Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Simak! Daftar Daerah UMP & UMK 2026 Tertinggi Jika Cuma Naik 3%

    Simak! Daftar Daerah UMP & UMK 2026 Tertinggi Jika Cuma Naik 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Aturan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026 belum terbit menjelang akhir tahun. Kondisi ini membuat kalangan buruh dan dunia usaha resah menantikan formula dan besaran penetapan upah minimum 2026.

    Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengharapkan kenaikan upah minimum tahun depan tidak kurang dari tahun lalu yaitu 6,5%.

    Kendati demikian, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

    Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terlibat langsung dalam penentuan kebijakan upah minimum (UMP) 2026.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Dasco menyebut upah minimum menjadi salah satu perhatian utama Prabowo. “Presiden bilang, soal upah serahkan kepada saya. Nanti saya rundingkan seperti tahun lalu,” kata Dasco menirukan ucapan Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSPSI, Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut berujar bahwa Prabowo memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kalangan buruh. Dia mengungkit perihal diskresi presiden dalam kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% secara nasional. Besaran tersebut diumumkan langsung oleh Prabowo.

    “Kita sama-sama ingat, dulu Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mintanya sekian, tapi Presiden bilang sekian aja. Itu contoh bagaimana beliau memediasi,” ujar Dasco.

    Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti isu UMP yang terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait UMP 2026, yang belum disosialisasikan memasuki pekan kedua Desember 2025.

    Namun, dia mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang berlaku dalam jangka panjang, terutama mengenai penentuan besaran upah maupun variasi upah antardaerah.

    “Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).

    Berikut daftar UMP 2026 tertinggi jika naik 3%:

    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.664
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.426
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.253
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.364
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.732.363
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.565
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.314 menjadi Rp3.686.693
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.194 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Barat: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Sulawesi Tenggaran: dari Rp2.073.551 menjadi Rp3.165.758

    Berikut daftar UMK 2026 tertinggi jika naik 3%:

    Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp5.861.475
    Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.767.581
    Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.725.271
    DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.558.664
    Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.351.593
    Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.281.927
    Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.280.704
    Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.221.799
    Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.183.618
    Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.155.848

  • Pengumuman! Jadwal KRL Rangkasbitung & Cikarang Berubah Mulai Hari Ini 13 Desember

    Pengumuman! Jadwal KRL Rangkasbitung & Cikarang Berubah Mulai Hari Ini 13 Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter mengumumkan adanya penyesuaian jadwal perjalanan Commuter Line atau KRL yang mulai berlaku per hari ini, Sabtu (13/12/2025).

    Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan, penyesuaian tersebut terutama berlaku untuk layanan Commuter Line Rangkasbitung dan Commuter Line Cikarang.

    Perubahan jadwal ini dilakukan seiring dengan penyesuaian Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025, serta sebagai bagian dari penyesuaian operasional untuk meningkatkan layanan kepada pengguna di kedua lintas tersebut.

    Lebih lanjut dia mengatakan, KAI Commuter resmi menambah dua perjalanan Commuter Line Rangkasbitung untuk relasi Tanah Abang–Parung Panjang yang mulai berlaku hari ini. Menurutnya, penambahan perjalanan tersebut ditujukan untuk meningkatkan layanan pada jam sibuk sore hari.

    “Perjalanan tambahan Commuter Line Rangkasbitung No. 7100 relasi Tanah Abang–Parung Panjang berangkat pukul 18.40 WIB. Sementara perjalanan No. 7101 relasi Parung Panjang–Tanah Abang berangkat pukul 20.40 WIB,” ujar Leza dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (13/12).

    Lebih lanjut dia mengatakan, tambahan perjalanan tersebut membuat jumlah rangkaian yang beroperasi di lintas Rangkasbitung menjadi sebanyak 19 rangkaian.

    “Dengan adanya penambahan dua perjalanan ini akan memberikan ruang kepada pengguna untuk memilih perjalanan, khususnya pada peak hour sore,” ungkap Leza.

    Selain di lintas Rangkasbitung, KAI Commuter juga melakukan penyesuaian jadwal perjalanan di lintas Cikarang. Mulai hari ini, jadwal keberangkatan Commuter Line Cikarang mengalami perubahan sekitar 3 menit hingga 6 menit dibandingkan jadwal sebelumnya.

