Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • UMP Per Regional 2026: Dampak Formula Baru terhadap Struktur Upah Regional

    UMP Per Regional 2026: Dampak Formula Baru terhadap Struktur Upah Regional

    Bisnis.com, JAKARTA – Penetapan UMP Per Regional 2026 menjadi pembahasan utama menjelang pergantian tahun karena pemerintah menerapkan formula baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023. Kebijakan tersebut mewajibkan pemerintah memasukkan sebagian usulan serikat pekerja ke dalam mekanisme penghitungan, sehingga perbedaan kenaikan upah antarwilayah makin terasa.

    Meski batas waktu sudah terlewati sejak 21 November, pemerintah pusat belum merilis ketentuan final. Ketidakpastian ini membuat provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menunggu arahan sambil menyiapkan skenario kenaikan masing-masing.

    Di tengah ketidakpastian itu, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan tidak seragam, terutama jika pemerintah memakai formula alfa pada rentang 0,3–0,8 yang hanya menghasilkan kenaikan sekitar 4,3%. Presiden KSPI Said Iqbal menilai indeks alfa tersebut terlalu rendah dan perlu disesuaikan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Proyeksi UMP 2026 Per Regional

    1. DKI Jakarta

    DKI menjadi provinsi paling disorot karena daya ungkit ekonominya besar dan sering menjadi acuan nasional. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pembahasan UMP 2026 “sudah mendekati final” dan pemerintah daerah akan menggelar rapat khusus untuk menetapkannya.

    Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP DKI 2026 diprediksi berada di angka Rp5.629.356. Jakarta berpotensi menerapkan kenaikan lebih tinggi bila mempertimbangkan tekanan harga, inflasi perkotaan, dan tuntutan pekerja yang berada di kisaran 8,5%–10,5%.

    2. Jawa Barat

    Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan dinamika penetapan upah paling kompleks karena besarnya basis industri dan jumlah tenaga kerja. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu pembaharuan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai dasar penetapan UMP dan UMK 2026.

    Sekda Jabar Herman Suryatman menyatakan bahwa keputusan upah harus komprehensif dan mempertimbangkan dua hal yaitu, kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi Jawa Barat. Ia memastikan Gubernur Dedi Mulyadi akan menetapkan keputusan yang seimbang bagi semua pihak. Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP Jabar 2026 diperkirakan berada di Rp2.285.455.

    Angka ini diperkirakan menjadi bahan pertimbangan awal bagi UMK di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan UMP.

    3. Jawa Tengah

    Jawa Tengah telah menyiapkan jadwal pengumuman UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025, namun seluruh keputusan tetap bergantung pada terbitnya regulasi baru dari pemerintah pusat. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan kebijakan strategis nasional sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan arah kebijakan pusat. Dengan proyeksi kenaikan 4,3%, estimasi UMP Jawa Tengah 2026 berada di kisaran Rp2.262.630.

    Jika pemerintah menggunakan formula alfa 0,3–0,8, maka kenaikan rata-rata hanya sekitar 4,3%, sehingga proyeksi UMP 2026 di 38 provinsi pun cenderung stagnan. Namun, serikat pekerja menuntut kenaikan 8,5%–10,5%, sehingga angka final berpotensi jauh lebih tinggi dari perkiraan awal.

    Kondisi ini membuat banyak provinsi menunda penetapan UMK 2026 hingga penetapan UMP benar-benar jelas, termasuk evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah dan kebutuhan layak hidup pekerja.

  • Jelang Nataru, KAI Logistik Genjot Ekspansi Layanan Logistik

    Jelang Nataru, KAI Logistik Genjot Ekspansi Layanan Logistik

    Jelang Nataru, KAI Logistik Percepat Ekspansi Layanan Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Logistik menyiapkan aksesibilitas layanan yang akan mendukung kelancaran logistik pada momen Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Manager of Marketing & Sales Courier KAI Logistik, Ayi Suryandi menyampaikan bahwa dinamika bisnis logistik yang semakin kompleks, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru, mendorong perseroan untuk memberikan respons cepat melalui ketersediaan titik layanan yang lebih banyak dan merata mendekati pelanggan.

    Hingga akhir November 2025, perseroan telah membuka lebih dari 100 titik layanan baru di Jawa dan Bali, melampaui target awal 50 titik layanan atau dua kali lipat dari rencana.

    “Perluasan titik layanan ini juga meningkatkan aksesibilitas layanan yang akan mendukung kelancaran logistik pada momen Natal dan Tahun Baru 2025/2026,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (10/12/2025).

