Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Daftar Stimulus Ekonomi Teranyar Prabowo: BLT Rp30 Triliun hingga Tambahan Kuota Magang

    Daftar Stimulus Ekonomi Teranyar Prabowo: BLT Rp30 Triliun hingga Tambahan Kuota Magang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyalurkan stimulus ekonomi tambahan di kuartal IV/2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menyalurkan tambahan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp30 triliun serta menambah kuota peserta magang lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduates.

    Stimulus ekonomi ini di luar stimulus ekonomi berupa 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan pemerintah pada September 2025, dengan nilai Rp16 triliun lebih.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa BLT yang disalurkan senilai Rp30 triliun itu berasal dari realokasi anggaran APBN 2025. Jumlahnya sudah melebihi dari total anggaran 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan bulan lalu.

    “[Anggarannya dari] APBN, hasil efisiensi, realokasi anggaran. Nah, [stimulus] yang kuartal IV/2025 Rp16,2 triliun ditambah Rp30 triliun,” ungkapnya pada konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Berikut detail dua program stimulus baru yang disalurkan pemerintah:

    1. BLT Rp30 triliun

    Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah meminta agar pemerintah menyalurkan tambahan BLT senilai total Rp30 triliun untuk Oktober, November dan Desember 2025. Target penerimanya mencapai 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), atau sekitar 140 juta orang dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

    “Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako,” tuturnya.

    Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

    2. Tambahan Kuota Magang

    Selanjutnya, pemerintah turut memberikan bantuan program magang untuk lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduates. Peserta tahap pertama sebanyak 20.000 orang dan sudah mulai bekerja 20 Oktober 2025, dan akan dibuka untuk gelombang kedua pada November unutk 80.000 peserta.

    “Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja lulusan baru atau fresh graduates baik di dunia usaha, industri, BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia,” paparnya.

    Adapun peserta magang ini akan diberikan uang saku per bulan sesuai dengan besaran per kabupaten/kota serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan maupun JKN.

    “Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah,” pungkas Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut terdapat 1.666 perusahaan mendaftarkan dan menyiapkan posisi peserta magang. Adapun jumlah posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

  • Prabowo Tambah Kuota Magang Bergaji UMP, Kuota 80.000 Dibuka November

    Prabowo Tambah Kuota Magang Bergaji UMP, Kuota 80.000 Dibuka November

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menambahkan kuota program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduates untuk 80.000 peserta pada November 2025 sebagai salah satu program stimulus ekonomi akhir tahun.

    Hal itu diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (17/10/2025). Sebelumnya, program magang untuk kuota gelombang pertama sebanyak 20.000 peserta sudah dibuka dan mulai bekerja pada 20 Oktober 2025 atau minggu depan.

    “Kemudian bulan depan dibuka kembali, ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten dan kota,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat.

    Selain mendapatkan iuran bulanan yang diberikan pemerintah, peserta magang nantinya mendapatkan JKP dan JKN yang tidak dipotong dari iuran bulanan.

    “Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate, di dunia baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor,” terang Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut terdapat 1.666 perusahaan mendaftarkan dan menyiapkan posisi peserta magang. Adapun jumlah posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

    Kemudian, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) di luar program reguler yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos), serta penambahan kuota program magang untuk lulusan perguruan tinggi. Nilainya mencapai Rp30 triliun.

    “Program tersebut terkait bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden meminta menambahkan bantuan langsung tunai yang akan diberikan bulan Oktober, November, Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat,” terangnya.

    Adapun BLT yang akan disalurkan pada kuartal IV/2025 lebih tinggi dari BLT sebelumnya yang menjangkau sekitar 140 juta orang, dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

    “Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako,” tuturnya.

    Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

  • Peneliti UI Wanti-Wanti Implementasi B50 Bisa Dongkrak Harga CPO

    Peneliti UI Wanti-Wanti Implementasi B50 Bisa Dongkrak Harga CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) bakal naik Rp3.666,65 per kilogram (kg) jika implementasi B50 berlaku.

    Hal ini sebagaimana tertuang dalam penelitian bertajuk ‘Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia’.

    Salah seorang peneliti UI, Surjadi, mengatakan, peningkatan mandatori biodiesel sebesar 10% dari B40 menjadi B50 mendorong kenaikan harga CPO domestik.