    Adapun, KAI Commuter mengimbau pengguna Commuter Line Rangkasbitung dan Cikarang untuk menyesuaikan kembali waktu keberangkatan masing-masing. Informasi jadwal terbaru dapat diakses melalui aplikasi C-Access, situs commuterline.id, serta akun media sosial resmi KAI Commuter.

  • Pengusaha Minuman Ringan Semringah Purbaya Batalkan Cukai MBDK 2026

    Pengusaha Minuman Ringan Semringah Purbaya Batalkan Cukai MBDK 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) menyambut baik rencana penundaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang semula akan berlaku pada 2026. 

    Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengatakan pihaknya menilai wacana cukai MBDK tidak tepat dari sisi waktu dan alasan dasar kebijakan tersebut diberlakukan. 

    “Dari sisi waktu, memang kondisi industri FMCG [fast-moving consumer goods], termasuk industri minuman masih dalam kondisi yang berdarah,” kata Triyono kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025). 

    Adapun, tingkat pertumbuhan sampai dengan kuartal ketiga tahun ini hanya mencapai 1,8%. Sementara itu, pertumbuhan positif ini hanya ditopang oleh kategori AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang masih tumbuh positif sebesar 2,4% pada Oktober 2025. 

    “Kategori minuman siap saji lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif sampai depan kuartal III ini, sehingga penundaan wacana cukai MBDK sangat tepat,” jelasnya. 

    Dari sisi alasan, dia menilai kebijakan cukai MBDK belum tepat untuk mengelola risiko penyakit tidak menular (PTM). Studi menunjukkan bahwa minuman kemasan berpemanis hanya berkontribusi sebesar 6,5% dari total konsumsi kalori percapita masyarakat Indonesia. 

    Dengan demikian, apabila diharapkan bahwa penerapan cukai yang akan menaikkan harga jual produk MBDK dan menurunkan tingkat penjualannya akan dapat menurunkan tingkat PTM, maka kebijakan tersebut dinilai akan gagal. 

    “Pemerintah perlu jujur melihat bahwa sumber risiko terbesar PTM bukan di produk minuman berpemanis, sehingga perlu kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Triyono mengatakan bahwa penerapan cukai MBDK hanya akan merugikan Indonesia dalam dua aspek. Pertama, kebijakan tersebut akan menurunkan kinerja industri. 

    “Menambah tekanan atas daya serap tenaga kerja industri minuman dan berpotensi mempercepat de-industrialisasi. Kedua, sementara prevalensi PTM tidak akan menurun,” pungkasnya.

  • Pengusaha Minuman Ringan Semringah Purbaya Batalkan Cukai MBDK 2026

    Pengusaha Minuman Ringan Semringah Purbaya Batalkan Cukai MBDK 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) menyambut baik rencana penundaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang semula akan berlaku pada 2026. 

    Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengatakan pihaknya menilai wacana cukai MBDK tidak tepat dari sisi waktu dan alasan dasar kebijakan tersebut diberlakukan. 

    “Dari sisi waktu, memang kondisi industri FMCG [fast-moving consumer goods], termasuk industri minuman masih dalam kondisi yang berdarah,” kata Triyono kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025). 

    Adapun, tingkat pertumbuhan sampai dengan kuartal ketiga tahun ini hanya mencapai 1,8%. Sementara itu, pertumbuhan positif ini hanya ditopang oleh kategori AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang masih tumbuh positif sebesar 2,4% pada Oktober 2025. 

    “Kategori minuman siap saji lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif sampai depan kuartal III ini, sehingga penundaan wacana cukai MBDK sangat tepat,” jelasnya. 

    Dari sisi alasan, dia menilai kebijakan cukai MBDK belum tepat untuk mengelola risiko penyakit tidak menular (PTM). Studi menunjukkan bahwa minuman kemasan berpemanis hanya berkontribusi sebesar 6,5% dari total konsumsi kalori percapita masyarakat Indonesia. 

    Dengan demikian, apabila diharapkan bahwa penerapan cukai yang akan menaikkan harga jual produk MBDK dan menurunkan tingkat penjualannya akan dapat menurunkan tingkat PTM, maka kebijakan tersebut dinilai akan gagal. 

    “Pemerintah perlu jujur melihat bahwa sumber risiko terbesar PTM bukan di produk minuman berpemanis, sehingga perlu kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Triyono mengatakan bahwa penerapan cukai MBDK hanya akan merugikan Indonesia dalam dua aspek. Pertama, kebijakan tersebut akan menurunkan kinerja industri. 

