Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Mentan Genjot Pengembangan Kelapa di Malut Lewat Keunggulan Komparatif

    Mentan Genjot Pengembangan Kelapa di Malut Lewat Keunggulan Komparatif

    Bisnis.com, TERNATE – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa arah pembangunan pertanian nasional harus berbasis pada keunggulan komparatif wilayah, yakni potensi spesifik yang dimiliki setiap daerah agar pembangunan pertanian menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi petani. Hal itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate, Senin (28/10). Dalam arahannya, Amran menilai bahwa Maluku Utara memiliki kekuatan besar di sektor kelapa dan rempah, sehingga perlu dijadikan fokus utama pengembangan dan hilirisasi industri perkebunan di kawasan timur Indonesia.

    “Kita harus dorong pertanian sesuai potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Maluku Utara ini punya kelapa dan rempah, sesuai kultur dan budaya setempat. Kalau kita fokus pada komoditas yang unggul, hasilnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” jelas Mentan Amran.

    Mentan Amran melanjutkan bahwa pembangunan pertanian ke depan tidak boleh lagi bersifat seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah harus fokus pada komoditas yang paling sesuai dengan karakter geografis, sosial, dan budaya lokalnya.

    “Kita tidak bisa samakan semua daerah. Fokuslah pada yang unggul. Kalau kelapa, ya dorong kelapa di sini. Jangan semua mau tanam padi. Kita akselerasi pengembangan dari hulu sampai hilir agar petani menikmati nilai tambahnya,” ujarnya.

    Mentan Amran menjelaskan, kebijakan pembangunan berbasis keunggulan wilayah ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, agar pemerintah mempercepat industrialisasi sektor pertanian dengan dukungan anggaran nasional sebesar Rp371 triliun. Menurutnya, dukungan besar ini akan diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor produk olahan pertanian.

    Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertanian akan menambah pengembangan tanaman kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare, dengan dukungan benih unggul, alat pengolahan, serta pendampingan teknis bagi petani. Program ini diharapkan mampu menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu sentra kelapa modern dan industri olahan kelapa nasional.

    “Kami bantu benih, alat, dan pembinaan gratis. Petani cukup siapkan lahan, pemerintah yang dampingi. Kita bisa kembalikan kejayaan kelapa Indonesia,” jelasnya.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya pengembangan pabrik pengolahan kelapa, pala, dan cengkeh di daerah agar nilai tambah tidak lagi dinikmati pihak luar. Ia menilai bahwa penguatan hilirisasi akan menjadi kunci kemandirian ekonomi daerah.

    “Kalau kelapa kita olah jadi minyak, santan, atau coconut milk, nilainya bisa naik berkali lipat. Dunia sekarang bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Jadi kita yang harus pimpin pasar dunia,” tegasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan potensi Maluku Utara pada komoditas kelapa cukup besar. Saat inipun hilirisasi di Maluku Utara sudah berjalan dan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

    “Hari ini ada 156 ribu hektar lahan kelapa di Maluku Utara dengan produksi kurang lebih sekitar 1 miliar butir per tahun. Kemarin Pak Menteri melihat sendiri bagaimana hilirisasi kelapa di Halmahera Utara berjalan. Bagaimana sebelumnya petani hanya menjual kopra, kemudian menjual butiran kelapa, dan dengan adanya pabrik harga per butir kelapanya meningkat menjadi Rp3.000, walaupun kami setuju dengan Pak Menteri bahwa harganya perlu ditingkatkan lagi demi kesejahteraan petani”, ujar Gubernur Sherly

    Selain itu, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan di wilayahnya. Ia menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan Kementan telah memberi dampak langsung terhadap peningkatan harga, kualitas produksi, dan kesejahteraan petani.

    “Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kedatangan langsung Pak Menteri ke Maluku Utara. Kami kemarin sudah melihat langsung integrated pabrik yang sudah sangat modern dan hilirisasi. Dan ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan buah kelapa yang ditanam dan penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik” ujar Gubernur Sherly.

    Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Mentan Amran optimistis Maluku Utara akan menjadi contoh sukses pengembangan pertanian berbasis keunggulan wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hilirisasi perkebunan di kawasan timur Indonesia.

  • Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Hal ini disebut Yassierli sebagai bagian dari pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan buruh pada tahun pertama pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selain itu, terdapat pula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, hingga diskon 50% jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan JKM (jaminan kematian).

