82,87% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 sebesar Rp254,49 triliun.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi PNBP minyak dan gas (migas) hingga November mencapai Rp85,89 triliun, PNBP mineral dan batu bara (minerba) sebesar Rp114,55 triliun. Selanjutnya, PNBP dari sektor panas bumi tercatat Rp1,78 triliun, sedangkan PNBP lain mencapai Rp8,68 triliun.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung optimistis target PNBP 2025 dapat tercapai. Ia menyampaikan masih ada waktu satu bulan untuk mengejar kekurangan penerimaan.

    “Kami mengharapkan dengan konsolidasi yang dilakukan karena PNBP itu kan bukan hanya dari hulu migas, tetapi juga ada dari minerba, ada dari energi baru terbarukan dan juga ada PNBP lain. Jadi, kami mengharapkan ini apa yang sudah ditargetkan itu akan bisa tercapai,” ujar Yuliot di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Realisasi PNBP sektor ESDM selama lima tahun terakhir konsisten melampaui target APBN. Pada 2020, realisasi PNBP sektor ini mencapai Rp108,7 triliun atau 120% dari target Rp90,7 triliun. Saat itu, PNBP migas berkontribusi Rp69,7 triliun, minerba Rp34,6 triliun, EBTKE Rp2 triliun, dan penerimaan lain Rp2,4 triliun.

    Pada 2021, penerimaan meningkat menjadi Rp189,2 triliun atau 156% dari target Rp121,2 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari migas sebesar Rp103,2 triliun dan minerba Rp75,5 triliun.

    Kenaikan signifikan terjadi pada 2022 ketika PNBP sektor ESDM mencatat Rp351 triliun atau 138% dari target Rp254 triliun. Pada tahun tersebut, PNBP migas mencapai Rp148,7 triliun dan minerba Rp183,4 triliun.

    Meski sempat turun, PNBP ESDM pada 2023 tetap melampaui target, yakni Rp300,3 triliun atau 116% dari target Rp259,2 triliun. Penerimaan migas mencapai Rp117 triliun, minerba Rp173 triliun, EBTKE Rp3,1 triliun, dan lainnya Rp7,3 triliun.

    Pada 2024, realisasi kembali turun menjadi Rp269,5 triliun, tetapi tetap melewati target Rp234,2 triliun. Kontribusinya meliputi migas Rp110,9 triliun, minerba Rp140,5 triliun, EBTKE Rp2,8 triliun, dan PNBP lainnya Rp15,4 triliun.

  • Damri Operasikan 286 Bus Listrik, Dukung Net Zero Emission 2060

    Damri Operasikan 286 Bus Listrik, Dukung Net Zero Emission 2060

    Bisnis.com, JAKARTA – Perum Damri mengoperasikan 286 bus listrik untuk mendukung target nasional Net Zero Emission 2060 dan percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    “Pengoperasian bus listrik adalah bagian dari komitmen Damri untuk menuju transportasi rendah emisi,” kata Vice President Corporate Secretary Perum Damri Chrystian RM Pohan, dalam keterangannya yang diterima di Karawang, Kamis.

    Ia menyampaikan, sejak tahun 2023 hingga 2025 Perum Damri telah mengoperasikan sebanyak 286 bus listrik. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung target nasional Net Zero Emission 2060 serta percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    Net Zero Emission didefinisikan sebagai kondisi di mana emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer diseimbangkan oleh penyerapan atau pengurangan emisi yang setara. Pengurangan emisi ini bisa diwujudkan, baik melalui konservasi alam, rekayasa teknologi, maupun transformasi sistem produksi dan konsumsi.

    Disebutkan, sesuai dengan perhitungan konsumsi energi bus listrik dan faktor emisi kendaraan diesel yang dirujuk dari lembaga internasional seperti United States Environmental Protection Agency (US EPA) dan International Energy Agency (IEA), operasional bus listrik DAMRI berpotensi mengurangi lebih dari 72.000 ton CO per tahun.

    Dampak pengurangan emisi ini setara dengan menanam sekitar 620.000 pohon dan merawatnya selama satu tahun, menghilangkan emisi tahunan sekitar 15.000 mobil pribadi, dan menghemat lebih dari 31 juta liter solar setiap tahun.

