Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Catatan Kinerja Angkutan Laut Perintis Usai Beroperasi 10 Tahun

    Catatan Kinerja Angkutan Laut Perintis Usai Beroperasi 10 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Genap 10 tahun atau satu dekade sudah pemerintah mengoperasionalkan angkutan laut perintis untuk penumpang, barang atau tol laut, serta angkutan rede. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menyampaikan sejak 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial. 

    Per 2025, tercatat sebanyak 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

    “Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

    Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara. 

    Adapun, untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalogue.

    Angkutan laut perintis hadir dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

    Kinerja Tol Laut dan Angkutan Rede

    Program angkutan laut perintis barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut masih menjadi salah satu andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia. 

    “Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud. 

    Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs. 

    Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP. 

    Pada 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek Tol Laut melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer. 

  • Zero ODOL Mulai 2027, Industri Semen Tunggu Spesifikasi Batasan Muatan

    Zero ODOL Mulai 2027, Industri Semen Tunggu Spesifikasi Batasan Muatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) masih menantikan kebijakan teknis terkait penerapan zero over dimension over load (ODOL) pada 2027. Angkutan dengan muatan berlebih ini dinilai menjadi salah satu gambaran buram angkutan logistik nasional. 

    Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan, pihaknya telah mengetahui sembilan rencana aksi terkait implementasi zero ODOL pada 2027 yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

    “Yang berhubungan dengan industri adalah usulan perubahan spesifikasi MST [muatan sumbu terberat] dan JBI [jumlah berat yang diizinkan]. Ini terkait dengan persiapan penyiapan kendaraan,” kata Lilik kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).

    Adapun, MST menjadi penting sebagai patokan dalam pengangkutan logistik, begitu juga dengan JBI untuk menentukan jumlah volume barang yang dapat dibawa satu sumbu kendaraan. 

    Pengusaha semen juga menyoroti penetapan dan pengaturan kelas jalan, serta insentif dan disinsetif bagi angkutan yang mematuhi atau melanggar kebijakan tersebut. 

    “Jadi sebelum itu keluar, secara pasti kita belum bisa melakukan persiapan dan juga menghitung dampaknya. Diharapkan akhir tahun ini rencana aksi itu sudah ada update,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sembilan langkah aksi jelang implementasi kebijakan zero ODOL pada 2027.

    Pihaknya menyiapkan sembilan hal yang bakal dijalankan. Pertama, melakukan integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. Kedua, melakukan pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang.

    Ketiga, penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik.  

    Keempat, pemerintah juga akan melakukan peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda angkutan barang. Kelima, pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang.

    Keenam, kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik dan inflasi. Ketujuh, melakukan penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi. 

    Kedelapan, pemerintah akan melakukan deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan zero odol. Kesembilan, mendukung pembentukan komite kerja untuk mendorong pengembangan konektivitas nasional.

  • Kerek Angka Kepatuhan Pajak, Sinergi Tripartit Capai 97% Wilayah

    Kerek Angka Kepatuhan Pajak, Sinergi Tripartit Capai 97% Wilayah

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, dan pemerintah daerah (Pemda) memperluas sinergi optimalisasi penerimaan pajak melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit Tahap VII.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa kerja sama tripartit ini menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi berkelanjutan antarinstansi dalam mendukung penerimaan negara serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.

    “Kerja sama antara tripartit selama ini sudah berjalan melalui beberapa aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pertukaran data dan informasi sesuai dengan PP 31/2012 dan PMK 228/2017. Data dan informasi itu telah kami manfaatkan secara optimum untuk menguji kepatuhan formal dan kepatuhan material wajib pajak,” ujar Bimo dalam acara Penandatanganan PKS Tripartit 2025 secara daring, Rabu (15/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa PKS Tripartit telah memasuki tahap ketujuh sejak dimulai sebagai proyek percontohan pada 2019 bersama tujuh pemerintah daerah. Kali ini, sambungnya, penandatanganan melibatkan DJP, DJPK, serta 109 Pemda provinsi, kabupaten, dan kota.