    Percepatan ekspansi, lanjutnya, merupakan bagian dari program strategis perusahaan untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan.

    Dengan intensitas mobilitas barang yang meningkat, ekspansi ini menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan pelanggan di wilayah-wilayah potensial.

    Pulau Jawa menjadi pusat pengembangan jaringan layanan mengingat perannya sebagai pusat pergerakan logistik nasional. Dari total penambahan service point baru tersebut, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yakni 48 titik, disusul Jawa Timur dan Bali sebanyak 27 titik, serta Jawa Barat dengan 26 titik.

    Tingginya penambahan di Jawa Tengah mencerminkan posisinya sebagai simpul distribusi vital yang menghubungkan arus barang antara Jakarta dan Surabaya sebuah jalur ekonomi utama yang semakin krusial selama periode Nataru.

    Hingga saat ini, KAI Logistik telah mengoperasikan 285 titik layanan KALOG Express secara keseluruhan di Jawa, Bali, dan Sumatera.

    “Dengan semakin luasnya jaringan ini, perusahaan berharap dapat memperlancar distribusi barang, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menghadirkan layanan logistik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama menjelang periode puncak pengiriman pada masa libur Natal dan Tahun Baru,” lanjut Ayi.

    Selain memperkuat jaringan layanan, KAI Logistik juga terus mengintegrasikan teknologi untuk menghadirkan pengalaman pengiriman yang lebih baik. Digitalisasi layanan, peningkatan sistem pelacakan, serta efisiensi operasional menjadi fokus utama dalam menjaga kualitas layanan yang kompetitif di tengah meningkatnya kebutuhan pelanggan selama musim liburan.

    “Ke depan, KAI Logistik akan terus mengembangkan layanan pengiriman ritel dengan menjajaki peluang ekspansi di berbagai wilayah strategis lainnya,” imbuhnya.

  • Poin-Poin Penting Putusan Suku Bunga The Fed Desember 2025

    Poin-Poin Penting Putusan Suku Bunga The Fed Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) resmi memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25% ke level 3,50%—3,75% pada Rabu (10/12/2025) waktu setempat.

    Dilansir dari Reuters, pejabat The Fed melakukan pemotongan suku bunga (fed fund rate/FFR) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut pada tahun ini.

    Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan dengan suara 9 banding 3 untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran target 3,5%—3,75%. Posisi itu menjadi yang terendah sejak Oktober 2022.

    “Meskipun data penting dari pemerintah federal untuk beberapa bulan terakhir belum dirilis, data yang tersedia dari sektor publik dan swasta menunjukkan bahwa prospek untuk lapangan kerja dan inflasi belum banyak berubah sejak pertemuan kami pada bulan Oktober,” ujar Ketua The Fed Jerome Powell dalam konferensi pers, Kamis (11/12/2025) dini hari waktu Indonesia.

    Perbedaan Pandangan

    Perbedaan pandangan (dissent) kembali mencuat di internal Federal Reserve setelah tiga pejabat menyatakan hal tersebut dalam keputusan rapat kebijakan terbaru. Perpecahan tersebut mencerminkan perbedaan penilaian mengenai apakah pelemahan pasar tenaga kerja atau inflasi yang masih membandel menjadi risiko terbesar bagi perekonomian Amerika Serikat.

    Dalam pernyataan Oktober 2025 lalu, FOMC menyebutkan faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam menilai penyesuaian tambahan atas suku bunga acuan. Namun, pada pernyataan Rabu (10/12/2025) ini, FOMC kembali menggunakan redaksi yang pertama kali dipakai Desember 2024, tepat sebelum jeda pemangkasan suku bunga, yakni mempertimbangkan sejauh mana dan waktu penyesuaian kebijakan selanjutnya.

    Keputusan tersebut menjadi yang pertama sejak 2019 ketika tiga pejabat memilih untuk tidak sejalan dengan keputusan mayoritas, dengan penolakan datang dari dua arah berbeda dalam spektrum kebijakan moneter.

    Dua presiden Fed regional, yakni Austan Goolsbee dari Chicago dan Jeff Schmid dari Kansas City, menolak keputusan pemangkasan dan memilih mempertahankan suku bunga.

    Di sisi lain, Gubernur The Fed Stephen Miran, yang ditunjuk Presiden Donald Trump pada September 2025 lalu, kembali menyatakan dissent karena menginginkan pemangkasan lebih besar, yakni 50 basis poin.