    Menurut dia, berdasarkan perhitungan European Environment Agency (EEA) mengenai Electric Vehicle Noise, bus listrik juga mampu menurunkan tingkat kebisingan hingga 50 persen pada kecepatan rendah. 

    Head of Corporate Communication Damri, P Septian Adri S mengatakan untuk memastikan operasional yang stabil, Damri turut memperkuat infrastruktur pengisian daya, di antaranya fasilitas pengisian daya di Unit Perbengkelan Damri dan penambahan fasilitas charging station di Cawang dan Ciputat. 

    Dengan penguatan infrastruktur tersebut memungkinkan Damri memperluas layanan bus listrik secara bertahap serta menjaga konsistensi perjalanan selama jam operasional.

    “Elektrifikasi bukan hanya mengganti mesin menjadi listrik, tetapi menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih tenang, ramah lingkungan, dan modern. Damri ingin memastikan transformasi ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya.

    Melalui perluasan penggunaan bus listrik dan penguatan ekosistem pendukungnya, kata dia, Damri bertekad untuk terus menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. 

  • 47.835 Korporasi dan 10.243 Orang Diperiksa Otoritas Pajak, Anda Termasuk?

    47.835 Korporasi dan 10.243 Orang Diperiksa Otoritas Pajak, Anda Termasuk?

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memeriksa lebih dari 50.000 wajib pajak baik badan maupun orang pribadi selama tahun lalu. 

    Meski demikian, rasio cakupan pemeriksaan alias audit coverage ratio pajak turun dari 1% menjadi 0,83% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) masih di bawah standar Dana Moneter Internasional alias IMF di kisaran 3% – 5%.

    Adapun pemeriksaan pajak merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

    Laporan Tahunan DJP Tahun 2024 yang belum lama ini terbit mengungkap bahwa rasio cakupan pemeriksaan WP kalau dirinci mencakup kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi.

    Sekadar ilutrasi, jumlah wajib pajak korporasi atau badan yang diperiksa pada tahun 2024 mencapai 47.835 dari 2,06 juta orang WP. Rasio pemeriksaan untuk wajib pajak korporasi adalah 2,3%.

    Khusus WP orang pribadi dari jumlah yang telah melaporkan SPT ke otoritas pajak sebanyak 4,9 juta, 10.243 di antaranya telah menjalani pemeriksaan. Sementara itu. kalau pemeriksaan WP badan dan orang pribadi digabungkan, hasilnya hanya di angka 0,83%.

    Langkah DJP Tahun Ini

    Ditjen Pajak alias DJP telah menerbitkan PER-18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret pada 24 September 2025. Data kontret adalah data yang diperoleh atau dimiliki otoritas pajak, yang mencakup faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong atau bukti pungut PPh yang tidak dilaporkan, hingga bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung wajib pajak.  

    Bukti transaksi atau data perpajakan yang masuk kategori data konkret sebagai berikut:

    Pertama, kelebihan kompensasi pada SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada SPT PPN. Kedua, penghitungan kembali pajak masukan sebagai pengurang pajak keluaran oleh WP yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

    Ketiga, PPN disetor di muka yang tidak atau kurang dibayar. Keempat, pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan. Kelima, pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. 

    Keenam, penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan/atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.

    Ketujuh, data atau keterangan yang bersumber dari ketetapan atau keputusan di bidang perpajakan termasuk putusan atas sengketa penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan, yang bersifat inkrah, yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh WP dalam SPT. 

    Kedelapan, data atau keterangan yang telah diterbitkan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan; dibuat berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat persetujuan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah ditandatangani Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa, namun pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut belum atau tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah disetujui oleh Wajib Pajak, yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

  • Pertamina Kirim BBM Pakai Pesawat Perintis ke Wilayah Aceh yang Terdampak Bencana

    Pertamina Kirim BBM Pakai Pesawat Perintis ke Wilayah Aceh yang Terdampak Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM menggunakan pesawat perintis ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

    Penyaluran bahan bakar itu dilakukan melalui Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Utara. Upaya penyaluran menggunakan pesawat perintis menjadi pilihan karena akses darat ke wilayah itu terhambat.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menuturkan, dalam penyaluran tahap awal ini, pihaknya mengirimkan 1.000 liter Pertalite dan 1.000 liter Biosolar.