    “Ada BSU yang ini penugasannya juga kepada kami, disalurkan kepada 15,2 juta orang. Alhamdulillah selsai pada bulan Juni dan Juli,” tuturnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    BSU senilai Rp600.000 untuk dua bulan diberikan kepada pekerja dengan beberapa syarat, yang pertama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

    Selain itu, calon penerima juga harus merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

    Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian (Polri).

  • Setahun Prabowo-Gibran, Menaker Klaim 2 Juta Lapangan Kerja Terbuka

    Setahun Prabowo-Gibran, Menaker Klaim 2 Juta Lapangan Kerja Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa sekitar 2 juta lapangan kerja terbuka pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah serapan tenaga kerja formal, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Dari Kementerian Investasi, bulan September ada kenaikan investasi year-on-year sekitar 14%, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 juta hingga 2 juta orang. Jadi datanya dari situ,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

    Terlepas dari status pekerjaan yang bersifat informal, Yassierli mencontohkan bahwa program MBG dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan adanya dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ekosistem pendukung seperti pemasok bahan makanan.

    “Kalau hitungan teori, ada 30.000 SPPG beroperasi, sementara 1 SPPG ada 50 orang. Berarti [serapan tenaga kerja] 1,5 juta orang. Ditambah ekosistemnya sekitar 2,5 juta,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yassierli menyatakan bahwa data tersebut akan divalidasi secara terperinci melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sigi hingga periode Agustus 2025 akan dirilis pada November mendatang.

    Ketika ditanya perihal angka pemutusan hubungan kerja (PHK), dia enggan membeberkan lebih jauh. Menurutnya, Kemnaker terus melakukan monitor hingga saat ini.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 830 orang, sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Jumlah pekerja yang terkena PHK pada bulan kedelapan tahun ini tercatat menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 1.118 orang.

    Berdasarkan Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada Agustus ini, yakni 261 pekerja.

  • Zulhas Bongkar Data, Indonesia Tahun Lalu Jor-joran Impor Beras-Jagung Cs

    Zulhas Bongkar Data, Indonesia Tahun Lalu Jor-joran Impor Beras-Jagung Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap Indonesia hampir semua komoditas pangan pada tahun lalu berasal dari keran importasi, mulai dari beras, jagung, garam, hingga kedelai.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

    “Begitu kita buka rapor soal pangan, hampir semua impor. Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu,” kata Zulhas.

    Selain beras, Zulhas mengungkap Indonesia juga mengimpor jagung, garam, hingga kedelai dengan volume jutaan ton pada tahun lalu.

    “Kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton. Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5–6 juta ton. Kita impor kedelai, hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor. Tidak mudah,” ungkapnya.

    Menurut Zulhas, jika Indonesia memperbaiki sektor pertanian dapat menyelesaikan sebagian besar persoalan di Tanah Air, terutama kemiskinan.

    “Padahal, sektor pertanian ini kalau kita bisa selesaikan, itu menyelesaikan sepertiga masalah Indonesia. Karena yang miskin itu petani, ada nelayan, peternak,” imbuhnya.

    Adapun, Zulhas menyebut akar permasalahan di balik importasi pangan pada tahun lalu lantaran panjangnya regulasi. Untuk itu, ungkap dia, pemerintah melakukan deregulasi, termasuk memangkas aturan pupuk dari semula 144 regulasi menjadi tiga langkah.

    Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mengurai permasalahan terkait luas lahan sawah hingga irigasi di Indonesia.

    “Irigasi nggak beres. Yang bangun irigasi zaman Pak Harto [Soeharto]. Nggak gak ada. Kenapa irigasi nggak dibangun? Rupanya irigasi itu yang bangun bupati sama gubernur. PU [Pekerjaan Umum] nggak boleh. Dengan luasan 1.000, luasan 3.000 hektare. Aturan lagi, soal aturan ini, ini kita pangkas,” ujarnya.

    Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia tak lagi mengimpor beras di tahun ini. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu. Dia juga mengungkap Indonesia memiliki 4 juta ton beras di gudang Perum Bulog.

    Dalam kesempatan itu, dia memaparkan bahwa pemerintah telah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dengan meminta bantuan TNI agar petani mendapatkan harga sesuai dengan kebijakan.

    “Akhirnya sekarang gabah sudah rata-rata di atas Rp6.500 [per kilogram]. Boleh dicek. Bahkan kita berani bertaruh, kalau di bawah Rp6.500 [per kilogram] kita ganti rugi dan memang gak ada lagi,” pungkasnya.