    “Menambah tekanan atas daya serap tenaga kerja industri minuman dan berpotensi mempercepat de-industrialisasi. Kedua, sementara prevalensi PTM tidak akan menurun,” pungkasnya.

  • Dua Calon Ketua The Fed Pilihan Trump: Kevin Hassett dan Kevin Warsh

    Dua Calon Ketua The Fed Pilihan Trump: Kevin Hassett dan Kevin Warsh

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan dua nama pilihan teratasnya untuk menjadi Ketua Federal Reserve (The Fed), seiring dengan proses pencarian pengganti Jerome Powell yang memasuki pekan-pekan terakhir.

    Kedua nama yang dikantongi Trump adalah Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett dan mantan Gubernur Federal Reserve The Fed Kevin Warsh.

    Mengutip Bloomberg pada Sabtu (13/12/2025), Trump mengungkapkan bahwa Kevin Warsh telah masuk dalam daftar kandidat teratas melawan Hassett, yang selama ini banyak dipandang sebagai kandidat terkuat untuk posisi tersebut.

    “Saya pikir dua Kevin itu hebat. Saya pikir, ada beberapa orang lain yang juga hebat,” tutur Trump dalam wawancara dengan Wall Street Journal pada Jumat (12/12/2025) waktu AS.

    Dalam pernyataan terbaru Trump, proses seleksi masih terbuka dan belum final. Padahal, sebelumnya dia sempat menyatakan telah memiliki gambaran jelas terkait sosok yang akan dicalonkan sebagai pimpinan bank sentral AS.

    Bahkan, pada Rabu kemarin Trump telah bertemu dengan Warsh. Dalam pertemuan itu, Warsh menyampaikan pandangannya agar biaya pinjaman berada di level yang lebih rendah. Sejalan dengan itu, Trump juga menegaskan pandangannya bahwa suku bunga seharusnya diturunkan secara agresif.

    Usai pertemuannya dengan Warsh, hingga saat ini masih belum ada kejelasan apakah Trump akan mewawancarai kandidat lain untuk posisi strategis tersebut atau tidak.

    Lebih jauh, Trump berharap Ketua The Fed berikutnya dapat berkonsultasi terkait kebijakan suku bunga. Harapannya ini dinilai berpotensi mengubah tradisi independensi bank sentral AS.

    “Saya merasa suara saya setidaknya harus didengar sebagai rekomendasi, mereka tidak harus mengikuti apa yang saya katakan,” ucap Trump.

    Adapun, pada masa jabatan keduanya ini Trump secara terang-terangan menyampaikan ketidakpuasan terhadap bank sentral di bawah kepemimpinan Jerome Powell. Menurutnya, The Fed belum cukup agresif menurunkan suku bunga dan dia menilai suku bunga idealnya berada di level 1% atau bahkan lebih rendah.

    Untuk diketahui, pada Rabu (10/12/2025) The Fed memangkas suku bunga acuan ke kisaran 3,5%—3,75%. Ini merupakan pemangkasan ketiga secara berturut-turut. Meski demikian, tiga pejabat bank sentral menyatakan dissenting opinion dan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) masih belum mencapai kesepakatan terkait arah kebijakan pemangkasan suku bunga selanjutnya.

    Di sisi lain, CEO JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon menilai Hassett lebih berpeluang memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Namun, dia juga menyatakan sependapat dengan sejumlah pandangan Warsh terkait kebijakan The Fed.

    Bahkan, dalam acara tertutup JPMorgan bagi para CEO manajer investasi di New York, Dimon menyebut Warsh akan menjadi Ketua The Fed yang sangat baik.

  • Prabowo Soroti Kesiapan Stok BBM & Harga Bahan Pokok Jelang Nataru

    Prabowo Soroti Kesiapan Stok BBM & Harga Bahan Pokok Jelang Nataru

    Bisnis.com, LANGKAT — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di sela-sela kunjungannya meninjau Posko Pengungsian MAN 1 Langkat, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Prasetyo, Presiden memanfaatkan kehadiran sejumlah menteri yang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut untuk sekaligus membahas agenda strategis nasional, khususnya persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Tadi pagi juga beliau memanfaatkan waktu, karena memang banyak menteri yang ikut hadir mendampingi beliau. Jadi sekaligus, selain beliau ingin memastikan penanganan bencana ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, beliau juga kemudian mengadakan rapat untuk persiapan Nataru,” ujar Prasetyo Hadi.

