Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 triliun pada 2026 untuk mencetak sawah baru seluas 400.000 hektare di Indonesia.

    Adapun, cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, selain optimalisasi lahan yang sudah ada.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan realisasi program ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    “Kita akan mengembangkan sawah-sawah yang baru, berapa Pak Mentan kita tahun depan? 400.000 [hektare] ya? 400.000 [hektare] rencananya untuk [sawah] yang baru,” kata Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Namun, Zulhas menjelaskan, upaya mencetak sawah baru ini tak bisa dilakukan secara instan karena juga perlu didukung dengan inovasi benih dan varietas unggul.

    Terlebih, menurutnya, Indonesia tertinggal dalam hal inovasi varietas tanaman pangan yang kemudian berdampak pada produktivitas lahan.

    “Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Vietnam itu bisa 10 ton, kita 5—6 ton? Itu tentu bibitnya, varietasnya. Itu perlu penelitian, jadi PR kami masih banyak sebetulnya,” terangnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menjelaskan target cetak sawah 400.000 hektare pada 2026 mencakup proyek food estate di beberapa wilayah.

    “Insyaallah cetak sawah tahun depan kita upayakan 400.000 hektare. Tahun ini, 225.000 hektare dan Insya Allah tahun berikutnya kita akan lanjutkan,” ujar Amran.

    Dari total tersebut, sebanyak 200.000 hektare merupakan bagian dari program food estate yang tersebar di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

    Lebih lanjut, Amran menyatakan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp10 triliun.

    Adapun dalam waktu bersamaan, pemerintah juga tengah menjajaki rencana pengembangan lahan singkong seluas 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol, di mana bahan bakunya berasal dari tebu dan singkong.

    Meski begitu, proyek ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

    “Yang singkong doakan, kami koordinasi dulu dengan Menteri ATR/BPN, lahannya yang 1 juta hektare, itu perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

  • Celios: Upah Rendah Picu Lonjakan PHK di Berbagai Daerah

    Celios: Upah Rendah Picu Lonjakan PHK di Berbagai Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa upah rendah menjadi pemicu lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah, ditambah dengan variabel lain seperti efisiensi anggaran pemerintah pusat.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa kenaikan upah minimum justru dapat menciptakan gelombang lapangan kerja baru, alih-alih membebani pengusaha. Dia menukil pendapat peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2021 David Card tentang keterkaitan upah buruh dan lapangan kerja.

    “Mitos itu yang bilang upah naik terlalu tinggi menyebabkan pengangguran, justru sebaliknya kalau upah minimum bisa lebih baik maka akan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Dia menjelaskan, kenaikan upah minimum pekerja akan mempercepat perputaran ekonomi dalam lingkup domestik, misalnya melalui belanja kebutuhan sehari-hari.

    Bhima lantas menyebut tekanan perekonomian domestik masih akan terasa dalam beberapa waktu ke depan, lebih lagi dengan berlanjutnya efisiensi anggaran pemerintah.

    Oleh karena itu, Celios merekomendasikan kenaikan upah minimum 2026 di atas 10%, lebih tinggi dari realisasi kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5% secara nasional. Harapannya, konsumsi domestik yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Tanah Air dapat turut meningkat.

    “Kalau kita pakai upah sebagai penghalang produktivitas, upah menjadi mitos sehingga membuat lapangan kerja jadi sempit, akhirnya justru sekarang ini terjadi akumulasi. Oleh karenanya, kita tidak bisa menggunakan rumus yang sama,” ujar Bhima.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa besaran kenaikan upah minimum provinsi 2026 masih dalam pembahasan sampai pertengahan Oktober 2025 ini. 

    Yassierli berujar bahwa tim yang terlibat dalam proses penentuan besaran kenaikan upah, dalam hal ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), masih melakukan sejumlah kajian. 

    Dia memastikan bahwa pengumuman besaran UMP akan mengikuti lini masa, yakni pada November setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

    “Kita ingin sebenarnya UMP ini juga memperhatikan standar kehidupan yang layak bagi pekerja itu seperti apa, tetapi ini masih berproses,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Senin (13/10/2025).

  • Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan masih menanti evaluasi kebijakan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat, yang selama ini menjadi perhatian.

    Pemerhati Penerbangan Gerry Soejatman menyampaikan, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto pun, evaluasi batasan harga tiket pesawat belum kunjung rampung. 

    “Kembali lagi, TBA masih harus direvisi naik sesuai perkembangan biaya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025). 

