Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Impor Besi Bekas dari AS Picu Kontaminasi Cesium, Warga Terdampak Bakal Direlokasi

    Impor Besi Bekas dari AS Picu Kontaminasi Cesium, Warga Terdampak Bakal Direlokasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkap mayoritas impor besi bekas (scrap metal) Indonesia berasal dari negara-negara maju seperti China dan Amerika Serikat (AS), yang diduga menjadi sumber paparan zat radioaktif cesium-137 (Cs-137).

    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menuturkan sebagian besar scrap metal yang diimpor berasal dari negara-negara maju, termasuk China dan AS.

    “Impornya [scrap metal] banyak dari beberapa negara, sebagian besar dari negara maju. Ini memang kita harus mencermati lagi berkait dengan importasi. Ya [China], salah satunya. US juga besar,” kata Hanif saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dia menyebut kontaminasi cesium tersebut diduga berasal dari residu industri peleburan maupun limbah komersial. Meski begitu, Hanif menjelaskan bahwa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) hingga saat ini masih melakukan investigasi terkait kontaminasi cesium tersebut.

    Adapun dalam upaya mitigasi, Hanif menyatakan pemerintah telah menghentikan sementara impor scrap metal bagi industri.

    “Kami telah menghentikan sebelum mereka memasang radiation portal monitoring. Kalau sudah baru boleh impor,” terangnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan lokasi yang terkena paparan cesium (zat radioaktif) berada di dekat rumah-rumah warga. Untuk itu, pemerintah akan merelokasi masyarakat agar proses pembersihan (dekontaminasi) bisa dilakukan dengan aman.

    “Cesiumnya hari ini mestinya di lokasi E dan F dilakukan realokasi warga ya, karena untuk memudahkan dekontaminasi,,” jelasnya.

    Hanif mengeklaim saat ini proses dekontaminasi tersebut sudah lebih dari setengah jalan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu kurang dari satu bulan. 

    Pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan kontaminasi yang berasal dari sisa-sisa residu proses peleburan besi dan baja.

    “Jadi dekontaminasi sudah lebih separuh yang kita selesaikan, jadi mudah-mudahan bisa selesai sebelum satu bulan. Untuk dekontaminasi yang akibat dari residu dari peleburan,” sambungnya.

    Dalam hal penanganan korban terdampak kontaminasi, Hanif menyampaikan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah telah sepakat mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

    Bantuan tersebut mencakup tempat tinggal sementara, kebutuhan pokok, hingga perlengkapan pribadi.

    “Penginapan, kemudian bantuan sembako dan perlengkapan baju-baju. Karena harus diganti baju-bajunya,” terangnya.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk pengetatan terhadap potensi masuknya bahan baku terkontaminasi.

    “Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal. Dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Bara menjelaskan, pemberian rekomendasi oleh KLH merupakan syarat utama dalam proses impor scrap metal. Tanpa syarat ini, pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses pengajuan izin impor.

    “Jadi rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah kunci untuk bisa melakukan importasi scrap metal,” ujarnya.

  • Purbaya Ungkap Alasan Tidak Sapa Luhut: Kan Jaraknya Jauh

    Purbaya Ungkap Alasan Tidak Sapa Luhut: Kan Jaraknya Jauh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan tidak menyapa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Senin (20/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, secara urutan, Purbaya duduk setelah jajaran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Kemudian, setelah Purbaya adalah tempat duduk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seterusnya.

    Usai pertemuan tersebut, Purbaya menyampaikan alasan mengapa terlihat tak berbincang dengan Luhut yang merupakan mantan atasannya pada pemerintahan Joko Widodo, sejak di Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenko Politik Hukum dan Keamanan hingga di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.  

    Apabila dilihat dari urutan tempat duduknya, jarak keduanya terpaut dua kursi yang diisi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Menurut Purbaya, tidak mungkin dia berbincang dengan Luhut karena jarak yang antara tempat duduk mereka. 

    “Kan jauh berapa kursi, masa [saya manggil] ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ujarnya kepada wartawan di depan mobil dinasnya sebelum meninggalkan lokasi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025). 

    Namun demikian, Purbaya memastikan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja kendati momen tertangkap kamera menunjukkan keduanya tidak berbincang. 

    “Tapi baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.

