Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • BPKN Bakal Klarifikasi Aqua soal Sumber Air Minum dari Sumur Bor

    BPKN Bakal Klarifikasi Aqua soal Sumber Air Minum dari Sumur Bor

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan bakal memanggil PT Tirta Investama selaku produsen air minum kemasan Aqua untuk meminta klarifikasi terkait dengan dugaan sumber air yang tidak berasal dari mata air pegunungan. Hal ini sebagaimana klaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan inspeksi di Subang.

    Ketua BPKN Mufti Mubarok menegaskan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik atas hal tersebut, sehingga akan memastikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana amanat Undang-undang (UU) No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “BPKN juga akan mengirim tim investigasi langsung ke lokasi pabrik guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut,” kata Mufti dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (26/10/2025).

    Menurutnya, apabila klaim bahwa produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua berasal dari sumur bor benar, maka hal tersebut akan bertolak belakang dengan slogan perseroan selama ini.

    Mufti menyebut bahwa BPKN memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan konsumen tidak terdampak oleh informasi yang menyesatkan.

    “Jika klaim di iklan berbeda dengan fakta di lapangan, maka itu termasuk pelanggaran prinsip kejujuran dalam beriklan. Konsumen berhak mengetahui asal bahan baku produk yang mereka konsumsi. BPKN akan menindaklanjuti ini secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Mufti.

    Selain itu, BPKN akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Perindustrian untuk memeriksa izin sumber air dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap standar AMDK tersebut.

    Dia memastikan bahwa langkah ini bukan untuk menjatuhkan reputasi perusahaan manapun, melainkan semata-mata untuk menjaga kepercayaan publik dan perlindungan konsumen nasional.

    Adapun, dalam laman resminya, Aqua telah memberikan tanggapan atas dugaan yang menyebutkan bahwa produk Aqua berasal dari sumur bor biasa.

    Manajemen Aqua menyatakan bahwa produk mereka menggunakan air dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan.

    Selain itu, produk Aqua disebut terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

    “Air yang digunakan Aqua berasal dari lapisan dalam yang tidak bersinggungan dengan air permukaan yang digunakan masyarakat. Proses pengambilan air dilakukan sesuai izin pemerintah dan diawasi secara berkala oleh pemerintah daerah dan pusat melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” tulis manajemen.

  • Potensi Ekonomi Digital RI Diramal Tembus US0 Miliar pada 2030

    Potensi Ekonomi Digital RI Diramal Tembus US$360 Miliar pada 2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Standard Chartered Indonesia menyampaikan Indonesia merupakan salah satu ekonomi paling dinamis di dunia dengan potensi ekonomi digital yang diproyeksikan menembus US$360 miliar pada 2030.  

    CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro menilai bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu pemimpin regional dalam ekonomi dan sistem pembayaran digital di Asia. Transformasi digital yang pesat di sektor keuangan dan korporasi disebut menjadi fondasi penting bagi efisiensi dan daya saing ekonomi nasional.

    Dia menyebut ekonomi digital Indonesia memiliki prospek yang sangat kuat dan akan terus tumbuh seiring dengan percepatan digitalisasi lintas sektor.

    “Indonesia adalah salah satu ekonomi paling dinamis, tidak hanya di Asia tetapi juga di dunia. Ekonomi digital kita diproyeksikan mencapai US$360 miliar pada 2030, meningkat signifikan dari sekitar US$90 miliar pada 2024,” ujar Donny dalam Standard Chartered Treasury Leadership Forum 2025, dikutip Minggu (26/10/2025).

    Menurut Donny, percepatan digitalisasi sejak pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan mendasar dalam operasional bisnis, mulai dari e-commerce, otomatisasi proses, hingga pemanfaatan analitik data dan application programming interface (API) untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan.

    Namun demikian, dia menegaskan, transformasi tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa. Pemerintah dan regulator, khususnya Bank Indonesia (BI), berperan penting dalam menyiapkan infrastruktur pembayaran digital nasional.

    “Inisiatif seperti BI-FAST, QRIS, dan pembayaran lintas batas di Asia bukan hanya langkah mengejar ketertinggalan, tetapi justru menempatkan Indonesia di garis depan dalam mendefinisikan masa depan sistem pembayaran yang instan, efisien, dan tanpa batas,” ujarnya.

