Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Begini Rencana Kelanjutan 80.000 Kopdes Raih Kredit Rp240 Triliun dari Himbara

    Begini Rencana Kelanjutan 80.000 Kopdes Raih Kredit Rp240 Triliun dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenko) mengungkap kelanjutan pemberian akses kredit bagi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang rencananya bakal mulai dikucurkan dalam waktu dekat.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan rencana pemberian kredit hingga Rp240 triliun tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Dan oleh Menteri Keuangan, karena Menkeu-nya koboi keluar keputusan yang itu cukup bagi Danantara untuk disampaikan kepada Bank Himbara untuk bisa dicairkan platform pinjaman yang sudah disediakan,” ujarnya dalam konferensi pers diikutip Sabtu (25/10/2025).

    Adapun penyaluran kredit itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

    Nantinya setiap KDKMP akan mendapat plafon kredit mencapai Rp3 miliar. Sehingga, untuk memberikan pendanaan bagi 80.000 KDKMP dibutuhkan anggaran mencapai Rp240 Triliun.

    “Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu diberikan Rp3 miliar. Jadi kalau 80.000-an Koperasi Desa itu kurang lebih Rp240 triliun,” katanya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pencairan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara serentak. 

    Pada tahap awal, ada sekitar 1.000 Kopdes yang siap untuk menerima pinjaman mulai pekan depan. Totalnya, pemerintah memprioritaskan injeksi pinjaman bank pelat merah terhadap 20.000 Kopdes Merah Putih. 

    “Pertama, kita akan fokus 20.000 dulu yang sudah lengkap, akan diawali 1.000 [Kopdes] minggu depan untuk di-launching, karena ini dananya sudah siap,” ucapnya. 

    Akses kredit tersebut akan diberikan sebagai modal Kopdes membangun sejumlah sarana dan prasarana awal. Salah satunya untuk pengembangan area pergudangan. Nantinya, Kopdes Merah Putih juga akan menjajakan sejumlah barang pojok mulai dari LPG 3 Kilogram (Kg), minyak, beras, hingga pupuk.

  • Pengembangan Tol Akses Tanjung Priok, Hutama Karya Terima Pinjaman Rp4 Triliun dari SMF dan Mandiri

    Pengembangan Tol Akses Tanjung Priok, Hutama Karya Terima Pinjaman Rp4 Triliun dari SMF dan Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMF menyalurkan pinjaman sindikasi kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk mendukung pengembangan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok (ATP).

    SMF menggandeng PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dalam penyaluran kredit sindikasi sebesar total Rp4 triliun itu, di mana SMF mengambil porsi sebesar Rp2 triliun. Realisasi kinerja keuangan ruas ATP yang baik, mendorong Hutama Karya untuk melakukan refinancing atau monetisasi atas aset proyek Jalan Tol ATP.

    Kepala Divisi Pembiayaan 2 Sarana Multi Infrastruktur Ekha Yudha Pratama mengatakan langkah ini konsisten dengan mandat SMF sebagai katalis pembangunan infrastruktur nasional, khususnya dalam sektor jalan dan jalan tol.

    Terlebih, ruas Jalan Tol ATP merupakan infrastruktur strategis yang menjadi tulang punggung konektivitas nasional yang menghubungkan ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan tol dalam kota, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, serta jalur logistik kawasan industri di Jakarta Utara. 

    “Dengan mendorong akses efisien antara JORR, Pelabuhan Tanjung Priok, dan kawasan industri Jakarta Utara, kita tidak hanya memperkuat rantai logistik, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya dalam keterangan dikutip Sabtu (25/10/2025).

    Dukungan pembiayaan sindikasi ini diharapkan akan dapat menghasilkan berbagai manfaat, terutama peningkatan kapasitas akses ke Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk konektivitas antar ruas jalan tol dan jaringan logistik.

    Selain itu, diharapkan dapat terjadi efisiensi biaya logistik dan waktu pengiriman barang dari dan ke kawasan industri Jakarta Utara, pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas bisnis, dan multiplier effect dari operasional pelabuhan. 

    Kemudian juga diharapkan muncul penguatan citra Tanjung Priok sebagai hub maritim nasional, mendukung strategi pemerintah dalam memperkuat konektivitas laut dan peran maritim Indonesia.

    Untuk diketahui, pengoperasian Jalan Tol ATP yang memiliki panjang 11,4 km dilaksanakan secara terintegrasi dengan ruas jalan tol lainnya. Ruas tersebut antara lain Jakarta Outer Ring Road seksi W1 yang dioperasikan oleh PT Jakarta Lingkar Baratsatu, JORR seksi W2U yang dioperasikan oleh PT Marga Lingkar Jakarta, JORR Seksi W2S, E1, E2 dan E3 dan Ruas Ulujami – Bintaro Viaduct – Pondok Aren yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan JORR Seksi S yang dioperasikan oleh Hutama Karya.

