Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kemenhub: Angkutan Motor Gratis Pakai KA Dipepanjang hingga 5 Januari 2026

    Kemenhub: Angkutan Motor Gratis Pakai KA Dipepanjang hingga 5 Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang layanan angkutan motor gratis hingga 5 Januari 2026 untuk mendukung kelancaran mobilitas warga, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub memperpanjang layanan angkutan motor gratis  dengan kereta api hingga 5 Januari 2026,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapin Kemenhub Arif Anwar di Jakarta, Jumat.

    Keputusan untuk memperpanjang periode layanan angkutan motor gratis, kata dia, didasari pada tingginya minat dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti program itu pada masa libur Nataru.

    “Alhamdulillah, per hari ini Jumat (12/12) pukul 20.00 WIB tadi sudah ada 1.844 motor dengan 3.052 penumpang terdaftar akan mengikuti program angkutan motor gratis Nataru,” ujar Arif.

    Dengan adanya perpanjangan ini, lanjut dia, periode pendaftaran program tersebut dibuka pada 1-29 Desember 2025 dan 1-4 Januari 2026 dengan periode pengangkutan pada 23-30 Desember 2025 serta 2-5 Januari 2026.

    Ia menuturkan bagi masyarakat yang berminat mengikuti program itu bisa melakukan pendaftaran secara online melalui nusantara.kemenhub.go.id maupun secara offline dengan mendatangi stasiun yang menjadi lokasi pendaftaran.

    Adapun stasiun yang menjadi lokasi pendaftaran adalah Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Tangerang, Stasiun Bekasi, Stasiun Depok Baru, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Purwosari.

    Lebih lanjut dia mengatakan layanan angkutan motor gratis Nataru akan hadir pada dua lintas utama yaitu lintas utara dan lintas tengah.

    Pada lintas utara, kata dia, kereta akan berhenti untuk melayani masyarakat di Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Pasar Senen (khusus penumpang), Stasiun Bekasi (khusus penumpang), Stasiun Cirebon, Prujakan Stasiun, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, dan Stasiun Semarang Tawang.

    Sementara untuk Lintas Tengah melayani Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Pasar Senen (khusus penumpang), Stasiun Bekasi (khusus penumpang), Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Purwosari.

    Ia menjelaskan agar dapat mengikuti program itu masyarakat diharapkan dapat mengikuti syarat dan ketentuan meliputi pertama peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun,

    Kedua, pendaftaran melalui nusantara.kemenhub.go.id yang dilanjutkan dengan verifikasi langsung di lokasi posko pendaftaran yang telah ditunjuk, kemudian mendaftar dengan menyampaikan email aktif;

    Kemudian besaran sepeda motor di bawah 200 cc, menyertakan Kartu Keluarga, KTP, SIM dan STNK yang masih berlaku, kemudian peserta yang telah sukses mendaftar di program itu wajib untuk mengikuti program tersebut.

    “Pembatalan atas sebab lainnya, wajib melakukan konfirmasi ke posko pendaftaran maksimal H-7 sebelum jadwal keberangkatan. Peserta yang membatalkan tanpa konfirmasi, tidak dapat mengikuti program angkutan motor gratis pada periode berikutnya,” ucap dia.

    Selain layanan pengangkutan motor, peserta juga akan difasilitasi tiket kereta api gratis bagi dua penumpang dan satu tiket untuk anak berusia di bawah tiga tahun selama kuota tiket tersedia.

  • ESDM Tutup Tambang Liar di Muara Enim

    ESDM Tutup Tambang Liar di Muara Enim

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan aktivitas pertambangan liar di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. 

    Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum) menutup tiga titik stockpile (tumpukan) batu bara ilegal di Desa Penyandingan, Desa Tanjung Lalang, dan Desa Tanjung Agung. 

    Area tersebut selama ini digunakan sebagai lokasi penampungan dan pengumpulan batu bara hasil penambangan tanpa izin.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menegaskan bahwa penghentian aktivitas pertambangan liar dan pengamanan barang bukti merupakan prioritas utama Ditjen Gakkum. 

