Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Trump Berharap Pertemuan dengan Xi Jinping Menghasilkan Kesepakatan Menyeluruh

    Trump Berharap Pertemuan dengan Xi Jinping Menghasilkan Kesepakatan Menyeluruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump berharap pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping pekan depan dapat menghasilkan kesepakatan yang menyeluruh. Hal itu termasuk soal penurunan pembelian minyak Rusia oleh China.

    Trump menyampaikan hal itu kepada para wartawan dalam perjalanan menuju Asia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju, Korea Selatan.

    Adapun, ketegangan yang semakin tajam antara AS dan China di sektor perdagangan, teknologi, serta pembatasan bahan mentah meningkatkan taruhan pasar atas kunjungan Trump ke Asia kali ini.

    Trump dijadwalkan bertemu dengan Xi di KTT APEC pada Kamis (30/10/2025). Menjelang pertemuan tersebut, para negosiator AS dan China mengadakan pembicaraan perdagangan di Kuala Lumpur pada Sabtu (25/10/2025).

    Juru Bicara Departemen Keuangan AS mengatakan pertemuan di Malaysia itu “sangat konstruktif.” Tim yang dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng berencana melanjutkan pembicaraan pada hari ini.

    Adapun, Trump juga menyinggung soal China yang telah mengurangi pembelian minyak Rusia. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan milik negara China termasuk Sinopec membatalkan beberapa pembelian minyak mentah Rusia yang dikirim lewat laut setelah AS memasukkan Rosneft PJSC dan Lukoil PJSC ke dalam daftar hitam.

    “Saya mungkin akan membahasnya, tetapi Anda tahu, China — mungkin Anda sudah lihat hari ini — China secara signifikan mengurangi pembelian minyak Rusia, dan India menghentikannya sepenuhnya, dan kami telah memberlakukan sanksi,” kata Trump, dikutip Bloomberg pada Minggu (26/10/2025).

    Trump menyatakan optimisme terhadap pertemuannya dengan Xi, seraya menambahkan bahwa mereka akan membahas sektor pertanian serta ekspor komponen fentanyl dari China.

    Pertemuan tersebut akan menjadi yang pertama secara langsung antara para pemimpin dua ekonomi terbesar dunia sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Trump dan Xi sempat berbicara setidaknya tiga kali tahun ini, dan Trump mengatakan pembicaraan langsung adalah cara terbaik untuk menyelesaikan berbagai isu, termasuk tarif, pembatasan ekspor, pembelian hasil pertanian, perdagangan fentanyl, serta isu geopolitik seperti Taiwan dan perang di Ukraina.

    “Kami akan membahas banyak hal. Saya rasa kami punya peluang yang sangat baik untuk mencapai kesepakatan yang sangat komprehensif,” ujarnya.

  • Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Dalam laporan terbarunya, proyek tersebut direncanakan akan mulai dibongkar pada 2026.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan telah melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

    Pramono berpandangan keberadaan tiang tersebut bukan hanya mengganggu secara estetika, melainkan turut menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan.

    “Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian tiang proyek monorail tersebut memang telah berlarut-larut melintasi berbagai rezim kepemimpinan. Di mana, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

    Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

    Dalam perjalanannya, proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu resmi dinyatakan mangkrak dan ditetapkan untuk tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2008). Alasannya, Pemprov DKI Jakarta menilai PT JM tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial yang ada.

    Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut.

    Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

    “Tidak akan pilih investor yang baru. Saya upayakan penyelesaian monorel ini tetap akan dilanjutkan dengan investor yang sama,” tuturnya di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).

    Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Menurut Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

    Akan tetapi, titik tegas kembali muncul pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

    Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar. Namun, polemik aset, yang salah satunya diklaim milik PT Adhi Karya, membuat rencana pembongkaran tak pernah terealisasi hingga pergantian beberapa Gubernur berikutnya.

    Pramono Perintahkan Pembongkaran

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut.

    Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

    “Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

    Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

    Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun. Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar.

    Dari angka tersebut, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

    Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

    “Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

  • ESDM Beri Relaksasi Ekspor Konsentrat Amman Mineral 6 Bulan

    ESDM Beri Relaksasi Ekspor Konsentrat Amman Mineral 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selama enam bulan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian relaksasi ekspor itu tak lepas dari proyek smelter perusahaan mengalami kondisi kahar alias force majeure. Adapun izin ekspor konsentrat tembaga anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) itu sejatinya telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Bahlil menuturkan, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika perusahaan mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    “Nah, menyangkut Amman kami kasih waktu tertentu, memang sekarang mereka ajukan dalam keadaan kahar dan itu sudah dibuktikan dari aparat penegak hukum, dari asuransi,” ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/10/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun mengatakan relaksasi izin ekspor untuk AMNT bakal berlaku selama 6 bulan. Kendati demikian, dia tak merinci kondisi kahar seperti apa yang membuat AMNT mendapat relaksasi ekspor.

    “Ya, mungkin 6 bulan ya, sampai selesai [perbaikan smelter],” ucap Bahlil.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menunggu rekomendasi dari Kementerian ESDM terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga AMNT.

    Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan, pengajuan perpanjangan izin ekspor itu tak lepas dari kondisi kahar atau force majeure. Adapun, ekspor konsentrat tembaga Amman Mineral telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    “Sejauh yang kami ketahui, Amman Mineral telah mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dengan alasan kondisi kahar,” ucap Gilang kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Dia pun menyebut, permohonan tersebut saat ini masih dalam proses di Kementerian ESDM. Oleh karena itu, terkait volume ekspor dan masa berlaku izin ekspor, pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM.

    Gilang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin ekspor yang diterbitkan untuk AMNT. 

    “Sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat mengajukan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian ESDM,” tuturnya.

    Asal tahu saja, AMMN pernah mengajukan perpanjangan ekspor katoda tembaga dan konsentrat kepada pemerintah pada Mei 2025. Hal ini dilakukan lantaran proses commissioning smelter berjalan lambat sehingga kapasitas operasi maksimal.

    Presiden direktur AMMN saat itu, Alexander Ramlie (saat ini menjabat sebagai komisaris) mengatakan bahwa smelter perusahaan masih memerlukan periode stabilisasi dan penyempurnaan sebelum mencapai operasi yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini membuat hasil produksi belum bisa diserap sepenuhnya di smelter di dalam negeri.

    Karena itu, AMMN mengajukan perpanjangan ekspor agar hasil produksi bisa dijual ke luar negeri. Dia juga menekankan bahwa fasilitas smelter perusahaan memerlukan waktu untuk stabilisasi dan kalibrasi agar mencapai operasi yang optimal dan berkelanjutan.

    “Untuk memastikan kelangsungan bisnis selama fase peningkatan kapasitas secara bertahap [ramp-up] ini, kami telah secara resmi meminta pendekatan hibrida dari pemerintah Indonesia memungkinkan ekspor katoda tembaga dan konsentrat secara paralel,” kata Alexander dalam keterangannya dikutip Senin (12/5/2025).

    Menurutnya, perpanjangan ekspor katoda tembaga dan konsentrat dapat memberikan fleksibilitas dan menjamin kelangsungan arus pendapatan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memastikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pemerintah selama fase awal operasi smelter. 

  • Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

    Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal].” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025) malam.

    Pada saat yang sama, Ara turut mendorong Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

    Selain mendorong partisipasi Gapensi dalam pembangunan rumah subsidi, Ara juga menyampaikan agar Gapensi memanfaatkan segala jenis bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebagai modal usaha yang disediakan bagi UMKM termasuk kontraktor. 