    Dalam rapat tersebut, kata Prasetyo, Prabowo menekankan pentingnya kesiapan seluruh fasilitas umum menjelang libur akhir tahun, mengingat saat ini telah memasuki minggu kedua menuju perayaan Natal dan Tahun Baru.

    “Beliau ingin memastikan semua fasilitas-fasilitas umum dalam kondisi siap,” kata Prasetyo.

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa Presiden juga meminta jajarannya memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia serta menjaga kelancaran jaringan telekomunikasi dan komunikasi selama periode libur Nataru.

    Presiden Prabowo turut menaruh perhatian pada aspek mitigasi bencana, khususnya potensi peningkatan curah hujan di sejumlah daerah. Ia meminta agar peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus dipantau dan disampaikan kepada masyarakat.

    “Termasuk peringatan dini dari BMKG untuk beberapa daerah yang mungkin di Natal dan Tahun Baru ini akan mengalami peningkatan curah hujan agar menjadi perhatian,” jelas Prasetyo.

    Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pokok serta bahan makanan di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

    “Ketersediaan bahan-bahan pokok dan bahan makanan diminta untuk dijaga kestabilannya di tengah masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru,” tandas Prasetyo.

  • Aluminium-Semen Kena Pajak Karbon CBAM Eropa 2026, Ini Bocorannya

    Aluminium-Semen Kena Pajak Karbon CBAM Eropa 2026, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa akan mulai berlaku pada tahun depan dan berpotensi memberi dampak besar bagi negara pengekspor, termasuk Indonesia. 

    Aturan ini merupakan mekanisme penyesuaian karbon yang membebankan biaya tambahan pada produk impor berdasarkan tingkat emisi karbon yang dihasilkan dalam proses produksinya.

    Sejumlah komoditas utama akan terdampak oleh kebijakan tersebut, antara lain besi dan baja, semen, pupuk, alumunium, listrik, serta hidrogen. Produk-produk ini selama ini menjadi tulang punggung perdagangan internasional dengan Uni Eropa, termasuk dari negara-negara berkembang.

    Dikutip dari Reuters pada Minggu (13/12/2025) melaporkan bahwa ekspor komoditas tersebut ke pasar Eropa akan menghadapi biaya lebih tinggi seiring dengan pengetatan aturan terhadap produk dengan intensitas karbon tinggi. Langkah ini dinilai akan mempengaruhi daya saing harga produk impor.

    Mulai Januari mendatang, CBAM akan mengenakan pungutan impor untuk produk industri tertentu berdasarkan emisi karbon yang terkandung di dalamnya. 

    “CBAM akan mengenakan biaya impor berdasarkan emisi yang dihasilkan selama proses produksi,” bunyi aturan tersebut dalam dokumen kebijakan Uni Eropa tersebut. 

    Kebijakan ini dirancang untuk melindungi produsen di dalam negeri Eropa dari serbuan produk impor yang lebih murah dari negara dengan kebijakan iklim yang dinilai kurang ketat. 

    Melalui CBAM, Uni Eropa akan menyamakan harga karbon impor dengan harga karbon yang telah dibayarkan produsen lokal melalui pasar karbon Eropa.

    Brussel akan menghitung pungutan tersebut menggunakan tolok ukur standar intensitas emisi CO₂ untuk setiap jenis produk. Semakin rendah ambang batas emisi yang ditetapkan, maka semakin besar biaya yang harus dibayarkan importir jika produk mereka melebihi standar tersebut.

    Draf proposal Komisi Eropa yang dilihat Reuters menunjukkan adanya pengetatan tolok ukur emisi untuk sejumlah komoditas. 

    Patokan emisi aluminium mentah ditetapkan sebesar 1,423 ton CO₂ per ton logam, lebih rendah dari draf sebelumnya. Sementara itu, patokan untuk klinker semen abu-abu menjadi 0,666 dan pupuk amonia cair 0,457.

    Dokumen draf lain juga menjelaskan bahwa Uni Eropa akan menggunakan nilai emisi standar jika produsen gagal melaporkan data emisi aktual. 

    “Nilai standar ini akan digunakan ketika produsen tidak memberikan data emisi mereka sendiri,” lanjut dokumen tersebut. 

    Berdasarkan perhitungan Reuters, aluminium primer dari Mozambik yang menjadi pemasok utama Uni Eropa pada periode Januari–Agustus 2025 akan dikenakan biaya CBAM sekitar 168 euro per ton. 

