Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • RI Cuan Tipis dari Biji Kakao: Kualitas Rendah, Nilai Tambah Kabur ke Negara Lain

    RI Cuan Tipis dari Biji Kakao: Kualitas Rendah, Nilai Tambah Kabur ke Negara Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kualitas biji kakao dalam negeri masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kondisi ini menyebabkan harga jual stagnan dan potensi keuntungan dari pengolahan kakao justru dinikmati negara lain.

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan hanya sekitar 10% kakao Indonesia yang difermentasi dengan baik. Rendahnya fermentasi ini menyebabkan mutu produk rendah dan kurang diminati pembeli premium seperti Eropa.

    “Secara ekonomi, ini adalah hilangnya nilai tambah, kita menjual bahan mentah murah dalam bentuk biji kakao, sementara negara lain seperti Swiss meraup untung dari pengolahan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

    Eliza menilai, lemahnya kualitas biji kakao dalam negeri berdampak langsung pada industri pengolahan kakao nasional yang juga tengah mengalami penurunan bahan baku.

    Alhasil, lanjut dia, impor biji kakao meningkat hingga mencapai 63% dari total impor kakao pada 2023, berdasarkan kode Harmonized System (HS).

    Sejalan dengan produksi kakao dalam negeri yang menurun, Eliza menyebut banyak pabrik kakao di dalam negeri yang tidak beroperasi secara penuh (idle capacity).

    “Karena menurunnya produksi kakao dalam negeri menyebabkan ada idle capacity industri kakao, kapasitas terpakai industri kakao sekitar 59%-an,” imbuhnya.

    Padahal, Eliza menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibanding negara produsen besar lain seperti Pantai Gading dan Ghana. Pasalnya, sambung dia, kakao dalam negeri memiliki rasa yang unik dari tanah vulkanik dan potensi berkelanjutan.

    Untuk itu, Eliza menyebut perlu adanya peningkatan kualitas melalui fermentasi dan sertifikasi untuk membidik pasar niche seperti Eropa yang menuntut ketertelusuran (traceability) tinggi.

    Namun, tantangan terbesar datang dari struktur petani kecil yang kesulitan menanggung biaya sertifikasi dan kurangnya insentif harga.

    Di sisi lain, dia juga menyebut Indonesia masih memiliki tantangan dari struktur petani kecil yang kesulitan menanggung biaya sertifikasi dan kurangnya insentif harga.

    “Nah kenapa petani kakao nggak banyak fermentasi? Karena harga yang fermentasi dan non [fermentasi] ini hampir nggak jauh beda. Jadi nggak ada insentif atas usaha petani yang effort lebih melakukan fermentasi,” ungkapnya.

    Untuk itu, dia menilai perlu ada skema perbedaan harga agar petani kakao mau melakukan fermentasi, sehingga menjadi daya tarik bagi petani untuk beralih ke produksi yang berkualitas.

  • Dua Produsen Drone Lokal Siap Produksi Pesawat Nirawak untuk Angkut Orang dan Logistik

    Dua Produsen Drone Lokal Siap Produksi Pesawat Nirawak untuk Angkut Orang dan Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan saat ini terdapat dua perusahaan dalam negeri yang siap memproduksi drone atau pesawat tanpa awak, untuk mengangkut penumpang dan logistik. 

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman mengungkapkan, dua produsen tersebut berbasis di Bandung tersebut adalah PT Iter Aero Industri dan PT Vela Prima Nusantara.

    “Mudah-mudahan kita bisa memiliki pabrikan drone sendiri, memiliki designer drone sendiri, anak-anak bangsa,” dalam Media Briefing, Kamis (23/10/2025).

    Sokhib menuturkan saat ini pihaknya tengah mendorong dua perusahaan tersebut untuk berkembang. Iter Aero telah memiliki Design Organization Approval (DOA), sehingga telah mengantongi izin desain. Namun, masih dalam fase demonstrasi, belum sertifikasi.  

    Sementara untuk Vela, izin DOA pun masih dalam proses. Meski demikian, Vela telah mulai membuat prototipe 1:3 eVTOL (air taxi) yang sukses terbang dan menuju kepada produksi ukuran 1:1. Apabila berhasil, drone besar tanpa pilot ini bakal mampu mengangkut muatan sampai dengan 700 kilogram (kg). 

