Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Sejumlah Perjalanan Kereta Batal Imbas Banjir Semarang, Ini Daftarnya

    Sejumlah Perjalanan Kereta Batal Imbas Banjir Semarang, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta API Indonesia (PT KAI) membatalkan perjalanan sejumlah kereta api (KA) akibat banjir yang menggenangi jalur rel di km 2+8/9 antara Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Alastua, Kota Semarang, Jawa Tengah.

    Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan genangan banjir di jalur rel tersebut masih cukup tinggi untuk dilintasi KA akibat hujan yang mengguyur pada pagi hari tadi.

    “KAI sudah mengoperasikan lokomotif diesel hidrolik untuk menarik rangkaian melewati genangan banjir, tetapi ketinggian air masih terus naik,” kata Franoto di Semarang, Selasa (28/10/2025).

    Selain membatalkan perjalanan sejumlah KA, dia mengungkapkan bahwa pihaknya juga memberlakukan rekayasa operasional KA akibat kondisi banjir di Stasiun Semarang.

    Adapun, perjalanan sejumlah KA yang dibatalkan penuh maupun sebagian, antara lain KA Kedungsepur, KA Joglosemarkerto, KA Blora Jaya, KA Ambarawa Ekspres, serta KA Banyubiru.

    Sementara itu, KAI juga melakukan rekayasa operasional dengan memutar perjalanan KA melalui Jalur Selatan.

    Beberapa perjalanan KA yang diputar rutenya, antara lain KA Blambangan Ekspres relasi Jakarta-Banyuwangi, KA Airlangga relasi Jakarta Surabaya, KA Brantas relasi Jakarta-Blitar, KA Kertajaya relasi Jakarta-Surabaya, serta KA Gumarang relasi Jakarta-Surabaya.

    “Rekayasa operasi dengan jalur memutar ini untuk mengurangi dampak keterlambatan yang lebih tinggi,” katanya pula.

    PT KAI, ujar dia, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan para penumpang serta akan terus berupaya untuk segera menormalisasi jalir yang tergenang banjir.

    Untuk diketahui, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang mengguyur Kota Semarang pada Selasa pagi. Hujan mengakibatkan sejumlah titik di Kota Semarang kembali tergenang banjir.

  • Trump Ringankan Vietnam dengan Hapuskan Tarif 20% untuk Kopi

    Trump Ringankan Vietnam dengan Hapuskan Tarif 20% untuk Kopi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan keringanan terhadap Vietnam dalam perjanjian dagang terbaru pada Senin (27/10/2025).

    Dirinya mengatakan, keringanan tersebut diberikan untuk kopi yang akan membebaskannya dari tarif utama sebesar 20%.

    “Kami ingin mengurangi sedikit harga kopi,” kata Trump kepada wartawan di dalam Air Force One dalam perjalanan ke Tokyo,dikutip dari Reuters, Selasa.

    Ia pun menambahkan bahwa ia mungkin akan mengunjungi Vietnam yang negara penghasil kopi terbesar.

    Adapun Gedung Putih mengatakan pada Minggu bahwa ASdan Vietnam akan menyelesaikan perjanjian perdagangan dalam beberapa minggu mendatang yang akan mempertahankan tarif 20% untuk sebagian besar barang Vietnam tetapi menghapus bea masuk untuk produk-produk tertentu.

    Daftar produk tersebut akan diputuskan pada tahap selanjutnya, demikian pernyataan kedua negara.

  • Terungkap! Poin-Poin Penting Rancangan Perpres Ojol, Ini Bocorannya

    Terungkap! Poin-Poin Penting Rancangan Perpres Ojol, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai ojek online (online) akan mengatur perihal jaminan sosial bagi pengemudi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa rancangan perpres tersebut akan dibentuk untuk mengisi sementara kekosongan regulasi ojol. Pasalnya, aturan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) baru akan dibahas pada tahun depan.

    “Perhatian Kemnaker adalah kepada jaminan sosial dari teman-teman pengemudi online. Kami ingin memastikan satu, jaminan sosialnya ada,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Lebih lanjut, Kemnaker menyatakan bahwa regulasi tersebut akan mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) hingga jaminan kematian (JKM) bagi pengemudi ojek daring.

    Yassierli lantas menyatakan bahwa akan ada pengaturan yang lebih transparan mengenai hubungan kerja antara pengemudi atau driver ojol dan aplikator.

    Kendati demikian, dia menyatakan bahwa perumusan regulasi terbaru itu tidak hanya menjadi wewenang Kemnaker, melainkan juga mencakup kementerian lainnya. Hal ini juga berlaku bagi RUU terkait.