    “Rumah subsidi jelas pembangunannya pakai kontraktor, kuota subsidi tahun ini 350 ribu, tahun depan juga 350 ribu. Ini peluang yang besar untuk pengusaha kontraktor. Gapensi perlu berpikir untuk jadi kontraktor program rumah bersubsidi dan komersial, tidak hanya mengandalkan program dari APBN saja,” jelas Ara.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyambut baik arahan Menteri PKP untuk Gapensi ikut aktif dalam pembangunan rumah subsidi. 

    “Bahwa ini peluang yang cukup baik untuk anggota kami di seluruh Indonesia yang memang saat ini semua berebut di proyek pemerintah. Kami lihat ada peluang 350.000 rumah subsidi dan ternyata kontraktor harus berani juga untuk turun jadi pengembang,” ujarnya. 

    Apabila dorongan tersebut direalisasikan, maka hal tersebut akan menambah euforia penambahan emiten di pasar saham Indonesia.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, pasar saham Indonesia mencatatkan penambahan 17 emiten, dari sebanyak 938 emiten menjadi 955 emiten.

    Penambahan jumlah emiten ini terjadi seiring dengan ramainya aktivitas IPO. Di mana, dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, tercatat ada sebanyak 28 perusahaan yang menggelar IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kemudian BEI juga melakukan penghapusan saham atau delisting terhadap sejumlah emiten.

  • PLN Dorong NTT Swasemba Energi, Geotermal dan PLTS  Jadi Andalan

    PLN Dorong NTT Swasemba Energi, Geotermal dan PLTS  Jadi Andalan

    Bisnis.com, BAJAWA – PT PLN (Persero) mendorong Provinsi NTT mandiri secara energi alias swasembada dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebagai andalan. Saat ini, bauran EBT baru sekitar 8% dari total energi listrik di NTT. 

    Bobby Robson Sitorus, Manager Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara mengatakan NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga terdapat beberapa sistem kelistrikan. 

    Dia menjelaskan beban puncak Sistem Timor sekitar 145 MW, sementara beban puncak Sistem Flores sekitar 104 MW.  Selain itu terdapat sistem Rote 4 MW, sistem Alor dan Waingapu masing-masing sebesar 3 MW. 

    “Jadi dia bentuknya sendiri-sendiri. Kemudian paling banyak itu dipasok oleh fosil. Energi fosil ya. Pakai solar sama pakai batu bara. Itu sekitar 87%,” ujarnya di Bajawa, Jumat malam (25/10/2025). 

    Bobby melanjutkan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, bauran EBT menjadi salah satu yang paling besar. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bakal menjadi andalan untuk 10 tahun ke depan. 

    PLTS, katanya, ada di Sistem Timor dengan kapasitas sekitar 136 MW dan di Sistem Flores sekitar 50-60 MW. Sistem Flores, lanjutnya, paling besar berasal dari PLTP atau berbasis geotermal sebesar 130 MW. 

    “Jadi bauran energi untuk EBT sebenarnya sudah tercakup semua. Jadi orang bilang, kenapa harus geotermal? Ya enggak juga. Kami pasang juga PLTS,” tambahnya.

    Bobby menambahkan selain PLTS dan PLTP, pemerintah juga sedang meneliti potensi tenaga angin dan tidal atau gelombang laut. Namun, keduanya tidak masuk dalam RUPTL terbaru 2025-2034. 

    Menurutnya, jika pembangunan PLTP ditunda, maka operasionalnya juga tertunda. Di sisi lain, beban PLN juga makin besar karena kapasitas tidak bisa mengejar pertumbuhan kebutuhan.  

    “Karena PLTP itu bisa sampai 6-7 tahun baru bisa beroperasi,” tambahnya. 

    Menurutnya, jika pasokan listrik tidak mampu mengejar kebutuhan maka akan kembali ke pembangkit berbasis fosil. Untuk itu, PLN terus memacu produksi listrik guna mengejar angka pertumbuhan kebutuhan listrik.  