    BBM tersebut didistribusikan sebagian ke Kabupaten Bener Meriah dan sebagian lainnya ke Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat, operasional pemerintahan, layanan publik, serta kebutuhan logistik penanggulangan bencana.

    Roberth menyebut, langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan energi bagi masyarakat, terutama di daerah yang sedang menghadapi situasi bencana.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran energi tetap berjalan meski akses darat terputus. Pengiriman melalui pesawat perintis adalah opsi terbaik untuk mempercepat penyaluran BBM ke titik-titik yang membutuhkan. Energi tidak boleh berhenti, terlebih dalam situasi bencana,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Kamis (4/12/2025).

    Roberth mengatakan, koordinasi intensif dilakukan bersama Pemerintah Daerah, BPBD, aparat TNI/Polri, dan seluruh pihak termasuk penerbangan perintis. Ini dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

    Dia menambahkan bahwa perusahaan pelat merah itu akan terus memonitor kebutuhan energi di lokasi terdampak dan siap melakukan penyaluran lanjutan menyesuaikan kondisi dan situasi di lokasi untuk percepatan pemulihan Sumatera.

    Sebelumnya, Pertamina juga memastikan stok BBM di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kembali aman pasca-diterjang bencana banjir dan longsor.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, sekitar 90% SPBU di wilayah terdampak bencana sudah kembali terlayani. Dia juga mengatakan, operasional 19 terminal BBM di Sumatra bagian utara telah kembali normal setelah beberapa kapal pengangkut BBM bisa sandar.  

    “Sejauh ini untuk BBM sudah relatif aman. Kami berharap masyarakat tidak panik. Tidak melakukan aksi panic buying karena itu justru merugikan kita semua,” ujar Mars Ega melalui keterangan secara virtual, dikutip Selasa (2/12/2025).

    Lebih lanjut, Mars Ega mengamini sejumlah titik, khususnya sebagian wilayah Aceh dan Sibolga, masih menghadapi tantangan distribusi karena akses jalan terputus.  

    Oleh karena itu, untuk mempercepat pembukaan jalur yang terdampak, Pertamina Patra Niaga memasok BBM ke alat berat milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), baik melalui kemasan drum maupun jeriken.  

    “Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI AU, termasuk pada hari ini yang mengangkut 25 drum Solar dan Pertamax ke Pinangsori, daerah yang masih terisolir dari Sibolga agar alat berat dapat segera beroperasi membuka jalur logistik dari kedua arah,” jelasnya.

  • Setoran Pajak Digital dari Kripto, Fintech Cs Rp43,75 Triliun, Siapa Sumber Terbesar?

    Setoran Pajak Digital dari Kripto, Fintech Cs Rp43,75 Triliun, Siapa Sumber Terbesar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital atau pajak digital mencapai Rp43,75 triliun hingga 31 Oktober 2025.

    Direktur P2Humas DJP Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp43,75 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

    Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp33,88 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp8,54 triliun hingga Oktober 2025.

    Kedua, pajak kripto senilai Rp1,76 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp889,52 miliar pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp873,76 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

    Ketiga, pajak fintech senilai Rp4,19 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,16 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,45 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,3 triliun.

    Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp3,78 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp268,32 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun.

    Roblox jadi Pemungut

    Lebih lanjut, pemerintah telah menunjuk 251 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE hingga Oktober 2025, dengan 207 di antaranya aktif melakukan pemungutan dan penyetoran. 

    Pada bulan itu juga, pemerintah menunjuk lima perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE antara lain Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE. Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan pencabutan data pemungut PPN PMSE yaitu Amazon Services Europe S.a.r.l.

    “Realisasi Rp43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara,” ujar Rosmauli dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memastikan seluruh potensi ekonomi digital, mulai dari PMSE, fintech, hingga kripto, dapat terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.

