Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pemerintah Kebut Harmonisasi UU Ojek Online

    Pemerintah Kebut Harmonisasi UU Ojek Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menunjukkan keseriusan terhadap keberlangsungan ojek online alias ojol, dengan melakukan harmonisasi undang-undang (UU). 

    Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyampaikan hal tersebut, saat hendak bergegas ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Angkutan Nasional Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gadasdap) di Hotel Fairmont, Rabu (22/10/2025). 

    “Saya harus ke Setneg (Sekretariat Negara), [bahas] UU ojol yang harus cepat diselesaikan,” ungkapnya sambil terburu-buru, Rabu (22/10/2025). 

    Sejatinya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan juga ikut serta dalam agenda tersebut. Namun, Suntana menyebutkan bahwa Aan terpaksa absen karena mendadak harus ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk membahas UU Ojol. 

    “Pak Dirjen Hubungan Darat tadi sama saya ke sini [Fairmont], tetapi ditarik ke Setneg untuk harmonisasi undang-undang ojek online,” ujarnya. 

    Pembahasan tersebut pun sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna pada Senin lalu, yang meminta agar antarperusahaan ojek daring melakukan persaingan yang sehat. 

    Pasalnya, isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja. 

    Suntana menegaskan, pemerintah menaruh perhatian serius pada industri transportasi daring yang melibatkan sekitar delapan juta tenaga kerja. 

    “Kemarin dalam rangka satu tahun Presiden Prabowo, kami mengevaluasi dan Bapak Presiden Prabowo menyampaikan akan segera menyelesaikan secara hukum masalah teman-teman ojek online,” tambahnya. 

    Meski demikian, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait target penyelesaian maupun poin-poin pembahasan. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring. 

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia.

    Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Indonesia Tbk. (GOTO) menyambut baik arahan Presiden ke-8 RI. 

    Direktur Utama GOTO Sugito (Patrick) Walujo menjelaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh arahan yang disampaikan Prabowo. 

    “Untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol, mendorong efisiensi, serta menjaga tumbuh kembangnya ekosistem ride hailing sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

    Grab Indonesia menilai langkah Presiden untuk berdiskusi langsung dengan perusahaan platform transportasi daring merupakan sinyal positif bagi penguatan keberdayaan pekerja di sektor ekonomi digital. 

    “Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resmi pada Selasa (21/10/2025). 

  • Purbaya Jawab Tantangan Dedi Mulyadi soal Dana Pemda: Tanya ke BI!

    Purbaya Jawab Tantangan Dedi Mulyadi soal Dana Pemda: Tanya ke BI!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keberatan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal data simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan.

    Dia menegaskan tidak pernah membuka data khusus simpanan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

    Sebelumnya, data Bank Indonesia (BI) dari perbankan yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa total simpanan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara keseluruhan di bank sampai dengan September 2025 mencapai Rp233 triliun.

    Terbesar adalah milik pemerintah kabupaten yakni Rp134, triliun, sedangkan milik provinsi Rp60,2 triliun dan kota Rp39,5 triliun. 

    Data itu justru diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025).

    Khusus untuk provinsi, simpanan Pemprov Jabar adalah terbesar keempat yakni Rp4,17 triliun. Angka itu masih lebih rendah dari Jakarta yang mencapai Rp14,6 triliun atau tertinggi dari seluruh provinsi. 

    Purbaya, yang juga hadir pada forum tersebut, mengaku data yang dimiliki Tito sama dengan yang dipegang olehnya. Sebab, data tersebut sama-sama berasal dari sistem BI yang menghimpun laporan dari perbankan. Oleh sebab itu, Purbaya menyarankan Dedi Mulyadi untuk langsung bertanya ke bank sentral. 

    “Tanya aja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia. Itu dari laporan perbankan kan, dan pemda sekian, sekian,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025) sore.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu turut menyoroti respons Dedi yang mempermasalahkan data simpanan Pemprov Jabar di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). Padahal, Purbaya menekankan bahwa tidak pernah mengungkap data simpanan Pemprov Jabar secara khusus. 

    “Saya gak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri ya saya enggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri, saya enggak tahu. Jadi saya enggak pernah bilang Jabar berapa kan? Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda,” tuturnya. 

    Menurut Purbaya, dia pun masih mempertanyakan data simpanan milik pemerintah pusat di perbankan. Pada saat menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025), Bendahara Negara itu juga sempat membuka data simpanan pemerintah pusat maupun pemda, lengkap dengan kategori simpanannya baik di giro, tabungan serta deposito berjangka. 