    Selain itu Donny menambahkan, fungsi treasury korporasi kini mengalami perubahan mendasar, dari yang dulunya bersifat administratif menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan strategis.

    Dengan dukungan teknologi, data real-time, dan infrastruktur digital, fungsi treasury kini berperan besar dalam mengelola likuiditas, efisiensi kas, serta memperkuat ketahanan bisnis di tengah volatilitas global.

    “Treasury bukan lagi back office, tapi jantung strategi keuangan perusahaan. Teknologi memungkinkan para treasurer beralih dari pelaksana transaksi menjadi pengarah strategi yang mampu menciptakan nilai baru,” jelasnya.

    Untuk mendukung hal tersebut, Standard Chartered terus memperkuat investasi pada platform digital, termasuk API, analitik berbasis kecerdasan buatan (AI), solusi perdagangan digital, dan konektivitas pembayaran instan lintas negara.

    Dia menjabarkan bahwa 99,8% klien korporasi bank tersebut telah menggunakan platform digital untuk transaksi harian, sementara 86% memanfaatkan solusi perdagangan digital seperti letter of credit dan garansi bank. Selain itu, 100% klien korporasi telah mengakses layanan pembiayaan pemasok melalui kanal digital.

  • Umrah Mandiri Kini Dilegalkan, Cek Aturan & Syaratnya!

    Umrah Mandiri Kini Dilegalkan, Cek Aturan & Syaratnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan praktik Umrah mandiri dalam Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penetapan regulasi umrah mandiri merupakan respons atas dinamika kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah dari Tanah Air.

    “Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Dahnil, Sabtu (25/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengakui bahwa sebelum ketentuan UU ini diterapkan, praktik umrah mandiri sejatinya telah berjalan di lapangan.

    Namun, demikian, Dahnil memandang perlu memberikan payung hukum yang kuat agar pelaksanaan umrah mandiri tetap terjamin dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi.

    Ketentuan & Syarat Umrah Mandiri

    Adapun, pengakuan atas mekanisme umrah mandiri tertuang dalam UU No. 14/2025 pasal 86. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa perjalanan ibadah umrah dilakukan melalui tiga cara, yakni huruf a melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), huruf b secara mandiri, serta huruf c melalui menteri.

    Lebih lanjut, terdapat sejumlah persyaratan bagi calon jemaah umrah mandiri yang termaktub dalam pasal 87A, antara lain harus beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket pulang pergi ke Arab Saudi, surat keterangan sehat, serta visa dan bukti pembelian paket layanan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kementerian.

    Di samping itu, terdapat pengecualian atas sejumlah perlindungan bagi calon jemaah umrah mandiri sebagaimana tercantum pada Pasal 96 UU Haji dan Umrah.

    Hal ini berkaitan dengan pelindungan layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi sebagaimana huruf d pasal tersebut. Berikutnya adalah pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana huruf e.

    Pasal 97 lantas mengecualikan jemaah umrah mandiri dari kompensasi dan ganti rugi atas pemberian pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

    UU Haji juga menetapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan mekanisme umrah mandiri. Pasal 122 menyatakan bahwa individu atau korporasi yang bertindak sebagai PPIU tanpa izin, atau memberangkatkan jamaah tanpa hak, dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

  • Kabar Baik! Jawa Tengah Bakal Punya KRL, Ini Bocoran Rutenya

    Kabar Baik! Jawa Tengah Bakal Punya KRL, Ini Bocoran Rutenya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengungkap rencana pengembangan jaringan kereta berbasis listrik atau commuterline (KRL) di wilayah Jawa Tengah.  

    Executive Vice President (EVP) of Corporate Secretary, KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menjelaskan Pengembangan KRL itu bakal menghubungkan wilayah industri dan permukiman di sekitar Jawa Tengah. Salah satunya, seperti relasi Semarang – Batang – Pekalongan serta arah timur menuju Demak.

    “Pola perjalanan pekerja di Jawa Tengah cukup dinamis. Dengan adanya sistem commuter line, mobilitas tenaga kerja dapat terlayani dengan lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan raya,” kata Raden Agus dalam keterangan resmi, Minggu (26/10/2025).