  • Tok! Otorita Beri Diskon Pajak hingga 200% Buat Investor IKN

    Tok! Otorita Beri Diskon Pajak hingga 200% Buat Investor IKN

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan pemberian insentif berupa tax deduction atau mekanisme pengurangan penghasilan bruto atau neto sebelum menghitung pajak terutang hingga 200%.

    Direktur Pendanaan Badan Otorita IKN, Insyafiah menjelaskan bahwa tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam percepatan pembangunan Nusantara.

    “Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%,” kata Insyafiah dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2025).

    Insyafiah mengatakan kontribusi yang diberikan tidak hanya berupa beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan setelah pajak bagi para investor di IKN.

    Adapun, fasilitas Super Tax Deduction ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN.

    Selain mendapatkan manfaat fiskal, perusahaan juga memperoleh nilai tambah non-ekonomi berupa peningkatan citra dan branding. 

    Serta, fasilitas umum yang dibangun, seperti halte, ruang terbuka hijau, maupun destinasi wisata, dapat mencantumkan identitas perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menuturkan bahwa insentif fiskal tersebut dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berantai bagi Indonesia.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujarnya.

    Dwi menjelaskan bahwa pengajuan permohonan fasilitas dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission), sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PMK No. 28 Tahun 2024.

  • PLN: Daerah Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Kambali Teraliri Listrik

    PLN: Daerah Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Kambali Teraliri Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Recovery PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Padang Sidempuan berhasil memulihkan listrik di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, pada Rabu (3/12/2025).

    Kelistrikan di wilayah tersebut pulih setelah sejumlah infrastruktur rusak imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pekan lalu.

    Dari video yang diunggah akun Instagram @el.dafi, terlihat petugas operator menghitung mundur sebelum menyalakan sistem operasi kelistrikan di central control room (CCR) Gardu Induk Sibolga.

    “Detik-detik Gardu Induk Sibolga berhasil di-energized pasca banjir dan longsor. Tim Recovery PLN UPT Padang Sidempuan akhirnya sukses memulihkan listrik untuk wilayah Sibolga-Tapteng dan sekitarnya setelah berhari-hari berjuang di lapangan,” tulis keterangan dari akun tersebut, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Dari video tersebut juga terlihat listrik di rumah dan jalanan telah menyala dengan baik. Jangkauan distribusi kelistrikan untuk warga berhasil dipulihkan oleh PLN.

    Pemulihan listrik ini dinilai berhasil karena adanya kolaborasi antar sektor. Pemerintah, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak pulih kembali.

    “Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat, TNI, Polri, Damkar, PT Agincourt, dan seluruh personel PLN yang tak kenal lelah. Kalian luar biasa!” tulis keterangan video.

    PLN terus mengebut pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sibolga, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa akses jalan darat yang mulai terbuka di Sibolga mempermudah pemulihan infrastruktur kelistrikan yang rusak akibat banjir dan longsor.

    Jangkauan distribusi kelistrikan untuk warga Sibolga berhasil diperluas. Perbaikan infrastruktur kelistrikan bisa dipercepat, dan secara bertahap, aliran listrik dipulihkan kembali.

    “Alhamdulillah, perjuangan tim PLN di lapangan untuk warga Sibolga mendapat kemudahan, yaitu mulai terbukanya akses jalan di Sibolga yang tadinya terputus. Tim PLN berhasil memperluas jangkauan distribusi kelistrikan untuk warga Sibolga,” kata Darmawan Prasodjo melalui siaran pers, Rabu (3/12/2025).

    Berkat terbukanya akses jalan darat hingga km 38, PLN berhasil memperbaiki kembali menara jaringan tegangan rendah yang sempat diterjang longsor.

    Untuk membantu aktivitas sehari-hari warga terdampak banjir, PLN juga mengumpulkan genset dan lampu darurat dari berbagai daerah untuk dikirim ke Sibolga.

    Sementara itu, dalam memulihkan kelistrikan di Aceh, PLN turut melibatkan TNI. Truk-truk dan helikopter TNI dikerahkan untuk mengangkut material infrastruktur kelistrikan lantaran akses ke sejumlah titik masih sulit ditembus.