    Kisruh Family Office

    Adapun keduanya menjadi sorotan usai munculnya kabar rencana pendirian pusat keuangan dunia di Bali, alias family office. Rencana itu tengah digodok oleh DEN, yang saat ini dikomandoi oleh Luhut. Menurutnya, sudah ada konglomerat internasional yang melirik rencana family office RI. 

    Namun demikian, setelah beberapa kali ditanya wartawan, Purbaya mengaku belum diajak berdiskusi terkait dengan konsep family office itu. Pada satu kesempatan, dia mengatakan tidak mau menyertakan APBN dalam rencana DEN itu. 

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan dengan pemegang SBN pemerintah di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengaku DEN belum meminta dukungan apapun ke Kemenkeu. Dia mengaku ingin berhati-hati berkomentar agar tidak diduga bersilang pendapat dengan Luhut. 

    “Kalau kami mau dukung pun, saya belum tahu mereka [DEN} minta dukungan apa. Nanti kalau enggak [diberitakan] ‘Purbaya melawan Luhut’ gitu kan?,” ujarnya sambil berkelakar saat bertemu dengan media, Jumat (17/10/2025). 

    Adapun Luhut juga membantah rencana pendirian family office akan didukung APBN. Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dunia. 

    Harapannya, pendirian family office di Tanah Air seperti di Hong Kong maupun Singapura bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak. 

    “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

  • Sederet Catatan Aliansi Ekonom Terhadap Pencapaian Ekonomi Prabowo-Gibran

    Sederet Catatan Aliansi Ekonom Terhadap Pencapaian Ekonomi Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia menilai arah kebijakan ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perbaikan mendasar.

    Aliansi menilai capaian yang ada lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan ketimbang konsolidasi kebijakan. Mereka mempertanyakan klaim stabilitas yang kerap disampaikan pemerintah 

    “Fondasi ekonomi justru menunjukkan tanda-tanda keletihan struktural: produktivitas menurun, daya beli masyarakat melemah, kapasitas fiskal menyempit, dan kesenjangan melebar,” tulis Aliansi dalam pernyataan resminya, Selasa (21/10/2025).

    Aliansi ekonom Indonesia adalah gabungan dari ratusan ekonom dari berbagai universitas. Mereka sebelumnya pernah memberikan desakan kepada pemerintah. Aliansi ini juga pernah menemui pemerintah untuk menyampaikan tujuh desakan ekonominya. 

    Aliansi mengutip laporan Indonesia Economic Outlook Q3-2025 yang diterbitkan oleh LPEM FEB UI. Dalam laporan itu, disoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur, hingga perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Mereka pun menyoroti dua akar persoalan utama yang belum terselesaikan, yakni misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan. Keduanya dinilai terus melahirkan kebijakan tidak efisien, melemahkan kapasitas negara dalam melayani publik, serta menurunkan kepercayaan terhadap arah pembangunan.

    Aliansi kembali mengingatkan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang sudah disampaikan pada akhir September lalu, yang ditandatangani oleh 452 ekonom dan praktisi. Mereka mengungkap sejumlah catatan kritis.

    Pertama, anggaran nasional dinilai masih tidak proporsional karena lebih banyak diarahkan ke proyek padat modal ketimbang pelayanan dasar di daerah. Penurunan transfer ke daerah disebut mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah daerah, sementara program makan bergizi gratis yang menjadi ikon pemerataan gizi justru dinilai bermasalah dalam perencanaan dan pengawasan.

    Kedua, Aliansi menyoroti lemahnya independensi lembaga teknokratis seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat intervensi politik. Kondisi ini dianggap menggerus kredibilitas data dan kebijakan publik.

    Ketiga, menyangkut dominasi negara dalam ekonomi lokal, terutama ekspansi BUMN dan lembaga militer yang dinilai mempersempit ruang usaha kecil dan menengah. Aliansi menilai langkah ini menimbulkan ketimpangan karena memperkuat entitas besar yang terafiliasi kekuasaan.

    Keempat, pelemahan iklim usaha. Peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global turun dari posisi 27 pada 2024 menjadi 40 pada 2025, seperti dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025.

    “Meski pemerintah banyak berbicara soal reformasi izin dan digitalisasi perizinan, praktik di lapangan menunjukkan hambatan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum masih tinggi, sementara praktik mafia perizinan dan kuota tetap marak,” tulis Aliansi.

