Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Indosat Masuk Fortune 100 Best Workplaces, Telco RI Satu-satunya

    Indosat Masuk Fortune 100 Best Workplaces, Telco RI Satu-satunya

    Bisnis.com, JAKARTA – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) kembali membanggakan Indonesia di tingkat internasional dengan berhasil masuk dalam daftar 2025 Fortune Best Companies to Work For Southeast Asia. Pencapaian ini menjadikan Indosat sebagai satu-satunya perusahaan telekomunikasi asal Indonesia yang meraih pengakuan prestisius setelah melalui proses seleksi yang ketat bersama perusahaan-perusahaan terkemuka di kawasan Asia Tenggara.

    Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Indosat dalam mendorong transformasi digital yang berpusat pada manusia, membangun talenta AI-native, dan menciptakan tempat kerja yang inklusif serta mendukung kesejahteraan karyawan.

    Dalam perjalanan menjadi AI-Native Telco, Indosat terus mengintegrasikan kecerdasan artifisial (AI) ke pekerjaan sehari-hari untuk memudahkan proses dan meningkatkan produktivitas, mulai dari efisiensi energi, membantu tim sales mengelola stok, hingga memberi rekomendasi karir yang lebih personal.

    Sebagai bagian dari langkah ini, Indosat menghadirkan berbagai solusi AI untuk karyawan. Salah satunya Administration Assistant Robotic Indosat (ASTRID), asisten virtual human resources (HR) yang menyederhanakan proses administratif dan memberi dukungan cepat. Upaya ini diperkuat dengan pelatihan AI berskala perusahaan agar semua karyawan siap berkolaborasi dengan AI.

    Langkah ini juga melahirkan program berdampak luas, seperti Indonesia AI Center of Excellence untuk memperkuat kemampuan AI nasional. Melalui Sahabat AI, Indosat menyediakan model bahasa besar (Large Language Model/LLM) open source berbahasa Indonesia agar teknologi AI lebih mudah diakses masyarakat. Indosat juga menggunakan solusi AI Anti-Spam dan Anti-Scam untuk melindungi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia.

    Indosat membangun budaya inklusif, di mana semua karyawan dihargai. Di tengah rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja (54%), Indosat menargetkan lebih banyak pemimpin perempuan dan terus memprioritaskan kesejahteraan serta pengembangan karir.

    Kesejahteraan didukung Indosat lewat klinik kesehatan, akses psikolog dan layanan mental, komunitas hobi dan olahraga, serta kegiatan sosial. Finansial karyawan diperkuat dengan kompensasi kompetitif, insentif kinerja, dan bantuan untuk momen penting.

    Untuk karir, Indosat menyediakan 400+ pelatihan per tahun dan 25.000 kursus online, membuka peluang peningkatan kompetensi. Program penghargaan internal memastikan setiap kontribusi karyawan dihargai.

    Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Membangun talenta AI-native di dalam organisasi bukan hanya tentang mempersiapkan perusahaan untuk masa depan, tetapi juga mempersiapkan setiap karyawan untuk masa depan mereka sendiri. Ketika karyawan membangun kecakapan AI, mereka tidak hanya mempercepat hasil bisnis, tetapi juga memperluas relevansi mereka, membuka jalur karir baru, dan memperkuat kesiapan mereka untuk dunia kerja di mana kolaborasi manusia dan AI menjadi kunci kesuksesan.”

    Indosat kini melayani hampir 100 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Pada kuartal ketiga 2025, pendapatan perusahaan tumbuh 3,8% dan laba bersih naik 29,1% dibandingkan kuartal sebelumnya, bukti bahwa ketika karyawan diberdayakan, hasil bisnis ikut meningkat.

    “Ketika kami menjaga kesejahteraan dan pertumbuhan karyawan, mereka akan menjaga dan menguatkan bisnis kami. Bersama-sama, kita mendorong kemajuan dan memberdayakan Indonesia,” tutup Vikram.

  • Pelni Beri Diskon Tiket selama Libur Nataru, Catat Waktu Perjalanannya

    Pelni Beri Diskon Tiket selama Libur Nataru, Catat Waktu Perjalanannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggunakan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan aktivitas perjalanan masyarakat.
     