    Proyeksi 2026

    Dalam proyeksi terbaru yang dirilis usai pertemuan FOMC, median pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 2026—tidak berubah dari proyeksi September 2025.

    Sementara itu, Inflasi diproyeksikan melandai ke sekitar 2,4% pada akhir 2026, seiring pertumbuhan ekonomi AS diprediksi menguat di atas tren menjadi 2,3%, sementara tingkat pengangguran bertahan moderat di kisaran 4,4%.

    “Dalam mempertimbangkan besaran dan waktu penyesuaian lanjutan atas target suku bunga federal funds, Komite akan menilai secara cermat seluruh data yang masuk,” tulis FOMC dalam pernyataan resminya.

    Secara umum, proyeksi Fed terbilang optimistis. Meski suku bunga diperkirakan bertahan lebih tinggi daripada ekspektasi sebelumnya, perekonomian AS diproyeksikan tumbuh lebih cepat sementara inflasi menurun dan tingkat pengangguran sedikit membaik.

    Namun, pernyataan kebijakan dan proyeksi terbaru ini disusun tanpa didukung laporan tenaga kerja dan inflasi terkini. The Fed mengandalkan indikator yang tersedia, termasuk survei internal, masukan dari komunitas, serta data swasta.

    Data resmi terakhir pada September menunjukkan tingkat pengangguran naik menjadi 4,4% dari 4,3%. Sementara itu, indikator inflasi pilihan Fed naik tipis dari 2,7% menjadi 2,8%, masih berada di atas target 2%. Inflasi tercatat meningkat konsisten sejak April, dari 2,3%, yang sebagian dikaitkan dengan naiknya tarif impor yang dibebankan kepada konsumen.

    Dalam pernyataan kebijakan, The Fed menyebut aktivitas ekonomi terus tumbuh dengan laju moderat. Namun, pertumbuhan lapangan kerja melambat sepanjang tahun ini, sementara tingkat pengangguran cenderung meningkat hingga September, tanpa lagi menyebut kondisi pengangguran sebagai rendah.

    Proyeksi terbaru menunjukkan enam pembuat kebijakan memilih tidak memangkas suku bunga pada tahun ini, sementara tujuh lainnya memperkirakan tidak ada pemangkasan tambahan pada 2026.

    Median proyeksi juga memasukkan satu kali pemangkasan suku bunga tambahan sebesar 25 basis poin pada 2027, seiring inflasi terus bergerak mendekati target 2% bank sentral.

    Kritik Donald Trump terhadap The Fed

    Keputusan The Fed untuk memangkas suku bunga kembali mengundang komentar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia menyebut pemangkasan sebesar 25 basis poin sebagai langkah yang terlalu kecil dan seharusnya bisa digandakan, setidaknya dua kali lipat.

    Dia juga melontarkan kritik tajam terhadap Powell dengan menyebutnya kaku dan tak bernyawa dalam pernyataan kepada wartawan di Gedung Putih pada Rabu waktu setempat.

    “Kita perlu cara berpikir yang benar. Ketika sebuah negara sedang berkinerja baik, Anda tidak boleh membunuh pertumbuhan. Tapi itulah yang sedang mereka lakukan—membunuh pertumbuhan,” ujar Trump.

    Selama masa jabatan keduanya, Trump semakin terbuka menunjukkan keinginannya untuk mengendalikan arah kebijakan bank sentral. Dia secara rutin mengungkapkan kekecewaan karena The Fed, di bawah kepemimpinan Powell, dinilai tidak cukup agresif dalam memangkas biaya pinjaman.

    Trump juga tengah mencari sosok baru untuk memimpin bank sentral AS. Dia mengindikasikan mengharapkan figur yang bersedia mendorong penurunan suku bunga lebih dalam. Proses pencarian tersebut dikabarkan telah memasuki tahap akhir.

    “Kami melihat beberapa kandidat, dan saya sudah punya gambaran cukup jelas siapa yang saya inginkan,” kata Trump kepada wartawan belum lama ini.

    Direktur National Economic Council Kevin Hassett disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menduduki posisi Ketua The Fed. Trump beberapa kali memberi sinyal mengarah ke nama tersebut. Namun demikian, Trump dikenal kerap membuat keputusan personalia yang mengejutkan, sehingga keputusan final masih menunggu pengumuman resmi. (M. Nurhadi Pratomo)

  • Harga Pangan Hari Ini 11 Desember: Harga Beras Turun, Cabai Rawit Naik

    Harga Pangan Hari Ini 11 Desember: Harga Beras Turun, Cabai Rawit Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga pangan secara rata-rata nasional di Indonesia terpantau beragam pada Rabu (11/12/2025) hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya.