    Kelima, dari sisi sosial, rasio Gini meningkat dari 0,38 menjadi 0,40 dan ketimpangan wilayah memburuk. Aliansi mendesak pemerintah berani menerapkan kebijakan redistributif, termasuk reformasi perpajakan dan subsidi tepat sasaran.

    Keenam, pengambilan keputusan fiskal dan moneter disebut masih dipengaruhi tekanan politik, bukan bukti empiris. Aliansi menilai program populis dijalankan tanpa analisis keberlanjutan fiskal yang jelas.

    Ketujuh, mereka menyoroti konflik kepentingan di sektor strategis seperti energi dan tambang, termasuk meningkatnya peran militer dan kepolisian dalam proyek ekonomi dan sipil tanpa mekanisme akuntabilitas.

    Aliansi menutup pernyataannya dengan menyerukan reformasi institusi, tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada produktivitas rakyat. Mereka menggarisbawahi bahwa janji kemandirian ekonomi tidak dapat diwujudkan melalui proyek mercusuar atau retorika politik.

    “Tanpa pembenahan atas dua akar masalah—misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara—Indonesia akan terjebak dalam pertumbuhan semu yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tatanan sipil yang demokratis. Tanpa keberanian pembenahan nyata, janji kemandirian ekonomi hanyalah ilusi retorika belaka,” tutup pernyataan tersebut.

  • OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop, Taktik Garudafood Sasar Anak Muda

    OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop, Taktik Garudafood Sasar Anak Muda

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) memperkuat posisinya sebagai pelopor inovasi di industri minuman dengan meluncurkan OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop, minuman jelly pertama di Indonesia yang memadukan sensasi jelly kenyal dengan cita rasa buah tropis.

    Sebagai pelopor minuman jelly dalam kemasan di Indonesia sejak 2003, OKKY terus memperkuat posisinya sebagai market leader dengan terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan tren dan preferensi pelanggan masa kini. Dengan hadirnya varian baru ini, Manajemen Garudafood dan PT Garuda Beverage Sukses (GBS) turun langsung ke pasar untuk semakin memperkenalkan produk tersebut serta mendapatkan umpan balik dari pelanggan dan mitra penjualan dalam giat ‘Spreading Day’. Kegiatan ini diikuti oleh Direktur Utama Garudafood Hardianto Atmadja, Direktur Utama GBS Ivan Oh, serta Commercial Director GBS Sugeng Suharyono serta ratusan karyawan Garudafood Group.

    “Sejak diluncurkan secara nasional, OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop telah tersedia di berbagai kanal distribusi, mulai dari general trade dan modern trade hingga platform e-commerce. Dalam dua bulan pertama, produk ini mencatat kinerja positif dengan penetrasi pasar yang kuat dan tingkat pemesanan ulang dari toko yang stabil, menandakan penerimaan   yang baik dari pelanggan,” ungkap Hardianto Atmadja Direktur Utama Garudafood di sela kegiatan Spreading Day.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama GBS Ivan Oh, mengatakan OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop merupakan inovasi dari OKKY yang memberikan sensasi rasa lebih intens dan menyegarkan. Varian ini melengkapi empat rasa OKKY Jelly Drink MAXX sebelumnya: Stroberi, Blackcurrant, Jambu, dan Jeruk.

    “OKKY Jelly Drink MAXX merupakan inovasi terbaru dari OKKY yang hadir dengan tampilan dan rasa yang lebih modern. Minuman ini diformulasikan secara khusus untuk memberikan sensasi rasa yang lebih intens, kaya, dan menyegarkan di setiap tegukan. Melalui inovasi terbaru, OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop memadukan cita rasa buah-buahan tropis seperti mangga, nanas, dan melon, serta dikombinasikan dengan tekstur jelly kenyal dan nata de coco. Kehadiran varian Fruity Lollipop ini melengkapi empat rasa favorit sebelumnya, yakni Stroberi, Blackcurrant, Jambu, dan Jeruk yang telah lebih dulu digemari oleh pelanggan,” ujar Ivan Oh.

    Pertumbuhan distribusi penjualan lini produk OKKY Jelly Drink MAXX menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 33% pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk varian OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop, yang memperoleh sambutan baik dari konsumen turut menyumbang sekitar 20% dari total penjualan seluruh produk OKKY Jelly Drink MAXX.