    Sebagai upaya dukungan terhadap pergerakan masyarakat dan mendukung kegiatan pariwisata, Kementerian Perhubungan meluncurkan program stimulus ekonomi berupa potongan harga untuk pembelian tiket kelas ekonomi yang dimulai sejak pertengahan November 2025 untuk periode keberangkatan 17 Desember hingga 10 Januari 2026.
     
    Guna mendukung perjalanan masyarakat saat liburan, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menerima penugasan dari program stimulus ekonomi berupa diskon tiket untuk kapal penumpang kelas ekonomi.
     
    Menurut Sekretaris Perusahaan PELNI Evan Eryanto, penjualan tiket dengan potongan diskon berlaku untuk seluruh tujuan atau pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang menggunakan kelas ekonomi.
     
    Untuk program stimulus ekonomi periode libur Nataru pada tahun ini, pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 20% dari tarif dasar.
     
    Evan menjelaskan, tarif dasar merupakan harga tiket sebelum ditambahkan komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.
     
    “Jika sudah ditambahkan asuransi dan pas pelabuhan, rata-rata potongan diskonnya setara 16-18 persen, dan ini hanya berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi yang bisa diperoleh di seluruh channel penjualan tiket kapal PELNI,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Jumat (12/12/2025).
     
    Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah, stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.
     
    “Jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual, apalagi saluran penjualan digital tiket PELNI sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi PELNI Mobile maupun aplikasi perbankan Himbara,” kata Evan.
     
    Evan mencontohkan, untuk tarif Semarang ke Karimun Jawa yang normalnya dijual seharga Rp134.500, maka setelah dikenakan diskon 20% dari tarif dasar tarifnya menjadi sebesar Rp114.300 setelah ditambahkan komponen asuransi dan pas pelabuhan.
     
    Sebagai informasi bahwa besaran pas pelabuhan di setiap wilayah berbeda-beda. Contoh pas pelabuhan di Semarang sebesar Rp27.500 dan di Pelabuhan Belawan sebesar Rp47.500.
     
    Contoh simulasi tarif lain, untuk rute Belawan—Batam, tarif tiket normal sebesar Rp304.000 menjadi Rp254.300 setelah ditambahkan pas pelabuhan Rp47.500 dan asuransi Rp6.000.
     
    Adapun kebijakan stimulus diskon tiket kapal PELNI ini berlaku di seluruh channel pembelian tiket kapal PELNI, seperti aplikasi PELNI Mobile, website PELNI, contact center 162, loket cabang, fitur Lifestyle BCA Mobile, OVO, Sukha by Livin Mandiri, BNI agen46, dan BRImo, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.
     
    Sementara untuk pembayaran, PELNI sudah bekerja sama dengan Bank BTN, BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay, dan Fastpay. (*)

  • ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi mengalihkan subsidi LPG untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya saat ini masih menghitung harga pokok penjualan (HPP) untuk DME. Pemerintah pun membuka peluang untuk memberikan subsidi pada produk DME tersebut.

    “Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Adapun, proyek DME disebut menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek DME dapat berjalan pada tahun depan. Menurutnya, hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) nya oleh Satuan Tugas Hilirisasi.

    “Karena kita kan impor LPG, contoh konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3. Jadi kita impor sekitar 6,5 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menuturkan, langkah ini menjadi strategi substitusi impor dengan memanfaatkan hilirisasi batu bara sebagai bahan baku DME. Terkait teknologi yang akan digunakan dalam proyek tersebut, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji dua opsi utama.

    “Ini mitranya nanti dengan Danantara, teknologinya kan macam-macam ya, teknologi dari China, itu, bisa juga dari Eropa,” tuturnya.

    Terbaru, proyek DME kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.

    “Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

    Rosan mengatakan, evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (feasible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

    “Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” katanya.

    Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya. Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.