    Berdasarkan laman panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 07.25 WIB, harga rata-rata beras premium di Tanah Air turun 1,53% menjadi Rp15.273 per kilogram dibandingkan kemarin.

    Harga beras medium juga turun 2,87% ke Rp13.119 per kilogram, sedangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog lebih murah 0,95% ke Rp12.330 per kilogram.

    Komoditas lainnya seperti jagung peternak turun 5,31% ke Rp6.530 per kilogram, serta kedelai biji kering impor turun 1,72% menjadi Rp10.604 per kilogram. Sementara itu, bawang merah turun 5,66% ke Rp45.526 per kilogram, sedangkan bawang putih bonggol juga lebih murah 4,68% ke Rp35.860 per kilogram.

    Harga aneka cabai bergerak beragam. Cabai merah keriting turun 3,55% ke Rp60.492 per kilogram, cabai merah besar turun 10,11% ke Rp50.023 per kilogram, dan cabai rawit merah naik 0,52% menjadi Rp73.714 per kilogram.

    Sementara itu, harga daging sapi murni turun 3,10% menjadi Rp130.644 per kilogram. Harga daging ayam ras turun 0,29% ke Rp39.671 per kilogram, sedangkan harga telur ayam ras turun 0,02% menjadi Rp31.224 per kilogram.

    Lebih lanjut, gula konsumsi terpantau turun 1,42% ke Rp17.786 per kilogram, garam konsumsi naik 0,57% ke Rp11.505 per kilogram, tepung terigu curah turun 2,40% ke Rp9.474 dan tepung terigu kemasan turun 4,83% ke Rp12.300.

    Untuk minyak goreng, harga kemasan dan curah masing-masing turun 2,25% dan turun 6,12% menjadi Rp20.475 dan Rp16.556 per liter. Sementara itu, Minyakita turun 3,85% menjadi Rp16.881 per liter.

    Perubahan harga juga terjadi pada daging kerbau segar lokal yang turun 0,60% ke Rp140.000 per kilogram, serta daging kerbau beku impor yang turun 10,30% ke Rp96.250 per kilogram.

    Adapun, harga komoditas ikan bergerak turun. Ikan kembung turun 5,12% ke Rp41.035 per kilogram, ikan tongkol turun 2,02% ke Rp34.903 per kilogram, sedangkan ikan bandeng turun 4,71% menjadi Rp34.000 per kilogram.

  • OPINI: Kaji Ulang PTKP

    OPINI: Kaji Ulang PTKP

    Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang bergerak ke arah perbaikan dan pemulihan. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).

    Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 akan mencapai 5,7%. Situasi tersebut karena perekonomian sudah berada dalam tren pemulihan dari tren perlambatan yang terjadi pada triwulan III/2025. Bergeraknya perekonomian disebabkan Menkeu dengan persetujuan Presiden menggelontorkan uang Rp200 triliun, sehingga membaiknya pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi baru. Namun, kondisi inflasi dan kesulitan masih terus mengikuti kehidupan rakyat banyak.

    Menurut survei Voice of the Consumer 2025, survei ini mengumpulkan wawasan dari 21.075 konsumen di 28 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, dan mengungkap bahwa konsumen ingin membeli makanan yang selaras dengan nilai-nilai mereka terkait kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Dalam survei tersebut menunjukkan bahwa 50% konsumen Indonesia makin khawatir terhadap ketidakstabilan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup, yang mendorong mereka untuk membeli lebih sedikit dan memilih alternatif yang lebih murah.

    Isu krisis biaya hidup bukan lagi sekadar topik ekonomi, melainkan masuk dalam persoalan sosial. Kenaikan harga bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, telur, dan cabai telah menekan daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah yang semuanya berasal dari pekerja atau karyawan, di mana kenaikan penghasilan (gaji) mereka tidak sebanding dengan kenaikan harga barang, atau kenaikan penghasilan tidak sebanding dengan kenaikan investasi.