    Bagi SMF, pembiayaan di sektor jalan dan jalan tol pun telah mengambil porsi terbesar dalam portfolio pembiayaan dan investasi, yaitu Rp43,26 triliun dalam komitmen per Agustus 2025. Angka tersebut merupakan 27,79% dari total pembiayaan dan investasi perseroan sejumlah Rp155,68 triliun. 

    “Dari pembiayaan tersebut, perseroan telah membantu membangun 4.521 kilometer jalan tol, dengan total nilai proyek mencapai Rp508,14 triliun,” tuturnya. 

    Direktur Keuangan Hutama Karya Eka Setya Adrianto menambahkan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan SMF dan Bank Mandiri terhadap pengembangan Jalan Tol ATP.

    “Kami akan ada beberapa proyek strategis ke depan, oleh karena itu, kepercayaan dari SMF dan Bank Mandiri kali ini, sangat berarti. Apalagi ini untuk akses Tanjung Priok yang sangat strategis fungsinya, sehingga kita bisa terus berperan dalam peningkatan konektivitas dan efisiensi logistik di kawasan tersebut,” terangnya. 

  • Menkop Ungkap Rencana Pembentukan Koperasi Ojol Indonesia, Ini Tujuannya!

    Menkop Ungkap Rencana Pembentukan Koperasi Ojol Indonesia, Ini Tujuannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membentuk koperasi ojek online (ojol) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan status mitra para driver ojol membuatnya tak banyak mendapat tunjangan hingga insentif kerja.  Melalui koperasi tersebut nantinya para mitra ojol sangat dimungkinkan untuk dapat membuat platform ojek online sendiri.

    “Nah kami berpikir bahwa sebenarnya harusnya ada koperasi ojek online yang pemiliknya adalah pengemudi ojek. Kemudian koperasi itulah yang akan punya super app sendiri,” ujarnya dalam konferensi pers dikutip Sabtu (25/10/2025).

    Ferry optimistis gagasan tersebut dapat segera meningkatkan kelayakan kerja para mitra ojek online. Melalui pembentukan koperasi itu, nantinya para driver ojol dapat melakuakan servis motor secara berkala di bengkel milik koperasi. Selain itu, juga ada unit kesehatan yang menjamin kesehatan para mitra ojol.

    “Kemudian kalau sakit juga bisa ditangani oleh koperasi itu sendiri. Dan kita bisa berbagi, nah idenya itu sekarang tergantung ke-pending atau tidak,” kagtanya. 

    Sebelumnya, pemerintah berencana memasukkan pengemudi ojol masuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuturkan pembahasan aturan ojol menjadi UMKM dilakukan guna memperkuat dan melindungi ekosistem pasar digital. Menurutnya, seiring dengan perkembangan zaman, perlu adanya aturan yang dapat melindungi pegiat UMKM di pasar digital, tak terkecuali ojek online.

    Terlebih, Kementerian UMKM mencatat pengemudi Grab aktif mencapai 1 juta dari 3,7 juta pengemudi terdaftar, Gojek memiliki 500.000 pengemudi aktif dari 3,1 juta pengemudi terdaftar, Indrive mempunyai 250.000 pengemudi aktif dari total 850.000 pengemudi, hingga Maxim yang memiliki 800.000 pengemudi aktif dari 2 juta yang terdaftar.

    “Ojek online dalam ekosistem pasar digital ini kan di situ ada transporter, ada aplikator, dan ada UMKM atau merchant-nya. Ada tiga,” ucapnya. 

    Namun demikian, usulan tersebut mendapat penolakan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Ketua SPAI Lily Pujiati menilai bahwa rancangan aturan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mumpuni. 

    Pasalnya, hubungan kerja pengemudi ojol disebutnya termaktub dalam Undang-undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa hubungan kerja meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah.

    “Ketiga unsur ini nyata adanya di dalam aplikasi pengemudi dan semua dikendalikan oleh perusahaan platform. Dalam aplikasi tersebut platform menetapkan unsur pekerjaan berupa pengantaran penumpang, barang dan makanan,” tuturnya. 

  • 5 Fakta PLTP Mataloko Berbasis Geotermal dari Target, Progress hingga Dampak Sosial

    5 Fakta PLTP Mataloko Berbasis Geotermal dari Target, Progress hingga Dampak Sosial

    Bisnis.com, BAJAWA – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko, Ngada, Flores, NTT memainkan peran penting untuk menopang kebutuhan listrik daratan Flores, NTT dan Ngada khususnya. Saat ini, 98% kebutuhan listrik di Kabupaten Ngada berasal dari PLTMG Rangko (20 MW) dan Maumere (40 MW).