    Selain itu, PT KAI juga berencana untuk mengembangkan jaringan rel untuk mendukung ekosistem logistik di Jawa Tengah. Di mana, wacana tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Gubernur dan Bupati setempat.

    “Ada dua hal utama yang tadi dibahas bersama Gubernur dan Bupati Batang. Pertama, rencana pembangunan dry port untuk mendukung angkutan logistik terpadu di wilayah Jawa Tengah. Kedua, pengembangan sistem aglomerasi transportasi penumpang agar mobilitas masyarakat dan pekerja dapat terlayani dengan lebih baik,” ujar Agus.

    Dia menambahkan, pembangunan dry port di wilayah Kabupaten Batang merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi pesatnya pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah. 

    Saat ini, sejumlah kawasan industri seperti Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang, Kawasan Industri Kendal, dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menunjukkan perkembangan signifikan dengan potensi ratusan tenant besar yang membutuhkan dukungan logistik efisien dan berkelanjutan.

    Dia merinci, pengangkutan barang menggunakan moda kereta api memiliki keunggulan efisiensi yang signifikan dibandingkan transportasi jalan raya.

    Sementara dari sisi konsumsi bahan bakar, angkutan berbasis rel juga diklaim 6–8 kali lebih hemat dibandingkan moda truk, sehingga dapat menekan biaya logistik nasional sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.

    “Efisiensi ini menjadi alasan kuat mengapa kami ingin memperkuat jaringan logistik berbasis rel. Ke depan, dry port yang akan dibangun di Batang akan dirancang semodern mungkin dengan sistem bongkar muat (loading dan unloading) yang cepat, aman, dan terintegrasi dengan kawasan industri di sekitarnya,” imbuhnya.

  • Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetyhl ether (DME) dapat berjalan pada tahun depan. Pengamat pun menilai tantangan proyek tersebut masih sama, yakni investasi jumbo dan nilai keekonomian.

    Bahlil menuturkan, proyek dimethyl ether (DME) menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Bahlil mengatakan proyek hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) oleh Satuan Tugas Hilirisasi. 

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai, masalah yang masih menjadi tantangan utama bagi rencana proyek DME adalah besarnya nilai investasi.

    Hal ini terlihat dari hasil kajian kelayakan yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara, termasuk PTBA. Widhy mengatakan, berdasarkan kajian itu, harga jual produk DME masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang ditetapkan pemerintah, bahkan lebih tinggi dari harga LPG impor.  

    “Hal inilah yang mendasari program hilirisasi batu bara menjadi DME ini seperti masih jalan di tempat,” kata Widhy kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/10/2025).

    Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), perusahaan pelat merah itu telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.

    ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DME pada November 2024, mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton.Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi.

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024.

    Pun, PTBA memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.

    Oleh karena itu, Widhy merasa skeptis jika insentif yang direncanakan untuk diberikan oleh pemerintah dapat membantu secara signifikan penurunan biaya DME.

    Memang, Widhy tetap sepakat jika proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini tetap didorong dengan tujuan untuk dapat menyubstitusi LPG, sehingga mengurangi ketergantungan impor LPG yang cukup menguras devisa negara.  Namun demikian, perlu dievaluasi kembali bersama-sama antara pemerintah dengan kalangan pengusaha serta offtaker produknya.

    “Agar proyek nasional ini bisa direalisasikan tanpa harus merugikan karena nilai investasinya yang besar dan harga jualnya yang masih belum sebanding dengan nilai investasi yang harus dikeluarkan,” tutur Widhy.

    Alternatif Proyek DME

    Widhy berpendapat, salah satu opsi alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah dengan memusatkan proyek DME di satu lokasi saja secara terpusat. Selanjutnya para pengusaha mengirimkan batu bara ke proyek terpusat itu.

    Dengan begitu, setiap perusahaan tidak perlu membangun proyek DME sendiri-sendiri. Menurutnya, opsi ini mampu menekan biaya untuk investasi pembangunan proyek.

    “Pemerintah dapat meminta Danantara untuk menjadi investor untuk pembangunan proyek hilirisasi batu bara secara terpusat di sebuah lokasi tersebut dan tentunya tetap dengan menggandeng partner dan investor dari negara yang memiliki teknologi hilirisasi seperti dari China,” jelas Widhy.

    Sementara itu, Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, jika masalah keekonomian masih sukar diselesaikan, sebaiknya pemerintah mengurungkan proyek DME.

    Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan gasifikasi lewat jaringan gas (jargas) kota dengan memanfaatkan LNG domestik.

    “Subsidi untuk infrastruktur [jargas] memang cukup besar namun bisa mengurangi subsidi dalam jangka panjang termasuk mengurangi kebutuhan devisa untuk mengimpor bahan baku LPG, yang akan semakin membebani anggaran di masa mendatang jika tidak diatasi,” kata Ishak.

    Ishak mengamini pemberian KEK untuk proyek DME memang dapat mengurangi biaya produksi energi tersebut termasuk pembebasan bea masuk barang modal produksi DME. Namun, pemerintah harus menghitung dengan detil berapa potensi penurunan biaya produksi dengan insentif fiskal tersebut.

    “Lalu, hingga kapan proyeksi nilai keekonomiannya bisa bersaing dengan LPG. Apakah subsidinya dalam jangka panjang akan lebih rendah dari LPG?” ucapnya.

  • KAI Beri Kompensasi untuk Penumpang Imbas Anjloknya KA Purwojaya

    KAI Beri Kompensasi untuk Penumpang Imbas Anjloknya KA Purwojaya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia memberikan kompensasi kepada penumpang yang terimbas dari anjloknya KA Purwojaya di emplasemen, Stasiun Kedunggedeh, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (25/10/2025).

    KAI mengumumkan sejumlah perjalanan rute kereta dibatalkan akibat dari peristiwa tersebut. Adapun, daftar kereta yang dibatalkan perjalannya pada Minggu, 26 Oktober 2025 di antaranya Argo Merbabu (Semarang Tawang-Gambir); Parahayangan (Bandung-Gambir); Tawang Jaya Premium (Pasarsenen-Semarang Tawang); hingga Tegal Bahari (Tegal-Pasarsenen)

    “Dampak dari gangguan ini menyebabkan sejumlah perjalanan mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Untuk menormalkan kembali pola operasi perjalanan kereta,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo dalam keterangannya, Minggu (26/10/2025).

    Melansir akun resmi, manajemen KAI memberikan kompensasi kepada penumpang yang terdampak atas peristiwa tersebut. Kompensasi diberikan sesuai lamanya penumpang yang terdampak.

    “Dalam kejadian ini, KAI memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM 63, Tahun 2019, tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api,” tulis manajemen KAI sebagaimana diinformasikan akun instagram KAI.

    Adapun Service Recovery atau kompensasi yang diberikan KAI untuk penumpang, yakni:

    1. Keterlambatan lebih dari satu jam mendapatkan minuman ringan dengan catatan jika tidak membatalkan tiket.

    2. Keterlambatan lebih dari tiga jam mendapatkan minuman dan makanan ringan berat

    3. Keterlambatan lebih dari lima jam (kedatangan):

    – Jam ke-3: Penumpang akan diberikan makanan dan minuman ringan

    – Jam ke-5 keterlambatan: penumpang akan diberikan makanan dan minuman berat

    Proses klaim atas keterlambatan, penumpang dapat langsung mengunjungi loket di stasiun kereta api yang menyediakan layanan rute jarak jauh atau menghubungi call center KAI 121

    KAI juga menyampaikan permohonan maaf atas anjloknya KA Purwojaya sehingga mengganggu jadwal perjalanan penumpang.

    “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya bagi pelanggan yang terdampak. Seluruh jajaran bekerja maksimal, agar perjalanan kereta api segera normal kembali,” tulis KAI dalam keterangannya. 

  • Menteri ATR: Nilai Ekonomi Pendaftaran Tanah Tembus Rp1.021 Triliun

    Menteri ATR: Nilai Ekonomi Pendaftaran Tanah Tembus Rp1.021 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut capaian di sektor pertanahan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025 menunjukkan tren positif.

    Dalam laporannya, pada periode tersebut tercatat 4.002.281 bidang tanah telah didaftarkan, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertifikat. Di mana, tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp1.021,95 triliun.

    “Nilai ini mencerminkan kontribusi langsung program pendaftaran tanah terhadap peningkatan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara,” kata Nusron dalam keterangan resmi, Minggu (26/10/2025).

