Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Jasa Marga (JSMR) Ungkap Progres Konstruksi 3 PSN Tol, Cek Detailnya

    Jasa Marga (JSMR) Ungkap Progres Konstruksi 3 PSN Tol, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mengungkap informasi terbaru mengenai progres konstruksi tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor konektivitas jalan bebas hambatan yang saat ini tengah digarap.

    Direktur Utama JSMR, Rivan A. Purwantono menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan proyek-proyek jalan tol strategis demi meningkatkan konektivitas dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi wilayah.

    “Jasa Marga berkomitmen menyelesaikan proyek dengan mutu sesuai standar dan tepat waktu, mengelola risiko lebih baik, mempercepat pengambilan keputusan di lapangan, dan menjaga transparansi kepada pemangku kepentingan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

    Adapun, ke-3 PSN yang tengah dikebut proses konstruksinya itu yakni PSN Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogro dan Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) II Selatan.

    Rivan menjelaskan, hingga periode 17 Oktober progres pembangunan pada ruas Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi segmen Gending – Kraksaan mencapai 98,10%. Kemudian, segmen Krakasan – Paiton 100,00%, serta segmen Paiton – Besuki 87,19%.

    Kemudian, Jalan Tol Yogyakarta – Bawen segmen Ambarawa – Bawen mencapai 75,46%. Sedangkan, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo segmen Klaten – Purwomartani 88,88%.

    Terakhir, progres konstruksi Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Bojongmangu – Sadang mencapai 90,83% dan Jalan Tol Akses Patimban yang saat ini dalam tahap pembebasan lahan 91,09%.

    Rivan berharap dengan adanya percepatan proyek-proyek strategis ini nantinya dapat berdampak langsung dalam peningkatan konektivitas antarkota yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, efisiensi biaya logistik bagi pelaku usaha, serta pengurangan waktu tempuh yang berdampak pada produktivitas masyarakat.

    “Jasa Marga berkomitmen dalam pembangunan proyek jalan tol akan terus mengutamakan keberlanjutan lingkungan dengan menyelenggarakan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

  • Industri Tekstil Menanti Tangan Dingin Purbaya Sikat Mafia Impor Baju Bekas

    Industri Tekstil Menanti Tangan Dingin Purbaya Sikat Mafia Impor Baju Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA – Maraknya peredaran baju bekas selundupan masih menghantui industri tekstil dalam negeri. Gebrakan baru dari pemerintah pun dinanti untuk memberantas praktik impor baju bekas.

    Sejatinya, importasi baju bekas telah dilarang dan merupakan praktik ilegal. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 (Permendag-18/2021) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag-40/2022) tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor (termasuk pakaian bekas).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik peraturan terkait importasi baju bekas masih memiliki banyak kelemahan sehingga terjadi kebocoran. Oleh sebab itu, dia akan memperketat aturan dan pengawasan, terutama pada jalur masuk baju bekas impor.

    Purbaya menyampaikan keinginannya untuk kembali menghidupkan kembali industri tekstil dalam negeri. Dia pun berjanji akan menindak tegas para importir balpres atau pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk karung padat.

    Komitmen tersebut memberikan harapan baru bagi para pelaku industri tekstil. Pasalnya, peredaran barang impor ilegal, termasuk baju bekas, ini dinilai menjadi salah satu penyebab industri tekstil tertekan.

    “Banyaknya pabrik yang tutup dan PHK salah satu penyebabnya adalah importasi ilegal selain importasi dumping,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Redma menilai penindakan terhadap barang impor ilegal, termasuk baju bekas, selama ini belum efektif. Menurutnya, baju bekas impor masih mudah ditemukan di pasaran. Bahkan, baju baru impor ilegal dalam bentuk balpres juga makin marak.

    Menurutnya, penegakan hukum menjadi kunci utama pemberantasan impor ilegal, termasuk peran Bea Cukai sangat krusial dalam menjaga pintu masuk barang impor. Namun, langkah perbaikan tidak akan berjalan efektif selama masih ada oknum di dalam lembaga tersebut yang terlibat dalam praktik curang.