    “Tugas kami menghentikan aktivitas pertambangan liar. Penyitaan batubara dan barang bukti lain adalah bukti bahwa negara bertindak, bukan hanya mengimbau,” ujar Jeffri melalui keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Dari hasil penindakan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa batu bara dengan jumlah kurang lebih 1.430 ton. Jumlah itu terdiri dari batu bara in situ (bukaan batu bara), stockpile, dan karungan. 

    Selain itu, turut diamankan pula satu unit eskavator, satu kendaraan pengangkut, serta sejumlah berkas dokumen yang digunakan untuk menunjang operasi pertambangan ilegal tersebut. 

    Jeffri menyebut, aktivitas ilegal ini diperkirakan tidak hanya menimbulkan potensi kerugian negara tetapi juga kerusakan lingkungan. 

    Dalam operasi ini, tim PPNS Ditjen Gakkum ESDM mengungkap modus yang digunakan para pelaku, yaitu membeli lahan milik masyarakat setempat untuk dijadikan dasar melakukan pertambangan tanpa izin. Masyarakat kemudian dijadikan alasan sekaligus tameng oleh para pelaku, seolah-olah kegiatan tersebut dilakukan atas nama warga setempat.

    Menanggapi dinamika tersebut, Jeffri tetap mengedepankan pendekatan dialog agar penegakan hukum berlangsung transparan dan dapat dipahami seluruh pihak. 

    “Kami tegas dalam penegakan hukum, namun tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat. Aktivitas ilegal harus berhenti, dan proses hukum akan berjalan sampai tuntas,” tambah Jeffri.

    Kegiatan penutupan tambang ilegal di Muara Enim ini mendapatkan dukungan dari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya, Komando Rayon Militer (Koramil) 404/05, Personil Kodam II Sriwijaya, dan PT Bukit Asam untuk pengamanan dan kelancaran operasi di lapangan.

    Sebagaimana diketahui, aktivitas pertambangan ilegal memberi dampak serius bagi keberlangsungan lingkungan. Pembukaan lahan tanpa memperhatikan kaidah teknis pertambangan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan tambang dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap erosi, gerakan tanah, hingga perubahan hidrologi.

    Penegakan hukum dan penutupan tambang ilegal tidak hanya menghentikan praktik pertambangan yang merugikan negara, namun dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mitigasi bencana.

    Untuk mendukung program ini, Kementerian ESDM menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan untuk komoditas strategis. 

    Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batu bara.

  • ESDM Tutup Tambang Liar di Muara Enim

    ESDM Tutup Tambang Liar di Muara Enim

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan aktivitas pertambangan liar di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. 

    Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum) menutup tiga titik stockpile (tumpukan) batu bara ilegal di Desa Penyandingan, Desa Tanjung Lalang, dan Desa Tanjung Agung. 

    Area tersebut selama ini digunakan sebagai lokasi penampungan dan pengumpulan batu bara hasil penambangan tanpa izin.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menegaskan bahwa penghentian aktivitas pertambangan liar dan pengamanan barang bukti merupakan prioritas utama Ditjen Gakkum. 

    “Tugas kami menghentikan aktivitas pertambangan liar. Penyitaan batubara dan barang bukti lain adalah bukti bahwa negara bertindak, bukan hanya mengimbau,” ujar Jeffri melalui keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Dari hasil penindakan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa batu bara dengan jumlah kurang lebih 1.430 ton. Jumlah itu terdiri dari batu bara in situ (bukaan batu bara), stockpile, dan karungan. 

    Selain itu, turut diamankan pula satu unit eskavator, satu kendaraan pengangkut, serta sejumlah berkas dokumen yang digunakan untuk menunjang operasi pertambangan ilegal tersebut. 

    Jeffri menyebut, aktivitas ilegal ini diperkirakan tidak hanya menimbulkan potensi kerugian negara tetapi juga kerusakan lingkungan. 