    Penulis teringat dengan teori Thomas Piketty ekonom asal Perancis dalam bukunya Capital in The Twenty First Century yang menjelaskan ketimpangan ekonomi terjadi karena adanya fenomena r>g, atau imbal hasil investasi kapital selalu lebih besar dibanding-kan pertumbuhan ekonomi. Keadaan inilah yang menyebabkan orang kaya pemilik modal terus bertambah kaya, sedangkan masyarakat biasa tanpa modal, hidupnya akan makin sulit. Situasi ini memang terjadi demikian, misalnya maksimal gaji karyawan naik dikisaran 5%—10% per tahun, itu pun jika perusahaan dalam kondisi sedang baik-baik saja, jika tidak, maka gaji akan tetap, jika diambil secara rata-rata kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) berkisar 6,5%, sedangkan laba perusahaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba bersih agregat emiten (perusahaan tercatat di bursa) mengalami kenaikan rata-rata 21,20% pada semester I/2025.

    Dari data di atas terdapat jurang yang lebar antara tingkat pendapatan masyarakat dan pertumbuhan penambahan investasi. Situasi ini yang memperlemah daya beli masyakat, sehingga perekonomian menjadi terganggu.

    BEBAN PAJAK

    Memang ada banyak variable yang dapat memengaruhi lemahnya daya beli masyarakat, tetapi salah satu variabel yang penting adalah beban pajak. Bicara soal kelas pekerja dan karyawan pastinya berhubungan dengan pajak penghasilan dari wajib pajak penghasilan orang pribadi yang disingkat menjadi PPh WP OP dan PPh pasal 21.

    Dalam perhitungan PPh WP OP dan PPh pasal 21 ada yang dinamakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), hal ini berfungsi untuk menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan pajak. Selain itu, PTKP berfungsi sebagai ambang batas penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

    Dengan tidak memajaki penghasilan di bawah ambang batas ini, sistem pajak menjadi lebih adil, memastikan bahwa individu atau keluarga berpenghasilan rendah tidak terbebani kewajiban pajak yang dapat mengganggu kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pokok. Logika ekonomi berkesimpulan bahwa PTKP mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Hal ini dapat mendorong konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

    Saat ini, besaran PTKP untuk WP sendiri (TK/0) 54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Tambahan Wajib Pajak Kawin Rp4,5 juta per tahun, dan tam-bahan setiap tanggungan Rp4,5 juta per bulan. Tarif PTKP yang digunakan ini sudah terjadi sejak 2016. Berdasarkan data Bank Indonesia, perincian inflasi (2016—2024) berturut-turut 3,03%, 3,61%, 3,12%, 2,72%, 1,68%, 1,87%, 5,51%, 2,61%, dan 1,57%. Angka inflasi tersebut jika dijumlahkan didapati angka inflasi 25,72% (selama 10 tahun), sehingga PTKP tersebut kemungkinan sudah tidak relevan untuk digunakan dan perlu dibuat kajian khusus yang mendalam, sehingga meringankan masyarakat dalam membayar pajak.

    Beban pajak ringan akan menciptakan stimulus daya beli masyarakat yang secara otomatis akan mem-buat perkonomian ikut bergerak naik.

    Namun, diperlukan kajian yang cermat dan komprehensif sebelum menaikkan PTKP mengingat pembiayaan negara kita yang besar. Tahun 2025 saja, APBN kita untuk pembiayaan negara sebesar Rp3.527 trilun, dan sekitar 82,1% dibiayai dari sektor pajak. Konstibusi pajak penghasilan dari orang pribadi sekitar 15,7 % dari total penerimaan pajak.

    Sesuatu cukup signifikan hasil dari pajak penghasilan orang pribadi. Jika perhitungan meleset, maka akan menekan penerimaan negara secara signifikan, maka diperlukan subtitusi dari penerimaan negara yang lain dan tentunya diperlukan kajian mendalam agar tidak keliru dalam membuat kebijakan yang krusial ini.

  • Begini Pengawasan Pakaian Bekas Ilegal di Bea Cukai Batam Usai Ultimatum Purbaya

    Begini Pengawasan Pakaian Bekas Ilegal di Bea Cukai Batam Usai Ultimatum Purbaya

    Bisnis.com, BATAM — Intensitas pengawasan pakaian bekas ilegal (balpres) di Batam meningkat tajam sepanjang 2025 setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ancaman keras akan membubarkan Bea Cukai apabila praktik penyelundupan barang dilarang impor tidak dihentikan. 

    Tekanan terbuka dari pusat tersebut mendorong percepatan penindakan di lapangan, terutama di jalur-jalur yang selama ini dikenal rawan.

