Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki masa satu tahun pada hari ini, Senin (20/10/2025).

    Pada momentum ini, Ekonom Senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan peningkatan mesin pertumbuhan ekonomi apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada 2045.

    Dia menjelaskan Indonesia selama ini bergantung kepada komoditas-komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak mentah (CPO), dan mineral. Padahal, menurutnya, komoditas merupakan model pembangunan lama sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ke arah ekonomi manufaktur, jasa, dan berbasis inovasi teknologi.

    “Kita harus ambil sumber daya alam itu sebagai bonus, bukan itu menjadi utamanya. Itu tambahan saja, jangan itu menjadi andalan,” ujar Raden dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa cita-cita menuju negara maju harus disertai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 5%. Masalahnya, pendapatan nasional per kapita (GNI per kapita) Indonesia tumbuh hanya 3,8%.

    Raden membandingkan pertumbuhan GNI per kapita Vietnam maupun China sekitar 6,2%. Menurutnya, agar GNI per kapita dapat tumbuh sejajar dengan Vietnam atau China, ekonomi Indonesia idealnya tumbuh di kisaran 6%–8% per tahun.

    Pertumbuhan tinggi tersebut, sambungnya, tidak akan mungkin tanpa lompatan produktivitas. Dia menggarisbawahi bahwa produktivitas menjadi “mesin utama” yang menentukan daya saing dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    “Kalau produktivitas kita tinggi, gaji bisa tinggi, harga turun, profit naik. Jadi menguntungkan juga buat dunia usaha, menguntungkan juga buat tenaga kerja kita, dan pertumbuhan kita ada. Ini yang disebut creative destruction,” jelasnya.

    Raden memaparkan bahwa mesin ekonomi nasional harus terus dimodernisasi agar efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi global. Dia mengutip teori pemenang Nobel Ekonomi 2025 yaitu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menekankan pentingnya creative destruction, mengganti mesin lama dengan mesin baru melalui inovasi.

    Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi yang mencakup tiga hal utama. Pertama, modernisasi ekonomi secara berkelanjutan.

    Kedua, deregulasi dan debottlenecking untuk menghilangkan hambatan birokrasi. Ketiga, memitigasi risiko sosial dan teknologi agar kelompok rentan tidak tertinggal dalam transisi digital.

    “Ibarat saluran darah, kita itu pastikan tidak ada lemak-lemak di situ, karena begitu ada lemak-lemak di situ maka salurannya enggak jalan. Macet itu. Hilangkan lemak-lemak itu. Itu yang dilakukan dengan deregulasi. Itu yang dilakukan dengan transformasi,” tegasnya.

    Raden menilai, momentum global saat ini menjadi peluang langka bagi Indonesia. Kesepakatan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) disebutnya sebagai jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan maksimal sebelum tertutup.

    Dia juga menyebut bahwa pemerintah mulai mengarahkan transformasi ke sektor berbasis teknologi dan inovasi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas Artificial Intelligence di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memodernisasi sektor pertanian dan industri.

    Pada akhirnya, kata Raden, selain ‘mesin ekonomi’ yang kuat, kualitas pembuat kebijakan juga harus terjaga agar arah kebijakan tetap konsisten dan berorientasi jangka panjang.

    “Landasannya adalah institusi, kelembagaan kita juga harus kuat. Mungkin itulah menurut saya menjadi persyaratan kita untuk bisa nanti di 2045,” tutupnya.

  • Target Ambisius Vietnam Kejar PDB 10% Walau Ada Tarif Dagang AS

    Target Ambisius Vietnam Kejar PDB 10% Walau Ada Tarif Dagang AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan minimal 10% dalam lima tahun ke depan. Optimisme ini dipasang pemerintah Vietnam meskipun ada Tarif Trump dan ketidakpastian perdagangan global.

    PM Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan negaranya bakal terus memprioritaskan kenaikan produk domestik bruto (PDB) sembari menjaga stabilitas makroekonomi.