  • Zulhas Akui Pelaksanaan MBG Bikin Harga Pangan Meroket, Tak Ada Solusi Jangka Pendek

    Zulhas Akui Pelaksanaan MBG Bikin Harga Pangan Meroket, Tak Ada Solusi Jangka Pendek

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengantisipasi kenaikan harga pangan, yang tampak dari inflasi harga pangan bergejolak (volatile foods) yang capai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025.

    Inflasi volatile foods sebesar 6,4% itu jauh di atas rentan target inflasi umum sebesar 2,5±1% sepanjang tahun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kenaikan inflasi volatile terjadi karena percepatan implementasi program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Akibatnya, permintaan naik dan harga pangan seperti telur, ayam, ikan, dan sejenisnya meningkat.

    Dia mengaku pemerintah sudah punya solusi untuk kembali meredakan tekanan inflasi pangan tersebut. Hanya saja, solusinya bersifat jangka menengah daripada jangka pendek.

    “Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” tutup Zulhas usai hadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa inflasi umum masih terkendali yaitu 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah sudah terjalan dengan baik.

    Hanya saja, pemerintah mencermati perkembangan komponen inflasi volatile foods yang tinggi. Ferry menyatakan Tim Pengendali Inflasi akan coba menurunkan harga pangan bergejolak itu, meski tanpa penjelasan caranya.

    “Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, memudahkan ini [inflasi volatile foods] bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ungkapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Harga Pangan Bergejolak 

    Sebelumnya, Peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Vid Adrison sudah mewanti-wanti dampak negatif program makan bergizi gratis ke harga pangan.

    Menurutnya, kenaikan harga pangan sangat mungkin terjadi apabila permintaan dari dapur MBG sangat besar.

    Masalahnya, yang paling merasakan efek dari kenaikan harga itu adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

    “Kenaikan harga ini akan dirasakan oleh setiap pihak, yang agak berat adalah bagi orang yang miskin. Bagi orang yang miskin, ketika harga makanan naik, itu akan punya dampak yang sangat-sangat besar bagi biaya kehidupan mereka, sehingga bisa saja pemerintah harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk memberikan transfer, untuk bantuan,” jelas Vid usai di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/9/2025).

  • Bertemu Trump, PM Takaichi Janjikan Era Keemasan Baru Aliansi Jepang-AS

    Bertemu Trump, PM Takaichi Janjikan Era Keemasan Baru Aliansi Jepang-AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bertekad membuka era keemasan baru dalam aliansi dengan Amerika Serikat, usai pertemuan perdananya dengan Presiden Donald Trump di Tokyo pada Selasa (28/10/2025).

    Dalam pidato pembukaan, Takaichi memuji komitmen teguh Trump terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Dia menegaskan bahwa Jepang siap membawa aliansi dengan AS ke level tertinggi di dunia, baik di tingkat kawasan maupun global.

    “Sebagai pemimpin Jepang, saya bertekad memperkuat kekuatan nasional melalui diplomasi, pertahanan, ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia. Bersama Anda, saya ingin mewujudkan era keemasan baru bagi aliansi Jepang–AS, di mana kedua negara menjadi lebih kuat dan makmur,” ujar Takaichi dikutip dari The Japan Times.

    Takaichi juga menyatakan akan menominasikan Trump untuk Nobel Perdamaian atas perannya dalam upaya mediasi konflik, menurut laporan Gedung Putih.

    Sementara itu, Trump memuji Takaichi sebagai pemimpin yang berbakat dan tangguh, sekaligus mengenang kedekatan mendiang Abe dengannya. “Saya tidak terkejut melihat Anda kini menjadi perdana menteri. Abe pasti sangat bangga,” ujarnya.

    Trump juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Jepang memperkuat kemampuan militernya, meskipun sebelumnya Washington menekan Tokyo untuk menanggung porsi pertahanan yang lebih besar.

    “Kami tahu Jepang tengah meningkatkan kapasitas militernya secara signifikan, dan kami menghargai pesanan peralatan besar dari AS. Kita akan menjalin kerja sama perdagangan yang lebih besar dari sebelumnya,” kata Trump.

    Takaichi, yang dikenal sebagai penerus ideologis mendiang mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, sekutu dekat Trump, menyambut tamunya dengan jamuan kenegaraan penuh simbol persahabatan, termasuk audiensi bersama Kaisar Jepang. 