    Dengan peluncuran OKKY Jelly Drink MAXX Fruity Lollipop, Garudafood melalui anak usahanya Garuda Beverage Sukses menegaskan konsistensinya dalam menghadirkan inovasi produk yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan masa kini. Kehadiran varian baru ini tidak hanya memperkuat posisi OKKY sebagai pemimpin pasar di kategori minuman jelly, tetapi juga mencerminkan semangat Garudafood untuk terus tumbuh dan beradaptasi dalam dinamika industri food and beverage (F&B) yang kompetitif.

    Hingga kini, Garudafood mencatat kinerja yang solid di tingkat nasional maupun internasional melalui strategi diversifikasi produk, transformasi digital, dan ekspansi ekspor yang menjangkau lebih dari 30 negara. Garudafood juga masuk ke dalam daftar ‘Fortune Southeast Asia 500’ sebagai salah satu perusahaan dengan performa keuangan terbaik di kawasan, serta ‘Newsweek World’s Most Trustworthy Companies’ yang menobatkan Garudafood sebagai salah satu perusahaan paling terpercaya di dunia versi media Newsweek dan Statista.

    Ke depan, Garudafood akan terus memperkuat fondasi bisnis melalui inovasi produk, digitalisasi rantai pasok, dan penerapan praktik bisnis berkelanjutan, sejalan dengan visinya menjadi perusahaan makanan dan minuman terdepan di Indonesia.

  • Prabowo Titahkan Kepala BGN Sediakan Air Bersih dan Sendok di Program MBG

    Prabowo Titahkan Kepala BGN Sediakan Air Bersih dan Sendok di Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, terutama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dalam arahannya, Presiden Ke-8 RI itu meminta agar para guru dan tenaga pendidik turut berperan aktif mendidik anak-anak tentang kebersihan, terutama sebelum makan.

    Dia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air bersih dan sabun di setiap sekolah sebagai bagian dari pembiasaan mencuci tangan dengan benar.

    “Kita juga harus yakinkan kepada guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita, kalau mau makan pakai tangan harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di setiap sekolah harus tersedia air yang bersih juga dengan sabun,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Kepala negara juga memberikan arahan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar memastikan sarana pendukung kebersihan siswa terpenuhi, termasuk penyediaan alat makan sederhana seperti sendok bagi peserta program MBG.

    “Saya kira, sekarang kepala BGN, sudahlah dibagi saja sendok, sendok yang sederhana. Tidak apa-apa, saya kira sendok itu tidak terlalu mahal,” ucapnya.

    Prabowo mengakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan makan dengan tangan.

    Namun, dia mengingatkan bahwa sebagai pemimpin, guru, dan orang tua, perlu ada upaya terus-menerus untuk menanamkan kedisiplinan dan kebiasaan sehat kepada anak-anak.

    “Walaupun saya tahu kebiasaan rakyat kita memang lebih enak makan pakai tangan, tetapi ini kadang-kadang sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua tidak boleh malas untuk mengingatkan,” tandas Prabowo.

  • AS Kembalikan Cengkih yang Terpapar Radioaktif, Pekan Depan Tiba di Tanjung Perak

    AS Kembalikan Cengkih yang Terpapar Radioaktif, Pekan Depan Tiba di Tanjung Perak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pangan mengungkap kabar terbaru komoditas cengkih asal Indonesia yang ditolak Amerika Serikat (AS) lantaran terindikasi terpapar senyawa radioaktif Cesium-137 (CS-137).

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida CS-137, Bara Hasibuan menjelaskan bahwa nantinya cengkih yang terpapar radiasi CS-137 akan masuk ke Indonesia via Pelabuhan Tanjung Perak.

    “Kami telah melakukan pengecekan lapangan dan meninjau kesiapan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam menangani kedatangan kontainer-kontainer berisi cengkih yang akan tiba dari Amerika Serikat dalam waktu dekat,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko bidang Pangan, Senin (20/10/2025).

    Dalam laporannya, satu kontainer cengkih yang diduga terkontaminasi CS-137 tersebut dijadwalkan tiba pada 29 Oktober 2025. 

    Selain itu, pemerintah juga tengah menunggu kedatangan 11 kontainer cengkih asal Indonesia lainnya yang saat ini statusnya dalam proses return on board.

    Sebagai langkah penanganan, Bara menjelaskan pemerintah juga telah membentuk gugus tugas yang akan menangani komoditas yang diduga terpapar CS-137 tersebut. Di mana, gugus tugas itu terdiri dari PT Pelindo (Persero), TPS  Tanjung Perak, KSOP, Bea Cukai, Karantina Pertanian, BKKP, Maskapai Pelayaran, dan unsur terkait lainnya.

    “Satgas menetapkan bahwa setiap kontainer akan diperiksa di pelabuhan maupun lab uji. Jika terbukti terdapat kontaminasi CS-137, produk tersebut akan segera dimusnahkan demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, United States Food and Drug Administration (USFDA) mengungkap temuan cemaran radioaktif CS-137 pada produk cengkih Indonesia. Dalam laporan yang dipublikasikan FDA, paparan zat radioaktif Cs-137 terdeteksi pada cengkih yang dikirimkan perusahaan PT Natural Java Spice ke California. 

    Atas temuan ini, FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah-rempah dari PT Natural Java Spices (NJS). 

    Meskipun kadar radioaktif yang terdeteksi masih jauh di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, namun FDA menilai temuan tersebut tidak bisa dianggap sepele.

    Lembaga itu mengingatkan bahwa makanan yang tercemar radioaktif tetap berpotensi memicu masalah kesehatan serius apabila terjadi paparan jangka panjang pada konsumen.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Penerima MBG Tembus 36,7 Juta Orang

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Penerima MBG Tembus 36,7 Juta Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan capaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dadan menyampaikan, hingga 20 Oktober 2025 atau satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, program MBG telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.

    “Kalau hari ini kami melaporkan ada 12.508 SPPG, dengan jumlah penerima manfaat 36,7 juta orang di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan,” ujar Dadan di Kompleks Istana Negara.

    Dia pun memastikan pelaksanaan program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut masih berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

    “Masih on track,” tegas Dadan.

    Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa Sidang Kabinet Paripurna kali ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan penyelarasan program lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung prioritas nasional, termasuk penguatan gizi anak dan ketahanan pangan masyarakat.

    “Satu tahun Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memerintah, saya kira hari ini kita akan mendapat pengarahan-pengarahan terkait capaian itu,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, BGN mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Pemerintah Indonesia karena khawatir tidak mampu terserap maksimal pada tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

    Dalam hal anggaran, Dadan menuturkan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.

    Dia menyampaikan bahwa di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagia dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.

    “Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    Adapun untuk tahun depan, Dadan mengungkap bahwa BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

    Dengan demikian, total dukungan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG pada 2026. Dia merincikan bahwa dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, nantinya BGN akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun setiap hari.

    “Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” imbuhnya.

  • Pemerintah Janji Jaga Momentum, Siapkan Strategi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Pemerintah Janji Jaga Momentum, Siapkan Strategi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di kisaran 5,2%, sekaligus menyiapkan fondasi bagi akselerasi ekonomi yang lebih tinggi pada 2026.

    Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan tahun ini dan tahun depan diharapkan menjadi batu loncatan menuju fase ekspansi yang lebih kuat yaitu target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Jangka menengah, kita punya target yang cukup tinggi. Jadi kalau dalam RPJMN, ini [pertumbuhan ekonomi] 8% di 2029, sehingga setiap tahun, setiap momentum yang bisa kita manfaatkan, itu jadi critical gitu ya,” ujar Ferry dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Ferry menjelaskan, strategi mencapai target tersebut dibangun dalam dua horizon waktu yaitu jangka pendek dan jangka menengah. Caranya, dengan menjaga keseimbangan antara agregat supply (penawaran) dan agregat demand (permintaan).

    Dari sisi penawaran, pemerintah memperkuat transmisi likuiditas dan mendorong efisiensi regulasi. Ferry menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan untuk meningkatkan likuiditas domestik, khususnya bagi sektor-sektor produktif yang menjadi motor pertumbuhan.

    Selain itu, sambungnya, pemerintah menyiapkan berbagai insentif pajak serta mendorong agenda deregulasi dan debottlenecking guna memperlancar proses perizinan dan proyek strategis.

    Dia mengungkapkan, pemerintah juga baru meluncurkan Satuan Tugas Akselerasi Program Prioritas Pemerintah yang memiliki pokja khusus untuk mengawal proses debottlenecking.