    Dalam operasi ini, tim PPNS Ditjen Gakkum ESDM mengungkap modus yang digunakan para pelaku, yaitu membeli lahan milik masyarakat setempat untuk dijadikan dasar melakukan pertambangan tanpa izin. Masyarakat kemudian dijadikan alasan sekaligus tameng oleh para pelaku, seolah-olah kegiatan tersebut dilakukan atas nama warga setempat.

    Menanggapi dinamika tersebut, Jeffri tetap mengedepankan pendekatan dialog agar penegakan hukum berlangsung transparan dan dapat dipahami seluruh pihak. 

    “Kami tegas dalam penegakan hukum, namun tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat. Aktivitas ilegal harus berhenti, dan proses hukum akan berjalan sampai tuntas,” tambah Jeffri.

    Kegiatan penutupan tambang ilegal di Muara Enim ini mendapatkan dukungan dari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya, Komando Rayon Militer (Koramil) 404/05, Personil Kodam II Sriwijaya, dan PT Bukit Asam untuk pengamanan dan kelancaran operasi di lapangan.

    Sebagaimana diketahui, aktivitas pertambangan ilegal memberi dampak serius bagi keberlangsungan lingkungan. Pembukaan lahan tanpa memperhatikan kaidah teknis pertambangan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan tambang dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap erosi, gerakan tanah, hingga perubahan hidrologi.

    Penegakan hukum dan penutupan tambang ilegal tidak hanya menghentikan praktik pertambangan yang merugikan negara, namun dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mitigasi bencana.

    Untuk mendukung program ini, Kementerian ESDM menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan untuk komoditas strategis. 

    Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batu bara.

  • Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan, skema membina tambang ilegal itu bisa mencontoh pada yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut, pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa harusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20-38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu 4 tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja pada masyarakat sekitar.
    Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Perpres Mineral Kritis dan Strategis

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi Elen Setiadi menjelaskan, pihaknya bakal menggandeng kementerian/lembaga terkait untuk membahas aturan mengenai pengelolaan mineral kritis dan strategis tersebut.

    Menurutnya, aturan itu juga harus mampu mengintegrasikan sistem pada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Hukum.

    Dia menambahkan bahwa pembinaan tambang ilegal juga mampu melindungi pekerjaan masyarakat yang terlibat. Selain itu, penerimaan negara juga bakal terdongkrak.

    “Jadi, kalau ini berjalan dengan baik, pasti penerimaan ini berjalan dengan baik, masyarakat tadi pasti otomatis akan terbawa,” katanya.

    Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia sepanjang 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

    Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

    Sementara itu, 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

    Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatra Selatan.

    Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

    Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

  • James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang akhir 2025, kondisi ekonomi dan geopolitik global masih tidak menentu. Tantangan tersebut diprediksi masih berlangsung pada 2026.

    Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady menyampaikan kondisi global pada akhir tahun ini menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Secara geopolitik, dunia memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade.

    “Ada tiga indikasinya, yakni kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Hal itu disampaikannya dalam acara Kadin Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Kadin pusat dan daerah.

    James Riady melanjutkan, lembaga-lembaga dunia — IMF, World Bank, ECB, OECD — menggambarkan ekonomi global sebagai melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar.

    Ada empat indikasi, yakni perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan, utang publik di banyak negara berada pada titik tertinggi, dan perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi yang terseok-seok mengikutinya.

    Secara finansial, kerentanan baru muncul. Banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.

    Sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar, sehingga guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan.

    Selain itu, era suku bunga “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama” menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026. Kendati demikian, ada angin segar dari pemangkasan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini.

    Secara sosial, Chairman Lippo Group Group itu menjelaskan soal potensi polarisasi yang meningkat. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci, mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa. Semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.

    Jika disatukan semuanya, 2026 berisiko menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah arah. Pertama, perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Kedua, proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat. Ketiga, ketidakstabilan energi. keempat, konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar. Kelima, disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi.

    “Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi,” papar James.