    Data Bea Cukai (BC) Batam menunjukkan adanya 145 penindakan terhadap pemasukan pakaian bekas dengan total 682 koli sejak Januari 2025 hingga 8 Desember 2025. Angka ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pengawasan, dengan mayoritas kasus ditemukan di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre yang mencatat 78 penindakan dan 358 koli barang sitaan. 

    “Jalur lainnya, seperti Harbour Bay dan Sekupang, juga menunjukkan pergerakan penyelundupan yang cukup intens, masing-masing dengan 31 penindakan [145 koli] dan 30 penindakan [159 koli],” kata Kepala BC Batam Zaky Firmansyah, Rabu (10/12/2025) di Batam.

    Zaky mengatakan penyelundupan pakaian bekas umumnya memanfaatkan bagasi penumpang, dengan modus penitipan kepada individu yang tidak membawa koper. Para pelaku kerap menggunakan koper-koper bekas dengan ciri fisik seragam untuk menyamarkan identitas barang. 

    “BC Batam mencatat rata-rata 12 kasus balpres setiap bulan, dengan sekitar 56 koli barang diamankan, menunjukkan frekuensi yang konsisten dan terorganisasi sepanjang tahun,” jelasnya.

    Efek tekanan Purbaya terlihat paling jelas pada periode November hingga awal Desember, ketika BC Batam mengamankan 178 koli pakaian bekas dari 33 penindakan dalam kurun waktu kurang dari enam minggu. Penindakan terbesar kembali terjadi di Batam Centre dengan 103 koli dan Sekupang dengan 61 koli. 

    Lonjakan ini menunjukkan respons langsung terhadap instruksi pusat yang menuntut pengetatan pengawasan secara menyeluruh. 

    Seluruh penindakan dilakukan berdasarkan aturan pelarangan impor pakaian bekas dalam Permendag 40/2022 serta ketentuan barang bawaan penumpang di PMK 34/2025. Setelah diamankan, pakaian bekas ilegal tersebut diproses sebagai Barang Dikuasai Negara atau Barang Milik Negara (BMN) sebelum masuk tahapan pemusnahan. 

    “Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas tata niaga tekstil nasional serta meminimalkan dampak pasar gelap terhadap industri dalam negeri,” ungkapnya.

    Peningkatan pengawasan di Batam juga memberi sinyal bahwa pemerintah mulai menaruh perhatian besar terhadap arus barang ilegal di kawasan perdagangan bebas. Batam selama ini dikenal sebagai salah satu gerbang favorit penyelundup karena tingginya mobilitas penumpang dan kedekatannya dengan pelabuhan-pelabuhan internasional. 

  • DPR Sebut Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Ribuan Triliun Rupiah

    DPR Sebut Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Ribuan Triliun Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, mengingatkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal dapat merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

    Hal itu dia sampaikan dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dia mulanya menegaskan bahwa menteri di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) harus memiliki kompetensi dalam memberantas PETI.

    Menurut Ramson, permasalahan PETI harus dilihat secara menyeluruh. Pasalnya, dia menilai keberadaan PETI dapat merugikan negara hingga ribuan triliun, terlebih jumlah PETI saat ini mencapai lebih dari 2.700 titik.

    “Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ucap Ramson.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), khususnya Satgas Halilintar, yang difokuskan untuk memberantas PETI.

    Menurut Ramson, keberadaan Satgas Halilintar juga perlu didukung oleh kebijakan dari kementerian terkait untuk menggalakkan pemberantasan PETI.

    “Saya sangat hormat pada kegiatan Presiden Prabowo melakukan tindakan extraordinary, yaitu membentuk Satgas Halilintar,” ujar Ramson.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memverifikasi 120 perusahaan tambang yang terindikasi melakukan pelanggaran.

    Dia mengatakan ratusan perusahaan itu tersebar di 12 wilayah mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Gorontalo, hingga Bangka Belitung.

    “Sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan verifikasi atau pemanggilan kepada perusahaan tambang yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu sebanyak 120 perusahaan,” ujar Febriel.

    Dia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengelola sejumlah komoditas yang berbeda. Komoditas yang paling mendominasi adalah nikel, batu bara, emas, bijih tembaga, besi, hingga batu kapur.

    “Dengan berbagai komoditas, memang sementara ini mayoritas didominasi oleh komoditas nikel. Nikel, batu bara, bijih tembaga, emas, batu kapur sampai besi,” imbuhnya.

    Febriel menegaskan pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melanggar di kawasan tambang. Secara total, masih ada 200 perusahaan lagi yang masuk daftar verifikasi Satgas Halilintar PKH.