    Sementara impor aluminium dari India dan Uni Emirat Arab diperkirakan masing-masing menghadapi biaya sekitar 51 euro per ton, dengan asumsi harga karbon Uni Eropa berada di kisaran 80 euro per ton.

    Seorang pejabat Komisi Eropa mengatakan bahwa Uni Eropa menargetkan adopsi tolok ukur CBAM pada awal 2026. “Kami berharap tolok ukur CBAM dapat diadopsi pada awal tahun 2026,” ujar pejabat tersebut. 

    Brussel juga berencana mengusulkan perubahan lain, termasuk penambahan jenis produk dan langkah pencegahan penghindaran aturan.

    Dari sisi baja, analis Morgan Stanley memperkirakan biaya CBAM akan sangat bervariasi antarnegara. Biaya CBAM untuk baja canai panas bisa melebihi 600 euro per ton untuk Indonesia. 

  • Pengusaha Kritik Kebijakan RI Bikin Goyah Perundingan Tarif AS

    Pengusaha Kritik Kebijakan RI Bikin Goyah Perundingan Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) mengkritisi kebijakan teknis yang tak kunjung dibenahi pemerintah sehingga muncul sinyal pembatalan hasil perundingan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). 

    Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengatakan pihaknya menyoroti larangan transshipment oleh AS terhadap barang-barang impor. Alhasil, surat keterangan asal (SKA) produk harus jelas dan dapat diverifikasi kebenarannya. 

    Larangan transshipment yang dimaksud yaitu upaya importasi produk dari China melalui Indonesia atau negara lainnya untuk dikirim ke AS. 

    “Salah satu concern pemerintah AS kan terkait transshipment, dan Kemendag belum memperlihatkan adanya perbaikan tata cara penerbitan SKA yang dapat menghindari terjadinya transshipment,” kata Redma kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025). 

    Kebijakan ini juga penting untuk menjaga laju importasi ke pasar domestik. Terlebih, saat ini industri tertekan lantaran produk impor yang membanjiri pasar dengan harga murah sehingga daya saing produk lokal turun. 

    Dukungan serupa juga dibutuhkan terkait rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian berupa pertimbangan teknis (Pertek) yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya perizinan impor oleh Kemendag. 

    “Sama hal nya dengan Pertek yang diminta agar transparan, tapi belum juga ada perbaikan dari Kemenperin,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, pihaknya menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

    Redma menyebut pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

    “Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma.

    Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

    Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

    “Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi proimpor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

    Sebelumnya, Reuters melaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

    Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.

    “Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim delegasi Indonesia akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) di tengah terancam batalnya kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS. Dia akan terbang pada pekan depan guna memfinalisasi dokumen kerja sama tersebut.

    Airlangga menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyelesaikan proses legal drafting yang ditargetkan rampung pada Desember ini, sesuai dengan joint statement yang telah disepakati kedua negara pada 22 Juli lalu.

    “Nama dokumennya [dokumen kesepakatannya] ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

  • BUMN Karya PTPP Garap Proyek Sekolah Rakyat Bengkulu Rp502 Miliar

    BUMN Karya PTPP Garap Proyek Sekolah Rakyat Bengkulu Rp502 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN Karya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) resmi menandatangani kontrak pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak mencapai Rp501,99 miliar.

    Penandatanganan kontrak dilakukan bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, selaku pemilik pekerjaan.

    PTPP menargetkan penyelesaian proyek dalam 240 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, disusul masa pemeliharaan 180 hari kalender.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa proyek ini menggunakan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan. 

    “PTPP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar,” ujar Joko dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (13/12/2025).

    Joko menuturkan bahwa pembangunan sekolah rakyat akan berlangsung di dua lokasi, yakni Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur.

    Selain itu, kompleks pendidikan tersebut akan mencakup 18 gedung dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti lapangan olahraga, ruang terbuka, lapangan upacara, sistem drainase, dan furnitur pendidikan.

    Fasilitas itu diharapkan menjadi pusat pembelajaran bagi generasi muda, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal.

    Sementara itu, PTPP telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp16,68 triliun hingga September 2025. Komposisi kontrak baru PTPP didominasi proyek BUMN sebesar 47%, swasta 29%, dan 24% berasal dari proyek pemerintah.

