Category: Bisnis.com Ekonomi

BKPM: Toyota Minat Bangun Pabrik Etanol di RI, Dukung Mandatory E10

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, Toyota Indonesia berminat untuk mengembangkan pabrik bioetanol di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan etanol dalam program bahan bakar campuran bensin dengan etanol 10% atau E10 yang akan diwajibkan pada 2027.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, kebutuhan etanol nasional untuk implementasi E10 mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun.

“Bioetanol sekarang yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM kita sudah masuk kepada E10. Kalau total konsolidasi penggunaan itu kurang lebih 40 jutaan, berarti 4 juta harus etanolnya,” kata Todotua dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Adapun, sumber bahan baku bioetanol tersedia melimpah di dalam negeri seperti tebu, singkong, sorgum, dan jagung. Namun, pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi berjalan serius agar tidak bergantung pada impor.

“E10 sudah ditetapkan berarti ada total konsolidasi kebutuhan sekitar hampir 4 juta etanol setiap tahun. Maka kita harus menciptakan produknya, otherwise sambil menunggu ini kita harus impor,” tuturnya.

Salah satu daerah yang disiapkan untuk pengembangan industri bioetanol adalah Provinsi Lampung. Wilayah ini dinilai memiliki ketahanan pasokan bahan baku dengan area pengembangan mencapai hampir 1 juta hektare.

Pemerintah juga menggandeng Kementerian Koperasi untuk melibatkan petani dan pelaku UMKM dalam rantai pasok produksi etanol.

Tak hanya itu, dalam hal ini, pihak swasta yaitu Toyota menjadi salah satu perusahaan yang menunjukkan minat untuk membangun pabrik etanol di Indonesia.

“Toyota punya line up dalam otomotif yang menggunakan hydrogen dengan bioetanol. Bahkan, produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu 100% pakai E100,” jelasnya.

Selain Toyota, beberapa investor lain juga tengah menjajaki peluang serupa. Pemerintah juga menjalin komunikasi dengan Brasil, negara yang dinilai berhasil mengelola industri etanol dari hulu ke hilir.

“Brasil salah satu negara yang cukup sukses mengelola etanol, baik dari strategi penanaman komoditinya maupun dalam plant. Kalau saya enggak salah, di sana ada kekuatan sampai 2 juta setahun,” pungkasnya.

28/10/2025 12:25
RI Targetkan IEU-CEPA Berjalan Optimal Semester II/2026, Fokus Dongkrak Ekspor

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA) akan mulai berjalan optimal pada semester II/2026 untuk mendongrak kinerja ekspor Indonesia.

Hal itu disampaikan Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Mudah-mudahan di 2026 atau paling lambat di semester II/2026 ini [IEU—CEPA],” kata Ferry.

Ferry mengatakan perjanjian IEU—CEPA akan membuat beberapa produk Indonesia ke pasar Eropa dikenai tarif 0% alias bebas bea masuk.

Nantinya, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

“Tadi yang IEU-CEPA itu beberapa tarif sudah 0% sehingga kami harapkan beberapa komoditas seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan ikan ini menjadi pasar kita,” tuturnya.

Selain itu, Uni Eropa juga telah menyatakan kesiapannya untuk mengakui keberlanjutan minyak sawit Indonesia.

Kemenko Perekonomian menyatakan perjanjian dagang IEU—CEPA bertujuan untuk memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas pasar, investasi, dan kemitraan.

Lebih lanjut, pelaksanaan IEU—CEPA juga diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, sama dengan yang telah dirasakan oleh Vietnam dan Singapura.

Jika dilihat menurut lini masa, perjanjian IEU—CEPA memasuki tahap pemeriksaan hukum dan prosedur domestik di kedua pihak pada September 2025–kuartal II/2026.

Kemudian, pada kuartal II atau kuartal III/2026 akan memasuki penandatangan IEU—CEPA dan memasuki tahap ratifikasi pada kuartal II sampai IV/2026.