    “Undang-undangnya kan baru diusulkan, itu pun belum ditentukan sebagai inisiatif dari DPR atau pemerintah. Sudah masuk list untuk tahun depan, nanti kita lihat sama-sama,” ujar Yassierli.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kesejahteraan para pengemudi driver ojek online pada tahun ini.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Kabinet Paripurna yang meminta agar perusahaan besar penyedia jasa ojek daring untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

    Regulasi ini disebutnya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

    “Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada, tinggal beberapa yang masih kami harus cari titik temunya,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kemensesneg, Jumat (24/10/2025).

  • R&I Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil

    R&I Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada level BBB+ dengan outlook stabil pada 24 Oktober 2025.

    Dalam keterangannya, R&I menilai inflasi Indonesia masih stabil, sementara rasio utang pemerintah tetap rendah dengan kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap prudent.

    Hanya saja, lembaga yang bermarkas di Jepang itu menekankan perlunya asesmen lanjutan atas langkah pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kesehatan fiskal jangka menengah.

    Adapun, R&I memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% pada 2025, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang menempatkan pertumbuhan di atas titik tengah rentang 4,6%–5,4%.

    Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran, sementara defisit transaksi berjalan diproyeksikan sekitar 1% terhadap PDB. Dari sisi fiskal, pemerintah disebut tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

    Respons Perry Warjiyo

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan R&I mencerminkan kepercayaan kuat investor internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.

    “Diperlukan upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional,” ujar Perry dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Dia menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai otoritas fiskal untuk memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian nasional.

    Ke depan, Bank Indonesia menyatakan komitmen untuk terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Data Utang Pemerintah 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total outstanding utang pemerintah pusat menembus angka Rp9.138,05 triliun atau hampir menyentuh 40% dari produk domestik bruto alias PDB.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, realisasi atau angka sementara utang pemerintah pusat Juni 2025 itu terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun.

    “Per akhir Juni [rasio utang] 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20,” terang Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, pada Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025). 

    Apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun. 

    Sementara itu, utang pemerintah pusat pada 2023 sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun, Rp6.913,98 triliun serta Rp6.079,17 triliun. 

  • Heboh Sumber Air Aqua, Danone: Pengeboran Sesuai Izin yang Berlaku

    Heboh Sumber Air Aqua, Danone: Pengeboran Sesuai Izin yang Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Danone Group Indonesia memastikan sumber air minum dalam keamanan (AMDK) Aqua berasal dari air pegunungan dan telah sesuai klaim yang tertera di label. 

    VP General Secretary Danone Group in Indonesia, Vera Galuh Sugijanto menjelaskan bahwa air pegunungan tersebut dikumpulkan lewat mekanisme pengeboran muka tanah yang kemudian difilterisasi sebelum sampai ke tangan konsumen.

    “Sumber airnya bersumber [dari] air pegunungan sesuai dengan klaim kami di label, tetapi cara pengambilannya tentunya industri manapun yang menggunakan air tanah dalam, pasti penggunaan pengambilannya dengan pengeboran,” kata Vera saat ditemui di Kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

    Vera memastikan, pihaknya telah mengantongi izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoal dengan praktik pengeboran yang dilakukan tersebut.

    Di samping itu, dia juga menjamin mutu produk Aqua yang sampai ke tangan konsumen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    “Air minum dalam kemasan Aqua memenuhi standar SNI, itu parameternya sesuai. Kami dari Aqua juga memiliki 400 lebih parameter yang kami terapkan di atas SNI. Jadi insya Allah dimanapun pabrik Aqua berasal tetap produknya adalah dengan standar dan kualitas yang sama,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan bakal memanggil PT Tirta Investama selaku produsen air minum kemasan Aqua untuk meminta klarifikasi terkait dengan dugaan sumber air yang tidak berasal dari mata air pegunungan. Hal ini sebagaimana klaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan inspeksi di Subang.

    Ketua BPKN Mufti Mubarok menegaskan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik atas hal tersebut, sehingga akan memastikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana amanat Undang-undang (UU) No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

    “BPKN juga akan mengirim tim investigasi langsung ke lokasi pabrik guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut,” kata Mufti dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (26/10/2025).

    Menurutnya, apabila klaim bahwa produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua berasal dari sumur bor benar, maka hal tersebut akan bertolak belakang dengan slogan perseroan selama ini.

