Category: Bisnis.com Ekonomi

BPKN Panggil Aqua untuk Klarifikasi Sumber Air Besok Selasa (28/10)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bakal melakukan pemanggilan terhadap manajemen PT Tirta Investama selaku produsen Aqua pada Selasa (28/10/2025).

Berdasarkan salinan surat undangan yang diterima Bisnis, pemanggilan yang dilakukan BPKN itu dalam rangka klarifikasi terkait kebenaran sumber air minum Aqua.

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memandang perlu untuk melakukan klarifikasi dan memperoleh keterangan resmi dari pihak manajemen PT Tirta Investama,” jelas dokumen tersebut dikutip Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Ketua BPKN Mufti Mubarok mengatakan bahwa undangan telah dilayangkan kepada manajemen Aqua pada Selasa (28/10/2025) bertempat di Kantor BPKN RI, Jakarta Pusat.

“Hari Selasa besok mereka datang ke BPKN, dan BPKN akan turun gunung ke sejumlah sumber AMDK [air minum dalam kemasan] termasuk Aqua,” kata Mufti.

Dia memaparkan bahwa undangan klarifikasi itu ditujukan kepada beberapa jajaran manajemen Aqua, antara lain perwakilan direksi, penasihat hukum, ahli air dan hidrogeologi, hingga manajer perizinan.

Mufti mengatakan, pihaknya perlu untuk meminta keterangan resmi dari Aqua, seiring fungsinya untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal perlindungan konsumen.

Apabila klaim bahwa produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua berasal dari sumur bor benar, dia menilai hal tersebut akan bertolak belakang dengan iklan perseroan selama ini yang menyebut sumber air berasal dari pegunungan.

Lebih lanjut, Mufti memastikan bahwa langkah ini bukan untuk menjatuhkan reputasi perusahaan manapun, tetapi untuk menjaga kepercayaan publik dan perlindungan konsumen nasional.

27/10/2025 19:57
Biaya Haji 2026 Hanya Turun Rp1 Juta, DPR Singgung soal Potensi Bancakan

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI memandang Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) seharusnya dapat kembali menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 yang diusulkan sebesar Rp88,4 juta dalam rapat kerja Komisi VIII pada hari ini. Adapun, usulan biaya haji tersebut hanya turun Rp1 juta dibandingkan besaran pada 2025.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti adanya potensi kebocoran anggaran penyelenggaraan haji sebesar Rp5 triliun. Dia pun menilai jika potensi kebocoran anggaran tersebut bisa ditangani, semestinya biaya haji dapat menjadi lebih murah.

“Ini turunnya baru Rp1 juta, Pak Wakil Menteri [Dahnil Anzar Simanjuntak]. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan, harus turun Rp5 triliun dari Rp17 triliun,” kata Marwan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Kemenhaj masih memiliki kerangka perhitungan biaya yang sama dengan saat penyelenggaran haji berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU Kemenag).

Sebagai instansi anyar, Marwan berpendapat bahwa Kemenhaj semestinya memiliki terobosan baru dibandingkan pendahulunya.

Dia lantas berujar bahwa dewan telah mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan ibadah haji era Ditjen PHU, antara lain mengenai pelayanan yang dinilai amburadul dan komponen pembentuk biaya haji yang disinyalir mengandung kebocoran.

“Dua hal ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, ya artinya sama saja, berarti berpotensi akan ada bancakan lagi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa DPR bersama Kemenhaj akan kembali berembuk mengenai komponen pembentuk biaya haji agar dapat kembali diturunkan. Pembahasan ini disebutnya akan berlanjut pada Selasa (28/10/2025) besok.

Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

“Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil dalam kesempatan yang sama.

Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

27/10/2025 19:46
Ini Harapan Maxim Soal Perpres Transportasi Online

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia menanggapi rencana pemerintah yang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online, termasuk kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) dan persaingan usaha di sektor tersebut.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan pihaknya belum dapat berkomentar banyak mengenai rencana penerbitan aturan tersebut.

Terlebih Maxim juga belum menerima undangan ataupun dokumen resmi untuk melakukan pembahasan bersama terkait penyusunan Perpres transportasi daring tersebut.

Namun demikian, Dirhamsyah mengatakan pihaknya berharap agar proses penyusunan aturan ini dilakukan secara inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Termasuk di dalamnya adalah perusahaan e-hailing agar terciptanya regulasi yang berimbang dan berkelanjutan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Senin (27/10/2025).

Menurut dia, Maxim siap berpartisipasi aktif memberikan masukan dari perspektif industri untuk mewujudkan keputusan terbaik demi keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

Sebagai penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, lanjut Dirhamsyah, Maxim percaya kebijakan yang tepat dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para mitra pengemudi tanpa mengurangi fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi keunggulan utama model kemitraan di sektor ini.

Terkait dengan pengaturan tarif, dia mengatakan Maxim berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan tetap menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat dan keberlanjutan pendapatan bagi mitra pengemudi.

Dia juga menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi tarif yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tercipta peraturan yang adil bagi semua pihak.

“Serta berimbang, untuk menjaga stabilitas pasar, pendapatan mitra pengemudi, dan keberlanjutan perusahaan e-hailing,” tutur Dirhamsyah.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojol sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antarperusahaan aplikasi transportasi daring. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draf itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

Menurutnya, penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online dipanggil untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

Prasetyo menegaskan regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

“Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat. Sementara ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

27/10/2025 19:34
Pengamat Beberkan Perbedaan Kereta Cepat Arab Vs Whoosh

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Senior Inisiasi Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengungkapkan bahwa sejatinya proyek kereta cepat milik pemerintah Arab Saudi, berbeda dengan milik Indonesia, yakni Whoosh.

Pada dasarnya, kereta cepat milik Arab Saudi yang rencananya memakan biaya sekitar US$7 miliar atau sekitar Rp116,2 triliun (kurs Rp16.600 per dolar AS) tersebut, akan terbentang hingga 1.500 kilometer. Jauh lebih panjang dari Whoosh yang hanya 142,3 km, dengan anggaran yang serupa.

Meski demikian, di samping kecepatannya yang hanya 200 km/jam, kereta land bridge di Arab Saudi tersebut masih berupa konsep. Berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mampu melaju 350 km/jam dalam operasionalnya.

“KCJB ada 10 terowongan yang masuk di bawah gunung dan banyak jalur rel layang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (27/10/2025).

Pembiayaan KCJB tersebut artinya termasuk pengadaan lahan hingga akses jalan. Berbeda dengan di Saudi, yang hanya sejajar tanah di gurun pasir dan bukan di lahan subur.

Dengan demikian, wajar bila anggaran yang sama pada kedua proyek tersebut menghasilkan panjang rel yang berbeda.

Di samping kereta cepat Arab, Deddy juga menilai bahwa pembangunan Whoosh jauh lebih murah ketimbang moda transportasi lainnya di Tanah Air, seperti Mass Rapid Transit atau MRT.

Mengambil contoh MRT Fase 1 lintas Utara—Selatan yang sepanjang 16 kilometer, menelan biaya sekitar Rp16 triliun. Artinya, biaya per kilometernya sekitar Rp1 triliun.

Membandingkan dengan Whoosh yang memakan anggaran hingga Rp119 triliun, artinya biaya per kilometernya sekitar Rp836,26 miliar.

“Pembangunan MRT tanpa pembebasan lahan. Artiya MRT adalah biaya konstruksi saja, sedangkan KCJB biaya konstruksi plus biaya nonkonstruksi,” lanjut Deddy.

Sejatinya, nilai investasi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) era Joko Widodo (Jokowi) tersebut senilai US$6,05 miliar (sekitar Rp99,82 triliun). Akibat pembengkakan biaya senilai US$1,21 miliar, alhasil total mencapai US$7,26 miliar atau sekitar Rp119,79 triliun.

Sebelumnya, melansir dari media pemerintah Arab Saudi, Daleel, Jumat (24/10/2025), kereta berkecepatan 200km/jam tersebut nantinya menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Arab.

Perjalanan antara Riyadh dan Jeddah diperkirakan akan berkurang dari sekitar 12 jam dengan mobil, menjadi kurang dari empat jam dengan kereta api.

Perusahaan Kereta Api Saudi akan mengembangkan stasiun barang dan penumpang, menghubungkan Pelabuhan King Abdullah dengan pusat industri seperti Yanbu. Sebagai bagian dari peningkatan, 15 kereta baru yang mampu mencapai kecepatan hingga 200 km/jam telah dipesan.

27/10/2025 19:24
Pajak Karbon CBAM Hambat Ekspor ke Eropa, Ekonom: Perlu Disepakati Lewat IEU-CEPA

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa sebagai bentuk hambatan perdagangan non-tarif mesti segera diantisipasi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kebijakan tersebut dinilai akan berdampak besar terhadap produk ekspor Indonesia, terutama yang beremisi karbon tinggi.

