Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bos Danantara Bakal Serahkan 600 Rumah ke Korban Bencana Sumatra

    Bos Danantara Bakal Serahkan 600 Rumah ke Korban Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadwalkan serah terima 600 unit rumah hunian bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra pada Kamis (8/1/2026). Proyek tersebut merupakan bagian dari program pemulihan infrastruktur pascabencana.

    CEO BPI Danantara, Rosan P. Roeslani menjelaskan bahwa progres pembangunan hunian tersebut saat ini terus berjalan sesuai target yang ditetapkan. Nantinya, ratusan unit rumah tersebut akan diserahkan langsung kepada pemerintah daerah untuk kemudian dapat segera ditempati oleh warga.

    “Alhamdulillah, pembangunan rumah Hunian Danantara untuk pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan. Sebanyak 600 unit hunian akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari mendatang,” ujar Rosan dalam akun Instagram resminya, Selasa (6/1/2026).

    Dalam penjelasannya, Rosan menyebut hunian tersebut dibangun dengan konsep yang terintegrasi. Selain bangunan utama, kawasan ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti taman bermain, musala, dapur umum, fasilitas sanitasi (MCK), hingga ketersediaan akses wifi bagi penghuni.

    Lebih lanjut, Danantara turut menargetkan penyelesaian total 15.000 unit hunian di beberapa titik di Pulau Sumatra dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Fokus pembangunan tersebar di wilayah Aceh, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sumatra Barat.

    Dia merinci, wilayah Aceh direncanakan mendapat alokasi sekitar 12.000 unit, disusul Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah sebanyak 2.000 unit, serta Sumatra Barat sejumlah 500 unit. 

    “Insyaallah, dalam 3 bulan ke depan, 15.000 unit di Aceh, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sumatra Barat, akan siap huni melalui kolaborasi seluruh BUMN, serta koordinasi erat dengan BNPB dan pemerintah daerah,” tambahnya.

    Adapun, proses konstruksi dilaksanakan oleh tujuh BUMN Karya melalui penerapan desain modular yang memungkinkan proses konstruksi dilakukan secara cepat dan terstandar.

    BUMN lain termasuk PLN, Telkom dan Himbara juga turut mendukung pembangunan Huntara melalui fasilitas listrik, konektivitas dan pendanaan guna memastikan Huntara benar-benar layak ditinggali.

  • Kiriman Barang via Laut Melonjak per November 2025, ALFI: Efek Pembangunan Wilayah Timur

    Kiriman Barang via Laut Melonjak per November 2025, ALFI: Efek Pembangunan Wilayah Timur

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkutan barang menggunakan moda laut domestik mengalami lonjakan signifikan pada November 2025, hingga 16,49% secara tahunan dan 3,58% secara bulanan.

    Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya mengungkapkan, peningkatan memang terjadi, khususnya untuk pengiriman barang menggunakan kapal laut ke wilayah Timur Indonesia. 

    “Ini karena pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri di wilayah Timur yang signifikan. Seperti pembangunan infrastruktur kebutuhan mesin industri pertambangan,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

    Selain itu, Trismawan melihat peningkatan juga terjadi karena model kegiatan logistik barang konsolidasi atau pengiriman gabungan yang sebelumnya menggunakan angkutan udara, kini beralih melalui laut. 

    Bukan tanpa sebab, hal ini akibat seiring dengan kenaikan volume barang kiriman ke wilayah Timur dan demi menekan biaya logistik. 

    “Ada pergeseran pengiriman dari udara melalui laut karena volume logistik yang lebih besar,” lanjutnya. 

    Peningkatan tersebut terjadi di tengah penurunan kinerja angkutan barang melalui moda udara dan kereta api, yang masing-masing kontraksi sebesar -3,13% dan -2,52% month to month (MtM). 

    Sementara secara tahunan (year on year/YoY) atau dibandingkan dengan November 2024 lalu, kiriman barang domestik melalui angkutan udara anjlok sebesar -9,31%. Namun, angkutan barang menggunakan kereta masih tercatat tumbuh sebesar 7,12%, khususnya untuk kereta barang di Sumatra. 

    Melihat data secara kumulatif atau sepanjang Januari hingga November 2025, angkutan barang menggunakan pesawat mencapai 612.400 ton atau naik 0,82% dari periode yang sama tahun lalu. 

    Jumlah barang yang diangkut terbesar terdapat pada Bandara Soekarno Hatta-Tangerang yang mencapai 211.900 ton atau sebesar 34,6% dari jumlah seluruh barang yang diangkut, diikuti Sentani-Jayapura sebanyak 80.000 ton atau sebesar 13,06%.

    Pada periode yang sama, pengangkutan logistik menggunakan angkutan laut mencapai 463,8 juta ton atau naik 16,77%. 

    Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Makassar sebesar 8,78%, Tanjung Priok sebesar 4,72%, dan Panjang sebesar 0,24%. Sebaliknya, penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Balikpapan sebesar 20,60% dan Tanjung Perak sebesar 0,51%.

    Kemudian barang yang diangkut menggunakan kereta tercatat mencapai 67,5 juta ton atau naik 0,63%, utamanya untuk komoditas batu bara. Peningkatan jumlah barang terjadi di wilayah Sumatra sebesar 2,92%, sebaliknya penurunan di wilayah Jawa non-Jabodetabek -9,55%.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI pun melaporkan batu bara menjadi komoditas terbesar yang diangkut KAI dengan volume 52.722.455 ton. Volume ini meningkat 4% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, seiring meningkatnya kebutuhan pasokan energi.

  • Pengembang: Insentif PPN DTP Efektif Dongkrak Penjualan Rumah

    Pengembang: Insentif PPN DTP Efektif Dongkrak Penjualan Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif langkah pemerintah yang resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga akhir tahun ini.

    Sekretaris Jenderal Apersi, Deddy Indrasetiawan, mengungkapkan bahwa perpanjangan insentif tersebut terbukti efektif dalam menjaga tren positif penjualan hunian di tengah tantangan ekonomi global.

    “Kebijakan PPN DTP memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tren penjualan rumah. Hal ini terbukti mampu meningkatkan daya beli sekaligus menumbuhkan minat masyarakat untuk segera memiliki hunian,” ujar Deddy kepada Bisnis.com, Selasa (6/1/2026).

    Deddy menjelaskan bahwa kehadiran insentif ini memberikan fleksibilitas finansial bagi konsumen. Dengan porsi pajak yang ditanggung oleh pemerintah, calon pembeli dapat mengalihkan alokasi dana PPN tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekunder lainnya atau biaya pendukung dalam proses akad kredit.

    Keberhasilan stimulus ini tercermin dari catatan kinerja sepanjang tahun lalu. Apersi mencatat, pada 2024, volume penjualan properti mengalami lonjakan hingga 82% berkat sokongan insentif serupa.

    “Karena dengan adanya PPN DTP biaya untuk pajak PPN dapat dialihkan untuk kebutuhan lain dari pembeli. Terbukti pada 2024 penjualan properti meningkat 82% dengan adanya PPN DTP,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan. 

    Adapun implementasi PPN DTP 2026 ini diatur dalam PMK Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. 

    Dalam beleid itu dijelaskan bahwa perpanjangan PPN DTP dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

    Kemudian, dalam Pasal 14 dituliskan bahwa peraturan menteri terkait perpanjangan implementasi PPN DTP berlaku mulai 1 Januari 2026.

    “Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026,” bunyi beleid tersebut.

  • InJourney Layani 10,2 Juta Penumpang saat Nataru, Ini 5 Bandara Tersibuk

    InJourney Layani 10,2 Juta Penumpang saat Nataru, Ini 5 Bandara Tersibuk

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melaporkan telah melayani 10,2 juta pelanggan selam masa Angkutan Nataru 2025/2026 mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. 

    Direktur Utama InJourney Airports Mohammad Rizal Pahlevi mengatakan, total penumpang kumulatif tersebut tercatat lalu lalang di 37 bandara yang InJourney kelola di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terpantau turun tipis dari periode Nataru 2024/2025 yang sekitar 10,24 juta orang.  

    Pergerakan penumpang tertinggi pada arus keberangkatan sebelum Natal ada pada 24 Desember 2025 yakni 543.000 penumpang, serta sebelum Tahun Baru 2026 pada 28 Desember 2025 sebanyak 531.000 penumpang.  

    “Adapun pada arus balik, pergerakan tertinggi pada 4 Januari 2026 menyentuh hampir 560.000 penumpang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2026).  

    Menilik realisasi penumpang di bandara-bandara InJourney, jumlah tersebut terpantau lebih rendah dari prediksi awal yang mencapai 10,54 juta penumpang atau setidaknya meningkat 4,1% year on year (YoY). 

    Sementara dengan realisasi terkini, artinya jumlah penumpang yang InJourney layani kontraksi sebesar -0,39% YoY. 

    Adapun, pergerakan pesawat sepanjang Nataru 2025/2026 mencapai sekitar 76.000 penerbangan, termasuk sekitar 2.000 penerbangan tambahan (extra flight). 

    Lima bandara tersibuk adalah Soekarno-Hatta Tangerang (CGK) dengan total 3,5 juta penumpang dan 23.000 penerbangan), yang diikuti oleh I Gusti Ngurah Rai Bali (DPS) sebanyak 1,4 juta penumpang dengan 9.000 penerbangan. 

    Kemudian Juanda Surabaya (SUB) tercatat melayani 863.000 penumpang dengan 6.000 penerbangan, Sultan Hasanuddin Makassar (UPG) yang melayani 603.000 penumpang dengan 4.000 penerbangan.  

    Terakhir, kepadatan juga terpantau di Kualanamu Deli Serdang (KNO) dengan total 486.000 penumpang dan melayani 4.000 penerbangan.  

    Rizal menyampaikan, dalam pelaksanaan monitoring angkutan Nataru, peningkatan lalu lintas penerbangan dan pergerakan penumpang dapat dikelola dengan baik. 

    “Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pengguna jasa, dan juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada layanan yang dinilai belum sempurna,” lanjutnya.

    Selama periode itu pula, InJourney mampu mendorong optimalisasi operasional bandara melalui utilisasi slot time atau ketersedian waktu keberangkatan penerbangan dan kedatangan penerbangan di seluruh bandara.

    Secara kumulatif pada Nataru 2025/2026, utilisasi hampir menyentuh 90% atau lebih tinggi dibandingkan dengan Nataru 2024/2025 sebesar 84%. 

  • 16 Jenis Kain Tenun Kena Bea Masuk Tambahan Mulai 10 Januari 2026

    16 Jenis Kain Tenun Kena Bea Masuk Tambahan Mulai 10 Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap sejumlah produk impor kain tenunan kapas pada awal 2026 untuk membatasi produk tekstil dari luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia. 

    Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.98/2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas yang diundangkan pada 31 Desember 2025. Aturan itu berlaku 10 hari setelah diundangkan. 

    “Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” demikian dikutip dari beleid yang diteken oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu, dikutip Selasa (6/1/2025). 

    BMTP yang dimaksud dalam PMK tersebut adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah barang impor.

    Tujuannya agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. 

    Pada pasal 4 beleid tersebut, pengenaan BMTP merupakan tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan. 

    Pengenaan bea masuk ditujukan kepada importasi produk kain tenunan kapas dari semua negara, kecuali terhadap importasi produk yang sama dari sebanyak 122 negara. 

    Bagi importir, yang diatur dalam pasal 6, diwajibkan menyerahkan dokumen surat keterangan asal terhadap impor produk kain tenunan dari kapas yang dikecualikan dari BMTP. 

    Di sisi lain, importir yang menggunakan surat keterangan asal preferensi, maka harus memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan tarif bea masuk impor yang didasari oleh perjanjian atau kesepakatan internasional.

    Pada ayat (3) pasal 6, diatur bahwa ketentuan asal barang itu meliputi kriteria asal barang, kriteria pengiriman, dna ketentuan prosedural. 

    Sementara itu, importir dengan surat keterangan asal nonpreferensi akan dilakukan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan. 

    “Dalam hal importasi produk kain tenunan dari kapas berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan,” bunyi pasal 7 ayat (1).

    Adapun pengenaan BMTP dilakukan terhadap 16 pos tarif produk kain tenunan kapas yang berasal selain dari 122 negara yang dikecualikan pada lampiran PMK tersebut.

    Tarif BMTP per meter berkisar antara Rp3.000-Rp3.300 untuk tahun pertama dengan periode terhitung sejak berlakunya PMK, Rp2.800-Rp3.100 untuk tahun kedua selama satu tahun sejak berakhirnya tahun pertama, serta Rp2.600-Rp2.900 untuk tahun ketiga selama satu tahun setelah berakhirnya tahun kedua.

    Berikut 16 produk kain tenunan kapas yang akan dikenakan BMTP:

    1. 5208.21.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2);

    2. 5208.22.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m2);

    3. 5208.31.90 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Lain-lain);

    4. 5208.33.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang);

    5. 5209.11.90 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m2 — Lain-lain);

    6. 5209.21.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos);

    7. 5209.31.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos);

    8. 5209.49.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m2 — kain lainnya);

    9. 5210.21.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos);

    10. 5210.32.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang);

    11. 5210.59.90 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 — lain-lain);

    12. 5211.31.00 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m2 — Tenunan polos);

    13. 5211.59.90 (Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m2 — lain-lain);

    14. 5212.15.90 (Kain tenunan lainnya dari kapas — Lain-lain);

    15. 5212.21.00 (Kain tenunan lainnya dari kapas — Tidak dikelantang);

    16. 5212.23.00 (Kain tenunan lainnya dari kapas — Dicelup). 

  • Sambut Insentif PPN DTP, Ciputra (CTRA) Mau Kebut Rumah Ready Stock

    Sambut Insentif PPN DTP, Ciputra (CTRA) Mau Kebut Rumah Ready Stock

    Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) bersiap memacu ketersediaan unit hunian siap huni (ready stock) guna menangkap peluang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2026.

    Direktur Ciputra Development, Harun Hajadi mengungkapkan bahwa kelanjutan insentif fiskal ini merupakan angin segar bagi daya beli konsumen di sektor real estat. 

    Menurutnya, CTRA berkomitmen memastikan para pelanggan dapat menikmati fasilitas tersebut dengan mempercepat proses konstruksi agar memenuhi kriteria serah terima yang ditetapkan pemerintah.

    “Tentu PPN DTP sangat menguntungkan konsumen, kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menanggung PPN bagi pembeli rumah. Kami akan mengusahakan konsumen mendapatkan insentif tersebut karena jika tidak tentu mereka akan komplain,” ujar Harun kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

    Untuk itu, CTRA bakal mengoptimalkan stok unit yang ada serta mengebut pembangunan proyek berjalan agar proses Berita Acara Serah Terima (BAST) dapat dilakukan tepat waktu sesuai masa berlaku insentif.

    “Kita harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, misalnya transaksi harus selesai pada masa PPN DTP, dan bangunan harus selesai dan diserahterimakan kepada konsumen. Kita akan kebut pembangunannya atau memang memakai stok yang ada,” imbuhnya.

    Saat dikonfirmasi mengenai sejauh apa insentif ini berdampak pada capaian marketing sales perseroan, dia enggan merinci. Dia menyebut pihaknya masih melakukan kalkulasi marketing sales penuh sepanjang 2025.

    Sementara itu berdasarkan catatan Bisnis, CTRA dilaporkan meraih marketing sales atau prapenjualan senilai Rp7,6 triliun pada kuartal III/2025. Perolehan ini turun 12% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,7 triliun.

    Berdasarkan laporan Stockbit, marketing sales CTRA mayoritas berasal dari segmen rumah dan kavling tanah yang menyumbang 88% dari total prapenjualan kuartal III/2025. Disusul segmen ruko sebesar 9%, apartemen 3%, dan perkantoran 1%. 

    Sementara itu, sekitar 30% dari perolehan marketing sales selama 9 bulan 2025 berasal dari produk yang memenuhi syarat Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

  • Lanjutkan Penindakan Tambang Ilegal, Bahlil: Negara Tak Boleh Kalah!

    Lanjutkan Penindakan Tambang Ilegal, Bahlil: Negara Tak Boleh Kalah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku siap memberantas mafia tambang ilegal.

    Menurutnya, ini menjadi keniscayaan demi membawa industri pertambangan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Dia mengatakan penindakan secara tegas telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dalam Satgas itu, Bahlil menjadi anggotanya.

    Bahlil menuturkan bahwa Satgas PKH  menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) di Kawasan Hutan dengan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.

    “Siapa saja. Dan negara harus berwibawa, tidak boleh negara kalah,” kata Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Kamis (1/1/2026).

    Bahlil pun menyebut, dengan mengoptimalkan tata kelola pertambangan, dapat memaksimalkan pendapatan negara, yang akan dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya melalui pembangunan daerah, infrastruktur, hingga kesehatan dan pendidikan.

    Dia menegaskan bahwa tambang adalah aset milik negara, di mana badan usaha diberi izin untuk mengelolanya. Oleh karena itu, negara mengatur bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan melalui kaidah-kaidah pertambangan yang baik, yang dapat menjaga keberlangsungan kehidupan serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

    Selain itu, kesempatan mengelola tambang juga telah diberikan kepada masyarakat sekitar tambang, yang dapat dilakukan melalui Organisasi Kemasyarakatan, Koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Menurut Bahlil hal ini dilakukan agar tambang-tambang daerah tidak lagi hanya dimiliki oleh pengusaha besar dari ibu kota.

    “Saya sebagai orang yang berproses dari daerah dan pernah menjadi pengusaha daerah, lewat kita melakukan perubahan undang-undang, kita kasih ke koperasi. Kita kasih kepada organisasi kemasyarakatan,” ujar Bahlil.

    Bahlil menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya mengubah industri pertambangan menjadi lebih ramah lingkungan. Menurutnya, pengelolaan tambang harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan sekitar, termasuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar.

    “Maunya kita itu adalah pengelolaan tambang secara maksimal boleh, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Tidak boleh hanya semrawut-semrawut,” katanya.

  • Kemenhub: Hampir 16 Juta Orang Pakai Transportasi Umum Selama Nataru, Naik 7% YoY

    Kemenhub: Hampir 16 Juta Orang Pakai Transportasi Umum Selama Nataru, Naik 7% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan jumlah pengguna transportasi umum selama masa angkutan Nataru 2025/2026 telah mencapai hampir 16 juta pergerakan, tepatnya 15.993.051 orang. 

    Angka tersebut terpantau naik 7% untuk masa angkutan 18 Desember (H-7 Natal) sampai dengan 31 Desember 2025 (H+6) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 14.941.524 orang. 

    Berdasarkan data yang Bisnis terima dari Kementerian Perhubungan, transportasi umum yang paling banyak digunakan adalah perkeretaapian, yakni mencapai 5.802.443 orang. 

    “Udara sebanyak 3.710.767 orang, laut sebanyak 1.316.956 orang, penyeberangan sebanyak 2.753.167 orang, dan Darat Bus [Terminal Tipe A dan Tipe B] sebanyak 2.409.718 orang,” tulis Kemenhub, dikutip pada Kamis (1/1/2026). 

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menuturkan bahwa kenaikan secara akumulatif tersebut menjadi salah satu indikator bahwa sampai saat ini kebijakan stimulus penurunan atau diskon tarif transportasi yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. 

    “Ke depan kami sangat berharap jumlahnya bisa terus bertambah sampai berakhirnya masa angkutan Nataru 2025/2026,” ungkapnya.

    Secara umum, Menhub Dudy juga menyatakan bahwa penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 hingga saat ini berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Meski demikian, ada hal penting yang tetap perlu menjadi perhatian, khususnya terkait aspek keselamatan.

    Terlebih, BMKG telah mengeluarkan prospek cuaca adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia sampai dengan 5 Januari 2026.  

    Dirinya bersama jajaran Kemenhub turut menyesalkan terjadinya sejumlah insiden kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa beberapa waktu lalu. 

    “Kami berupaya mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari dan harapannya masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan selamat, aman, dan lancar,” lanjutnya. 

    Menurut survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), sebanyak 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, baik luar maupun dalam provinsi, pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Secara perinci, penggunaan mobil pribadi jadi yang terbanyak menurut hasil survei, angkanya mencapai 42,78% atau 51,12 juta orang. 

    Moda terbanyak berikutnya adalah sepeda motor sebesar 18,41% atau 22 juta orang, bus sebesar 8,17% atau 9,76 juta orang, mobil sewa sebesar 7,43% atau 8,87 juta orang, mobil travel sebesar 6,39% atau 7,64 juta orang.

    Moda lain yakni pesawat sebesar 3,57% atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh sebesar 3,29% atau 3,94 juta orang, kapal penyeberangan sebesar 3,14% atau 3,75 juta orang, kapal laut sebesar 2,20% atau 2,62 juta orang, dan commuter line sebesar 1,93% atau 2,30 juta orang.

  • Sumur PPC-01 Pertamina Lampaui Target Awal, Produksi Minyak Capai 451 Bph

    Sumur PPC-01 Pertamina Lampaui Target Awal, Produksi Minyak Capai 451 Bph

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang mencatat produksi minyak dari Sumur PPC-01 di Struktur Padang Pancuran telah melampaui target.

    Setelah memperoleh persetujuan Put on Production (POP) dan Penentuan Status Eksplorasi (PSE) dari SKK Migas pada Maret 2025, sumur ini ditargetkan berproduksi awal sebesar 400 barel per hari (bph). Hingga 26 Desember 2025, realisasi produksi PPC-01 tercatat mencapai 451,42 bph, atau melampaui target awal.

    Sumur eksplorasi PPC-01 yang berada di Struktur Padang Pancuran, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan salah satu temuan strategis PHE Jambi Merang.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pun mengatakan, keberhasilan itu merupakan bagian dari peningkatan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.

    “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian peningkatan ketahanan energi secara nasional, kemandirian energi nasional, sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor kita,” kata Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Kamis (1/1/2026).

    Yuliot menyampaikan, terkait teknis di lapangan yang difokuskan pada struktur Padang Pancuran, menunjukkan hasil yang positif. Dari uji produksi yang dilakukan, sumur tersebut memiliki potensi mencapai 1.730 bph.

    Dengan potensi yang besar tersebut, diharapkan sumur-sumur lain di Wilayah Kerja Jambi Merang juga bisa memberikan tambahan produksi signifikan bagi produksi migas nasional.

    Sementara itu, Direktur Utama PHE Awang Lazuardi mengatakan, Sumur Padang Pancuran merupakan salah satu dari discovery eksplorasi PHE yang terbesar pada 2024 yang diproduksikan pada 2025.

    Menurutnya, melihat proses eksplorasi sampai ke produksi, normalnya itu membutuhkan waktu lima tahun.

    “Tapi kami berkomitmen ketika ada discovery, dari Pertamina kita arahkan bagaimana caranya ketika kita menemukan lapangan baru, kita menemukan reservoir yang baru, dan apabila kita mempunyai fasilitas yang terdekat, kita usahakan untuk segera diproduksikan,” tuturnya.

    Awang mengungkapkan, dari pengeboran satu sumur di Padang Pancuran membuahkan hasil yang menggembirakan, dimana per tanggal (23/12/2025) sudah on stream dengan produksi minyak sebesar 451 bph. Selanjutnya PHE akan melanjutkan dengan pengeboran-pengeboran sumur lainnya.

    Pihaknya pun sedang menyusun POD yang ditargetkan selesai pada 2026. Setelah itu, PH akan melanjutkan dengan pemboran-pemboran berikutnya.

    “Dan kalau kita bicara dengan teman-teman subsurface eksplorasi, Padang Pancuran eksplorasi tidak cukup dengan PPC-001. Insyaallah dari seismik nanti akan ada appraisal berikutnya yang akan membuka kotak Pandora di tutupan-tutupan yang lain,” tandasnya.

  • BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 55 Juta per 8 Januari, Punya 19.188 SPPG

    BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 55 Juta per 8 Januari, Punya 19.188 SPPG

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat mulai 8 Januari 2026.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kesiapan infrastruktur dan sistem memungkinkan MBG langsung menjangkau puluhan juta penerima manfaat sejak awal 2026, sekaligus memperluas ruang peningkatan kualitas layanan di lapangan.

    “Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).

    Pada 2026, MBG memperluas fokusnya dengan tidak hanya melakukan intervensi gizi, namun juga meningkatkan kualitas layanan SPPG serta memperkuat edukasi gizi.

    Dia berharap, langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin mampu memahami dan memilih makanan yang sehat dan bergizi.

    Lebih lanjut, Dadan menyatakan target lebih dari 55 juta penerima manfaat MBG itu ditopang oleh kesiapan operasional 19.188 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan beroperasi serentak mulai 8 Januari 2026.

    Menurutnya, cakupan besar itu menjadi lompatan signifikan dibandingkan tahap awal implementasi MBG pada awal 2025.

    Saat pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu baru didukung oleh 190 SPPG dengan jangkauan sekitar 570.000 penerima manfaat.

    Sepanjang 2025, pemerintah memfokuskan pelaksanaan MBG pada penguatan sistem, kesiapan operasional, dan penyempurnaan tata kelola agar program berjalan terukur dan akuntabel.

    BGN mencatat, jumlah SPPG meningkat pesat hingga mencapai 19.188 unit pada akhir 2025. Infrastruktur tersebut kini menjadi pondasi utama bagi perluasan manfaat MBG pada 2026 dengan estimasi penerima mencapai sekitar 55,1 juta orang di berbagai wilayah Indonesia.

    Ke depan, pemerintah menargetkan cakupan MBG terus diperluas seiring strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Adapun, pendekatan berbasis intervensi gizi dan edukasi konsumsi sehat sejak dini tersebut untuk mendukung target peningkatan jumlah penerima manfaat hingga 82,9 juta orang.