    “[Vietman] terus memprioritaskan peningkatan pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi, menekan inflasi, memastikan keseimbangan ekonomi utama, serta menjaga utang publik dan defisit anggaran tetap dalam batas yang wajar,” kata PM Vietnam Pham Minh Chinh di Sidang Majelis Nasional di Hanoi, dikutip Bloomberg pada Senin (20/10/2025).

    Adapun, Chinh menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan melebihi 8%. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan 8,3-8,5% pada 2025 dengan catatan kemajuan ekonomi tercepat dalam tiga tahun terakhir pada kuartal lalu. Hal itu ditopang oleh aktivitas pabrik-pabrik yang bekerja ekstra mengirimkan barang ke AS sebelum tarif yang lebih tinggi mulai diberlakukan awal Agustus.

    Phan Van Mai, ketua komite ekonomi parlemen Vietnam, mengingatkan target ambisius tersebut akan sulit tercapai karena kekuatan utama seperti ekspor, konsumsi, dan investasi belum menciptakan momentum yang cukup kuat.

    “Kondisi global diperkirakan akan tetap tidak stabil, kompleks, dan tidak dapat diprediksi, karena persaingan strategis antara kekuatan besar semakin intens dan risiko dari geopolitik serta proteksionisme perdagangan terus meningkat,” kata Mai.

    Adapun, Vietnam terus berupaya mendiversifikasi pasar ekspornya sembari perunding melanjutkan pembahasan kesepakatan dagang dengan AS. Meski ancaman tarif awal sebesar 46% telah dikurangi menjadi 20%, AS juga menetapkan tarif 40% untuk barang yang dianggap disalurkan melalui Vietnam, menciptakan ketidakpastian tambahan bagi pelaku usaha karena rinciannya masih belum jelas.

    Sebagai kekuatan ekspor yang tahun lalu mencatat surplus perdagangan terbesar ketiga dengan AS, Vietnam tengah mencari mitra dagang baru dan berencana menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan kawasan seperti Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika, dan Pakistan.

    Chinh menegaskan bahwa pemerintah akan menghilangkan hambatan untuk pengembangan proyek-proyek kunci, termasuk di sektor energi terbarukan dan industri. Saat ini terdapat sekitar 3.000 proyek yang sedang ditinjau pemerintah dan dia mendorong otoritas untuk mempercepat prosesnya.

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan menarik investasi asing yang sejalan dengan transfer teknologi maju dan berencana memulai pembangunan pabrik semikonduktor tahun depan, tanpa menjelaskan secara rinci jenis pabrik yang dimaksud.

    Terlepas dari ketidakpastian tarif, daya tarik Vietnam sebagai alternatif basis produksi dan perakitan selain China terus menarik perusahaan asing. Realisasi investasi langsung asing mencapai 18,8 miliar dolar AS dalam sembilan bulan pertama 2025, naik 8,5% dibanding tahun lalu.

    Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada investasi asing dapat membahayakan daya saing jangka panjang negara. Mai menekankan perlunya perusahaan unggulan lokal untuk meningkatkan tingkat lokalisasi yang saat ini baru sekitar 36,6%.

  • Serapan Belanja Daerah Lambat, Purbaya Wanti-wanti Ekonomi Tak Bergerak

    Serapan Belanja Daerah Lambat, Purbaya Wanti-wanti Ekonomi Tak Bergerak

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat bahwa belanja pemerintah daerah (pemda) di APBD 2025 per September 2025 mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3% dari pagu Rp1.389,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat bahwa dana pemda mengendap mencapai Rp233 triliun.

    Kalau menilik data tahun lalu, realisasi tersebut turun 13,1% (yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut realisasi belanja daerah hingga akhir kuartal III/2025 itu menunjukkan perputaran ekonomi yang juga lebih lambat. 

    “Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat,” terang Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Seluruh pos belanja APBD mengalami pelambatan apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pegawai baru terealisasi Rp310,8 triliun atau 60,9% dari pagu Rp510,5 triliun. 