    “Ini sangat bagus buat kita terutama di wilayah-wilayah 3T [utamanya Tertinggal, Terdepan, dan Terluar],” tambahnya. 

    Untuk implementasinya ke depan, Kemenhub merencanakan untuk fokus di daerah 3T, ketimbang di wilayah padat penduduk seperti Jakarta. 

    Sokhib pun saat ini sudah menyusun peta jalan atau roadmap kesiapan Indonesia menyambut teknologi baru tersebut. Termasuk menyusun regulasinya. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, lanjut Sokhib, berencana untuk mengoperasionalkan transportasi udara serupa drone yang berukuran lebih besar tersebut atau disebut dengan Advance Air Mobility (AAM), pada Desember 2026. 

    “Harapannya Pak Menteri, ingin di Desember 2026 ada satu yang bisa beroperasi untuk komersil,” ujarnya. 

    Sementara itu, produsen drone besar dari luar negeri pun telah bergantian melakukan demonstrasi di Indonesia. 

    Misalnya, uji terbang Proof-of-Concept (PoC) AAM yang dilaksanakan di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) Samarinda pada Senin, 29 Juli 2024 oleh Hyundai Motor Group bekerja sama dengan Korea Aerospace Research Institute (KARI). 

    Teranyar, Dreamfly Indonesia kolaborasi dengan Tsingfly—perusahaan asal China—resmi melakukan uji coba terbang (test flight) perdana untuk drone kargo listrik DF-L100 di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, Senin (20/10/2025).

    Drone TF-L100 memiliki berat lepas landas maksimum 650 kilogram dengan kapasitas muatan hingga 150 kilogram, sehingga mampu membawa berbagai peralatan misi maupun material penyelamatan. 

    Dengan jangkauan terbang maksimum 140 kilometer dan daya tahan hingga 90 menit, TF-L100 dirancang untuk beroperasi di berbagai kondisi lapangan, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan.

  • YLKI Minta Aqua Tanggung Jawab atas Klaim Sumber Air

    YLKI Minta Aqua Tanggung Jawab atas Klaim Sumber Air

    Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong produsen Aqua, PT Tirta Investama, untuk bertanggung jawab atas klaim yang dijanjikan terkait sumber air.

    Ketua YLKI Niti Emiliana menilai dalam hal ini pelaku usaha tidak transparan dengan memberikan informasi dan klaim iklan yang tidak sesuai.

    “Dalam UU perlindungan konsumen, hal ini masuk dalam perbuatan yang dilarang oleh pelaku yaitu karena memproduksi dan memperdagangkan tidak sesuai dan kondisi sebagaimana yang dinyatakan oleh label dan iklan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (24/10/2025). 

    Selain itu, Niti melihat hal tersebut juga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar jelas dan jujur

    Untuk itu, Niti mendorong pelaku usaha seharusnya bertanggungjawab atas informasi klaim yang dijanjikan karena ini masuk ke dalam itikad baik dalam berbisnis. 

    “YLKI mendorong adanya audit dan pemerintah untuk peninjauan ulang terkait perizinan usaha dan perolehan air tersebut,” tambahnya. 

    Sebelumnya, pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyinggung soal sumber air produk air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua mendapat sorotan publik. 

    Dalam sebuah cuplikan video yang menampilkan kunjungannya ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat, Dedi mempertanyakan sumber air Aqua yang ternyata berasal dari sumur dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Dia heran lantaran menurut pemahamannya sumber air produk AMDK berasal dari air permukaan. 

    “Dalam pemikiran saya bahwa ini airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan, kan namanya air pegunungan,” ujarnya. 

    Merespons ramainya isu tersebut, Aqua memberikan klarifikasi bahwa air Aqua berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, minimal 1 tahun penelitian.

    Proses ini dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. Aqua hanya menggunakan air dari akuifer dalam (kedalaman 60–140 meter), bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal.

    Perusahaan juga menegaskan tidak menggunakan air dari sumur bor biasa. Aqua menyatakan bahwa air yang digunakan berasal dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. 

    “Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing [mengalir alami],” ungkap manajemen Aqua dalam pernyataan tertulisnya.