    Bobby mencontohkan khusus Sistem Flores permintaan terus naik seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

    “Itu hotel-hotel baru itu naik semua itu sekarang. Di bukit-bukit itu kan. Itu satu hotel itu bisa sampai 2-3 MW. Sekarang masih ditopang sama PLTMG Rangko,” imbuhnya. 

  • Ini Langkah Cegah Idle Money Pemda

    Ini Langkah Cegah Idle Money Pemda

    Bisnis,com, JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengusulkan pemerintah daerah wajib menyampaikan tata kelola anggaran secara berkala. 

    Seperti diketahui, sampai akhir September 2025, data Bank Indonesia menunjukkan jumlah idle money atau anggaran daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun. Kondisi ini menurut Fitra, mencerminkan paradoks dalam tata kelola keuangan daerah. 

    Pada awal Oktober, sebanyak 18 kepala daerah memprotes Menteri Keuangan atas pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, di sisi lain, hingga akhir September, anggaran daerah justru banyak mengendap di bank. Fenomena ini bukan hal baru, karena hampir terjadi setiap tahun.

    Fitra menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan uang daerah ini mengendap di bank yakni sebagian pemerintah daerah sengaja menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) karena pada Januari – Februari tahun berikutnya kas daerah biasanya kosong, sementara pencairan TKD baru dilakukan paling cepat pada Maret.

    Alasannya lainnya, perencanaan proyek yang menurut Fitra buruk, membuat proses lelang dan pelaksanaan proyek dilakukan di triwulan IV, sehingga dana masih menumpuk pada triwulan III. Akibatnya, banyak proyek dilaksanakan secara tergesa-gesa agar anggaran terserap tanpa memperhatikan kualitas. Idle money juga sering terjadi akibat kegagalan lelang.

    Fitra juga melihat adanya motif untuk memperoleh keuntungan pribadi dari selisih pokok dan bunga bank. Praktik klasik ini masih sering dilakukan oleh sebagian kepala daerah dengan memanfaatkan tawaran keuntungan pribadi dari pihak perbankan.

    Alasan lainnya adalah lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa membuat pemerintah daerah sangat berhati-hati dalam proses pengadaan karena khawatir akan temuan dari lembaga pemeriksa internal (APIP) maupun eksternal (BPK). Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di daerah.

    “Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah juga menjadi penyebab rendahnya realisasi anggaran,” tulis Fitra dikutip dari rilis, Sabtu (25/10/2025).

    Menurut lembaga itu, besarnya idle money di daerah berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki layanan dasar dan infrastruktur justru tertahan di bank, sehingga banyak layanan publik terlambat, berkualitas rendah, atau bahkan tidak terlaksana akibat kegagalan lelang.

    Fitra pun melihat anggaran publik memiliki fungsi alokasi dan distribusi yang seharusnya mendorong efek berantai (trickle-down effect) bagi perekonomian daerah. Melalui belanja pemerintah daerah, lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi tumbuh, dan sirkulasi ekonomi menguat. Dampak akhirnya adalah peningkatan pendapatan pemerintah serta pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

    Dengan demikian, idle money yang mencapai Rp234 triliun bukan hanya mencerminkan buruknya tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,2–5,3 persen.

    Untuk mengatasi hal tersebut, FITRA mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menyelenggarakan konferensi pers bulanan untuk melaporkan tata kelola anggarannya. 

    Laporan tersebut mencakup tingkat serapan, capaian program, dan berbagai tantangan yang dihadapi, sebagaimana praktik yang dilakukan pemerintah pusat melalui Konferensi Pers APBN KiTA setiap bulan, mengingat permasalahan idle money bukan hal baru dan terjadi setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina dan pengawas pemerintah daerah perlu membuat aturan teknis yang jelas mengenai realisasi belanja serta melakukan monitoring berkala agar anggaran dikelola secara optimal dan akuntabel.

    “Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mempublikasikan seluruh dokumen anggarannya, termasuk dokumen realisasi anggaran tahun berjalan maupun laporan yang telah diaudit, melalui situs resmi masing-masing. Langkah ini penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan publik. Kewajiban keterbukaan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkas Fitra.