    Dia juga menghadiahkan Trump satu set perlengkapan golf, termasuk putter yang pernah digunakan Abe dan tas golf bertanda tangan pegolf profesional Hideki Matsuyama.

    Usai pembicaraan bilateral, kedua pemimpin menandatangani kerangka kerja sama pasokan logam tanah jarang dan mineral strategis, guna memperkuat rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada China. Kesepakatan ini meliputi dukungan finansial bagi proyek-proyek penting dalam enam bulan ke depan.

    Selain itu, Takaichi dan Trump juga mengumumkan pernyataan bersama terkait investasi Jepang senilai US$550 miliar di AS, yang mencakup proyek energi dan infrastruktur. Meskipun sempat dipandang berat sebelah, Tokyo menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan perjanjian tersebut.

    Dalam jamuan makan siang kerja, Takaichi menghadiahkan peta investasi utama Jepang di AS kepada Trump. Sementara itu, Presiden AS juga bertemu dengan keluarga warga Jepang yang diculik Korea Utara beberapa dekade lalu, sebelum mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang kunjungannya untuk bertemu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

    Kunjungan selama tiga hari ini merupakan perjalanan keempat Trump ke Jepang sebagai presiden dan yang pertama di masa jabatan keduanya. Ia dijadwalkan berpidato di atas kapal induk USS George Washington di pangkalan Angkatan Laut AS di Yokosuka, Prefektur Kanagawa, bersama Takaichi.

    Sumber-sumber diplomatik menyebutkan bahwa kedekatan pribadi antara Takaichi dan mendiang Abe menjadi faktor penting yang memengaruhi pandangan Trump terhadap pemimpin baru Jepang tersebut.

    “Kapan pun Jepang membutuhkan sesuatu, bantuan, kerja sama, atau dukungan, kami akan selalu ada. AS dan Jepang adalah sekutu di tingkat yang paling kuat,” kata Trump menutup pertemuan.

    Reuters sebelumnya melaporkan penandatanganan kerangka kerja sama strategis untuk menjamin pasokan logam tanah jarang (rare earths) dilakukan pada Selasa (28/10/2025) waktu setempat dan merupakan langkah kedua negara memperkuat rantai pasok dan mengurangi dominasi China dalam sektor komponen elektronik penting.

    Penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, di bawah tiga lampu gantung bergaya neo-Baroque berlapis ornamen emas, dengan disaksikan para pejabat tinggi kedua negara. Dokumen itu mencakup kerja sama di bidang mineral strategis dan logam tanah jarang.

    Meskipun tidak secara eksplisit menyebut China, kedua negara sepakat memperkuat kemandirian pasokan bahan mentah penting. China diketahui memproses lebih dari 90% logam tanah jarang dunia, menjadikannya faktor utama kekhawatiran global terkait ketahanan rantai pasok. Beijing juga baru-baru ini memperluas pembatasan ekspor komoditas tersebut.

  • Lengkap! Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Setiap Provinsi

    Lengkap! Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Setiap Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI telah menerima daftar alokasi kuota dari Kementerian Haji dan Umrah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang totalnya sebanyak 221.000 jemaah.

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopan menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan rapat Pembicaraan Pendahuluan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M, Selasa (28/10/2025).  

    “Kuota haji reguler ditetapkan sebanyak 92% atau sebanyak 203.320 jemaah, sedang kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 8% atau sebanyak 17.680 jemaah,” tuturnya. 

    Secara perinci, kuota haji reguler terbagi menjadi kuota Petugas Haji Daerah (PHD) sejumlah 1.050 petugas dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sejumlah 685 pembimbing. 

    Dengan demikian, kuota reguler murni dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M menjadi sejumlah 201.585 jemaah. 

    Adapun, pembagian dan penetapan kuota haji reguler dan kuota haji provinsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya memaparkan alokasi kuota jemaah haji di 34 provinsi. Sementara khusus untuk wilayah Papua, kuotanya digabung menjadi satu, kecuali Papua Barat.

    Secara umum, kuota terbanyak diberikan untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang masing-masing sebanyak 42.409, 34.122, dan 29.643 jemaah. 

    Pada tahun ini pula, pemerintah melakukan perencanaan kuota 2026 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No.14/2025. 

    Alhasil, waktu tunggu Jemaah pada kuota 2026 semuanya rata, yakni 26 tahun. Berbeda dengan 2025 lalu, di mana waktu tunggu Jemaah haji bervariasi, bahkan sampai 47 tahun.