Ferry menambahkan, pemerintah terus memperluas berbagai perjanjian kerja sama internasional maupun investasi, termasuk melalui diversifikasi pasar ekspor dan mitra dagang.

Adapun, strategi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dengan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Afrika dan Timur Tengah, serta memperkuat kerja sama dalam kerangka Asean, RCEP, BRICS, IEU—CEPA, ICA—CEPA.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong agar para pelaku usaha mempersiapkan diri untuk menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa. Hal ini menyusul rampungnya perundingan IEU—CEPA secara substansif pada September 2025.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan rampungnya perjanjian IEU—CEPA secara substansif memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dan memenuhi standar pasar Uni Eropa sebelum perjanjian ini diimplementasikan pascaratifikasi.

Sebab, lanjut dia, pasar Eropa menuntut kualitas tinggi, keamanan produk, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif.

28/10/2025 12:15
Jokowi Sebut Kinerja Whoosh Kian Membaik, Optimistis Kerugian Menyusut

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan keyakinannya bahwa kinerja operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) akan terus membaik dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang dan perpindahan masyarakat ke transportasi umum.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menemui wartawan di Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025).

Dia menuturkan bahwa potensi kerugian yang muncul pada tahap awal operasional Whoosh sebenarnya sudah diperhitungkan sejak awal perencanaan proyek.

Menurut Jokowi, data terkini menunjukkan tren positif dari sisi jumlah pengguna. Saat ini, Whoosh melayani sekitar 19.000 penumpang per hari, dengan total kumulatif telah mencapai 12 juta penumpang sejak mulai beroperasi.

“Kalau setiap tahun penumpangnya naik dan makin banyak orang berpindah ke transportasi umum, maka kerugiannya akan semakin mengecil,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan bahwa tahun pertama operasional memang menjadi masa penyesuaian, tetapi indikator ekonomi proyek menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Dia menyebutkan bahwa EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) Whoosh diperkirakan sudah positif dan bisa semakin membaik dalam 6 tahun mendatang

“Ini semua tergantung pada perpindahan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik,” tuturnya.

Terkait dengan pernyataan sejumlah pihak yang menyoroti potensi kerugian dan dampaknya terhadap keuangan negara, Jokowi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Termasuk tanggapan terkait dengan kerugian Whoosh tidak ditanggung APBN, dia menegaskan bahwa persoalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah saat ini.

“Itu kewenangan pemerintah, saya enggak mau jawab. Sudah,” kata Jokowi singkat.

28/10/2025 11:49
Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mendorong pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai langkah memperkuat koordinasi dan memastikan

relevansi kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia bahkan menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-5 di Kuala Lumpur pada Senin (27/10/2025).

“Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerjasama RCEP,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

Indonesia, yang berperan sebagai Initiator dan Country Coordinator RCEP, menilai penguatan kelembagaan akan menjadi kunci bagi keberlanjutan kerja sama ekonomi di tengah dinamika global.

RCEP sendiri mencakup 15 negara anggota, yaitu 10 negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja) dan 5 mitra (China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru) yang mewakili total 28,6% populasi dunia dan 28% PDB global.

Selain anggota tetap, empat negara lain yakni Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Chile juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam salah satu blok perdagangan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

Pertemuan para pemimpin RCEP kali ini menghasilkan Joint Leaders’ Statement on RCEP yang menegaskan kembali komitmen negara anggota untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral, menjunjung tinggi aturan dan prinsip WTO, serta menjaga pasar tetap terbuka, adil, dan berbasis aturan.

“Pernyataan ini secara eksplisit juga mengakui peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional,” tambah Susiwijono.

KTT RCEP ke-5 juga menyepakati langkah konkret ke depan, mulai dari implementasi penuh perjanjian RCEP, percepatan proses aksesi anggota baru, hingga pembentukan Sekretariat RCEP sebagai kerangka institusional permanen.