    Padahal, wacana evaluasi ini telah bergulir sejak 2024 yang kala itu masih dipimpin Jokowi dan Kementerian Perhubungan masih dinahkodai Budi Karya Sumadi. 

    Gerry mendorong pemerintah untuk tidak harus takut jika TBA naik, karena maskapai akan tetap menyesuaikan harga sesuai permintaan. 

    Misalnya, pada low season tahun ini maskapai menurunkan harga karena demand dari perjalanan dinas memang menurun, dan ini cukup membantu masyarakat di low season. Namun, tetap masih tidak masuk akal dipaksakan penurunan TBA sementara pada peak season, karena disitulah demand tinggi.

    Dengan kata lain, peak season menjadi ladang bagi maskapai untuk menutup biaya di low season. 

    Paksaan diskon tiket dari TBA di peak season ini, lanjut Gerry, sama sekali tidak berpihak kepada pihak maskapai, dan kepada industri secara menyeluruh. Kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan/pemulihan sektor penerbangan pascapandemi.

    Penerbangan domestik nyatanya masih kesulitan bangkit. Tercermin dari proyeksi Kementerian Perhubungan, di mana recovery rate maskapai domestik hanya akan tumbuh 2% dari 83%, menjadi 85% terhadap 2019. 

    Artinya, penerbangan domestik masih belum pulih 100% dari 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Jauh berbeda dengan internasional yang tumbuh 14% tahun ini dan akan pulih secara penuh.

    Untuk itu, Gerry menegaskan agar pemerintah sebaiknya melihat kepada aspek biaya, seperti kenapa harga avtur Indonesia lebih mahal dari negara sekitar dan mengambil langkah untuk menurunkan biaya avtur. Pasalnya, hal ini menjadi akar masalah biaya operasi maskapai tinggi. 

    Terpisah, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo pun satu suara dengan Gerry. 

    Aris memandang, pemerintah perlu menyiapkan suatu formulasi TBA yang lebih adaptif terhadap parameter operasional maskapai. 

    “Misalnya dari avtur, dari maintenance, leasing pesawatnya, itu mungkin lebih adaptif ke sana sehingga pada saat avturnya naik, itu formula untuk perhitungan TBA itu masih bisa menjaga maskapai untuk memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya. 

    Pada dasarnya, Aris melihat langkah pemerintah dengan memberikan sederet penurunan tarif saat peak season memang menjadi pro rakyat. Namun, pemerintah juga harus sadar bahwa industri penerbangan harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, yakni TBA dan tingginya biaya operasional. 

    Aris berharap, pemerintah dapat meramu kebijakan yang mencapai keseimbangan antara kemudahan masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Namun, di sisi lain juga harus tetap menjaga keberlangsungan para maskapai untuk melakukan bisnis transportasi udaranya. 

    “Yang penting seimbang, masyarakat bisa terbang dengan nyaman, dengan harga yang kompetitif, di sisi lain maskapai juga masih bisa menjalankan bisnisnya dengan margin yang bisa diterima,” tuturnya.

    Pada April 2025 lalu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan evaluasi TBA akan dilakukan. Pihaknya akan mendengar seluruh masukan dari stakeholder yang berkaitan dengan tiket pesawat.  

    “Dan kita evaluasi lah, kan bisa naik, bisa tidak. Kan namanya evaluasi tidak selalu harus naik kan? Saya kan enggak bisa menentukan sepihak,” kata Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Sayangnya, enam bulan berlalu, belum ada kabar lagi terkait evaluasi TBA dan TBB. 

  • Airlangga Targetkan Penyaluran KUR Rp300,7 Triliun pada 2025, Ini Penerima yang Dibidik

    Airlangga Targetkan Penyaluran KUR Rp300,7 Triliun pada 2025, Ini Penerima yang Dibidik

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah resmi meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Dia pun menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300,7 triliun hingga akhir 2025. 

    Acara yang dipusatkan di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada Selasa (21/10/2025), tersebut menjadi momentum serta penegasan arah kebijakan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama masa jabatannya.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dari 1.940 debitur yang mengikuti kegiatan tersebut secara luring di Surabaya, debitur KUR reguler terdiri atas 1.800 yang berasal dari BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan Bank Jatim. 

    Kemudian KUR pekerja migran, sebanyak 40 debitur dari seluruh debitur KUR pekerja migran, dan untuk Kredit Program Perumahan (KPP) sebanyak 100 calon debitur oleh BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, BSI, Bank Nobu, Bank Jakarta, dan BJB. 

