Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Impor Baju Bekas Masih Marak di Tahun Pertama Prabowo, Industri Tekstil Tertekan

    Impor Baju Bekas Masih Marak di Tahun Pertama Prabowo, Industri Tekstil Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya impor baju bekas masih menjadi persoalan bagi industri tekstil dalam negeri dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta menilai penindakan terhadap barang impor ilegal, termasuk baju bekas, belum efektif.

    “Tingkat keberhasilannya tinggal dilihat saja di lapangan, apakah barang ilegal termasuk barang bekas ini masih banyak, berkurang atau tambah banyak?” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Redma menilai banyaknya pabrik yang gulung tikar dan meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa terlepas dari maraknya impor ilegal, termasuk praktik dumping yang membuat harga produk dalam negeri tidak kompetitif.

    “Banyaknya pabrik yang tutup dan PHK salah satu penyebabnya adalah importasi ilegal selain importasi dumping,” ujarnya.

    Selain itu, dia menuturkan, situasi di lapangan menunjukkan bahwa baju bekas impor masih mudah ditemukan di pasaran, yakni muncul tren baru berupa baju baru impor ilegal yang dikemas dalam bentuk balpres.

    “Masih sangat banyak [banjir impor baju bekas], bahkan baju baru yang impor ilegal pakai balpres juga makin marak,” ungkapnya.

    Menurutnya, penegakan hukum menjadi kunci utama pemberantasan impor ilegal, termasuk peran Bea Cukai sangat krusial dalam menjaga pintu masuk barang impor. Namun, langkah perbaikan tidak akan berjalan efektif selama masih ada oknum di dalam lembaga tersebut yang terlibat dalam praktik curang.

    Redma juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem kepabeanan agar lebih ketat dan transparan.

    “Semua kontainer harus masuk AI scanner untuk mencocokkan dengan dokumennya, hal ini akan meniadakan jalur merah-jalur hijau yang selama ini jadi permainan oknum Bea Cukai,” imbuhnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut, perbedaan data antara ekspor negara asal dan impor Indonesia menjadi indikasi kuat adanya praktik ilegal di rantai perdagangan.

    “Perbedaannya terlalu jauh, bisa sampai 5 kali lipat lebih besar pencatatan ekspor China ke Indonesia dibandingkan impor yang dicatat di Indonesia. Artinya potensi ilegalitasnya cukup besar,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Faisal menilai pelaksanaan di lapangan lemah akibat minimnya sanksi juga membuat pelaku tidak jera, meski sudah ada regulasi yang mengikat.

    Di samping itu, dia menambahkan, kuatnya jaringan pelaku impor ilegal membuat pengawasan sulit ditembus. Untuk itu, Faisal mendorong agar Presiden Prabowo turun langsung menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Masalah ini sudah berlarut-larut dan banyak industri dalam negeri yang injury, terutama tekstil yang terpaksa PHK karena bersaing dengan barang impor bekas,” tandasnya.

  • ESDM Pastikan Kebijakan Bioetanol E10 Tak Ganggu Produksi Gula

    ESDM Pastikan Kebijakan Bioetanol E10 Tak Ganggu Produksi Gula

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi bensin campur etanol 10% atau mandatory E10, tak akan mengganggu produksi gula di dalam negeri.

    Produksi E10 membutuhkan etanol dengan bahan bakar nabati berupa singkong, jagung, hingga tebu.

    Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, produksi E10 hanya akan menggunakan molase tebu. Molase merupakan cairan kental berwarna cokelat tua yang merupakan hasil samping dari proses pembuatan gula.

    Oleh karena itu, dia menilai pembuatan E10 tak akan menggerus produksi gula.

    “Molase itu kayak produk samping dari gula tadi. Gulanya terdapat [tetap diproduksi]. Nah ini [molases] untuk sampingnya bisa diolah lagi [menjadi E10],” ucap Edi di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (30/10/2025).