    Dengan total kebutuhan listrik di Kabupaten Ngada sekitar 5 MW, kapasitas atau sumber listrik di Kabupaten Ngada yakni dari PLTMH Ogi dan PLTMH Waeroa masing-masing sekitar 100 kW dan 200 kW.

    Tak ayal pengembangan geotermal atau PLTP Mataloko yang berkapasitas 2×10 MW memainkan posisi penting untuk mendukung kemandirian energi di daratan Flores dan Ngada khususnya. Berikut 5 fakta menarik geotermal Mataloko atau PLTP Mataloko yang dihimpun Bisnis setelah mengunjungi lokasi.

    1. Dirintis Sejak 1999

    PLTP Mataloko pertama kali dirintis sejak 1999. Proses itu dimulai dengan pengeboran 7 sumur eksplorasi oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (DJGSM). Konstruksi PLTP Mataloko kemudian dilakukan pada 2006 oleh PLN.

    4 tahun kemudian atau pada 2010, PLTP Mataloko beroperasi. Namun, kendala penurunan pressure uap 3,2 bar membuat PLTP ini dihentikan alias mati suri.

    PLN kemudian mendapatkan penugasan Pengusahaan Panas Bumi WKP Mataloko lewat KS Menteri ESDM No.5009 K/30/MEM/2016. Setelah kajian studi kelayakan, konsultasi publik dan urusan administrasi lainnya selesai, PLN kemudian mulai mengembangkan lagi PLTP Mataloko.

    Bobby Robson Sitorus, Manager Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara mengatakan perseroan melanjutkan dari yang sebelumnya pada 2022 untuk pra-konstruksi.

    “Mulai dari perizinan-perizinan. Perizinan izin lingkungan, kemudian kesesuaian ruang, kemudian ada izin prinsip, kemudian ada kehutanan, dan lain-lain itu sudah tercapai semua di tahun 2021-2022,” ujarnya di Mataloko, Jumat (24/10/2025).

    2. Pembebasan Lahan dan Progress PLTP Mataloko

    Bobby melanjutkan perseroan juga telah menyelesaikan pengadaan tanah atau pembebasan lahan pada 2022 hingga 2024. Tahun ini, PLN mengerjakan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan sepanjang 7 km, menyelesaikan 4 wellpad (A,B,C,D).

    “Nah total semua progres sampai saat ini, untuk yang pengadaan tanah sudah clear semua, sudah 100%, untuk perizinan 100%, untuk konstruksi infrastruktur tadi sudah tercapai sekitar 89%. Jadi makanya diperkirakan di akhir tahun kita sudah 100%, selanjutnya persiapan untuk pengeboran,” jelasnya.

    3. Target Operasi Komersial 2027

    Bobby melanjutkan PLN menargetkan Commercial Operation Date (COD) PLTP Mataloko atau operasi komersial pada 2027. Walau punya waktu terbatas, PLN optimistis dapat mencapai target itu.

    Pasalnya, kebutuhan listrik di Flores terus meningkat seiring dengan berkembangnya sejumlah daerah wisata.

    Dia merinci proses pengeboran memakan waktu sekitar 6-7 bulan untuk 1 wellpad sehingga butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan 2 wellpad.

    “Ya mepet sekali memang. Sama pembangkit itu biasanya 15-18 bulan. Ya bisa 3 tahun, hampir 2,5 tahun plus minus,” jelasnya. 

    Kampung Adat Wogo, Ngada, Flores, NTT

    4. Kontribusi Bagi Masyarakat Sekitar

    Seiring dengan konstruksi geotermal Mataloko, PLN juga ikut andil dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Infrastruktur jalan yang dibangun PLN dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar lokasi PLTP Mataloko.

    Emerensiana Wawo (60), Ketua Lingkungan di Desa Ulubelu mengatakan salah satu manfaat nyata yang kelihatan ialah akses ke kebun yang terbuka berkat jalan yang dibangun PLN.

    ”Jalan itu menghubungkan kebun dengan kebun, desa dengan desa yang memudahkan kami dalam pengangkutan hasil kebun,” jelas ibu dua anak itu.

    Pembangunan PLTP Mataloko, lanjutnya, juga membuat hasil kebunnya seperti sayur, cabai dan lainnya mempunyai nilai ekonomis karena dibeli oleh para pekerja.

    ”Tenaga kerja juga ambil dari masyarakat sekitar. Anak muda yang dulu duduk-duduk saja berkat proyek ini dapat kerja dan membantu ekonomi keluarga,” paparnya.

    Senada, Ketua Adat Kampung Wogo sekaligus Ketua Pokdarwis Yohanes Baghi mengapresiasi peran PLN untuk mendukung pengembangan Desa Adat Wogo sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Ngada.

    Setelah menimbah aspirasi masyarakat, PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah membantu Pengelolaan Kawasan Desa Wisata Adat Wogo dengan menyediakan ruang informasi dan literasi budaya, fasilitas MCK, 2 lapak usaha dan fasilitas pendukung lainnya.

    ”Selama program dipikirkan pemerintah itu baik, kami pasti mendukung. Kami sebagai kampung adat berharap PLN juga memperhatikan untuk melestarikan budaya,” jelasnya.

    5. Silang Pendapat Geotermal Mataloko

    PLTP Mataloko juga dibayangi silang pendapat. Dari pantauan lapangan, warga di Desa Ulubelu dan Desa Wogo, dua desa yang beririsan langsung dengan proyek berbasis energi baru terbarukan (EBT) ini berharap proyek PLTP Mataloko lekas selesai sehingga memberikan dampak nyata.

    Emerensiana, Ketua Lingkungan di Desa Ulubelu mengatakan pemerintah tentu ingin memajukan dan menyejahterakan warganya agar terjadi pemerataan pembangunan.

    ”Semoga ini tetap dijalankan dan lebih cepat lebih baik sehingga bisa mengurangi rumor negatif sekaligus bermanfaat bagi semua orang,” katanya.

    Di sisi lain, penolakan proyek geotermal Mataloko muncul dari kekhawatiran dampak negatif terhadap lingkungan dan ketersediaan air. Selain sejumlah LSM, salah satu yang gamblang menyerukan penolakan ialah gereja lokal dengan perhatian utama pada aspek lingkungan.

    PLN tidak menampik adanya penolakan itu dan terus berupaya menjalin komunikasi konstruktif. 

    ”Ada terkait water supply-nya. Kita mau pasang pipa itu masih dilarang, tapi kami lakukan sosialisasi dan juga telah berhitung dengan BWS [Balai Wilayah Sungai]. Kami akan berupaya untuk melakukan pendekatan hingga mendapat persetujuan,” kata Bobby.

  • Jalan Swasembada Pangan dari KopDes Merah Putih

    Jalan Swasembada Pangan dari KopDes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menilai jalan menuju swasembada pangan bakal terbuka melalui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, mengacu pada perkembangan koperasi di era Orde Baru.

    Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan bahwa swasembada pangan bukan sekadar cita-cita saat 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hadir di Tanah Air. Menurutnya, koperasi memiliki peluang besar seperti yang terjadi di Orde Baru melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

    “80% stok pangan nasional khususnya beras, itu dikontribusikan oleh koperasi melalui KUD pada zaman itu,” ujarnya dalam forum redaktur 1 Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Bangun Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dia menuturkan, KUD bisa berperan berkat proses transformasi kelembagaan, termasuk melalui merger atau amalgamasi. Dia pun menyebut bahwa masa Orde Baru menjadi periode penting dalam sejarah koperasi di Indonesia. Saat itu, koperasi berhasil berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi desa dan pencapaian swasembada pangan nasional.

    ”Itulah masa yang boleh dikatakan ‘masa keemasan’ perjalanan koperasi di Indonesia dan kontribusi tidak main-main karena pernah membawa Indonesia swasembada pangan,” tuturnya.

    Dari catatan Bisnis, Kemenkop telah melakukan groundbreaking di 1.134 titik dan jumlahnya terus bertambah. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, Kemenkop menyiapkan sistem pendampingan dan pengawasan melalui perekrutan 8.000 Business Assistant dan 1.100 Project Management Officer (PMO).

    Lebih lanjut, terkait KopDes Merah Putih, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan KopDes/Kel Merah Putih sejatinya memiliki tiga fungsi. Pertama, KopDes/Kel Merah Putih menjadi penyalur barang-barang, baik yang diproduksi oleh BUMN maupun oleh swasta, sehingga masyarakat di desa dapat menikmati barang dengan harga terjangkau tanpa perantara.

    Kedua, KopDes/Kel Merah Putih akan bertindak sebagai pembeli hasil produksi masyarakat desa atau kelurahan, mulai dari hortikultura, perikanan, hingga berbagai produk turunan lainnya. Ketiga, KopDes/Kel Merah Putih juga akan menghimpun dan memasarkan produk kerajinan, kuliner, dan usaha rumahan lainnya dari desa dan kelurahan yang selama ini belum terlindungi merek secara optimal.

    Lebih dari itu, Kemenkop tengah berupaya mengejar ketertinggalan dengan mendorong KopDes Merah Putih agar mampu bersaing dengan perusahaan pelat merah maupun swasta. Ferry menuturkan KopDes Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, koperasi sejatinya erat dengan implementasi dari pelaksanaan Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945.

    Menurutnya, selama ini produk lokal berkualitas dari desa dan daerah yang kesulitan menembus pasar. Salah satunya, lantaran belum memiliki identitas yang kuat serta perlindungan hukum seperti merek kolektif.

    “Padahal, pemerintah sebenarnya tengah mengarahkan bagaimana transformasi ekonomi menuju ekonomi yang berbasis inovasi, penghiliran, dan memiliki nilai tambah,” pungkasnya.

  • Menanti Solusi Kelangkaan Stok BBM SPBU Swasta: Beli Base Fuel Pertamina hingga Tambahan Kuota Impor

    Menanti Solusi Kelangkaan Stok BBM SPBU Swasta: Beli Base Fuel Pertamina hingga Tambahan Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta masih berlanjut di pekan terakhir Oktober 2025. 

    Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak. 

    “Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya. 

    Merespons kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapat BBM dengan kualitas dan kuantitas sesuai standar.

    Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

    Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pada dasarnya, konsumen tidak mau tahu mengenai proses bisnis di belakangnya. Dia menekankan hal terpenting bagi konsumen adalah ketersediaan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut.

    “Kami sebagai konsumen juga berhak BBM yang standar baik secara kualitas maupun kuantitas. Lagi-lagi, pemerintah yang harus memastikan itu agar semua BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar,” ucap Rio kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

    Dia mengatakan, tahun ini harus menjadi pelajaran betul bagi pemerintah bahwa ada dua persoalan. Pertama, soal gonjang-ganjing kualitas BBM Pertamax. Kedua, kekosongan stok BBM di SPBU swasta. 

    YLKI pun meminta pemerintah membenahi tata kelola BBM dari hulu hingga hilir agar hak konsumen tidak dikorbankan dan kepercayaan konsumen tergerus.

    Opsi Beli Base Fuel dari Pertamina

    Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

    “B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil.

    Sayangnya, SPBU swasta belum menyambut hangat penawaran opsi tersebut. Mereka mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kandungan etanol dalam BBM murni milik Pertamina. 

    Merespons hal tersebut, Pemerintah membuka opsi mekanisme negosiasi yang baru untuk memastikan proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta terkait mekanisme pasokan BBM base fuel terus berjalan positif dan segera mencapai kesepakatan.

    “Itu kan dirut Pertamina sudah umumkan Jumat kemarin, jadi kita lihat bagaimana negosiasi mereka,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Yuliot menegaskan bahwa sebagian besar poin pembahasan antara Pertamina dan operator SPBU swasta telah mencapai titik temu. Hanya beberapa hal teknis yang masih perlu dirapikan sebelum perjanjian bisa segera dieksekusi.

    “Jadi saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat, itu akan ada berapa poin kesepakatan dari lima, sebagian besar sudah berarti sudah bisa segera eksekusi,” jelasnya.

    Tambahan Kuota Impor BBM Tahun Depan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut. 

    “Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan. 

    Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024. 

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah. 

    “Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya

  • Programmer LG yang Garap Coretax Ternyata Lulusan SMA, Purbaya: Kita Sering Dikibuli Asing

    Programmer LG yang Garap Coretax Ternyata Lulusan SMA, Purbaya: Kita Sering Dikibuli Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan salah satu masalah utama yang kerap menyebabkan gangguan pada sistem administrasi perpajakan Coretax adalah perangkat lunak atau software yang digarap LG CNS-Qualysoft Consortium.

    Pada Jumat (24/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim sebagian besar masalah Coretax dari sisi pengguna sudah bisa diatasi. Namun, salah satu isu yang saat ini masih belum dituntaskan adalah perangkat lunak atau software buatan LG.

    Adapun mengutip laman resmi Ditjen Pajak, LG CNS-Qualysoft Consortium menjadi pemenang pengadaan sistem informasi Coretax senilai Rp1,2 triliun (termasuk pajak). LG CNS-Qualysoft Consortium yang beralamatkan di Jakarta ini menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut.

    Pembenahan Coretax adalah salah satu aspek yang menjadi fokus Purbaya setelah resmi dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. Setelah satu bulan upaya pembenahan, dia mengungkap turut mempekerjakan peretas atau hacker asal Indonesia untuk mengatasi IT Coretax.

    Purbaya menyebut, peretas yang dipekerjakan olehnya itu menemukan bahwa programmer yang ditugaskan LG untuk menyusun sistem perangkat lunak Coretax adalah lulusan SMA.

    “Dia [peretas] bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya memang Indonesia sering dikibulin asing, begitu asing ‘wah’. Apalagi K-Pop, wah K-Pop nih, tapi di bidang programmer beda ya, di K-Pop, di film sama di nyanyi, programming [red] beda,” terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Sabtu (25/10/2025).

    Sampai dengan saat ini, penyelesaian masalah pada sistem software LG masih terhambat karena pemerintah dan perusahaan asal Korea Selatan itu masih berkontrak hingga pertengahan Desember 2025.

    Alhasil, tim dari Ditjen Pajak yang ditugaskan untuk membenahi Coretax belum bisa sepenuhnya masuk dan membenahi software dimaksud. Selepas batas akhir kontrak, maka nantinya pihak LG akan menyerahkan source code dari program Coretax ke pemerintah.

    “Jadi ini kan dibangun empat tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kami, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya,” kata Purbaya.

    Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, infrastruktur maupun sistem keamanan Coretax sangat memadai. Pemerintah hanya perlu memaksimalkan pemanfaatannya. Dia pun menilai Ditjen Pajak sudah banyak mengidentifikasi masalah-masalah pada Coretax.

    Selain software, sistem keamanan siber atau cybersecurity dari Coretax juga dinilai sebelumnya sudah kuno. Purbaya juga memastikan ke depan tidak akan bergantung kepada pihak asing untuk pengadaan-pengadaan serupa.

    “On technique, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kami putus, apalagi kualitas jelek seperti itu. Jadi, pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan,” paparnya.

  • Cegah Penumpukan, Menkeu Purbaya Bagi Dana Daerah Tiap Awal Januari

    Cegah Penumpukan, Menkeu Purbaya Bagi Dana Daerah Tiap Awal Januari

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengubah waktu pembayaran dana daerah menjadi awal Januari sehingga tidak ada penumpukan.

    Menurutnya, dana daerah atau anggaran transfer ke daerah (TKD) seharusnya tak mengendap di rekening kas daerah sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Oleh karena itu, dia tengah mempersiapkan cara dan proses pembayaran TKD pada awal tahun.
    Hal itu dilakukan setelah dia mengetahui total nilai simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan mencapai Rp233 triliun, mengacu pada data Bank Indonesia (BI) per akhir September 2025.

    “Nanti tahun depan akan kami kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat tanggal 1, 2 Januari sudah keluar lah ke [rekening] pemda, sehingga pemda enggak usah menumpuk uang lagi,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Selama ini, terang Purbaya, secara historis sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya bisa mencapai Rp100 triliun. Dengan perubahan pembayaran TKD, dia berharap agar kebiasaan menumpuk uang atau sisa anggaran pemda setiap tahunnya itu tidak terjadi lagi.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai sisa anggaran itu lebih baik dibelanjakan secara optimal sehingga mendorong perekonomian.

    “Kalau cara perencanaan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara merencanaakan belanja tepat waktu, tepat sasaran,” ungkapnya.

    Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong agar pemda memiliki cadangan anggaran setiap dua bulan pertama setiap tahun. Alasannya, pemda memiliki kebutuhan untuk membayar gaji pegawai.

    “Untuk daerah memang perlu harus ada Silpa karena di daerah-daerah ini di Januari mereka harus membayar belanja pegawai dan kontrak yang sudah selesai di deadline akhir Desember, dibayarnya Januari,” terangnya pada acara yang juga dihadiri Purbaya itu.

    Mantan Kapolri itu turut mengingatkan bahwa penyaluran TKD hibah dari provinsi ke kabupaten/kota juga kerap mengalami keterlambatan. Akibatnya, eksekusi anggaran TKD di level kabupaten/kota turut terdampak. Tito turut menyampaikan keluhan sejumlah pemda kepada pemerintah pusat melalui Purbaya mengenai pengiriman Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Pemda mengeluhkan keterlambatan penyerahan petunjuk teknis (juknis) penggunaan DAK dari kementerian teknis, serta syarat salur dalam pemberian DAU.

    Namun demikian, Tito mengimbau pemda untuk mempercepat dan mengoptimalkan belanja daerah yang kini masih lambat. Terutama, bagi pemda-pemda yang memiliki pendapatan tinggi. Dia juga meminta agar uang pemda tidak ditanam pada bank-bank di pusat.

    “Saya tahu ada beberapa bank di pusat yang ditaruh karena memang dianggap bank sehat. Akibatnya uangnya beredar di pusat,” terangnya.

  • Harga Pangan (25/10): Beras Premium dan Medium Turun, SPHP Merangkak Naik

    Harga Pangan (25/10): Beras Premium dan Medium Turun, SPHP Merangkak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional beras premium dan beras medium komoditas pangan di level konsumen mengalami penurunan pada hari ini, Sabtu (25/10/2025). Sementara itu, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) justru naik.

    Mengutip laman Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 9.50 WIB, harga beras premium tercatat turun tipis 0,80% menjadi Rp15.707 per kilogram (Kg), sedangkan beras medium turun 1,34% menjadi Rp13.662 per kg.

    Adapun beras SPHP justru mencatatkan tren kenaikan harga sebesar 0,02% dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp12.518 per kg.

    Tepung terigu kemasan tercatat turun 2,27% menjadi Rp12.752 per kg dan tepung terigu curah tercatat turun 1,30% menjadi Rp9.651 per kg. Aneka bumbu dapur seperti bawang merah tercatat turun 3,01% menjadi Rp38.143 per kg dan bawang putih bonggol turun 3,53% ke angka Rp35.854 per kg.

    Rerata harga nasional cabai merah keriting susut 4,29% menjadi Rp51.222 per kg, cabai merah besar turun 3,68% menjadi Rp45.155 per kg, dan cabai rawit merah turun 5,75% menjadi Rp37.564 per kg.

    Minyak goreng kemasan turun 1,26% menjadi Rp20.726 per kg, minyak goreng curah turun 1,39% menjadi Rp17.306 per kg, dan Minyakita turun 1,23% menjadi Rp17.345 per kg.

    Kemudian daging ayam ras turun 1,29% menjadi Rp37.421 per kg bersamaan dengan telur ayam ras yang turun 0,89% menjadi Rp30.436 per kg.

    Sumber pangan protein hewani lainnya seperti daging sapi murni juga tercatat turun 0,36% menjadi Rp134.775 per kg, daging kerbau beku (impor) turun 3,25% menjadi Rp102.553 per kg dan daging kerbau segar turun 1,01% menjadi Rp138.696 per kg.

    Ikan kembung naik 1,18% menjadi Rp42.104 per kg, ikan tongkol turun 0,65% menjadi Rp34.632 per kg, dan ikan bandeng turun 1,64% menjadi Rp34.579 per kg. Lalu gula konsumsi turun 0,83% menjadi Rp17.947 per kg dan garam konsumsi turun 0,60% menjadi Rp11.605 per kg.

  • OPINI : Pelajaran dari Nobel Ekonomi

    OPINI : Pelajaran dari Nobel Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia meng­­­­anu­gerahkan Hadiah Nobel Ekonomi (Sve­­­­riges Riksbank Prize in Economic Sciences) kepada tiga ekonom terkemuka, ya­­­itu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt atas kontribusi mereka da­­­lam menjelaskan per­tum­­­­buhan ekonomi yang di­­­ge­­­rakkan oleh peranan ino­­­vasi.

    Mokyr menekankan perlunya Pembangunan Teknologi sebagai prasyarat pertumbuhan yang berke­si­­nam­­­bungan sementara Aghion dan Howitt berbagi penghargaan atas teori cre­ative destruction. Teori ini menjelaskan bahwa ino­­vasi baru secara terus-me­­ne­­­rus akan menggantikan teknologi dan perusahaan lama.

    Dalam kehidupan sehari-hari creative destruction ini terlihat dalam berbagai perubahan di sekitar kita. Kamera digital membuat bisnis film gulung seperti Kodak bangkrut, namun melahirkan industri baru fotografi digital dan media sosial.

    Kehadiran Netflix dan Spotify menghilangkan persewaan dan toko DVD/CD dengan layanan streaming yang lebih efisien. Begitu pula Gojek dan Grab yang menggantikan taksi konvensional, atau e-commerce seperti Tokopedia yang menggantikan banyak toko fisik serta menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang terintegrasi.

    Secara umum, karya para ekonom ini menegaskan bahwa inovasi tidak boleh lagi dilihat sebagai proses yang terjadi secara otomatis; namun memerlukan kebijakan pemerintah serta perubahan lingkungan yang terbuka terhadap penelitian dan pengembangan.

    Pemikiran di atas juga merupakan kelanjutan dari teori pertumbuhan yang sudah dikenal sejak setengah abad lalu. Robert Solow (1956) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, dan bukan akumulasi modal atau tenaga kerja, yang berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Paul Romer (1986) memperluas gagasan tersebut dengan pernanan modal manusia (human capital) sebagai sumber pertumbuhan secara endogen. Keduanya pun menerima hadiah Nobel ekonomi, Solow pada 1987 dan Romer pada 2018.