    Nusron merinci, kontribusi ekonomi tersebut berasal dari Hak Tanggungan sebesar Rp980,5 triliun dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25,9 triliun.

    Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,15 triliun, serta Pajak Penghasilan (PPh) Rp12,4 triliun. Dengan capaian tersebut, Nusron menekankan bahwa pendaftaran tanah bakal memberikan dampak ekonomi yang konkret bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara.

    Selain percepatan pendaftaran tanah, Nusron menyebut pihaknya juga tengah melakukan pemutakhiran data spasial seluas 3,05 juta hektare di luar kawasan yang memiliki batasan tertentu, seperti garis pantai, sempadan sungai, dan kawasan hutan. 

    “Peningkatan kualitas data spasial ini memastikan pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih tepat sasaran dan minim sengketa,” tambahnya.

    Adapun, hingga saat ini sudah ada 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, dengan 97 juta bidang telah bersertifikat. 

    “Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Nusron.

  • Sejumlah Perjalanan Kereta Batal Imbas KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Cek Daftarnya

    Sejumlah Perjalanan Kereta Batal Imbas KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Cek Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung membatalkan sejumlah perjalanan kereta api (KA) sebagai dampak dari insiden anjloknya KA Purwojaya di emplasemen Stasiun Kedunggedeh, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jabar, Sabtu (25/10/2025).

    Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas adanya pembatalan sejumlah perjalanan kereta api dari wilayah Daop 2 Bandung.

    Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya normalisasi jadwal keberangkatan setelah terjadi keterlambatan kedatangan sejumlah KA imbas gangguan perjalanan akibat peristiwa kereta anjlok di wilayah Bekasi.

    Dia menyampaikan gangguan perjalanan tersebut disebabkan oleh anjloknya KA Purwojaya di emplasemen Stasiun Kedunggedeh yang mengakibatkan salah satu jalur belum dapat dilalui dan mengganggu kelancaran arus perjalanan kereta dari dan menuju arah Jakarta.

    “Dampak dari gangguan ini menyebabkan sejumlah perjalanan mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Untuk menormalkan kembali pola operasi perjalanan kereta,” kata Kuswardojo dalam keterangannya, Minggu (26/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan Daop 2 Bandung terpaksa melakukan pembatalan terhadap beberapa jadwal KA. Untuk daftar KA yang dibatalkan perjalanannya pada Minggu ini di antaranya KA Parahyangan (131) relasi Bandung-Gambir berangkat Bandung 05.00 serta KA Parahyangan (133) relasi Bandung-Gambir berangkat Bandung 11.05 WIB.

    Kemudian, KAI juga mengungkap sejumlah daftar KA yang mengalami keterlambatan datang di wilayah Daop 2 Bandung per Minggu pukul 07.00 WIB di antaranya:

    -KA Parahyangan (142F) relasi Gambir-Bandung datang Stasiun Bandung lambat 58 menit.
    -KA Cikuray (300) relasi Pasarsenen-Garut datang Stasiun Garut lambat 313 menit.
    -KA Parahyangan (134) relasi Gambir-Bandung posisi Stasiun Padalarang lambat 582 menit.
    -KA Serayu (288) relasi Pasarsenen-Purwokerto posisi Stasiun Cibungur lambat 262 menit.
    -KA Harina (95/98) relasi Surabaya Pasarturi-Bandung posisi Stasiun Cikampek lambat 274 menit.

    KAI Daop 2 Bandung terus melakukan koordinasi intensif dengan daop terkait serta tim teknis di lapangan guna memastikan seluruh proses pemulihan berjalan aman dan lancar.

    Selain itu, KAI Daop 2 Bandung memastikan para penumpang yang mengalami keterlambatan perjalanan telah mendapatkan service recovery dari PT KAI.

    KAI Daop 2 Bandung juga memastikan bahwa pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan akan mendapatkan pengembalian bea tiket 100 persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Proses pembatalan dapat dilakukan melalui loket stasiun atau kanal resmi KAI. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para pelanggan akibat kondisi ini,” katanya.

    Sementara itu, proses evakuasi anjlok telah selesai dilakukan pada Minggu dinihari sekitar pukul 02.00 WIB dan jalur yang terdampak telah dapat dilalui kembali.

