Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tarif Rp1 Transjakarta, MRT, dan LRT Diperpanjang hingga Hari Ini (1/1)

    Tarif Rp1 Transjakarta, MRT, dan LRT Diperpanjang hingga Hari Ini (1/1)

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang pemberlakukan tarif Rp1 untuk moda transportasi umum Transjakarta, MRT, dan LRT hingga hari ini, Kamis (1/1/2026).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, transportasi yang digratiskan yaitu moda yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Untuk LRT, hanya berlaku untuk LRT Jakarta, bukan Jabodebek.

    Awalnya, pemberlakuan tarif hanya sampai dini hari atau usai perayaan tahun baru di pusat Jakarta selesai.

    “Kenapa sampai tanggal 1? Karena pengaturan lalu lintas untuk yang menikmati atau datang di acara tahun baru sampai dengan jam 02.00 masih diatur, sehingga kami perpanjang sampai dengan tanggal 1 jam 23.59 WIB. Setelah itu normal kembali,” kata Pramono, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

    Khusus untuk Transjakarta, layanan tidak berlaku untuk Mikrotrans dan Royaltrans (tarif normal). Sementara untuk pengguna Kartu Layanan Gratis (KLG) sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 33/2025, tetap mendapatkan layanan gratis.

    Kebijakan ini pun berlaku sejak 31 Desember 2025 pukul 00.00 WIB hingga 1 Januari 2026 pukul 23.59. WIB.

    Artinya, bagi masyarakat yang akan menghabiskan hari pertama di 2026 untuk naik LRT Jakarta dari Stasiun Pegangsaan Dua menuju Velodrome, maupun MRT dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, dapat menikmati tarif Rp1 ini.

    Sementara pada Jumat (2/1/2026), tarif untuk ketiga moda transportasi tersebut akan kembali normal.

    Khusus bagi MRT, kebijakan headway atau jarak antarkereta selama 5 menit berlaku pada pukul 01.00 – 02.00 WIB. Sementara 05.00-24.00 WIB akan diberlakukan headway 10 menit.

    Sebelumnya pada malam tahun baru yang baru saja berlangsung, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI serta Pemprov DKI Jakarta memberlakukan perpanjangan jam operasional moda angkutan umum sampai dengan pukul 02.00 WIB.

    Mengingat lokasi perayaan malam pergantian tahun di Jakarta yang diadakan Pemprov DKI Jakarta antara lain di Lapangan Banteng, Sarinah, BNI Dukuh Atas, Semanggi, Bursa Efek Indonesia, FX Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

    Selain itu, di Kota Tua, Ancol, Taman Literasi, M Bloc Space, Setu Babakan, JIS, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu.

    Pramono mengimbau masyarakat yang akan merayakan malam pergantian tahun di Jakarta untuk memanfaatkan transportasi publik, bukan kendaraan pribadi, meskipun pemerintah telah menyediakan kantor parkir di sejumlah titik.

  • Harga Pangan Kamis (1/1): Beras, Minyak, Telur Ayam Naik Usai Tahun Baru

    Harga Pangan Kamis (1/1): Beras, Minyak, Telur Ayam Naik Usai Tahun Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah harga pangan strategis, mulai dari beras, telur ayam, cabai, hingga minyak goreng terpantau naik secara nasional pada awal tahun baru, Kamis (1/1/2026).

    Jika menengok Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata beras kualitas bawah I merangkak tipis 0,35% menjadi Rp14.200 per kilogram. Begitu pula dengan beras kualitas bawah II yang naik 3,82% menjadi Rp14.950 per kilogram.

    Untuk beras kualitas lainnya, yakni medium I turut naik 4,81% menjadi Rp16.350 per kilogram. Harga rata-rata beras kualitas medium II naik 6,23% atau Rp950 menjadi Rp16.200 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata beras kualitas super I mengalami kenaikan 4,23% atau Rp700 menjadi Rp17.250 per kilogram dan beras kualitas super II juga naik 4,04% atau Rp650 menjadi Rp16.750 per kilogram.

    Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas pangan lain seperti bawang merah ukuran sedang dengan harga rata-ratanya Rp53.900 per kilogram atau naik 5,58%. Serta, harga rata-rata bawang putih ukuran sedang naik 8,17% menjadi Rp42.350 per kilogram.

    Untuk pangan yang berasal dari protein hewani, harga rata-rata telur ayam ras segar juga naik 3,36% menjadi Rp33.850 per kilogram. Di sisi lain, daging ayam ras segar turun 3,97% menjadi Rp42.350 per kilogram.

    Namun, harga rata-rata daging sapi kualitas 1 naik 1,68% dan kini dibanderol Rp142.150 per kilogram. Sama halnya dengan daging sapi kualitas 2 dengan rata-rata harganya Rp131.400 per kilogram atau naik Rp1.300.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai merah besar turun 1,91% menjadi Rp48.850 per kilogram, cabai rawit hijau turun 11,47% menjadi Rp47.850 per kilogram, dan cabai rawit merah turun tipis 0,63% menjadi Rp70.500 per kilogram. Untuk cabai merah keriting justru harga rata-ratanya melambung 11,24% menjadi Rp56.400 per kilogram.

    Berikutnya, harga rata-rata gula pasir lokal naik 2,75% menjadi Rp18.650 per kilogram dan gula pasir kualitas premium juga melambung 8,04% menjadi Rp21.500 per kilogram.

    Data juga menunjukkan harga rata-rata minyak goreng curah naik 5,53% menjadi Rp20.050 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 2,65% menjadi Rp23.250 per kilogram, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 turut naik 3,28% menjadi Rp22.050 per kilogram.

  • Menhub Fokus Optimalisasi Bandara Ketimbang Bangun Infrastruktur Baru di 2026

    Menhub Fokus Optimalisasi Bandara Ketimbang Bangun Infrastruktur Baru di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, pihaknya tidak akan fokus kepada pembangunan infrastruktur baru pada 2026, melainkan optimalisasi sejumlah simpul transportasi. 

    Dudy menjelaskan, solusi dari layanan transportasi yang belum optimal memang menjadi pekerjaan rumah alias PR Kemenhub. Misalnya, pada layanan perhubungan udara atau dibandara, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan puluhan bandara menjadi internasional. 

    “Sementara ini tidak fokus kepada pembangunan infrastruktur, tapi memaksimalkan apa yang sudah ada… Seperti bandara yang tidak teroptimalkan, itu kita harus memikirkan solusinya,” ujarnya kepada wartawan, dikutip pada Kamis (1/1/2026). 

    Bukan hanya soal bandara, tetapi juga konektivitas berbagai daerah, termasuk Jakarta yang tengah mengembangkan sistem kawasan berorientasi transir atau transit oriented development (TOD) di simpul-simpul transportasi. 

    Selain itu, juga memastikan ketersediaan kapal hingga pesawat, untuk membantu mobilitas masyarakat. 

    Sebagai regulator, Dudy mendorong para pelaku usaha untuk dapat membantu pemerintah dalam memenuhi layanan transportasi umum tersebut. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, memang sejumlah bandara perlu optimalisasi karena sepi penerbangan. Sebut saja Bandara Dhoho di Kediri dan Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau. 

    Sementara melihat ketersediaan pesawat, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) melaporkan sampai dengan Desember 2025, jumlah pesawat yang terdaftar sebanyak 568 unit. Namun, yang serviceable hanya 368 unit dan 200 unit pesawat tidak dapat digunakan karena masih dalam perawatan.

    Jumlah tersebut hanya 74% dibanding tahun 2024 yang sebanyak 500 unit. Sedangkan jumlah pesawat dalam perawatan meningkat 244% dibanding tahun 2024 yang hanya sebanyak 82 unit.

    Keterbatasan pesawat tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah penerbangan. Sampai dengan akhir tahun hanya akan mencapai 440.000 penerbangan atau 88% dari 2019. Sementara sampai dengan September jumlah penerbangan domestik sebanyak 359.504 kali atau 72% dibanding tahun 2024.  

    Di samping bandara, Kemenhub juga mengemban mandat dari Prabowo Subianto soal proyek strategis nasional (PSN) sektor perhubungan atau transportasi. Misalnya, pembangunan kereta dan perpanjangan jalur kereta di luar Pulau Jawa, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Di sisi pelabuhan, Kemenhub telah berencana untuk membangun pelabuhan Palembang Baru pada 2026 dan menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Wanam di Merauke untuk mendukung lumbung pangan. 

  • Libur Nataru, Pelindo Multi Terminal Pastikan Operasional Pelabuhan Siaga 24 Jam

    Libur Nataru, Pelindo Multi Terminal Pastikan Operasional Pelabuhan Siaga 24 Jam

    Bisnis.com, MEDAN – PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memastikan sektor layanan operasional pelabuhan tetap siaga 24 jam selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Direktur Operasi Pelindo Multi Terminal, Arif Rusman Yulianto menyampaikan perusahaan tetap memberikan layanan bongkar muat nonpetikemas dan layanan kepelabuhanan lainnya selama periode libur Nataru.

    “Kami memastikan layanan operasional pelabuhan berjalan normal selama periode libur Nataru,” kata Arif, Kamis (1/1/2026).

    Dijelaskan Arif, layanan operasional pelabuhan siaga 24 jam diberlakukan mengingat peran vital pelabuhan dalam menjaga kelancaran mobilitas barang dan penumpang. Apalagi, pemerintah memberi kesempatan masyarakat untuk bekerja dari lokasi lain atau Work from Anywhere (WFA) selama periode libur Nataru.

    Dia mengatakan perseroan memastikan kesiapan dan layanan optimal di seluruh pelabuhan yang dikelola selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Komitmen itu mencakup kelancaran pelayanan penumpang maupun arus barang, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik periode Nataru.

    Di sisi lain, Pelindo Multi Terminal juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi lonjakan arus barang dan penumpang, serta perubahan cuaca di akhir tahun untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional dan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa.

    Dalam menjaga keberlangsungan operasional selama periode Nataru, lanjutnya, Pelindo Multi Terminal memastikan sejumlah hal antara lain mengecek kesiapan fasilitas pelabuhan dan peralatan bongkar muat, pelaksanaan layanan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku, penguatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) operasional melalui pengaturan pola kerja dan penugasan personel, dan pengaturan jalur lalu lintas di dalam dan di luar terminal untuk mencegah potensi kepadatan.

    Lebih jauh, perseroan juga berupaya terus meningkatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemantauan cuaca secara berkala, serta koordinasi intensif dengan sejumlah stakeholders di lingkungan pelabuhan.

    Arif menekankan Pelindo Multi Terminal mendukung kebijakan pemerintah terkait skema pembatasan angkutan barang selama periode Nataru sehingga aktivitas bongkar muat tetap dapat berlangsung optimal.

    Dia pun mengimbau pengguna jasa untuk menghubungi customer relations jika menemui kendala pelayanan operasional pelabuhan nonpetikemas atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai layanan perusahaan.

    “Kami optimistis dapat menjaga kepercayaan pengguna jasa sekaligus membuka tahun 2026 dengan semangat positif dan kinerja operasional yang semakin baik,” Arif memungkasi.

  • Harga BBM di SPBU Pertamina hingga Shell 1 Januari 2026, Pertamax-Dexlite Turun

    Harga BBM di SPBU Pertamina hingga Shell 1 Januari 2026, Pertamax-Dexlite Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga BBM di seluruh SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR, hingga Vivo kompak turun per Kamis (1/1/2026).

    Tercatat, Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi besutan mereka. Perinciannya, harga Pertamax kini dipatok Rp12.350 per liter. Harga itu turun dibanding Desember 2025 yang senilai Rp12.750 per liter.

    Pertamax Turbo juga turun dari Rp13.750 menjadi Rp13.400 per liter. Pertamax Green turun dari Rp13.500 menjadi Rp13.150 per liter.

    Setali tiga uang, Dexlite dipatok Rp13.500 per liter, turun signifikan dari sebelumnya Rp14.700 per liter. Sedangkan, harga Pertamina Dex juga turun menjadi Rp13.600 per liter dari sebelumnya Rp15.000 per liter.

    Adapun, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi atau Biosolar (Diesel CN48) Rp6.800 per liter.

    Seperti pertamina, Shell pun menurunkan harga untuk semua jenis BBM besutan mereka. Perinciannya, harga Shell Super kini dipatok Rp12.700 per liter. Harga itu turun dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Rp13.000 per liter.

    Selanjutnya, Shell V-Power dibanderol Rp13.190 per liter. Harga ini juga turun dibanding Desember 2025 yang senilai Rp13.630 per liter.

    Berikutnya, harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp15.250 menjadi Rp13.860 per liter. Lalu, Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp13.890 menjadi Rp13.480 per liter.

    Senada, BP-AKR juga kompak menurunkan harga BBM besutan mereka. Tercatat, harga BP Ultimate turun dari Rp13.630 menjadi Rp13.190 per liter.

    Selanjutnya, harga BP 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.500 per liter. Adapun BP Ultimate Diesel turun dari Rp15.250 menjadi Rp13.860 per liter.

    Tak ketinggalan, Vivo juga menurunkan harga BBM per 1 Januari 2026 ini. Perinciannya, harga Revvo 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter.

    Sedangkan, harga Diesel Primus Plus turun dari Rp15.250 menjadi Rp13.610 per liter.

    Sementara itu, harga untuk Revvo 90 dan Revvo 95 belum tertera. Hal ini mengingat ketersedian BBM jenis tersebut yang masih kosong.

    Berikut daftar terbaru harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo per 1 Januari 2026:

    1. Pertamina

    – Pertalite: Rp10.000 per liter 

    – Solar Subsidi: Rp6.800 per liter 

    – Pertamax (RON 92): Rp12.350 per liter

    – Pertamax Green (RON 95): Rp13.150 per liter

    – Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.400 per liter

    – Dexlite: Rp13.500 per liter 

    – Pertamina Dex: Rp13.600 per liter

    2. Shell

    – Shell Super: Rp12.700 per liter

    – Shell V-Power: Rp13.190 per liter

    – Shell V-Power Diesel: Rp13.860 per liter

    – Shell V-Power Nitro+: Rp13.480 per liter

    3. BP

    – BP Ultimate: Rp13.190 per liter

    – BP 92: Rp12.500 per liter

    – BP Ultimate Diesel: Rp13.860 per liter

    4. Vivo

    – Revvo 90: –

    – Revvo 92: Rp12.700 per liter

    – Revvo 95: –

    – Diesel Primus Plus: Rp13.610 per liter 

  • Harga BBM Shell, BP dan Vivo per 1 Januari 2026 Kompak Turun

    Harga BBM Shell, BP dan Vivo per 1 Januari 2026 Kompak Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo kompak turun per 1 Januari 2026.

    Shell menurunkan harga untuk semua jenis BBM besutan mereka. Perinciannya, harga Shell Super kini dipatok Rp12.700 per liter. Harga itu turun dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Rp13.000 per liter.

    Selanjutnya, Shell V-Power dibanderol Rp13.190 per liter. Harga ini juga turun dibanding Desember 2025 yang senilai Rp13.630 per liter.

    Berikutnya, harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp15.250 menjadi Rp13.860 per liter. Lalu, Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp13.890 menjadi Rp13.480 per liter.

    Senada, BP-AKR juga kompak menurunkan harga BBM besutan mereka. Tercatat, harga BP Ultimate turun dari Rp13.630 menjadi Rp13.190 per liter.

    Selanjutnya, harga BP 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.500 per liter. Adapun BP Ultimate Diesel turun dari Rp15.250 menjari Rp13.860 per liter.

    Tak ketinggalan, Vivo juga menurunkan harga BBM per 1 Januari 2026 ini. Perinciannya, harga Revvo 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter.

    Sedangkan, harga Diesel Primus Plus turun dari Rp15.250 menjadi Rp13.610 per liter.

    Sementara itu, harga untuk Revvo 90 dan Revvo 95 belum tertera. Hal ini mengingat ketersedian BBM jenis tersebut yang masih kosong.

    Berikut daftar terbaru harga BBM di SPBU Shell, BP=-AKR, dan Vivo per 1 Januari 2026:

    1. Shell

    – Shell Super: Rp12.700 per liter

    – Shell V-Power: Rp13.190 per liter

    – Shell V-Power Diesel: Rp13.860 per liter

    – Shell V-Power Nitro+: Rp13.480 per liter

    2. BP

    – BP Ultimate: Rp13.190 per liter

    – BP 92: Rp12.500 per liter

    – BP Ultimate Diesel: Rp13.860 per liter

    3. Vivo

    – Revvo 90: –

    – Revvo 92: Rp12.700 per liter

    – Revvo 95: –

    – Diesel Primus Plus: Rp13.610 per liter

  • Pedagang Pasar Teriak Jumlah Pembeli Anjlok 40% Jelang Tahun Baru 2026

    Pedagang Pasar Teriak Jumlah Pembeli Anjlok 40% Jelang Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat jumlah pembeli pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini mengalami penurunan hingga 40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan tekanan daya beli dan kenaikan harga bahan pangan.

    Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri menyebut bahwa penurunan pembeli di Nataru tahun ini terlihat jelas dari pantauan pedagang di berbagai daerah.

    “Tahun ini memang mengalami penurunan cukup signifikan, sekitar 40% dibanding tahun lalu. Artinya memang daya beli masyarakat menurun dan memang keterjangkauan pasar terhadap masyarakat itu sangat menurun. Ini yang terjadi,” kata Abdullah kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

    Menurut dia, kondisi ini berbeda dengan tren tahunan yang biasanya mencatat lonjakan transaksi menjelang akhir tahun. Kali ini, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan justru menahan laju konsumsi rumah tangga.

    Abdullah mengungkap, sejumlah harga komoditas pangan melonjak tajam menjelang tahun baru 2026. Dia memerincikan, harga cabai rawit merah melonjak tajam hingga menyentuh Rp120.000 per kilogram, atau setara dengan harga daging sapi.

    Komoditas lain seperti cabai keriting juga naik menjadi Rp40.000 per kilogram dan bawang merah ukuran sedang dibanderol Rp60.000 per kilogram. Lalu, harga bawang putih naik menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang putih kating menjadi Rp45.000 per kilogram.

    Selain itu, harga pangan yang bersumber dari protein hewani seperti ayam juga naik signifikan menjadi Rp50.000 per ekor, sedangkan harga dada ayam fillet dibanderol Rp60.000 per kilogram.

    Berikutnya, telur ayam yang naik dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Tak hanya itu, minyak goreng curah turut mengalami kenaikan menjadi Rp20.000 per liter dari sebelumnya Rp19.000 per liter.

    Masih mengacu pantauan Ikappi di akhir 2025, harga beras di pasar tradisional berada pada level Rp14.000 per kilogram dan gula pasir Rp18.500 per kilogram.

    Abdullah berharap agar stabilisasi harga dan pemulihan daya beli masyarakat dapat menjadi fokus utama pasca perayaan tahun baru.

    “Kami berharap agar fase berikutnya pasca tahun baru ini penting untuk dijaga sih,” ujarnya.

  • Breaking! Pemerintah Putuskan Tarif Listrik 2026 Tidak Naik

    Breaking! Pemerintah Putuskan Tarif Listrik 2026 Tidak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik triwulan I/2025 atau periode Januari–Maret bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi tetap, alias tarif listrik 2026 tidak naik.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi pada awal tahun.

    “Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” kata Tri dalam keterangan resminya, Rabu (31/12/2025). 

    Adapun, keputusan itu juga merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 25 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan. Pihaknya pun memastikan subsidi listrik tetap diberikan.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha pada awal tahun 2026. 

    Pemerintah juga berkomitmen menjaga keterjangkauan tarif listrik dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik nasional.

    “Masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional,” jelasnya. 

    Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan.

    Untuk diketahui, dari laman resmi PLN dalam Penetapan Tarif Tenaga Listrik Triwulan IV (3/12/2025), seluruh golongan pelanggan, baik subsidi maupun nonsubsidi, masih menggunakan tarif yang sama seperti periode sebelumnya. 

    Berikut tarif listrik per kWh yang berlaku untuk Desember 2025:

    Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:

    R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
    R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
    R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
    R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
    R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

    Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:

    B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
    P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
    P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh

    Penetapan tarif ini mengacu pada mekanisme tarif adjustment setiap tiga bulan sesuai Permen ESDM No. 7/2024, dengan mempertimbangkan empat variabel Utama yaitu nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Tarif Listrik Subsidi:

    Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
    Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
    Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
    Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
    Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

    (Angela Keraf)

  • Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

    Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Sirine panjang di Dermaga Tursina terdengar nyaring di tengah siang terik Kota Bontang, Kalimantan Timur. Setelah angkat jangkar, Kapal Nusantara Pelangi 101 perlahan menggerakkan buritan, mengatur arah lambung kapal, dan berlayar menuju Nusa Tenggara Barat.

    Hari itu, Nusantara Pelangi tidak pergi kosong. Dia membawa pupuk urea subsidi dalam bentuk kantong seberat 4.556 ton untuk dikirim ke Sumbawa. Momentum ini merupakan sejarah. Pengiriman tersebut menjadi era dimulainya pemangkasan harga pupuk subsidi di dalam negeri.

    Lewat Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20%. Kebijakan ini menyasar setidaknya lima jenis pupuk, urea, NPK, NPK Kakao, ZA dan organik.

    Tidak hanya melalui Dermaga PT Pupuk Kaltim di Bontang, distribusi pupuk bersubsidi juga dilakukan serentak pada awal penetapan HET baru. Beberapa di antaranya seperti melalui Petrokimia Gresik dengan tujuan ke wilayah Jawa dan sekitarnya, serta Pupuk Kujang ke wilayah Jawa Barat.

    Hingga akhir 2025, penyaluran pupuk subsidi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) mencapai 8,11 juta ton, naik 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Pasokan kita cukup aman karena produksi kita terus berjalan setiap harinya,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi usai melepas pelayaran Nusantara Pelangi akhir Oktober lalu di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

    Agaknya, kepercayaan diri Pupuk Indonesia bukan sekadar isapan jempol belaka. Di tengah upaya menjaga stabilitas pasokan pupuk subsidi untuk petani, manajemen telah mengatur kuda-kuda untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan industri pupuk di dalam negeri.

    Revitalisasi besar-besaran dilakukan pada pabrik yang telah berumur tua. Ikhtiar ini ditujukan agar operasional pabrik dapat lebih efisien, modern, dan akuntabel dalam menjaga ketersediaan pasokan.

    Sejauh ini, setidaknya telah berjalan dua proyek revitalisasi di tubuh PIHC. Pertama, pengembangan proyek Revamping Ammonia Plant – 2 oleh Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur.

    Kedua, pembangunan pabrik Pusri IIIB di PT Pupuk Sriwidjaja, Palembang. Proyek ini rencananya akan menggantikan pabrik yang telah berumur 50 tahun yakni Pusri III dan IV. Pabrik anyar berkapasitas 660.000 ton per tahun tersebut ditargetkan dapat berproduksi mulai 2027.

    “Dari situ kami sudah melihat potensi efisiensi bagi Pupuk Indonesia. Efisiensi ini tidak hanya berbicara masalah uang, tetapi juga terkait dengan sustainability,” tuturnya.

    Di luar itu, anak usaha Pupuk Indonesia lainnya yakni Pupuk Kujang Cikampek dan PT Rekayasa Industri (Rekind) turut membangun pabrik NPK Nitrat berbasis amonium nitrat pertama di Indonesia.

    Pembangunan pabrik ini menjadi langkah strategis perseroan dalam mendorong penghiliran industri pupuk nasional. Aksi korporasi ini sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan pemerintahan Prabowo – Gibran.

    Pabrik NPK Nitrat yang dimulai pada akhir Desember 2025 ini diproyeksi beroperasi penuh pada kuartal III/2027 dengan kapasitas produksi 100.000 ton per tahun. Volume tersebut bakal memenuhi sekitar 25% kebutuhan pupuk NPK Nitrat yang selama ini masih bergantung pada impor.

    Selain mendorong penghiliran, produk tersebut memberikan nilai tambah pada produk amonium nitrat yang diproduksi oleh anak usaha Pupuk Kujang yakni PT Multi Nitrotama Kimia sebagai bahan baku NPK Nitrat.

    Rahmad Pribadi menyebut pabrik ini merupakan 1 dari 7 pabrik yang akan dibangun sebagai komitmen perseroan untuk memastikan ketahanan swasembada pangan lewat ketersediaan pupuk di dalam negeri.

    Foto: Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi usai groundbreaking pabrik Soda Ash pertama di Indonesia di Bontang, Kalimantan Timur. Bisnis/Rayful Mudassir.

    Langkah penghiliran juga dilakukan di Bontang. Oktober lalu, Pupuk Indonesia melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik soda ash guna mendukung Net Zero Emission (NZE) 2060. Ini merupakan pabrik soda ash pertama di Tanah Air.

    Pabrik dengan target kapasitas produksi sekitar 300.000 ton soda ash per tahun ini diyakini akan memenuhi sekitar 30% kebutuhan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan impor soda ash yang mencapai 1 juta ton per tahun.

    Transformasi Pupuk Indonesia Menuju Indonesia Emas

    Senior Director Business Performance and Asset Optimization at Danantara Indonesia Bhimo Aryanto menyebutkan bahwa transformasi yang telah dilakukan oleh Pupuk Indonesia selama ini merupakan kemajuan besar dalam industri penghiliran di Tanah Air.

    “Pabrik ini membuka jalan potensi ekspor di masa depan. Ini wujud nyata hilirisasi industri kimia nasional yang menjadi arah strategis pemerintah sesuai Asta Cita,” terangnya.

    Proyek ini kata dia bukan sekadar investasi bisnis, namun merupakan investasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Pupuk Indonesia menurutnya juga terus bertransformasi untuk menjalankan operasional yang efektif dan efisien serta mengurangi limbah industri secara signifikan.

    Di sisi lain, Komisaris Independen Pupuk Indonesia Rachland Nashidik mengatakan bahwa proyek ini dibangun dengan ekonomi sirkular. Sebab, hasil emisi yang dikeluarkan dari pabrik diserap kembali untuk memproduksi soda ash pertama di Indonesia.

    “Kita tidak lagi menjadi konsumen bahan baku dunia tapi produsen yang berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

    Di sisi lain, langkah transformasi Pupuk Indonesia makin meyakinkan pemerintah untuk terus menjaga ketahanan pangan lewat kesiapan produksi pupuk di masa depan. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2026 mencapai 9,84 juta ton dengan total anggaran Rp46,87 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa alokasi pupuk tahun depan disiapkan untuk memastikan kebutuhan petani dan pembudidaya ikan tetap terpenuhi.

    “Ada 9,5 juta [ton pupuk] untuk pertanian dan tadi juga dari perikanan 295.000 ton, dengan total kira-kira plafon anggaran Rp46 triliun,” terangnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Keputusan pemerintah ini memastikan distribusi pupuk bersubsidi dari seluruh anak usaha PIHC terus berjalan untuk menjaga swasembada pangan.[]

  • Wamen PKP Sebut Prabowo Beri Lampu Hijau Renovasi 2 Juta Rumah Rakyat

    Wamen PKP Sebut Prabowo Beri Lampu Hijau Renovasi 2 Juta Rumah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA —  Presiden Prabowo Subianto diketahui memberi restu untuk memperluas cakupan renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga tembus 2 juta unit pada Tahun Anggara (TA) 2026. 

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa meskipun dalam postur APBN 2026 telah teralokasi anggaran untuk renovasi rumah rakyat sekitar 400.000 unit rumah, Kepala Negara membuka peluang untuk meningkatkan kuota tersebut secara masif.

    “Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi dalam APBN 2026 sekitar 400.000 rumah. Tetapi, beliau [Presiden Prabowo] setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah,” ujar Fahri dalam Konferensi Pers di Istana Negara, dikutip Rabu (31/12/2025).

    Selain mengakselerasi program renovasi rumah lewat program BSPS, pemerintah berencana mengebut pembangunan 1 juta rumah di kawasan perkotaan. Di mana, dalam implementasinya keterbatasan ketersediaan lahan menjadi hambatan utama yang memerlukan terobosan regulasi.

    Menurutnya, pemenuhan hunian di area urban memerlukan mekanisme percepatan atau akselerasi. Hal ini dikarenakan kompleksitas persoalan lahan di kota-kota besar yang semakin menyempit dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

    “Yang 1 juta rumah di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit,” tambah Fahri.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Fahri mengaku Presiden Prabowo menekankan pentingnya kehadiran sebuah lembaga atau badan khusus yang memiliki kewenangan penuh dalam mengeksekusi program perumahan nasional secara terintegrasi.

    Lembaga ini nantinya diproyeksikan untuk mengambil alih fungsi-fungsi krusial, mulai dari pengadaan lahan, penyederhanaan perizinan, hingga skema pembiayaan. Tujuannya adalah agar birokrasi yang selama ini menghambat pembangunan hunian sosial dapat dipangkas secara signifikan.

    “Intinya memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian berbasis hunian sosial. Beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” tambahnya.