    “Saya enggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

  • Pakai Trade AI, Purbaya Klaim Amankan Penerimaan Rp1,2 Miliar per 145 Dokumen Impor

    Pakai Trade AI, Purbaya Klaim Amankan Penerimaan Rp1,2 Miliar per 145 Dokumen Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mulai mengimplementasi Trade AI, sebuah teknologi akal imitasi atau artificial intelligence (AI) dalam sistem pengawasan kepabeanan di pelabuhan.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam uji coba tahap awal, sistem Trade AI berhasil mengamankan potensi penerimaan negara sebesar Rp1,2 miliar.

    Angka tersebut diperoleh dari hasil analisis otomatis terhadap sampel terbatas, yakni 145 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

    “Ketika kita coba cek lagi di lapangan segala macam, kita dapat Rp1,2 miliar tambahan. Jadi lumayan itu,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

    Dia tidak menampik bahwa nominal tersebut masih relatif kecil dibandingkan total penerimaan negara. Kendati demikian, sambungnya, uji coba awal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengawasan mampu menutup celah kebocoran secara efektif dan efisien.

    “Paling tidak first run [uji coba perdana] sudah menghasilkan income yang clear [amankan penerimaan yang jelas]. Dari segitu [sampel kecil] saya dapat Rp1 miliar dengan mudah kira-kira,” jelasnya.

    Sistem Trade AI memang dirancang untuk mendeteksi dini praktik manipulasi nilai transaksi seperti under-invoicing, over-invoicing, hingga pencucian uang berbasis perdagangan (trade-based money laundering).

    Nantinya, Trade AI akan terintegrasi penuh dengan CEISA 4.0 untuk membantu analisis nilai pabean, klasifikasi barang, serta verifikasi dokumen. Purbaya menekankan bahwa integrasi ini krusial untuk pengambilan keputusan yang strategis.

    “Waktu saya mengunjungi kantor Bea Cukai di Cikarang, saya diskusi dengan petugas yang memeriksa dokumen. Itu dilakukan dengan manual, satu-satu. Sehari dia cuma bisa 10—14 PIB [pemberitahuan impor barang] yang bisa dicek, jadi lambat sekali. Dengan Trade AI ini, itu pembandingannya [degan harga pasar] hampir otomatis sampai bisa dihitung kekurangan berapa bayar tarifnya,” ungkap Purbaya.

    Butuh Investasi Rp45 Miliar

    Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pengembangan Trade AI sejauh ini dilakukan secara mandiri oleh tim internal Bea Cukai dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, sehingga tidak membebani anggaran secara signifikan.

    Hanya saja, Purbaya memproyeksikan perlu sekitar Rp45 miliar investasi tambahan untuk meningkatkan kapabilitas sistem agar dapat beroperasi secara nasional dengan fitur yang lebih canggih.

    Bendahara negara itu optimistis proyek ini akan memberikan imbal hasil investasi yang menguntungkan bagi kas negara. Dia meyakini semakin canggih sistem yang dibangun, semakin besar pula potensi kebocoran yang dapat dicegah.

    “Kelihatannya proyek ini akan menguntungkan ke depan. Kalau semakin lama, semakin canggih, harusnya semakin besar keuntungannya,” jelas Purbaya.

  • Cegah Impor Ilegal, Purbaya Akan Tempatkan ‘Kucing Penjaga’ di ‘Jalur Tikus’

    Cegah Impor Ilegal, Purbaya Akan Tempatkan ‘Kucing Penjaga’ di ‘Jalur Tikus’

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memperketat pengawasan impor ilegal di jalur-jalur non-resmi atau yang lebih dikenal dengan “jakur tikus”.

    Adapun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan resmi mengoperasikan alat pemindai peti kemas baru yang dilengkapi fitur radiation portal monitor (RPM) dan dua inovasi digital berbasis akal imitasi alias artificial intelligence (AI), yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. 

    Purbaya menjelaskan infrastruktur teknologi canggih itu berguna untuk perketat pengawasan arus barang serta menutup celah kebocoran penerimaan negara. Hanya saja, alat-alat itu baru tersedia di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Artinya, jalur-jalur tikus masih belum terjangkau berbagai teknologi itu sehingga pendekatan fisik atau manual masih diperlukan. Purbaya pun memakai analogi unik: jika penyelundup menggunakan jalur tikus maka pemerintah akan menempatkan kucing untuk menjaganya.