    “Peningkatan mandatory blending sebesar 10% dapat mendorong kenaikan harga CPO domestik sebesar Rp3.666,65 per kilogram, itu kalau naiknya 10%,” kata Surjadi dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Menurutnya, kenaikan harga itu terjadi lantaran kebutuhan CPO bakal meningkat. Menurut data yang dia paparkan, kebutuhan CPO untuk B50 mencapai 54 juta ton. Sementara, produksi CPO diprediksi mencapai 49,5 juta ton.

    Selain itu, kenaikan mandatori B40 menjadi B50 berpotensi mendorong kenaikan harga CPO internasional sebesar US$159,32 per metrik ton.

    “Kalau kami hitung, naik dari B40 ke B50 itu bisa meningkatkan harga CPO internasional US$159,32 per metrik ton. Nah ini yang ditimbulkan apabila kita meningkatkan dari B40 ke B50,” ucap Surjadi.

    Dia menyebut, peningkatan blending pada tingkat yang lebih tinggi (10%) menimbulkan market shock terhadap pasar global CPO melalui mekanisme kenaikan harga.

    Selain itu, implementasi B50 juga berpotensi mengerek harga tandan buah segar (TBS) hingga Rp618 per kg. Kendati, kehati-hatian diperlukan karena Dampak positif terhadap harga TBS dapat tereduksi jika kenaikan mandatori disertai kenaikan pungutan ekspor atau PE.

    Menurut Surjadi, setiap kenaikan PE sebesar 1% menurunkan harga TBS sekitar Rp333,67 per kg. Apalagi, skenario mandatori B50 membutuhkan PE sebesar 15,17%. Angka itu naik dibanding tarif saat ini, yakni 10%. Oleh karena itu, menyebabkan penurunan kumulatif harga TBS hingga Rp1.725 per kg.

    “Penurunan harga ini paling dirasakan oleh petani kelapa sawit swadaya, yang berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan petani secara signifikan,” tutur Surjadi.

    Tak hanya itu, implementasi B50 juga berpotensi menaikkan harga minyak goreng sebesar Rp1.899 per liter. Surjadi mengatakan, dengan asumsi harga dasar minyak goreng pada Agustus 2025, yaitu rata-rata Rp21.000 per liter maka program B50 diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga minyak goreng hingga 9%.

    “Jadi kalau B40 menjadi B50, itu berisiko meningkatkan harga minyak goreng sebesar Rp1.899 atau kalau kita hitung persentasenya terhadap Rp21.000 per liter itu adalah 9%,” jelas Surjadi.

    Lebih lanjut, Surjadi pun merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk pemerintah dalam mengimplementasikan mandatori B50.

    Menurutnya, kebijakan mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara energi, pangan, ekspor, dan fiskal. Berdasarkan penelitian ini, tingkat blending optimum adalah 37,8%.

    Selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan batas atas dan batas bawah untuk tingkat campuran yang optimal. Selain itu, pemerintah perlu tetap menjaga ketahanan energi, ekspor, harga minyak goreng, stabilitas TBS, dan keberlanjutan fiskal BPDP. Di samping itu, pungutan ekspor sebaiknya tidak dinaikkan karena setiap kenaikan akan menekan harga TBS.

    “Dampak paling besar dirasakan petani swadaya yang berisiko mengalami penurunan kesejahteraan,” imbuhnya.

    Surjadi menambahkan bahwa peningkatan produksi CPO harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah juga perlu mengevaluasi regulasi yang menghambat pertumbuhan produksi sawit dan peremajaan sawit rakyat.

  • Purbaya Mendadak Sambangi Kantor Menteri PU Sore Ini, Bahas Apa?

    Purbaya Mendadak Sambangi Kantor Menteri PU Sore Ini, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada sore ini, Jumat (17/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Purbaya tiba di Kantor Kementerian PU yang berlokasi di Kecamatan Selong, Kebayoran Baru pada pukul 16.43 WIB.

    Meski demikian, belum diketahui maksud kedatangan Purbaya. Akan tetapi, dirinya belakangan ini giat menyambangi Kementerian/Lembaga dalam rangka memantau serapan anggaran TA 2025.

    Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa Kementerian PU sebagai kementerian teknis pembangunan infrastruktur masuk ke dalam 3 besar kementerian yang memiliki anggaran besar, tetapi realisasinya masih rendah.

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN [Badan Gizi Nasional] per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Menanggapi hal itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa politik Anggaran yang terjadi di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi penyebab utama masih rendahnya penyerapan anggaran.

    Meski demikian, dia optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada Desember 2025. Dia juga mengatakan saat ini realisasi anggaran pembangunan infrastruktur telah berkisar di angka 52%.

