Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Dharma Jaya Genjot Transformasi Bisnis, Bidik Logistik hingga Produk Olahan Daging

    Dharma Jaya Genjot Transformasi Bisnis, Bidik Logistik hingga Produk Olahan Daging

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Dharma Jaya bersiap melakukan transformasi bisnis dalam waktu dekat, mulai dari penguatan lini logistik melalui pembangunan cold storage, pengembangan produk olahan daging, hingga peningkatan kapasitas penggemukan sapi.

    Direktur Utama Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menuturkan bahwa langkah transformasi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha guna memperkuat posisi perusahaan di sektor pangan dan distribusi.

    “Transformasi bisnis kami dalam waktu dekat, kami memulai Dharma Jaya itu menjadi suatu perusahaan yang kita punya divisi baru namanya logistik kan, kami mau bangun cold storage. Nah itu nanti ke depannya kita akan berdiversifikasi untuk menambah usaha untuk logistik,” kata Raditya saat ditemui seusai kunjungan media ke Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Selain fokus pada infrastruktur logistik, Raditya menuturkan bahwa Dharma Jaya juga tengah menyiapkan lini produk turunan dari daging, seperti bakso dan nugget, yang ditargetkan mulai diproduksi dalam waktu dekat.

    Di samping itu, perusahaan juga akan memperluas sektor peternakan dengan menggarap usaha sapi perah dan meningkatkan kapasitas penggemukan sapi.

    “Produk turunan seperti bakso dan nugget, lalu sapi perah, sapi perah Insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan. Terus, penggemukan sapi juga dengan kita tambah tahun ini kita dapat 5.000 [ekor], Insya Allah tahun depan bisa kita tingkatkan antara 7.500–10.000 ekor,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Raditya menambahkan bahwa Dharma Jaya juga berperan dalam mendukung ekosistem pangan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dengan menjadi pemasok utama bahan pangan hewani seperti daging, ayam, dan ikan.

    “Keterlibatan kami men-supply bahan baku untuk koperasi [KopDes/Kel Merah Putih], memasok hewani, daging, ayam dan juga ikan,” imbuhnya.

    Hingga saat ini, Raditya menyampaikan bahwa Dharma Jaya baru memasok bahan baku untuk dua KopDes/Kel Merah Putih, yakni di Melawai dan di sekitar Pasar Cipinang. Namun ke depan, dia menuturkan bahwa pihaknya akan menambah ke lokasi lain untuk memasok bahan pangan ke KopDes Merah Putih.

    Kinerja Membaik

    Dalam hal kinerja keuangan, Dharma Jaya membukukan peningkatan penjualan segmen B2B2C sebesar 191,9% pada kuartal II/2025 daripada periode yang sama 2024. 

    Direktur Bisnis Dharma Jaya Irwan Nusyirwan mengatakan perusahaan terus melakukan transformasi dan terobosan untuk meningkatkan kinerja.

    Dharma Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu juga tak memungkiri pandemi Covid-19 sempat menghantam kinerja perusahaan pada 2021–2022.

    “Performanya memang sedikit terganggu ketika Covid-19, memang Covid semua lini vital terdampak. Tetapi semenjak tahun 2022–2023 itu ada lonjakan dan letupan yang mana penjualannya bagus,” ujar Irwan.

    Namun, pada 2023, perusahaan mengalami perbaikan kinerja. Satu tahun berikutnya, perusahaan mengalami penurunan laba seiring dengan transformasi yang tengah dijalankan dan kenaikan beberapa bahan baku impor.

    Kemudian pada 2024–2025, Dharma Jaya mencatatkan pertumbuhan laba, termasuk dengan kembali menggerakkan importasi sapi.

    “[Kinerja pada kuartal II] 2025 hampir ada peningkatan 200% di B2B2C. Banyak program yang sifatnya bukan baru tetapi sudah lama dilakukan,” bebernya.

    Data perusahaan menunjukkan, pendapatan telah mencapai 63% sampai dengan Agustus 2025. Adapun, laba bersih perusahaan sudah mencapai 71% dari target rencana kerja dan anggaran (RKA) 2025.