    Airlangga membeberkan penyaluran KUR saat ini masih hanya dimaksimalkan di sejumlah daerah saja, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Ia pun berharap penyaluran KUR dapat direalisasikan dan dimaksimalkan bagi pelaku UMKM yang berdomisili di luar pulau Jawa, hingga bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

    “Sekarang pinjaman KUR sudah disesuaikan untuk kebutuhan usaha. Sebagai contoh modal untuk calon pekerja migram Indonesia. Tadi disampaikan oleh Menteri P2MI, ada kebutuhan pendidikan, belajar bahasa. Itu sebetulnya seluruhnya bisa dibiayai oleh KUR, dan tidak dibatasi maksimal yang bisa untuk ditarik pekerja migran. Berapapun yang bisa ditarik pasti akan disetujui oleh Komite KUR. Jadi, batas kredit pekerja migran adalah langit. The sky is the limit,” ujar Airlangga, Selasa (21/10/2025). 

    Dia juga membeberkan bahwa pemerintah juga masif mendorong penyaluran KUR kepada mereka yang banyak bergerak di sektor produksi. Beberapa di antaranya pelaku UMKM di bidang industri padat karya, seperti pada industri tekstil, industri sepatu, industri kulit, termasuk kredit investasi yang disiapkan sampai dengan Rp20 triliun.

    “Kemudian kredit untuk petani tebu rakyat. Jadi untuk tanam tebu dikasih juga kredit. Dan kredit ini kita bisa kasih berulang-ulang. Jadi kita bisa menjaga rendemen tebu yang tinggi. Sehingga untuk tanam tebu juga kami berikan fasilitas,” ungkap Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga memaparkan bahwa penyaluran KUR juga menargetkan para pelaku UMKM yang bergerak di bidang konstruksi. Ia menyatakan maksimal plafon kredit yang dapat diajukan oleh para pelaku usaha tersebut sebesar Rp20 miliar.

    “Jadi kepada Bapak Ibu Gubernur, Walikota, dan Bupati, doronglah kontraktor-kontraktor daerah agar bisa membangun rumah untuk masyarakat. Ini merupakan bagian dari program Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk menyediakan 3 juta rumah. Jadi, ini akan terus kami dorong, juga bisa menarik kredit untuk renovasi dan jumlahnya dipersiapkan dengan plafon yang besar khusus renovasi dan juga perbaikan sekitar Rp17 triliun dari segi demand,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyatakan berbagai kebijakan pendistribusian KUR yang melibatkan beberapa lembaga antar sektor tersebut adalah upaya pemerintah untuk mencapai total target penyaluran KUR yang dipatok pada 2025 sebesar Rp300,7 triliun.

    “Pemerintah menargetkan [total maksimal plafon] penyaluran KUR sebanyak Rp300,7 triliun tahun ini, dan [terdiri atas] KUR sebesar Rp282,57 triliun, kredit alsintan sebanyak Rp199,42 miliar, kredit industri padat karya sebesar Rp754 miliar, dan kredit program perumahan sebesar Rp17,18 triliun,” pungkasnya.

     

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (dua dari kiri) saat menyampaikan pernyataan usai peluncuran Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 ribu Debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur./Bisnis-Julianus Palermo

     

  • Bocoran Bos Buruh soal Kenaikan UMP 2026 Jelang Diumumkan November

    Bocoran Bos Buruh soal Kenaikan UMP 2026 Jelang Diumumkan November

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan progres pembahasan kenaikan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

    Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan hingga pertengahan Oktober ini, Depenas baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat pengumuman UMP pada November tahun ini. Oleh karena itu, belum diketahui berapa besaran kenaikan UMP 2026.

    “Dewan Pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Kendati demikian, dia menyampaikan bahwa KSPI tetap mengusulkan persentase kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, lebih tinggi dari kenaikan UMP 2025 lalu yang sebesar 6,5% secara nasional.

    Menurutnya, rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

    Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan Mahkamah.

    Said sebelumnya juga mengatakan, apabila pemerintah memutuskan kenaikan UMP 2026 secara sepihak tanpa dialog yang bermakna dengan buruh, pihaknya akan mengorganisir pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia.

    Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa besaran kenaikan upah minimum provinsi 2026 masih dalam pembahasan sampai pertengahan Oktober 2025 ini. 

    Yassierli berujar bahwa tim yang terlibat dalam proses penentuan besaran kenaikan upah, dalam hal ini Depenas, masih melakukan sejumlah kajian. Dia memastikan bahwa pengumuman besaran UMP akan sesuai lini masa pada November tahun berjalan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

    “Kita ingin sebenarnya UMP ini juga memperhatikan standar kehidupan yang layak bagi pekerja itu seperti apa, tetapi ini masih berproses,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Senin (13/10/2025).