    Belakangan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya PETI di Tanah Air. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kegiatan pertambangan dan ekspor komoditas ilegal yang selama ini menyebabkan kerugian besar bagi negara.

    Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan nilai kerugian mencapai Rp800 triliun.

    Menurutnya, praktik tambang ilegal dan penyelundupan komoditas strategis seperti timah, batu bara, dan hasil mineral lainnya telah menyebabkan kerugian negara antara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun selama hampir dua dekade.

    Jika dihitung secara konservatif, kata Prabowo, nilai kerugian nasional bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Katakanlah kita ambil angka rendahnya, Rp20 triliun tiap tahun. Itu pun sudah Rp800 triliun dalam 20 tahun. Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu?” tegasnya.

    Dia juga menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah konstitusi, karena kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru dieksploitasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

  • Paradise Property (INPP) Buka Mal Baru di Semarang, Beroperasi Kuartal II 2026

    Paradise Property (INPP) Buka Mal Baru di Semarang, Beroperasi Kuartal II 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan perhotelan, komersial, dan penjualan properti, PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) mengungkap akan membuka secara resmi mal 23 Semarang Shopping Center pada Kuartal II /2026.

    Direktur INPP, Surina menjelaskan bahwa pihaknya membidik operasional 23 Semarang Shopping Center bertepatan dengan periode libur sekolah yang akan jatuh pada Juni 2026.

    “Untuk 23 Semarang ini kita sebenarnya target operasional di libur sekolah, jadi sebenarnya kita target di Kuartal II/2026 untuk openingnya,” jelasnya dalam acara media visit ke Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (10/12/2025).

    Surina melanjutkan, pihaknya menargetkan mal tersebut dapat berkontribusi hingga 15% terhadap recurring income atau pendapatan berulan perseroan.

    Sejalan dengan hal itu, manajemen INPP optimistis dapat membukukan pendapatan berulang mencapai 75% hingga 80% pada periode 2026.

    “Kita tahun depan akan ketambahan [portofolio baru di] Semarang ya dengan recurring baru yang akan dicatat di tahun 2026. tapi memang tujuannya kita selalu maintain sebenernya recurring tetap di 75-80%,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, mal 23 Semarang Shopping Center merupakan proyek yang digarap melalui skema bisnis joint venture antara INPP dan Binus Group. Bertempat di Pearl of Java, pusat perbelanjaan ritel modern itu mengusung arsitektur bergaya tropis-vernakular dengan ruang terbuka hijau sebagai pusat perhatian. 

    23 Semarang Shopping Center menyasar konsumen dari kalangan menengah ke atas. Dengan lahan seluas 6 hektare (Ha). Di mana, akan ada 200-250 tenant yang masuk ke mal itu.

    Sebelumnya, Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Paradise Indonesia, Anthony P. Susilo menjelaskan bahwa 23 Semarang Shopping Center akan memiliki lebih dari 1 hektare (Ha) ruang untuk tenant fod and beverage.

    Jelang pembukaan, 23 Semarang Shopping Center juga memiliki kampanye sosial dan lingkungan bertajuk “23 Untuk Semarang”. Anthony menjelaskan bahwa kampanye tersebut terdiri dari kegiatan penanaman mangrove, pemberdayaan UMKM, serta program keberlanjutan kota.

    “Inisiatif ini akan berlangsung sejak hari ini hingga pusat perbelanjaan resmi beroperasi, sebagai wujud komitmen bahwa kehadiran 23 Semarang Shopping Center bukan hanya membangun ruang fisik, tetapi juga menghadirkan makna, kepedulian, dan kontribusi nyata bagi Kota Semarang,” pungkasnya.

  • Mendag Ungkap Siasat Atasi Gempuran Baju Impor White Label

    Mendag Ungkap Siasat Atasi Gempuran Baju Impor White Label

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa peningkatan promosi produk fesyen UMKM menjadi salah satu cara dalam mengatasi gempuran produk pakaian impor tanpa label alias white label.

    Budi memandang bahwa produk fesyen lokal cenderung kalah promosi dari produk impor. Padahal, secara kualitas dan harga, produk dalam negeri dinilai memiliki daya saing.

    “Kadang-kadang kita lebih bagus dari asing, tetapi karena promosi asing itu lebih besar, seolah-olah kita menjadi tidak ada,” kata Budi dalam sambutan Jakarta Modest Summit 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

    Menurutnya, promosi produk fesyen lokal dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan event berskala nasional. Kemendag pun berencana memperluas penyelenggaraan acara seperti Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) dengan rangkaian pengantar di daerah-daerah.