    “Kalau [barang impor ilegal] masuk lewat pelabuhan tikus, ya kita mesti pasang kucing di situ kelihatannya,” ujarnya dalam konferensi pers peresmian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

    Kendati demikian, Purbaya tidak memerinci lebih jauh definisi “kucing” yang dimaksud, apakah merujuk pada satuan tugas khusus, patroli fisik yang lebih intensif, atau strategi pengawasan lainnya.

    Dia hanya menekankan realitas bahwa secanggih apa pun teknologi yang diterapkan, celah kebocoran kecil akan selalu ada. Oleh karena itu, prioritas pemerintah saat ini adalah memitigasi risiko terbesar.

    Purbaya meyakini bahwa penyelundupan dengan volume masif (bulk) dan nilai ekonomi tinggi justru lebih sering memanfaatkan jalur resmi di pelabuhan besar, bukan pelabuhan tikus.

    “Saya yakin sebagian besar barang selundupan, yang besar-besaran itu masuknya lewat pelabuhan-pelabuhan besar,” ungkapnya.

    Dengan penerapan sistem Trade AI dan pemindai modern di seluruh pelabuhan utama, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu optimistis ruang gerak para penyelundup kakap akan semakin sempit, meskipun tidak akan sempurna.

    “Kalau 100% tidak mungkin, karena walaupun alatnya canggih pasti ada kebocoran sedikit sana-sini. Tapi kalau setiap pelabuhan memakai sistem ini, peluangnya akan semakin kecil,” jelas Purbaya.

    Scanner Peti Kemas & Trade AI

    Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa transformasi digital di sektor kepabeanan kini menjadi keharusan demi menjaga kepercayaan publik dan daya saing ekonomi nasional.

    “Saya ingin adanya perubahan. Dulu perusahaan Bea Cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup,” ujarnya dalam konferensi pers peresmian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

    Secara teknis, alat pemindai yang diresmikan di Tanjung Priok ini memiliki kemampuan mendeteksi bahan nuklir serta zat radioaktif dalam kontainer. Teknologi ini memungkinkan pemeriksaan dilakukan secara cepat dan akurat tanpa perlu membuka fisik peti kemas (non-intrusive inspection), yang dinilai efektif meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan logistik.

    Selain infrastruktur fisik, Bea Cukai juga mendorong efisiensi melalui aplikasi SSR-Mobile yang terintegrasi dengan CEISA 4.0. Menurut Purbaya, aplikasi ini memungkinkan pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri secara real-time untuk aktivitas gate in, stuffing, hingga gate out di fasilitas kepabeanan seperti Tempat Penimbunan Berikat (TPB), KITE, FTZ, dan KEK.

    Sementara itu, untuk memperkuat analisis data, pemerintah mengembangkan sistem Agentic Artificial Intelligence bernama Trade AI. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dini praktik manipulasi nilai transaksi seperti under-invoicing, over-invoicing, hingga pencucian uang berbasis perdagangan (trade-based money laundering).

    “Waktu saya mengunjungi kantor Bea Cukai di Cikarang, saya diskusi dengan petugas yang memeriksa dokumen. Itu dilakukan dengan manual, satu-satu. Sehari dia cuma bisa 10—14 PIB [pemberitahuan impor barang] yang bisa dicek, jadi lambat sekali. Dengan Trade AI ini, itu pembandingannya [dengan harga pasar] hampir otomatis sampai bisa dihitung kekurangan berapa bayar tarifnya,” jelasnya.

    Nantinya, Trade AI akan terintegrasi penuh dengan CEISA 4.0 untuk membantu analisis nilai pabean, klasifikasi barang, serta verifikasi dokumen. Purbaya menekankan bahwa integrasi ini krusial untuk pengambilan keputusan yang strategis.

  • Meksiko Getok Tarif hingga 50% untuk Produk Indonesia Mulai 2026

    Meksiko Getok Tarif hingga 50% untuk Produk Indonesia Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Senat Meksiko menyetujui kenaikan tarif hingga 50% atas produk-produk impor dari China dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri lokal negara tersebut.

    Melansir Reuters, Jumat (12/12/2025), tarif bea masuk baru tersebut akan dikenakan pada sejumlah barang seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Sebagian besar produk akan dikenakan tarif hingga 35%.

    Senat Meksiko meloloskan rancangan undang-undang (RUU) itu dengan 76 suara mendukung, 5 menolak, dan 35 abstain. RUU yang disetujui ini lebih ringan dibandingkan versi yang sempat tertahan di majelis rendah, dengan mencakup tarif untuk sekitar 1.400 jenis produk—kebanyakan tekstil, pakaian, baja, suku cadang otomotif, plastik, dan alas kaki—serta pengurangan tarif untuk sekitar dua pertiga dari jumlah tersebut dibandingkan usulan awal.

    Merespons rencana tersebut, Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa mereka akan memantau rezim tarif baru Meksiko dan menilai dampaknya. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa langkah tersebut akan secara substansial merugikan kepentingan perdagangan.

    “China selalu menentang segala bentuk kenaikan tarif sepihak dan berharap Meksiko segera memperbaiki praktik unilateral dan proteksionis semacam itu,” kata Kementerian Perdagangan China.

    Ketika ditanya dalam jumpa pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa melawan arus globalisasi ekonomi dengan menerapkan proteksionisme merugikan pihak lain dan tidak menguntungkan diri sendiri.

    Para analis dan pelaku usaha menilai langkah Meksiko ini bertujuan meredakan tekanan dari Amerika Serikat (AS) menjelang peninjauan berikutnya atas perjanjian dagang Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA). Langkah ini juga dinilai sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan tambahan sebesar US$3,76 miliar tahun depan karena Meksiko berupaya mengurangi defisit fiskal.

    “Di satu sisi, ini melindungi sejumlah sektor produktif lokal yang kalah bersaing dibanding produk China. Ini juga melindungi lapangan kerja,” kata Mario Vazquez, senator dari partai oposisi PAN.

    “Namun, tarif juga merupakan pajak tambahan yang dibayar warga saat membeli produk. Dan ini adalah sumber dana bagi negara. Kita perlu tahu untuk apa dana tersebut akan digunakan. Semoga rantai produksi dalam negeri akan diperkuat,” imbuhnya.

    Emmanuel Reyes, senator dari partai berkuasa Morena, membela kebijakan tersebut.

    “Penyesuaian ini akan meningkatkan daya saing produk Meksiko dalam rantai pasok global dan melindungi pekerjaan di sektor-sektor kunci,” kata Reyes, yang menjabat sebagai ketua Komite Ekonomi Senat.

    “Ini bukan sekadar alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi sarana untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan perdagangan demi kesejahteraan umum,” lanjutnya.

    Pada September 2025, Meksiko telah menyatakan bahwa mereka akan menaikkan tarif pada mobil dan barang lain dari China dan negara-negara Asia lainnya. Amerika Serikat telah mendorong negara-negara di Amerika Latin untuk membatasi keterikatan ekonomi mereka dengan China, yang menjadi pesaing utama AS dalam memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut.

  • Reindustrialisasi Berpotensi Dorong Lapangan Kerja & Ekonomi

    Reindustrialisasi Berpotensi Dorong Lapangan Kerja & Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA—Reindustrialisasi dengan menjadikan industri menjadi motor penggerak produktivitas nasional akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang luas sekaligus mendorong perekonomian.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan memiliki prioritas meningkatkan produktivitas nasional. Meningkatkan produktivitas dalam sektor perusahaan, seperti meningkatkan skill tenaga kerja dan manajemen.

    Selain itu, meningkatkan produktivitas antar sektor, dengan industrialisasi yang meningkatkan kompleksitas produk. Industri manufaktur menjadi perhatian utama, terutama segmen menengah.

    “Untuk meningkatkan produktivitas nasional ini industrialisasi menjadi pilihan. Terutama industri manufaktur harus dibangkitkan lagi. Karena itu, Pemerintah melakukan intervensi terutama pada industri menengah untuk meningkatkan produktivitas,” kata Menaker Yassierli dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).

    Hal itu disampaikannya dalam acara “Produktif & Inovatif: Membangun Karier, Mencipta Karya, Menginspirasi Negeri” yang digelar oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kamis (11/12/ 2025) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok.

    Turut hadir Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie, Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono, dan Ketua Badan Kejuruan (BK) Teknik Industri PII Wiza Hidayat.

    Acara yang diramaikan oleh ratusan pelaku industri, akademisi, dan para mahasiswa ini, merupakan kolaborasi Kemnaker dengan PII yang dinisiasi oleh Badan Kejuruan (BK) Teknik Industri PII. Pelaku industri yang hadir sebagai pembicara antara lain Group CEO Paragon Corp. Herman Subakat, Founder SKHA Consulting Herianto Pribadi, dan CEO Mizan Content & Publishing Group Ali Zaenal Abidin.

    Saat ini, Kemenaker memiliki Kalkulator Produktivitas, yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas. Produktivitas diukur dengan asesmen dan pengukuran produktivitas perusahaan dari sebelum adanya intervensi, berupa konsultansi peningkatan produktivitas.

    “Kemudian diukur lagi dengan kalkulator produktivitas setelah adanya intervensi,” ujarnya.

    Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyatakan bahwa reindustrialisasi akan menguatkan kembali mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, reindustrialisasi berarti menata ulang dan mempercepat transformasi industri agar produktivitas meningkat melalui perbaikan proses dan teknologi.

    “Indonesia Emas 2045 menuntut kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi produsen, menciptakan nilai tambah, memperkuat industri manufaktur, dan membangun rantai pasok yang tangguh. Daya saing juga naik lewat kualitas dan efisiensi biaya,” kata Ilham Habibie

    Reindustrialisasi, kata Ilham Habibie, juga akan membuka secara luas lapangan kerja yang memiliki nilai tambah. Kemandirian industri juga akan menguat melalui penguatan pemasok lokal dan inovasi.

    “Selain inovasi, tantangan berikutnya adalah menumbuhkan industri yang selaras dengan transisi hijau, dengan hemat energi, rendah emisi, dan industri sirkular,” ujarnya.

    Dalam kaitan peningkatan produktivitas, pakar Industri dan teknokrat Mathiyas Thaib menyampaikan bahwa efisiensi, efektivitas, dan produktivitas memerlukan inovasi. Namun, inovasi itu mensyaratkan adanya ruang bebas untuk pengembangan yang tidak terkurung dalam standarisasi dan prosedur.

    “Ini memang terkesan seperti revolusi. Tapi itulah yang dibutuhkan kalau mau inovasi yang benar-benar meningkatkan produktivitas,” ujar Mathiyas.

  • Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US,8 miliar

    Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US$52,8 miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Defisit perdagangan Amerika Serikat anjlok ke level terendah lebih dari lima tahun pada September 2025, didorong oleh lonjakan ekspor dan kenaikan tipis impor.

    Berdasarkan data Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang dikutip dari Reuters pada Jumat (12/12/2025), defisit perdagangan tercatat turun 10,9% menjadi US$52,8 miliar, level terendah sejak Juni 2020.

    Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan defisit justru melebar ke US$63,3 miliar. Rilis laporan ini sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari.

    Ekspor AS naik 3% menjadi US$289,3 miliar pada September 2025. Ekspor barang melonjak 4,9% menjadi US$187,6 miliar, dengan pengiriman barang konsumsi mencapai rekor tertinggi.

    Sementara itu, impor meningkat 0,6% menjadi US$342,1 miliar. Impor barang juga naik 0,6% menjadi US$266,6 miliar, meskipun impor kendaraan, suku cadang, dan mesin otomotif tercatat sebagai yang terendah sejak November 2022.

    Defisit perdagangan barang menyempit 8,2% menjadi US$79 miliar, level terendah sejak September 2020.

    Kebijakan perdagangan proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang ditandai dengan penerapan tarif luas terhadap berbagai negara, telah menyebabkan pergerakan tajam pada defisit perdagangan sehingga memengaruhi gambaran ekonomi secara keseluruhan.

    Pada kuartal I/2025, perdagangan mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar rekor 4,68%, sebelum seluruh penurunan tersebut pulih kembali dan menjadi kontributor positif bagi PDB pada kuartal II.

