Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima kunjungan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait audiensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    Sigit menjelaskan dalam audiensi itu kepolisian dan pemerintah akan bekerja sama dalam agar bisa menekan terjadinya karhutla. Pasalnya, persoalan ini juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dari hasil audiensi ini, Kapolri dan Menhut telah sepakat untuk terus menggalakkan upaya pencegahan agar angka karhutla bisa ditekan. Salah satunya melalui edukasi ke masyarakat.

    Sigit juga menegaskan kepada perusahaan agar bisa membantu masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa pembakaran.

    “Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Selanjutnya, kerja sama Polri-TNI dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla bakal ditingkatkan. Kerja sama ini didukung penempatan command center agar bisa melakukan pemadaman secara optimal saat terjadinya karhutla.

    Selain itu, kata Sigit, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sawit, maka nantinya akan diminta agar membuat parit maupun lumbung air. 

    “Evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya yang terkait dengan sawit, harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air, lumbung, yang harus disiapkan sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sigit mengemukakan terdapat persoalan yang harus bisa diselesaikan bersama yakni terkait sumber air, water bombing hingga modifikasi cuaca.

    “Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Raja Juli mengemukakan bahwa angka Karhutla pada 2025 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi akibat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait hingga sejumlah penegakan hukum yang ada.

    “Angka karhutla kita menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025,” tutur Juli.

  • Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima kunjungan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait audiensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    Sigit menjelaskan dalam audiensi itu kepolisian dan pemerintah akan bekerja sama dalam agar bisa menekan terjadinya karhutla. Pasalnya, persoalan ini juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dari hasil audiensi ini, Kapolri dan Menhut telah sepakat untuk terus menggalakkan upaya pencegahan agar angka karhutla bisa ditekan. Salah satunya melalui edukasi ke masyarakat.

    Sigit juga menegaskan kepada perusahaan agar bisa membantu masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa pembakaran.

    “Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Selanjutnya, kerja sama Polri-TNI dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla bakal ditingkatkan. Kerja sama ini didukung penempatan command center agar bisa melakukan pemadaman secara optimal saat terjadinya karhutla.

    Selain itu, kata Sigit, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sawit, maka nantinya akan diminta agar membuat parit maupun lumbung air. 

    “Evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya yang terkait dengan sawit, harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air, lumbung, yang harus disiapkan sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sigit mengemukakan terdapat persoalan yang harus bisa diselesaikan bersama yakni terkait sumber air, water bombing hingga modifikasi cuaca.

    “Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Raja Juli mengemukakan bahwa angka Karhutla pada 2025 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi akibat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait hingga sejumlah penegakan hukum yang ada.

    “Angka karhutla kita menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025,” tutur Juli.

  • Bahlil Beri Sinyal Tambahan Kuota Impor BBM SPBU Tetap 10% pada 2026

    Bahlil Beri Sinyal Tambahan Kuota Impor BBM SPBU Tetap 10% pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut. 

    “Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan. 

    Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024. 

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah. 

    “Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya. 

    Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak. 

    “Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya. 

    Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

    “B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil.

  • Pendanaan KopDes Merah Putih Bakal Tepat Sasaran Jika Ekosistem Matang

    Pendanaan KopDes Merah Putih Bakal Tepat Sasaran Jika Ekosistem Matang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pendanaan yang diterima Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari himpunan bank milik negara (Himbara) berpotensi tepat sasaran apabila seluruh ekosistem lini usaha koperasi telah bergerak secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

    Pengamat koperasi Rully Indrawan memandang, desain program pendanaan yang mewajibkan adanya rencana bisnis dari setiap KopDes/Kel Merah Putih dapat menjadi instrumen penting agar dana pinjaman benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha anggota koperasi.