“Penerapan CBAM pada dasarnya itu adalah bentuk dari penerapan hambatan perdagangan oleh Uni Eropa dalam bentuk non-tarif,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (27/10/2025).

Menurut dia, tujuan utama CBAM adalah untuk mengontrol masuknya produk beremisi karbon tinggi ke pasar Uni Eropa dengan dalih pengurangan emisi global. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi bentuk proteksi terhadap industri Eropa sendiri.

Faisal menjelaskan, negara berkembang seperti Indonesia umumnya masih bergantung pada energi berbasis fosil dalam proses produksinya. Kondisi ini membuat produk ekspor nasional sulit bersaing karena dianggap memiliki jejak karbon yang tinggi.

Terlebih, infrastruktur hijau dan teknologi rendah karbon di Indonesia masih terbatas dibandingkan negara maju.

Beberapa komoditas ekspor utama seperti produk manufaktur seperti besi dan baja, aluminium, pupuk, dan lainnya serta turunan perkebunan seperti sawit disebut menjadi sektor yang paling rentan terdampak CBAM.

Faisal menilai jika mekanisme ini benar-benar diberlakukan penuh pada 2026, maka akses produk Indonesia ke pasar Eropa bisa semakin terhambat.

“Ini akan banyak terhalang menurut saya dalam masuk ke pasar Eropa. Kalau itu betul-betul diperlakukan sampai 2026 dan ini merupakan sejalan juga nanti dengan pemberlakuan IEU-CEPA,” jelasnya.

Dia menambahkan, dalam perjanjian Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia perlu mendorong adanya kerja sama teknis agar pelaku ekspor domestik bisa menyesuaikan diri dengan standar lingkungan Uni Eropa. Selain itu, investasi dari Eropa juga diharapkan mengarah pada sektor dan rantai pasok yang lebih hijau.

Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pengurangan emisi di seluruh rantai produksi industri.

“Harus lebih baik koordinasinya, kelembagaannya disusun dengan benar, dan harus berorientasi bukan hanya menyesuaikan tapi juga untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau meminimalisir kerugian ekspor-impor,” pungkasnya.

Pada Maret 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mempromosikan peluang kerja sama dengan salah satu negara anggota Uni Eropa, Prancis dalam mengembangkan inovasi teknologi hijau untuk mendukung industri nasional dalam memenuhi persyaratan CBAM.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga meminta dukungan Prancis dalam hal transfer teknologi, investasi, dan pengembangan kapasitas industri rendah karbon, khususnya di sektor baja, aluminium, dan pupuk.

“Prancis memiliki keahlian dalam hal teknologi hidrogen. Indonesia dapat mengusulkan proyek percontohan pemanfaatan green hydrogen dalam produksi bahan dan pupuk yang rendah karbon,” ujarnya kala bertemu dengan Chairman of the Board of Business France and France Ambassador for International Investments Pascal Cagni di Paris.

Selain itu, Indonesia juga mendorong realisasi komitmen Prancis dalam pembiayaan hijau terutama melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP), khususnya guna membantu pendanaan transisi industri menuju kepatuhan terhadap kebijakan CBAM.

27/10/2025 19:16
Kementerian PU Sebut Realisasi Anggaran Capai 60% hingga Oktober 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi anggaran hingga periode Oktober 2025 telah mencapai 60% dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2025 tersedia sebesar Rp84,1 triliun.

Dody memastikan realisasi tersebut telah meningkat signifikan usai sebelumnya Kementerian PU masuk ke dalam 3 besar Kementerian/Lembaga dengan pagu besar, tapi realisasinya masih di bawah 50% pada Kuartal III/2025.

“Sekarang mungkin sekitar hampir 60% kali ya, karena kan tiap hari ini kita percepat penyelesaian tender, kita percepat kontrak, segala macam,” jelasnya saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas Pangudi Luhur, Bekasi, Senin (27/10/2025).

Seiring dengan hal itu, Dody optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada akhir 2025. Salah satunya, dengan mempercepat tender sejumlah proyek baru.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai proyek apa saja yang akan dikebut dalam waktu dekat, dia enggan merinci.