    EKONOMI INDONESIA

    Namun, kata James, betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain. Kondisi inilalah yang sering dilupakan banyak orang. Pertama, transisi politik Indonesia berjalan stabil. Dunia luar melihat politik di Indonesia menunjukkan kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas, sesuatu yang semakin langka hari ini.

    Kedua, fundamental makro ekonomi tetap solid. Inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lainnya.

    Ketiga, Indonesia sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia membangun pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, ibu kota baru. Semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.

    Keempat, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.

    Kelima, Indonesia memiliki kombinasi langka, yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh. Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik.

    “Kita harus realistis, namun tetap optimistis memasuki tahun 2026. Kita harus jujur, 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global. Akan ada badai dan sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon. Namun, Indonesia tidak memasuki tahun itu dengan tangan kosong. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup,” jelas James.

    Program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan dampak positif. Kadin sebagai mitra pemerintah mendukung penuh program pemerintah. Ini semua memberi alasan kuat untuk optimis.

    Meskipun dunia penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

    “Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan tahun keberanian,” pungkas James.

    Dia mengimbau para pelaku bisnis untuk menyambut ketidakpastian dengan persiapan. Semua pihak perlu menggemakan narasi ketangguhan Indonesia, bukan narasi kemunduran.

  • Beli BBM Subsidi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Bebas QR Code hingga Akhir Desember 2025

    Beli BBM Subsidi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Bebas QR Code hingga Akhir Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang pembebasan penggunaan barcode atau QR code untuk pembelian BBM subsidi pada SPBU di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, kebijakan itu diambil tak lepas dari status darurat bencana yang masih berlangsung di daerah tersebut.

    Pembebasan penggunaan QR dalam membeli BBM subsidi juga dilakukan demi memastikan distribusi energi berjalan lancar selama masa pemulihan bencana. Adapun, perpanjangan kebijakan itu berlangsung hingga akhir Desember 2025.

    “Kalau memang ternyata dalam pemulihan itu masih dibutuhkan perpanjangan kita akan lakukan perpanjangan untuk tidak menggunakan QR code dalam penyediaan BBM di daerah bencana,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Kebijakan pembebasan penggunaan QR code dalam pembelian BBM Subsidi di SPBU wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebelumnya diumumkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 2 Desember 2025.

    Namun, kebijakan itu mulanya hanya dilakukan sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, masa tanggap darurat di wilayah tersebut diperpanjang hingga 22 Desember. Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi tanpa syarat QR code kini juga ikut diperpanjang.

    Terbaru, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (persero) tengah memprioritaskan penguatan rantai pasok untuk menjangkau titik-titik terisolir agar distribusi BBM dan LPG tetap berjalan lancar di seluruh wilayah terdampak.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menegaskan bahwa pihaknya telah menerapkan strategi distribusi multimoda (memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara) untuk menembus wilayah terisolir.

    “Kami bergerak taktis. Di wilayah Gayo Lues, Aceh yang akses utamanya tertutup, kami membuka jalur baru dari sisi barat menggunakan drum dan intermediate bulk container [IBC] yang diangkut mobil kecil. Sementara untuk Aceh Tamiang, kami mengoperasikan SPBU secara darurat menggunakan portable take-off [PTO] dan drum karena fasilitas permanen rusak berat akibat banjir,” ungkap Rudy melalui keterangan resmi.

    Strategi ini juga diterapkan secara agresif di wilayah Sumatra Utara. Akibat terputusnya akses darat ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, pasokan LPG untuk wilayah ini dikirim melalui jalur laut dari Terminal Teluk Kabung, Sumatra Barat, serta jalur darat memutar melalui Kabupaten Pakpak Bharat.

    Menurut Rudy, langkah extraordinary ini memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi meski jalur utama lumpuh. Rudy lantas menuturkan data pemulihan energi di wilayah terdampak. Data per Kamis (11/12/2025), menunjukkan ketahanan stok BBM dan LPG cukup beragam di berbagai wilayah.

    Perinciannya, di Provinsi Aceh, ketahanan stok BBM jenis gasoline (bensin) terjaga di level aman 30 jam dan gasoil (solar) 33 jam. Sementara di Sumatra Barat, stok LPG bahkan mencapai level ketahanan 40 jam, jauh di atas rata-rata kondisi darurat.

    Secara operasional, pemulihan infrastruktur penyalur di Sumatra Utara dan Sumatra Barat menunjukkan capaian yang hampir sempurna. Di Sumatra Utara, seluruh 406 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), 383 agen, dan 46 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) telah kembali beroperasi.

    Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra Barat, di mana 147 SPBU, 172 agen, dan 14 SPBE seluruhnya sudah berfungsi normal dalam mendukung kelancaran distribusi energi di wilayah tersebut.

    Khusus di Aceh, tingkat operasional SPBU telah mencapai 141 dari 156 SPBU beroperasi dan Agen LPG mencapai 118 dari 133 agen beroperasi di mana sisa yang belum beroperasi adalah titik-titik yang masih terdampak banjir parah atau aksesnya benar-benar belum bisa ditembus kendaraan.

  • AZKO Berbagi Cahaya, Dorong Efisiensi Energi Berkelanjutan

    AZKO Berbagi Cahaya, Dorong Efisiensi Energi Berkelanjutan

    AZKO Berbagi Cahaya, inisiatif PT Aspirasi Hidup Indonesia, mendonasikan lampu LED hemat energi ke 30.000 rumah, 300 sekolah, dan 300 fasilitas publik di 80 kota hingga 2030, mendukung efisiensi energi dan aksi iklim

    Media Digital – Bisnis.com

    Jumat, 12 Desember 2025 | 17:46

    Share

  • Putin Tawarkan Kerja Sama Nuklir, ESDM: Mitra Harus Kompetitif

    Putin Tawarkan Kerja Sama Nuklir, ESDM: Mitra Harus Kompetitif

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot tanjung menekankan bahwa pemerintah akan memilih mitra pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang kompetitif. 

    Hal ini merespons pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang siap memperdalam kemitraan dengan Indonesia, terutama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Moskow, Rabu (10/12/2025).

    Terkait hal itu, Yuliot menuturkan bahwa dalam memilih mitra, pemerintah mempertimbangkan efisiensi dan listrik yang diproduksi dari PLTN.

    “Kami akan melihat dari sisi pembangunan PLTN-nya, mana yang lebih efisien, kompetitif, dan juga dari sisi output-nya,” ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Dia juga menyebut bahwa selain Rusia, Kanada, dan Korea Selatan pun sudah menawarkan diri untuk mengembangkan PLTN di Tanah Air. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal mempertimbangkan tawaran tersebut.

    “Nanti kami akan memilih dari sisi besaran investasi, output, dan juga efisiensi. Jadi, yang kami harapkan, dengan adanya PLTN, harga HPP [harga pokok penjualan] yang dibeli oleh PLN bisa lebih bersaing,” ungkap Yuliot.

    Sebelumnya, Putin mengaku siap untuk membantu Indonesia mengembangkan PLTN. Dia menekankan bahwa tahun 2025 menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, dengan kerja sama pemerintah yang disebutnya terus aktif, termasuk di bidang perdagangan.

    Putin menawarkan tiga agenda kerja sama utama. Pada sektor energi, dia membuka peluang kolaborasi pengembangan tenaga nuklir di Indonesia.  

    “Kita memiliki prospek yang sangat menjanjikan di sektor energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu negara Anda memiliki rencana serupa, dan kami selalu siap membantu jika Anda mempertimbangkan melibatkan para spesialis kami,” kata Putin.

    Adapun, arah pembangunan PLTN tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

    Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada 2032 dan mencapai kapasitas 44 gigawatt (GW) pada 2060. Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 megawatt (MW) akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional.

    Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5% pada 2030 dan mencapai 11% pada 2060.

    Meski prospeknya besar, pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Biaya investasi untuk satu unit PLTN dapat mencapai US$3,8 miliar atau setara Rp63,15 triliun (asumsi kurs Rp16.619 per US$) dengan waktu konstruksi sekitar 4-5 tahun. 

    Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap risiko bencana alam juga menjadi perhatian serius pemerintah. 

  • RI Bidik Ekspor ke Rusia Cs Naik Dua Kali Lipat, Incar Potensi CPO dan Tekstil

    RI Bidik Ekspor ke Rusia Cs Naik Dua Kali Lipat, Incar Potensi CPO dan Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan peningkatan ekspor ke Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU) hingga dua kali lipat, dengan komoditas unggulan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan tekstil sebagai primadona.

    Untuk diketahui, negara anggota EAEU terdiri dari Kazakhstan, Rusia, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan total ekspor Indonesia ke kawasan EAEU saat ini baru mencapai US$4,1 miliar, tetapi potensi pasar di sana sangat besar.

    Pada 2024, ekspor Indonesia ke EAEU tercatat sebesar US$1,5 miliar, naik 36% dari tahun sebelumnya. Sedangkan, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$2,4 miliar, turun 4% dari tahun sebelumnya.

    Kemendag membidik pertumbuhan ekspor hingga 100% secara bertahap, meski sebelumnya perdagangan dengan EAEU belum signifikan.

    Menurutnya, pasar tekstil di EAEU cukup luas, sehingga peluang ekspor produk tekstil Indonesia sangat besar. Pemerintah optimistis, ekspor CPO dan tekstil dapat menjadi andalan untuk meningkatkan total perdagangan dengan kawasan tersebut.

    “Dia [EAEU] juga senang dan kita potensi [ekspor] CPO kemudian tekstil. Tekstil itu pasarnya besar sekali,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Selain CPO dan tekstil, Indonesia juga mengimpor beberapa barang modal dari kawasan ini, seperti gandum dan pupuk.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan proses negosiasi dengan EAEU telah selesai, dan komunikasi terus dilakukan secara intensif. Adapun, dia berharap EAEU Summit pekan depan dapat memperkuat kerja sama dan membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia.

    Seperti diketahui, Indonesia siap menandatangani kesepakatan perdagangan bebas Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia—Eurasia Economic Union Free Trade Agreement/I—EAEU FTA) dalam waktu dekat. Saat ini, Indonesia dan EAEU tengah berkoordinasi untuk menentukan waktu penandatanganan perjanjian itu.

    Pemerintah melalui Kemendag terus melakukan komunikasi intensif dengan Sekretariat EAEU terkait konfirmasi waktu dan tempat penandatanganan yang ditargetkan paling cepat pada 20—21 Desember 2025 di EAEU Summit, St. Petersburg, Rusia.

    Budi menyatakan pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menyelesaikan I—EAEU FTA. “Karena kesepakatan ini strategis untuk memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia,” ujarnya.

    Adapun, seluruh negara anggota Uni Ekonomi Eurasia tengah berupaya menyelesaikan prosedur internal di tiap negara.

  • Bisnis Indonesia Raih Best of the Best Karya Teks MediaMIND 2025

    Bisnis Indonesia Raih Best of the Best Karya Teks MediaMIND 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding Industri Pertambangan Indonesia Mind ID resmi mengumumkan para pemenang kompetisi karya jurnalistik MediaMIND 2025 pada Malam Apresiasi MediaMIND 2025, Kamis (11/12/2025).

    Wartawan Bisnis Indonesia, Herdiyan, berhasil meraih Best of the Best Karya Teks pada kompetisi karya jurnalistik itu dengan karya berjudul “Swasembada Aluminium, Upaya Berdiri di Kaki Sendiri”.

    MediaMIND tahun keempat ini menjadi ruang bagi jurnalis nasional, lokal, mahasiswa, hingga publik dalam menggali isu-isu strategis dan menggugah dari sektor industri pertambangan Indonesia untuk menggerakkan ekonomi berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

    Pengumuman pemenang dalam acara Malam Apresiasi MediaMIND 2025 ini merupakan puncak dari serangkaian proses kompetisi yang ketat, termasuk program peliputan langsung atau site visit di 7 titik lokasi operasional grup Mind ID, yang telah berlangsung pada 15–24 Oktober 2025.