    “Karena syarat menerima pinjaman [untuk KopDes/Kel Merah Putih] itu harus ada rencana bisnis, maka pemanfaatan dana [dari Himbara] itu semestinya tepat sasaran. Asumsinya, bila ekosistem usaha semua sudah bergerak baik hilir maupun hulunya,” kata Rully kepada Bisnis, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rully, efektivitas pendanaan KopDes/Kel Merah Putih juga bergantung pada tiga faktor kunci, yakni kesiapan ekosistem usaha, berfungsinya sistem pengawasan digital, serta kualitas pelatihan pengurus koperasi yang disesuaikan dengan rencana bisnis masing-masing KopDes/Kel Merah Putih.

    Namun demikian, Rully menilai ketiga kunci tersebut masih perlu melalui proses validasi sebelum siap sepenuhnya terealisasi di lapangan.

    Secara normatif, ujar dia, keberadaan KopDes/Kel Merah Putih berpotensi memberi dampak positif terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski begitu, peran pemerintah sebagai pihak yang menaungi koperasi dinilai tetap krusial pada tahap awal pelaksanaan program.

    “Tentu secara normatif dampaknya positif bagi pemerataan ataupun kesejahteraan rakyat. Namun sejauh mana peran eksternal [terutama pemerintah] menaunginya dengan komitmen dan kebijakan. Koperasi dengan sistem officialisasi seperti ini peran pemerintah di awal itu harus kuat,” tuturnya.

    Sebelumnya, sebanyak 80.000 unit KopDes/Kel Merah Putih yang telah mengantongi legalitas dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan beroperasinya KopDes/Kel Merah Putih itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar koperasi dapat berjalan dalam waktu cepat.

    Namun, dia menjelaskan, karena belum seluruh KopDes/Kel Merah Putih memiliki gudang/gerai dan sarana-prasarana pendukung, maka tahapan sebelum dioperasikan perlu dipercepat pembangunan aset fisik tersebut.

    “Maret 2026 kita harapkan seluruh gerai dan gudang selesai dibangun, Insya Allah Maret 2026 target operasi KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan dengan baik,” ujar Ferry di Graha Mandiri, Selasa (21/10/2025).

    Ferry menyebut, setiap kementerian/lembaga terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi di desa melalui program KopDes/Kel Merah Putih dapat segera tercapai.

    Dia menambahkan, sebagai langkah percepatan proses pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang KopDes/Kel Merah Putih, seluruh tim di Satgas dan juga koordinator wilayah diberdayakan untuk memetakan tanah-tanah yang menganggur (idle) di setiap desa untuk didirikan bangunan tersebut.

    Dalam hal pembangunan aset hingga modal kerja, setiap KopDes/Kel Merah Putih bakal mendapatkan kucuran plafon pinjaman hingga Rp3 miliar.

    “Kami sekarang sudah mulai menginventarisir data tanah, asumsinya sekarang per hari bisa kita dapatkan minimal seribu titik tanah di desa-desa. Pokoknya begitu ada titik tanahnya, langsung dibangun [gerai dan gudang],” ungkapnya.

    Kemenkop juga telah menurunkan Business Assistant dan Project Manager Officer (PMO) yang akan bertanggung jawab terhadap 10 KopDes Merah Putih di setiap wilayah untuk mendukung operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, terutama setelah efektif beroperasi. 

  • Update Menteri Bahlil Soal Penguasaan Freeport oleh Indonesia, Bicara 12% Saham

    Update Menteri Bahlil Soal Penguasaan Freeport oleh Indonesia, Bicara 12% Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia berada dalam sikap memperkuat posisi pemilikan pada tambang emas raksasa yang dikendalikan PT Freeport Indonesia. Indonesia meminta tambahan kepemilikan sebesar 12% saham.  

    Rencana penambahan saham ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut, setelah penambahan maka pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Tanah Air tersebut.

    “Saham kita sekarang kan 51%, tetapi dalam Pemerintahan sebelumnya pun, saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo kita menambah 12% dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah, tapi [transaksi] ini terjadi setelah 2041,” ujar Bahlil, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, pemerintah menargetkan pembahasan finalisasi dengan pihak Freeport akan dimulai pada awal November 2025. Target ini adalah waktu perkiraan insiden longsor di tambang bawah tanah (underground) yang menelan 7 korban jiwa sepenuhnya ditangani.

