Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Insentif Diskon Tiket Pesawat Diramal Tak Efektif Kerek Jumlah Penumpang

    Insentif Diskon Tiket Pesawat Diramal Tak Efektif Kerek Jumlah Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Insentif yang diberikan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat diproyeksi tidak signifikan menggenjot jumlah penumpang maskapai pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi), Alvin Lie memprediksi pemberian insentif yang dilakukan pemerintah tersebut hanya meningkatkan jumlah penumpang maksimal 15% dibandingkan dengan hari biasa dalam 3 bulan terakhir.

    “Dampaknya tidak signifikan. Justru yang terjadi hanya pergeseran penumpang dari LCC [maskapai berbiaya murah/low cost carrier] ke FSC [layanan penuh/full service],” kata Alvin, Sabtu (18/10/2025).

    Dia berpendapat maskapai layanan penuh seperti Garuda Indonesia dan Batik Air yang paling diuntungkan dalam skema insentif tersebut. Sementara, maskapai berbiaya murah seperti Citilink dan Lion Air justru menjadi kurang diminati.

    Menurutnya, penumpang yang biasanya menggunakan LCC akan beralih ke FSC. Terlebih, selisih harga untuk kedua jenis layanan maskapai tersebut untuk kelas dan rute yang sama hanya 15% .

    Alvin menuturkan ketika pemerintah memaksakan harga turun 13-14%, akan terjadi pergeseran penumpang ke kelas layanan penerbangan yang lebih tinggi. Penumpang berusaha mendapatkan layanan terbaik dengan biaya terjangkau, bukan lagi mencari tiket paling murah.

    Kendati demikian, lanjutnya, momen Nataru tidak akan signifikan meningkatkan jumlah keterisian kursi penumpang (seat load factor/SLF) maskapai.

    Dia menjelaskan penyebab utamanya masih dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, lambannya pengumuman pemberian insentif dari pemerintah jelang peak season.

    “Pengumuman hanya berjarak 2-4 pekan sebelum peak season. Padahal penumpang yang berlibur sudah rencanakan jauh hari dan sudah beli tiket 1-3 bulan sebelumnya,” ujarnya.

    Adapun, perpindahan penumpang yang biasanya naik moda transportasi darat seperti bus, kereta api dan kendaraan pribadi hingga angkutan laut hanya sekitar 3% yang akan beralih ke moda transportasi udara.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2025, dikutip Sabtu (18/10/2025), pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah terhadap harga tiket pesawat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional selama periode Nataru.

    Beleid yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket pesawat kelas ekonomi yang dilakukan sejak 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode penerbangan yang dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Pemerintah hanya menanggung PPN sebesar 6% dari nilai penggantian. Sementara, masyarakat masih membayar PPN sebesar 5% yang akan ditagih melalui maskapai.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurunkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), yang menjadi komponen harga tiket pesawat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menetapkan besaran fuel surcharge ditetapkan untuk jenis pesawat bermesin jet dan propeller (baling-baling ganda) dengan masing-masing maksimal 2% dan 20% dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan maskapai.

    “Penurunan fuel surcharge tersebut berlaku untuk pelaksanaan penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode pemesanan tiket penerbangan mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026,” seperti dikutip dalam beleid yang diteken sejak 8 Oktober 2025.

  • Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa seluruh aset bangunan termasuk gerai dan pergudangan dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dimiliki penuh pemerintah desa.

    Alhasil, sebagian dari pendapatan Kopdes Merah Putih akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang nantinya dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat desa.

    “Kemudian akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu 20% untuk APBD desa. Jadi ini sangat bermanfaat buat pemerintah desa,” ujar Yandri di Bekasi, Jumat (17/10/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, Kopdes Merah Putih akan mendorong perekonomian masyarakat desa. Yandri pun menjamin bahwa dalam pelaksanaannya, Kopdes Merah Putih tidak akan merugi.

    “Oleh karena itu, saya minta betul ini disukseskan oleh para kepala desa, dan pasti Insya Allah ini Kopdes tidak akan rugi,” jelasnya.

    Alhasil, Yandri meminta para kepala desa untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan agar tidak terjadi perbedaan pandangan di antara pemerintah desa mengenai keberadaan dan mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.

    “Jadi tidak perlu ada silang pendapat lagi. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan termasuk sumber dananya. Insya Allah ini akan menjadikan pusat ekonomi di desa akan semakin baik,” katanya.

    Pada saat yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, luas lahan yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih berkisar antara 1.000-2.000 meter persegi, sesuai yang disyaratkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Adapun, setiap Kopdes Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

    “Agrinas pangan mensyaratkan minimal tadi ada ada yang 1.000 ada yang bahkan tadi rata-rata di 2.000 meter,” pungkas Ferry.

  • Istana: Dana BLT dan Program Magang Berasal dari Efisiensi Anggaran

    Istana: Dana BLT dan Program Magang Berasal dari Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresiden mengumumkan dua program utama dalam paket stimulus ekonomi keempat yang akan segera diluncurkan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat berpendapatan rendah dan program magang bagi lulusan perguruan tinggi.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, program BLT ini merupakan hasil dari efisiensi anggaran pemerintah yang dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan.

    Efisiensi tersebut, kata Prasetyo Hadi, dilakukan dengan memangkas belanja-belanja yang dianggap tidak produktif dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

    “Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian direalokasi ke kegiatan yang jauh lebih produktif,” ujarnya usai meninjau kesiapan penyaluran bantuan di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Prasetyo, pemerintah berhasil menemukan ruang fiskal baru dari hasil penghematan tersebut, yang kemudian digunakan untuk memberikan BLT selama tiga bulan kepada kelompok masyarakat di desil 1 hingga desil 4 yakni kelompok penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan.

    “Ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama satu tahun,” jelasnya.

    Terkait keberlanjutan BLT tahun depan, Prasetyo mengatakan pemerintah akan mengevaluasi berdasarkan perkembangan ekonomi dan penerimaan pajak nasional.

    “Nanti kita lihat, karena kita berharap pertumbuhan ekonomi kita naik, pendapatan pajak meningkat, dan ruang fiskal semakin lebar,” katanya.

    Dia menambahkan, penerima BLT pun dapat sekaligus menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga bantuan pemerintah bersifat komplementer untuk memperkuat daya beli masyarakat di penghujung tahun.

    Sekadar informasi, Pemerintah secara resmi mengumumkan dua program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Kedua program paket ekonomi diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Untuk program BLT Kesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden untuk pemberian BLT pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    “Akan diterima oleh 35,4 juta keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Airlangga.

    Menurutnya, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, Menko Airlangga mengatakan bahwa penyaluran akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    “Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta,” tambahnya.

    Tidak hanya BLT Kesra, pemerintah turut memberikan bantuan dalam program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang ditujukan kepada para lulusan baru.

    “Fresh graduate baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN. Termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor,” ucapnya.

    Turut hadir dalam pengumuman program paket ekonomi yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

  • Menkeu Purbaya Pelototi Anggaran Kementerian PU, Baru Terserap 50%

    Menkeu Purbaya Pelototi Anggaran Kementerian PU, Baru Terserap 50%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mendorong realisasi anggaran Kementerian PU yang tergolong masih rendah di level 50% dari total pagu tersedia TA 2025 sebesar Rp84,1 triliun.

    Purbaya menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%.

    “Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap,” kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Untuk mempercepat penyerapan anggaran, dia mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

    “Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap bahwa politik anggaran yang terjadi di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi penyebab utama lambatnya realisasi anggaran.

    Meski demikian, dia optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada Desember 2025. Dia juga mengatakan saat ini realisasi anggaran pembangunan infrastruktur telah berkisar di angka 52%.

    “Sudah 52% per hari ini, tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29% [dari total kebutuhan anggaran], terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Insya Allah kita percepat, nanti by December bisa 94% lebih lah,” ungkapnya.

    Kemudian, tambah Dody, eksekusi pengembangan infrastruktur di tahun pertama rezim Prabowo dinilai tak terlalu ekspansif karena memang hanya difokuskan pada penguatan fondasi yang akan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Capaiannya, sebenarnya tahun pertama ini kan masih fondasi, ya. Fondasi untuk bisa melompat ke tahun ke-2 dan seterusnya dengan lebih cepat lagi,” kata Dody.

    Dody menambahkan, pada tahun pertama ini juga pihaknya tengah fokus melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Evaluasi khususnya dilakukan terhadap pembangunan bendungan yang sudah dijalankan, tapi belum dilengkapi oleh saluran jaringan irigasi sehingga belum dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

    Adapun, pada tahun depan Dody mengaku fokus pembangunan akan dilakukan pada proyek yang mendukung swasembada pangan serta swasembada energi Prabowo.

    “Sama, mendukung Asta Cita pasti yang utama, misalnya yang utama kan swasembada pangan, energi dan air. Nanti kan tetap fokusnya di bagaimana bendungan-bendungan yang ada irigasi yang ada di seluruh Indonesia raya,” pungkasnya.

  • Bos BGN Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Pemasok Utama Dapur MBG

    Bos BGN Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Pemasok Utama Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan  Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan menjadi pemasok utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, SPPG dinilai mampu menciptakan permintaan (demand) baru yang stabil bagi petani dan pelaku usaha di tingkat desa. Alhasil, inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem rantai pasok yang berkelanjutan di sektor pangan.

    Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih pun dinilai sebagai mitra ideal bagi BGN dan MBG karena berperan sebagai agregator sekaligus penghubung antara produksi pangan di desa dengan kebutuhan dapur MBG.

    “Mitra Badan Gizi itu idealnya Koperasi Desa Merah Putih atau BUMDES, jadi kalau bisa ada di setiap desa itu atau di setiap daerah Koperasi. Koperasi ini akan jadi agregator,” ujar Dadan di Bekasi, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Lebih lanjut Dadan menjelaskan, dalam sebulan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras, atau setara dengan 10 ton gabah kering giling. Artinya, dalam 1 SPPG membutuhkan sekitar 24 hektare luas panen.

    Selain itu, satu SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 30 pohon pisang setiap minggu, atau setara dengan 1.440 pohon per tahun. Seluruh kebutuhan bahan baku tersebut akan dipasok melalui KopDes Merah Putih sebagai mitra utama penyedia.

    “Mereka [KopDes] lah yang mengkoordinir petani, peternak, nelayan untuk membuat penanaman berjadwal, sehingga seluruh pasokannya ada di Koperasi. Nanti SPPG, Badan Gizi membelinya ke Koperasi,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, Kemenkop akan membangun ekosistem yang terintegrasi dengan BGN untuk mempercepat program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti kita akan membangun ekosistem bareng dengan Badan Gizi Nasional,” ujar Ferry.

    Alhasil, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mengakselerasi pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa Merah Putih, yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (17/10).

    “Peletakan batu pertama ini menandai pembangunan fisik pergudangan, gerai-gerai dan kelengkapan KopDes Merah Putih sebanyak 800, dan akan ditambah secara bertahap secepatnya, sebanyak puluhan ribu gudang dan gerai akan dibangun,” pungkas Ferry.

    Adapun, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

  • Di Tengah Gempuran Trump, Malaysia Bisa Tumbuh 5,2% di Kuartal III/2025

    Di Tengah Gempuran Trump, Malaysia Bisa Tumbuh 5,2% di Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perang dagang global yang dipicu oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump sejauh ini belum mampu mengguncang perekonomian Asia Tenggara, meskipun negara-negara di kawasan tersebut menghadapi tarif impor yang tinggi.

    Sejumlah negara Asia Tenggara, yakni Malaysia, Vietnam, dan Singapura berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pada kuartal III/2025 di tengah gempuran kebijakan tarif tersebut.

    Terbaru, Malaysia berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan pada kuartal III/2025 yang ditopang oleh kinerja positif di seluruh sektor dan ekspor yang tetap tangguh.

    Berdasarkan estimasi awal dari Departemen Statistik Malaysia yang dirilis pada Jumat (17/10/2025), produk domestik bruto (PDB) negara tersebut tumbuh 5,2% secara tahunan pada periode Juli–September. Capaian ini melampaui perkiraan tertinggi dalam survei Bloomberg dan lebih cepat dibandingkan laju ekspansi pada tiga kuartal sebelumnya.

    “Permintaan domestik terus menjadi pendorong utama pertumbuhan, terutama pada aktivitas yang terkait dengan pariwisata selama libur umum dan sekolah,” ujar Kepala Statistik Malaysia Mohd Uzir Mahidin dalam keterangan resmi dikutip dari Bloomberg. 

    Dia menambahkan, aktivitas ekonomi juga mendapat dukungan dari penyaluran bantuan tunai serta penurunan suku bunga.

    Selain itu, investasi modal yang berkelanjutan dan meningkatnya permintaan eksternal turut memperkuat ekspansi ekonomi, meskipun ketidakpastian kebijakan perdagangan global masih menjadi tantangan.

    Dengan hasil ini, Malaysia berada di jalur untuk mencapai target pertumbuhan resmi pemerintah antara 4% hingga 4,8% pada tahun ini. Pemerintah mengandalkan ketahanan permintaan domestik untuk menahan dampak tekanan ekspor akibat kebijakan tarif dari AS. Namun, pada 2026, laju pertumbuhan diperkirakan akan melambat ke kisaran 4%–4,5% seiring dengan meningkatnya volatilitas eksternal.

    Sebelumnya, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,23% pada kuartal III/2025. Catatan itu menjadi laju ekspansi tercepat sejak 2022. Lonjakan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas pabrik yang mempercepat pengiriman barang ke AS sebelum pemberlakuan kebijakan tarif.

    Berdasarkan data Kantor Statistik Nasional, Senin (6/10/2025), produk domestik bruto (PDB) Vietnam tumbuh 8,23% secara year on year (yoy). Angka tersebut melampaui estimasi median analis yang disurvei Bloomberg sebesar 7,15%.  

    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 juga direvisi naik menjadi 8,19% dari perkiraan sebelumnya 7,96%. Adapun, secara keseluruhan pertumbuhan PDB Vietnam pada kuartal I hingga III 2025 mencapai 7,85% (year-on-year).

    “Kenaikan manufaktur terjadi karena banyak perusahaan mempercepat produksi menjelang tenggat penerapan tarif baru AS,” ujar Kepala Kantor Statistik Nasional Nguyen Thi Huong dalam konferensi pers dikutip dari Bloomberg. 

    Sektor industri tetap menjadi motor utama ekspansi ekonomi, dengan manufaktur naik 9,92% sepanjang Januari–September 2025 dibandingkan periode sama tahun lalu.

    Sementara itu, ekspor Vietnam pada September 2025 tumbuh 24,7% yoy, sedangkan impor naik 24,9% yoy. Kemudian, indeks harga konsumen atau inflasi naik 3,38% yoy pada September.

    Adapun, pertumbuhan ekonomi Singapura melambat menjadi 2,9% secara tahunan pada kuartal yang sama. Meski demikian, catatan tersebut masih lebih baik dari perkiraan, melampaui proyeksi para ekonom yang memproyeksikan pertumbuhan hanya sebesar 2% menurut survei Bloomberg.

    Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI), memaparkan, secara kuartalan dan disesuaikan secara musiman, perekonomian Singapura tumbuh 1,3% pada kuartal III/2025. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 1,5% yang tercatat pada kuartal sebelumnya.

    MTI pada Agustus lalu menyampaikan bahwa perekonomian tumbuh 4,4% pada kuartal II/2025, sedikit direvisi naik dari estimasi awal sebesar 4,3%. Adapun pada kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,1%.

    Sementara itu, Otoritas Moneter Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS) mencatat perekonomian negara tersebut tumbuh 3,9% sepanjang tiga kuartal pertama 2025, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dalam keterangan resminya, MAS menyampaikan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat pada kuartal-kuartal berikutnya seiring dengan normalisasi aktivitas di sektor-sektor yang terkait perdagangan.

    Dalam tinjauan makroekonominya, bank sentral Singapura tersebut menilai selama tidak terjadi lonjakan tarif secara tiba-tiba atau penurunan permintaan yang tajam, perusahaan manufaktur masih memiliki bantalan yang cukup untuk menahan penurunan harga tanpa harus memangkas produksi secara signifikan, setidaknya hingga akhir tahun ini.

    Lebih lanjut, MAS menambahkan bahwa tingginya investasi global perusahaan teknologi dalam infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) akan mendukung kinerja sektor-sektor terkait perdagangan di Singapura.

    Peningkatan permintaan terhadap produk yang menunjang aplikasi AI, seperti chip memori dan server, juga diperkirakan akan memberikan dorongan positif bagi perekonomian Singapura.

  • Antam Dukung Rencana Pemerintah Perkuat Pasokan Emas Nasional Lewat DMO

    Antam Dukung Rencana Pemerintah Perkuat Pasokan Emas Nasional Lewat DMO

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

    Hal ini merespons Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) yang mengkaji untuk menerapkan skema kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) emas

    Adapun wacana Kementerian ESDM itu tak lepas dari Antam yang diketahui masih mengimpor emas sebagai bahan baku logam mulia seberat 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

    Corporate Secretary Division Head Antam Wisnu Danandi Haryanto menyampaikan, kebijakan pemerintah merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

    “Secara prinsip, Antam memandang rencana pemerintah untuk memperkuat pasokan emas dari sumber domestik sebagai langkah positif dalam mendukung ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi nasional serta semangat penguatan nilai tambah mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru Pemerintah,” ujar Wisnu melalui keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).

    Wisnu menegaskan bahwa besaran kewajiban DMO sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

    “Antam mendukung penuh langkah Pemerintah dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan Pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” katanya.

    Dalam implementasinya, Antam menilai pentingnya penerapan prinsip fairness agar seluruh pelaku industri, baik penambang maupun pengolah, memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

    “Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” jelas Wisnu.

    Selain itu, Antam juga memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar implementasi DMO berjalan efektif. Aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya perlu diharmonisasikan untuk menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

    “Antam percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tutup Wisnu.

    Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penerapan skema DMO perlu dikaji secara mendalam mengenai efeknya secara jangka panjang. Terlebih, Antam sudah memiliki kerja sama jual beli emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sekitar 25 ton sampai 30 ton emas per tahun.

    Memang saat ini pasokan emas dari Freeport belum optimal lantaran adanya beberapa permasalahan yang dialami smelter Freeport. Belum lagi, insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Freeport pada awal September 2025 lalu membuat operasional smelter terhenti sementara. 

    “Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujar Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

    Di sisi lain, Tri juga akan meninjau dari sisi perpajakan ekspor-impor emas, serta menimbang opsi mana yang lebih menguntungkan. 

    “Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” katanya. 

  • Purbaya Pede Ekonomi RI Moncer meski Investasi Asing Semakin Susut

    Purbaya Pede Ekonomi RI Moncer meski Investasi Asing Semakin Susut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpeluang tumbuh tinggi ke depannya kendati kinerja penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing tengah melemah. 

    Turunnya realisasi investasi asing itu terlihat dari realisasi investasi kuartal III/2025 sebesar Rp491,4 triliun atau tumbuh 13,9% (year on year/YoY) dari periode yang sama di 2024. Kendati naik secara nominal, pertumbuhan investasi di kuartal III/2025 itu melambat dari laju kuartal III/2024 yang tumbuh 15,24% (YoY). 

    Porsi PMA pun semakin susut sejalan dengan semakin naiknya porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Realisasi PMA pada kuartal III/2025 adalah sebesar Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Nilainya sudah lebih rendah dari PMA pada kuartal III/2024 yakni Rp232,65 triliun.

    Menurut Purbaya, turunnya investasi asing sejalan dengan ekonomi kuartal III/2025 yang sempat melambat akibat instabilitas politik akhir Agustus 2025 lalu. Dia pun memprediksi butuh waktu lebih lama agar investasi asing kembali masuk ke Tanah Air.

    “Ke depan FDI enggak akan cepat balik, tetapi begini, ke depannya begitu mereka lihat fondasi kuat, mereka akan masuk ke kita juga. Jadi policy memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik, waktu itu, akan juga memengaruhi FDI secara otomatis,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu kembali mengutarakan bahwa para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia ingin menikmati kue pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Dengan begitu, ekonomi yang melambat akibat instabilitas bisa turut berdampak ke investasi asing.

    “Mereka enggak mau invest di tempat yang enggak stabil. Ini kan masih baru, saya pikir sih ke depan [pemerintah] akan bisa memberi sinyal pelan-pelan bahwa kita menjalankan kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, jadi mereka akan masuk,” terangnya. 

    Adapun, realisasi investasi selama Januari—September 2025 sudah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahun ini Rp1.905,6 triliun. Porsi PMA sebesar Rp644, triliun atau 44,9%, sedangkan PMDN Rp789,7 triliun atau 55,1%. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani meyakini bahwa target investasi sepanjang tahun ini bisa tercapai. 

    “Melihat tren investasi yang masuk, kami meyakini insyaAllah target investasi keseluruhan, full year bisa tercapai mudah-mudahan. Kami lihat tadi kontribusinya memang dari dalam negeri ini peningkatannya di atas luar negeri,” terangnya pada konferensi pers, Jumat (17/10/2025). 

    Sebagaimana diketahui, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki porsi terbesar kedua terhadap kue pertumbuhan PDB RI, setelah konsumsi rumah tangga. 

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,2% (YoY).

  • Danantara Dukung WNA Jadi Direktur Garuda, Ini Alasannya

    Danantara Dukung WNA Jadi Direktur Garuda, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menilai penunjukan dua ekspatriat atau WNA di jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. merupakan langkah strategis untuk memperkuat transformasi perusahaan pelat merah tersebut.

    Usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2025), Rosan menjelaskan bahwa keputusan itu sesuai dengan undang-undang BUMN yang telah memperbolehkan warga negara asing menduduki posisi strategis, selama memenuhi kualifikasi profesional.

    “Kalau dilihat lebih dalam lagi, memang ada dua orang WNA yang untuk pertama kalinya ditempatkan di BUMN. Karena di dalam undang-undangnya sudah diperbolehkan. Justru tim ini akan menjadi lebih kuat kalau kami melihatnya seperti itu,” ujar Rosan.

    Dia menjelaskan, kedua ekspatriat tersebut memiliki pengalaman panjang di industri penerbangan global salah satunya memiliki 25 tahun pengalaman di Singapore Airlines, sedangkan yang lain berpengalaman di berbagai maskapai internasional.

    “Pengalaman mereka penting dalam rangka transformasi. Salah satu dari mereka juga dipercaya memimpin bidang teknologi dan transformasi Garuda,” imbuhnya.

    Rosan menegaskan bahwa BPI Danantara akan terus melakukan analisis dan pengawasan lanjutan terhadap pendanaan Garuda, guna memastikan efisiensi penggunaan dana dan keberhasilan implementasi strategi restrukturisasi yang telah disusun.

    “Kita memastikan juga dengan pendanaan yang diberikan selanjutnya ini, bagaimana implementasi dan penggunaan dananya benar sesuai dengan apa yang direncanakan dan sudah dipresentasikan kepada kami,” ujarnya.

    Terkait masa kontrak kedua ekspatriat tersebut, Rosan menyebut semuanya akan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perusahaan.

    “Kan ada undang-undang perusahaan ya, kita ikuti itu saja,” ungkapnya.

  • REI: Insentif PPN DTP Pacu Investasi Properti

    REI: Insentif PPN DTP Pacu Investasi Properti

    Bisnis.com, JAKARTA—Para pelaku usaha properti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) menyambut perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027. Kebijakan tersebut berpotensi memacu investasi sektor properti pada 2026.

    Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan pendekatan baru yang diterapkan Menkeu kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terlihat sebagai kebijakan yang dilakukan terencana dan terbuka . Hal itu memberikan pijakan yang baik bagi pengembang untuk merencanakan usaha, karena kebijakan diputuskan dan diumumkan sejak awal secara terukur.

    Sebagai contoh keputusan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027. Perpanjangan PPN DTP hingga 2 tahun ke depan sangat membantu pengembang untuk melakukan perencanaan bisnis.

    “Kepastian penting bagi dunia usaha, dan kebijakan Menkeu tersebut membawa kepastian bagi pasar properti termasuk masyarakat calon pembeli rumah,” jelasnya, Jumat (17/10/2025).

    CEO Buana Kassiti Group tersebut juga menilai insentif PPN DTP menjadi angin segar bagi kebangkitan bisnis properti, khususnya sektor perumahan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menkeu Purbaya, sebut Joko Suranto, juga membawa nuansa yang berbeda karena sering membuka ruang diskusi yang terbuka ke publik.

    “Di sisi lain, kami menilai kebijakan memperpanjang PPN DTP dan mendukung adanya pelonggaran untuk menyelesaikan kendala SLIK membuktikan bahwa pemerintah telah melihat industri properti ini sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi, jadi bukan hanya sebagai indikator. Pandangan ini sudah sejalan dengan pendekatan Propertinomic yang ditawarkan REI,” tutur Joko Suranto.

    Ada sekitar 185 industri manufaktur yang terkait dengan sektor properti, dan industri-industri tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Hal itu belum termasuk kaitan bisnis properti dengan UMKM seperti penjual makanan dan minuman, toko bahan bangunan, toko perabotan/furnitur dan sebagainya.

    REI berharap investasi di sektor properti akan terus meningkat. Sepanjang semester I/2025 investasi di sektor properti tercatat mencapai Rp75 triliun. Dia meyakini investasi meningkat menjadi sekitar Rp80 triliun atau lebih di tahun 2026 berkat kebijakan yang mendukung optimisme pasar properti.

    REI juga sangat mengapresiasi terkait sikap Menteri Purbaya yang mendukung upaya mencari solusi untuk merelaksasi ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memungkinkan lebih banyak orang dapat mengakses pembiayaan perbankan.

    “Perlu ada kebijakan yang bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah seleksi kredit yang ketat selama ini di perbankan. Supaya misalnya ada kelonggaran (relaksasi) aturan untuk kasus tertentu, agar lebih banyak orang terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memperoleh KPR,” ujarnya.

    Program 3 Juta Rumah

    REI terus berkomitmen mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang juga ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya termasuk mendorong target penyediaan 2 juta rumah bagi masyarakat di pedesaan dan pesisir dapat segera berjalan.

    Menurut Joko Suranto, ada tiga hal penting yang dapat diperoleh dari geliat pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir. Tiga hal tersebut yakni penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pesisir, peredaran uang yang akan menciptakan ruang pertumbuhan baru, serta mendorong hadirnya industri manufaktur di pedesaan yang memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

    Dia yakin pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi minimal 1%. Sesuai riset REI, setiap investasi sebesar Rp125 triliun—Rp135 triliun akan memberikan kontribusi 0,5% bagi pertumbuhan ekonomi.

    “Di semester I/2025 ini saja investasi properti sudah Rp75 triliun, kalau 2 juta rumah ini berjalan maka investasi properti akan semakin kencang, setidaknya mencapai Rp140 triliun—Rp150 triliun,” paparnya.

    REI menggaungkan semangat Propertinomic 2.0 untuk menggerakkan ekonomi desa melalui sektor properti.

    Joko Suranto menyebutkan, guna mendorong optimalisasi program 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir ini, maka dibutuhkan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah.

    Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

    Selain legalitas tanah yang akan dibangun, program ini juga butuh kebijakan perizinan khusus, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan terkait skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).

    “Tantangannya adalah kebijakan yang belum sepenuhnya berjalan terutama kebijakan mengenai pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pengawasan. Tanpa kebijakan jelas, program 2 juta rumah di pedesaan ini sulit berjalan,” tegasnya.