    Sementara itu, belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp196,6 triliun atau 48,2% dari pagu Rp407,9 triliun. Kemudian, belanja lainnya baru terealisasi Rp147,2 triliun atau 55,1% dari pagu Rp266,9 triliun. 

    Adapun belanja modal adalah pos belanja yang terkontraksi paling dalam dari sisi pertumbuhan, serta paling rendah realisasinya. Hingga September 2025, realisasi belanja modal terkontraksi 31,3% dari September 2024, serta baru terbelanjakan Rp58,2 triliun atau 28,5% dari pagu Rp203,9 triliun. 

    Purbaya pun menekankan bahwa pemda perlu mempercepat realisasi belanja, khususnya yang produktif, pada tiga bulan terakhir tahun ini. Dia meminta agar uang pemda tak diendapkan dalam kas di perbankan. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berpesan bahwa fungsi pemda bukan untuk menabung. 

    “Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonominya ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” terang Purbaya. 

    Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami kontraksi hingga 10,86% (yoy). Pendapatan dari pajak daerah baru Rp182,8 triliun atau terkontraksi 10,24% (yoy), sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terkontraksi 8,96% (yoy) atau Rp9,26 triliun. Lain-lain tercatat sebesar Rp24,47 triliun atau terkontraksi paling dalam hingga 30,44% (yoy). 

    Hanya retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan pada September 2025 yakni 4,6% (yoy) dari September 2024, dengan posisi terkini sebesar Rp36,8 triliun. “Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan. Dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik benar-benar efisien,” terangnya. 

    Dana Mengendap di Perbankan

    Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan data terbaru Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa uang pemda yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.  

    Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. 

    Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Dia mencontohkan data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun. 

    Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun. 

    Artinya, ada selisih Rp18 triliun antara data BI dan yang dihimpun Kemendagri dari rekening kas daerah. Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. 

    Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelantikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru. 

    Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS. 

    Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun. 

    “Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat,” terang Tito. 

  • RITS Pede Sistem MLFF Siap Diterapkan di Jalan Tol, Ini Alasannya

    RITS Pede Sistem MLFF Siap Diterapkan di Jalan Tol, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) mengungkap kesiapannya dalam mengimplementasikan sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

    Direktur Utama PT RITS, Attila Keszeg menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pematangan kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait rencana implementasi sistem MLFF tersebut.

    “Sistem kompleks seperti milik kami tidak dapat diimplementasikan tanpa ekosistem bisnis yang sangat aktif dan terhubung. Dan inilah yang kami sangat terbuka untuk itu,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dia juga menyebut pihaknya sangat terbuka dalam melaksanakan sejumlah penyesuaian sistem yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia.

    Dalam perkembangannya, Attila menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan 1.900 uji coba di Tol Balimandara. Atas dasar hal itu, dia memastikan bahwa implementasi MLFF telah matang untuk dapat dilaksanakan.

    Mendukung implementasi MLFF itu, PT RITS juga telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana mulai dari pengadaan sistem hingga pendirian command center. Setidaknya, terdapat 4.000 kamera pengawas yang diklaim telah siap dipasang.

    “Sistem kami sangat akurat, dengan akurasi [melacak kendaraan] sampai satu meter. Dan karena ini menggunakan satelit, satelit-satelit tersebut mencakup seluruh wilayah negara. Hingga dipastikan sistem ini tanpa hambatan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, proyek sistem MLFF yang digarap Roatex Indonesia Toll System (RITS) dilaporkan telah menelan biaya investasi mencapai lebih dari Rp2 triliun. 

    Direktur RITS, Renaldi Utomo menjelaskan nilai tersebut merupakan angka yang telah terserap untuk pengembangan sistem MLFF sejak pemerintah Hungaria resmi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia pada Maret 2021. 