Sebelumnya, realisasi anggaran Kementerian PU juga sempat mendapat perhatian dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menjelaskan, realisasi anggaran Kementerian PU yang cenderung minim tersebut salah satunya disebabkan oleh proses pencairan yang memakan waktu di awal politik anggaran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Memang ada tantangan untuk bisa berlari kencang ketika anggarannya baru dicairkan. Nah, saya berpesan tentunya terus mengawal juga, agar di waktu yang sudah tinggal, bisa dikatakan Dua bulan bisa tercapai,” imbuh AHY.

Dipantau Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mendorong realisasi anggaran Kementerian PU yang tergolong masih rendah di level 60% dari total pagu tersedia TA 2025 sebesar Rp84,1 triliun.

Purbaya menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%.

“Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap,” kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, dia mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

“Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap,” ujarnya.

27/10/2025 18:40
Purbaya Ancam Impotir Pakaian Bekas, Minta Pedagang Beli Buatan Lokal

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta para pedagang baju bekas alias thrifting supaya tidak melakukan importasi secara ilegal dan kembali membeli dari produsen dalam negeri.

Purbaya menyampaikan keinginannya untuk kembali menghidupkan kembali industri tekstil dalam negeri. Oleh sebab itu, dia akan menindak tegas para importir balpres atau pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk karung padat.

Bahkan, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku akan langsung memasukkan para importir balpres ke dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekspor-impor.

“Ke depan kita akan tindak, sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya enggak bisa kaya dulu lagi,” ujar Purbaya usai menghadiri agenda di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Sejalan dengan itu, suplai pakaian bekas dari luar negeri ke pedagang dalam negeri akan terputus. Purbaya pun mendorong agar para pedagang mulai kembali menyuplai dari produsen dalam negeri sehingga industri tekstil kembali berkembang.

“Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal [impor barang bekas], sementara produksi dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapetnya. Kan mereka yang penting untung, kan?” katanya.

Purbaya tidak menampik selama ini ada kebocoran akibat peraturan terkait importasi masih memiliki kelemahan di sana-sini. Oleh sebab itu, dia akan perketat aturan dan pengawasan.

Lebih lanjut, dia mengancam akan menindak pihak-pihak yang coba menentang langkahnya menindak importasi ilegal itu. Menurutnya, jika ada penolakan maka yang sampaikan penolakan itu merupakan pelaku impor balpres baju bekas itu sendiri.

“Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu, saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear [jelas]. Malah untung saya. Coba, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan? Alhamdulillah,” kata Purbaya.

Di samping itu, dia menggarisbawahi bahwa tidak akan menindak pedagang namun pelaku pelaku importir balpres baju bekas. Penindakan, sambungnya, hanya dilakukan di pelabuhan.

Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menegaskan bahwa importasi barang bekas, termasuk baju bekas, merupakan praktik ilegal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menekankan bahwa baju impor bekas telah dilarang.

Untuk itu, Moga menuturkan bahwa diperlukan kesadaran konsumen untuk tidak membeli baju impor bekas. Dalam hal penegakan hukum, lanjut dia, juga dibutuhkan sinergi seluruh aparat dan instansi sesuai dengan tugas kewenangan.

Oleh sebab itu, Kemendag telah mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 (Permendag-18/2021) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag-40/2022) tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor (termasuk pakaian bekas).

Di samping itu, Moga menyampaikan bahwa Kemendag telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importasi pakaian bekas di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai tindakan represif.

Melalui kebijakan larangan impor ini, Kemendag berharap semua instansi terkait dan aparat penegak hukum (APH) dapat mengawal kebijakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, serta dapat bersinergi dengan melakukan pengawasan bersama terkait kebijakan larangan Impor pakaian bekas ini.

“Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat berpartisipasi menekan peredaran pakaian bekas asal impor dengan bangga menggunakan produk dalam negeri dan menjadi konsumen cerdas,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

27/10/2025 13:59
Menkop Pede Kopdes Merah Putih Bisa Stabilkan Harga Pangan dan Inflasi

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan keberadaan lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan hingga inflasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih akan beroperasi pada Maret 2026. Nantinya, seluruh aset fisik berupa gudang, gerai, hingga sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan.

Ferry menjelaskan, tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasionalisasi koperasi desa secara nasional. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025).

“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah [untuk mengendalikan inflasi] bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Dia menjelaskan, Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang dapat langsung menjadi saluran distribusi program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial maupun subsidi ke masyarakat.