    Dari total 546 Pemda di Indonesia, sebanyak 493 atau 90% telah memiliki PKS Tripartit hingga Oktober 2025. Adapun pada tahap ketujuh ini, 32 Pemda bergabung sebagai peserta baru, sedangkan 77 Pemda memperpanjang kerja sama sebelumnya.

    “Sehingga penandatanganan PKS Tahap VII OP4D [Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah] tercatat mencapai 97% atau 527 dari 546 Pemda,” ungkap Bimo.

    Dia memaparkan bahwa hingga Februari 2025, telah diterbitkan 26 surat izin Menteri Keuangan untuk pembukaan data dan informasi kepada 280 Pemda, mencakup 13.985 wajib pajak dalam 533 daftar sasaran pengawasan bersama (DSPB). Kegiatan ini dilakukan antara DJP dan Pemda secara terkoordinasi.

    Hanya saja, Bimo menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan agregat wajib pajak baru mencapai 44,3%, sedangkan tingkat kelengkapan data 55,63% berdasarkan rekapitulasi 2019–2024.

    “Tentu ini menjadi kerjaan rumah bersama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan maupun tingkat kelengkapan antara DJP, DJPK, dan para Pemda,” katanya.

    Lebih lanjut dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan, DJP mencatat realisasi penerimaan pajak pusat hingga kuartal II/2025 mencapai Rp26,8 miliar, sementara penerimaan pajak daerah hasil pengawasan bersama mencapai Rp175,98 miliar.

    Bimo juga menyoroti kontribusi Pemda dalam kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang terbukti meningkatkan pendaftaran NPWP sebesar 13% serta kepatuhan penyampaian SPT sebesar 13% hingga akhir 2024.

    Dia pun berharap sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pertukaran data dan informasi, memperluas edukasi perpajakan, dan mendorong kepatuhan yang lebih baik ke depan.

    “Semoga [kerja sama] ini bisa meningkat secara kualitas, tidak hanya kuantitas. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima saran, masukan dan diskusi yang saling membangun. Kami juga sangat terbuka untuk kembali meningkatkan kolaborasi-kolaborasi apabila di tahap-tahap sebelumnya, di enam tahap sebelumnya masih terdapat banyak kekurangan,” tutup Bimo.

    Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menambahkan bahwa penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemungutan pajak tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama.

    Dia menggarisbawahi bahwa implementasi di lapangan menjadi kunci agar optimalisasi penerimaan benar-benar berdampak terhadap penguatan fiskal nasional.

    Asko mencatat pada 2025 ini, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp850 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp256 triliun atau 30% dari total pendapatan. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pentingnya konsolidasi lebih lanjut terkait kebijakan pajak secara harmonis antara pusat dan daerah.

    “Kita mungkin sama visinya, kita bukan berburu di kebun binatang. Ini selalu diingatkan oleh pimpinan dan juga Presiden, kita harusnya juga melihat peluang-peluang yang bisa juga menjadi potensi di luar kebun binatang,” katanya pada kesempatan yang sama.

    Dia menambahkan, kebijakan perpajakan ke depan perlu lebih diarahkan pada sektor ekonomi produktif, agar pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah saling memperkuat. Kegiatan ekonomi, menurutnya, yang meningkat akan memperluas basis pajak baik di pusat maupun daerah sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat.

    “Jangan kemudian kita dominan mengarahkan kepada masyarakat, individual, yang tentunya harus kita support dan kita sikapin secara seimbang,” ujar Askolani.

  • Penumpang Whoosh Belum Capai Target, Begini Jawaban KCIC

    Penumpang Whoosh Belum Capai Target, Begini Jawaban KCIC

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh tercatat belum mencapai potensi maksimal, meski terus menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. 

    Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti mengungkapkan, berdasarkan studi dari Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI), memang potensi penumpang Whoosh mencapai 30.000 penumpang per hari.

    Hingga saat ini, Kereta Cepat Whoosh telah melayani hampir 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi pada Oktober 2023. 

    “Pada Weekend, rata-rata penumpang di angka 16.000—18.000 penumpang per hari dan weekday di angka 18.000—21.000 penumpang per hari,” ujar Emir kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025). 

    Emir menyampaikan, dalam kurun waktu dua tahun ini, rata-rata jumlah penumpang mencapai puncaknya sebanyak 26.000 penumpang per hari—itu pun belum mencapai angka potensial. 

    Adapun, KCIC terus mengambil strategi dalam menjaga keberlanjutan layanan Whoosh melalui railway business maupun non railway business.

    Dari sisi railway business, KCIC menerapkan berbagai kebijakan dan program seperti penerapan sistem dynamic pricing, pengembangan kartu langganan Frequent Whoosher Card, dan layanan rombongan dan program edutrip. 

    Selain itu, Whoosh juga menyediakan penyediaan promo pada momen tertentu, program Boarding Pass True Value atau diskon khusus di destinasi restoran hingga wisata, serta terus menjalin kerja sama dengan rombongan wisata dan perusahaan.

    KCIC juga terus meningkatkan aksesibilitas melalui kolaborasi dengan berbagai operator tranpsortasi agar masyarakat lebih mudah menjangkau stasiun Whoosh.

    Sementara dari sisi non railway business, KCIC terus mengembangkan berbagai sumber pendapatan untuk mendukung ekosistem layanan Whoosh. 

    Fokus pengembangan meliputi kerja sama naming rights, penyewaan area retail untuk tenant di stasiun, layanan advertising, penyediaan fasilitas parkir, whoosh official merchandise, kerjasama branding, penyewaan area untuk utilitas pendukung,  pengembangan properti di sekitar stasiun, dan berbagai kerja sama komersial lainnya.

    “KCIC optimis layanan Whoosh akan semakin diminati masyarakat, menghadirkan kemudahan mobilitas yang modern, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di sepanjang jalur yang dilaluinya,” tambah Emir. 

    Sebelumnya, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana mengungkapkan apabila diasumsikan terisi penuh, jumlah penumpang Whoosh setidaknya mampu membawa 36.000 penumpang per hari. 

    Dengan jumlah tersebut melalui 62 perjalanan di hari biasa dan 56 perjalanan di akhir pekan, seharusnya Whoosh dapat meraup laba. 

    “Dalam pandangan saya, dengan jumlah penumpang sebesar ini setidaknya sudah mulai diproyeksikan akan dapat menutupi biaya operasional atau pun beban pinjaman Whoosh, namun tentu ini tantangannya tidak mudah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025). 

    Adit menuturkan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mampu membidik penumpang dari kelas pekerja dan pengusaha, yang mampu meningkatkan okupansi di hari kerja. 

    Dengan demikian, KCIC tidak hanya bergantung kepada pengguna musim liburan atau akhir pekan seperti saat ini. Selain itu, KCIC juga harus mampu mengisi okupansi di jam-jam yang bukan merupakan jam favorit seperti di malam hari.

    Di samping pendapatan dari tiket, Adit menilai KCIC harus mampu meningkatkan pendapatan yang tidak berasal dari tiket (nonfarebox revenue) agar tercipta diversifikasi pendapatan untuk menambah pendapatan KCIC yang tidak hanya bergantung pada tiket. 

    Misalnya, seperti dari sektor periklanan, penamaan stasiun, properti, penyewaan area komersial, hingga lahan parkiran. 

  • Perusahaan Adik Prabowo Siapkan Rp7 Triliun untuk Akuisisi Tambang di Kanada

    Perusahaan Adik Prabowo Siapkan Rp7 Triliun untuk Akuisisi Tambang di Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Arsari Tambang bakal mengakuisisi tambang di Kanada dengan nilai Rp7 triliun. Proses akuisisi itu ditargetkan rampung pada Juni 2026.

    Presiden Direktur Arsari Tambang Aryo Djojohadikusumo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan perusahaan Kanada. Oleh karena itu, dia belum bisa membocorkan tambang apa yang bakal diakuisisi tersebut.

    “Kenapa saya belum berani? Karena kita masih negosiasi. Dan ini baru selesai tahun depan. Nilai akuisisi-nya sekitar Rp7 triliun. Paling telat kita mau selesai bulan Juni tahun 2026,” kata Aryo di sela-sela acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Menurutnya, peluang investasi di Kanada ini tak lepas dari ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Kanada atau Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA). Perjanjian ini dinilai dapat membuka peluang perdagangan dan investasi lebih luas bagi kedua negara.

    Selain itu, peluang perluasan perdagangan dan investasi juga makin lebar usai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) resmi ditandatangani.

    “Berkat kerja keras Presiden Prabowo, terbuka lebar kesempatan investasi di luar negeri, di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa menjadi naik kelas, menjadi perusahaan multinasional,” tutur Aryo.

    Adapun perjanjian ICA-CEPA resmi diteken pada Rabu (24/9/2025) di Ottawa, Kanada. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ICA—CEPA menandai babak baru hubungan ekonomi antara Indonesia dan Kanada. 

    Menurutnya, ICA—CEPA menandai kerja sama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, dan yang pertama bagi Kanada dengan negara di Asia Tenggara. 

    “Perjanjian ini [ICA—CEPA] membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025). 

    Melalui ICA—CEPA, ujar Budi, lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Dalam hal ini, sejumlah produk yang potensial dari Indonesia, mulai dari tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik ringan dan elektronik otomotif, hingga sarang burung walet diprediksikan akan semakin kompetitif.

    Tak hanya itu, sejumlah produk akan langsung menikmati tarif 0% saat perjanjian sudah berlaku (entry into force), seperti makanan olahan, hasil laut, produk kerajinan berbahan serat alam, peralatan rumah tangga, hingga granit dan marmer. 

    Sementara itu, Indonesia membuka pasar sebesar 85,54% atau sekitar 9.764 pos tarif untuk produk prioritas Kanada, antara lain daging sapi beku, gandum, kentang, makanan hasil laut, dan makanan olahan. 

    Budi menuturkan bahwa perjanjian ICA—CEPA harus dilihat lebih luas dari sekadar angka dan tarif. Perjanjian ini justru membuka peluang bagi pelaku usaha dan generasi muda Indonesia untuk menembus pasar Kanada.

  • Mendag Klaim Ekspor Udang-Cengkih RI Tak Terdampak Kasus Radioaktif

    Mendag Klaim Ekspor Udang-Cengkih RI Tak Terdampak Kasus Radioaktif

    Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan temuan zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) pada produk udang dan cengkih Indonesia tidak berdampak terhadap kinerja ekspor nasional.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah telah mengambil mitigasi melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137.

    “Pokoknya yang mengandung Cs-137, apakah itu cengkih atau udang, kan sekarang semuanya ditangani oleh Satgas. Penanganan ini dinilai bagus, langkah-langkahnya bagus, mitigasinya bagus. Artinya Indonesia itu serius menanganinya, sehingga itu citra produk kita tidak berubah, makin bagus, tetap bagus,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

    Budi menuturkan bahwa sejumlah langkah yang diambil oleh Satgas telah menjaga merek produk Indonesia di kancah global. Untuk itu, dia menilai temuan Cs-137 tidak berdampak signifikan terhadap ekspor, termasuk ke pasar Amerika Serikat (AS).

    “Sampai sekarang tidak ada masalah, produk lain-lain oke saja, terutama yang ke Amerika,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyebut bahwa hingga saat ini belum ada potensi penurunan pasar ekspor imbas temuan radioaktif. Menurutnya, sejauh ini produk ekspor Indonesia lainnya tetap aman dan diterima dengan baik, khususnya di pasar Negara Paman Sam. 

    “Sementara kita melihat belum ada [penurunan ekspor], karena ini kan sifatnya hanya kasus ini saja,” ujarnya.

    Ekspor Udang Berjalan

    Sebelumnya, pemerintah memastikan ekspor udang Indonesia ke AS tetap berjalan di tengah temuan zat radioaktif Cs-137 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

    Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas AS, khususnya FDA. Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait proses sertifikasi keamanan produk udang ke depan.

    Adapun, FDA menegaskan bahwa pasar Negeri Paman Sam masih terbuka untuk produk udang Indonesia selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Pasar Amerika Serikat masih tetap terbuka untuk produk udang Indonesia selama mengikuti ketentuan dari pemerintah Amerika Serikat. Khususnya untuk kedepannya ini soal sertifikasi,” ujar Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Berdasarkan hasil investigasi tim Satgas Cs-137, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan adanya kontaminasi Cs-137 di 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten. Salah satu di antaranya adalah fasilitas pengolahan udang milik PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

    “Produksi udang tersebut fasilitasnya yaitu PT Bahari Makmur Sejahtera telah melakukan dekontaminasi secara mandiri dan dinyatakan aman oleh Bapeten [Badan Pengawas Tenaga Nuklir],” ujarnya.

    Sementara itu, sebanyak 21 fasilitas produksi lainnya akan segera melakukan dekontaminasi untuk kemudian diperiksa oleh Bapeten. Pemerintah juga telah menunjuk lokasi milik PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai area isolasi sementara untuk barang-barang yang terpapar zat radioaktif.

    Bara menyebut bahwa pemerintah telag mengambil kebijakan pengetatan impor logam bekas (scrap metal), bahan baku yang disinyalir sebagai sumber kontaminasi Cs-137.

    “Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal,” pungkasnya.

  • Bahlil Pastikan Semarak Hilirisasi Bauksit Tak Buat Harga Jatuh

    Bahlil Pastikan Semarak Hilirisasi Bauksit Tak Buat Harga Jatuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga alumina tidak akan jatuh meski banyak investor berencana membangun smelter di Tanah Air.

    Hal ini menanggapi pengusaha dalam negeri yang mengingatkan agar pemerintah tidak membangun terlalu banyak smelter alumina. Pengusaha khawatir banyaknya smelter membuat harga bauksit atau olahannya, seperti alumina, anjlok, sebagaimana yang terjadi pada nikel. 

    Menurut Bahlil, kebutuhan produk turunan bauksit di dalam negeri masih jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas industri yang ada saat ini. Kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor sehingga kekhawatiran oversupply alumina belum akan terjadi. 

    “Sekarang kita masih banyak impor untuk produk turunan dari bauksit, seperti aluminium. Jadi antara kebutuhan dalam negeri dan kapasitas industri, kebutuhannya masih lebih besar. Jadi tidak ada masalah,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Dia pun menegaskan komoditas bauksit menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong agenda hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) nasional. Pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah bauksit sejak 2023 untuk mempercepat tumbuhnya industri pengolahan di dalam negeri.

    “Bauksit ini salah satu komoditas yang akan kita dorong untuk hilirisasi. Sekarang ekspor bahan mentahnya sudah dilarang. Ini bagian dari upaya untuk meningkatkan investasi,” kata Bahlil.

    Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi di sektor hilirisasi minerba tahun ini mencapai sekitar US$7 miliar hingga US$8 miliar. Adapun, hingga Agustus 2025, realisasi investasi tercatat telah mencapai kisaran US$3 miliar hingga US$4 miliar.

    “Realisasinya sampai Agustus sekitar US$3 miliar sampai US$4 miliar. Ini bagian dari langkah pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi bauksit,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulisyanto mengingatkan pemerintah tidak membangun terlalu banyak smelter alumina. 
    Dia menyebut, pemerintah harus belajar dari kasus nikel. Banyaknya smelter malah membuat harga nikel jatuh. Di sisi lain, hal ini juga malah membuat beberapa smelter berhenti beroperasi. 

    “[Investor] smelter diundang boleh, tapi juga jangan banyak-banyak, maksimum tujuh atau delapan, nanti kalau terlalu banyak kayak nikel. Nikel sudah sampai moratorium enggak boleh bikin lagi smelter, bahan bakunya enggak ada. Kalau di sini [bauksit] bahan bakunya melimpah, tapi penambangnya dibuat mati,” tutur Ronald kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi kebanjiran pasokan aluminium seiring investasi perusahaan-perusahaan China yang mulai membangun smelter aluminium di Tanah Air. 

    Langkah perusahaan China membangun smelter di Indonesia bukan tanpa alasan. Melani menjelaskan, para perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu sudah tak bisa membangun smelter baru di negara asal mereka. 

    Pasalnya, pemerintah China hanya mengizinkan smelter aluminium untuk memproduksi maksimal 45 juta ton per tahun. 

    “Di atas itu dia sudah tidak boleh membangun di China. Makanya banyak pemain-pemain China akhirnya membangun smelter di Indonesia untuk aluminium,” ucap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

    Selain itu, perusahaan China memilih membangun smelter di Indonesia juga karena RI telah melarang ekspor bauksit mentah sebagai bahan baku utama alumina. 

    “Jadi di alumina refinery sekarang kita lihat peningkatan pemakaian bauksitnya cukup tinggi,” kata Melati.

  • Mendag: Scrap Metal Impor Terpapar Radioaktif Masuk ke RI Secara Ilegal

    Mendag: Scrap Metal Impor Terpapar Radioaktif Masuk ke RI Secara Ilegal

    Bisnis.com, TANGERANG — Pemerintah akan memperketat pengawasan impor scrap metal (besi tua atau logam bekas) menyusul adanya temuan zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) dalam produk udang dan cengkih Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bahwa pemerintah akan mengambil langkah pengetatan syarat impor, terutama melalui mekanisme rekomendasi teknis (rekomtek) dari kementerian terkait.

    “Jadi [impor scrap metal] akan diperketat, itu kan kalau scrap itu kan harus ada rekomendasi dari kementerian teknis, mungkin nanti persyaratannya akan diperketat,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

    Dia juga memastikan tidak ada kebocoran pengawasan terhadap impor scrap metal yang masuk ke Indonesia. “Itu kan waktu itu yang ada berapa itu, itu kan nggak ada izinnya kan, kan dibalikin semua, re-export,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kelengahan pemerintah karena barang yang mengandung cesium tidak sampai masuk ke dalam negeri secara resmi.

    “Enggak [kecolongan], itu kan namanya orang ilegal kan harus kita awasin, tapi buktinya kan nggak masuk kan, udah dibalikin sebelum masuk ke wilayah kita,” ujarnya.

    Namun demikian, Budi menjelaskan bahwa pemerintah tidak ada larangan atau regulasi baru berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) khusus untuk menahan laju impor scrap metal.

    “Nggak. Jadi kalau yang Permendag itu, itu kan sebenarnya kan syarat impornya, itu kan harus ada rekomendasi atau pertimbangan dari kementerian teknis,” terangnya.

    Untuk itu, dia memastikan Kemendag tidak akan menerbitkan Permendag baru khusus untuk importasi scrap metal.

    “Enggak. Enggak perlu, kan nanti kan sudah ada rekomendasi, ya itu yang rekomendasi itu yang lebih ketat, lebih strict,” sambungnya.

    Sebelumnya, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    “Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal. Dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Dalam hal ini, pemberian rekomendasi oleh KLH merupakan syarat utama dalam proses impor scrap metal. Artinya, tanpa syarat ini, pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses pengajuan izin impor.

    “Jadi rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah kunci untuk bisa melakukan importasi scrap metal,” terangnya.

    Menurut Bara, langkah ini belum bisa disebut sebagai moratorium permanen, melainkan upaya mitigasi awal sembari menunggu hasil penelusuran sumber pasti kontaminasi Cs-137.

    “Jadi untuk sementara, Kementerian LH akan menghentikan pemberian rekomendasi importasi dari scrap metal. Karena pemberian rekomendasi itu adalah kunci untuk supaya salah satu persyaratan utama, supaya bisa dilakukan importasi scrap metal,” terangnya.

    Sebab, dia menyebut bahwa hingga saat ini pemerintah masih membuka berbagai kemungkinan tindak lanjut kebijakan berdasarkan hasil investigasi. Namun, titik kontaminasi telah lama teridentifikasi. Meski begitu, mekanisme masuknya scrap metal terkontaminasi ke fasilitas industri masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

    “Sumber kontaminasi sudah kita identify, sudah lama itu ya. Tapi bagaimana Scrapt Metal yang terkontaminasi itu, bisa sampai ke lokasi pabrik PT Peter Metal Technology itu masih kami selidiki,” terangnya.

    Bara menyebut bahwa kejadian ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran bahan-bahan yang berpotensi mengandung Cs-137.

    “Artinya ini kan pelajaran bagi pemerintah bahwa kita harus memperketat pengawasan terhadap distribusi dari barang-barang yang memang mengandung Cesium 137,” tuturnya.

    Terlebih, lanjut Bara, isotop Cs 137 juga digunakan di berbagai sektor industri dan medis, sehingga analisis menyeluruh sedang dilakukan terhadap seluruh rantai distribusi dan penggunaannya.

    Meski begitu, pemerintah menduga bahwa scrap metal yang terkontaminasi Cesium-137 ini menjadi salah satu sumber utama penyebaran kontaminasi radioaktif di Indonesia. Kontaminasi ini diduga telah menyebar hingga akhirnya memengaruhi produk makanan, seperti kasus udang yang terpapar Cs-137.

    “Tapi yang penting sekarang ini yang restriction awal yang kita terapkan adalah pada importasi scrap metal. Yang kami duga itu menjadi salah satu sumber ya, bahwa scrap metal terkontaminasi itu beredar di Indonesia, sampai kemudian menimbulkan kontaminasi pada produk makanan,” tutupnya.

  • Panbil Group Siap Serap 60 Ribu Pekerja, Dorong Ekonomi Batam

    Panbil Group Siap Serap 60 Ribu Pekerja, Dorong Ekonomi Batam

    Bisnis.com, BATAM – Sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Pulau Batam selama kurang lebih 38 tahun sejak 1987, Panbil Group terus berperan aktif dalam mengembangkan kawasan industri yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.

    Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Panbil Group untuk mendukung kemajuan perekonomian di Kota Batam. Pengembangan proyek Industri di tiga titik besar wilayah Kota Batam menjadi bukti keseriusan Panbil Group dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi sebanyak 1.3 juta lebih jiwa warga Kota Batam maupun para pendatangnya.

    Angka pengangguran di Kota Batam masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kepri menempati posisi kedua tertinggi secara nasional, yakni 6,89 persen.

    Di Batam, TPT tahun 2024 tercatat sebesar 7,68 persen. Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang yang belum memiliki pekerjaan.

    Dari tahun ke tahun Panbil Group hadir di tengah masyarakat Kota Batam untuk memberikan dampak bagi kemajuan ekonomi. Pembangunan Kawasan Industri seluas sekitar 100 hektar di Muka Kuning dilakukan pada tahun 1999 untuk menjawab kebutuhan investor yang mencari lahan usaha strategis di Batam.

    Kini, Panbil Group melanjutkan ekspansinya melalui Kawasan Industri Muka Kuning Tahap 2. Proses perluasan kawasan ini diajukan ke BP Batam sejak 2015, disetujui pada 2018, dan mulai digarap pada awal 2021.