    “Investasinya [MLFF dari US$300 juta atau sekitar Rp4,75 triliun] sudah terpakai berapa, mungkin sampai saat ini sudah terpakai setengah lebih sedikit kali ya [Rp2 triliun lebih] yang sudah terpakai,” kata Renaldi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

    Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa realisasi investasi tersebut utamanya digunakan untuk pengembangan lanjutan sesuai arahan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, yakni menambah keamanan sistem dari potensi kerugian dengan mengimplementasikan barrier.

  • Progres Kilang Balikpapan Sentuh 96,67% di Minggu Kedua Oktober 2025

    Progres Kilang Balikpapan Sentuh 96,67% di Minggu Kedua Oktober 2025

    Bisnis.com, BALIKPAPAN — Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Lawe-Lawe mencatat progres 96,67% pada minggu kedua Oktober 2025, 

    Pencapaian tersebut disampaikan langsung kepada rombongan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam kunjungan kerja ke PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) pada Selasa (14/10). 

    Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian RI, Gede Edy Prasetya menyatakan kunjungan ini bagian dari agenda monitoring dan evaluasi berkala pemerintah pusat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya yang bergerak di sektor energi.

    “Kami menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan oleh KPB dalam rangka penyelesaian RDMP Balikpapan. Proyek ini menunjukkan komitmen kuat Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2025). 

    Lebih lanjut, Gede menyampaikan harapan agar momentum positif ini dapat dipertahankan hingga garis finis. 

    “Semoga seluruh proses berjalan lancar menuju commissioning dan peresmian, sehingga dapat segera memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

    Setelah sesi paparan berlangsung di Gedung New Site Office (NSO), agenda dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi proyek. 

    Perhatian khusus tertuju pada unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang menjadi jantung operasional proyek. 

    Vice President Legal & Relation PT KPB, Asep Sulaeman menjelaskan unit berkapasitas 90.000 barel per hari ini dirancang untuk mengonversi residu menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, termasuk Gasoline, Liquid Petroleum Gas (LPG), Light Cycle Oil (LCO), Decant Oil (DCO), dan produk petrokimia berupa propylene.

    “Kami terus menjaga transparansi dan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip keselamatan, kualitas, dan kepatuhan. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat,” jelasnya. 

    Adapun, dia menuturkan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan terus diprioritaskan, di mana prinsip Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) ditempatkan pada setiap lini pelaksanaan. 

    “Sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mewujudkan pembangunan kilang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, kehadiran rombongan Kemenko Perekonomian kali ini turut didampingi oleh perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta disambut langsung oleh jajaran manajemen PT KPB, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina (Persero).

  • Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Resmi Layani Penerbangan Internasional

    Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Resmi Layani Penerbangan Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, resmi melayani penerbangan internasional, pada Senin (20/10/2025) pagi, yang ditandai dengan mendaratnya pesawat AirAsia rute Kuala Lumpur-Banjarmasin. 

    Pembukaan rute tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka bandara internasional di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat 36 bandara internasional. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan, bandara internasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional, mewujudkan Indonesia sebagai hub transportasi regional, pemerataan akses internasional di luar Jawa, meningkatkan daya saing, dan citra transportasi nasional. 

    “Banjarmasin merupakan pintu masuk ke sejumlah daerah strategis di wilayah Kalimantan Selatan. Saya sangat berharap pembukaan rute internasional ini dapat meningkatkan perekonomian dan pariwisata di wilayah Kalimantan,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2025). 

    Dudy berharap maskapai dan rute penerbangan internasional di Bandara Internasional Syamsudin Noor dapat bertambah di kemudian hari. 

    Menurutnya, hal ini penting untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi serta mempermudah pergerakan orang dan barang menuju pusat pertumbuhan ekonomi dunia. 

    Dudy turut mengapresiasi PT Angkasa Pura yang telah mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung operasional penerbangan internasional di Bandara Internasional Syamsudin Noor. 

    Dirinya pun mengimbau seluruh pihak yang berdinas di bandara, seperti Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, hingga petugas keamanan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang.  

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Perhubungan dan pihak AirAsia atas kepercayaannya membuka rute penerbangan internasional di Bandara Internasional Syamsudin Noor. Dia berharap langkah ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kalimantan Selatan. 

    “Konektivitas internasional ini membuka peluang lebih besar bagi kunjungan wisatawan dan investasi di Indonesia,” katanya. 

    Sebagai informasi, frekuensi penerbangan AirAsia rute Kuala Lumpur-Banjarmasin atau sebaliknya dijadwalkan empat kali dalam seminggu. Meliputi Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

    Sejumlah bandara satu persatu pun membuka rute internasional. Sebelumnya, Maskapai Batik Air Malaysia juga resmi membuka layanan penerbangan langsung rute Palembang–Kuala Lumpur dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, pada Jumat (12/9/2025).

    Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan 36 bandar udara umum, tiga bandara khusus, dan Bandara Bersujud sebagai bandara internasional. Alhasil, total bandara internasional di Indonesia mencapai 40. 

    Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025. Jumlah tersebut melonjak signifikan dari sebelumnya yang hanya berada di 17 kota. 

    Meski demikian, Kemenhub masih terus mendorong 14 bandara yang telah dinaikkan statusnya menjadi internasional, untuk segera melengkapi persyaratan dalam kurun waktu enam bulan sejak 8 Agustus 2025.

  • Bahlil Sebut Proyek Kilang Milik Pertamina di Kaltim Bakal Diresmikan November

    Bahlil Sebut Proyek Kilang Milik Pertamina di Kaltim Bakal Diresmikan November

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan salah satu proyek kilang milik PT Pertamina (Persero) di Kalimantan Timur bakal diresmikan bulan depan.

    Usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025), Bahlil mengatakan bahwa dari total 18 titik kilang yang menjadi pembahasan utama, terdapat dua proyek yang kini menunjukkan kemajuan signifikan.

    “Kilang dari 18 titik yang dibicarakan, ada dua kilang ya. Kalau di Kalimantan Timur, yang punya Pertamina, beberapa produknya akan diresmikan November ini,” ujar Bahlil kepada wartawan.

    Selain proyek di Kalimantan Timur, pemerintah juga tengah menyiapkan 18 titik kilang baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Menurut Bahlil, tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan untuk proyek-proyek tersebut sudah hampir rampung.

    “Kilang baru yang lagi kami kerjakan di 18 titik itu mudah-mudahan dalam waktu dekat FS-nya final. Kalau sudah final, itu bisa mulai diimplementasikan,” jelasnya.

    Pemerintah, kata Bahlil, menekankan pentingnya percepatan proyek kilang dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat kapasitas produksi nasional.

    Dalam arahannya, Bahlil melanjutkan, Prabowo disebut meminta agar pembangunan kilang tidak hanya terpusat di wilayah besar, melainkan menjangkau daerah-daerah melalui konsep kilang portable atau mini refinery.

    “Arahan Presiden itu, setiap daerah ada kilang, portable, spot-spot,” tandas Bahlil.

  • Kemendag Pacu Peningkatan Ekspor RI ke Timur Tengah, Begini Skemanya

    Kemendag Pacu Peningkatan Ekspor RI ke Timur Tengah, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah terus memacu kinerja ekspor Indonesia melalui pembukaan akses pasar dan mendorong pelaku usaha untuk aktif memanfaatkan perjanjian dagang di kawasan Timur Tengah.

    Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial mengatakan bahwa peningkatan ekspor Indonesia ke Timur Tengah bisa ditempuh melalui skema Indonesia—United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Indonesia—Iran Preferential Trade Agreement (PTA).

    Danang menuturkan bahwa kedua perjanjian ini memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia di tengah dinamika global. Untuk itu, dia meminta agar dunia usaha harus memanfaatkan perjanjian dagang secara maksimal.

    “Jangan sampai perjanjian dagang yang sudah ada hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan perjanjian dagang tersebut, kita memperoleh akses pasar yang jauh lebih mudah,” ujar Danang dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menuturkan bahwa pasar Uni Emirat Arab (UEA) terus menunjukkan tren positif. Meski begitu, dia meminta agar pelaku usaha Indonesia memahami karakteristik pasar dan konsumen di kawasan UEA untuk bisa masuk pasar tersebut.

    “Produk Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dan diterima asalkan mampu menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan dari berbagai komunitas tersebut,” ucap Widy.

    Sama seperti UEA, Wakil Ketua Komite Bilateral Iran dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Broto Probohascaryo mengatakan bahwa Iran juga menawarkan berbagai peluang strategis bagi pelaku usaha Indonesia melalui pemanfaatan perjanjian Indonesia—Iran PTA yang memberikan keuntungan tarif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

    “Indonesia juga telah menandatangani perjanjian dagang dengan Iran pada 23 Mei 2023. Meskipun demikian, perjanjian ini masih dalam proses ratifikasi pemerintah Indonesia,” ujar Broto.

    Melalui perjanjian ini, kata Broto, banyak tarif produk ekspor Indonesia yang diturunkan, bahkan ada yang menjadi 0%. Dia juga menyebut perjanjian ini memberi keunggulan kompetitif besar bagi produk Indonesia.

    Broto menambahkan, Iran juga berperan sebagai hub kawasan sehingga dapat memperluas akses pasar bagi produk ekspor Indonesia.

    Di samping itu, Broto memandang bahwa Iran memiliki sejumlah zona bebas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia sebagai pintu masuk produk ke kawasan sekitarnya.

  • Catatan Ekonom Tentang Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Catatan Ekonom Tentang Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki masa satu tahun pada Senin (20/10/2025) esok.

    Meski menawarkan keberlanjutan kebijakan pemerintahan terdahulu, Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah pendekatan ekonomi yang berbeda. 

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB Unand) Syafruddin Karimi melihat bahwa Prabowo dan pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) memiliki prioritas dan instrumen ekonomi yang berbeda.

    Syafruddin mencontohkan, Jokowi menaruh bobot besar pada infrastruktur fisik dan hilirisasi mineral seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, irigasi, serta larangan ekspor bijih nikel untuk menarik smelter.

    Kebijakan itu, sambungnya, ditopang penerbitan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi tenaga kerja dan investasi.

    Sementara itu, dia melihat pemerintahan Prabowo memutar fokus ke program kesejahteraan skala nasional seperti makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo membentuk Danantara untuk konsolidasi aset dan investasi strategis, membuka kembali pasar karbon bagi pembeli asing, menambah opsi pembiayaan termasuk dim sum bond, dan insentif diskon 100%pajak pertambahan nilai (PPN) properti sampai 2027.

    “Pendekatan baru ini lebih menekankan permintaan domestik dan mobilisasi aset negara, dibanding dorongan fisik infrastruktur yang mendominasi dekade sebelumnya,” jelas Syafruddin kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mencatat setidaknya ada lima perbedaan pendekatan ekonomi antara pemerintahan Prabowo dengan Jokowi. Pertama, Prabowo lebih jor-joran mengeluarkan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

    Dia mencontohkan paket stimulus ekonomi terbaru yang diumumkan pemerintahan Prabowo untuk pemulihan daya beli dan menyerap tenaga kerja: mulai program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi, insentif pajak untuk pekerja pariwisata, bantuan pangan, diskon iuran JKK/JKM, perumahan pekerja, percepatan OSS/RDTR, hingga program perkotaan untuk pelaku ekonomi digital.

    “Ini menambah bantalan sosial ekonomi di luar skema rutin bansos,” ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Kedua, penguatan likuiditas domestik. Di satu sisi, bank sentral mulai mengarahkan kebijakan ke pro-pertumbuhan: suku bunga acuan sudah turun 150 basis poin dari 6,25% menjadi 4,75% sejak Prabowo-Gibran menjabat.

    Di sisi lain, sambung Josua, ada manajemen kas negara yang proaktif untuk menurunkan biaya dana dan mempercepat kredit. Pada medio September 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana lima bank Himbara.

    “Corak kebijakan yang lebih langsung ke transmisi perbankan,” ujar Josua.

    Ketiga, reformasi arus barang dan devisa melalui PP No. 8/2025. Lewat aturan itu, pemerintah mengatur penempatan dana hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

    Menurut Josua, kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menata ulang tata niaga impor agar bahan baku dan barang strategis lebih lancar sekaligus pelengkap kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya. 

    Keempat, diplomasi ekonomi lebih agresif. Josua mencontohkan pemerintah mencapai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat hingga mendorong penyelesaian perjanjian dagang komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).

    Kelima, Proyek Strategis Nasional masih menjadi tulang punggung konektivitas dan daya saing (228 proyek/16 program, nilai konstruksi Rp6.480 triliun) dan fokus hilirisasi mineral/industri tetap berlanjut.

    Hanya saja, Josua melihat pemerintahan Prabowo lebih fokus ke injeksi likuiditas, percepatan perizinan berbasis risiko, dan program sosial berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat. 

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kinerja sektor transportasi mengalami penurunan, sebagai dampak efisiensi dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.  

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, pasalnya anggaran untuk sektor transportasi banyak yang pemerintah pangkas. Misalnya, anggaran keselamatan hingga subsidi angkutan umum di daerah. 

    Bahkan, Djoko melihat pembangunan transportasi di daerah sangat minim dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran. 

    “Tahun ini transportasi justru mengalami penurunan dengan efektivitas kemarin kan anggaran keselamatan juga sangat banyak berkurang. Apalagi bicara pembangunan transportasi, sangat minim sekali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Djoko berujar, kunci konektivitas maupun integrasi transportasi adalah kualitas dari transportasi umum. Sepanjang belum mumpuni, integrasi pun sulit dilakukan. 

    “Selama kualitas transportasi jelek, apa yang mau diintegrasikan? Kalau konektivitas oke, jaringan jalannya koneksi kan sudah ada, tetapi integrasinya enggak ada,” tambahnya. 

    Menurut data yang Djoko miliki, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 40 kota/kabupaten yang memiliki transportasi umum modern dan mendapat subsidi pemerintah. Sementara wilayah lainnya, bergantung pada kemauan pemimpin daerah tersebut. 

    Misalnya, Kota Palu hanya mendapatkan APBD senilai Rp1,8 triliun, tetapi mampu menyediakan empat koridor angkutan umum daerah. Wilayah aglomerasi Jakarta, yakni Bodetabek, pun tak semuanya telah menyediakan angkutan umum yang berkualitas. 

    Djoko menyayangkan banyak pemimpin daerah yang abai dan tak mengutamakan penyediaan transportasi umum. 

    Dari sisi laut, pemerintah telah menyediakan angkutan laut perintis barang atau tol laut. Namun, permasalahan yang terjadi adalah harga yang tetap belum merata di pelosok. Harga pangan yang murah hanya ditemukan di kota-kota yang disinggahi tol laut. 

    “Tol laut itu hanya yang disinggahi saja murah [harganya]. Tapi ke dalamnya mahal. Makanya perlu angkutan barang perintis daerah,” lanjut Djoko. 

    Sayangnya, pelayanan subsidi angkutan barang baru ada di enam provinsi (Aceh, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua). Setidaknya ada kendala untuk menambah lintas angkutan barang perintis, yaitu jalan dan jembatan yang dilewati banyak yang rusak terutama ruas jalan kabupaten.

    Terlepas dari itu, Djoko mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk percepatan pemberantasan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang semakin nyata. Harapannya, tak ada lagi penundaan penerapan kebijakan zero ODOL seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) mengambil tindakan serius dengan menggodok regulasi terkait harmonisasi pelaksanaan kebijakan zero ODOL. 

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antarkementerian dan lembaga (k/l) dalam merumuskan kebijakan zero Odol. Payung hukum tersebut dibidik rampung bulan ini.

    “Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).