    Apabila promosi UMKM lokal dapat meningkat, Budi mengatakan bahwa produk tersebut akan lebih menjangkau konsumen. Hal ini yang diyakini dapat mengurangi penetrasi produk impor.

    “Jadi kalau konsumen itu memakai produk kita, gempuran-gempuran impor itu juga akan hilang. Itu salah satu cara,” ujar Budi.

    Pada kesempatan yang sama, Founder Modestalk Hanna Faridl mengungkapkan bahwa produk white label juga tengah marak diproduksi oleh perusahaan konveksi dalam negeri.

    Menurutnya, hal ini menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh jenama lokal dalam memperoleh bahan baku berupa pakaian jadi.

    “Jadi memang itu salah satu solusi juga untuk brand beli produk jadi dan langsung dilabelkan, tetapi dijahitnya oleh konveksi dalam negeri,” ujar Hanna.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abudurrahman mengungkapkan bahwa perusahaan ekspedisi dan barang kargo menjadi celah masuknya barang ilegal ke pasar Indonesia, termasuk pakaian white label.

    Dia menyebut maraknya barang itu bisa terlihat dari platform TikTok, yang dibanjiri penjualan barang-barang white label. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya akan mengecek gudang-gudang perusahaan yang menampung pakaian white label tanpa batasan.

    “Itu semuanya mereka stok di gudang, luar biasa, barang-barang white label masuk enggak dibatasi,” kata Maman dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

  • Indef: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Jakarta Ancam Pedagang Kecil

    Indef: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Jakarta Ancam Pedagang Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA – Pakar ekonomi mengungkap rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta bakal menekan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang kaki lima. 

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman mengatakan larangan penjualan rokok memiliki konsekuensi ekonomi nyata bagi UMKM. Sebab, produk tembakau tersebut menjadi kontributor pendapatan di warung kecil.

    “Pembatasan ruang merokok dan larangan penjualan (rokok) di area tertentu bisa menurunkan omzet, karena selama rokok ini menjadi penarik traffic pembeli,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/12/2025). 

    Menurut dia, Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membawa dampak langsung bagi UMKM seperti warung, kios, dan pedagang kelontong. 

    Apalagi, dia melihat pola konsumsi di toko maupun warung dinilai unik, pembeli datang untuk membeli rokok, lalu membeli kebutuhan lain. Jika akses ini diputus mendadak, dampaknya akan sistemik.

    “Jika diterapkan, pelaku usaha di zona larangan akan kehilangan sebagian pendapatannya,” tuturnya.

    Rizal menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menyiapkan peta zona resmi, melakukan sosialisasi terbuka, dan akses permodalan. Dia juga mengingatkan bahaya aturan multitafsir yang berpotensi memunculkan pungutan liar.

    “Banyak warung berada dalam radius larangan. Tanpa pemetaan akurat, aturan ini bisa memicu konflik horizontal dan resistensi antar pelaku usaha,” terangnya.

    Senada, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun Atmo menyebut sejumlah pasal dalam Raperda KTR berpotensi memukul mata pencaharian jutaan rakyat kecil. 

    “Perluasan kawasan tanpa rokok ke kuliner rakyat dan pasar rakyat itu tidak ada rasionalitas dan objektivitas. Kalau itu terjadi di Warung Tegal (warteg), warung kopi, Soto Lamongan, los-los, tenda dan sebagainya dilarang merokok, omzetnya langsung anjlok,” ujarnya. 

    Ali juga menagih janji anggota DPRD DKI Jakarta untuk menganulir rencana penerapan pasal-pasal kontroversial yang melarang penjualan rokok.

    Dia meminta agar perluasan KTR tidak mencakup warung kuliner dan pasar rakyat, karena hal ini akan langsung memukul sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian informal.

    Lebih lanjut, penerapan zonasi pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter berikut larangan pemajangan produk di tempat penjualan akani mendorong peredaran rokok ilegal, yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. 

    Kebijakan ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan nasional untuk menekan peredaran rokok ilegal. Pasalnya, ketika akses terhadap rokok legal dipersempit, konsumen cenderung mencari alternatif di pasar gelap. 

    “Dampaknya bukan hanya menggerus penerimaan negara dari cukai, tetapi juga memperumit pengawasan dan penegakan hukum,” pungkasnya.