    Dia lantas mencontohkan produksi gula di Brasil pun tak tergerus. Padahal, negara itu telah mencampurkan bioetanol dengan bensin hingga 27% atau E27.
    Bahkan, kata dia, Brasil bakal meningkatkan campuran bioetanol hingga 100% atau E100.

    “Makanya disebut molase pakai fleksibel engine, kan? Sekarang E27 mandatory-nya sampai E100 di Brasil,” ucap Edi.

    Kementerian ESDM sebelumnya menargetkan mandatory E10 dimulai pada 2027. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku hingga mekanismenya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan etanol dengan bahan bakar nabati berupa singkong, jagung, hingga tebu dalam proses penanaman untuk kemudian diolah di pabrik etanol. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu 1,5-2 tahun.  

    “[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).  

    Dalam rangka mempercepat langkah penerapan E10 ini, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dinilai dapat menjadi arah bagi pengembangan di Indonesia. 

    Brasil dinilai sebagai negara yang melakukan transisi energi dengan cepat, khususnya pada produk bensin. Hal ini dilakukan dengan mandatory etanol 30%. Bahlil juga mengungkap ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.  

    “Kemarin, semalam saya pas tanda tangan MoU, kami diskusi juga, ada kemungkinan besar [investor Brasil],” tuturnya. 

  • API Estimasi Negara Rugi Rp1 Triliun per Tahun Imbas Marak Baju Bekas Selundupan

    API Estimasi Negara Rugi Rp1 Triliun per Tahun Imbas Marak Baju Bekas Selundupan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta agar pemerintah memberantas jalur pemasok dan importir besar baju bekas yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, maraknya baju bekas selundupan telah merugikan negara hingga Rp1 triliun per tahun.

    Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama mengatakan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag No. 40/2022) melarang impor baju bekas, bukan perdagangan baju bekas (thrifting) yang beredar dalam negeri.

    “Jadi, yang harus diberantas adalah jalur pemasok dan importir besar, bukan pedagang pasar yang hanya menjual barang yang sudah beredar di dalam negeri,” kata Andrew kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Kendati demikian, Andrew menyampaikan API mengapresiasi langkah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, termasuk penyitaan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal.

    Menurutnya, penindakan sudah berjalan. Hanya saja, Andrew menyebut, pemerintah perlu memastikan sisi hulu, yakni jalur masuknya barang perlu diperketat untuk jangka panjang. Sebab, sambung dia, selama jalur masuknya terbuka, maka arus barang ilegal akan terus mencari cara untuk masuk.

    Berdasarkan perhitungan API, estimasi konservatif potensi kerugian negara akibat masuknya impor baju bekas ilegal berada di kisaran Rp600 miliar—Rp 1 triliun per tahun. Namun, Andrew menyampaikan bahwa estimasi ini merupakan industri berbasis metodologi trade-remedy, bukan klaim asumtif.

    Estimasi tersebut mengacu data penindakan Bea Cukai dan simulasi penerimaan fiskal. Perinciannya, data penindakan Bea Cukai menunjukkan sekitar 21.000 bal pakaian bekas ilegal bernilai sekitar Rp120 miliar dalam 1 tahun, serta umumnya barang yang tertangkap hanya di kisaran 10–20% dari total arus masuk.

    Di sisi lain, Andrew menuturkan, peredaran baju bekas ilegal terhadap industri tekstil dan garmen berdampak dari hilir ke hulu, mulai dari garmen lokal yang kehilangan pesanan, pabrik kain menurunkan kapasitas, pemintal dan penenun mengurangi jam kerja hingga turunnya permintaan industri serat dan benang.

    Padahal, Andrew mengungkap, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 2024, industri tekstil dan garmen menyerap lebih dari 3,9 juta pekerja.

    “Jadi ketika utilitas pabrik turun, yang terdampak bukan hanya pabrik, tetapi pendapatan rumah tangga para pekerja,” lanjutnya.

    Selain itu, dia juga menyoroti budaya thrifting di Indonesia yang saat ini bergeser. Dia mengungkap, di negara lain, thrifting adalah kegiatan sosial untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membeli baju baru, bahkan banyak yang berbasis charity alias sangat rendah atau gratis.

    Namun, di Indonesia, tambah Andrew, thrifting justru berubah menjadi tren bagi konsumen yang sebenarnya mempunyai daya beli. Dia menyebut, kondisi ini membuat produk lokal semakin tersisih. Padahal, dia menerangkan pakaian yang diproduksi oleh industri kecil menengah (IKM) lokal masih sangat terjangkau, yakni di kisaran Rp50.000–200.000.

    “Membeli produk lokal berarti menghidupkan pekerja lokal. Kita bisa membeli ponsel belasan juta, tetapi sering merasa keberatan membeli baju lokal di bawah Rp100.000–200.000, pola pikir ini yang perlu diubah,” tambahnya.

    Untuk itu, API menilai pemerintah perlu memperbaiki sederet kebijakan untuk mencegah masuknya impor baju bekas ilegal. Pertama, di hulu (perbatasan), yakni dengan memperkuat pengawasan dan memutus jalur importir besar, bukan hanya razia di pasar

    Kedua, konsistensi regulasi. API meminta agar pemerintah memastikan implementasi Permendag No. 17/2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/2025 (Permenperin No. 27/2025) berjalan stabil.

    Ketiga, dampak sosial. Dalam hal ini, Andrew menyarankan agar pedagang thrift kecil harus dibina, bukan dipidanakan. Serta keempat, melalui edukasi publik dengan mengembalikan makna thrifting sebagai kegiatan sosial, bukan gaya hidup bagi yang mampu.

  • Tokopedia & TikTok Shop Jadi Mitra Eksklusif JFW 2026, Angkat Tren Earthly Allure

    Tokopedia & TikTok Shop Jadi Mitra Eksklusif JFW 2026, Angkat Tren Earthly Allure

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan pesanan fashion hingga 82% menjadi momentum bagi Tokopedia dan TikTok Shop untuk memperluas dukungan terhadap Jakarta Fashion Week (JFW). Dukungan ini merupakan komitmen Tokopedia dan TikTok Shop dalam menjaga keberlanjutan ekosistem fashion nasional serta membuka lebih banyak peluang bagi brand lokal untuk berkembang.

    Langkah ini pun diharapkan bisa menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mempertimbangkan bahwa industri fesyen berkontribusi 17,6% terhadap nilai tambah ekonomi kreatif, yaitu sebesar Rp225 triliun. Selain itu, industri fesyen menyumbang 17% dari total 25 juta lapangan kerja yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif Tanah Air.

    “Kolaborasi Tokopedia dan TikTok Shop bersama JFW 2026 menjembatani pengalaman belanja online dengan ajang mode bergengsi untuk mendukung merek fesyen lokal; penyokong ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Stephanie Susilo, Senior Director of Tokopedia and TikTok E-commerce.

    Dia menambahkan bahwa koleksi khusus JFW 2026 dari berbagai merek fesyen, yang seluruhnya merupakan jenama lokal, dapat diakses dengan aman, mudah, dan terjangkau hanya melalui Tokopedia dan TikTok Shop.

    Terdapat enam brand lokal Tokopedia-Tiktok Shop yang menghadirkan koleksi pilihan, yakni Vivi Zubedi, Mayoutfit, Minimal, Bwbyaz, Geulis, dan Heaven Lights. Mereka menghadirkan koleksi terbaru yang mengusung tema Earthly Allure, yang mengedepankan palet warna alami bersaturasi rendah, dipadukan dengan aksesori elegan. Tren ini diharapkan memberikan inspirasi baru bagi tren fesyen di Indonesia.

    Vivi Mar’i Zubedi, Founder VIVIZUBEDI, mengapresiasi kolaborasi ini sebagai bukti nyata bahwa dukungan lintas industri dapat memperkuat eksistensi brand lokal. “Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa dukungan lintas industri dapat memperkuat eksistensi brand lokal dan menghadirkan kebanggaan bagi mode Indonesia di kancah yang lebih luas,” katanya.

    Mayoritas merek yang berkolaborasi dalam ajang JFW 2026 memiliki toko berstatus ‘Mall’ di Tokopedia maupun TikTok Shop. Status ini menjamin produk 100% asli, bebas ongkos kirim, dan gratis retur 15 hari. Stephanie menjelaskan bahwa selain menyediakan diskon hingga cashback spesial untuk produk eksklusif JFW 2026, merek-merek tersebut mengedepankan pengalaman #BelanjaAman bagi pengguna.

    Ekosistem Mall ini diperuntukkan bagi para penjual yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual dan lisensi resmi lainnya. Pada semester I 2025, TikTok Shop by Tokopedia mencatat kenaikan jumlah penjual Mall sebesar 4 kali lipat, dengan sejumlah penjual Mall bahkan mengalami pertumbuhan transaksi tertinggi rata-rata lebih dari 15 kali lipat. “Daftar merek dengan pertumbuhan transaksi tertinggi didominasi oleh brand lokal, termasuk UMKM. Ini membuktikan ekosistem Mall yang bersifat sangat inklusif dan memberdayakan,” terang Stephanie.

    Koleksi terbaru khusus JFW 2026 dari keenam jenama lokal tersebut dapat diakses dengan lebih terjangkau melalui kampanye New Arrival Day di Tokopedia dan TikTok Shop. New Arrival Day merupakan inisiatif unggulan dari TikTok Shop by Tokopedia yang setiap bulannya menghadirkan tren dan produk baru di pasar Indonesia.

  • Asean-China Bidik Kemitraan di Sektor Ekonomi Digital hingga UMKM lewat Peningkatan FTA

    Asean-China Bidik Kemitraan di Sektor Ekonomi Digital hingga UMKM lewat Peningkatan FTA

    Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Asean-China atau Asean-China Free Trade Area (ACFTA) membuka peluang pengembangan kerja sama pada sejumlah bidang, mulai dari ekonomi digital hingga UMKM.

    Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), Kao Kim Hourn, memaparkan, perjanjian yang disebut ACFTA versi 3.0 ini memperkenalkan komitmen baru antara kedua pihak pada sejumlah bidang seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, rantai pasok dan aktivitas terkait.

    Kao melanjutkan, peningkatan perjanjian ini juga mengatur kemitraan pada bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Oleh karena itu, peningkatan kerja sama tersebut diyakini akan membuka potensi besar bagi kedua pihak. Kao juga mendorong agar proses ratifikasi peningkatan perjanjian ini dapat segera diselesaikan.

    “Langkah ini akan memastikan seluruh negara anggota Asean dan China dapat memanfaatkan potensi kerja sama ini secara maksimal,” jelas Kao dalam Pengarahan Hasil KTT Asean ke-47 di Sekretariat Asean, Jakarta pada Kamis (30/10/2025).

    Kao melanjutkan, peningkatan perjanjian ini akan semakin mempererat hubungan perekonomian Asean dan China. Dia menuturkan, saat ini China sudah menjadi mitra dagang terbesar bagi Asean.

    Kao memperkirakan nilai perdagangan antara kedua pihak akan mencapai US$1 triliun pada tahun ini.

    Secara terpisah, melalui siaran pers di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan ketahanan dan kekuatan hubungan Asean–China yang telah teruji menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis keuangan hingga pandemi.

    Dia mengatakan, China telah menjadi mitra dagang terbesar Asean selama enam tahun berturut-turut.

    “Kemitraan kita terus menguat,” kata Sugiono.

    Sugiono mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut penandatanganan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol, yang disebutnya sebagai tonggak penting untuk memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital dan hijau, ketahanan rantai pasok, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Sugiono juga menekankan pentingnya memastikan agar hubungan ekonomi tetap berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak, sekaligus menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di perairan kawasan.

    “Indonesia tetap berkomitmen untuk membangun kemitraan Asean–China yang lebih erat, damai, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Wamentan Ajak Mahasiswa UIN Palembang Jadi Petani Milenial

    Wamentan Ajak Mahasiswa UIN Palembang Jadi Petani Milenial

    Bisnis.com, PALEMBANG – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menjadi generasi solutif dan pelopor kemandirian pangan guna mendorong kemajuan sektor pertanian nasional.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menegaskan, masa depan pangan Indonesia sangat bergantung pada peran aktif generasi muda dalam menciptakan inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian.

    “Jangan salah, semua negara maju, pertaniannya juga maju. Pertanian adalah fondasi ekonomi dan kedaulatan bangsa. Karena itu Presiden Prabowo menempatkan sektor pangan dan pertanian sebagai prioritas utama dalam membangun negara ini,” kata Wamentan Sudaryono dalam pembukaan Kongres ke-V, Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (Forkom BEM PTAI) Se-Indonesia yang digelar di Gedung Academic Center UIN Raden Fatah, Palembang, Sumsel, Rabu (29/10/2025).

    Wamentan Sudaryono menjelaskan pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut meliputi peningkatan produksi, perbaikan irigasi, perluasan lahan sawah, serta efisiensi harga pupuk.

    “Jadi jangan pernah bilang Indonesia tidak punya uang. Kita punya, tapi harus digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Salah satunya untuk memperkuat pangan dan SDM pertanian,” tuturnya.

    Selain membahas arah pembangunan nasional, Sudaryono juga mengajak mahasiswa untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ia menekankan bahwa generasi muda harus mampu memanfaatkan setiap peluang, bukan hanya berwacana atau sibuk mengkritik tanpa kontribusi nyata.

    “Mahasiswa boleh kritis, tapi harus konstruktif. Saya ingin adik-adik bukan hanya bertanya ‘apa yang negara bisa beri’, tapi juga berpikir ‘apa yang bisa saya kontribusikan’. Jadilah solusi dari setiap masalah, bukan justru bagian dari masalah,”kata Wamentan.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono juga turut memperkenalkan program unggulan Duta Milenial Pertanian yang diinisiasi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melatih anak muda agar mampu mengembangkan produk pertanian bernilai ekspor seperti olahan kelapa, gula aren, buah-buahan, hingga sayuran tropis.

    “Melalui Duta Milenial, kami ingin mencetak anak muda yang tangguh, mandiri, dan melek ekspor. Anak muda bukan hanya bisa jadi petani, tapi juga petani-pengusaha. Siapa pun yang mau, saya siap jadi jembatan, siap bantu buka akses pelatihan dan pasar,” kata Sudaryono disambut tepuk tangan peserta.

    Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pembangunan pertanian bukan hanya soal menanam, tetapi juga tentang membangun manusia yang berkualitas, bermental kuat, dan berorientasi pada solusi.

    “Saya dulu sama seperti kalian mahasiswa biasa, tidak punya apa-apa. Tapi saya percaya, masa depan hanya bisa dijemput oleh mereka yang mau menyiapkan diri. Maka siapkan diri kalian untuk menjadi generasi penerus bangsa yang membawa kemajuan sektor pertanian,” kata Wamentan.

    Bersamaan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Wamentan Sudaryono dalam Kongres ke-5 BEM PTAI di Palembang. Menurutnya, momentum ini sangat relevan dengan situasi bangsa yang tengah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rakyat.

    “Alhamdulillah, hari ini sangat istimewa karena Kongres ke-5 BEM/PTAI dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian RI, yang sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini,” ujarnya.

    Gubernur menegaskan bahwa Sumatera Selatan telah melampaui target pertanian nasional yang diberikan oleh Presiden. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian dapat terus diperkuat, termasuk dalam pengembangan pendidikan pertanian di kampus.

    “Saya minta dukungan dari Kementerian Pertanian agar UIN Sumsel dapat membentuk Fakultas Pertanian yang kuat. Kami ingin menyiapkan pemuda-pemuda yang bukan hanya petani tradisional, tetapi petani modern yang berjiwa entrepreneur, mampu mengangkat kedaulatan pangan bangsa,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa ketahanan pangan adalah kunci ketahanan negara. Ia mengingatkan bahwa tanpa pangan yang kuat, stabilitas bangsa akan rapuh.

    “Banyak yang bilang militer kita kuat, tapi tanpa ketahanan pangan yang kokoh, kekuatan itu tidak akan bertahan lama. Karena itu, ketahanan negara dimulai dari ketahanan pangan,” tutup Herman.

  • Garuda-Citilink Bakal Pakai Bioavtur untuk Penerbangan ke Singapura Mulai 2026

    Garuda-Citilink Bakal Pakai Bioavtur untuk Penerbangan ke Singapura Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Citilink Indonesia segera menggunakan bahan bakar berkelanjutan atau sustainable aviation fuel/SAF untuk penerbangan internasional ke Singapura pada 2026. 

    Environmental Management System Division Head Garuda Indonesia Muhammad Oki Zuheimi mengungkapkan, secara umum belum semua negara menerapkan kewajiban penggunaan SAF alias bioavtur di bandaranya. 

    Untuk Garuda Indonesia, baru rute Amsterdam—CGK yang menerapkan kebijakan blending 2%. Menyusul Singapura dengan kebijakan SAF 1% mulai 1 Januari 2026. 

    “Jadi penerbangan yang dari Singapura otomatis akan menggunakan SAF yang disediakan dari fuel provider di airport setempat. Citilink tentunya akan mengikuti,” ujarnya dalam FGD Life Cycle Assessment Produksi Sustainable Aviation Fuel Berbasis Refined, Kamis (30/10/2025). 

    Oki memaparkan, mandat penggunaan SAF akan bertahap dalam beberapa tahun ke depan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. 

    Indonesia merencanakan kewajiban penggunaan SAF 1% untuk penerbangan internasional, paling cepat pada tahun depan atau 2026. Sementara Korea Selatan—khususnya ke Incheon International Airport (ICN)—juga akan menerapkan kebijakan serupa pada 2027, dan meningkat menjadi 3%—5% pada 2030, dan 7%—10% pada 2035 mendatang. 

    Berbeda dengan Jepang, untuk rute Bandara Internasional Tokyo Haneda (HND)—CGK dan Bandara Internasional Narita (NRT)—I Gusti Ngurah Rai Bali (DPS) baru akan menerapkan wajib SAF 10% pada 2030 mendatang. 

    Oki tak menampik bahwa penggunaan bioavtur yang saat ini digunakan untuk penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam terbukti mengerek naik biaya bahan bakar hingga 8%. 

    Adapun, untuk mendorong penggunaan SAF oleh maskapai di Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menggodok kebijakan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan SAF.

    Perwakilan Indonesia dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub untuk Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Feschilia Nidya mengungkapkan, pihaknya akan bertanggung jawab untuk menyediakan permintaan atau demand, melalui penyediaan insentif. 

    “Kami sedang menyusun kebijakan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh insentif yang tepat untuk mendorong penggunaan SAF. Contohnya untuk para maskapai, bandara, atau pelaku-pelaku di dunia penerbangan,” ujarnya. 

    Dalam peta jalan atau roadmap SAF, pemerintah berencana untuk menerapkan kewajiban SAF 1% pada 2027 dan mencapai 50% pada 2060 mendatang. Meski demikian, penahapan implementasi rencananya mulai dilakukan pada 2026 untuk penerbangan internasional. 

  • Kemendag Belum Beri Izin Ekspor Konsentrat untuk Amman Mineral

    Kemendag Belum Beri Izin Ekspor Konsentrat untuk Amman Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum menerima rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Hal ini merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor untuk anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) itu. Adapun, rekomendasi perpanjangan izin ekspor itu diberikan selama 6 bulan.

    Terkait hal tersebut, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan, pihaknya masih belum menerima rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM.

    “Sampai saat ini belum ada, kami masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM,” ujar Andri kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Asal tahu saja, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT baru akan sah jika mendapat keputusan dari Kemendag. Sementara itu, Kemendag bakal menerbitkan izin ekspor setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM.

    Oleh karena itu, Andri menegaskan bahwa hingga saat ini AMNT belum bisa melakukan ekspor. Sebab, pihaknya belum menerbitkan izin.
     
    “Belum ada persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan,” katanya.

    Izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT sejatinya telah berakhir sejak 31 Desember 2025 lalu. Namun, belakangan AMNT mengajukan relaksasi ekspor lantaran keadaan kahar alias force majeure.

    Adapun, keadaan kahar itu yakni kerusakan pada fasilitas smelter yang terjadi sejak akhir Juli 2025. Hal tersebut mengganggu produksi sehingga konsentrat tembaga tak terserap oleh smelter.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun memastikan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT.

    “Sudah keluar. Kalau tidak salah sudah keluar ya,” ucap Bahlil pada Selasa (28/10/2025).

    Kendati demikian, Bahlil tak memerinci berapa volume ekspor konsentrat yang diberikan untuk AMNT. Dia hanya menyebut, perusahaan memiliki kapasitas memproduksi konsentrat sebesar 900.000 ton.

    Menurutnya, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    “Mungkin [perpanjangan izin ekspor diberikan] sekitar 6 bulan ya. Sampai dengan pabriknya selesai [diperbaiki] itu,” ucap Bahlil.

  • Begini Nasib 280 Pekerja Korban PHK Massal Pabrik Ban Michelin

    Begini Nasib 280 Pekerja Korban PHK Massal Pabrik Ban Michelin

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) mengakui telah melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawannya.

    Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina mengatakan, perseroan mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang. 

    “Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujar Monika kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak.

    “Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” jelasnya.

    Pihak Michelin Indonesia pun menyatakan akan tetap berpegang pada prinsip keterbukaan dan terus memberikan pembaruan terkait rencana serta perkembangan yang terjadi sepanjang proses tersebut.

    Sebelumnya, isu PHK massal Michelin Indonesia diungkapkan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, yang menyebut bahwa perusahaan secara mendadak mengumumkan PHK terhadap sekitar 280 pekerja yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.

    Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro mengatakan bahwa Michelin, melalui PT Multistrada Arah Sarana Tbk, harus patuh terhadap perjanjian kerja bersama (PKB) dan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. 

    “PHK harus berdasarkan kesepakatan, bukan dilakukan secara sepihak. Tidak bisa hari ini dipanggil, lalu hari ini juga diberikan surat PHK,” ujar Guntoro mengutip laman resmi SPSI Bekasi.

    Guntoro menjelaskan, seluruh ketentuan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) telah diatur secara rinci dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yang masih berlaku di perusahaan. 

    Menurutnya, perusahaan wajib melakukan perundingan terlebih dahulu sebelum melaksanakan PHK. Ketentuan ini tercantum jelas dalam PKB dan menjadi dasar perlindungan bagi pekerja.

    Delisting Saham di BEI

    Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) juga mengambil langkah strategis dengan menarik sahamnya dari Bursa Efek Indonesia (BEI) alias delisting.

    Bursa Efek Indonesia resmi menghapus pencatatan saham MASA dari papan Pengembangan, efektif per Kamis (30/10/2025), setelah seluruh persyaratan dan prosedur sesuai Peraturan Pencatatan No. I-N tentang Delisting dan Relisting dipenuhi.

    Langkah tersebut dilakukan usai BEI menerima surat permohonan delisting dan suspensi efek dari perusahaan pada 25 Juli 2024. Sebelumnya, perdagangan saham MASA telah dihentikan sementara sejak 26 Juli 2024.

    “Dengan penghapusan pencatatan ini, status perseroan sebagai emiten di BEI resmi dicabut, dan perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat,” tulis manajemen BEI dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/10).

    Kendati demikian, BEI menegaskan bahwa apabila PT Multistrada Arah Sarana Tbk. bermaksud untuk kembali mencatatkan sahamnya di kemudian hari, proses pencatatan ulang (relisting) dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sebagai informasi, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. merupakan produsen ban yang berdiri pada 20 Juni 1998 dengan nama awal PT Oroban Perkasa. Perusahaan ini melantai di bursa pada 22 Desember 2004 dengan kode saham MASA.

    Dalam perjalanan bisnisnya, MASA aktif memperluas jaringan pemasaran dan menghadirkan beragam varian produk baru untuk menjaga kinerja di tengah ketatnya persaingan industri ban.

    Sejak diakuisisi oleh Compagnie Générale des Etablissements Michelin (Michelin) pada 2020, MASA mulai memproduksi ban dengan merek Uniroyal dan BFGoodrich. Kedua merek tersebut mulai dipasarkan pada tahun yang sama.

  • Industri Pakaian Fokus Tingkatkan Daya Saing SDM Hadapi Kebutuhan Global

    Industri Pakaian Fokus Tingkatkan Daya Saing SDM Hadapi Kebutuhan Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Manufaktur pakaian jadi menilai peningkatan daya saing melalui pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama industri saat ini di tengah tantangan ekonomi global dan kebijakan perdagangan internasional.

    CEO Mas Arya Indonesia Rajitha Kamalchandra mengatakan investasi dan peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pusat dari strategi bisnis yang dilaksanakan oleh industri

    Menurutnya dalam kondisi saat ini industri harus mendorong terciptanya inovasi di lapangan yang berimbas terhadap penghematan biaya tahunan sambil turut menurunkan waktu tunggu produksi. 

    Selain itu, penerapan budaya bebas dari cacat atau zero defect juga membantu memastikan kualitas produk yang dihasilkan tepat waktu dan memenuhi standar global. Hal ini juga dilakukan melalui praktik manajemen langsung di lapangan dalam menguatkan kendali mutu di setiap lini produksi.

    Alhasil dengan strategi tersebut, perusahaan juga dapat memberikan nilai tambah kepada mitra brand internasional.

    “Selain meningkatkan efektivitas produksi, pendekatan yang menekankan sumber daya manusia juga berkontribusi langsung secara positif terhadap kinerja bisnis,” ujarnya, Rabu (29/10/2025)

    Dia optimistis dengan fondasi yang kuat atas budaya kerja yang sehat, industri mampu menunjukkan pertumbuhan yang solid, baik dalam pengembangan bisnis maupun pengembangan sumber daya manusia. 

    “Strategi kami yang berfokus pada daya saing sumber daya manusia dan inovasi yang berlanjut diharapkan dapat menjaga pertumbuhan industri pakaian jadi di kawasan Asia,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Garment dan Textile Indonesia atau AGTI menegaskan sektor ini tetap berkomitmen menjaga daya saing global, keberlanjutan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap ekspor nasional di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kebijakan perdagangan internasional.

    Ketua Asosiasi Garment dan Textile Indonesia dan perwakilan pengusaha, Anne Patricia Sutanto menjelaskan menghadapi tekanan dari peningkatan impor dan fluktuasi permintaan global, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi ekspor nonmigas nasional dengan nilai mencapai US$ 11,9 miliar pada 2024.

    Hal ini menunjukkan bahwa industri ini bukan sedang melemah, tetapi sedang beradaptasi.

    Selain berorientasi ekspor, lanjutnya sektor ini juga menjadi penopang penting ekonomi daerah dengan menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 

    Oleh karena itu, pengusaha menilai pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang seimbang antara melindungi industri dalam negeri dan membuka pasar global.

    “Kami meyakini, dengan peningkatan daya saing baik dari sisi SDM, teknologi, energi dan rantai pasok, industri garmen dan tekstil Nasional mampu bertahan bahkan ketika tidak ada kebijakan over protective yang tidak selamanya menguntungkan semua pihak,” katanya.