    “Pokja debottlenecking ini diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam menjaga dan mendorong agregat supply,” tuturnya.

    Sementara dari sisi permintaan, pemerintah mulai membuka blok anggaran yang sebelumnya tertahan dalam APBN guna mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Menurut Ferry, langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pembukaan keran belanja APBN agar program strategis pemerintah dapat segera berjalan dan menstimulasi perekonomian.

    Dia mengaku bahwa percepatan belanja berbagai kementerian/lembaga besar menjadi fokus utama pengawasan pemerintah. Realisasi belanja akan terus dimonitor agar selaras dengan outcome ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja. “Yang penting juga adalah penciptaan lapang kerjanya. Itu juga kita akan monitor di dalam Pokja yang di Satuan Tugas Akselerasi Program Strategis Pemerintah,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperkuat investasi dan sektor riil seperti yang sudah diumumkan beberapa waktu terakhir mulai dari program magang untuk lulusan baru perguruan tinggi, pembebasan pajak penghasilan karyawan (PPh 21) sektor pariwisata dan padat karya, hingga perpanjangan PPh final UMKM 0,5% hingga 2029.

    Ferry menjelaskan, dua komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi yang menyumbang sekitar 82% terhadap produk domestik brutoa akan terus coba dijaga melalui peningkatan likuiditas di perbankan dan pasar keuangan. “Sehingga overall [secara keseluruhan], kita harapkan tadi bisa tumbuh lebih tinggi, dari situ kita harapkan ada penciptaan lapangan kerja,” tutupnya.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki masa satu tahun pada hari ini, Senin (20/10/2025).

    Pada momentum ini, Ekonom Senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan peningkatan mesin pertumbuhan ekonomi apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada 2045.

    Dia menjelaskan Indonesia selama ini bergantung kepada komoditas-komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak mentah (CPO), dan mineral. Padahal, menurutnya, komoditas merupakan model pembangunan lama sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ke arah ekonomi manufaktur, jasa, dan berbasis inovasi teknologi.

    “Kita harus ambil sumber daya alam itu sebagai bonus, bukan itu menjadi utamanya. Itu tambahan saja, jangan itu menjadi andalan,” ujar Raden dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa cita-cita menuju negara maju harus disertai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 5%. Masalahnya, pendapatan nasional per kapita (GNI per kapita) Indonesia tumbuh hanya 3,8%.

    Raden membandingkan pertumbuhan GNI per kapita Vietnam maupun China sekitar 6,2%. Menurutnya, agar GNI per kapita dapat tumbuh sejajar dengan Vietnam atau China, ekonomi Indonesia idealnya tumbuh di kisaran 6%–8% per tahun.

    Pertumbuhan tinggi tersebut, sambungnya, tidak akan mungkin tanpa lompatan produktivitas. Dia menggarisbawahi bahwa produktivitas menjadi “mesin utama” yang menentukan daya saing dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    “Kalau produktivitas kita tinggi, gaji bisa tinggi, harga turun, profit naik. Jadi menguntungkan juga buat dunia usaha, menguntungkan juga buat tenaga kerja kita, dan pertumbuhan kita ada. Ini yang disebut creative destruction,” jelasnya.

    Raden memaparkan bahwa mesin ekonomi nasional harus terus dimodernisasi agar efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi global. Dia mengutip teori pemenang Nobel Ekonomi 2025 yaitu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menekankan pentingnya creative destruction, mengganti mesin lama dengan mesin baru melalui inovasi.

    Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi yang mencakup tiga hal utama. Pertama, modernisasi ekonomi secara berkelanjutan.

    Kedua, deregulasi dan debottlenecking untuk menghilangkan hambatan birokrasi. Ketiga, memitigasi risiko sosial dan teknologi agar kelompok rentan tidak tertinggal dalam transisi digital.

    “Ibarat saluran darah, kita itu pastikan tidak ada lemak-lemak di situ, karena begitu ada lemak-lemak di situ maka salurannya enggak jalan. Macet itu. Hilangkan lemak-lemak itu. Itu yang dilakukan dengan deregulasi. Itu yang dilakukan dengan transformasi,” tegasnya.

    Raden menilai, momentum global saat ini menjadi peluang langka bagi Indonesia. Kesepakatan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) disebutnya sebagai jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan maksimal sebelum tertutup.

    Dia juga menyebut bahwa pemerintah mulai mengarahkan transformasi ke sektor berbasis teknologi dan inovasi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas Artificial Intelligence di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memodernisasi sektor pertanian dan industri.

    Pada akhirnya, kata Raden, selain ‘mesin ekonomi’ yang kuat, kualitas pembuat kebijakan juga harus terjaga agar arah kebijakan tetap konsisten dan berorientasi jangka panjang.

    “Landasannya adalah institusi, kelembagaan kita juga harus kuat. Mungkin itulah menurut saya menjadi persyaratan kita untuk bisa nanti di 2045,” tutupnya.

  • Target Ambisius Vietnam Kejar PDB 10% Walau Ada Tarif Dagang AS

    Target Ambisius Vietnam Kejar PDB 10% Walau Ada Tarif Dagang AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan minimal 10% dalam lima tahun ke depan. Optimisme ini dipasang pemerintah Vietnam meskipun ada Tarif Trump dan ketidakpastian perdagangan global.

    PM Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan negaranya bakal terus memprioritaskan kenaikan produk domestik bruto (PDB) sembari menjaga stabilitas makroekonomi.

    “[Vietman] terus memprioritaskan peningkatan pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi, menekan inflasi, memastikan keseimbangan ekonomi utama, serta menjaga utang publik dan defisit anggaran tetap dalam batas yang wajar,” kata PM Vietnam Pham Minh Chinh di Sidang Majelis Nasional di Hanoi, dikutip Bloomberg pada Senin (20/10/2025).

    Adapun, Chinh menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan melebihi 8%. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan 8,3-8,5% pada 2025 dengan catatan kemajuan ekonomi tercepat dalam tiga tahun terakhir pada kuartal lalu. Hal itu ditopang oleh aktivitas pabrik-pabrik yang bekerja ekstra mengirimkan barang ke AS sebelum tarif yang lebih tinggi mulai diberlakukan awal Agustus.

    Phan Van Mai, ketua komite ekonomi parlemen Vietnam, mengingatkan target ambisius tersebut akan sulit tercapai karena kekuatan utama seperti ekspor, konsumsi, dan investasi belum menciptakan momentum yang cukup kuat.

    “Kondisi global diperkirakan akan tetap tidak stabil, kompleks, dan tidak dapat diprediksi, karena persaingan strategis antara kekuatan besar semakin intens dan risiko dari geopolitik serta proteksionisme perdagangan terus meningkat,” kata Mai.

    Adapun, Vietnam terus berupaya mendiversifikasi pasar ekspornya sembari perunding melanjutkan pembahasan kesepakatan dagang dengan AS. Meski ancaman tarif awal sebesar 46% telah dikurangi menjadi 20%, AS juga menetapkan tarif 40% untuk barang yang dianggap disalurkan melalui Vietnam, menciptakan ketidakpastian tambahan bagi pelaku usaha karena rinciannya masih belum jelas.

    Sebagai kekuatan ekspor yang tahun lalu mencatat surplus perdagangan terbesar ketiga dengan AS, Vietnam tengah mencari mitra dagang baru dan berencana menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan kawasan seperti Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika, dan Pakistan.

    Chinh menegaskan bahwa pemerintah akan menghilangkan hambatan untuk pengembangan proyek-proyek kunci, termasuk di sektor energi terbarukan dan industri. Saat ini terdapat sekitar 3.000 proyek yang sedang ditinjau pemerintah dan dia mendorong otoritas untuk mempercepat prosesnya.

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan menarik investasi asing yang sejalan dengan transfer teknologi maju dan berencana memulai pembangunan pabrik semikonduktor tahun depan, tanpa menjelaskan secara rinci jenis pabrik yang dimaksud.

    Terlepas dari ketidakpastian tarif, daya tarik Vietnam sebagai alternatif basis produksi dan perakitan selain China terus menarik perusahaan asing. Realisasi investasi langsung asing mencapai 18,8 miliar dolar AS dalam sembilan bulan pertama 2025, naik 8,5% dibanding tahun lalu.

    Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada investasi asing dapat membahayakan daya saing jangka panjang negara. Mai menekankan perlunya perusahaan unggulan lokal untuk meningkatkan tingkat lokalisasi yang saat ini baru sekitar 36,6%.