     

     

  • Asean Siapkan Langkah Kolektif Tangkal Ancaman Siber dan Pencucian Uang

    Asean Siapkan Langkah Kolektif Tangkal Ancaman Siber dan Pencucian Uang

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif untuk menghadapi meningkatnya keterkaitan antara kejahatan lintas negara, pencucian uang, dan tindak kejahatan siber yang semakin canggih, termasuk penipuan daring (online scam).

    Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan inisiatif yang dipimpin Malaysia telah mendorong pembentukan Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Working Group on Money Laundering, yang memperkuat koordinasi regional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas batas dan jaringan kriminal berbasis siber.

    “Isu keamanan yang kompleks ini berdampak langsung pada tatanan sosial, keselamatan warga, serta menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi dan keamanan nasional,” ujarnya dalam sambutan pembukaan 30th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting dikutip dari Bernama, Sabtu (25/10/2025).

    Mohamad menekankan pentingnya memperkuat kerja sama dan koordinasi regional dalam menghadapi kejahatan lintas negara, seiring transisi Asean dari APSC Blueprint 2025 menuju Asean 2045 Strategic Plan, yang akan menjadi panduan arah kebijakan kawasan di masa depan.

    Dia juga menyoroti perlunya adaptasi terhadap dinamika keamanan global yang kian kompleks, ditandai dengan persaingan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan ancaman lintas negara.

    “Penguatan mekanisme kerja sama di bidang pertahanan, penegakan hukum, dan lembaga hukum sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” tegasnya.

    Menurut Mohamad, kerja sama pertahanan Asean juga menunjukkan kemajuan signifikan melalui Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus yang menjadi wadah utama latihan bersama serta kolaborasi di bidang baru seperti keamanan siber, maritim, dan kesehatan.

    Para menteri pertahanan, lanjutnya, juga sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pertahanan, termasuk meningkatkan kesadaran atas implikasi keamanan dan mendorong penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab di bidang militer.

    Dalam isu hak asasi manusia, Mohamad mengapresiasi peran Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang terus memperjuangkan hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan, serta memperkuat pedoman ASEAN terkait prinsip non-pemidanaan bagi korban perdagangan manusia.

    Dia menambahkan, Asean Extradition Treaty yang telah lama dinantikan kini memasuki tahap akhir dan dijadwalkan akan ditandatangani bulan depan. Sementara itu, pembentukan Asean Prosecutors/Attorneys-General Meeting (APAGM) akan memperkuat koordinasi penuntutan dan upaya bersama melawan kejahatan lintas negara.

    Mohamad menegaskan pentingnya Asean untuk tetap solid dan berpandangan jauh ke depan di tengah lanskap keamanan kawasan yang semakin kompleks akibat persaingan geopolitik dan geoekonomi.

    APSC, yang digelar menjelang KTT Asean ke-47, merupakan salah satu dari tiga pilar utama Komunitas Asean bersama Asean Economic Community (AEC) dan Asean Socio-Cultural Community (ASCC). Pilar ini berperan sentral dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.

    Didirikan melalui Bali Concord II pada 2003, APSC bertujuan menciptakan kawasan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, dengan landasan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

  • KA Purwojaya Anjlok di Kabupaten Bekasi, Satu Jalur Tak Dapat Dilintasi

    KA Purwojaya Anjlok di Kabupaten Bekasi, Satu Jalur Tak Dapat Dilintasi

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mengonfirmasi KA 58F Purwojaya relasi Gambir – Kroya mengalami insiden anjlok di Empalsemen Stasiun Kedunggedeh, Kabupaten Bekasi, Sabtu (25/10/2025).

    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menjelaskan bahwa KA 58F mengalami anjlok pada dua kereta bagian belakang saat melintas di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh km 56+1/2. Alhasil, untuk sementara jalur hilir dan hulu tidak dapat dilewati.