    Dari sisi segmen, kontribusi terbesar kontrak baru berasal dari segmen gedung sebesar 20%, pertambangan berkontribusi 18%, power plant 16%, sementara pelabuhan serta jalan dan jembatan masing-masing mencapai 14%. 

    Beberapa proyek dengan nilai kontrak terbesar di antaranya Combined Cycle Power Plant (PLTGU) Batam-1 berkapasitas 120 MW dengan nilai mencapai Rp2,68 triliun dan proyek New Priok East Access Phase II senilai Rp2,33 triliun.

    Emiten konstruksi BUMN ini juga menggenggam proyek Itacha 2 – Provision of Procurement and Construction for Haul Road dengan nilai Rp1,93 triliun, serta proyek Tol Kataraja Fase II yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,36 triliun.

     

    Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Marunda City Tambah Akses Tol, Pacu Pengembangan Kota 600 Ha

    Marunda City Tambah Akses Tol, Pacu Pengembangan Kota 600 Ha

    Bisnis.com, JAKARTA—Kawasan Industri Marunda Center bersiap memacu penjualan lahan seiring dengan pembukaan akses baru Tol Tarumajaya, yang terhubung dengan ruas Tol Cibitung—Cilincing. Ke depan, perusahaan pun mengembangkan kawasan Marunda City seluas 600 Hektare (Ha).

    Direktur Utama PT Multikarya Hasilprima sekaligus Presiden Direktur Marunda Center Iwan Yuswanto Djunaedi mengatakan pembukaan gerbang baru ini merupakan jawaban atas kebutuhan utama tenant, yakni efisiensi akses dan kelancaran logistik.

    “Akses langsung ke Tol Tarumajaya diyakini akan mempercepat mobilitas distribusi barang keluar-masuk kawasan. Gerbang ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi simbol transformasi Marunda Center menuju Marunda City,” ujar Iwan dalam keterangan resmi, Sabtu (13/12/2025).

    Iwan menjelaskan, Marunda Center kini memasuki fase pengembangan baru dengan konsep Marunda City, yakni kota industri terintegrasi yang menggabungkan kawasan industri, pelabuhan, pusat logistik, komersial, dan hunian. Ke depan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, serta ruang publik akan melengkapi ekosistem kawasan.

    “Marunda City kami rancang sebagai katalis investasi lokal dan internasional, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru yang harmonis dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Saat ini, Marunda Center menawarkan berbagai produk properti industri, mulai dari Standard Factory Building (SFB), Boutique Office, gudang sewa dengan total NLA ±20 hektare, hingga kavling industri siap bangun. Harga SFB ditawarkan mulai Rp4,9 miliar (belum termasuk PPN) dengan luas 288 m², sementara Boutique Office mulai Rp2,4 miliar.

    Gerbang Marunda City terhubung langsung dengan ruas Tol Cibitung–Cilincing yang merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2. Konektivitas ini memperkuat posisi Marunda City sebagai simpul logistik strategis Jabodetabek.

    Selain itu, pembangunan pelabuhan fase kedua tengah berjalan guna meningkatkan kapasitas bongkar muat dan mendukung sektor logistik serta hilirisasi CPO yang menjadi fokus pengembangan kawasan.

    Iwan menegaskan keberadaan Marunda Center memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pajak dan BPHTB, penyerapan ratusan tenaga kerja konstruksi, hingga pertumbuhan UMKM di sekitar kawasan.

    “Efek berganda dari pertumbuhan tenant sudah terlihat. Industri berkembang, lapangan kerja bertambah, dan UMKM lokal ikut tumbuh,” jelasnya.

    Dikembangkan di atas lahan hingga 600 hektare, Marunda City telah dilengkapi utilitas dasar seperti listrik, air bersih, internet fiber optic, pengolahan limbah terpadu, layanan pemadam kebakaran, ambulans, serta sistem keamanan 24 jam. Pengelolaan kawasan dilakukan sesuai standar pemerintah dengan pengawasan lingkungan rutin.

    Menghadapi era industri 4.0, Marunda Center juga menyiapkan infrastruktur IoT dan backbone internet sebagai fondasi pengembangan kota industri modern dalam 5–10 tahun ke depan.

    GM Marketing Marunda City Ehlis menyampaikan bahwa kawasan dengan total area pengembangan sekitar 600 hektare ini menawarkan peluang investasi sejak tahap awal pengembangan kota mandiri industri.

    “Marunda City memiliki perpaduan antara kawasan industri, komersial, dan residensial yang inovatif,” ujarnya.