    “Semua jenazah sudah ditemukan dan evakuasi selesai. Saat ini inspektur tambang sedang memeriksa penyebab kejadian. Insyaallah bulan depan [November] sudah ada tanda-tanda perbaikan, dan kita mulai pembicaraan untuk finalisasi penambahan saham,” kata Bahlil.

    Freeport Tetap Bayar Pajak 25%

    Dalam skema baru ini, Bahlil memastikan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan Freeport akan tetap sebesar 25%, meski tarif umum PPh badan nasional kini berada di bawah 22%.

    “Kami ingin memastikan negara mendapat manfaat optimal. Selain itu, Freeport juga akan membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua, serta memprioritaskan pengusaha lokal Papua untuk terlibat dalam proyek-proyek mereka,” tegasnya.

    Bahlil menambahkan, walau nilai akuisisi belum bisa diungkapkan, arah kebijakan pemerintah sudah solid. Produksi Freeport saat ini merupakan hasil eksplorasi sejak 2003–2004, dengan puncak produksi diperkirakan terjadi pada tahun 2035 sebelum mengalami penurunan.

    “Oleh karena itu, pembicaraan perpanjangan dan eksplorasi baru harus segera dilakukan agar kita tidak kehilangan waktu,” tandas Bahlil.

  • Bahlil Sebut Proyek DME Mulai Eksekusi Awal Tahun Depan

    Bahlil Sebut Proyek DME Mulai Eksekusi Awal Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan mulai dieksekusi awal tahun depan secara bertahap. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proyek DME tersebut akan menjadi bentuk hilirisasi batu bara yang dapat menjadi substitusi liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia yang selama ini masih bergantung pada impor. 

    “Sekarang kita hasil studinya sudah serahin kepada Danantara dan Insha Allah di awal tahun atau di akhir tahun ini sudah bisa kita eksekusi secara bertahap,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dalam catatannya, konsumsi LPG di Indonesia sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Alhasil, Indonesia hingga saat ini mengimpor 7–7,5 juta ton per tahun.

    “Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri karena posisi gas kita itu kapasitas itu C1 dan C2, sementara untuk LPG itu C3 dan C4,” tutur Bahlil. 

    Oleh karena itu, proyek DME menjadi penting untuk menekan importasi LPG, sekaligus mengoptimalkan sumber daya energi yang lebih low calorie dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan LPG. 

    Salah satu proyek DME akan dimulai oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang tengah bersiap untuk melanjutkan proyek gasifikasi batu baramenjadi dimethyl ether (DME) pada tahun depan.

    Proyek yang diharapkan dapat menjadi subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) itu mandek usai ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc. Kini, PTBA memberi sinyal akan melanjutkan proyek tersebut bersama mitra dari China.

    Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto mengungkapkan bahwa Perseroan telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyiapkan partner teknologi baru untuk mengerjakan proyek DME.

    Dia bercerita pihaknya telah mengunjungi pabrik-pabrik gasifikasi di China yang mengubah batu bara menjadi produk kimia, termasuk DME, methanol, hingga polypropylene. Di China, kata Turino, proyek gasifikasi menjadi zat kimia telah berjalan 20-30 tahun. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu kunci industri di Negeri Tirai Bambu itu sangat kompetitif.

    Meski demikian, dia belum dapat memastikan siapa mitra baru yang akan bergabung dalam proyek DME. Dia hanya memberi sinyal ada investor China yang telah kompeten di bidang tersebut lebih dari 20 tahun.

    “Jadi teknologinya sudah berkembang dan mereka masih membesarkan kapasitas. Jadi mereka macam-macam. Satu produk dari batu bara bikinnya nggak hanya tunggal DME. Bikin ini, bikin ini. Ada satu pabrik yang punya 50 produk,” ujar Turino, Senin (20/10/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, PTBA telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.

    Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DMEpada November 2024, mengusulkanprocessing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

  • Lula Usul Perdagangan Brasil dan Indonesia Pakai Mata Uang Rupiah-Real

    Lula Usul Perdagangan Brasil dan Indonesia Pakai Mata Uang Rupiah-Real

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan Brasil dan Indonesia membuka peluang untuk memperdagangkan barang dan jasa menggunakan mata uang masing-masing, atau rupiah dan real.

    Lula mengatakan kedua negara harus lepas dari jerat dolar Amerika Serikat dengan segera melakukan perubahan. 

    Dia menuturkan abad ke-21 menuntut keberanian yang mungkin tidak ada pada abad ke-20. Indonesia dan Brasil harus mengubah cara berdagang agar tidak bergantung pada siapa pun,

    “Lebih dari itu, baik Indonesia maupun Brasil ingin membahas kemungkinan perdagangan menggunakan mata uang masing-masing. ” jelasnya.

    Presiden Lula menegaskan bahwa Brasil dan Indonesia sepakat memperjuangkan multilateralisme atau tatanan dunia yang setara dan berbasis kerja sama, bukan dominasi.

    “Kita menginginkan multilateralisme, bukan unilateralisme. Kita menginginkan demokrasi perdagangan, bukan proteksionisme,” kata Lula, dalam joint statement bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Dia menegaskan komitmen negaranya untuk memperdalam hubungan strategis dengan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, terutama di bidang perdagangan, teknologi, dan politik global yang lebih berimbang.

    Lula menyebut keputusan Brasil untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia merupakan langkah yang tepat di tengah dinamika politik dan ekonomi dunia yang tengah berubah cepat.

    Dia memastikan akan kembali bertemu dengan Presiden Prabowo dalam KTT Asean di Malaysia beberapa hari mendatang guna menindaklanjuti kerja sama yang telah disepakati.

    “Keputusan Brasil untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dan Asia Tenggara tidak bisa lebih tepat lagi,” ujar Lula.

    Menurut Lula, baik Indonesia maupun Brasil memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan dunia baru jika mampu memanfaatkan kesamaan visi dan nilai dalam membangun hubungan yang berkeadilan dan saling menguntungkan.

    “Presiden, saya ingin mengatakan bahwa Brasil dan Indonesia akan sebesar yang kita inginkan. Kondisi politik dan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa kita perlu semakin membahas kesamaan antara kedua negara agar hubungan kita di bidang perdagangan, sains dan teknologi, budaya, serta politik dapat terus tumbuh,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Presiden Brasil menegaskan bahwa kedua negara ingin mandiri secara ekonomi dan politik, tanpa ketergantungan pada kekuatan besar tertentu.

    “Kita ingin semakin mandiri, tidak tergantung pada satu negara saja. Indonesia dan Brasil tidak menginginkan Perang Dingin kedua. Kita menginginkan perdagangan bebas,” tegas Lula.

  • Freeport Lepas 12% Saham Buat RI, Ajukan Perpanjangan Kontrak Kuartal IV/2025

    Freeport Lepas 12% Saham Buat RI, Ajukan Perpanjangan Kontrak Kuartal IV/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengonfirmasi akan melakukan divestasi saham tambahan sebesar 12% di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pihak Indonesia. Aksi korporasi ini sebagai syarat untuk mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. 

    Induk PTFI dari Amerika Serikat (AS) itu menyebut bahwa kepemilikan perusahaan di PTFI akan berkurang menjadi 37% setelah 2041. 

    “FCX diperkirakan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 49% hingga tahun 2041, dan selanjutnya memiliki sekitar 37% kepemilikan setelah tahun 2041,” ujar Presiden dan Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk melalui pernyataan resminya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    FCX menekankan bahwa perjanjian tata kelola yang ada akan tetap berlaku sepanjang masa operasi tambang.

    Seiring dengan hal ini, FCX menyebut bahwa PTFI tengah mempersiapkan permohonan resmi untuk perpanjangan izin jangka panjang yang mencakup masa manfaat sumber daya tambang Grasberg. Pengajuan tersebut direncanakan dilakukan pada kuartal IV/2025.

    “Sehubungan dengan perpanjangan ini, PTFI berencana untuk melanjutkan eksplorasi, melakukan studi untuk pengembangan tambahan di masa mendatang, dan memperluas program sosialnya,” kata Quirk.