  • Investasi Asing Susut Dua Kuartal Beruntun, Kadin: Pemerintah Perlu Evaluasi

    Investasi Asing Susut Dua Kuartal Beruntun, Kadin: Pemerintah Perlu Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti susutnya realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia selama dua kuartal beruntun.

    Realisasi PMA pada kuartal III/2025 tercatat sebesar Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Nilainya sudah lebih rendah dari PMA pada kuartal III/2024 yakni Rp232,65 triliun.

    Kontraksi itu juga sudah terjadi pada kuartal II/2025, ketika PMA tercatat sebesar Rp202,2 triliun atau hanya 42,3% dari total investasi.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penurunan PMA harus dievaluasi. Pemerintah harus menggali akar masalah penurunan minat investor asing. 

    “Bila perlu, pemerintah melakukan survei kepada calon investor maupun investor yang sudah masuk, apa kira-kira keluhan dan harapan mereka,” ujar Sarman kepada Bisnis, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Menurutnya, faktor-faktor seperti perizinan, kebijakan pemerintah, infrastruktur, keamanan politik, situasi ekonomi dan industri, hingga ketenagakerjaan perlu diperbaiki agar para investor asing memiliki tingkat keyakinan yang tinggi menanamkan modalnya di RI.

    Lebih lanjut dia mengatakan pelaku usaha dalam negeri selama ini menunjukkan keterbukaan tinggi terhadap kemitraan dengan investor asing. Kalangan pengusaha domestik juga tidak melihat adanya hambatan berarti dalam menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri. 

    Sebaliknya, meningkatnya arus investasi asing dinilai membuka peluang lebih besar bagi kolaborasi dan pengembangan usaha bersama di tingkat nasional.

    Di lain sisi, saat investasi asing telah terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) justru meningkat. Pada kuartal III/2025, PMDN tercatat sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi. Realisasi itu lebih tinggi dari kuartal II/2025 yakni Rp275,5 triliun.

    Secara keseluruhan, realisasi investasi kuartal III/2025 sebesar Rp491,4 triliun, serta menyerap tenaga kerja 696.478 orang. 

    Terkait dengan negara asal PMA, negara penyumbang investasi asing masih tertinggi dari Singapura yakni US$3,8 miliar. Kemudian, diikuti oleh Hong Kong US$2,7 miliar, China US$1,9 miliar, Malaysia US$1 miliar dan Amerika Serikat (AS) US$800 juta.

    Alhasil, Sarman menilai pemerintah perlu segera mencari akar penyebab turunnya investasi asing di Indonesia, agar realisasi PMA dapat meningkat.

    “Saya melihat pasti ada sesuatu yang harus kita cari akar masalahnya. Presiden setiap kunjungan luar negeri selalu meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang sangat terbuka dengan investor,” pungkasnya.

  • RI Bakal Makin Getol Ekspor ke Amerika Utara, ICA-CEPA jadi Pembuka

    RI Bakal Makin Getol Ekspor ke Amerika Utara, ICA-CEPA jadi Pembuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada (ICA—CEPA) akan membuka pintu masuk bagi dunia usaha untuk memaksimalkan potensi pasar ekspor ke Amerika Utara.

    Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial menyatakan Kanada bisa menjadi pintu masuk untuk memperluas jangkauan produk ekspor Indonesia di Kawasan Amerika Utara.

    Namun, Danang juga menyampaikan bahwa diversifikasi pasar dan perluasan akses pasar menjadi langkah penting di tengah situasi global yang penuh tantangan.

    “Oleh karena itu, penguatan kerja sama ekonomi Indonesia dengan mitra dagang perlu terus dilakukan. Salah satu yang didorong pemerintah dan bekerja sama dengan pengusaha, yaitu membuka akses pasar ke negara-negara nontradisional, salah satunya dengan Kanada,” ujar Danang dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Danang menambahkan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), sedangkan kebijakan AS cenderung ke arah proteksionisme yang berpotensi menghambat ekspor Indonesia. Untuk itu, dia menilai bahwa perluasan pasar ke Kanada dapat menjadi alternatif diversifikasi pasar ekspor.

    Setali tiga uang, Atase Perdagangan RI Ottawa Mahdewi Silky menyebut bahwa pasar Kanada potensial untuk produk Indonesia. Sebab, Kanada memiliki pasar yang stabil dan daya beli tinggi dengan pendapatan per kapita salah satu yang tertinggi di dunia.

    “Lingkungan bisnis yang aman dan transparan, serta kesadaran konsumen terhadap produk alami cukup tinggi, sehingga produk-produk tropis asal Indonesia yang organik, halal, dan ramah lingkungan akan diminati,” ujar Silky.

    Selain itu, lanjut Silky, Kanada juga menjadi hub pasar yang lebih luas karena tergabung dalam United States—Mexico-Canada Agreement (USMCA) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans—Pasifik (CPTPP). Adapun, pelabuhan di Kanada juga menjadi gerbang impor utama di Asia.

    Dia menambahkan, perjanjian ICA—CEPA memberikan preferensi tarif untuk 6.573 pos tarif, atau sekitar 90,5% dari seluruh pos tarif Kanada.

    “Saat ini, sebanyak 5.048 pos tarif bahkan sudah diberikan tarif bea masuk most favoured nation [MFN] 0% dan akan tetap 0% secara permanan di bawah ICA—CEPA,” jelasnya.

    Kemudian, sambung Silky, sebanyak 1.525 pos tarif Kanada yang akan dieliminasi saat ICA—CEPA diberlakukan akan memberikan potensi peningkatan ekspor Indonesia.

    Adapun, sejumlah produk unggulan ekspor yang berpotensi tumbuh di pasar Kanada usai adanya ICA—CEPA antara lain pakaian dan aksesori, mesin dan perlengkapan elektris, besi dan baja, serta berbagai produk makanan olahan, seperti olahan serelia, tepung, pati, dan susu. Kemudian, sayuran, buah, biji, dan kacang. Lalu, produk kayu, ikan dan krustasea, hingga alas kaki.

    Sementara itu, Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver Andri Satria Permana menuturkan bahwa dunia usaha perlu melakukan sejumlah strategi efektif untuk memasuki pasar Kanada.

    Pertama, melakukan riset pasar yang komprehensif dengan memahami karakteristik dan kebutuhan pembeli (buyer) Kanada. Kedua, branding dan storytelling produk yang menonjolkan nilai budaya dan keberlanjutan produk Indonesia.

    Ketiga, membangun kemitraan dan kolaborasi dengan importir lokal, diaspora, dan platform business-to-business digital. Keempat, menjaga komitmen keberlanjutan dan kepatuhan regulasi dengan memastikan standar teknis dan sertifikasi produk.

  • Apindo Semringah Investasi Domestik Ngebut per Kuartal III/2025

    Apindo Semringah Investasi Domestik Ngebut per Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons positif terkait meningkatnya penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga kuartal III/2025. Namun, di lain sisi, penanaman modal asing (PMA) justru terkontraksi.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi pada Juli–September naik 13,9% year on year (YoY) menjadi Rp491,4 triliun, lebih lambat dari laju 15,3% YoY pada periode sama tahun lalu, akibat penurunan penanaman modal asing (PMA). 

    Kontraksi investasi asing telah berlangsung selama dua kuartal beruntun, saat penanaman modal dalam negeri (PMDN) terakselerasi.

    Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani melihat penurunan PMA yang diimbangi dengan akselerasi PMDN justru menciptakan sentimen positif di kalangan pengusaha domestik. 

    “Ketika PMDN tumbuh lebih cepat daripada PMA, itu berarti ada trust dividend yang tumbuh di dalam negeri. Dunia usaha percaya terhadap stabilitas makro, arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi tantangan struktural, dan keberlanjutan iklim berusaha,” ujar Shinta kepada Bisnis, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan, data sepanjang Januari–September 2025, PMA tercatat Rp644,6 triliun, hanya sedikit terkoreksi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp654,4 triliun. Sementara itu, PMDN melonjak dari Rp607,03 triliun menjadi Rp789 triliun, atau tumbuh sekitar 30,09% untuk periode yang sama. 

    “Artinya, arus modal asing masih solid, namun dinamika porsi berubah karena motor domestik kini berakselerasi lebih cepat,” jelasnya.

    Kemudian, pola kuartalan pada kuartal II dan III tahun ini mencerminkan rebalancing strategi investor global, namun bukan berarti penurunan kepercayaan terhadap Indonesia. 

    Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, mulai dari selisih tingkat suku bunga, tekanan geopolitik, hingga fragmentasi rantai pasok, investor global cenderung bersikap ‘wait and calibrate’. 

    “Namun, nilai PMA kuartal III justru naik menjadi Rp212 triliun dibanding kuartal II sebesar Rp202,2 triliun, menandakan capital appetite yang masih terjaga dengan pertumbuhan sekitar 4,85% quarter to quarter,” katanya.

    Alhasil, dengan pergeseran tren investasi ini, menurut Shinta, dunia usaha justru melihat ruang yang lebih besar untuk kemitraan dan sinergi antara PMA dan PMDN.  

    “Bagi dunia usaha, kualitas investasi dalam bentuk nilai tambah, teknologi, lapangan kerja, dan keberlanjutan rantai pasok, jauh lebih relevan untuk menilai arah ekonomi Indonesia ke depan,” kata Shinta.

  • Lippo Mulai Proyek Renovasi 1.500 Rumah Desa

    Lippo Mulai Proyek Renovasi 1.500 Rumah Desa

    Bisnis.com, JAKARTA—Sebagai bagian dukungan program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah per tahun, Lippo Group menggelar program renovasi 1.500 rumah desa yang dimulai dari Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, Jawa Timur.

    Program renovasi rumah ini merupakan langkah awal Lippo Group dalam ikut serta menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah wisata budaya.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) Ketut Budi Wijaya, dan Presiden LippoLand Indra Yuwana, pada Jumat (17/10/2025) meninjau pelaksanaan program renovasi rumah desa yang dilakukan oleh Lippo Group di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang.

    Maruarar Sirait mengapresiasi program hasil kolaborasi pemerintah dan sektor swasta ini yang menargetkan renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jawa Timur, dengan 40 unit di antaranya di Kota Malang.

    Maruarar Sirait menilai Kampung Wisata Topeng memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.

    “Manfaatkan potensi yang ada di sini, pelajari market-nya. Kalau memang sesuai namanya Kampung Topeng, bisa dikembangkan pengrajin topeng, ada pertunjukan, ada ciri khas yang kuat,” ucapnya dalam keterangan resmi.

    Dia berharap kolaborasi antara Lippo Group dan Pemkot Malang tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menciptakan lapangan usaha baru.

    Tahap pertama program renovasi 1.500 rumah desa yang dilakukan Lippo Group dimulai di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, dengan fokus pada perbaikan struktur bangunan, ventilasi, serta akses air bersih.

    Khusus di Provinsi Jawa Timur, program renovasi akan menyasar 500 rumah yang tersebar di Kota Malang (40 unit), Kabupaten Malang (50 unit), Kabupaten Sidoarjo (110 unit), Kabupaten Ponorogo (100 unit), Kabupaten Pasuruan (100 unit), Kabupaten Bojonegoro (50 unit), dan Kota Surabaya (50 unit).

    Program ini juga secara bertahap akan diperluas ke berbagai wilayah lain, seperti Bandung, Bekasi, Tangerang, hingga Sulawesi, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

    Komisaris LPKR Ketut Budi Wijaya menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kebanggaan warga desa. Di samping itu, juga terinspirasi dari nilai-nilai yang diamanatkan oleh pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, bahwa “Rumah adalah tempat lahirnya harapan.”

    “Dalam operasional pelaksanaannya, Lippo Group berperan sebagai mitra strategis pemerintah, bersama masyarakat, untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

    Program renovasi 1.500 rumah desa ini mencerminkan pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan bisnis berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial.

  • Perluas Pasar Ekspor RI, Kemendag Dorong Perjanjian Dagang di Asia

    Perluas Pasar Ekspor RI, Kemendag Dorong Perjanjian Dagang di Asia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa pemanfaatan skema perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dan kemitraan ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) menjadi kunci strategis untuk memperluas pasar ekspor Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

    Untuk diketahui, Indonesia telah menandatangani sembilan perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral maupun regional dengan negara-negara di kawasan tersebut.