    Sebelum data ini dirilis, Federal Reserve Atlanta memperkirakan PDB AS tumbuh 3,5% secara tahunan pada kuartal III/2025.

    Pemerintah AS dijadwalkan merilis estimasi awal PDB kuartal III/2025 pada 23 Desember, setelah sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah. Adapun, pada kuartal II/2025, ekonomi AS mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,8%.

  • Kanwil Pajak Nusa Tenggara Segel Kantor Perusahaan Pengemplang di Mataram

    Kanwil Pajak Nusa Tenggara Segel Kantor Perusahaan Pengemplang di Mataram

    Bisnis.com, DENPASAR – Salah satu perusahaan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan di segel oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Petugas menyita dua bidang tanah beserta bangunan milik Wajib Pajak (WP) berinisial B di Pagutan, Kota Mataram. Tindakan penyitaan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram, serta Surat Perintah Penyitaan yang diterbitkan oleh PPNS DJP sesuai kewenangannya. Estimasi nilai total aset sekitar Rp2 miliar.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Samon Jaya, menjelaskan bahwa Wajib Pajak B diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

    Hal tersebut melanggar Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

    Kemudian Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu dengan SENGAJA tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

    “Penyitaan diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan serta sebagai upaya menjamin pemulihan kerugian pada pendapatan negara,” jelas Samon dikutip Kamis (11/12/2025).

    Ia menegaskan bahwa seluruh langkah telah dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Proses penyitaan disaksikan perangkat pemerintah daerah dan aparatur lingkungan setempat serta mendapat dukungan pengamanan dari personel Polda NTB.

    Samon menjelaskan seluruh tindakan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

    1765452935_629150f2-9ad3-43a6-9e0b-d301577b113b.

  • Lunasi Pajak Rp2,13 Miliar, DJP Bebaskan Bos PT PIR

    Lunasi Pajak Rp2,13 Miliar, DJP Bebaskan Bos PT PIR

    Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap PBC, Direktur Utama PT PIR. Sanksi dicabut setelah PBC melunasi seluruh tunggakan dan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 44B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

    Perinciannya, PT PIR telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar sebesar Rp536,64 juta  dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1,60 miliar, sehingga total yang disetorkan ke kas negara mencapai Rp2,13 miliar. Pembayaran tersebut telah tercatat dalam sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat Jenderal Pajak. 

    Penyidik pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara yang juga Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan I Gede Wirawiweka menjelaskan langkah penghentian penyidikan ini diawali permohonan informasi besarnya kerugian pada pendapatan negara oleh PBC selaku Direktur PT PIR, kemudian diikuti jawaban resmi DJP mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

    Setelah seluruh kewajiban dilunasi, tersangka mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, yang selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung.

    Selanjutnya, Kanwil DJP Nusa Tenggara melakukan penelitian dan penyusunan pendapat atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam laporan penelitian dan Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil penelitian itu, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Jaksa Agung.

    Jaksa Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 938 Tahun 2025 tertanggal 17 Oktober 2025 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas nama PBC.

    Kasus ini berawal dari dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan PBC melalui PT PIR pada tahun 2020, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi untuk masa pajak Maret 2020 sampai dengan Desember 2020. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

    Penghentian penyidikan ini dilakukan dengan merujuk pada Pasal Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan apabila wajib pajak atau tersangka telah melunasi seluruh kerugian negara, yaitu pajak yang tidak atau kurang dibayar beserta sanksi administrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian penyidikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2021.

    “Keputusan ini menggambarkan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan untuk proses pidana merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan, ultimum remedium, dan lebih mendorong wajib pajak untuk melakukan pemulihan atas kerugian negara melalui pembayaran,” jelas Wirawiweka dikutip dari siaran pers, Kamis (11/12/2025)

    Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum pajak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan.

    “Melalui mekanisme penghentian penyidikan setelah pelunasan kerugian negara, kami ingin menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi secara jujur dan tepat waktu. Penegakan hukum tetap tegas, namun memberikan ruang pemulihan bagi wajib pajak yang kooperatif,” ujarnya.