    Kawasan ini telah menjadi pusat aktivitas ekonomi besar, menampung lebih dari 20.000 tenaga kerja per tahun 2025, menjadikannya salah satu kawasan industri terbesar dan paling produktif di Batam.

    Ekspansi pengembangan kawasan industri Panbil Group dilakukan juga di kawasan industri seluas kurang lebih 100 hektar di Tembesi, Kecamatan Sagulung. Area ini rencananya akan dipergunakan untuk Kawasan Industri yang berfokus pada jenis industri elektronik yang diperkirakan akan membuka peluang kerja yang dapat menyerap sebanyak 30.000 tenaga kerja.

    Tentu saja hal ini dapat menjadi dampak positif bagi masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Pihak PT Tanjung Piayu Makmur selaku pengembang juga telah membidik para investor dari Singapura, China, Jepang, Jerman dan Amerika untuk berinvestasi di Kawasan Industri yang dirancang sebagai salah satu Kawasan Industri dengan konsep Eco Low-Carbon Industrial Park atau ramah lingkungan ini.

    Selain di Kota Batam, Panbil Group juga melebarkan sayap bisnisnya ke Pulau Tanjung Sauh. Pulau yang terletak sekitar 2 kilometer dari Batam ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2024.

    KEK Tanjung Sauh dengan luas sekitar 800 hektar ini dikelola PT Batam Raya Sukses Perkasa. Proyek itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 18.000 orang hingga 2030. Hingga tahun 2025 ini, KEK Tanjung Sauh telah berhasil mempekerjakan 817 pekerja baik dari Badan Usaha maupun Pelaku Usaha.

    Panbil Group berkomitmen penuh dalam memajukan ekonomi Batam melalui proyek-proyek strategis yang berkelanjutan. Panbil Group secara aktif mendorong penciptaan lapangan kerja baru di tahun-tahun mendatang. Inisiatif ini dirancang dengan harapan dapat memperkuat Batam sebagai pusat industri dan investasi unggulan di Indonesia. Panbil Group terus berupaya membangun masa depan ekonomi Batam yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

  • Belanja Negara Lambat, Pengusaha Minim Ekspansi di Akhir 2025

    Belanja Negara Lambat, Pengusaha Minim Ekspansi di Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi belanja negara hingga September 2025 masih berjalan lambat, sehingga turut berdampak pada keyakinan berbisnis, rencana peningkatan produksi dan ekspansi usaha.  

    Perlu diketahui, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.  

    Artinya, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penyerapan anggaran yang dikebut pada akhir tahun biasanya sulit menstimulasi pengusaha untuk berekspansi. Sebab, pelaku sudah memasuki tahap final penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2026.    

    “Pelaku usaha sudah memasuki tahap final penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP] 2026, artinya ekspansi di akhir tahun kecil kemungkinan,” ujar Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sarman mengatakan, penyerapan anggaran di akhir tahun seharusnya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV/2025.

    Alhasil, pelaku usaha berharap agar penyerapan anggaran pemerintah ini menjadi perhatian serius Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kadin pun mengapresiasi upaya Menkeu Purbaya yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

    “Per triwulan seharusnya ada monitoring penyerapan anggaran di masing-masing instansi pemerintah, serta dilakukan transparan dan terbuka. Umumkan ke publik instansi yang lambat melakukan penyerapan anggaran,” pungkas Sarman.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi tenggat waktu 16 hari bagi kementerian dan lembaga yang serapan anggarannya masih rendah untuk segera melakukan optimalisasi belanja. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

    Kementerian Keuangan mencatat masih ada tiga kementerian/lembaga dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% per akhir September 2025, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

    Selain itu, Purbaya juga sempat melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memantau pelaksanaan program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia menegaskan akan menarik anggaran rumah subsidi jika realisasinya tidak menunjukkan kemajuan signifikan hingga akhir tahun.