    Sementara total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88.409.365.

    Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri dari biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Mekkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

    Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33.485.365 akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi yang ada. Dengan demikian, BPIH yang harus dibayarkan Jemaah senilai Rp54,92 juta. 

    Berikut Daftar Kuota Haji 1447 H/2026 M per Provinsi:

    Aceh: 5.426
    Sumatra Utara: 5.913
    Sumatra Barat: 3.928
    Riau: 4.682
    Jambi: 3.276
    Sumatra Selatan: 5.895
    Bengkulu: 1.354
    Lampung: 5.827
    DKI Jakarta: 7.819
    Jawa Barat: 29.643
    Jawa Tengah: 34.122
    D.I. Yogyakarta: 3.748
    Jawa Timur: 42.409
    Bali: 698
    NTB: 5.798
    NTT: 516
    Kalimantan Barat: 1.858
    Kalimantan Tengah: 1.559
    Kalimantan Selatan: 5.187
    Kalimantan Timur: 3.189
    Sulawesi Utara: 402
    Sulawesi Tengah: 1.753
    Sulawesi Selatan: 9.670
    Sulawesi Tenggara: 2.063
    Maluku: 587
    Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan: 933
    Bangka Belitung: 1.077
    Banten: 9.124
    Gorontalo: 608
    Maluku Utara: 785
    Kep. Riau: 1.085
    Sulawesi Barat: 1.450
    Papua Barat dan Papua Barat Daya: 447
    Kalimantan Utara: 489 

  • Tantang Dominasi China, Trump-PM Jepang Perkuat Rantai Pasok Logam Tanah Jarang

    Tantang Dominasi China, Trump-PM Jepang Perkuat Rantai Pasok Logam Tanah Jarang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menandatangani kerangka kerja sama strategis untuk menjamin pasokan logam tanah jarang (rare earths).

    Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan pada Selasa (28/10/2025) waktu setempat dan merupakan langkah kedua negara memperkuat rantai pasok dan mengurangi dominasi China dalam sektor komponen elektronik penting.

    Melansir Reuters, penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, di bawah tiga lampu gantung bergaya neo-Baroque berlapis ornamen emas, dengan disaksikan para pejabat tinggi kedua negara. Dokumen itu mencakup kerja sama di bidang mineral strategis dan logam tanah jarang.

    Meskipun tidak secara eksplisit menyebut China, kedua negara sepakat memperkuat kemandirian pasokan bahan mentah penting. China diketahui memproses lebih dari 90% logam tanah jarang dunia, menjadikannya faktor utama kekhawatiran global terkait ketahanan rantai pasok. Beijing juga baru-baru ini memperluas pembatasan ekspor komoditas tersebut.

    Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping pada Kamis (30/10/2025) di sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan untuk membahas kesepakatan yang berpotensi menangguhkan kenaikan tarif AS dan kontrol ekspor logam tanah jarang oleh China.

    Menurut pernyataan Gedung Putih, AS dan Jepang akan menggunakan kebijakan ekonomi dan investasi terkoordinasi untuk mempercepat pengembangan pasar logam tanah jarang yang lebih beragam, transparan, dan adil. 

    Kedua negara juga berencana memberikan dukungan finansial terhadap sejumlah proyek prioritas dalam enam bulan ke depan.

    Selain itu, Washington dan Tokyo akan mempertimbangkan skema penyimpanan cadangan (stockpiling) bersama dan memperkuat kerja sama dengan mitra internasional guna memastikan keamanan rantai pasok global.

    Data Eurasia Group menunjukkan bahwa meski China mendominasi industri ini, AS dan Myanmar menguasai sekitar 12% dan 8% produksi global logam tanah jarang, sementara Malaysia dan Vietnam menyumbang masing-masing 4% dan 1% kapasitas pemrosesan dunia.

    Investasi Energi AS–Jepang

    Sebagai bagian dari kesepakatan dagang bilateral yang lebih luas, Jepang berkomitmen menanamkan investasi senilai US$550 miliar di AS, termasuk di sektor pembangkit listrik dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

    Sebelum kunjungan Trump ke Asia, Washington mendesak pembeli energi Rusia — termasuk Jepang — untuk menghentikan impor, serta menjatuhkan sanksi terhadap dua eksportir minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil, guna menekan Moskow agar mengakhiri perang di Ukraina.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang meningkatkan impor LNG dari AS untuk mengurangi ketergantungan pada Australia dan mengantisipasi berakhirnya kontrak pasokan dari proyek Sakhalin-2 di Rusia, yang diluncurkan bersama Mitsui dan Mitsubishi pada 2009.

    Pada Juni lalu, JERA — pembeli LNG terbesar Jepang — menandatangani kontrak 20 tahun untuk membeli hingga 5,5 juta ton LNG per tahun dari AS mulai sekitar 2030, setara dengan volume impor tahunan Jepang dari Sakhalin-2.

    Sebagian besar pasokan dari Sakhalin-2, yang mencakup sekitar 9% kebutuhan gas Jepang, akan berakhir antara 2028 dan 2033. Saat ini Jepang masih mengimpor kurang dari 1% minyaknya dari Rusia di bawah pengecualian sanksi, sementara sebagian besar kebutuhan energi dipasok dari Timur Tengah.

    Pekan lalu, Tokyo Gas — pemasok gas kota terbesar di Jepang — menandatangani perjanjian awal untuk membeli 1 juta ton LNG per tahun dari proyek Alaska LNG, menyusul langkah serupa dari JERA pada September.

    JERA juga mengalokasikan investasi senilai US$1,5 miliar untuk aset gas di Louisiana, AS, menandai ekspansi pertama perusahaan ke sektor hulu di Amerika, di mana Tokyo Gas dan Mitsui telah lebih dulu beroperasi.

    Seorang pejabat senior Jepang menyatakan bahwa pemerintah ingin mempertahankan impor LNG dari Sakhalin-2 demi menjaga stabilitas harga listrik, karena jarak pengiriman dari Rusia hanya memakan waktu beberapa hari — jauh lebih cepat dibandingkan dari Alaska atau pantai Teluk AS yang bisa mencapai satu bulan.

    “AS meminta Jepang menghentikan impor energi Rusia, tetapi pasokan dari Sakhalin-2 adalah yang paling dekat dan paling murah,” ujar Nobuo Tanaka, CEO Tanaka Global Inc.

    “Pertanyaannya adalah, apakah AS bisa menyediakan LNG dengan harga serendah pasokan dari Rusia? Apakah gas dari Alaska bisa sekompetitif itu?” tambahnya.

  • Smelter Amman Setop Operasi Sejak Juli, Berharap Boleh Ekspor Konsentrat

    Smelter Amman Setop Operasi Sejak Juli, Berharap Boleh Ekspor Konsentrat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) buka suara terkait pengajuan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga untuk anak usahanya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    Direktur Utama AMMN Arief Widyawan Sidarto membenarkan pihaknya telah mengajukan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, hingga saat ini, perpanjangan ekspor itu masih menunggu izin dari Kementerian Perdagangan.

    Dia menyebut, pengajuan perpanjangan izin ekspor untuk AMNT dilakukan lantaran keadaan kahar alias force majeure. Adapun, keadaan kahar itu yakni kerusakan pada fasilitas smelter yang terjadi sejak akhir Juli 2025 sehingga kegiatan operasional smelter terpaksa dihentikan sementara.

    Hal tersebut mengganggu produksi sehingga konsentrat tembaga tak terserap oleh smelter.

    “Dapat Perseroan sampaikan bahwa proses komisioning fasilitas smelter menghadapi keadaan kahar yang disebabkan oleh kerusakan pada unit flash converting furnace [FCF] dan sulfuric acid plant,” jelas Arief seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (28/10/2025).

    Arief lantas menjelaskan, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika perusahaan mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    Dalam beleid tersebut, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi mineral logam komoditas tembaga dan yang telah selesai smelter, tetapi tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar, dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu.

    Arief menambahkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu diterbitkannya rekomendasi ekspor oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    “Atas permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemegang IUPK dengan keadaan kahar, menteri ESDM melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, menteri ESDM memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi,” imbuh Arief.

    Arief menyebut, pihaknya tetap berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait dan berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan guna mendukung kelancaran operasional dan kontribusi fiskal Perseroan kepada negara.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, AMNT bakal mendapat relaksasi izin ekspor selama 6 bulan. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT sejatinya telah berakhir sejak 31 Desember 2024.

    “Nah, menyangkut Amman kami kasih waktu tertentu, memang sekarang mereka ajukan dalam keadaan kahar dan itu sudah dibuktikan dari aparat penegak hukum, dari asuransi,” ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/10/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun mengatakan relaksasi izin ekspor untuk AMNT bakal berlaku selama 6 bulan. Kendati demikian, dia tak merinci kondisi kahar seperti apa yang membuat AMNT mendapat relaksasi ekspor.

    “Ya, mungkin 6 bulan ya, sampai selesai [perbaikan smelter],” ucap Bahlil.

  • Pro Kontra Gaya Koboi Purbaya, Dikritik Hasan Nasbi hingga Misbakhun

    Pro Kontra Gaya Koboi Purbaya, Dikritik Hasan Nasbi hingga Misbakhun

    Bisnis.com, JAKARTA — Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai sorotan banyak pihak. Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, adalah salah satunya. Dia meminta Purbaya tidak banyak banyak menyinggung kinerja menteri lainnya di ruang publik.

    Bagi Hasan Nasbi yang sekarang mendapat jatah kursi komisaris BUMN itu, pola komunikasi Purbaya itu mengesankan sedang menunjukkan kelemahan terkait soliditas internal pemerintah. Dia menyarankan supaya upaya koreksi termasuk kritik terhadap kementerian lainnya dilakukan dalam ruangan tertutup. 

    “Kalau dilakukan di ruang terbuka, kita nanti meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” ujar Hasan di akun Youtubenya. 

    Dalam catatan Bisnis, sejak awal menjabat sebagai menteri keuangan (Menkeu), Purbaya tidak hanya mengeluarkan kebijakan kontroversial, tetapi sikap dan perkatannya juga seringkali memicu sorotan. 

    Pada hari pertama menjadi menkeu, misalnya, Purbaya sempat bikin geger publik karena mengeluarkan pernyataan tentang demo Agustus 2025. Selain itu, Purbaya juga kerap mengkritik secara terbuka tokoh-tokoh publik lainnya entah kearena kinerja atau sebatas mengomentari ruangan kerja menteri. 

    Komentar-komentar inilah yang memicu kritikan dari banyak pihak. Selain Hasan Nasbi, kritik juga pernah disampaikan oleh Ketua Komisi XI Misbakhun, yang juga meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kementerian lain. “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden.” 

    Tanggapan Purbaya

    Sementara itu, Purbaya merespons santai kritikan yang dilontarkan oleh Hasan Nasbi. Purbaya meyakini saat ini kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

    Dia menuturkan bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia. 

    Purbaya kemudian menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

    Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025. “[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik,” ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

    “Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden,” kata Purbaya.

    Semobil dengan Misbakhun 

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun duduk dalam satu mobil saat menuju ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025). Keduanya membantah bahwa tengah bersilang pendapat. 

    Purbaya dan Misbakhun terlihat menumpang di dalam mobil dinas Menkeu. Keduanya turun di lobi Gedung Juanda, Kemenkeu, Jakarta. Menurut Purbaya, keduanya berdiskusi masalah dan kebijakan ekonomi serta koordinasi antara pemerintah dan DPR. Sebagaimana diketahui, Menkeu merupakan mitra kerja dari Komisi Keuangan DPR itu. 

    “Yang paling penting adalah, itu kan di media banyak keributan. Katanya saya sama pak Misbakhun ribut, padahal enggak pernah ribut apa-apa. Jadi tadi saling traktir lah. Saya makan, dia makan, oh dia makan, Pak Misbakhun pun makan. Jadi saya ditraktir Pak Misbakhun,” terangnya kepada wartawan sesampainya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/10/2025). 

    Purbaya pun menilai pertemuan dengan Misbakhun dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR tengah bertikai. Khususnya setelah kritik dari Misbakhun atas gaya komunikasi Purbaya yang dinilai menyoroti kinerja kementerian/lembaga lain. 

    “Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat. Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Jadi semuanya harus belanja kira-kira,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Sementara itu, Misbakhun mengemukakan bahwa hubungannya dengan Purbaya sangat baik. Dia menyebut Menkeu yang baru satu bulan lebih menjabat itu turut memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi selama dia menjabat Bendahara Negara. 

    Politisi Partai Golkar itu juga menyebut Purbaya selaku pembantu Presiden meminta dukungan DPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. “Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utamanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat,” terang Misbakhun.

    Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik komunikasi politik Purbaya. Pada suatu forum diskusi, pria yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR itu meminta agar pengganti Sri Mulyani Indrawati itu berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian/lembaga lain. 

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/10/2025).