  • Prabowo Tetapkan Aturan Baru, Pemda hingga BUMN Bisa Pinjam Uang ke Pusat

    Prabowo Tetapkan Aturan Baru, Pemda hingga BUMN Bisa Pinjam Uang ke Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

    Aturan ini menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan kepada pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    PP ini ditandatangani di Jakarta pada 10 September 2025 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari yang sama melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2025.

    Dalam penjelasan umum, peraturan ini disebutkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman kepada Pemda, BUMN, dan BUMD.

    Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat bertujuan mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional di sektor infrastruktur, energi, transportasi, air minum, dan pelayanan publik, termasuk untuk memperkuat industri dalam negeri dan pembiayaan sektor produktif.

    Beleid ini juga menegaskan bahwa pinjaman dapat diberikan kepada Pemda dan BUMD yang membutuhkan pendanaan mendesak, terutama saat terjadi bencana alam atau nonalam, guna membantu pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

    “Negara harus hadir dalam pemulihan pembangunan dan kehidupan bagi daerah yang terkena dampak bencana, khususnya dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan,” demikian tertulis dalam penjelasan umum PP tersebut.

    Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, manfaat, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian. Pinjaman hanya dapat diberikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

    Sumber pendanaan pinjaman berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mekanisme pengusulan dan persetujuan yang harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Pinjaman Harus Sesuai Kelayakan dan Kapasitas Fiskal

    Pemda, BUMN, dan BUMD yang ingin memperoleh pinjaman dari pemerintah wajib memenuhi sejumlah persyaratan ketat.

    Untuk pemerintah daerah, misalnya, jumlah sisa pembiayaan utang ditambah utang baru tidak boleh melebihi 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya, dan harus memiliki rasio kemampuan keuangan (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5.

    Selain itu, calon penerima pinjaman wajib menyampaikan dokumen lengkap, mulai dari studi kelayakan, laporan keuangan yang telah diaudit, hingga surat kuasa pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil jika terjadi tunggakan pembayaran.

    PP ini juga mengatur secara rinci mekanisme penilaian, jaminan, perjanjian, pencairan, pelaporan, serta evaluasi pinjaman. Menteri Keuangan berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana pinjaman, dan dapat mengambil tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan atau gagal bayar.

    Penerima pinjaman wajib mengembalikan dana sesuai perjanjian, termasuk cicilan pokok, bunga atau margin, dan biaya lainnya. Keterlambatan pembayaran dikenai denda atau sanksi lain yang dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Semua transaksi dan pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah, dan setiap perjanjian pinjaman harus disampaikan salinannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  • Great Institute: Prabowo Bangun Ekonomi ala Deng Xiaoping, Negara Lebih Dominan

    Great Institute: Prabowo Bangun Ekonomi ala Deng Xiaoping, Negara Lebih Dominan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemiripan dengan pemikiran pemimpin reformasi ekonomi China, Deng Xiaoping. 

    Menurut Syahganda, Prabowo mengusung gaya sosialis yang pragmatis, berbeda dengan pendekatan ekonomi neoliberal seperti yang dianut oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Prabowo ini kepalanya seperti Deng Xiaoping. Dia pengen jadi sosialis yang pragmatis,” kata Syahganda dalam acara Peluncuran Bisnis Indonesia Economic & Financial Report (BIEFR) 2025, dikutip Jumat (24/10/2025). 

    Prabowo memang disebut mengidolakan Deng Xiaoping. Sosok penting dalam tranformasi ekonomi China itu merupakan penerus Mao Zedong yang dikenal sebagai pemimpin progresif yang memulihkan ekonomi China setelah kehancuran akibat Revolusi Budaya. 

    Meski berakar pada komunisme, Deng menekankan pragmatisme ekonomi dan membuka jalan bagi reformasi besar-besaran. Salah satu hasil kebijakannya adalah pembangunan Shenzhen, kota di selatan China yang menjadi simbol transformasi ekonomi negara itu. 

    Peneliti China, Kerry Brown, dalam artikelnya ‘Deng Xiaoping Southern Tour’, mencatat bahwa perjalanan Deng ke wilayah selatan pada 1980-an saat ekonomi lesu menginspirasi reformasi total yang melahirkan pertumbuhan pesat dan liberalisasi ekonomi.

    Melalui kebijakan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang serupa dengan kawasan ekonomi khusus di Indonesia, Deng membuka China terhadap investasi asing, terutama di Shenzhen yang dekat dengan Hong Kong. Kota itu berkembang dari desa nelayan menjadi pusat industri dan teknologi global, markas bagi raksasa seperti Tencent.

    Kini, menurut Hurun Global Rich List 2023, Shenzhen menempati peringkat keempat kota dengan miliarder terbanyak di dunia, berada di bawah Beijing, New York, dan Shanghai.

    Dalam hal ini, Syahganda pun menyinggung kecocokan pandangan ekonomi Prabowo dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Setahun lalu, Syahganda sempat berdiskusi dengan bendahara negara baru itu. 

    Politikus itu menilai Purbaya lebih sejalan dengan Prabowo, ketimbang menkeu sebelumnya yaitu Sri Mulyani yang memegang mazhab ekonomi neoliberal. 

    “Kalau menteri itu harus sepenuh hati melayani presidennya. Nah, kalau Bu Sri Mulyani enggak bisa karena mazhabnya beda. Bukan soal jahat atau enggak, ini mazhabnya beda. Bu Sri Mulyani mazhabnya yang disebut orang neolib dan itu enggak ada yang salah karena itu pilihan saja,” tuturnya. 

    Syahganda menambahkan, pandangan ekonomi Prabowo banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang dekat dengan dunia ekonomi dan koperasi. 

    Dia menyebut, investor global Ray Dalio, bahkan pernah menilai Prabowo mirip dengan Deng Xiaoping dalam hal pandangan ekonomi.

    “Kita lihat memang waktu Ray Dalio datang ke Indonesia, Pak Prabowo lo mirip Deng Xiaoping, dia ngomong itu. Faktanya, presiden kita itu mau ngambil jalan itu,” ujarnya.

    Kebijakan ekonomi Prabowo juga disebut menunjukkan pergeseran paradigma dari model yang memberi dominasi besar pada swasta ke arah ekonomi yang lebih digerakkan oleh negara (state-driven). Dia menilai pendekatan ini memperkuat peran negara dalam mengatur arah pembangunan nasional.

    “Shifting paradigm dari yang dulu lebih menekankan negara dan swasta, di mana negaranya disetir oleh swasta, ke arah yang lebih heavy state-driven economy. Prabowo ini betul-betul ingin negara hadir kuat,” terangnya.

    Di samping itu, Syahganda juga menyoroti sikap Prabowo terhadap proyek strategis nasional (PSN) dan sumber daya alam, seperti timah dan tanah jarang (rare-earth). Syahganda menilai Prabowo berupaya memastikan aset negara tidak lagi dikuasai oleh kepentingan oligarki.

    “Prabowo kan larinya ke situ, karena melanggar UU Pasal 33, ini gue ambil balik. Dia buat badan khusus untuk tanah jarang yang mengendalikan semua karena dia tahu ini bagian dari pembangunan masa depan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Syahganda menyebut, gaya kepemimpinan ekonomi Prabowo juga selaras dengan teori negara kesejahteraan (welfare state) seperti yang diterapkan di beberapa negara Amerika Latin. Dia menilai orientasi kebijakan Prabowo fokus pada pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bersama (common prosperity).

    “Presiden kita ini yakin bahwa yang perlu ditekankan adalah sisi ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Di situ memang agak berkurang demokrasi kita karena mereka yakin seperti China dan Vietnam, pertumbuhan bisa tinggi di bawah kepemimpinan kuat,” tambahnya.

    Selama 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo, secara keseluruhan Syahganda melihat arah perubahan paradigma yang jelas meski masih dalam tahap awal. Untuk itu, dia mengapresiasi keyakinan Prabowo untuk menekankan pembangunan ekonomi rakyat.

    “Setahun pertama Prabowo sebenarnya baru shifting paradigm, tapi saya apresiasi karena dia punya keyakinan. Misalkan, dia mau sejahterakan rakyat, dari situ dia mau buat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

  • Kejagung Geledah Bea Cukai, Purbaya Ogah Lindungi Anak Buah yang Berkasus

    Kejagung Geledah Bea Cukai, Purbaya Ogah Lindungi Anak Buah yang Berkasus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu yang lalu.  

    Purbaya enggan memerinci apa isi pertemuan antara kedua institusi tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa kedua institusi memiliki kerja sama termasuk mengenai penegakan hukum. 

    Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu bahkan menyebut kerja sama dengan Kejagung itu termasuk penindakan terhadap pegawai maupun pejabat bea cukai yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

    “Kita memang ada kerja sama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini, Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di Bea Cukai bakal dilindungi apa enggak? Saya bilang enggak. Kalau salah, salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerja sama itu,” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut apabila pertemuan itu membahas kasus tertentu, Purbaya mengaku tidak tahu. Dia mengaku tidak memiliki pengetahuan terkait dengan pertemuan Kejagung dan Bea Cukai beberapa hari yang lalu. 

    Pria yang kini juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu akan menunggu informasi dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama untuk menjelaskan perihal pertemuan Kejagung. 

    “Pak Djaka kan lagi di daerah. Saya tunggu informasi dari Pak Djaka,” ujar Purbaya. 

    Purbaya sebelumnya pernah mensinyalkan akan ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Dia menyebut tengah berburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud. 

    Saat ditemui usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Purbaya menyebut penangkapan disinyalkan olehnya adalah terhadap pelaku penyelundupan dan yang menggunakan modus under invoicing ekspor-impor. 

    Sebagai informasi, under invoicing merujuk pada praktik pembuatan faktur lebih rendah atas suatu harga barang atau jasa, dari harga yang seharusnya dibayarkan. 

    “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kami pilih saja siapa yang mau diproses,” terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Purbaya menyebut pengusutan tidak hanya dilakukan di sektor penerimaan negara dari kepabenan dan cukai. Dia juga menyebut tengah menangani kebocoran-kebocoran pada penerimaan pajak dengan memastikan kepatuhan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. 

    Mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu tidak menampik ada beberapa modus pelanggaran di bidang pajak, di mana fiskus bernegosiasi dengan wajib pajak untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak. 

    Namun demikian, Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut berapa potensi pengembalian keuangan negara yang bisa didapatkan dari upaya-upaya penindakan tersebut. “Belum tahu, masih kita hitung,” ujarnya singkat. 

  • Indonesia Buka Peluang Peningkatan Ekspor Pertanian ke Brasil

    Indonesia Buka Peluang Peningkatan Ekspor Pertanian ke Brasil

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Brasil memperkuat hubungan strategis untuk memperluas kolaborasi ekonomi, perdagangan, energi, riset, statistik, dan pengembangan sektor pertanian dari kedua negara bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ke Indonesia, Kamis (23/10/2025)

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Brasil sudah terbangun lama dan kini memasuki fase yang lebih konkret. Menurutnya, kedua negara memiliki potensi besar untuk saling melengkapi. Indonesia unggul dalam komoditas tropis seperti kelapa sawit, kopi, kakao dan kelapa.

    “Kami kan sudah tiga kali ketemu ke Menteri Pertanian Brasil. Kami dua kali kunjungan ke Brasil. Menteri Brasil tiga kali berkunjung ke Indonesia. Yang kita bahas adalah bagaimana saling menguntungkan. Yang pertama, yang surplus di Indonesia CPO. Kopi, kakao, yang kita ekspor ke sana. Ada kelapa.” kata Mentan Amran di Istana Presiden.

    Sementara Brasil yang memiliki kekuatan di komoditi sapi, daging, dan gandum, yang diskemakan untuk dikembangkan melalui pola investasi.

    “Kemudian (dari) mereka, sapi, gandum, daging, dan yang terpenting, kami undang investasi di Indonesia untuk pengembangan sapi.” ujar Mentan Amran.

    Mentan Amran memandang kemitraan dengan Brasil adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia.

    Kerja sama dengan negara yang berhasil menjadikan pertanian sebagai kekuatan ekonomi seperti Brasil menjadi wujud nyata arah kebijakan tersebut.

    “Presiden selalu menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak bisa ditawar. Karena itu, setiap kerja sama harus memberi manfaat langsung bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani kita,” tutur Amran.

    Sebelum pertemuan tingkat tinggi hari ini, kedua negara telah menandatangani beberapa nota kesepahaman penting di sektor pertanian. Pada 30 Oktober 2023, Mentan Amran telah mengajak Brasil untuk berinvestasi dan melakukan transfer teknologi di sektor gula, dengan tujuan mempercepat target swasembada gula nasional. Upaya tersebut disambut positif oleh pemerintah Brasil yang dikenal memiliki sistem industri gula modern dan efisien.

    Selanjutnya, 12 September 2024 Indonesia-Brasil melakukan kerja sama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. Investasi diperkirakan bernilai Rp4,5 Triliun.

    Kerja sama Indonesia-Brasil kali ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi antar dua negara di belahan dunia berbeda, tetapi juga menjadi simbol solidaritas antara sesama kekuatan agraris global. Melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun sektor pertanian yang berdaulat, modern, dan berdaya saing di tingkat internasional.

  • Dua Smelter Freeport Krisis Pasokan Konsentrat Tembaga

    Dua Smelter Freeport Krisis Pasokan Konsentrat Tembaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Opersional kedua smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dalam status stand-by atau siaga imbas gangguan produksi di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), di Papua Tengah.

    Freeport-McMoRan Inc (FCX), induk PT Freeport Indonesia (PTFI), melaporkan bahwa insiden luncuran material basah dari bekas tambang terbuka Grasberg ke GBC pada 8 September 2025 membuat operasi penambangan dihentikan sementara. Penghentian ini untuk memprioritaskan proses evakuasi tujuh anggota tim yang menjadi korban serta penyelidikan penyebab utama insiden.

    Freeport menyatakan bahwa proses evakuasi korban telah selesai pada 5 Oktober 2025 dan proses investigasi hampir rampung. Kajian terkait dampak kerusakan yang dilakukan pararel dengan kegiatan pembersihan lumpur diperkirakan akan selesai pada akhir 2025.

    Imbas dari kondisi tersebut, operasi peleburan PTFI berjalan dengan kapasitas terbatas karena kurangnya pasokan konsentrat tembaga.

    “Kedua smelter di Indonesia saat ini berada dalam status siaga sambil menunggu ketersediaan konsentrat tembaga,” ujar Presiden dan Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (24/10/2025).

    FCX dan PTFI, bersama para ahli eksternal, sedang menyelesaikan penyelidikan terhadap penyebab utama insiden luncuran lumpur di GBC serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Secara paralel, bekerja sama dengan otoritas pemerintah Indonesia, rencana produksi ke depan sedang dievaluasi dan penilaian kerusakan sedang diselesaikan. Setelah penilaian kerusakan rampung, PTFI akan melakukan evaluasi terhadap nilai buku sejumlah aset yang terdampak untuk menentukan kemungkinan penghapusan nilainya (write-off).

    Adapun, cebakan bijih GBC mewakili 50% dari estimasi cadangan terbukti dan terkira PTFI per 31 Desember 2024, serta sekitar 70% dari proyeksi produksi tembaga dan emas PTFI hingga 2029.

    Freeport memperkirakan bahwa tambang Big Gossan dan Deep Mill Level Zone (DMLZ) yang tidak terdampak dapat memulai kembali operasinya pada kuartal IV/2025.

    Diikuti oleh pemulihan dan peningkatan produksi bertahap tambang bawah tanah GBC sepanjang 2026.

    Berdasarkan skenario pemulihan bertahap ini, yang masih bergantung pada banyak faktor dan dapat berubah, produksi PTFI pada 2026 diproyeksikan sekitar 35% lebih rendah dibandingkan estimasi sebelum insiden. Adapun, estimasi sebelumnya sekitar adalah 1,7 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounce emas.

  • Purbaya Soal Utang Kereta Cepat: Biar Danantara Selesaikan B2B, Top!

    Purbaya Soal Utang Kereta Cepat: Biar Danantara Selesaikan B2B, Top!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Danantara menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta –Bandung (KCJB) dengan China tanpa mengikutsertakan APBN alias dengan business-to-business (B2B). 

    Untuk diketahui, saat ini Danantara tengah mengkaji berbagai opsi dan skema restrukturisasi utang proyek strategis nasional senilai US$7 miliar lebih itu. Keikutsertaan APBN dalam pembayaran utang turut menjadi opsi dengan menyerahkan pengelolaan prasarana Kereta Cepat ke pemerintah dengan skema Badan Layanan Umum (BLU). 

    Superholding BUMN yang membawahi pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu bahkan berencana untuk terbang ke China guna bernegosiasi terkait dengan tenor maupun bunga pinjaman dari China Development Bank (CDB). 

    “Sebisa mungkin saya enggak ikut. Biar saja mereka selesaikan business-to-business. Top!,” ujarnya sambil mengacungkan dua jempol kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

    Purbaya pun merespons positif atas klaim bahwa China dan Indonesia sudah menyepakati restrukturisasi utang Kereta Cepat menjadi 60 tahun. 

    Pria yang pernah menjadi Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu pun menyebut dia tak akan terlibat aktif dalam proses negosiasi terkait dengan  restrukturisasi utang Kereta Cepat, alias Whoosh, antara Indonesia dan China. 

    “Bagus. Saya enggak ikut kan? Top. Enggaklah, saya paling menyaksikan. Kalau mereka sudah putus kan sudah bagus. Top,” ujarnya sambil tertawa. 

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebut akan berangkat ke China untuk menyelesaikan negosiasi terkait dengan restrukturisasi utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB). 

    Kendati tidak memerinci kapan pertemuan dengan pihak China akan dilakukan, Dony menyebut tim negosiator akan mencakup pemerintah dan Danantara. Saat kunjungan tersebut, Indonesia akan menyajikan data-data sekaligus opsi restrukturisasi utang terbaik untuk kesehatan keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

    Untuk diketahui, KCIC adalah perusahaan patungan antara China dan BUMN Indonesia yang diwakili oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60%. Mayoritas saham PSBI dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. 

    “Ini menjadi poin negosiasi kami, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kami diskusikan dengan mereka,” terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

    Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, memastikan bahwa proses negosiasi atas restrukturisasi utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu selesai tahun ini. 

    Dia pun optimistis penyelesaian negosiasi restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, tidak sulit dilakukan. Sebab, dia menilai kinerja keuangan dari operasional kereta peluru itu positif apabila dilihat dari segi EBITDA.

  • Purbaya Buka-bukaan Isi Pertemuan dengan Bos Pertamina

    Purbaya Buka-bukaan Isi Pertemuan dengan Bos Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap isi pertemuannya dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Kamis (23/10/2025). Keduanya berbicara ihwal pembangunan kilang hingga pengembangan hulu migas. 

    Untuk diketahui, pada rapat bersama Komisi XI DPR pada September 2025 lalu, Purbaya sempat secara terbuka mengkritik Pertamina yang tidak fokus pada pendirian kilang. 

    Purbaya menyebut kritiknya terhadap BUMN migas itu direspons positif oleh Simon. Mantan Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pun memberikan pujian ke Simon. 

    “Dia bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih sering membangun kilang lagi. Berbagai macam diskusi yang kita [bahas, red], tetapi biasanya pada dasarnya lebih positif daripada managing director, direktur utama yang sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Namun demikian, terang Purbaya, pertemuannya dengan Simon belum menyimpulkan bahwa Pertamina dalam waktu dekat akan menambah kilangnya. Dia memperkirakan BUMN itu bisa jadi menargetkan penambahan kilang sebagai salah satu program jangka menengah mereka. 

    Tidak hanya soal kilang, Purbaya juga mengeklaim turut menyampaikan kritik ihwal kinerja hulu migas Pertamina. Dia menyebut kinerja sektor hulu migas yang digarap Pertamina. Kritik itu pun, klaimnya, turut disambut positif oleh Simon. 

    Menkeu lulusan ITB itu menjelaskan bahwa lifting migas, salah satu bagian dari asumsi ekonomi makro yang berpengaruh kepada APBN, tidak akan naik apabila tidak ada eksplorasi atau penemuan sumur minyak baru. Apalagi, ketersediaan minyak akan selalu berkurang setelah produksi dilakukan. 

    “Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi. Kayaknya dia [Simon] mau katanya. Enggak tahu mampu apa enggak,” terangnya.