    “Sudah 52% per hari ini, tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29% [dari total kebutuhan anggaran], terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Insya Allah kita percepat, nanti by December bisa 94% lebih lah,” ungkapnya.

  • Lengkap! Pernyataan Airlangga soal Stimulus Ekonomi Jilid 4 Prabowo

    Lengkap! Pernyataan Airlangga soal Stimulus Ekonomi Jilid 4 Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi jilid 4 yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga program magang lulusan perguruan tinggi.

    Pengumuman stimulus ekonomi disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (17/10/2025).

    “Pada sore hari ini saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengumumkan paket ekonomi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor PT Pos, Jakarta.

    Berikut pernyataan lengkap Airlangga soal stimulus ekonomi jilid 4:

    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

    Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pras, Menteri Seskab kemudian juga Pak Tedi, kemudian Menteri Sosial Gus Ipul, Wamen Tenaga Kerja Pak Feri, Pak Angga, dan Dirut BP BUMN dan Komut Pos.

    Pada sore hari ini saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengumumkan paket ekonomi.

    Dan pertama tentunya sebelumnya kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam atas karunia kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam pemberian bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat dan program pemagangan lulusan perguruan tinggi.

    Yang pertama terkait dengan bantuan langsung tunai. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.490.000 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang. Kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak. Dan ini desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional.

    Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako.

    Penyalurannya akan dilakukan segera melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti.

    Dan hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta.

    Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate, di dunia baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor.

    Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah kabupaten dan kota. Di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM, dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Nah, program ini batch kedua yang 80.000 itu akan dibuka di bulan November.

    Per hari ini, jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan menyiapkan posisi kerja ada 1.666 perusahaan, posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang. Nah, ini dalam proses ini nanti beberapa perusahaan dan penerima beserta beberapa rektor hadir di sini, baik UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan Universitas Negeri (lainnya).

    Demikian yang kami umumkan dan semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini. Terima kasih.

  • Kabar Baik, Pemerintah Tambahkan Bansos BLT Hingga Rp30 Triliun

    Kabar Baik, Pemerintah Tambahkan Bansos BLT Hingga Rp30 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik, pemerintah akan mengucurkan dana segar senilai Rp30 triliun untuk bansos BLT sementara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memberikan program stimulus jilid 4, salah satunya dalam paket stimulus ini adalah bansos BLT hingga Rp30 triliun yang diberikan kepada masyarakat orang miskin.

    Dia mengungkapkan dua program utama dalam stimulus keempat ini tambahan bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program magang untuk lulusan perguruan tinggi.

    “Bapak Presiden meminta agar diberikan tambahan bantuan langsung tunai untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT ini akan menjangkau 35.046.783 keluarga penerima manfaat, yang artinya mencakup sekitar 140 juta orang,” ujar Airlangga, Jumat (17/10/2025).

    Airlangga menekankan bahwa BLT tambahan ini merupakan program baru di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako untuk 20,88 juta keluarga. Pemerintah menganggarkan Rp30 triliun untuk program ini, yang berasal dari hasil efisiensi dan realokasi anggaran APBN.

    Penyaluran akan dilakukan mulai minggu depan melalui dua jalur yakni 18,3 juta keluarga melalui bank-bank Himbara dan 17,2 juta keluarga melalui PT Pos Indonesia. Penyerahan simbolis dilakukan hari ini kepada 50 penerima baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial.

    Selain BLT, pemerintah juga merilis program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi sebagai upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap.

    “Gelombang pertama diikuti oleh 20.000 peserta yang akan mulai bekerja pada 20 Oktober. Bulan depan, program ini akan diperluas menjadi 80.000 peserta,” ujar Airlangga.

    Peserta akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten/kota tempat magang, serta perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan kematian (JKM) tanpa potongan dari uang saku. Saat ini, tercatat 1.666 perusahaan telah mendaftarkan 26.181 posisi magang, dengan total pelamar mencapai 156.159 orang.

    Airlangga menyebut program ini juga melibatkan BUMN, lembaga pemerintah termasuk Bank Indonesia, serta berbagai universitas seperti UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan lainnya.

    Paket stimulus ini, menurut Airlangga, diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun serta membuka akses pengalaman kerja bagi lulusan baru.

    “Semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini,” pungkasnya.

  • Jurus Terakhir Pemerintah Dongkrak Ekonomi, Tebar BLT hingga Program Magang

    Jurus Terakhir Pemerintah Dongkrak Ekonomi, Tebar BLT hingga Program Magang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan stimulus ekonomi kepada masyarakat untuk menggenjot perekonomian akhir tahun. Kali ini, stimulus yang digelontorkan pemerintah berbentuk BLT dan program magang.

    Stimulus tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025) sore. Airlangga menyebut program stimulus ekonomi di luar bantuan yang telah reguler disalurkan pemerintah.

    Bentuknya yakni bantuan langsung tunai (BLT) di luar program reguler yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos), serta penambahan kuota program magang untuk lulusan perguruan tinggi.

    “Program tersebut terkait bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden meminta menambahkan bantuan langsung tunai yang akan diberikan bulan Oktober, November, Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat,” terangnya.

    Adapun BLT yang akan disalurkan pada kuartal IV/2025 lebih tinggi dari BLT sebelumnya yang menjangkau sekitar 140 juta orang, dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

    “Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako,” tuturnya.

    Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

    Selanjutnya, pemerintah turut memberikan bantuan program magang untuk lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduates. Peserta tahap pertama sebanyak 20.000 orang dan sudah mulai bekerja 20 Oktober 2025, dan akan dibuka untuk gelombang kedua pada November untuk 80.000 peserta.

    “Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja lulusan baru atau fresh graduates baik di dunia usaha, industri, BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia,” paparnya.

    Adapun peserta magang ini akan diberikan uang saku per bulan sesuai dengan besaran per kabupaten/kota serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan maupun JKN.

    “Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah,” pungkas Airlangga.

  • Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA). 

    Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA. 

    Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas. 

    Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi. 

    “Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya. 

    Tidak Mau Terjadi Lagi

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing. 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko. 

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.

    Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil. 

    Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja. 

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

  • Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA). 

    Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA. 

    Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas. 

    Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi. 

    “Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya. 

    Tidak Mau Terjadi Lagi

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing. 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko. 

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.

    Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil. 

    Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja. 

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

  • Program Listrik Desa Bukti Pemerintah Tepati Janji Energi Merata

    Program Listrik Desa Bukti Pemerintah Tepati Janji Energi Merata

    Bisnis.com, MUSI BANYUASIN — Saat malam tiba di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, cahaya putih kini memantul lembut dari jendela-jendela rumah warga. Dulu, hanya lampu minyak yang berkerlip samar, atau suara genset yang menggeram di kejauhan. Kini, desa itu hidup dalam terang.

    Bagi Ruslan (52), seorang petani sawit, nyala listrik bukan sekadar penerangan. Itu adalah simbol perubahan hidup. “Saya merasa bersyukur. Walaupun Subhanallah merupakan bagian daripada orang-orang yang menerima hadiah tersebut. Alhamdulillah dengan meteran 900 mendapatkan subsidi dan pulsa 100.000 yang dapat dipakai selama dua bulan,” ujarnya sambil tersenyum.

    Ia tertawa kecil, lalu menambahkan, “Saya senang dapat bantuan ini, biar dibilang norak tidak apa, saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin.”

    Ruslan adalah satu dari ribuan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang disalurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini merupakan wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

    Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, pada Kamis (16/10). Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Sebelum listrik masuk, Ruslan mengandalkan genset kecil yang hanya dinyalakan sesekali. “Sekarang kita tidak lagi menggunakan genset untuk penerangan yang dinyalakan di waktu tertentu saja karena biaya yang mahal. Sekarang penerangan selalu ada dan ini akan sangat membantu memotivasi anak-anak belajar dan istri menjahit yang menjadi kerja sambilannya,” katanya.

    Bagi Ruslan, listrik berarti harapan. Ia bisa melihat anak-anaknya belajar lebih lama, istrinya menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup. “Semoga bantuan ini juga dapat diterima teman-teman saya yang katanya selesai di bulan 12 (Desember). Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka,” ujarnya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memahami benar arti listrik bagi masyarakat desa. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara.

    “Di Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada tahun 2029–2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan,” kata Bahlil.

    Ia menambahkan, program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat. “Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki. Masa Indonesia sudah merdeka 80 tahun masih ada desa yang belum listrik,” ujarnya.

    Bahlil sempat menahan haru saat mengenang masa kecilnya. “Saya salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listrik. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang,” katanya lirih.

    “Pak Presiden Prabowo sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Program BPBL dan Listrik Desa dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

    Di Sumatera Selatan, Program Listrik Desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025. Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga. Hingga pertengahan Oktober, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.