    “Begitu laporan diterima, petugas segera melakukan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan keselamatan penumpang dan keamanan perjalanan kereta api lainnya,” ujar Ixfan dalam keterangan resmi, Sabtu (25/10/2025).

    Ixfan merinci, informasi terkait insiden tersebut pertama diterima dari masinis KA 58F yang melaporkan adanya anjlokan dua kereta bagian belakang sesaat setelah melintas di jalur emplasemen Kedunggedeh. 

    Adapun stamformasi rangkaian KA Purwojaya 1 Lokomotif terdiri dari 8 K1 (kelas eksekutif) 1KM (Kereta Makan) dan 1 Kereta Pembangkit dengan volume sebanyak 232 penumpang.

    Sebagai langkah awal, petugas stasiun bersama Polsuska, Unit Jalan Rel, dan Tim Sarana Daop 1 Jakarta langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan jalur dan penanganan terhadap rangkaian yang terdampak.

    “KAI memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Seluruh penumpang KA Purwojaya dalam kondisi aman dan akan kami pastikan tetap dapat melanjutkan perjalanan setelah proses penanganan selesai,” tambahnya.

    KAI Daop 1 Jakarta juga menyebut pihaknya telah melakukan pengamanan area emplasemen Kedunggedeh untuk memastikan tidak ada perjalanan kereta api lain yang terganggu. 

    Pemeriksaan teknis terhadap kondisi prasarana dan sarana tengah dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini.

    “Kami mohon maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat gangguan operasional ini. Saat ini petugas di lapangan terus bekerja melakukan normalisasi agar perjalanan kereta api dapat segera kembali lancar,” pungkas Ixfan.

  • Malaysia Mau Nego Tarif Semikonduktor Tetap 0% ke Donald Trump

    Malaysia Mau Nego Tarif Semikonduktor Tetap 0% ke Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Malaysia tengah berupaya memastikan produk chip semikonduktor terbebas dari tarif impor Amerika Serikat dalam perjanjian dagang yang direncanakan ditandatangani pada Minggu (26/10/2025).

    Penandatanganan ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden Donald Trump ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT Asean.

    Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Zafrul Aziz mengatakan saat ini tarif impor produk semikonduktor asal Malaysia ke AS masih 0% dan pemerintah berharap bisa dipertahankan.

    “Pasar ini sangat krusial bagi Malaysia,” jelas Aziz seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (25/10/2025).

    Malaysia sebelumnya dikenakan tarif 19% untuk ekspor ke AS. Kini, Trump bahkan mempertimbangkan tarif hingga 300% terhadap semikonduktor. Langkah ini dianggap mengkhawatirkan bagi Malaysia, yang merupakan eksportir semikonduktor terbesar keenam dunia.

    AS merupakan pasar tujuan terbesar ketiga bagi produk semikonduktor negara tersebut.

    Zafrul juga membuka peluang tercapainya kesepakatan terkait mineral kritis dengan AS saat Trump menghadiri KTT Asean.

    “Itu sangat mungkin,” katanya saat ditanya dalam forum bisnis Asean mengenai apakah kesepakatan akan diteken pada Minggu.

    Malaysia semakin menunjukkan ambisi di sektor penambangan dan pemrosesan mineral tanah jarang untuk memenuhi lonjakan permintaan global yang dipicu oleh kebutuhan perangkat elektronik, kendaraan listrik, dan teknologi energi bersih seperti baterai lithium.

    Zafrul menambahkan, Malaysia akan terus melibatkan perusahaan dari China, Jepang, Korea Selatan, dan AS dalam pengembangan sektor ini.

    Dana kekayaan negara, Khazanah Nasional Bhd., akan bermitra dengan perusahaan global di bidang pengolahan hilir mineral tanah jarang, sebagaimana diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim awal bulan ini.