  • Ekonom Proyeksi Harga CPO Berpotensi Tembus US.000 per Ton Imbas B50

    Ekonom Proyeksi Harga CPO Berpotensi Tembus US$1.000 per Ton Imbas B50

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memproyeksikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menguat pada 2026. Hal ini seiring dengan implementasi mandatory biodiesel B50 di dalam negeri.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak memperkirakan harga CPO global akan bergerak pada kisaran US$950 hingga US$1.000 per ton.

    Dia menjelaskan, kenaikan permintaan domestik akibat implementasi B50 diperkirakan mengimbangi potensi peningkatan produksi di Indonesia dan Malaysia pada tahun depan.

    Dia mengatakan, produksi CPO dari dua negara produsen utama tersebut berpotensi meningkat karena perkiraan kondisi cuaca yang lebih mendukung. Fenomena La Nina yang diproyeksikan muncul pada periode mendatang dinilai akan mendorong peningkatan hasil panen, diperkuat oleh ekspansi lahan perkebunan yang terus berjalan.

    “Secara singkat, pada tahun mendatang harga CPO dipengaruhi oleh faktor penekan berupa potensi peningkatan produksi dari Indonesia dan Malaysia seiring dengan perkiraan terjadinya musim yang mendukung [La Nina],” ujar Ishak kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Namun, peningkatan produksi tersebut berpotensi tertahan oleh lonjakan kebutuhan domestik akibat penerapan mandatory B50 yang direncanakan mulai berjalan penuh pada 2026. Menurutnya, implementasi ini akan meningkatkan permintaan dalam negeri dan mengurangi porsi stok yang tersedia untuk ekspor.

    “Tekanan produksi ini akan diimbangi dengan implementasi B50 yang meningkatkan demand domestik dan sedikit mengurangi pasokan ekspor. Dengan demikian, harga global cenderung meningkat,” katanya. 

    Meski demikian, Ishak menilai peningkatan serapan domestik untuk biodiesel juga berpotensi mendorong naiknya kebutuhan subsidi pemerintah.

    Di sisi lain, penerapan regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) juga akan memengaruhi dinamika pasar CPO. Aturan tersebut berpotensi menekan penyaluran CPO ke pasar Uni Eropa, sebab pemasok perlu memenuhi standar uji jejak deforestasi. Namun, Ishak menilai dampaknya lebih bersifat jangka pendek.

    “Pasokan ke UE kemungkinan akan dialihkan ke kawasan lain sehingga harga bisa tertekan. Tapi jika supplier CPO ke Eropa mampu melakukan penyesuaian dengan regulasi dalam jangka panjang, hal itu akan positif bagi keberlanjutan pasar produk Indonesia,” jelasnya.

    Dengan asumsi penyesuaian tersebut dapat berjalan, Ishak memperkirakan harga CPO global akan bergerak pada kisaran US$950–US$1.000 per ton.

    Menurutnya, kebijakan B50 akan menjadi titik kunci dalam menjaga keseimbangan harga di tengah dinamika produksi dan regulasi pasar global. 

    “Dalam jangka panjang, penyesuaian supply chain dan peningkatan kualitas keberlanjutan produksi akan menjadi faktor penentu daya saing CPO Indonesia,” ujarnya.

  • Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – bank bjb kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), bank bjb menyelenggarakan Rebana CEO Club  yang digelar pada Senin, 27 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat transformasi ekonomi Jawa Barat. Turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana Helmy Yahya, Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM bank bjb Mulyana beserta tamu undangan lainnya.

    Forum Rebana CEO Club mengusung tema “Rebana as Indonesia’s New Growth Corridor: Opportunities, Challenges, and Collective Action”, yang mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun kawasan industri Rebana sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Acara ini dihadiri para pemimpin industri, pengembang kawasan, perusahaan infrastruktur, penyedia tenaga kerja, hingga perwakilan perguruan tinggi dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Rebana Metropolitan.

    Kehadiran bank bjb dalam forum ini bukan sekadar bentuk dukungan simbolik, melainkan wujud nyata kontribusi korporasi terhadap penguatan struktur ekonomi daerah. Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Jawa Barat, bank bjb memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan, mendukung investasi, serta memperluas layanan perbankan bagi pelaku usaha di kawasan industri.

    Kawasan Rebana yang mencakup tujuh wilayah meliputi Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon tengah disiapkan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan, bandara, serta jalur tol trans-Jawa menjadikan wilayah ini sangat potensial bagi investasi skala nasional dan global.

    bank bjb melihat potensi besar kawasan Rebana dalam membuka peluang kerja baru, meningkatkan daya saing industri lokal, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Melalui dukungan terhadap BP Rebana, bank bjb memperkuat posisinya sebagai mitra keuangan utama dalam pembangunan kawasan strategis ini.

    Kolaborasi antara bank bjb dan BP Rebana menjadi bukti nyata pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Sinergi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri, tetapi juga mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Barat bagian utara.

    Forum Rebana CEO Club menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan para pengambil keputusan lintas sektor. Melalui forum ini, bank bjb secara konsisten terus menjadi jembatan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berorientasi jangka panjang.

    Dalam forum tersebut, bank bjb menegaskan peran aktifnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri di kawasan Rebana. Dukungan ini diimplementasikan melalui berbagai produk perbankan, kemudahan layanan digital, hingga fasilitasi pembiayaan proyek-proyek strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

    bank bjb juga mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan dan penyedia tenaga kerja, untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia di kawasan industri. Dengan demikian, transformasi ekonomi tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia yang berdaya saing.

    Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan potensi industri terbesar di Indonesia. bank bjb terus mendukung kesinambungan tren ini melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan.

    Melalui dukungan terhadap program BP Rebana, bank bjb turut memperkuat peran daerah dalam mempercepat hilirisasi industri manufaktur. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan industri dan teknologi baru di Indonesia.

    Selain aspek ekonomi, bank bjb juga menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam setiap langkah kolaborasi. Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    Forum ini juga menjadi ajang bagi bank bjb untuk memperkenalkan inisiatif-inisiatif keuangan hijau yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan di kawasan Rebana. Dengan dukungan digitalisasi layanan, bank bjb terus memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil hingga menengah yang beroperasi di sekitar kawasan industri.

    bank bjb percaya bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah bergantung pada kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui forum Rebana CEO Club, bank bjb berupaya mendorong terciptanya ruang komunikasi yang terbuka antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah.

    Dalam jangka panjang, sinergi antara bank bjb dan BP Rebana diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Barat. Pertumbuhan sektor industri akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi di sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan transportasi.

    Sebagai bank kebanggaan masyarakat Jawa Barat, bank bjb terus bertransformasi menjadi institusi keuangan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan industri. Dukungan terhadap program strategis seperti Rebana menjadi bentuk nyata peran bank bjb dalam mengakselerasi ekonomi Jawa Barat.

    Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, bank bjb akan terus berperan aktif dalam memperkuat daya saing industri, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan memperluas inklusi keuangan di Jawa Barat. Forum Rebana CEO Club menjadi simbol sinergi yang berkelanjutan menuju masa depan ekonomi Jawa Barat yang tangguh dan berdaya saing global.

  • Mentan Genjot Pengembangan Kelapa di Malut Lewat Keunggulan Komparatif

    Mentan Genjot Pengembangan Kelapa di Malut Lewat Keunggulan Komparatif

    Bisnis.com, TERNATE – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa arah pembangunan pertanian nasional harus berbasis pada keunggulan komparatif wilayah, yakni potensi spesifik yang dimiliki setiap daerah agar pembangunan pertanian menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi petani. Hal itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate, Senin (28/10). Dalam arahannya, Amran menilai bahwa Maluku Utara memiliki kekuatan besar di sektor kelapa dan rempah, sehingga perlu dijadikan fokus utama pengembangan dan hilirisasi industri perkebunan di kawasan timur Indonesia.

    “Kita harus dorong pertanian sesuai potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Maluku Utara ini punya kelapa dan rempah, sesuai kultur dan budaya setempat. Kalau kita fokus pada komoditas yang unggul, hasilnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” jelas Mentan Amran.

    Mentan Amran melanjutkan bahwa pembangunan pertanian ke depan tidak boleh lagi bersifat seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah harus fokus pada komoditas yang paling sesuai dengan karakter geografis, sosial, dan budaya lokalnya.

    “Kita tidak bisa samakan semua daerah. Fokuslah pada yang unggul. Kalau kelapa, ya dorong kelapa di sini. Jangan semua mau tanam padi. Kita akselerasi pengembangan dari hulu sampai hilir agar petani menikmati nilai tambahnya,” ujarnya.

    Mentan Amran menjelaskan, kebijakan pembangunan berbasis keunggulan wilayah ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, agar pemerintah mempercepat industrialisasi sektor pertanian dengan dukungan anggaran nasional sebesar Rp371 triliun. Menurutnya, dukungan besar ini akan diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor produk olahan pertanian.

    Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertanian akan menambah pengembangan tanaman kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare, dengan dukungan benih unggul, alat pengolahan, serta pendampingan teknis bagi petani. Program ini diharapkan mampu menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu sentra kelapa modern dan industri olahan kelapa nasional.

    “Kami bantu benih, alat, dan pembinaan gratis. Petani cukup siapkan lahan, pemerintah yang dampingi. Kita bisa kembalikan kejayaan kelapa Indonesia,” jelasnya.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya pengembangan pabrik pengolahan kelapa, pala, dan cengkeh di daerah agar nilai tambah tidak lagi dinikmati pihak luar. Ia menilai bahwa penguatan hilirisasi akan menjadi kunci kemandirian ekonomi daerah.

    “Kalau kelapa kita olah jadi minyak, santan, atau coconut milk, nilainya bisa naik berkali lipat. Dunia sekarang bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Jadi kita yang harus pimpin pasar dunia,” tegasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan potensi Maluku Utara pada komoditas kelapa cukup besar. Saat inipun hilirisasi di Maluku Utara sudah berjalan dan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

    “Hari ini ada 156 ribu hektar lahan kelapa di Maluku Utara dengan produksi kurang lebih sekitar 1 miliar butir per tahun. Kemarin Pak Menteri melihat sendiri bagaimana hilirisasi kelapa di Halmahera Utara berjalan. Bagaimana sebelumnya petani hanya menjual kopra, kemudian menjual butiran kelapa, dan dengan adanya pabrik harga per butir kelapanya meningkat menjadi Rp3.000, walaupun kami setuju dengan Pak Menteri bahwa harganya perlu ditingkatkan lagi demi kesejahteraan petani”, ujar Gubernur Sherly

    Selain itu, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan di wilayahnya. Ia menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan Kementan telah memberi dampak langsung terhadap peningkatan harga, kualitas produksi, dan kesejahteraan petani.

    “Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kedatangan langsung Pak Menteri ke Maluku Utara. Kami kemarin sudah melihat langsung integrated pabrik yang sudah sangat modern dan hilirisasi. Dan ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan buah kelapa yang ditanam dan penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik” ujar Gubernur Sherly.

    Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Mentan Amran optimistis Maluku Utara akan menjadi contoh sukses pengembangan pertanian berbasis keunggulan wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hilirisasi perkebunan di kawasan timur Indonesia.

  • Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Hal ini disebut Yassierli sebagai bagian dari pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan buruh pada tahun pertama pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selain itu, terdapat pula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, hingga diskon 50% jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan JKM (jaminan kematian).

    “Ada BSU yang ini penugasannya juga kepada kami, disalurkan kepada 15,2 juta orang. Alhamdulillah selsai pada bulan Juni dan Juli,” tuturnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    BSU senilai Rp600.000 untuk dua bulan diberikan kepada pekerja dengan beberapa syarat, yang pertama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

    Selain itu, calon penerima juga harus merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

    Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian (Polri).

  • Setahun Prabowo-Gibran, Menaker Klaim 2 Juta Lapangan Kerja Terbuka

    Setahun Prabowo-Gibran, Menaker Klaim 2 Juta Lapangan Kerja Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa sekitar 2 juta lapangan kerja terbuka pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah serapan tenaga kerja formal, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Dari Kementerian Investasi, bulan September ada kenaikan investasi year-on-year sekitar 14%, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 juta hingga 2 juta orang. Jadi datanya dari situ,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

    Terlepas dari status pekerjaan yang bersifat informal, Yassierli mencontohkan bahwa program MBG dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan adanya dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ekosistem pendukung seperti pemasok bahan makanan.

    “Kalau hitungan teori, ada 30.000 SPPG beroperasi, sementara 1 SPPG ada 50 orang. Berarti [serapan tenaga kerja] 1,5 juta orang. Ditambah ekosistemnya sekitar 2,5 juta,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yassierli menyatakan bahwa data tersebut akan divalidasi secara terperinci melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sigi hingga periode Agustus 2025 akan dirilis pada November mendatang.

    Ketika ditanya perihal angka pemutusan hubungan kerja (PHK), dia enggan membeberkan lebih jauh. Menurutnya, Kemnaker terus melakukan monitor hingga saat ini.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 830 orang, sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Jumlah pekerja yang terkena PHK pada bulan kedelapan tahun ini tercatat menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 1.118 orang.

    Berdasarkan Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada Agustus ini, yakni 261 pekerja.