    Namun, akibat antrean perjalanan KA yang sempat terhambat, sejumlah kereta mengalami keterlambatan cukup tinggi saat tiba di wilayah Daop 2 Bandung.

  • Trump Berharap Pertemuan dengan Xi Jinping Menghasilkan Kesepakatan Menyeluruh

    Trump Berharap Pertemuan dengan Xi Jinping Menghasilkan Kesepakatan Menyeluruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump berharap pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping pekan depan dapat menghasilkan kesepakatan yang menyeluruh. Hal itu termasuk soal penurunan pembelian minyak Rusia oleh China.

    Trump menyampaikan hal itu kepada para wartawan dalam perjalanan menuju Asia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju, Korea Selatan.

    Adapun, ketegangan yang semakin tajam antara AS dan China di sektor perdagangan, teknologi, serta pembatasan bahan mentah meningkatkan taruhan pasar atas kunjungan Trump ke Asia kali ini.

    Trump dijadwalkan bertemu dengan Xi di KTT APEC pada Kamis (30/10/2025). Menjelang pertemuan tersebut, para negosiator AS dan China mengadakan pembicaraan perdagangan di Kuala Lumpur pada Sabtu (25/10/2025).

    Juru Bicara Departemen Keuangan AS mengatakan pertemuan di Malaysia itu “sangat konstruktif.” Tim yang dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng berencana melanjutkan pembicaraan pada hari ini.

    Adapun, Trump juga menyinggung soal China yang telah mengurangi pembelian minyak Rusia. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan milik negara China termasuk Sinopec membatalkan beberapa pembelian minyak mentah Rusia yang dikirim lewat laut setelah AS memasukkan Rosneft PJSC dan Lukoil PJSC ke dalam daftar hitam.

    “Saya mungkin akan membahasnya, tetapi Anda tahu, China — mungkin Anda sudah lihat hari ini — China secara signifikan mengurangi pembelian minyak Rusia, dan India menghentikannya sepenuhnya, dan kami telah memberlakukan sanksi,” kata Trump, dikutip Bloomberg pada Minggu (26/10/2025).

    Trump menyatakan optimisme terhadap pertemuannya dengan Xi, seraya menambahkan bahwa mereka akan membahas sektor pertanian serta ekspor komponen fentanyl dari China.

    Pertemuan tersebut akan menjadi yang pertama secara langsung antara para pemimpin dua ekonomi terbesar dunia sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Trump dan Xi sempat berbicara setidaknya tiga kali tahun ini, dan Trump mengatakan pembicaraan langsung adalah cara terbaik untuk menyelesaikan berbagai isu, termasuk tarif, pembatasan ekspor, pembelian hasil pertanian, perdagangan fentanyl, serta isu geopolitik seperti Taiwan dan perang di Ukraina.

    “Kami akan membahas banyak hal. Saya rasa kami punya peluang yang sangat baik untuk mencapai kesepakatan yang sangat komprehensif,” ujarnya.

  • Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Dalam laporan terbarunya, proyek tersebut direncanakan akan mulai dibongkar pada 2026.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan telah melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

    Pramono berpandangan keberadaan tiang tersebut bukan hanya mengganggu secara estetika, melainkan turut menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan.

    “Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian tiang proyek monorail tersebut memang telah berlarut-larut melintasi berbagai rezim kepemimpinan. Di mana, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

    Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

    Dalam perjalanannya, proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu resmi dinyatakan mangkrak dan ditetapkan untuk tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2008). Alasannya, Pemprov DKI Jakarta menilai PT JM tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial yang ada.

    Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut.

    Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

    “Tidak akan pilih investor yang baru. Saya upayakan penyelesaian monorel ini tetap akan dilanjutkan dengan investor yang sama,” tuturnya di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).

    Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Menurut Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

    Akan tetapi, titik tegas kembali muncul pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

    Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar. Namun, polemik aset, yang salah satunya diklaim milik PT Adhi Karya, membuat rencana pembongkaran tak pernah terealisasi hingga pergantian beberapa Gubernur berikutnya.

    Pramono Perintahkan Pembongkaran

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut.

    Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

    “Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

    Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

    Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun. Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar.

    Dari angka tersebut, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

    Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

    “Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi.