Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Sosok Handy Geniardi, Eks Perwira Kopassus yang Jadi Direktur PT Timah (TINS)

    Sosok Handy Geniardi, Eks Perwira Kopassus yang Jadi Direktur PT Timah (TINS)

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT Timah Tbk (TINS) menunjuk Mayjen (Purn) Handy Geniardi sebagai direktur operasi dan komersial. Handy menggantikan Nur Adi Kuncoro pada posisi tersebut.

    Penunjukan Handy dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dihelat pada Rabu (29/10/2025).

    Dalam RUPSLB itu, TINS juga menambah dua posisi baru, yakni wakil direktur utama serta direktur produksi dan komersial.

    Perinciannya, wakil direktur utama ditempati oleh Harry Budi Sidharta, sementara direktur produksi dan komersial diisi oleh Ilhamsyah Mahendra.

    Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan mengatakan, keputusan perubahan pengurus ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat strategi bisnis perusahaan. Ini khususnya dalam menghadapi tantangan industri timah global yang semakin dinamis dan memperkuat kinerja keberlanjutan.

    “Pergantian pengurus menjadi momentum penyegaran untuk terus memperkuat sinergitas di internal perusahaan,” kata Rendi melalui keterangan resmi.

    Profil Handy Geniardi

    Handy merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987. Dia memiliki rekam jejak panjang di dunia militer, terutama di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

    Dilansir dari berbagai sumber, selama lebih dari 3 dekade berdinas di TNI Angkatan Darat, Handy dikenal sebagai perwira dengan pengalaman luas di bidang operasi, intelijen, dan kepemimpinan strategis.

    Karier militernya menanjak melalui berbagai posisi penting. Handy pernah menjabat Komandan Grup 3/Sandhi Yudha Kopassus pada 2010 hingga 2011.

    Dia kemudian menjabat sebagai Ir Kopassus pada 2011 hingga 2012. Selanjutnya, dia menjabat sebagai Danrindam II/Sriwijaya pada 2012 hingga 2014.

    Selain itu, Handy pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua pada 2015 hingga 2018.

    Dia kemudian dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada 2018 hingga 2020, sebelum menjabat sebagai Wadan Sesko TNI pada 2021 hingga 2022.

  • Nyaris 60% Pekerja RI Kerja di Sektor Informal, Pemerintah Bisa Apa?

    Nyaris 60% Pekerja RI Kerja di Sektor Informal, Pemerintah Bisa Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sekitar 60% pekerja di Tanah Air bekerja di sektor informal pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari total 146 juta pekerja yang tercatat saat ini. Sementara itu, sekitar 40% sisanya bekerja di sektor formal.

    “Mereka ini tersebar di berbagai sektor industri, dengan kondisi tempat kerja yang beragam dan tingkat kesejahteraan yang beragam,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencoba mencari solusi terbaik agar tingkat kesejahteraan para pekerja dapat meningkat.

    Upaya utama yang disampaikan Yassierli adalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang pada tahun ini ditetapkan satu angka, yakni 6,5% secara nasional.

    Terkait kenaikan UMP 2026, Yassierli belum bersedia membocorkan formula perhitungan yang digunakan, tetapi menyampaikan komitmen untuk mengikis disparitas upah antardaerah.

    Upaya lainnya adalah pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, pemberian diskon 50% jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM), hingga bantuan subsidi upah (BSU).

    Mengenai serapan tenaga kerja, dia menyampaikan bahwa 2 juta pekerja formal terserap dari kenaikan investasi sebesar 14% secara tahunan (year-on-year) hingga September 2025, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Yassierli melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

    Jumlah pekerja informal diperkirakan mencapai 2,5 juta orang pada setahun terakhir, misalnya dari program MBG dengan adanya dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ekosistem pendukung seperti pemasok bahan makanan.

    “Kalau hitungan teori, ada 30.000 SPPG beroperasi, sementara 1 SPPG ada 50 orang. Berarti [serapan tenaga kerja] 1,5 juta orang. Ditambah ekosistemnya sekitar 2,5 juta,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yassierli menuturkan bahwa data tersebut akan divalidasi secara terperinci melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sigi hingga periode Agustus 2025 akan dirilis pada November mendatang.

    PHK dan Serapan Tenaga Kerja

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti lonjakan pekerja di sektor informal turut dipengaruhi tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan bahwa di tengah gejolak perekonomian saat ini, sejumlah sektor usaha mengalami tekanan kinerja, khususnya industri padat karya. Hal ini berbarengan dengan kurangnya penciptaan lapangan kerja pada sektor tersebut.

    “Jadi tentunya memengaruhi lapangan pekerjaan. Kita juga lihat sekarang, kalau dilihat secara menyeluruh, [tenaga kerja] ini banyak beralih ke sektor informal,” ujar Shinta kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

    Menurutnya, tren PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal merupakan pertanda tekanan struktural perekonomian nasional, yang patut menjadi perhatian bersama. Tak hanya dari sisi perusahaan, Shinta menilai pemerintah dapat berperan dengan menggulirkan berbagai insentif ketenagakerjaan.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih hanya menyerap tenaga kerja informal.

    Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal memaparkan visi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan pro-buruh, salah satunya dengan memberikan kepastian status kerja.

    Dia tak menampik bahwa berbagai program prioritas pemerintah tersebut melibatkan banyak pekerja, tetapi menilai bahwa pemerintah seharusnya tak menghitung pekerja serabutan sebagai indikator capaian.

    “Penyerapan tenaga kerja yang sekarang terjadi kan di sektor informal. Misalnya MBG, betul MBG menyerap tenaga kerja, tetapi informal. Gajinya di bawah upah minimum, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pensiun,” kata Said saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja informal di Indonesia menjadi sekitar 86,58 juta orang atau 59,4% dari total penduduk bekerja per Februari 2025.

    BPS mengategorikan kegiatan informal mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

    Berdasarkan hasil survei Satuan Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, terdapat tiga provinsi dengan persentase tertinggi pekerja informal, yakni Papua Pegunungan sebesar 94,71%, Papua Tengah sebanyak 88,51%, serta Nusa Tenggara Timur sebanyak 74,42%.

    Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Banten menjadi tiga provinsi teratas dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja formal, masing-masing sebesar 67,54% serta 62,05% dan 53,37%.

    “Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di kegiatan informal. Pekerja informal lebih banyak pada laki-laki, sementara di perdesaan dan perkotaan berimbang banyaknya,” demikian catatan BPS dalam booklet Sakernas Februari 2025.

  • Pengusaha Waspadai Harga CPO & TBS Tertekan Jika DMO untuk B50 Diterapkan

    Pengusaha Waspadai Harga CPO & TBS Tertekan Jika DMO untuk B50 Diterapkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan tandan buah segar (TBS) berpotensi tertekan jika diberlakukan domestic market obligation (DMO).

    Adapun, wacana penerapan DMO untuk CPO itu muncul seiring rencana mandatory biodiesel 50% atau B50 pada tahun depan. Kebutuhan CPO untuk program B50 pada 2026 diperkirakan mencapai 5,3 juta ton.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono menjelaskan, jika DMO diterapkan, maka volume ekspor bakal turun. Jika ekspor berkurang, penerimaan negara dari pungutan ekspor (PE) juga bakal turun.

    Alhasil, Eddy pun berpendapat, pemerintah bakal menaikkan PE seiring dengan penerapan DMO CPO. Jika hal tersebut terjadi, maka harga CPO dan TBS di dalam negeri bisa tertekan.

    “Kalau ekspor berkurang otomatis hasil pungutan berkurang sehingga yang paling memungkinkan PE dinaikkan. Dengan PE naik ini akan menekan harga CPO dalam negeri, otomatis harga TBS juga akan turun,” jelas Eddy kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

    Pernyataan Eddy itu selaras dengan hasil penelitian Universitas Indonesia (UI). Dalam penelitian bertajuk ‘Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia’, mengungkapkan bahwa setiap kenaikan PE sebesar 1%, menurunkan harga TBS sekitar Rp333,67 per kg. 

    Apalagi, skenario mandatory B50 membutuhkan PE sebesar 15,17%. Angka itu naik dibanding tarif saat ini, yakni 10%. Oleh karena itu, menyebabkan penurunan kumulatif harga TBS hingga Rp1.725 per kg.

    Lebih lanjut, Eddy mengatakan bahwa lain cerita jika kebijakan implementasi B50 tidak diiringi dengan penerapan DMO. Menurutnya, jika tidak ada DMO, kebijakan B50 malah mampu menaikkan harga CPO dan DMO.

    Dalam kesempatan terpisah, Eddy menuturkan, harga akan naik lantaran porsi CPO untuk bahan baku B50 bakal meningkat.

    “Nah, saya hanya sedikit memberikan gambaran kira-kira tahun depan, kalau kita melihat adanya implementasi B50 di semester II [2026],  memang harga akan naik,” ucap Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Kendati, dia belum bisa merinci berapa kenaikan harga CPO tersebut. Menurutnya, semua itu bakal dibahas secara detil dalam helatan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Bali pada 12-14 November 2025 mendatang.

    Untuk diketahui harga, CPO saat ini berada di level 4.350 ringgit Malaysia per ton atau setara Rp17,19 juta (asumsi kurs Rp3.952 per ringgit).

    Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya pun berencana menggenjot produksi CPO pada tahun depan. Eddy menargetkan produksi CPO tahun depan dapat menyentuh 54 juta hingga 55 juta ton per tahun. Angka itu lebih tinggi dari realisasi produksi minyak sawit pada 2024, yakni 52,7 juta ton.

    Menurut Eddy, kenaikan produksi CPO tidak akan terlalu signifikan pada tahun depan. Sebab, implementasi B50 baru efektif pada semester II 2026. Dia pun menyebut, produksi CPO bakal melonjak mulai 2027. 

    “Jadi [produksi] tidak langsung melonjak drastis luar biasa. Itu [implementasi B50] kan di semester II 2026. Paling nanti akan terlihat sekali pengaruhnya di 2027,” jelas Eddy. 

  • MBG Bikin Harga Pangan Naik, Airlangga: Yang Penting Inflasi Inti Terjaga

    MBG Bikin Harga Pangan Naik, Airlangga: Yang Penting Inflasi Inti Terjaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak terlalu khawatir dengan perkembangan inflasi pangan harga bergejolak (volatile foods) yang mencapai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025, imbas akselerasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target inflasi umum di rentang 2,5±1% pada tahun ini. Pada September 2026, sambungnya, inflasi umum masih di angka 2,65% sehingga masih dalam rentan target pemerintah.

    Dia tidak menampik bahwa inflasi di menunjukkan kenaikan. Hanya saja, dampak kenaikan inflasi pangan ke inflasi umum bisa ditekan karena inflasi inti tetap terjaga. 

    “Memang selama ini volatile foods [pangan harga bergejolak] yang selalu naik-turun, yang penting kita jaga core inflation-nya [inflasi intinya],” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Adapun pada September 2025, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa inflasi inti sebesar 2,19% YoY, inflasi harga diatur pemerintah (administrated prices) 1,10% YoY, dan inflasi pangan harga bergejolak 6,44% YoY. Akumulasi, inflasi umum sebesar 2,65% YoY.

    Harga Pangan Naik Akibat MBG

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai mengantisipasi kenaikan harga pangan, yang tampak dari inflasi pangan harga bergejolak (volatile foods) yang capai 6,44% YoY pada September 2025.

    Inflasi volatile foods sebesar 6,4% itu jauh di atas rentan target inflasi umum sebesar 2,5±1% sepanjang tahun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kenaikan inflasi volatile foods terjadi karena percepatan implementasi program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Akibatnya, permintaan naik dan harga pangan seperti telur, ayam, ikan, dan sejenisnya meningkat.

    Dia mengaku pemerintah sudah punya solusi untuk kembali meredakan tekanan inflasi pangan tersebut. Hanya saja, solusinya bersifat jangka menengah daripada jangka pendek.

    “Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” tutup Zulhas usai hadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa inflasi umum masih terkendali yaitu 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah sudah terjalan dengan baik.

    Hanya saja, pemerintah mencermati perkembangan komponen inflasi volatile foods yang tinggi. Ferry menyatakan Tim Pengendali Inflasi akan coba menurunkan harga pangan bergejolak itu, meski tanpa penjelasan caranya.

    “Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, memudahkan ini [inflasi volatile foods] bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ungkapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

  • Profil Harry Budi Sidharta, dari Direktur PIS jadi Wadirut PT Timah (TINS)

    Profil Harry Budi Sidharta, dari Direktur PIS jadi Wadirut PT Timah (TINS)

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Timah Tbk (TINS) mengangkat Harry Budi Sidharta sebagai wakil direktur utama. Jabatan tersebut merupakan posisi baru dalam perusahaan pelat merah itu.

    Adapun, penunjukan Harry dilakukan berdasarkan RUPSLB yang dihelat pada Rabu (29/10/2025).

    Di samping itu, TINS juga menambah jabatan baru yakni direktur produksi dan komersial yang diisi oleh Ilhamsyah Mahendra. Selain itu, para pemegang saham juga mengangkat Handy Geniardi sebagai direktur operasi menggantikan Nur Adi Kuncoro.

    Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan mengatakan, keputusan perubahan pengurus ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat strategi bisnis perusahaan. Ini khususnya dalam menghadapi tantangan industri timah global yang semakin dinamis dan memperkuat kinerja keberlanjutan.

    “Pergantian pengurus menjadi momentum penyegaran untuk terus memperkuat sinergitas di internal perusahaan,” kata Rendi melalui keterangan resmi.

    Profil Harry Budi Sidharta

    Harry merupakan sosok yang berkecimpung di dunia bisnis. Dia memiliki pengalaman menjadi direksi di sejumlah perusahaan pelat merah.

    Pria kelahiran Denpasar, 27 Desember 1977 itu sebelumnya menjabat sebagai direktur perencanaan bisnis di PT Pertamina International Shipping (PIS). Dia baru menempati posisi di subholding PT Pertamina (Persero) tersebut pada 4 Juli 2025 usai digeser dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

    Harry memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya pada 2022. Dia juga meraih gelar Magister Manajemen dari Prasetiya Mulya Business School pada 2008.

    Harry pun pernah menjabat sebagai direksi di sejumlah perusahaan. Tercatat, dia pernah menjabat sebagai VP Strategic Planning & Business Development di PIS sepanjang 2019 hingga 2021.

    Dia kemudian menjabat sebagai direktur niaga di perusahaan yang sama pada 2021 hingga 2022. 

    Harry kemudian menjabat sebagai Direktur Utama PT Nusantara Regas sepanjang 2022 hingga 2023. Selanjutnya, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis di PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada 2023.

    Tak hanya itu, Harry juga pernah menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi di PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada 2025.

  • Lifting Migas Pertamina Hulu Indonesia Lampaui Target

    Lifting Migas Pertamina Hulu Indonesia Lampaui Target

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) berhasil mencatatkan angka lifting minyak dan gas di atas target perusahaan, yakni rata-rata harian 57,6 ribu barel minyak dan 534,8 juta standar kaki kubik gas hingga kuartal III/2025.

    Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia, Sunaryanto menyebut, realisasi lifting migas yang melampaui target itu terutama didukung oleh kenaikan produksi dari Wilayah Kerja (WK) Mahakam dan WK Sanga Sanga yang dikelola oleh anak perusahaan PHI, PT Pertamina Hulu Mahakam dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga.

    “Saya ingin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja PHI-Regional 3 Kalimantan yang terus menunjukkan komitmen dan semangat untuk bekerja cerdas di tengah tantangan operasional dan bisnis yang semakin dinamis. Dari ruang kerja hingga platform produksi, dari laut hingga daratan Kalimantan, kita semua berdiri di garis yang sama yaitu menjaga operasi yang selamat, andal, dan berintegritas,” kata Sunaryanto dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

    Anto, panggilan akrab Sunaryanto, menegaskan bahwa PHI memiliki komitmen untuk terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas sejalan dengan komitmen PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan energi yang berkelanjutan bagi pembangunan dan masa depan Indonesia.

    “Investasi kita selama ini telah berhasil mendukung keberlanjutan produksi migas perusahaan yang sangat penting dalam mendukung ketahanan energi nasional sesuai dengan Asta Cita pemerintah terkait swasembada energi,” tuturnya.

    Sebagai gambaran, hingga kuartal III/2025 ini PHI dari sisi eksplorasi telah menyelesaikan pengeboran satu sumur, yakni Sembakung Deep-001, yang menghasilkan temuan gas atau gas discovery.

    Selain itu, pengeboran sumur eksplorasi Metulang Deep (MDP-1X) di WK PHM telah dimulai pada 20 September lalu. Kegiatan itu diharapkan dapat berjalan lancar, selamat, serta menghasilkan sumber daya migas yang signifikan.

    Sementara itu, untuk pengeboran sumur pengembangan, PHI berhasil mencapai target 129 sumur. Kegiatan pengerjaan ulang sumur (work over) dan perbaikan sumur (well service) juga berhasil melampaui target, masing-masing mencatatkan 552 kegiatan dan 8.359 kegiatan.

    Selain itu, Anto menekankan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) sebagai fondasi keberlanjutan bisnis PHI. “Kami tidak hanya menjalankan operasi migas yang selamat dan efisien, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah kami memberi manfaat jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan,” ujarnya.

    Komisaris Utama PHI, Meidawati juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dan keekonomian proyek-proyek hulu migas untuk menjaga keberlanjutan investasi dan produksi perusahaan.

    “Kita masih memiliki dua bulan lagi sebelum akhir tahun. Jangan lengah, terutama dalam aspek HSSE yang harus selalu menjadi prioritas utama,” ujarnya.

    Dia menegaskan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja sebagai modal utama keberhasilan operasi. “Setiap pekerja harus berangkat selamat, bekerja selamat, dan pulang selamat, setiap hari,” tuturnya.

    Meidawati juga mendorong seluruh lini organisasi untuk terus memperkuat koordinasi dan disiplin operasional. Menurut dia, dengan pengelolaan risiko yang efektif dan kepatuhan terhadap standar HSSE, PHI diharapkan mampu menutup tahun 2025 dengan kinerja yang unggul dan berkelanjutan.

  • Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Bisnis.com, MALANG — Sudah lebih dari 3 bulan, Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, beroperasi. Denyut usaha di koperasi desa ini mulai terasa manfaatnya bagi masyarakat.

    Koperasi Desa Merah Putih (KMP) Karangbesuki ini mengoptimalkan jalur pemasaran berbasis digital secara sederhana yakni memanfaatkan saluran media sosial. Seluruh produk yang dijual kepada konsumen dan anggota, dapat dipantau langsung melalui media sosial.

    Dengan pendekatan tersebut, ada dua aspek yang ingin dijangkau oleh pengurus dan pengelola KMP Karangbesuki. Pertama, informasi yang cepat mengenai produk kepada anggota. Kedua, memantau langsung keaktifan anggota dalam berorganisasi di koperasi.

    “Informasi mengenai produk-produk yang dijual, jumlah stok, dan permintaan anggota, semua bisa dipantau secara digital,” kata Ketua KMP Karangbesuki R. Susy Devi Kurnia kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Menurut Susy, seluruh pengurus dan pengawas di KMP Karangbesuki telah memperoleh pembekalan dan pelatihan mengenai pemanfaatan serta literasi digital.

    Meskipun pelatihan digital masih relatif sederhana, katanya hal itu sangat membantu dalam mengelola informasi yang benar terkait dengan sumber-sumber utama yang kaitannya dengan pengelolaan KMP.

    “Semua pengurus yang berjumlah 7 orang dan 5 orang pengawas telah dilatih digital. Sekarang kan informasi berkembang cepat, kami sadar kalau tidak dapat sumber yang terpercaya atau tidak tahu cara mengakses ke sumber-sumber resmi, malah bisa merugikan kami sebagai pengelola,” katanya.

    Pengetahuan lain yang juga terus dipelajari dengan adanya pembekalan digital yakni terkait dengan pemanfaatan aplikasi untuk mendukung bisnis koperasi, seperti aplikasi pengelolaan keuangan, antar jemput barang, layanan transaksi pembayaran, dan lain sebagainya.

    Dalam menjalankan bisnis, KMP Karangbesuki menjual beras, gula, tepung, minyak goreng, telur, dan gas elpiji. Saat ini, jumlah anggota KMP sebanyak 54 orang.

    Produk komoditas beras, gula, tepung, telur, dan minyak goreng, kata Susy dipasok dari Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), BUMD milik Pemkot Malang dengan konsentrasi bisnis pada pangan.

    Perumda Tunas tidak mensyaratkan koperasi harus menempatkan terlebih dulu dana kemudian baru bisa dipasok komoditas pangan. Ketika ada permintaan dari KMP, Perumda Tunas langsung memasok ke koperasi.

    KMP Karangbesuki di Kota Malang ini menjadi salah satu proyek percontohan digitalisasi yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Talenta Digital

    Pada Agustus 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berkesempatan mengunjungi KMP Karangbesuki untuk memberikan dukungan dalam kegiatan pelatihan dan upskilling digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih.

    Tujuan dari kegiatan pelatihan agar KMP dapat dijalankan lebih modern dengan pendekatan layanan yang bisa dijalankan secara transparan, cepat, dan efisien.

    Pelatihan digital tersebut sejalan dengan upaya dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendorong masyarakat yang memiliki literasi digital secara mumpuni dan menciptakan talenta digital.

    Salah satu yang dikembangkan Komdigi dalam mendukung talenta digital melalui program Digital Talent Scholarship. Tahun ini, total peserta pelatihan sebanyak 366.571 orang dengan lulusan mencapai 274.971 orang.

    Lima besar untuk peserta terbanyak di program Digital Talent Scholarship terkonsentrasi di pelatihan pemasaran digital dasar (44.016), lalu kewirausahaan digital dasar (21.457), junior web developer (20.944), video content creator (20.462), dan data science (19.269). 

    Dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disebutkan bahwa perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. 

    Apabila perkembangan digitalisasi tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan job displacement yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu negara secara signifikan.

    Pemerintah terus berupaya memperluas akses terhadap infrastruktur teknologi digital dan kemampuan penguasaan teknologi di seluruh wilayah.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menuturkan lebih dari 907.000 orang saat ini telah menjadi anggota Kopdes Merah Putih dan lebih dari 640.000 orang menjadi pengurus dan pengawas Kopdes Merah Putih. 

    “Ada juga potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 20 hingga 25 orang tenaga kerja per Kopdes Merah Putih, sebagai karyawan pada tujuh unit usaha koperasi,” kata Menkop.

    Selain itu, Kementerian Koperasi merekrut 1.104 orang Project Management Officer (PMO) yang ditempatkan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta 8.000 orang Business Assistant (BA) yang mendampingi koperasi di lapangan. 

    Tenaga kerja Kopdes Merah Putih dibekali dengan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan lembaga dan usaha koperasi. 

    “Kami juga telah melakukan pelatihan bagi 7.587 orang pengurus Kopdes Merah Putih dan 159 dinas provinsi, kabupaten, kota guna mendorong operasionalisasi Kopdes Merah Putih dan segera menyerap tenaga kerja.” (*)

  • Ekonom Pertanyakan Alasan Prabowo Tunjuk Agrinas Bangun Fasilitas Fisik Kopdes Merah Putih

    Ekonom Pertanyakan Alasan Prabowo Tunjuk Agrinas Bangun Fasilitas Fisik Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Penunjukkan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai kritik lantaran tidak sesuai dengan lini bisnis yang dijalankan. 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 yang salah satunya memuat instruksi kepada Agrinas untuk membangun gudang hingga gerai Kopdes. Pembiayaannya berasal dari pemerintah yang disalurkan melalui kredit himbara dengan plafon Rp3 miliar setiap kopdes. 

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengaku heran dengan penunjukan itu karena Agrinas mendapatkan penugasan yang tidak sesuai dengan tupoksi dan core business perseroan. 

    “Ngeri ya. Jadi saya bilang ngeri karena pertama gini, kalau dia bukan BUMN karya, berarti kan di situ ada margin karena  dia akan minta pihak ketiga untuk membangun itu, gitu kan,” terangnya kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

    Apabila memang Agrinas ingin diberikan penugasan, terang Esther, harusnya Agrinas ditugaskan untuk hal yang lebih berhubungan dengan lini bisnis perseroan. Dia mencontohkan BUMN baru itu bisa masuk sebagai penjamin kredit pembiayaan kopdes.

    Di sisi lain, Esther menyebut harusnya pemerintah tidak perlu lagi membangun gudang-gudang baru. Lebih jauh, dia mempertanyakan motivasi pemerintah membangun koperasi-koperasi baru. Apabila koperasi desa/kelurahan yang sudah ada kurang maksimal, maka bisa direvitalisasi. 

    “Jadi kan bukan dari nol, kecuali memang di daerah itu enggak ada koperasi gitu loh, baru boleh lah gitu kan. Nah, biar anggarannya itu enggak sia-sia, kalau kayak gini kan anggaran maksimal Rp miliar [setiap kopdes] itu kan jadi kayak, apa ya? Bahasa Jawa-nya itu kayak bancakan gitu,” terang doktor dari Maastricht University itu. 

    Esther menceritakan pernah melakukan kajian atas resi gudang di Indonesia yang mati. Hal itu sebab petani yang enggan membayar tenaga kerja pergudangan, ditambah beban logistik yang tinggi. Alhasil, petani disebut memilih jalan pintas untuk menjual hasil pertanian dan perkebunannya langsung ke pedagang tengkulak. 

    Adapun pemerintah mengeklaim tujuan Kopdes Merah Putih salah satunya untuk menyerap produk hasil pertanian agar tidak lagi diserap oleh pedagang-pedagang tengkulak dimaksud. 

    Namun demikian, Esther tetap mempertanyakan tata kelola kopdes salah satunya mengenai penunjukkan Agrinas. Kopdes yang awalnya bertujuan untuk menciptakan perekonomian di desa lebih efisien, justru bisa berbalik arah dengan penugasan yang dinilai tidak sesuai kapasitasnya. 

    “Kalau dia [Agrinas] membangun fisiknya, padahal dia bukan BUMN karya, dia pasti akan meluncur ke pihak ketiga. Yang which is itu harganya pasti lebih mahal, kan. Berarti kalau harga lebih mahal, kan takutnya nanti kerugian negara, kan. Harusnya bisa lebih hemat, kan,” terang periset ekonomi bidang pangan dan pertanian selama 16 tahun itu. 

    Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang bahwa penugasan pembangunan fisik kopdes kepada Agrinas bisa dibenarkan secara teori. Dia menilai pembangunan seragam untuk ribuan gudang akan menekan biaya per unit melalui pembelian massal dan standarisasi desain. 

    Selain itu, pengawasan terpusat diperkirakan bisa mengurangi risiko moral hazard di level lokal, mengingat kapasitas manajerial banyak koperasi masih terbatas. Pemerintah pun dinilai bakal lebih mudah menjaga timeline dan kualitas infrastruktur.

    Akan tetapi, timpal Yusuf, pendekatan sentralisasi mempunyai kelemahan. Beberapa di antaranya adalah potensi inefisiensi birokrasi dan asymmetric information. 

    “PT Agrinas mungkin tidak memahami kondisi lokal—misalnya soal kontur tanah, banjir, atau komoditas unggulan—sehingga desain bisa kurang tepat. Selain itu, monopoli pelaksana membuat biaya bisa justru naik bila tak diawasi ketat,” jelasnya kepada Bisnis. 

    Sementara itu, pembangunan fisik yang diserahkan kepada setiap kopdes dinilai bisa lebih fleksibel karena setiap unit koperasi lebih mengetahui kebutuhan anggotanya. Kontraktor lokal pun dinilai bisa ikut disejahterakan dan menumbuhkan efek pengganda ekonomi desa.

    “Namun risikonya besar: disparitas antarwilayah, keterbatasan teknis, dan potensi penyalahgunaan dana jika pengawasan lemah—pelajaran yang sudah terlihat dalam program dana desa,” terangnya.

    Oleh sebab itu, Yusuf menyarankan model hybrid lebih rasional. Pembangunan fisik kopdes di tahap awal bisa dilakukan terpusat untuk efisiensi dan percepatan. Setelah kapasitas koperasi terbentuk, pembangunan bisa dialihkan secara bertahap ke skema desentralisasi dengan audit independen. 

    “Dengan begitu, program Kopdes tetap efisien secara makro, tanpa kehilangan fleksibilitas mikro yang dibutuhkan di tingkat desa,” pungkasnya. 

  • Efek Legalisasi Sumur Rakyat: Lapangan Kerja Baru hingga Ketahanan Energi

    Efek Legalisasi Sumur Rakyat: Lapangan Kerja Baru hingga Ketahanan Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Legalisasi sumur rakyat dinilai bisa menciptakan efek berganda ekonomi berupa peluang lapangan kerja baru hingga memperkuat ketahanan energi nasional.

    Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra menuturkan penerapan tata kelola sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 membuat masyarakat di daerah penghasil minyak untuk berpartisipasi secara legal dalam kegiatan migas.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” kata Endra dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi. Contohnya seperti di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro yang mengalami peningkatan produktivitas migas.

    Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru menuturkan wilayahnya menjadi salah satu contoh daerah dengan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.

    “Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, Sumatra Selatan tercatat memiliki 26.300 sumur minyak rakyat, jumlah terbanyak secara nasional. Potensi besar ini menjadi modal kuat bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi rakyat yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa terdapat sekitar 11.509 sumur minyak rakyat di wilayahnya dan kini telah menjadi dasar final untuk proses legalisasi.

    “Sesuai arahan dan regulasi dari Kementerian ESDM, sumur-sumur ini harus dilegalkan,” kata Al Haris.

    Dia menjelaskan, hasil verifikasi menunjukkan Kabupaten Batang Hari memiliki jumlah sumur terbanyak yakni 9.885, disusul Muaro Jambi sebanyak 1.336, dan Sarolangun sebanyak 288.

    Selain Sumatra Selatan dan Jambi, sejumlah provinsi lain juga memiliki potensi besar, di antaranya Jawa Tengah (4.391 sumur), Aceh (1.490), Jawa Timur (708), dan Sumatra Utara (607).

  • KSP Qodari Turut Senang Petani Bahagia, Harga Pupuk Kian Murah

    KSP Qodari Turut Senang Petani Bahagia, Harga Pupuk Kian Murah

    Bisnis.com, LAMPUNG UTARA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan rasa senang setelah melihat langsung para petani bahagia karena harga pupuk bersubsidi benar-benar turun di lapangan. Hal ini ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kios Pupuk Mitra Tani Sejati, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Rabu (29/10/2025).

    “Selain menghadiri panen kedelai, saya diajak mendadak oleh Pak Menteri Amran melihat kondisi kios pupuk. Ini benar-benar impromptu, spontan. Dan ternyata hari ini terbukti harga turun di sini 20 persen,” kata Qodari.

    Qodari mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan penurunan harga pupuk yang diputuskan di Jakarta pada beberapa hari lalu telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.

    “Keputusan dibuat di Jakarta, implementasinya baru beberapa hari, tapi di Kotabumi, Lampung, sudah tereksekusi dengan baik. Kita tanya kepada distributor dan petani, turun harga pupuknya. Ini betul real di petani,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran memastikan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin meringankan beban petani. “Itu kan perintah Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan,” ucap Mentan Amran.

    Ia menegaskan, kebijakan tersebut menjadi tonggak sejarah baru di sektor pertanian. Ke depan, Ia dan jajarannya akan terus mengawal agar penurunan harga pupuk bersubsidi dapat dirasakan secara merata oleh petani.

    “Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem, 20 persen. Kita juga akan membangun pabrik pupuk baru sebanyak tujuh unit, dan lima di antaranya akan diresmikan Bapak Presiden sebelum 2029,” jelasnya.

    Sebelumnya, Mentan Amran bersama KSP Qodari melakukan sidak guna memastikan langsung implementasi kebijakan Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

    Para petani yang berada di lokasi sidak menyampaikan rasa syukur atas kebijakan pemerintah tersebut. “Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujar Eko, salah satu petani setempat.

    Untuk diketahui, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025. Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.