  • Kebijakan Bensin Campur Etanol 10%, Pakar: Tak Merugikan, Justru Untungkan Petani

    Kebijakan Bensin Campur Etanol 10%, Pakar: Tak Merugikan, Justru Untungkan Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penerapan kebijakan bahan bakar bensin campur etanol 10% (E10) dinilai sebagai langkah tepat yang tidak akan merugikan. Kebijakan ini justru diyakini mampu menekan impor BBM dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, program mandatory etanol akan memberi banyak manfaat bagi ekonomi nasional.

    “Ini jelas bisa mengurangi impor BBM kita dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani, seperti petani singkong dan tebu,” kata Sofyano kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025). 

    Menurut dia, selama ini singkong hanya dimanfaatkan untuk bahan pangan seperti tapioka. Dengan adanya program etanol, singkong dan tebu dapat menjadi sumber energi baru yang membuka peluang pendapatan tambahan bagi petani.

    Sofyano menjelaskan, bahan baku etanol dapat berasal dari berbagai sumber lokal seperti tebu, singkong, hingga umbi-umbian. Indonesia juga memiliki potensi besar dari tetes tebu yang mencapai 1,6 juta ton per tahun.

    “Dari jumlah itu, baru sekitar 1,1 juta ton yang terserap. Artinya, masih ada sekitar 500.000 ton yang bisa dimanfaatkan untuk produksi bioetanol, terutama untuk campuran bensin,” ujarnya.

    Dia menepis anggapan bahwa penggunaan bensin campur etanol akan membuat kendaraan lebih boros. Menurut dia, hal tersebut dapat diatur secara teknis agar tidak menimbulkan masalah.

    “Buktinya, penggunaan B40 juga tidak menimbulkan keluhan serupa. Jadi anggapan boros itu kurang tepat,” katanya.

    Sofyano menambahkan, tantangan yang terjadi sebelumnya hanya bersifat teknis antara pemerintah dan SPBU swasta, bukan masalah kualitas bahan bakar. Dia menegaskan, di banyak negara lain, etanol telah lama digunakan sebagai campuran bahan bakar kendaraan.

    Dengan potensi 500.000 ton tetes tebu yang belum dimanfaatkan, Sofyano memperkirakan jumlah tersebut bisa diolah menjadi sekitar 130.000 kl etanol.

    “Kalau kita buat E5 [campuran 5%], hasilnya bisa mencapai sekitar 500.000 kiloliter, bahkan mungkin mendekati 1 juta kl etanol,” jelasnya.

    Dia pun menilai langkah menuju mandatory E10 tidak hanya realistis, tetapi juga strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, kebijakan mandatory E10 kemungkinan akan berlaku pada 2027 atau 2028. Namun, kecenderungan saat ini mengarah pada target awal 2027. 

    “Sekarang lagi dilakukan kajian apakah mandatory ini dilakukan di 2027 atau 2028. Tapi menurut saya, paling lama 2027 ini sudah bisa jalan,” tegasnya. 

    Kebijakan E10, kata Bahlil, merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar. 

    “E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin. Sebab, impor bensin kita masih banyak, 27 juta ton per tahun,” ungkapnya.

  • Amran Kirim Tim ke Papua Cs Gegara Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Amran Kirim Tim ke Papua Cs Gegara Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk menstabilkan harga beras di zona 3.

    Amran menyatakan dirinya langsung mengirimkan tim ke lapangan dengan harga beras yang masih menjulang tinggi alias melampaui dari harga eceran tertinggi (HET).

    “Ya, zona 3 betul [masih tinggi]. Kami sudah turunkan tim, berangkat. Hari ini berangkat ke titik [wilayah] yang harga tinggi. Kami berangkatkan tim, langsung turun,” kata Amran saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Jika menengok pada Panel Harga Bapanas, Selasa (21/10/2025) pukul 14.17 WIB, rata-rata harga beras medium dan premium di zona 3 masih melampaui harga eceran tertinggi (HET). Adapun, zona 3 terdiri dari Maluku dan Papua.

    Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium di zona 3 dibanderol di level Rp19.007 per kilogram. Harganya naik 20,3% dari HET zona 3 Rp15.800 per kilogram. Begitu pula dengan rata-rata harga beras medium yang mencapai Rp16.801 per kilogram atau 8,39% di atas HET zona 3 Rp15.500 per kilogram.

    Meski demikian, Amran mengeklaim bahwa harga beras mulai berangsur turun dari 514 kabupaten/kota menjadi 59 kabupaten/kota. Bahkan, dia menyebut jumlah wilayah yang mengalami penurunan harga beras menjadi 20 kabupaten/kota.

    Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti anomali harga beras di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menuturkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kian memberatkan konsumen.

    “Konsumen mengeluhkan harga pangan yang semakin mahal, terutama beras,” kata Niti kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Di samping itu, YLKI juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pernyataan resmi pemerintah mengenai ketersediaan stok yang melimpah.

    “YLKI mempertanyakan mengapa harga beras tinggi padahal pemerintah mengeklaim stok beras melimpah,” tuturnya.

    Padahal, Niti menekankan bahwa pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Stabilitas harga pangan memang menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pada Kepemimpinan Pak Prabowo—Gibran. Harga beras haruslah terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat karena itu adalah kebutuhan primer,” tuturnya.

    YLKI juga menilai bahwa persoalan kelangkaan dan harga yang tinggi tidak semata karena pasokan, melainkan juga imbas lemahnya pengelolaan dari sisi produksi hingga distribusi.

    “Terjadinya kenaikan dan kelangkaan beras menandakan bahwa tata kelola beras dari hulu hingga hilir masih belum optimal,” pungkasnya.

  • Tidak Ada Revisi: Harga MBG di Jawa Rp10.000 per Porsi, Papua Rp30.000

    Tidak Ada Revisi: Harga MBG di Jawa Rp10.000 per Porsi, Papua Rp30.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) belum berencana merevisi besaran anggaran per porsi untuk menu makanan bergizi (MBG). Harga di Pulau Jawa relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di Maluku dan Papua. 

    Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menilai Rp10.000 per porsi masih mencukupi untuk sebagian besar wilayah di Indonesia, meskipun terdapat pengecualian untuk daerah-daerah dengan tingkat harga bahan pokok yang lebih tinggi seperti Papua dan Maluku.

    “Belum [ada revisi anggaran MBG per porsi], karena masih cukup Rp10.000 itu kita hitung masih cukup, kecuali wilayah-wilayah tertentu,,” kata Nanik saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk satu porsi MBG sangat tergantung pada kondisi geografis dan ekonomi di masing-masing daerah. Kendati demikian, BGN menyadari harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain seperti di Pulau Jawa.

    “Yang memang daerah di situ memang tinggi kan bahan bakunya. Itu nggak mungkin Rp10.000 cukup, ya kan? Pokoknya berapa gitu ya, pokoknya lebih tinggi lah. Artinya yang mencukupi kan sekarang juga udah berjalan,” imbuhnya.

    Dalam hal pelaksanaan MBG, Nanik menjelaskan, setiap pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam penyesuaian harga sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, dia menegaskan pelaksanaan program makanan bergizi di lapangan akan tetap melibatkan pemda sebagai mitra utama.

    Dia juga mencontohkan perbedaan mencolok dalam kecukupan anggaran antarwilayah, seperti yang terjadi di Papua. Dia menyebut harga satu porsi MBG bisa mencapai lebih dari Rp30.000.

    “Di Papua belum tentu Rp30.000 cukup satu porsinya. Nah itu kita sesuaikan dengan wilayah masing-masing,” tegasnya.

    Sebelumnya, BGN menu program makan bergizi gratis (MBG) dengan harga Rp10.000 per porsi sudah diperhitungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kala itu, Nanik mengatakan Rp10.000 per porsi penerima manfaat sudah bisa menggunakan ayam dan telur dalam bahan baku MBG.

    Untuk itu, dia mengingatkan agar seluruh SPPG tidak mengambil keuntungan berlebih dari bahan baku makanan. 

    Mekanismenya, dia menjelaskan setiap porsi MBG harus memiliki dua lauk. “Anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu,” terangnya.

    Adapun, Nanik juga mengingatkan agar seluruh unsur pelaksana saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program MBG. “Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini,” tandasnya.

  • Buruh KSPN Usul Kenaikan UMP 2026 Tak Dipukul Rata, Ini Alasannya

    Buruh KSPN Usul Kenaikan UMP 2026 Tak Dipukul Rata, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengusulkan agar persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 tidak dipukul rata atau disamakan satu angka se-Indonesia.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2025 lalu yang serempak sebesar 6,5% dapat dipandang positif sebagai bentuk empati terhadap kesejahteraan buruh, tetapi mengingatkan perihal potensi pelebaran ketimpangan pendapatan buruh antardaerah.

    “KSPN sudah mengusulkan secara resmi kepada Presiden RI ditembuskan ke Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan dan Ketua Komisi IX DPR RI, jika formulasi kenaikan upah masih seperti sekarang, maka kesenjangan/perbedaan upah minimum antardaerah akan semakin tinggi,” kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Dia lantas melanjutkan bahwa kenaikan UMP satu angka tidak adil bagi pekerja yang memiliki kompetensi serta jam kerja yang sama di berbagai daerah.

    Di samping itu, Ristadi juga menilai hal tersebut tidak sehat bagi persaingan dunia usaha. Pasalnya, terdapat perbedaan biaya (cost) produksi yang signifikan di daerah dengan upah minimum yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

    Oleh karenanya, KSPN mengusulkan agar formulasi upah minimum diubah menjadi upah minimum sektoral nasional (UMSN), yakni upah yang berdasarkan jenis dan skala usaha secara nasional. Namun, dia menggarisbawahi perlunya masa transisi yang harus diterapkan atas kondisi perbedaan upah minimum antardaerah saat ini.

    “Untuk menuju formulasi tersebut bisa dijalankan, maka harus ada keseimbangan upah minimum antardaerah terlebih dahulu, yaitu dengan cara upah minimum yang lebih rendah harus dinaikkan lebih tinggi dari upah minimum [di daerah] yang sudah tinggi,” tegasnya.

    Selain itu, Ristadi menyampaikan bahwa kajian mengenai kenaikan UMP 2026 berlangsung di meja Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Menurutnya, Depenas tidak berperan untuk merekomendasikan besaran kenaikan upah minimum, tetapi memberikan hasil kajian sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023 yang juga harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup layak (KHL).

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa besaran kenaikan upah minimum provinsi 2026 masih dalam pembahasan sampai pertengahan Oktober 2025 ini. 

    Yassierli berujar bahwa tim yang terlibat dalam proses penentuan besaran kenaikan upah, dalam hal ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), masih melakukan sejumlah kajian. 

    Dia memastikan bahwa pengumuman besaran UMP akan mengikuti lini masa, yakni pada November setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

    “Kita ingin sebenarnya UMP ini juga memperhatikan standar kehidupan yang layak bagi pekerja itu seperti apa, tetapi ini masih berproses,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Senin (13/10/2025).

  • RI Bidik Investasi Ekraf Tembus Rp794,2 Triliun pada 2025-2029

    RI Bidik Investasi Ekraf Tembus Rp794,2 Triliun pada 2025-2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengungkap akumulasi realisasi investasi periode 2025 – 2029 dibidik dapat tembus Rp794,2 triliun.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa khusus pada 2025, realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dibidik sebesar Rp136,3 triliun. Sementara hingga semester I/2025 realisasi investasi dilaporkan telah mencapai Rp90,12 triliun.

    “Semester pertama sudah tercapai 66% atau Rp90,12 triliun. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhannya trennya sangat positif,” kata Teuku Riefky saat ditemui di sela-sela agenda Friends of Creative Economy Meeting 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Lebih lanjut, pada 2026 pemerintah meargetkan realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dapat mencapai Rp131 triliun hingga Rp146,5 triliun.

    Kemudian, pada 2027 Kemenekraf  menetapkan target kinerja investasi ada di kisaran Rp133,7 triliun hingga Rp157,7 triliun. Berlanjut pada 2028 sebesar Rp142,7 triliun hingga Rp170 triliun.

    Terakhir, pada 2029 atau tepat di akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka investasi sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp152,3 triliun hingga Rp183,7 triliun.

    Lebih lanjut, pada periode yang sama sektor ekonomi kreatif dilaporkan telah menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,69%. Posisinya diklaim telah melampaui target di level 5,3 hingga 5,54%.

    Kemudian, sektor ekonomi kreatif juga menyerap 26,47 juta lapangan pekerjaan hingga semester I/2025. Posisinya mencapai 104% dari target lapangan pekerjaan ekonomi kreatif yang tercipta sepanjang tahun ini mencapai 25,55 juta.

    “Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia ini juga atas arahan Bapak Presiden yang merupakan hasil kolaborasi juga. Karena kami juga kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, Komdigi, Kementeria Pariwisata, kemudian juga Kementerian Luar Negeri seperti hari ini, Kementerian Perdagangan dan seterusnya,” pungkasnya.