    Wakil Direktur Utama Mind ID, Dany Amru Ichdan, menyampaikan selamat dan apresiasi tinggi kepada para pemenang dan seluruh finalis yang telah berpartisipasi.

    “Saya yakin bahwa menang ataupun tidak menang pasti dedikasi kita sama. Tapi kemenangan ini menunjukkan bahwa kita banyak belajar. Jadi segala karya yang telah ditorehkan oleh pemenang pada malam hari ini tentu akan kita jadikan pembelajaran yang penting untuk memperbaiki bisnis proses Grup Mind ID,” kata Dany di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Dany menambahkan bahwa ajang ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi yang konstruktif antara korporasi dan jurnalis.

    Menurutnya, peranan dari jurnalis para wartawan adalah sebagai check and balance dari setiap langkah strategis yang telah dijalankan oleh Mind ID dan anggota grup.

    “Kami ingin dengan kedekatan yang sangat konstruktif pada malam hari ini yang sudah terbangun, ini dijadikan momentum kita untuk semakin membuka diri, semakin terbuka dan jurnalis juga semakin tajam kritisnya kepada kita,” tambahnya.

    Wartawan Bisnis Indonesia, Herdiyan (kanan), menerima penghargaan Best of the Best Karya Teks MediaMIND 2025.

    Daftar Lengkap Pemenang MediaMIND 2025

    Adapun, para pemenang MediaMIND 2025 yang terbagi dalam empat kategori jurnalis, satu kategori mahasiswa, dan satu kategori umum:

    Best of the Best Teks/Tulis: Herdiyan (Bisnis Indonesia) dan Runner Up Teks: Rahmat Dwi Kurniawan (Warta Ekonomi).

    Best of the Best Foto: Muhammad Zulfikar Harahap (LKBN Antara) dan Runner Up Foto: Masyudi Firmansyah (Mediawarta.com).

    Best of the Best Video: Sholihul Huda (Metro TV) dan Runner Up Video: Fandi Yogari Saputra (Antara TV).

    Best of the Best Infografis: Supriyanto (Global Energi) dan Runner Up Infografis: Tri Noropujadi (LKBN Antara).

    Pada kategori kelompok, Juara 1: Kelompok Ewako Sorowako (Ahmad Nabhani – Harian Ekonomi Neraca, Ahmad Muzdaffar Fauzan – LKBN Antara, Nova Wahyudi – Antarafoto, Arie Budi Prasetyo – CNBC Indonesia TV, Supriyanto – Global Energi), Juara 2: Kelompok 08 Bangka (Doni Hermawan – IDN Times, Rangga Prakoso – Investor Daily, Andri Saputra – Antara Maluku, Ade Firmansyah – IDX Channel TV, Desty Luthfani – Kabarbursa.com), dan Juara 3: Kelompok 5 KTP (Rio Indrawan – Dunia Energi, Herdiyan – Bisnis Indonesia, Pradita Utama – Detikcom, Hendra Syamhari – Masakini.co, M. Nurhadi Pratomo – Bisnis Indonesia).

    Adapun, 5 pemenang Kategori Reportase (Mahasiswa) adalah Ayu Lestari (UIN Walisongo Semarang), Syaifa Khahfi (Universitas Negeri Jakarta), Nofanolo Batee (Universitas Katolik Santo Thomas Medan), Alvaro Rifat Danendra (UPN Veteran Jakarta), dan Micco Aureldo (Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung).

    Pemenang Kategori Media Sosial (Umum) adalah Riska Aini Putri, Akbar Fernando Ndabung, Muhamad Fachri Maulana, Ulya Zaen Cahyani, dan Dandi Prayuda (Yuda).

    Melalui karya-karya dari peserta, dan pemenang MediaMIND, Mind ID terus berupaya menggerakkan optimisme bangsa dalam membangun peradaban masa depan Indonesia.