Selain itu, negara anggota juga sepakat menyiapkan General Review on RCEP yang ditargetkan dimulai pada 2027, guna memastikan perjanjian tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

27/10/2025 21:58
Menguji Efektivitas Skema Koperasi Atasi Tambang Timah Ilegal

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya menggandeng koperasi untuk melegalkan tambang timah ilegal dinilai menjadi opsi cepat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan nasional.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai aktivitas penambangan timah ilegal saat ini dilakukan warga di sekitar permukiman sehingga pendekatannya dinilai perlu lebih bijak dan berbeda dengan tambang ilegal batu bara atau nikel.

“Yang disebut tambang timah ilegal itu merupakan kegiatan penggalian yang dilakukan warga setempat dari lahan di area pemukiman. Jadi memang cara penanganannya harus lebih bijak dibandingkan tambang ilegal komoditas lain,” ujar Sudirman kepada Bisnis, Jumat (24/10/2025).

Aktivitas tambang ilegal timah belakangan disoroti lantaran merugikan negara hingga triliunan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah memerintahkan untuk menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Bahkan, Prabowo menyebut selama ini sekitar 80% hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur, mulai kapal hingga feri.

Kondisi ini pun menjadi perhatian besar, mengingat Indonesia memiliki cadangan timah yang cukup besar. Cadangan timah Indonesia mencapai 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta dalam bentuk logam pada 2024. Angka tersebut naik dibanding 2023 yang hanya mencapai 6,36 miliar ton untuk bijih dan 1,36 juta ton untuk logam.

Namun, produksi timah pada 2024 hanya mencapai 39.814 ton, turun dibanding 2023 yang mencapai 67.600 ton. Untuk sumber daya timah, jumlahnya mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih per 2024, naik dibanding 2023 yang mencapai 8,08 miliar ton.

Untuk total sumber daya timah dalam bentuk logam mencapai 2,53 juta ton per 2024, turun dibanding 2023 yang mencapai 2,71 juta ton.

Untuk mengatasi polemik tambang ilegal dan mengoptimalkan potensi dalam negeri, Sudirman melihat upaya perusahaan pelat merah, PT Timah Tbk yang tengah mencari cara agar aktivitas penambangan warga di wilayah izin usaha perusahaan bisa dilegalkan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nanggala untuk menertibkan tambang ilegal menjadi legal melalui pemberdayaan koperasi dan mitra.

“Jika opsi itu bisa dilakukan guna memastikan agar aktivitas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di sektor timah dapat terus berjalan,” tuturnya.

Namun, dia menekankan bahwa PT Timah Tbk harus melakukan pembimbingan kepada koperasi yang dijadikan mitra tersebut agar praktik penggalian atau penambangan yang dilakukan koperasi mitra atau warga tetap dapat memenuhi kaidah good mining practice.

“Seperti misalnya tetap melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, melakukan reklamasi tambang, dan lainnya,” terangnya.

Senada, Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto menilai model koperasi bisa menjadi jalan tengah. Namun, tetap kembali pada kebijakan dari pemerintah.

“Kalau boleh, kami dari asosiasi menyarankan agar izin penambangan rakyat [IPR] diterbitkan. Tentunya harus ada penetapan wilayah tambang rakyat lebih dulu,” ujar Harwendro saat ditemui, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pelibatan masyarakat dalam kegiatan tambang dapat diatur melalui mekanisme IPR dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Dengan begitu, kegiatan tambang rakyat bisa legal sekaligus memberi manfaat langsung bagi ekonomi lokal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menjelaskan, dasar hukum penerbitan IPR sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Prosesnya dimulai dari usulan bupati kepada gubernur untuk menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang di dalamnya termasuk wilayah pertambangan rakyat (WPR).

“WPR itulah yang ditetapkan nantinya WP. Yang keseluruhan dalam satu provinsi ditetapkan oleh Menteri. Setelah nanti ada juga masukan dari Badan Geologi apakah daerahnya itu potensial atau tidak,” ujar Tri di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Tri menambahkan, izin pertambangan rakyat tidak dikenakan royalti, melainkan retribusi dalam bentuk iuran pertambangan rakyat (IPERA). Namun, implementasinya di lapangan masih memerlukan koordinasi lintas daerah serta penyusunan dokumen lingkungan sebelum izin bisa diterbitkan.

“Dari WPR itu dibuatlah dokumen namanya dokumen pengelolaan WPR. Terus dari dokumen pengelolaan WPR itu dilanjut dengan Dokumen Lingkungan. Nah, setelah itu baru mengajukan ke WPR-nya. WPR-nya oleh gubernur,” pungkasnya.

27/10/2025 21:10
Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes.

“Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes.

Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes.

“Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%,” terangnya.

Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa.

“Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman,” ucapnya.

Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa,” terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

27/10/2025 21:02
Bakal Gantikan LPG Mulai Tahun Depan, Apa Itu DME Batu Bara?

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana mengganti atau mencampur Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan Dimethyl Ether (DME) salah satunya batu bara mulai 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi kini telah merampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS).

Percepatan persiapan proyek ini dilakukan untuk mengejar target realisasi pada 2026, sekaligus sebagai upaya pemerintah mengurangi impor LPG.

“Karena kita kan impor LPG, contoh konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3. Jadi kita impor sekitar 6,5 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Lantas apa itu DME?

Dilansir dari laman Kementerian ESDM, DME memiliki karakteristik fisika-kimia yang cukup mirip LPG yakni dari sisi penanganan, distribusi, hingga infrastrukturnya seperti tabung, penyimpanan, distribusi.

DME memiliki kelebihan salah satunya adalah bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, termasuk bahan yang dapat diperbarui seperti biomassa, limbah dan Coal Bed Methane (CBM) atau batu bara. Namun saat ini, batu bara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME.

Lebih lanjut, DME memiliki kandungan panas (calorific value) sebesar 7.749 Kcal/Kg, sedangkan kandungan panas LPG senilai 12.076 Kcal/Kg. Kendati demikian, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi sehingga kalau dalam perbandingan kalori antara DME dengan LPG sekitar 1 berbanding 1,6.

Pemilihan DME untuk substitusi sumber energi juga mempertimbangkan dampak lingkungan. DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 20%.

Di samping itu, kualitas nyala api yang dihasilkan DME lebih biru dan stabil, tidak menghasilkan partikulat matter (pm) dan NOx, serta tidak mengandung sulfur.

DME merupakan senyawa eter paling sederhana mengandung oksigen dengan rumus kimia CH3OCH3 yang berwujud gas sehingga proses pembakarannya berlangsung lebih cepat dibandingkan LPG.

27/10/2025 20:15
BPKN Panggil Aqua untuk Klarifikasi Sumber Air Besok Selasa (28/10)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bakal melakukan pemanggilan terhadap manajemen PT Tirta Investama selaku produsen Aqua pada Selasa (28/10/2025).

Berdasarkan salinan surat undangan yang diterima Bisnis, pemanggilan yang dilakukan BPKN itu dalam rangka klarifikasi terkait kebenaran sumber air minum Aqua.

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memandang perlu untuk melakukan klarifikasi dan memperoleh keterangan resmi dari pihak manajemen PT Tirta Investama,” jelas dokumen tersebut dikutip Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Ketua BPKN Mufti Mubarok mengatakan bahwa undangan telah dilayangkan kepada manajemen Aqua pada Selasa (28/10/2025) bertempat di Kantor BPKN RI, Jakarta Pusat.

“Hari Selasa besok mereka datang ke BPKN, dan BPKN akan turun gunung ke sejumlah sumber AMDK [air minum dalam kemasan] termasuk Aqua,” kata Mufti.

Dia memaparkan bahwa undangan klarifikasi itu ditujukan kepada beberapa jajaran manajemen Aqua, antara lain perwakilan direksi, penasihat hukum, ahli air dan hidrogeologi, hingga manajer perizinan.

Mufti mengatakan, pihaknya perlu untuk meminta keterangan resmi dari Aqua, seiring fungsinya untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal perlindungan konsumen.

Apabila klaim bahwa produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua berasal dari sumur bor benar, dia menilai hal tersebut akan bertolak belakang dengan iklan perseroan selama ini yang menyebut sumber air berasal dari pegunungan.

Lebih lanjut, Mufti memastikan bahwa langkah ini bukan untuk menjatuhkan reputasi perusahaan manapun, tetapi untuk menjaga kepercayaan publik dan perlindungan konsumen nasional.

27/10/2025 19:57
Biaya Haji 2026 Hanya Turun Rp1 Juta, DPR Singgung soal Potensi Bancakan

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI memandang Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) seharusnya dapat kembali menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 yang diusulkan sebesar Rp88,4 juta dalam rapat kerja Komisi VIII pada hari ini. Adapun, usulan biaya haji tersebut hanya turun Rp1 juta dibandingkan besaran pada 2025.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti adanya potensi kebocoran anggaran penyelenggaraan haji sebesar Rp5 triliun. Dia pun menilai jika potensi kebocoran anggaran tersebut bisa ditangani, semestinya biaya haji dapat menjadi lebih murah.

“Ini turunnya baru Rp1 juta, Pak Wakil Menteri [Dahnil Anzar Simanjuntak]. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan, harus turun Rp5 triliun dari Rp17 triliun,” kata Marwan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Kemenhaj masih memiliki kerangka perhitungan biaya yang sama dengan saat penyelenggaran haji berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU Kemenag).

Sebagai instansi anyar, Marwan berpendapat bahwa Kemenhaj semestinya memiliki terobosan baru dibandingkan pendahulunya.

Dia lantas berujar bahwa dewan telah mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan ibadah haji era Ditjen PHU, antara lain mengenai pelayanan yang dinilai amburadul dan komponen pembentuk biaya haji yang disinyalir mengandung kebocoran.

“Dua hal ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, ya artinya sama saja, berarti berpotensi akan ada bancakan lagi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa DPR bersama Kemenhaj akan kembali berembuk mengenai komponen pembentuk biaya haji agar dapat kembali diturunkan. Pembahasan ini disebutnya akan berlanjut pada Selasa (28/10/2025) besok.

Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

“Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil dalam kesempatan yang sama.

Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

27/10/2025 19:46
Ini Harapan Maxim Soal Perpres Transportasi Online

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia menanggapi rencana pemerintah yang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online, termasuk kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) dan persaingan usaha di sektor tersebut.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan pihaknya belum dapat berkomentar banyak mengenai rencana penerbitan aturan tersebut.

Terlebih Maxim juga belum menerima undangan ataupun dokumen resmi untuk melakukan pembahasan bersama terkait penyusunan Perpres transportasi daring tersebut.

Namun demikian, Dirhamsyah mengatakan pihaknya berharap agar proses penyusunan aturan ini dilakukan secara inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Termasuk di dalamnya adalah perusahaan e-hailing agar terciptanya regulasi yang berimbang dan berkelanjutan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Senin (27/10/2025).

Menurut dia, Maxim siap berpartisipasi aktif memberikan masukan dari perspektif industri untuk mewujudkan keputusan terbaik demi keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

Sebagai penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, lanjut Dirhamsyah, Maxim percaya kebijakan yang tepat dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para mitra pengemudi tanpa mengurangi fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi keunggulan utama model kemitraan di sektor ini.

Terkait dengan pengaturan tarif, dia mengatakan Maxim berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan tetap menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat dan keberlanjutan pendapatan bagi mitra pengemudi.

Dia juga menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi tarif yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tercipta peraturan yang adil bagi semua pihak.

“Serta berimbang, untuk menjaga stabilitas pasar, pendapatan mitra pengemudi, dan keberlanjutan perusahaan e-hailing,” tutur Dirhamsyah.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojol sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antarperusahaan aplikasi transportasi daring. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draf itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

Menurutnya, penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online dipanggil untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

Prasetyo menegaskan regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

“Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat. Sementara ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

27/10/2025 19:34