    Bagi Indonesia, terdapat benang merah penting dari pemikiran di atas; apakah negara kita akan terus menyandarkan pertumbuhan ekonomi dari ekstraksi sumber daya alam atau pelan-pelan menuju sumber pertumbuhan berbasis inovasi. Selama 2 dekade terakhir, nilai ekspor RI masih bergantung pada hasil tambang dan pertanian, khususnya batu bara dan minyak sawit.

    Sebagai perbandingan, Vietnam sukses beralih ke komoditas perdagangan dari industri manufaktur bernilai tambah tinggi, khususnya elektronik, sehingga ekspor komputer dan elektroniknya melampaui Indonesia sejak pertengahan 2010-an.

    Hal ini bisa menjadi preseden bahwa Indonesia bergerak lebih lambat untuk bertransformasi menuju pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.

    Salah satu permasalahan utama terbatasnya peranan inovasi bersifat struktural. Total belanja penelitian dan pengembangan (R&D) Indonesia hanya 0,28% dari PDB, jauh di bawah Malaysia (1,1%), China (1,4%), apalagi rata-rata negara OECD mencapai 2,5% pada 2022.

    Survei Bank Dunia terhadap 123 perusahaan manufaktur menemukan hanya 22 yang perusahaan yang melakukan R&D, dan hanya satu di sektor TIK. Meski 82% perusahaan mengklaim melakukan inovasi, 4 dari 5 di antaranya berasal dari transfer teknologi luar negeri, bukan dari hasil riset lokal.

    Dengan kata lain, lemahnya inovasi, peranan triple helix antara perusahaan dan universitas membuat perusahaan Indonesia lebih sering meminjam inovasi daripada menciptakannya.

    Data tahunan dari Joint Research Centre Komisi Eropa dalam laporan Industrial R&D Investment Scoreboard bisa digunakan sebagai acuan peranan inovasi pada tingkat perusahaan.

    Berdasarkan data ini ditemukan bahwa pada 2024, sejumlah 2.000 perusahaan terbesar dunia menghabiskan 1,25 triliun euro untuk R&D pada 2023, naik 7,5% dari tahun sebelumnya.

    Sektor TIK, kesehatan, dan otomotif menyumbang hampir dua pertiga dari total tersebut. Nama Indonesia hanya muncul sekali, melalui GoTo (hasil merger Gojek dan Tokopedia).

    Sebagai perbandingan, Korea Selatan memiliki 60 perusahaan dalam daftar, dan Taiwan 38. Jumlah ini mencerminkan investasi terkoordinasi selama puluhan tahun dalam R&D dan human capital yang melahirkan banyak sekali perusahaan berbasis inovasi.

    Munculnya nama GoTo di daftar tersebut menunjukkan kemajuan sekaligus keterbatasan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa jumlah belanja R&D GoTo tahun 2023 sebesar 210 juta euro dengan nilai penjualan sebesar 864 juta euro. Dengan kata lain R&D intensity atau rasio R&D terhadap penjualan sebesar 24%. Namun, GoTo masih mencatatkan kerugian secara keuangan serta mencatatkan jumlah pendapatan jauh di bawah peers seperti Grab (2,1 miliar euro) dan Lyft (4 miliar euro). Fakta ini menjelaskan, bahkan untuk perusahaan berbasis inovasi terbesar di Indonesia baru bisa mengandalkan basis domestik. Hal ini menandakan belum terbentuknya ekosistem inovasi nasional yang menopang pertumbuhan jangka panjang. Di tingkat menengah, keterbatasan ini kian nyata di tengah kemunculan otomatisasi dan kecerdasan buatan.

    Statistik lain juga menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Saat ini, hanya terdapat 0,05 % perusahaan di Indonesia yang berinvestasi dalam R&D. Indonesia memiliki kurang dari 300 peneliti per sejuta penduduk, jauh di bawah Malaysia (1.200) dan Korea Selatan (7.000). Ketimpangan ini menjelaskan mengapa kisah sukses digital Indonesia, meskipun mengesankan, masih sangat bergantung pada teknologi impor dibandingkan dengan hasil inovasi domestik

    Sebagai penutup hadiah Nobel Ekonomi tahun 2025 ini memberikan inspirasi sekaligus peringatan bagi Indonesia. Ekonomi berbasis pengetahuan memang membutuhkan perhatian khusus yang didukung ekosistem berbasis riset. Negara yang berinvestasi dalam riset dan human capital akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi optimal di masa depan. Pilihan Indonesia jelas: tetap menjadi pengguna teknologi atau melangkah menjadi produsen pengetahuan.