    Rencana perpanjangan tersebut dilakukan seiring dengan penyelesaian fasilitas pemrosesan hilir (smelter) PTFI yang ditargetkan rampung pada 2025. 

    Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan operasi tambang berskala besar dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “Perpanjangan tersebut akan memungkinkan kelangsungan operasi berskala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan dan memberikan opsi pertumbuhan melalui peluang pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat menarik,” lanjutnya.

    Diberitakan sebelumnya, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan penambahan saham atau divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 12% kepada pemerintah segera ditandatangani.  

    Rosan menyebut, proses persiapan untuk penandatanganan divestasi itu masih bergulir. Namun, dia memastikan pemerintah Indonesia telah mengamankan kesepakatan dengan Freeport.  

    “Yang kita negosiasikan boleh dibilang sudah semuanya selesai ya. Dan sekarang tinggal melihat draf dari detailnya saja. Tetapi kesepakatan prinsipnya itu sudah tercapai,” jelasnya kepada wartawan di sela-sela acara Investor Daily Summit di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (8/10/2025).  

    Untuk diketahui, divestasi 12% saham Freeport Indonesia itu menjadi salah satu syarat bagi perusahaan milik Indonesia dan Freeport Mc-Moran, Inc. tersebut mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus alias IUPK selepas 2041.

    Rosan memastikan kesepakatan divestasi saham secara gratis atau free of charge itu adalah hasil negosiasi yang dilakukan pemerintah dan pihak Freeport Mc-Moran. Dia menyebut negosiasi telah berjalan sekitar 6 bulan dan kini sudah difinalisasi.  

    Tambahan saham tersebut akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kepemilikan PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, lewat divestasi pada 2018, Indonesia telah menguasai 51,2% saham perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa itu melalui Inalum (MIND ID).

    Dengan divestasi tambahan 10%, kepemilikan saham MIND ID di PTFI akan bertambah menjadi sekitar 63,2%.

  • RI Cuan Tipis dari Biji Kakao: Kualitas Rendah, Nilai Tambah Kabur ke Negara Lain

    RI Cuan Tipis dari Biji Kakao: Kualitas Rendah, Nilai Tambah Kabur ke Negara Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kualitas biji kakao dalam negeri masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kondisi ini menyebabkan harga jual stagnan dan potensi keuntungan dari pengolahan kakao justru dinikmati negara lain.

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan hanya sekitar 10% kakao Indonesia yang difermentasi dengan baik. Rendahnya fermentasi ini menyebabkan mutu produk rendah dan kurang diminati pembeli premium seperti Eropa.

    “Secara ekonomi, ini adalah hilangnya nilai tambah, kita menjual bahan mentah murah dalam bentuk biji kakao, sementara negara lain seperti Swiss meraup untung dari pengolahan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

    Eliza menilai, lemahnya kualitas biji kakao dalam negeri berdampak langsung pada industri pengolahan kakao nasional yang juga tengah mengalami penurunan bahan baku.

    Alhasil, lanjut dia, impor biji kakao meningkat hingga mencapai 63% dari total impor kakao pada 2023, berdasarkan kode Harmonized System (HS).

    Sejalan dengan produksi kakao dalam negeri yang menurun, Eliza menyebut banyak pabrik kakao di dalam negeri yang tidak beroperasi secara penuh (idle capacity).

    “Karena menurunnya produksi kakao dalam negeri menyebabkan ada idle capacity industri kakao, kapasitas terpakai industri kakao sekitar 59%-an,” imbuhnya.

    Padahal, Eliza menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibanding negara produsen besar lain seperti Pantai Gading dan Ghana. Pasalnya, sambung dia, kakao dalam negeri memiliki rasa yang unik dari tanah vulkanik dan potensi berkelanjutan.

    Untuk itu, Eliza menyebut perlu adanya peningkatan kualitas melalui fermentasi dan sertifikasi untuk membidik pasar niche seperti Eropa yang menuntut ketertelusuran (traceability) tinggi.

    Namun, tantangan terbesar datang dari struktur petani kecil yang kesulitan menanggung biaya sertifikasi dan kurangnya insentif harga.