    Namun, Purbaya hanya menggambarkannya secara umum. Menkeu yang belum dua bulan menjabat itu menyarankan Dedi untuk memeriksa sendiri data yang dihimpun oleh BI. 

    “Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap minggu sekali. Ada flag [uangnya] punya siapa, jenisnya apa deposito, giro, lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” ungkapnya. 

    Dedi Mulyadi Keberatan

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah pemerintahannya memiliki simpanan di BJB dalam bentuk deposito. Dia menyebut posisi simpanan Pemprov Jabar di BPD itu sebesar Rp2,4 triliun. 

    Dana yang tersimpan sebesar Rp2,4 triliun di rekening BJB itu merupakan bagian dari pendapatan daerah yang disimpan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun bukan sengaja disimpan agar mendapatkan bunga.

    “Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun] . Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito,” katanya, Selasa (21/10/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menantang Purbaya membuka data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito. 

    “Saya sudah cek [Pemprov] tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu [Purbaya] untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” katanya.

  • Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Polemik, China Buka Suara

    Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Polemik, China Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China menyebut dalam proyek kereta cepat, termasuk Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau manfaat bagi publik.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

    Hal itu terkait dengan adanya permintaan dari pemerintah Indonesia untuk merundingkan restrukturisasi utang dengan China terkait kereta cepat Whoosh.

    “Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara telah menjalin koordinasi erat untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil,” papar Guo Jiakun.

    China, ucap Guo Jiakun, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi.

    “Sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” ujarnya.

    Guo Jiakun menyebut, kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sudah dua tahun resmi beroperasi dan dalam periode tersebut, moda transportasi itu dinilai telah beroperasi dengan aman, lancar dan tertib.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai pihak di Indonesia,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 menyebut Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi bom waktu bagi perusahaan itu.

    Penyebabnya adalah berdasarkan laporan keuangan semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun. Di sisi lain, jumlah penumpang sepanjang 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, dengan rata-rata tarif Rp250 ribu per tiket.

    Artinya, total pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun.

    Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri menelan total biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun.

    Proyek Whoosh didanai lewat skema “business to business” (B2B) dengan pinjaman dana luar negeri dari China Development Bank (CDB) mencapai sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

    Diketahui PT KAI merupakan “lead consortium” dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pemegang saham Indonesia dalam KCIC. Komposisi konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC adalah PT PSBI sebesar 60 persen dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.

    PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 7,08 persen dan PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan 1,03 persen.

    Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Danantara sebagai “holding” BUMN saat ini sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan utang Whoosh tersebut meski Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan-perusahaan BUMN dalam Danantara tidak digunakan untuk membayar utang, tapi seluruhnya untuk investasi.

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya menolak APBN digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, maka CDB tidak akan mempersoalkan.

  • Pakar Wanti-wanti Penerapan MinerbaOne, Soroti Keandalan Sistem

    Pakar Wanti-wanti Penerapan MinerbaOne, Soroti Keandalan Sistem

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan sistem digital MinerbaOne dinilai merupakan langkah positif pemerintah dalam mempercepat proses perizinan sektor pertambangan mineral dan batu bara. Namun, kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar kebijakan ini tidak justru menghambat.

    Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandi Arif mengatakan pada 2023 proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sempat terhambat karena sistem digitalisasi untuk mineral belum berjalan.

    “Batu bara sudah terdigitalisasi, tetapi untuk mineral saat itu belum. Dari daerah ke pusat ada sekitar 4.000–5.000 pengajuan, dikurangi batu bara sekitar 900-an, jadi tetap banyak sekali,” ujar Irwandi dalam dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk ‘Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025). 

    Menurut dia, keterlambatan digitalisasi sempat membuat proses evaluasi RKAB dilakukan manual dan memakan waktu lama. 

    Bahkan, kala itu terdapat 29 parameter dalam matriks RKAB yang kemudian disederhanakan menjadi 5. Namun, karena keterlambatan penerbitan keputusan menteri, terjadi kekacauan administrasi. 

    Kini, seluruh proses sudah beralih ke sistem MinerbaOne yang terhubung ke berbagai kementerian dan lembaga. Meski demikian, sistem baru itu belum bebas dari kendala. 

    “Kalau proses digital berhenti di satu tahapan, perusahaan harus mengulang dari awal. Ini tentu menyulitkan dan seharusnya ada mekanisme kemudahan,” tuturnya.

    Dia menilai, pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem digital MinerbaOne, kemampuan SDM, dan jaminan kontinuitas operasional. 

    “Kalau delapan hari tidak ada persetujuan otomatis disetujui, itu hal positif. Tapi di daerah, tidak semua perusahaan siap dengan digitalisasi,” jelasnya.

    Menurut dia, perbedaan kapasitas sistem antara pusat dan daerah dapat menimbulkan persoalan besar, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Padahal, salah satu prinsip utama pengelolaan Minerba adalah meningkatkan penerimaan negara dan mengontrol pasar.

    “Tidak ada yang benar-benar bisa mengontrol pasar kecuali melalui produksi, dan itu pun bukan satu-satunya faktor. Contohnya, penurunan permintaan baja akibat perang global berdampak pada harga nikel,” jelasnya.

    Lebih jauh, dia menilai sistem RKAB tiga tahun sebenarnya lebih ideal bagi perusahaan tambang karena memberikan ruang perencanaan jangka panjang.

    “Tambang itu tidak bisa direncanakan tahunan. Dengan tiga tahun, perusahaan bisa membuat rencana investasi lebih stabil, sementara pemerintah tetap bisa melakukan evaluasi setiap tahun,” imbuhnya.

    Selain membantu stabilitas investasi, sistem RKAB tiga tahun disebut mendukung prinsip tata kelola pertambangan yang baik, mulai dari eksplorasi, peningkatan pendapatan negara, hingga pengaturan aset dan investasi domestik.

    “Sebaliknya, RKAB satu tahun memang memungkinkan penyesuaian produksi lebih cepat, tapi menambah beban administratif, baik bagi Ditjen Minerba maupun perusahaan,” ujarnya.

    Dia menambahkan, banyak perusahaan kini harus menurunkan SDM hanya untuk mengisi sistem MinerbaOne. Pasalnya, dari ribuan pegawai, sebagian dialihkan untuk urusan administrasi digital. 

    “Ini jelas memengaruhi produktivitas tambang dan pada akhirnya produktivitas nasional,” tambahnya.

    Meski kebijakan baru ini tujuannya baik, pemerintah perlu memperhitungkan dampak administratif dan kesiapan sistem. 

    “Koreksi dan pengawasan tetap bisa dilakukan dengan skema tiga tahun tanpa harus memberatkan industri,” pungkasnya.

  • Menaker Masih Kaji Formula Penentuan UMP 2026

    Menaker Masih Kaji Formula Penentuan UMP 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mematangkan perumusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang akan diumumkan secara resmi pada November 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap finalisasi formula dan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan mekanisme pengupahan, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian formula baru untuk tahun depan.

    Dia tidak menampik kemungkinan adanya perubahan formula penghitungan UMP tahun depan, tetapi belum bersedia membeberkan lebih jauh aspek apa yang akan disesuaikan dari formula lama.

    “Masih kita kaji terus. Itu kan tiap tahun begitu kita, jadi itulah fungsi dialog sosial itu dilakukan. Jangan lupa ada Dewan Pengupahan Nasional yang nanti lebih banyak berperan,” katanya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal perumusan UMP 2026 yang mendekati tenggat pengumuman pada November nanti.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa penentuan UMP yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan dapat dijalankan kembali, mengingat adanya kebaruan dalam beberapa variabel.

    “Ya sebenarnya kan kita sudah punya rumus-rumus yang lalu. PP No. 51/2023 saja dijalankan. Saya lihat dari serikat pekerjanya juga begitu, memang ada alternatif yang lebih bagus lagi?” katanya di Jakarta belum lama ini.

    Dia memaparkan, regulasi tersebut mengatur komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berupa variabel alfa dalam menentukan besaran kenaikan upah.

    Apabila rumus tersebut kembali diterapkan, Bob menilai besaran kenaikan UMP dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada.

    “Pakai rumus di PP yang terakhir saja, kan ada inflasi plus alfa. Faktor produktivitas tenaga kerja 20% sampai 30%. Tinggal dikalikan saja dengan pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

    Kendati demikian, Bob tidak memaparkan lebih lanjut mengenai usulan kenaikan UMP 2026 dari kalangan pengusaha. Dia menyebut hal ini merupakan kewenangan Dewan Pengupahan.

    “Rumusnya saya belum tahu, kan lagi dibahas sama Dewan Pengupahan. Apakah akan menggunakan rumus baru atau apa, kita belum tahu itu,” pungkas Bob.

  • Purbaya Soal Peluang Gaji PNS 2026 Naik: Kemungkinan Selalu Ada

    Purbaya Soal Peluang Gaji PNS 2026 Naik: Kemungkinan Selalu Ada

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun depan. 

    Saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Purbaya menyebut kemungkinan bagi pemerintah untuk menaikkan gaji PNS selalu ada. Akan tetapi, dia menyebut pemerintah belum mengetahui berapa peluang kenaikannya. 

    “Kalau kemungkinan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/10/2025) sore. 

    Adapun pendahulu Purbaya, yakni Sri Mulyani Indrawati, pada Agustus 2025 lalu menyebut pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan gaji abdi negara. 

    Sebab, Sri Mulyani menyebut pemerintah masih memiliki berbagai program prioritas pada 2026 yang akan menjadi fokus utama. 

    “Untuk gaji kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas untuk program-program prioritas nasional” katanya Sri Mulyani saat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang dipantau daring, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

    Untuk diketahui, PNS terakhir kali mengalami kenaikan gaji pada 2024 pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Kebijakan mengenai gaji PNS pun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

  • RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 triliun pada 2026 untuk mencetak sawah baru seluas 400.000 hektare di Indonesia.

    Adapun, cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, selain optimalisasi lahan yang sudah ada.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan realisasi program ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    “Kita akan mengembangkan sawah-sawah yang baru, berapa Pak Mentan kita tahun depan? 400.000 [hektare] ya? 400.000 [hektare] rencananya untuk [sawah] yang baru,” kata Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Namun, Zulhas menjelaskan, upaya mencetak sawah baru ini tak bisa dilakukan secara instan karena juga perlu didukung dengan inovasi benih dan varietas unggul.

    Terlebih, menurutnya, Indonesia tertinggal dalam hal inovasi varietas tanaman pangan yang kemudian berdampak pada produktivitas lahan.

    “Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Vietnam itu bisa 10 ton, kita 5—6 ton? Itu tentu bibitnya, varietasnya. Itu perlu penelitian, jadi PR kami masih banyak sebetulnya,” terangnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menjelaskan target cetak sawah 400.000 hektare pada 2026 mencakup proyek food estate di beberapa wilayah.

    “Insyaallah cetak sawah tahun depan kita upayakan 400.000 hektare. Tahun ini, 225.000 hektare dan Insya Allah tahun berikutnya kita akan lanjutkan,” ujar Amran.

    Dari total tersebut, sebanyak 200.000 hektare merupakan bagian dari program food estate yang tersebar di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

    Lebih lanjut, Amran menyatakan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp10 triliun.

    Adapun dalam waktu bersamaan, pemerintah juga tengah menjajaki rencana pengembangan lahan singkong seluas 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol, di mana bahan bakunya berasal dari tebu dan singkong.

    Meski begitu, proyek ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

    “Yang singkong doakan, kami koordinasi dulu dengan Menteri ATR/BPN, lahannya yang 1 juta hektare, itu perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

  • Celios: Upah Rendah Picu Lonjakan PHK di Berbagai Daerah

    Celios: Upah Rendah Picu Lonjakan PHK di Berbagai Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa upah rendah menjadi pemicu lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah, ditambah dengan variabel lain seperti efisiensi anggaran pemerintah pusat.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa kenaikan upah minimum justru dapat menciptakan gelombang lapangan kerja baru, alih-alih membebani pengusaha. Dia menukil pendapat peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2021 David Card tentang keterkaitan upah buruh dan lapangan kerja.

    “Mitos itu yang bilang upah naik terlalu tinggi menyebabkan pengangguran, justru sebaliknya kalau upah minimum bisa lebih baik maka akan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Dia menjelaskan, kenaikan upah minimum pekerja akan mempercepat perputaran ekonomi dalam lingkup domestik, misalnya melalui belanja kebutuhan sehari-hari.

    Bhima lantas menyebut tekanan perekonomian domestik masih akan terasa dalam beberapa waktu ke depan, lebih lagi dengan berlanjutnya efisiensi anggaran pemerintah.

    Oleh karena itu, Celios merekomendasikan kenaikan upah minimum 2026 di atas 10%, lebih tinggi dari realisasi kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5% secara nasional. Harapannya, konsumsi domestik yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Tanah Air dapat turut meningkat.

    “Kalau kita pakai upah sebagai penghalang produktivitas, upah menjadi mitos sehingga membuat lapangan kerja jadi sempit, akhirnya justru sekarang ini terjadi akumulasi. Oleh karenanya, kita tidak bisa menggunakan rumus yang sama,” ujar Bhima.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa besaran kenaikan upah minimum provinsi 2026 masih dalam pembahasan sampai pertengahan Oktober 2025 ini. 

    Yassierli berujar bahwa tim yang terlibat dalam proses penentuan besaran kenaikan upah, dalam hal ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), masih melakukan sejumlah kajian. 

    Dia memastikan bahwa pengumuman besaran UMP akan mengikuti lini masa, yakni pada November setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

    “Kita ingin sebenarnya UMP ini juga memperhatikan standar kehidupan yang layak bagi pekerja itu seperti apa, tetapi ini masih berproses,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Senin (13/10/2025).

  • Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan masih menanti evaluasi kebijakan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat, yang selama ini menjadi perhatian.

    Pemerhati Penerbangan Gerry Soejatman menyampaikan, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto pun, evaluasi batasan harga tiket pesawat belum kunjung rampung. 

    “Kembali lagi, TBA masih harus direvisi naik sesuai perkembangan biaya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025). 

    Padahal, wacana evaluasi ini telah bergulir sejak 2024 yang kala itu masih dipimpin Jokowi dan Kementerian Perhubungan masih dinahkodai Budi Karya Sumadi. 

    Gerry mendorong pemerintah untuk tidak harus takut jika TBA naik, karena maskapai akan tetap menyesuaikan harga sesuai permintaan. 

    Misalnya, pada low season tahun ini maskapai menurunkan harga karena demand dari perjalanan dinas memang menurun, dan ini cukup membantu masyarakat di low season. Namun, tetap masih tidak masuk akal dipaksakan penurunan TBA sementara pada peak season, karena disitulah demand tinggi.

    Dengan kata lain, peak season menjadi ladang bagi maskapai untuk menutup biaya di low season. 

    Paksaan diskon tiket dari TBA di peak season ini, lanjut Gerry, sama sekali tidak berpihak kepada pihak maskapai, dan kepada industri secara menyeluruh. Kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan/pemulihan sektor penerbangan pascapandemi.

    Penerbangan domestik nyatanya masih kesulitan bangkit. Tercermin dari proyeksi Kementerian Perhubungan, di mana recovery rate maskapai domestik hanya akan tumbuh 2% dari 83%, menjadi 85% terhadap 2019. 

    Artinya, penerbangan domestik masih belum pulih 100% dari 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Jauh berbeda dengan internasional yang tumbuh 14% tahun ini dan akan pulih secara penuh.

    Untuk itu, Gerry menegaskan agar pemerintah sebaiknya melihat kepada aspek biaya, seperti kenapa harga avtur Indonesia lebih mahal dari negara sekitar dan mengambil langkah untuk menurunkan biaya avtur. Pasalnya, hal ini menjadi akar masalah biaya operasi maskapai tinggi. 

    Terpisah, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo pun satu suara dengan Gerry. 

    Aris memandang, pemerintah perlu menyiapkan suatu formulasi TBA yang lebih adaptif terhadap parameter operasional maskapai. 

    “Misalnya dari avtur, dari maintenance, leasing pesawatnya, itu mungkin lebih adaptif ke sana sehingga pada saat avturnya naik, itu formula untuk perhitungan TBA itu masih bisa menjaga maskapai untuk memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya. 

    Pada dasarnya, Aris melihat langkah pemerintah dengan memberikan sederet penurunan tarif saat peak season memang menjadi pro rakyat. Namun, pemerintah juga harus sadar bahwa industri penerbangan harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, yakni TBA dan tingginya biaya operasional. 

    Aris berharap, pemerintah dapat meramu kebijakan yang mencapai keseimbangan antara kemudahan masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Namun, di sisi lain juga harus tetap menjaga keberlangsungan para maskapai untuk melakukan bisnis transportasi udaranya. 

    “Yang penting seimbang, masyarakat bisa terbang dengan nyaman, dengan harga yang kompetitif, di sisi lain maskapai juga masih bisa menjalankan bisnisnya dengan margin yang bisa diterima,” tuturnya.

    Pada April 2025 lalu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan evaluasi TBA akan dilakukan. Pihaknya akan mendengar seluruh masukan dari stakeholder yang berkaitan dengan tiket pesawat.  