  • Bandara Dhoho Kediri Beroperasi Kembali 10 November, Ini Maskapai dan Rutenya

    Bandara Dhoho Kediri Beroperasi Kembali 10 November, Ini Maskapai dan Rutenya

    Bisnis.com, JAKARTA – Bandara Dhoho Kediri, Jawa Timur, dijadwalkan kembali beroperasi setelah maskapai Super Air Jet memastikan membuka rute penerbangan Jakarta-Kediri pada 10 November 2025.

    Senior Vice President PT Surya Dhoho Investama (SDhI) Okky Riana Hartadi mengemukakan penerbangan kembali di Bandar Udara Dhoho ini bisa membuka peluang lebih luas untuk masyarakat.

    “Diharapkan beroperasinya kembali penerbangan ini dapat menjadi katalis dalam menggerakkan perekonomian dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya,” kata Okky dalam keterangannya di Kediri, Jumat.

    Ia menambahkan penerbangan ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yakni Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Kota Kediri, TNI AU Lanud Iswahyudi, serta seluruh pemangku kebijakan terkait.

    Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari mengemukakan pembukaan rute ini dilakukan sebab manajemen melihat potensi Kediri merupakan salah satu daerah yang cukup berpotensi secara ekonomi dan pariwisata.

    “Pembukaan rute Jakarta–Kediri ini merupakan langkah strategis kami untuk memperluas jaringan penerbangan dan mendukung pemerataan konektivitas udara nasional,” katanya.

    Untuk maskapai ini rencananya membuka rute penerbangan langsung dari Jakarta (Soekarno–Hatta Terminal 2E) – Kediri (Bandara Dhoho/DHX) pada 10 November 2025.

    “Kami ingin menjadi bagian dari semangat Hari Pahlawan dengan menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk terbang dan terhubung,” ujar Ari.

    Pembukaan rute ini, kata dia, menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara menuju kawasan selatan Jawa Timur, sekaligus memperluas akses bagi masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan yang ingin menjelajahi potensi Kediri Raya dan wilayah sekitarnya.

    Penerbangan Super Air Jet rute Jakarta–Kediri tersebut dijadwalkan beroperasi tiga kali setiap pekan, yaitu setiap Senin, Rabu dan Jumat.

    Pesawat dengan nomor penerbangan IU-356 dijadwalkan berangkat dari Jakarta pukul 10.20 WIB dan tiba di Kediri pukul 11.50 WIB.

    Untuk rute sebaliknya, penerbangan IU-357 berangkat dari Kediri pukul 12.30 WIB dan tiba di Jakarta pukul 14.00 WIB. Seluruh penerbangan dilayani menggunakan Airbus A320-200, lengkap dengan fasilitas bagasi gratis 10 kilogram bagi setiap penumpang.

    Pihaknya mengungkapkan dengan kehadiran maskapai ini diharapkan bisa semakin mempertegas posisi Bandara Kediri, sebagai pintu gerbang udara baru untuk wilayah selatan Jawa Timur yang meliputi Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Nganjuk.

    Rute tersebut menjadi alternatif perjalanan yang lebih efisien dari Jakarta tanpa perlu transit di Surabaya.

    Ia menambahkan dengan jaringan penerbangan Super Air Jet dan mitra strategisnya, penumpang dari Kediri dapat melanjutkan perjalanan ke lebih dari 30 kota tujuan domestik dan internasional, di antaranya Penang, Kuala Lumpur, Singapura, Perth, serta Jeddah untuk penerbangan umrah.

    Sementara itu, untuk rute domestik, penumpang dapat terkoneksi ke berbagai kota besar seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Palembang, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado, Sorong hingga Jayapura.

    Sebelumnya, maskapai PT Citilink Indonesia juga sudah memulai beroperasi di Bandara Kediri. Namun, sempat berhenti karena ada maintenance.

    Awalnya, proses maintenance akan berlangsung hingga akhir Juli 2025, namun hingga Oktober 2025 juga belum kembali beroperasi di Bandara Kediri.