Ferry menambahkan, Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker dari hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian, hingga kerajinan. Dalam hal ini, sejumlah produk dari masyarakat dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes/Kel Merah Putih untuk nantinya dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga.

Dengan demikian, lanjut dia, Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga.

“[Contohnya] gabah dari petani bisa dibeli oleh koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” jelasnya.

Ferry berharap operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional di tahun 2026 mendatang diharapkan Kopdes/Kel Merah Putih akan membantu pencapaian target pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 8% dan swasembada pangan nasional.

Menurutnya, dengan mandiri dari sisi pangan dan energi, maka Indonesia dapat menekan impor produk-produk yang menjadi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.

“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya,” ucapnya.

Adapun hingga Oktober 2025, Kemenkop mencatat sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota.

Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SimKopdes) dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.

27/10/2025 13:39
Trump-Xi Jinping Bertemu di Korsel Pekan Ini, Ini Sederet Isu yang Akan Dibahas

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di Korea Selatan pekan ini untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan perang dagang yang kembali mencuat.

Selama beberapa bulan terakhir, Washington dan Beijing saling menaikkan tarif terhadap ekspor masing-masing serta mengancam akan menghentikan perdagangan di sektor mineral penting dan teknologi strategis.

Meski demikian, kedua pihak tidak menargetkan adanya terobosan besar yang dapat mengembalikan kondisi perdagangan seperti sebelum pelantikan Trump pada Januari lalu.

Negosiasi pra-pertemuan berfokus pada upaya mengelola perbedaan dan mencari peningkatan terbatas menjelang kunjungan resmi Trump ke China yang dijadwalkan awal tahun depan.

Berikut adalah sejumlah topik yang diperkirakan akan dibicarakan kedua pemimpin tersebut dilansir Reuters, Senin (27/10/2025)

Kendali Ekspor Logam Tanah Jarang

China telah memperluas pengendalian ekspor logam tanah jarang (rare earths) dengan menambah lima elemen baru, memperketat pengawasan terhadap pengguna semikonduktor, serta mewajibkan kepatuhan bagi produsen asing yang menggunakan bahan asal China.

Langkah itu mengguncang rantai pasok global, mengingat China memproduksi lebih dari 90% pasokan logam langka olahan dunia yang digunakan untuk berbagai teknologi modern mulai dari ponsel pintar hingga jet tempur.

AS mendesak Beijing mencabut pembatasan tersebut. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut, setelah pembicaraan di Malaysia akhir pekan lalu, China setuju menunda penerapan rezim lisensi ekspor yang diperluas selama satu tahun dan akan meninjau ulang kebijakan tersebut.

Namun, Beijing belum menjelaskan langkah konkret yang akan diambil.

Tarif Terkait Fentanyl

Trump memberlakukan tarif 20% terhadap produk impor China karena menilai Beijing gagal menekan peredaran bahan kimia prekursor fentanyl — obat sintetis yang telah menyebabkan hampir 450.000 kematian akibat overdosis di AS. Tarif itu tetap berlaku meski kedua negara sempat mencapai gencatan dagang rapuh.

China membela catatan pengendalian narkotikanya dan menuduh Washington menggunakan isu fentanyl untuk “memeras” Beijing. Kebuntuan ini telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan kembali dibahas dalam pertemuan di Kuala Lumpur.

Biaya Pelabuhan

AS juga mengenakan biaya pelabuhan terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, atau dibangun oleh entitas China. Trump menyatakan langkah ini bertujuan membantu pendanaan kebangkitan industri galangan kapal AS dan diperkirakan menambah beban biaya bagi 10 operator kapal terbesar hingga US$3,2 miliar tahun depan.

Sebagai balasan, China menerapkan biaya serupa terhadap kapal berbendera, dimiliki, atau dibangun oleh AS, serta menjatuhkan sanksi terhadap lima anak usaha galangan kapal Korea Selatan yang berafiliasi dengan perusahaan AS. Langkah timbal balik ini mulai mengganggu arus logistik dan menaikkan tarif pengiriman.

Sektor Pertanian

Bessent mengatakan China akan kembali melakukan pembelian besar-besaran kedelai asal AS dalam kerangka kesepakatan dagang baru, setelah sebelumnya menghentikan impor karena perang dagang.

Pemboikotan tersebut membuat petani AS kehilangan pasar ekspor terbesar mereka dan menunggu bantuan kompensasi dari pemerintahan Trump.