    Di sisi lain, dia juga menyebut Indonesia masih memiliki tantangan dari struktur petani kecil yang kesulitan menanggung biaya sertifikasi dan kurangnya insentif harga.

    “Nah kenapa petani kakao nggak banyak fermentasi? Karena harga yang fermentasi dan non [fermentasi] ini hampir nggak jauh beda. Jadi nggak ada insentif atas usaha petani yang effort lebih melakukan fermentasi,” ungkapnya.

    Untuk itu, dia menilai perlu ada skema perbedaan harga agar petani kakao mau melakukan fermentasi, sehingga menjadi daya tarik bagi petani untuk beralih ke produksi yang berkualitas.

  • Dua Produsen Drone Lokal Siap Produksi Pesawat Nirawak untuk Angkut Orang dan Logistik

    Dua Produsen Drone Lokal Siap Produksi Pesawat Nirawak untuk Angkut Orang dan Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan saat ini terdapat dua perusahaan dalam negeri yang siap memproduksi drone atau pesawat tanpa awak, untuk mengangkut penumpang dan logistik. 

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman mengungkapkan, dua produsen tersebut berbasis di Bandung tersebut adalah PT Iter Aero Industri dan PT Vela Prima Nusantara.

    “Mudah-mudahan kita bisa memiliki pabrikan drone sendiri, memiliki designer drone sendiri, anak-anak bangsa,” dalam Media Briefing, Kamis (23/10/2025).

    Sokhib menuturkan saat ini pihaknya tengah mendorong dua perusahaan tersebut untuk berkembang. Iter Aero telah memiliki Design Organization Approval (DOA), sehingga telah mengantongi izin desain. Namun, masih dalam fase demonstrasi, belum sertifikasi.  

    Sementara untuk Vela, izin DOA pun masih dalam proses. Meski demikian, Vela telah mulai membuat prototipe 1:3 eVTOL (air taxi) yang sukses terbang dan menuju kepada produksi ukuran 1:1. Apabila berhasil, drone besar tanpa pilot ini bakal mampu mengangkut muatan sampai dengan 700 kilogram (kg). 

    “Ini sangat bagus buat kita terutama di wilayah-wilayah 3T [utamanya Tertinggal, Terdepan, dan Terluar],” tambahnya. 

    Untuk implementasinya ke depan, Kemenhub merencanakan untuk fokus di daerah 3T, ketimbang di wilayah padat penduduk seperti Jakarta. 

    Sokhib pun saat ini sudah menyusun peta jalan atau roadmap kesiapan Indonesia menyambut teknologi baru tersebut. Termasuk menyusun regulasinya. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, lanjut Sokhib, berencana untuk mengoperasionalkan transportasi udara serupa drone yang berukuran lebih besar tersebut atau disebut dengan Advance Air Mobility (AAM), pada Desember 2026. 

    “Harapannya Pak Menteri, ingin di Desember 2026 ada satu yang bisa beroperasi untuk komersil,” ujarnya. 

    Sementara itu, produsen drone besar dari luar negeri pun telah bergantian melakukan demonstrasi di Indonesia. 

    Misalnya, uji terbang Proof-of-Concept (PoC) AAM yang dilaksanakan di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) Samarinda pada Senin, 29 Juli 2024 oleh Hyundai Motor Group bekerja sama dengan Korea Aerospace Research Institute (KARI). 

    Teranyar, Dreamfly Indonesia kolaborasi dengan Tsingfly—perusahaan asal China—resmi melakukan uji coba terbang (test flight) perdana untuk drone kargo listrik DF-L100 di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, Senin (20/10/2025).

    Drone TF-L100 memiliki berat lepas landas maksimum 650 kilogram dengan kapasitas muatan hingga 150 kilogram, sehingga mampu membawa berbagai peralatan misi maupun material penyelamatan. 

    Dengan jangkauan terbang maksimum 140 kilometer dan daya tahan hingga 90 menit, TF-L100 dirancang untuk beroperasi di berbagai kondisi lapangan, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan.