Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kebijakan Manufaktur Belum Optimal Gairahkan Industri

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kebijakan Manufaktur Belum Optimal Gairahkan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaku industri menilai arah kebijakan mulai pro terhadap manufaktur, meskipun eksekusinya dinilai lambat.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, langkah pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Namun, implementasinya masih belum optimal.

    “Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo memberi arah yang pro-manufaktur, tetapi hasil akhirnya akan ditentukan oleh kecepatan eksekusi reform biaya produksi, kepastian insentif fiskal, fleksibilitas likuiditas eksportir, dan strategi pembukaan pasar,” ujar Sobur kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan industri furnitur kontraksi di level -0,05% (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2025 atau turun dari periode yang sama tahun sebelumnya -0,66% yoy.

    Meskipun kinerja lesu, industri padat karya yang berorientasi ekspor ini mencatatkan nilai ekspor sebesar US$1,59 miliar pada Januari-Agustus 2025, naik tipis dari periode yang sama tahun lalu US$1,54 miliar.

    Kendati demikian, sejak awal tahun ini, pihaknya merasakan kelesuan pesanan ekspor imbas sentimen pengenaan tarif Trump terhadap produk Indonesia yang saat ini bertambah 19%.

    Sejumlah negara tujuan ekspor juga lebih tampak makin protektif atas barang impor. Alhasil, pangsa pasar furnitur Indonesia di pasar global turun dari 3,47% pada 2021 ke 2,37% pada 2024 dengan ketergantungan tinggi pada pasar AS.

    “Artinya, sekalipun insentif ada, daya saing harga atau lead time dan diversifikasi pasar masih jadi pekerjaan rumah,” tuturnya.

    Di samping itu, Sobur menilai saat ini pemerintah sudah berada di arah kebijakan fiskal yang tepat dengan mempertahankan super-deduction untuk pelatihan vokasi hingga 200% dan riset dan pengembangan hingga 300%.

    “Namun, implementasi di lapangan perlu dipermudah agar utilisasinya naik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, pihaknya melihat peluang pemulihan pangsa ekspor dalam 12-24 bulan jika biaya produksi atau logistik turun, desain dan kualitas produk ditingkatkan masif.

    Tak hanya itu, pengusaha juga perlu melakukan diversifikasi pasar dan lead time dipangkas lewat pembenahan rantai pasok domestik. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting.

    “Tanpa gebrakan di sektor biaya dan akses pasar, target itu berisiko tidak tercapai,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai performa industri manufaktur masih belum mampu menjadi lokomotif ekonomi nasional.

    “Angka pertumbuhan manufaktur masih setara dengan pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi di bawah 20%. Artinya, sektor ini belum mampu mendorong ekonomi secara signifikan,” ujarnya, dihubungi terpisah.

    Redma juga menyoroti lemahnya perlindungan pasar domestik akibat membanjirnya impor dumping dan ilegal. Kondisi ini membuat industri lokal tak memiliki pasar yang besar di dalam negeri.

    “Masalah utama industri manufaktur adalah ketidaktersediaan pasar karena produk dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor dumping dan ilegal. Sayangnya, belum ada kebijakan yang langsung menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

    Meski begitu, dia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengganti dirjen Bea Cukai dan menteri keuangan memberi harapan baru.

    “Ini langkah positif, terutama jika fokusnya pada pemberantasan impor ilegal, tapi tidak cukup kalau impor legal berharga dumping masih dibiarkan,” tuturnya.

    Redma optimistis bila dua persoalan impor tersebut bisa ditangani, maka target kontribusi manufaktur di atas 20% sangat mungkin dicapai.

  • BGN Refund Rp70 Triliun, Anggaran MBG 2026 Tetap Rp335 Triliun?

    BGN Refund Rp70 Triliun, Anggaran MBG 2026 Tetap Rp335 Triliun?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan sebesar Rp335 triliun, sesuai dengan yang ditetapkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Padahal, sebelumnya BGN telah mengembalikan dana (refund) program MBG sebesar Rp70 triliun kepada pemerintah Indonesia karena khawatir tidak mampu terserap maksimal pada tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.

    Kendati demikian, dalam RAPBN 2026, besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% menjadi Rp335 triliun, dari tahun 2025 yang hanya senilai Rp71 triliun.

    “Nah, pada tahun depan itu kami sudah mendapatkan pagu anggaran Rp268 triliun, dengan cadangan Rp67 triliun, sehingga totalnya Rp335 triliun,” ujar Dadan di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Dadan pun mengatakan bahwa BGN saat ini tengah mengejar target program MBG dapat menjangkau sebanyak 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

    “Kita kejar jumlah penerima 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Kita optimistis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta. Tapi itu sudah akan melebihi pagu yang Rp71 triliun,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia menjelaskan, penyerapan anggaran di Badan Gizi Nasional itu berkorelasi dengan jumlah penerima manfaat. Sementara itu, jumlah penerima manfaat ini tercermin dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbentuk. 

    “Satu SPPG berdiri itu artinya penyerapannya akan antara Rp900 juta sampai Rp1 miliar per bulan. Jadi kalau setiap hari ada 200 SPPG baru, itu artinya setiap hari bertambah Rp200 miliar,” katanya.

    Kendati demikian, pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kasus keracunan yang dialami sebagian siswa penerima manfaat.

    Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, hingga 28 Agustus 2025 program MBG telah menjangkau 23 juta penerima. Namun, dalam delapan bulan pelaksanaannya, tercatat lebih dari 4.000 kasus keracunan makanan yang diduga terkait dengan program tersebut.

    Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan dan memastikan penerapan standar zero incident, yakni tidak boleh terjadi satu pun kasus keracunan pada pelaksanaan MBG di masa mendatang.

  • Prabowo Pantau Penertiban Lahan Sawit Bermasalah, Fokus Kembalikan Aset Negara

    Prabowo Pantau Penertiban Lahan Sawit Bermasalah, Fokus Kembalikan Aset Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025), dengan agenda pembahasan penertiban kawasan hutan dan evaluasi pengelolaan lahan perkebunan sawit yang bermasalah.

    Usai rapat, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan yang juga merangkap sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, turut memberikan laporan langsung kepada Presiden terkait perkembangan penertiban lahan sawit yang melanggar izin dan batas kawasan.

    “Tadi juga hadir Bapak Menteri Pertahanan. Beliau selain sebagai Menteri Pertahanan juga merangkap sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan,” ujar Prasetyo di Jakarta.

    Prasetyo menekankan bahwa rapat yang berlangsung dari pagi hingga siang itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola kehutanan dan agraria yang transparan dan berkeadilan, sekaligus memastikan aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat.

    Menurutnya, dalam rapat tersebut Menteri Pertahanan menyampaikan laporan periodik mengenai capaian Satgas, termasuk jumlah luasan lahan sawit yang berhasil dikembalikan kepada negara akibat ditemukan pelanggaran dalam proses pengelolaannya.

    “Secara periodik beliau memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai jumlah luasan sawit yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara, karena dalam prosesnya melakukan pelanggaran-pelanggaran,” tandas Prasetyo.

    Sebelumnya, Prabowo telah memerintahkan TNI, Jaksa Agung, hingga BPK dalam upaya penyitaan 100.000 hektare (Ha) lahan sawit ilegal. Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

    Hal pernah disampaikan Prabowo dalam Dialog “A Meeting of Minds” dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

    “Jadi saya katakan saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya. 

    Prabowo mengatakan komitmen tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal. Dia menegaskan besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan.

    “Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” lanjutnya.

    Dia menekankan bahwa pemerintah telah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektare lahan sawit ilegal selama periode satu tahun kepemimpinannya. Prabowo menegaskan tindakan mencuri kekayaan negara harus dihentikan dengan penegakan hukum.

    “Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujarnya.

    Setelah tambang, Prabowo mengatakan negara juga telah menguasai kembali perkebunan sawit ilegal melalui putusan pengadilan.

    “Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektar kelapa sawit, sekitar 5.000 hektar melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektar melanggar hukum. Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” tandas Prabowo.

  • Kepatuhan Masih Rendah, Baru 51% Perusahaan Lapor Pemilik Manfaat

    Kepatuhan Masih Rendah, Baru 51% Perusahaan Lapor Pemilik Manfaat

    Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kepatuhan pelaporan terkait dengan kepemilikan manfaat atau beneficial ownership (BO) atas entitas usaha baru mencapai 51,7%.

    Pemerintah pun mendorong agar mekanisme deklarasi kepemilikan manfaat dipertebal dengan upaya konfirmasi langsung dan diintegrasikan dengan data pajak hingga penegak hukum.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) per 14 Oktober 2025 yang diterima Bisnis, total korporasi yang terdata di pangkalan data pemerintah mencapai 3.578.765 entitas. 

    Sampai dengan data terbaru itu, tingkat pelaporan baru mencapai 1.853.371 entitas atau 51,7% dari total entitas yang wajib melaporan kepemilikan manfaat. 

    Secara terperinci, misalnya jumlah korporasi yang terdata di AHU adalah berbentu perseroan terbatas (PT) yakni 1.475.401 entitas. Namun, yang sudah melapor BO melalui notaris baru 786.192 atau 53,2%. Sementara itu, entitas berbentuk CV yang sudah melapor adalah 554.625 atau 67,8% dari total 816.882 entitas. 

    Kemudian, sebanyak 160.999 perseroan perseorangan sudah melapor BO atau 57,1% dari total 281.580 entitas. Adapun koperasi yang sudah melapor BO berjumlah 127.716 atau 37,2% dari total 342.803 entitas. 

    Direktur Jenderal AHU Kemenkum, Widodo menyebut pihaknya ingin meningkatkan pelaporan BO oleh korporasi ke depannya.

    Salah satu cara baru yang didorong adalah peluncuran sistem BO gateway, di mana data AHU korporasi terintegrasi dengan data dari kementerian/lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Selama ini, terang Widodo, pelaporan BO dilakukan dengan deklarasi secara mandiri atau self-declare melalui notaris. Tidak ada upaya konfirmasi atau verifikasi lebih lanjut, sehingga otoritas menduga terdapat berbagai modus ketidakpatuhan pemilik manfaat. 

    “Banyak kejadian kadang-kadang orangnya [pemilik manfaat] enggak terkonfirmasi. Misalnya, ada orang bikin perusahaan terus mencatumkan A sebagai penerima manfaat, dengan alamat ini, nomor telepon ini, email ini, segala macam. Ini tidak terkonfirmasi, ini beberapa kasus yang terjadi,” terangnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Sampai dengan akhir tahun, Ditjen AHU berupaya agar sistem pelaporan BO nantinya bisa terintegrasi dengan berbagai institusi seperti Ditjen Pajak Kemenkeu, OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Widodo menyebut sejatinya saat ini data korporasi di AHU sudah bisa dilihat oleh instansi-instansi tersebut. Upaya konfirmasi BO ini diklaim sudah bisa dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak, sehingga mendorong penerimaan pajak lebih tinggi dengan deklarasi BO yang terkonfirmasi. 

    “Kemarin Ditjen Pajak berterima kasih, dengan mirroring [data AHU dan pajak] naik pendapatannya menjadi Rp500 miliar lebih. Kami sudah bekerja sama dan dia [Ditjen Pajak] melihat itu sebagai peluang yang bisa terus ditingkatkan,” paparnya.

    Adapun dengan sistem BO gateway, pemilik manfaat korporasi bisa dipastikan identitasnya dan bisa dicocokkan dengan data-data pajak, OJK, PPATK hingga penegak hukum. 

    “Ada sinkronisasi [dengan] data laporan pajak. Bagi teman-teman penegak hukum juga bisa jelas, oh ternyata yang bersangkutan [pemilik manfaat] ini asetnya di mana-mana. Sehingga ketika terjadi perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara ya bisa dibekukan [asetnya] atau ditindaklanjuti dari pertanggungjawaban keuangannya itu,” terang Widodo.

    Perusahaan Wajib Lapor

    Di sisi lain, Widodo menerangkan bahwa data 3,5 juta korporasi yang berada di pangkalan data AHU masih terus diverifikasi lebih lanjut. Selain mendorong kejelasan kepemilikan manfaat, pemerintah turut memastikan lebih lanjut apabila perusahaan itu masih aktif dan bukan sekadar perusahaan cangkang. 

    Salah satu upaya untuk memastikan perusahaan tersebut jelas adalah dengan mewajibkan setiap perusahaan khususnya yang memiliki pendapatan menengah ke atas turut menyampaikan laporan tahunan ke AHU. 

    Pada pekan lalu, Senin (6/10/2025), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa akan mulai mensosialisasikan kewajiban bagi perseroan terbatas untuk menyampaikan laporan keuangan serta bukti pembayaran pajaknya kepada Ditjen AHU Kemenkum. 

    Supratman menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak Kemenkeu mengenai hal tersebut. Perusahaan-perusahaan yang akan diwajibkan melapor akan dibedakan juga berdasarkan klasifikasi besaran modalnya. 

    Kewajiban itu, terang Supratman, akan mulai diberlakukan mulai tahun depan tepatnya pada satu hingga dua bulan setelah pelaporan SPT yakni April 2026.

    “Kewajiban perseroan terbatas adalah melaporkan kepada Kementerian Hukum lewat Dirjen AHU, lewat Sistem Administrasi Badan Hukum dua hal: yang pertama adalah laporan keuangan yang sudah diambil, dan yang kedua bukti pembayaran pajak. Kalau ini tidak dilakukan, maka sistem otomatis akan memblokir perusahaan yang bersangkutan,” terangnya di kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

    Supratman menitikberatkan bahwa kewajiban itu guna mendorong penerimaan negara dari kewajiban yang belum ditunaikan oleh perusahaan-perusahaan khususnya yang berukuran besar. 

    “Ini adalah keupayaan kita semua untuk transparansi, akuntabilitas, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan penerimaan negara yang memang seharusnya negara berhak untuk terima. Tidak membebani kepada dunia usaha, tapi itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan di dalam undang-undang,” paparnya. 

  • Cerita Luhut soal Utang Kereta Cepat: Sudah Busuk Itu Barang

    Cerita Luhut soal Utang Kereta Cepat: Sudah Busuk Itu Barang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang belakangan ini kembali menyeruak. 

    Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), Luhut mempertanyakan mengapa terjadi polemik terkait dengan masalah utang Whoosh. Dia menyebut penyelesaian utang proyek strategis nasional (PSN) itu tinggal merestrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dengan kreditur yakni China Development Bank (CDB). 

    Luhut, yang juga pada pemerintahan lalu menjabat Ketua Komite Kereta Cepat, mengatakan bahwa tidak ada permintaan agar APBN ikut menangani utang kereta cepat Whoosh. 

    “Restrukturing saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut saat memberikan sambutan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

    Saat ini, terang Luhut, pemerintah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perundingan restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. China, klaimnya pun sudah bersedia untuk berunding dengan Indonesia. 

    Menurut pria yang sebelumnya menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi itu, China mensyaratkan penyelesaian restrukturisasi utang proyek KCJB apabila ingin meneruskan proyek tersebut sampai dengan Surabaya. Luhut pun telah mengamini permintaan China itu pada tiga bulan yang lalu. 

    Di sisi lain, Luhut juga sudah mendorong CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani untuk segera membentuk tim guna menyelesaikan perundingan restrukturisasi utang Kereta Cepat. 

    Nantinya, jalur kereta cepat yang akan diteruskan sampai Bandung akan diteruskan dari Bandung menuju Kertajati, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Solo hingga Surabaya.

    “Kita sudah tahu juga mengalami pelajaran [dari proyek Kereta Cepat] Jakarta-Bandung. Jangan bikin banyak tunnel [terowongan], karena tunnel mahal. Jangan banyak pembebasan tanah, untuk apa? Kita align [sejajarkan] aja jalan kereta api atau jalan mobil yang ada,” pungkasnya.

  • Luhut Usulkan Family Office RI Adopsi Hukum Hong Kong dan Singapura

    Luhut Usulkan Family Office RI Adopsi Hukum Hong Kong dan Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedang mendorong agar Indonesia menerapkan sistem hukum common law agar bisa membuat pusat keuangan di dalam negeri alias family office. 

    Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia menganut sistem hukum civil law. Negara-negara yang banyak menerapkan family office seperti Singapura dan Hong Kong banyak menerapkan common law.

    Luhut mengeklaim wacana pembuatan family office di Indonesia sudah direspons positif oleh sejumlah konglomerat dunia. Namun, syarat agar mereka masuk ke family office dan menanamkan uangnya di Indonesia apabila Indonesia menerapkan common law. 

    “Karena orang-orang kaya, ya, saya enggak bisa sebut nama-namanya, ya, itu semua bilang once kalian jadi [family office] kami masuk, tetapi kamu harus pastikan common law. Makanya saya katakan tadi kita koordinasi dengan Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung mengatakan itu dimungkinkan sekali, dan itu bisa enggak melanggar aturan,” jelas Luhut usai memberikan keynote speech pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Dalam pemaparannya, Luhut mengaku usulannya untuk membentuk family office dilatarbelakangi oleh perlunya menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu tidak akan menggunakan APBN. Dia menyebut konsep menjadikan Indonesia pusat keuangan dunia diharapkan bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak. 

    “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut. 

    Luhut menyampaikan bahwa penerapan common law di Indonesia merupakan syarat kepastian hukum yang diminta oleh pihak yang telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Untuk itu, politisi senior Partai Golkar itu pun menyebut tengah menyusun studi apabila Indonesia bisa menerapkan sistem hukum seperti di Singapura maupun Hong Kong. 

    “Kami buat joint study bicara dengan Menteri Investasi, Mahkamah Agung, common law bisa enggak diterapkan. Karena apa? Orang asing bikin family office banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali di Abu Dhabi. Tetapi mereka juga ingin, di Singapura proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Kenapa enggak kita tarik kemari?,” ungkapnya.

    Dia menjabat 10 tahun di kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan dengan investor global, Ray Dalio.

  • Jaga Produksi Minyak Blok Rokan, Pertamina Geber Proyek CEOR Minas

    Jaga Produksi Minyak Blok Rokan, Pertamina Geber Proyek CEOR Minas

    Bisnis.com, PEKANBARU – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PT Pertamina (Persero) lewat anak usahanya, yaitu PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus menggeber proyek chemical enhanced oil recovery (CEOR) di Lapangan Minas. Teknologi berbasis formulasi lokal ini diharapkan menambah produksi sekitar 2.000 barel minyak per hari (bopd).

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan energi di tengah laju penurunan alamiah produksi minyak domestik. Lapangan Minas, yang merupakan ladang minyak terbesar di Asia Tenggara, kini berada pada fase lanjut dengan tingkat water cut mencapai 99,5%.

    Artinya, dari setiap 100 liter fluida yang diangkat, hanya 0,5 liter yang benar-benar minyak mentah. Untuk itu, inovasi teknologi menjadi satu-satunya opsi untuk mempertahankan produksi minyak di Blok Rokan yang kian menurun.

    PHR kini tengah menyiapkan implementasi teknologi CEOR berbasis injeksi kimia berupa Alkali-Surfaktan-Polimer (ASP) untuk mendorong minyak sisa yang masih terperangkap di batuan reservoir. Metode ini diyakini dapat meningkatkan recovery factor lapangan hingga 13-22% sekaligus memperpanjang umur ekonomis produksi selama 8-14 tahun. 

    “Teknologi ini menjadi kunci untuk mempertahankan produksi minyak di Minas yang kini tinggal 0,5% dari total fluida yang diangkat,” ujar Sr. Engineer Petroleum PHR Kaisar Agus Dely Putra, Kamis (16/10/2025).

    Berbeda dari implementasi sebelumnya di era operator lama, formulasi kimia yang digunakan kali ini sepenuhnya hasil pengembangan internal PHR, menjadikannya salah satu proyek EOR pertama di Indonesia yang menggunakan formulasi domestik. 

    Proyek CEOR Minas saat ini memasuki tahap konstruksi fasilitas injeksi di Area A. Injeksi kimia pertama dijadwalkan pada Desember 2025 dengan target tambahan produksi sekitar 2.000 barel minyak per hari. Jika implementasi berjalan sesuai rencana, proyek ini berpotensi menambah sekitar 2,1 juta barel minyak secara kumulatif selama fase operasi awal. 

    “Kalau proyek ini berhasil, bukan hanya meningkatkan produksi di Minas, tapi juga membuktikan Indonesia mampu mengelola lapangan tua dengan inovasi teknologi sendiri,” kata Kaisar.

    Saat ini, produksi Lapangan Minas berkisar 28.000 barel per hari, jauh di bawah puncak kejayaannya yang pernah menembus 400.000 barel per hari pada dekade 1970-1980. Dengan teknologi CEOR, PHR berharap dapat memperlambat laju penurunan produksi dan menciptakan bump production baru di tengah stagnasi produksi nasional. 

    PHR memperkirakan biaya produksi atau lifting cost akan meningkat menjadi sekitar US$40-US$50 per barel, dibandingkan rata-rata produksi konvensional di Blok Rokan yang masih berkisar US$20-US$30 per barel. Namun, secara strategis, proyek ini dinilai krusial karena dapat memperlambat penurunan alamiah produksi minyak nasional yang kini berada di bawah 600.000 barel per hari.

  • Gubernur Bobby Nasution Dukung Percepatan Implementasi BRT Mebidang

    Gubernur Bobby Nasution Dukung Percepatan Implementasi BRT Mebidang

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung percepatan implementasi Bus Rapid Trans (BRT) dalam melayani kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang (Mebidang). Sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Gubernur Sumut saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Hubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Irjen Pol (P) Aan Suhanan di Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN), Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (16/10/2025).

    “Kami siap mendukung dan menyukseskan apa yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota. Yang saya ketahui bahwa hanya Provinsi Sumut dan Jabar saja. Saya minta dipercepat agar segera bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional dalam mewujudkan transportasi publik perkotaan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Rute gambaran BRT Mebidang Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam. Kemudian Kota Binjai-Pusat Pasar Kota Medan. Jumlah busnya sebanyak 31 bus.

    Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perhubungan Muttaqien Hasrimy menambahkan, salah satu dukungan pemerintah daerah adalah penyiapan lahan dan perizinan untuk konstruksi BRT. Kemudian operasional dan pemeliharaan BRT, serta pembentukan institusi dan badan manajemen pengelola BRT.

    “Terkait pembebasan lahan sudah sangat siap. Sudah menganggarkan untuk lahan di Binjai seluas 1,2 hektare. Kita sudah berkoordinasi dengan Pemko Binjai, di sana sudah ada jalan dan penerangan,” katanya.

    Pelaksanaan BRT Mebidang ini, Muttaqien berharap, Kementerian Perhubungan dapat membantu pengadaan armada bus yang dibutuhkan. Dari 31 bus yang dibutuhkan, diharapkan 50% merupakan bantuan bus dari listrik. “Bantuan ini pastinya sangat membantu untuk masyarakat,” ucapnya.

    Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol (P) Aan Suhanan mengatakan, progres BRT 15 rute Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam dan BRT 16 rute Kota Binjai-Pusat Pasar Kota Medan selesai tepat waktu. Saat ini progresnya sudah masuk dalam tahap lelang untuk pembangunan fisik.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen kuat mendukung pelaksanaan BRT Mebidang. Mudah-mudahan akhir tahun 2025 sudah bisa di ground breaking. Projek ini diharapkan selesai pada 2027,” pungkasnya.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu Effendy Pohan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Hukum Sumut Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setdaprovsu Ade Sofianita, serta jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

  • Perkuat Bisnis Chemical EOR, Pertamina Gandeng Daqing Oilfield Co., Ltd

    Perkuat Bisnis Chemical EOR, Pertamina Gandeng Daqing Oilfield Co., Ltd

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan minyak dan gas Daqing Oilfield Co., Ltd., untuk memperkuat bisnis Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) atau peningkatan produksi minyak dengan menggunakan injeksi bahan kimia (chemical) ke dalam lapisan batuan yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi (reservoir). Sinergi ditandai oleh penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025.

    Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti mengungkapkan, Chemical EOR menjadi salah satu usaha Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak Pertamina. Karena sumur-sumurnya sudah mature, sehingga perlu ada usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Injeksi pertama diharapkan dapat dilakukan tahun ini di Pertamina Hulu Rokan.

    “Daqing Oilfield memiliki rekam jejak dan kompetensi di bidang chemical EOR, sehingga kerja sama ini diharapkan bisa membantu meningkatkan produksi minyak di wilayah kerja Pertamina,” ujar Hana.

    Penandatanganan ini dilakukan oleh Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti dengan Vice President of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling. MOU akan berlangsung selama lima tahun.

    “Pengembangan EOR butuh waktu supaya diperoleh hasil yang sesuai dengan target. Semoga dengan adanya kerja sama ini nanti ke depannya bisa memberikan hasil yang optimal terhadap penambahan produk minyak Pertamina,” tambahnya.

    VP of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling mengungkapkan, setelah lebih dari 60 tahun melakukan eksplorasi dan perkembangan, Daqing Oilfield telah menciptakan sejumlah teknologi. Sehingga diharapkan dengan teknologi ini, Daqing Oilfield mampu bersinergi dengan Pertamina untuk mencapai tujuan produksi 1 juta barrel minyak per hari pada 2030 mendatang.

    “Kami ingin berbagi teknologi dan kemampuan untuk mendukung Indonesia mencapai tujuan menaikkan produksi migas dengan 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Kami percaya teknologi Daqing sangat sesuai dengan kebutuhan pengembangan minyak di Indonesia dan berharap akan mengembangkan nilai manfaat bersama,” tutupnya.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US,4 Miliar

    World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US$28,4 Miliar

    Bisnis.com, OSAKA – Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka, Kansai, Jepang berhasil menyelenggarakan lebih dari 104 kegiatan business forum dan one- on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari US$28,4 miliar.

    Capaian tersebut berasal dari kesepakatan, seperti 36 Nota Kesepahaman (MoU), 15 Letter of Intent, 2 Joint Venture Agreement, 2 Joint Statement, 1 Mutual Recognition Agreement, dan 11 kesepakatan jual beli paket wisata.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Konsul Jenderal Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka Vivi Yulaswati menjelaskan, dari total komitmen investasi tersebut, struktur kesepakatan yang terjalin mencakup berbagai sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Di luar yang terkait dengan ekonomi hijau, banyak juga terkait dengan perdagangan, pariwisata. Kemudian ada yang untuk UMKM, ini melalui BI cukup besar. Jumlahnya itu US$750 juta yang khusus untuk UMKM saja. Tentunya kita mengawal pelaksanaannya, karena nilai investasi itu dalam bentuk baik ada yang joint statement yang paling lebih panjang, kemudian ada yang MoU, ada yang sudah sampai ke PKS-nya (Perjanjian Kerja Sama),” ujar Vivi.

    Dari sisi implementasi, beberapa proyek investasi diproyeksikan dapat segera direalisasikan. Salah satu yang tercepat adalah proyek di Bintan untuk instalasi panel surya secara masif yang mendukung kawasan industri di sana. Proyek ini diharapkan dapat dimulai pada 2026 dengan melibatkan investor dari Singapura, Tiongkok, dan Jepang.

    Diketahui, sejumlah perusahaan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, perusahaan asal Jepang, Sumitomo yang mendukung sektor energi dan tambang.

    Paviliun Indonesia telah hadir di World Expo 2025 Osaka sejak 13 April 2025, mengusung tema Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future yang bermakna membangun budaya hidup seimbang, berdampingan dengan alam, demi kemajuan dan keberlangsungan bumi. Tema ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Paviliun Indonesia tidak hanya menyajikan kekayaan alam dan keragaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkenalkan potensi ekonomi, peluang investasi, dan kerja sama di panggung global yang diikuti 160 negara, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, serta perusahaan-perusahaan internasional dengan sekitar 179 paviliun. Pada 20 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka.

    Kunjungan perdana ini menegaskan kesungguhan Indonesia memperluas kontribusi di tingkat internasional sekaligus memperkenalkan potensi inovasi dan solusi berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Keikutsertaan Indonesia di World Expo 2025 Osaka bukan sekadar menghadirkan tempat pameran, namun diarahkan untuk mencapai tujuan lebih besar seperti peningkatan nation branding Indonesia di mata dunia, penguatan kerja sama internasional, peningkatan investasi, dan promosi pariwisata Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam kegiatan Penutupan Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Minggu (12/10).

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi pencapaian Paviliun Indonesia. “Meskipun menghadapi berbagai tantangan di awal, kolaborasi erat Kementerian PPN/Bappenas membuahkan capaian yang membanggakan. Produk-produk ekonomi kreatif yang kami tampilkan mendapat sambutan positif dan laris terjual,” ujarnya.

    Tercatat, lebih dari 234 kegiatan Paviliun Indonesia terselenggara atas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha melalui penyelenggaraan Business Forum, Rolling Exhibition, dan Cultural Performance.

    Dalam rolling exhibition, Paviliun Indonesia menampilkan produk-produk yang sebagian besarnya menggunakan produk berkelanjutan, produk-produk yang sirkular, termasuk yang berasal dari plastik daur ulang.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa salah satu peserta yang mengusung produk hijau adalah Green Hope yang membawa plastik sirkular, serta kain pakaian dengan proses lambat (slow process) yang dapat terurai ke alam.

    “Kalau baju kita itu perlu 500 tahun untuk dissolve, nah dia bisa cuma seminggu bisa dissolve,” jelasnya.

    Arah dari tema paviliun Indonesia juga mengarah ke kebijakan ekonomi hijau Indonesia. Dalam Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan diarahkan kepada green economy.

    Ini mencakup lima pilar utama: transisi energi, dekarbonisasi industri dan transportasi, pertanian dan kehutanan (agriculture, forest, and land use/AFOLU), manajemen limbah (waste management), dan ekonomi sirkular (circular economy). Dalam cultural performance, Paviliun Indonesia menampilkan hampir seluruh daerah dari Aceh sampai Papua, dengan melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga komunitas dari berbagai daerah.

    Yang tak terduga dan menjadi fenomena viral di Jepang adalah pemandu tur Paviliun Indonesia atau Liaison Officer yang menyanyikan yel-yel “Yoyaku Nashi De Sugu Haireru” yang artinya “ayo silakan masuk tanpa reservasi”. Ajakan ini mengundang banyak pengunjung ke Paviliun Indonesia. Yel-yel ini menjadi viral di Jepang dan dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah, di restoran, bahkan di rumah sakit.

    Menjelang penutupan, Paviliun Indonesia telah mencatat lebih dari 3,5 juta pengunjung, melampaui target awal sebanyak 2,8 juta pengunjung. Capaian ini didukung oleh dedikasi para liaison officer yang bertugas selama enam bulan penuh sebagai garda terdepan Paviliun Indonesia dan memberikan pengalaman keramahan Indonesia secara langsung kepada pengunjung.