Analis menilai Beijing memahami hal ini sebagai titik lemah politik bagi Trump, mengingat basis dukungannya di wilayah pedesaan berpotensi terdampak menjelang pemilu paruh waktu 2026.

China sebelumnya membeli lebih dari separuh produksi kedelai AS pada 2023–2024, dengan nilai ekspor tertinggi tercatat US$17,92 miliar pada 2022.

Bessent juga mengungkap bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan final terkait aplikasi TikTok, setelah sebelumnya hanya menyepakati kerangka divestasi mayoritas saham kepada investor AS.

Kesepakatan ini menjadi satu-satunya hasil nyata dari pembicaraan perdagangan di Madrid bulan lalu, meski sempat tertunda implementasinya.

Trump dan Xi dijadwalkan meresmikan kesepakatan tersebut dalam pertemuan di Korea Selatan, meski belum jelas apakah terdapat perubahan dari kerangka awal.

Tarif dan Investigasi Baru

Kedua pihak turut membahas perpanjangan penangguhan tarif timbal balik AS terhadap China yang saat ini dibatasi 30% dan akan berakhir pada 10 November. Sebelumnya Trump sempat mengancam menaikkan tarif hingga 100% mulai 1 November sebagai balasan atas perluasan kendali ekspor logam langka China.

Namun, Bessent menyebut rencana itu kini “tidak lagi menjadi opsi” setelah pertemuan akhir pekan lalu.

Selain itu, Washington menyiapkan langkah baru yang menargetkan Beijing, termasuk pengendalian ekspor berbasis perangkat lunak dan tarif sektoral untuk industri semikonduktor, farmasi, dan sektor strategis lainnya.

Pemerintah AS juga meluncurkan penyelidikan baru atas dugaan kegagalan China mematuhi kesepakatan dagang “Phase One” yang ditandatangani pada 2020.

27/10/2025 13:22
Pertamina Akuisisi 24,5% Saham Petronas di Blok Bobara

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) resmi mengakuisisi 24,5% hak partisipasi di Blok Bobara dari Petroliam Nasional Berhad (Petronas).

Aksi korporasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Farm-Out Agreement (FOA) untuk Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Blok Bobara oleh PT Pertamina Hulu Energi melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi Bobara dan Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd. Penandatanganan tersebut berlangsung di sela-sela penyelenggaraan KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (26/10/2025).

Dalam kemitraan tersebut, PHE akan memegang 24,5% hak partisipasi, bersama Petronas sebagai operator dan TotalEnergies sebagai mitra. Sebelumnya, hak pengelolaan Blok Bobara dimiliki 100% oleh Petronas. TotalEnergies kemudian sepakat mengakuisisi 24,5% hak partisipasi Blok Bobara pada Juni 2025.

Adapun, Wilayah Kerja (WK) Bobara berlokasi di perairan laut dalam (ultra-deepwater) Papua Barat, Indonesia Timur, yang memiliki potensi sumber daya gas dan minyak bumi signifikan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kesepakatan ini menandai langkah strategis kedua perusahaan energi nasional dalam memperkuat kerja sama lintas batas dan memperluas portofolio eksplorasi di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi simbol penguatan kemitraan strategis antara dua BUMN energi terbesar di Asia Tenggara.

“Acara seremoni hari ini bukan sekadar tonggak kontraktual, tetapi merupakan wujud nyata dari kemitraan energi Malaysia–Indonesia, sinergi kapabilitas yang saling melengkapi, serta tanggung jawab bersama kita dalam memperkuat ketahanan energi kawasan dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujar Simon melalui keterangan resmi, Senin (27/10/2025).

Simon menambahkan bahwa Pertamina terbuka untuk memperluas kerja sama dengan Petronas di masa depan, termasuk potensi operatorship di Malaysia Balingian PSC dan wilayah kerja lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama PHE Awang Lazuardi menekankan bahwa kerja sama di Blok Bobara sejalan dengan fokus strategis PHE untuk memperkuat portofolio eksplorasi di wilayah frontier.

“Kemitraan di Blok Bobara mencerminkan sinergi kuat dan komitmen bersama di antara Pertamina, Petronas, dan TotalEnergies untuk melangkah maju. PSC Bobara selaras dengan fokus strategis PHE dalam mengeksplorasi dan mengembangkan peluang baru di area frontier,” ujar Awang.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi global sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor hulu migas, khususnya di kawasan timur Indonesia.

27/10/2025 12:35