    Direktur Perundingan Asean Kemendag Nugraheni Prasetya menyebut bahwa mengacu data Kemendag, sebanyak 60% dari total perdagangan Indonesia dilakukan dengan negara-negara mitra di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

    “Berdasarkan data yang kami miliki, 60% dari perdagangan Indonesia dilakukan dengan negara-negara mitra kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur,” kata Nugraheni dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Nugraheni menuturkan, dengan pemanfaatan berbagai skema perjanjian, baik FTA dan CEPA, pemerintah berharap Indonesia dapat terus memperluas pasar ekspor, meningkatkan daya saing produk nasional, serta memperkuat posisi dalam rantai pasok global.

    “Dengan pemanfaatan berbagai skema FTA dan CEPA, kami berharap Indonesia dapat terus memperluas pasar ekspor, meningkatkan daya saing produk nasional, dan semakin memperkuat posisinya dalam rantai pasok global,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Atase Perdagangan Malaysia Aziza Rahmaniar Salam memandang bahwa adanya potensi besar pasar Malaysia sebagai salah satu pintu masuk produk Indonesia ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

    Menurut Aziza, posisi strategis Malaysia dan keterlibatannya dalam berbagai perjanjian perdagangan seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) memberikan peluang luas bagi produk Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar.

    Dia menilai, melalui pemanfaatan skema ATIGA dan RCEP, pelaku usaha Indonesia dapat menikmati tarif preferensi dan kemudahan asal produk untuk menjangkau pasar Malaysia.

    “Malaysia juga dapat berperan sebagai hub bagi produk Indonesia untuk menembus pasar lain, seperti Turki melalui skema Malaysia—Turki FTA,” kata Aziza.

    Lebih lanjut, Aziz menambahkan bahwa pelaku usaha Indonesia harus memahami preferensi konsumen dan regulasi di pasar Malaysia, terutama karakter pasar yang terdiri dari tiga kelompok etnis dengan kebutuhan yang berbeda.

    Pasalnya, sambung dia, karakter pasar akan sangat membantu pelaku usaha dalam menyesuaikan produknya agar lebih diterima.

    “Misalnya, konsumen Melayu mengutamakan produk yang bersertifikat halal, sementara konsumen Tionghoa cenderung menghindari makanan tinggi lemak,” imbuhnya.

    Senada, Atase Perdagangan Korea Selatan Roesfitawati menilai Indonesia memiliki peluang untuk melakukan diversifikasi produk ke pasar Korea Selatan.

    Sebab, ungkap dia, Korea Selatan tengah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan gaya hidup sehat, yang membuka peluang bagi produk-produk Indonesia, mulai dari makanan dan minuman alami, produk halal, kosmetik dan wellness, serta furnitur ramah lingkungan.

    Selain itu, Atase Perdagangan Tokyo Merry Astrid Indriasar juga mengungkap bahwa Jepang merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk makanan dan bahan pangan Indonesia.

    Dia menuturkan bahwa ketergantungan Jepang terhadap impor bahan makanan yang mencapai sekitar 60% dari total kebutuhan nasional, menjadi peluang besar.

  • PLN Batam dan Konsorsium PP Teken Kontrak EPC PLTGU 120 MW Senilai Rp3,35 triliun

    PLN Batam dan Konsorsium PP Teken Kontrak EPC PLTGU 120 MW Senilai Rp3,35 triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Batam bersama Konsorsium PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) – PT Atamora Teknik Makmur – PT Sinergi Pratama Sukses (SPA) resmi menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batam #1 berkapasitas 120 Megawatt (MW).

    Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, menuturkan proyek senilai Rp3,35 triliun ini menjadi salah satu upaya PLN Batam dalam memperkuat keandalan listrik di wilayah Batam Bintan Karimun (BBK), kawasan industri strategis di Kepulauan Riau. 

    Dia menyebut, kolaborasi ini sebagai perwujudan nyata dari transformasi energi yang inklusif.

    “PLTGU Batam #1 bukan hanya proyek pembangkit, tetapi pondasi bagi ketahanan energi di kawasan industri paling dinamis di Indonesia. Kami bersyukur dapat menggandeng mitra nasional yang berintegritas dan berkompeten,” ujar Kwin melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Sejak menjabat pada Maret 2025, Kwin Fo membawa arah baru bagi PLN Batam dengan menekankan tata kelola transparan, efisiensi operasional, dan perluasan portofolio energi bersih.

    “Kami ingin memperkuat kerja sama strategis dengan mitra industri besar, dan menjadikan Batam sebagai model kota energi berdaya saing tinggi di luar Jawa,” ujar Kwin. 

    Melalui skema Joint Operation (JO), konsorsium nasional ini menggabungkan kekuatan tiga perusahaan berpengalaman yakni PT PP (Persero) Tbk, PT Atamora Teknik Makmur dan PT Sinergi Pratama Sukses.

    Project Sponsor Konsorsium PP–Atamora–SPS Doliano M. Siregar menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan profesionalisme industri nasional.

    “Kami berterima kasih atas kepercayaan PLN Batam dan seluruh tim pengadaan yang menjalankan proses tender dengan transparan dan fair. Kolaborasi ini menandai babak baru bagi industri nasional, di mana BUMN dan swasta saling melengkapi, bukan bersaing,” ujarnya.

    Asal tahu saja, PLTGU Batam #1 ditargetkan menjadi salah satu tulang punggung sistem kelistrikan Batam, memperkuat daya saing kawasan industri, serta mendukung ekspansi sektor-sektor strategis seperti logistik, manufaktur, dan data center.

    Dengan nilai investasi mencapai Rp3,35 triliun dan waktu penyelesaian konstruksi sekitar tiga tahun, proyek PLTGU Batam #1 akan menjadi salah satu penopang utama sistem tenaga listrik Batam dalam jangka panjang.

  • Menanti Jurus Danantara Jinakan ‘Bom Waktu’ Kereta Cepat Whoosh

    Menanti Jurus Danantara Jinakan ‘Bom Waktu’ Kereta Cepat Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Whoosh meninggalkan beban utang besar yang berpotensi menjadi ‘bom waktu’ bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menyelesaikan masalah ini dinanti. 

    Diketahui, proyek ambisius Whoosh menelan biaya investasi sekitar sekitar US$7,27 miliar atau Rp 120,44 triliun. Mayoritas atau sekitar 75% proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. 

    Adapun utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1% per tahun. Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai US$1,2 miliar, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3% per tahun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dalam penyelesaian utang Whoosh, APBN boleh dilibatkan. 

    Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara.

    Dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya. Adapun utang Kereta Cepat menyentuh Rp116 triliun. 

    “Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. 

    Namun demikian, Purbaya yang pernah menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi pada pemerintahan sebelumnya, menyebut pernah ikut bernegosiasi dengan China Development Bank (CDB) selaku kreditur proyek KCJB. 

    Menurutnya, tidak ada klausul perjanjian antara Indonesia dan China dalam pembiayaan proyek itu bahwa pembayaran utang ke CDB harus atas nama pemerintah Indonesia. Dia menilai yang terpenting adalah struktur pembayaran utang jelas.

    “Mereka [Danantara] bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka enggak ada masalah, tetapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti,” terang Purbaya. 

    Sebelumnya, pada Agustus 2025, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara. 

    Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.  

    “Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony.

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC. 

    Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).  

    Dalam perkembangannya, penyelesaian utang whoosh memasuki babak baru usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN. 

    Gedung Danantara

    Tetap Lanjut

    Dalam perkembangan lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski banyak penolakan yang disampaikan.

    Luhut mengaku, bahkan China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

    “China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera,” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Luhut menyebut saat ini pemerintah tengah membentuk tim restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Dia mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama yang akan terlibat dalam tim restrukturisasi kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Dalam laporannya, proses pembentukan tim restrukturisasi tersebut saat ini tengah menunggu Keputusan Presiden (Kepres). 

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] Orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” ujarnya.

  • Insentif Diskon Tiket Pesawat Diramal Tak Efektif Kerek Jumlah Penumpang

    Insentif Diskon Tiket Pesawat Diramal Tak Efektif Kerek Jumlah Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Insentif yang diberikan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat diproyeksi tidak signifikan menggenjot jumlah penumpang maskapai pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi), Alvin Lie memprediksi pemberian insentif yang dilakukan pemerintah tersebut hanya meningkatkan jumlah penumpang maksimal 15% dibandingkan dengan hari biasa dalam 3 bulan terakhir.

    “Dampaknya tidak signifikan. Justru yang terjadi hanya pergeseran penumpang dari LCC [maskapai berbiaya murah/low cost carrier] ke FSC [layanan penuh/full service],” kata Alvin, Sabtu (18/10/2025).

    Dia berpendapat maskapai layanan penuh seperti Garuda Indonesia dan Batik Air yang paling diuntungkan dalam skema insentif tersebut. Sementara, maskapai berbiaya murah seperti Citilink dan Lion Air justru menjadi kurang diminati.

    Menurutnya, penumpang yang biasanya menggunakan LCC akan beralih ke FSC. Terlebih, selisih harga untuk kedua jenis layanan maskapai tersebut untuk kelas dan rute yang sama hanya 15% .

    Alvin menuturkan ketika pemerintah memaksakan harga turun 13-14%, akan terjadi pergeseran penumpang ke kelas layanan penerbangan yang lebih tinggi. Penumpang berusaha mendapatkan layanan terbaik dengan biaya terjangkau, bukan lagi mencari tiket paling murah.

    Kendati demikian, lanjutnya, momen Nataru tidak akan signifikan meningkatkan jumlah keterisian kursi penumpang (seat load factor/SLF) maskapai.

    Dia menjelaskan penyebab utamanya masih dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, lambannya pengumuman pemberian insentif dari pemerintah jelang peak season.

    “Pengumuman hanya berjarak 2-4 pekan sebelum peak season. Padahal penumpang yang berlibur sudah rencanakan jauh hari dan sudah beli tiket 1-3 bulan sebelumnya,” ujarnya.

    Adapun, perpindahan penumpang yang biasanya naik moda transportasi darat seperti bus, kereta api dan kendaraan pribadi hingga angkutan laut hanya sekitar 3% yang akan beralih ke moda transportasi udara.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2025, dikutip Sabtu (18/10/2025), pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah terhadap harga tiket pesawat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional selama periode Nataru.

    Beleid yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket pesawat kelas ekonomi yang dilakukan sejak 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode penerbangan yang dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Pemerintah hanya menanggung PPN sebesar 6% dari nilai penggantian. Sementara, masyarakat masih membayar PPN sebesar 5% yang akan ditagih melalui maskapai.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurunkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), yang menjadi komponen harga tiket pesawat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menetapkan besaran fuel surcharge ditetapkan untuk jenis pesawat bermesin jet dan propeller (baling-baling ganda) dengan masing-masing maksimal 2% dan 20% dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan maskapai.

    “Penurunan fuel surcharge tersebut berlaku untuk pelaksanaan penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode pemesanan tiket penerbangan mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026,” seperti dikutip dalam beleid yang diteken sejak 8 Oktober 2025.

  • Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa seluruh aset bangunan termasuk gerai dan pergudangan dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dimiliki penuh pemerintah desa.

    Alhasil, sebagian dari pendapatan Kopdes Merah Putih akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang nantinya dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat desa.

    “Kemudian akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu 20% untuk APBD desa. Jadi ini sangat bermanfaat buat pemerintah desa,” ujar Yandri di Bekasi, Jumat (17/10/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, Kopdes Merah Putih akan mendorong perekonomian masyarakat desa. Yandri pun menjamin bahwa dalam pelaksanaannya, Kopdes Merah Putih tidak akan merugi.

    “Oleh karena itu, saya minta betul ini disukseskan oleh para kepala desa, dan pasti Insya Allah ini Kopdes tidak akan rugi,” jelasnya.

    Alhasil, Yandri meminta para kepala desa untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan agar tidak terjadi perbedaan pandangan di antara pemerintah desa mengenai keberadaan dan mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.

    “Jadi tidak perlu ada silang pendapat lagi. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan termasuk sumber dananya. Insya Allah ini akan menjadikan pusat ekonomi di desa akan semakin baik,” katanya.

    Pada saat yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, luas lahan yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih berkisar antara 1.000-2.000 meter persegi, sesuai yang disyaratkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Adapun, setiap Kopdes Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

    “Agrinas pangan mensyaratkan minimal tadi ada ada yang 1.000 ada yang bahkan tadi rata-rata di 2.000 meter,” pungkas Ferry.