    “Dan kita evaluasi lah, kan bisa naik, bisa tidak. Kan namanya evaluasi tidak selalu harus naik kan? Saya kan enggak bisa menentukan sepihak,” kata Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Sayangnya, enam bulan berlalu, belum ada kabar lagi terkait evaluasi TBA dan TBB. 

  • Airlangga Targetkan Penyaluran KUR Rp300,7 Triliun pada 2025, Ini Penerima yang Dibidik

    Airlangga Targetkan Penyaluran KUR Rp300,7 Triliun pada 2025, Ini Penerima yang Dibidik

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah resmi meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Dia pun menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300,7 triliun hingga akhir 2025. 

    Acara yang dipusatkan di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada Selasa (21/10/2025), tersebut menjadi momentum serta penegasan arah kebijakan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama masa jabatannya.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dari 1.940 debitur yang mengikuti kegiatan tersebut secara luring di Surabaya, debitur KUR reguler terdiri atas 1.800 yang berasal dari BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan Bank Jatim. 

    Kemudian KUR pekerja migran, sebanyak 40 debitur dari seluruh debitur KUR pekerja migran, dan untuk Kredit Program Perumahan (KPP) sebanyak 100 calon debitur oleh BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, BSI, Bank Nobu, Bank Jakarta, dan BJB. 

    Airlangga membeberkan penyaluran KUR saat ini masih hanya dimaksimalkan di sejumlah daerah saja, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Ia pun berharap penyaluran KUR dapat direalisasikan dan dimaksimalkan bagi pelaku UMKM yang berdomisili di luar pulau Jawa, hingga bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

    “Sekarang pinjaman KUR sudah disesuaikan untuk kebutuhan usaha. Sebagai contoh modal untuk calon pekerja migram Indonesia. Tadi disampaikan oleh Menteri P2MI, ada kebutuhan pendidikan, belajar bahasa. Itu sebetulnya seluruhnya bisa dibiayai oleh KUR, dan tidak dibatasi maksimal yang bisa untuk ditarik pekerja migran. Berapapun yang bisa ditarik pasti akan disetujui oleh Komite KUR. Jadi, batas kredit pekerja migran adalah langit. The sky is the limit,” ujar Airlangga, Selasa (21/10/2025). 

    Dia juga membeberkan bahwa pemerintah juga masif mendorong penyaluran KUR kepada mereka yang banyak bergerak di sektor produksi. Beberapa di antaranya pelaku UMKM di bidang industri padat karya, seperti pada industri tekstil, industri sepatu, industri kulit, termasuk kredit investasi yang disiapkan sampai dengan Rp20 triliun.

    “Kemudian kredit untuk petani tebu rakyat. Jadi untuk tanam tebu dikasih juga kredit. Dan kredit ini kita bisa kasih berulang-ulang. Jadi kita bisa menjaga rendemen tebu yang tinggi. Sehingga untuk tanam tebu juga kami berikan fasilitas,” ungkap Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga memaparkan bahwa penyaluran KUR juga menargetkan para pelaku UMKM yang bergerak di bidang konstruksi. Ia menyatakan maksimal plafon kredit yang dapat diajukan oleh para pelaku usaha tersebut sebesar Rp20 miliar.

    “Jadi kepada Bapak Ibu Gubernur, Walikota, dan Bupati, doronglah kontraktor-kontraktor daerah agar bisa membangun rumah untuk masyarakat. Ini merupakan bagian dari program Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk menyediakan 3 juta rumah. Jadi, ini akan terus kami dorong, juga bisa menarik kredit untuk renovasi dan jumlahnya dipersiapkan dengan plafon yang besar khusus renovasi dan juga perbaikan sekitar Rp17 triliun dari segi demand,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyatakan berbagai kebijakan pendistribusian KUR yang melibatkan beberapa lembaga antar sektor tersebut adalah upaya pemerintah untuk mencapai total target penyaluran KUR yang dipatok pada 2025 sebesar Rp300,7 triliun.

    “Pemerintah menargetkan [total maksimal plafon] penyaluran KUR sebanyak Rp300,7 triliun tahun ini, dan [terdiri atas] KUR sebesar Rp282,57 triliun, kredit alsintan sebanyak Rp199,42 miliar, kredit industri padat karya sebesar Rp754 miliar, dan kredit program perumahan sebesar Rp17,18 triliun,” pungkasnya.

     

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (dua dari kiri) saat menyampaikan pernyataan usai peluncuran Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 ribu Debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur./Bisnis-Julianus Palermo