    Redma juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem kepabeanan agar lebih ketat dan transparan.

    “Semua kontainer harus masuk AI scanner untuk mencocokkan dengan dokumennya, hal ini akan meniadakan jalur merah-jalur hijau yang selama ini jadi permainan oknum Bea Cukai,” kata Redma.

    Calon pembeli memilih pakaian impor bekas di Jakarta, Senin (26/6/2023)./Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

    Pengetatan Pengawasan Jalur Pemasok

    Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta agar pemerintah memberantas jalur pemasok dan importir besar baju bekas yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, maraknya baju bekas selundupan telah merugikan negara hingga Rp1 triliun per tahun.

    Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama mengatakan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag No. 40/2022) melarang impor baju bekas, bukan perdagangan baju bekas (thrifting) yang beredar dalam negeri.

    “Jadi, yang harus diberantas adalah jalur pemasok dan importir besar, bukan pedagang pasar yang hanya menjual barang yang sudah beredar di dalam negeri,” kata Andrew kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Kendati demikian, Andrew menyampaikan API mengapresiasi langkah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, termasuk penyitaan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal.

    Menurutnya, penindakan sudah berjalan. Hanya saja, Andrew menyebut, pemerintah perlu memastikan sisi hulu, yakni jalur masuknya barang perlu diperketat untuk jangka panjang. Sebab, sambung dia, selama jalur masuknya terbuka, maka arus barang ilegal akan terus mencari cara untuk masuk.

    Berdasarkan perhitungan API, estimasi konservatif potensi kerugian negara akibat masuknya impor baju bekas ilegal berada di kisaran Rp600 miliar—Rp 1 triliun per tahun. Namun, Andrew menyampaikan bahwa estimasi ini merupakan industri berbasis metodologi trade-remedy, bukan klaim asumtif.

    Estimasi tersebut mengacu data penindakan Bea Cukai dan simulasi penerimaan fiskal. Perinciannya, data penindakan Bea Cukai menunjukkan sekitar 21.000 bal pakaian bekas ilegal bernilai sekitar Rp120 miliar dalam 1 tahun, serta umumnya barang yang tertangkap hanya di kisaran 10–20% dari total arus masuk.

    Di sisi lain, Andrew menuturkan, peredaran baju bekas ilegal terhadap industri tekstil dan garmen berdampak dari hilir ke hulu, mulai dari garmen lokal yang kehilangan pesanan, pabrik kain menurunkan kapasitas, pemintal dan penenun mengurangi jam kerja hingga turunnya permintaan industri serat dan benang.

    Padahal, Andrew mengungkap, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 2024, industri tekstil dan garmen menyerap lebih dari 3,9 juta pekerja.

    “Jadi ketika utilitas pabrik turun, yang terdampak bukan hanya pabrik, tetapi pendapatan rumah tangga para pekerja,” lanjutnya.

    Selain itu, dia juga menyoroti budaya thrifting di Indonesia yang saat ini bergeser. Dia mengungkap, di negara lain, thrifting adalah kegiatan sosial untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membeli baju baru, bahkan banyak yang berbasis charity alias sangat rendah atau gratis.

    Namun, di Indonesia, tambah Andrew, thrifting justru berubah menjadi tren bagi konsumen yang sebenarnya mempunyai daya beli. Dia menyebut, kondisi ini membuat produk lokal semakin tersisih. Padahal, dia menerangkan pakaian yang diproduksi oleh industri kecil menengah (IKM) lokal masih sangat terjangkau, yakni di kisaran Rp50.000–200.000.

    “Membeli produk lokal berarti menghidupkan pekerja lokal. Kita bisa membeli ponsel belasan juta, tetapi sering merasa keberatan membeli baju lokal di bawah Rp100.000–200.000, pola pikir ini yang perlu diubah,” tambahnya.

    Untuk itu, API menilai pemerintah perlu memperbaiki sederet kebijakan untuk mencegah masuknya impor baju bekas ilegal. Pertama, di hulu (perbatasan), yakni dengan memperkuat pengawasan dan memutus jalur importir besar, bukan hanya razia di pasar

    Kedua, konsistensi regulasi. API meminta agar pemerintah memastikan implementasi Permendag No. 17/2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/2025 (Permenperin No. 27/2025) berjalan stabil.

    Ketiga, dampak sosial. Dalam hal ini, Andrew menyarankan agar pedagang thrift kecil harus dibina, bukan dipidanakan. Serta keempat, melalui edukasi publik dengan mengembalikan makna thrifting sebagai kegiatan sosial, bukan gaya hidup bagi yang mampu.

    Praktik Mafia Lintas Negara

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan adanya praktik mafia lintas negara di balik baju bekas impor yang masih membanjiri Indonesia.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyebut, fenomena impor baju bekas bukan lagi persoalan kecil lantaran melibatkan jejaring perdagangan lintas negara yang terorganisir.

    Bahkan, Andry menyebut fenomena ini telah menjadi masalah di kawasan Asia Tenggara, di mana sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand turut menghadapi gelombang besar impor pakaian bekas.

    “Kalau kita melihat memang impor baju bekas ini yang saya bisa katakan dalam tanda kutip mafianya. Ini perlu berhati-hati karena ini lintas negara dan problem-nya itu tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Untuk itu, Andry mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dari sisi hulu agar praktik impor ilegal dapat dihentikan di pintu masuk perdagangan.

    “Gempuran dari impor-impor baju bekas itu juga terjadi di Malaysia, di Thailand. Jadi Indonesia tidak sendiri. Nah, sekarang kita harus memperketat, memperketat dari sisi jalur perdagangannya, terutama dari sisi pintu masuk,” imbuhnya.

    Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus memperketat pengawasan pada jalur masuk impor baju bekas. 

    “Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan jangan sampai hanya fokus di hilir saja, tetapi di hulunya pintu masuk itu menjadi salah satu entry point pertama masuknya pakaian bekas tersebut,” terangnya.

    Apalagi, Andry menambahkan, banjir impor baju bekas tidak hanya menimbulkan gangguan pasar domestik, melainkan berpotensi menggerus penerimaan negara. Sebab, banyak barang yang masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak dan bea masuk.

    Padahal, sambung dia, industri tekstil dan garmen dalam negeri jauh lebih unggul karena memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara, yakni berupa pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Di sisi lain, Andry menilai tren pembelian baju bekas juga didorong oleh persepsi keliru masyarakat terhadap barang bermerek (branded). Menurutnya, tidak semua baju bekas bermerek yang dijual di pasaran merupakan produk asli dan sebagian besar justru merupakan barang tiruan yang beredar tanpa pengawasan.

    “Kami melihat tidak hanya isu terkait dengan baju bekas tetapi juga baju palsu atau KW. Nah ini menurut saya harus dijaga regulasinya agar kita bisa memberikan pengetatan,” tambahnya.

    Di samping itu, Andry menilai maraknya pakaian bekas impor juga menunjukkan minimnya terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dan membuka potensi risiko kesehatan.

    Meski demikian, Indef menilai kebijakan pengetatan impor baju bekas juga harus diimbangi dengan solusi bagi para pedagang agar tidak kehilangan mata pencaharian.

    Andry menilai, proses peralihan ini memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui bantuan modal dan pembinaan bagi sentra-sentra penjualan pakaian bekas.

    “Menurut saya, seharusnya pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka yang saat ini menjual pakaian-pakaian bekas untuk segera beralih,” tuturnya.

  • Korsel-Jepang Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Dinamika Global

    Korsel-Jepang Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Dinamika Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berkomitmen memperkuat hubungan berorientasi masa depan, di tengah perubahan cepat dinamika global.

    Dalam pertemuan perdana kedua pemimpin negara di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju, Kamis (30/10/2025), Presiden Lee menegaskan komitmennya untuk terus mempererat hubungan dengan Jepang.

    “Di tengah perubahan cepat situasi internasional dan lingkungan perdagangan, Korea Selatan dan Jepang, dua negara bertetangga yang memiliki banyak kesamaan, harus memperkuat kerja sama yang berorientasi masa depan lebih dari sebelumnya,” ujarnya dikutip dari Kantor Berita Yonhap, Jumat (31/10/2025) dalam sambutan pembuka.

    Kunjungan Takaichi dilakukan di tengah ketidakpastian hubungan Seoul–Tokyo setelah terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang. Ia dikenal memiliki pandangan keras terhadap isu sejarah masa kolonial Jepang di Semenanjung Korea pada 1910–1945.

    Pertemuan perdana ini menjadi sorotan karena dinilai sebagai barometer arah hubungan kedua negara, yang sempat membaik di bawah dua pendahulunya.

    Lee menekankan Korea Selatan dan Jepang menghadapi berbagai tantangan serupa, baik di dalam negeri maupun di kancah global. Dia menilai, kerja sama dan koordinasi yang erat menjadi kunci untuk menghadapinya.

    “Dengan berbagi pengalaman dan bekerja sama, saya percaya kita dapat mengatasi tantangan domestik maupun internasional secara efektif,” kata Lee.

    Takaichi menyebut kedua negara sebagai tetangga yang penting satu sama lain dan berharap kerja sama makin erat, bertepatan dengan peringatan 60 tahun normalisasi hubungan diplomatik Korea Selatan–Jepang.

    “Saya yakin, dengan membangun hubungan yang telah terjalin selama ini, kedua negara dapat mengembangkan kemitraan yang stabil dan berorientasi masa depan,” ujarnya melalui penerjemah.

    Takaichi juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral sekaligus koordinasi trilateral antara Seoul, Tokyo, dan Washington di tengah situasi strategis kawasan.

    Dalam pertemuan sekitar 40 menit tersebut, kedua pemimpin menghindari pembahasan langsung isu sejarah. Namun, Lee menggambarkan hubungan kedua negara sebagai tetangga yang berbagi halaman depan yang sama dan kadang “tersinggung layaknya keluarga,” menurut juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung.

    “Kedua pemimpin sepakat bahwa kerja sama praktis harus terus diperluas dan berkomitmen meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang, termasuk teknologi canggih, keamanan ekonomi, serta pertukaran budaya dan sosial, melalui diplomasi antar-pemimpin yang aktif,” demikian pernyataan kantor kepresidenan.

    Lee juga menyampaikan harapan agar Korea Selatan dan Jepang dapat menghadapi perbedaan yang ada secara terbuka sambil memperkuat komunikasi dan kolaborasi di bidang yang membutuhkan pendekatan ke depan.

    Kedua pemimpin sepakat melanjutkan kunjungan timbal balik atau shuttle diplomacy guna menjaga momentum kerja sama.

    Lee menyampaikan kepada Takaichi bahwa kini giliran Seoul mengunjungi Jepang, dan berharap pertemuan berikutnya dapat digelar di kota regional, bukan di Tokyo. Takaichi pun menyambut positif dan menyatakan keinginannya untuk segera bertemu kembali.

    Adapun pertemuan terakhir antara Lee dan pendahulu Takaichi, Shigeru Ishiba, berlangsung di pelabuhan Busan pada September lalu — kunjungan pertama perdana menteri Jepang ke luar Seoul dalam 21 tahun terakhir.

    Dalam kesempatan itu, kedua pemimpin saling bertukar cendera mata sebagai simbol penghormatan dan apresiasi budaya.

    Lee memberikan kosmetik dan rumput laut kering khas Korea, sesuai minat Takaichi terhadap produk kecantikan dan makanan Korea yang pernah disebutnya saat konferensi pers perdana. 

    Sebagai balasan, Takaichi menghadiahkan satu set batu dan mangkuk permainan Go buatan Kamakura — kota kembar dari kampung halaman Lee di Andong — sebagai penghormatan terhadap kegemaran Presiden Lee terhadap permainan tersebut.

  • Presiden Korsel Dorong Kolaborasi APEC Hadapi Disrupsi dan Ketidakpastian Ekonomi

    Presiden Korsel Dorong Kolaborasi APEC Hadapi Disrupsi dan Ketidakpastian Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyerukan penguatan kerja sama dan solidaritas antarnegara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di tengah perubahan cepat tatanan ekonomi global.

    Dalam pidatonya saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Kamis (30/10/2025), Lee menegaskan kolaborasi dan kepercayaan antaranggota APEC dapat menjadi solusi menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia dan disrupsi teknologi.

    “APEC telah membuktikan kekuatan kerja sama, solidaritas, dan saling percaya. Nilai-nilai itu harus kembali menjadi pijakan kita di tengah perubahan global yang kian dinamis,” ujarnya dikutip dari siaran langsung yang disiarkan dari kanal YouTube APEC 2025.

    Menurut Lee, dunia kini berada pada“titik balik penting dalam sistem perdagangan internasional, di mana tatanan perdagangan bebas menghadapi tekanan, dan arus investasi global melemah akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

    Dia juga menyoroti revolusi teknologi yang dipimpin kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai peluang sekaligus tantangan besar bagi ekonomi dunia.

    “Teknologi menghadirkan risiko dan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, seperti perjalanan APEC selama ini, jawaban atas krisis terletak pada kolaborasi,” kata Lee.

    Lee juga mengingatkan meskipun tiap negara memiliki kepentingan berbeda, semangat untuk mencapai kemakmuran bersama harus menjadi tujuan utama. Dia menuturkan, kerja sama lintas batas bukan hanya idealisme, tetapi kebutuhan agar semua anggota dapat melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

    Lee juga menyinggung pentingnya tema KTT APEC tahun ini, yakni Connection, Innovation, and Prosperity for a Sustainable Future, yang disebutnya sejalan dengan semangat Putrajaya Vision 2040—peta jalan jangka panjang APEC menuju pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

    Dia menambahkan, sebagai salah satu anggota pendiri, Korea Selatan turut meletakkan dasar kelembagaan APEC melalui Deklarasi Seoul 1991 dan mendorong liberalisasi perdagangan kawasan lewat Peta Jalan Busan 2005.

    Lee melanjutkan, sejak APEC berdiri, total PDB gabungan kelompok tersebut telah tumbuh lima kali lipat. Sementara itu,  volume perdagangan gabungan negara-negara anggota APEC telah meningkat sepuluh kali lipat. 

    “Di atas fondasi pertumbuhan kolektif yang kuat ini, Korea Selatan juga telah berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka dunia. Saya berharap semangat APEC—yakni kerja sama, solidaritas, dan saling percaya—akan kembali bersinar terang di Gyeongju kali ini,” pungkasnya.

  • Pupuk Indonesia Mulai Proyek Soda Ash Pertama di Tanah Air

    Pupuk Indonesia Mulai Proyek Soda Ash Pertama di Tanah Air

    Bisnis.com, BONTANG — PT Pupuk Indonesia (Persero), melalui anak usaha PT Pupuk Kaltim memulai proyek pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (31/10). 

    Pabrik dengan target kapasitas produksi sekitar 300.000 ton soda ash per tahun ini diyakini akan memenuhi sekitar 30% kebutuhan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan impor soda ash yang mencapai 1 juta ton per tahun.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa hasil dari pabrik ini tidak hanya untuk mengurangi impor soda ash, namun juga ikut mensubtitusi impor amonium klorida yang menjadi produk sampingan pabrik tersebut.

    “Sudah lebih dari tiga dekade Indonesia berupaya memiliki pabrik soda ash dan tidak berhasil, dan hari ini kita mulai pabrik soda ash pertama di Indonesia,” katanya saat meresmikan groundbreaking pabrik soda ash di Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (31/10/2025).

    Senior Director Business Performance and Asset Optimization at Danantara Indonesia Bhimo Aryanto menyebutkan bahwa langkah ini merupakan kemajuan besar dalam transformasi industri penghiliran di Tanah Air. 

    “Pabrik ini membuka jalan potensi ekspor di masa depan. Ini wujud nyata hilirisasi industri kimia nasional yang menjadi arah strategis pemerintah sesuai Asta Cita,” terangnya. 

    Proyek ini kata dia bukan sekadar investasi bisnis namun juga investasi bangsa menuju Indonesia Emas 2025. Pupuk Indonesia menurutnya juga terus bertransformasi untuk menjalankan operasional yang efektif dan efisien serta mengurangi limbah industri secara signifikan.

    Sementara itu, Rachland Nashidik, Komisaris Independen Pupuk Indonesia mengatakan bahwa proyek ini dibangun dengan ekonomi sirkular. Sebab, hasil emisi yang dikeluarkan dari pabrik diserap kembali untuk memproduksi soda ash pertama di Indonesia.

    “Kita tidak lagi menjadi konsumen bahan baku dunia tapi produsen yang berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

    Soda ash, atau natrium karbonat (Na₂CO₃), adalah senyawa kimia berbentuk bubuk putih yang digunakan secara luas dalam berbagai industri, mulai dari pembuatan kaca dan deterjen hingga pengolahan air, pembuatan kertas hingga panel surya.

    Beberapa bahan baku pembuatan soda ash adalah CO₂ dan amonia. Kedua bahan tersebut terdapat secara luas pada fasilitas produksi Pupuk Kaltim maupun Pupuk Indonesia Grup.

    Pabrik seluas 16 hektare ini dikerjakan oleh kontraktor PT TCC Indonesia Branch – Enviromate Technology International (ETI) dan PT Rekayasa Industri (Rekind). Proyek anyar ini ditargetkan rampung pada Maret 2028 dengan potensi penghematan devisa negara hingga Rp 1 triliun per tahun.

    Dalam praktiknya, soda ash diproduksi dengan menggunakan bahan baku seperti amonia dan CO2 dengan kebutuhan sekitar 174.000 ton per tahun. Bahan baku ini diperoleh dari fasilitas eksisting Pupuk Kaltim maupun anak usaha Pupuk Indonesia lainnya. Hal ini menjadi upaya perusahaan menurunkan emisi karbon. 

    Selain memproduksi soda ash, proyek ini juga dapat memenuhi produk sampingan berupa amonium klorida sekitar 300.000 ton per tahun yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku produksi pupuk.

  • PHK Massal Pabrik Michelin, Industri Ban Nasional Mulai Gembos?

    PHK Massal Pabrik Michelin, Industri Ban Nasional Mulai Gembos?

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen ban Michelin di Indonesia, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA), tengah menjadi sorotan setelah resmi dihapus pencatatannya dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada saat bersamaan MASA diguncang isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ratusan karyawannya.

    BEI menyatakan bahwa delisting saham MASA mulai berlaku efektif pada Kamis (30/10/2025) setelah seluruh ketentuan dalam Peraturan Pencatatan No. I-N tentang Delisting dan Relisting terpenuhi. Langkah ini diambil setelah BEI menerima surat permohonan penghapusan pencatatan saham dari perusahaan pada 25 Juli 2024, dengan suspensi perdagangan yang telah diberlakukan sejak 26 Juli 2024.

    “Dengan penghapusan pencatatan ini, status perseroan sebagai emiten di BEI resmi dicabut, dan perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat,” tulis manajemen BEI dalam keterangan resminya.

    Meski begitu, BEI membuka kemungkinan bagi Multistrada untuk kembali mencatatkan sahamnya di kemudian hari, sesuai ketentuan yang berlaku.

    Multistrada Arah Sarana, yang berdiri sejak 20 Juni 1988 dengan nama awal PT Oroban Perkasa, sempat melantai di bursa melalui penawaran umum perdana (IPO) pada 22 Desember 2004 dengan kode saham MASA.

    Perusahaan ini berkembang pesat dan dikenal sebagai salah satu produsen ban terbesar di Indonesia. Setelah diakuisisi oleh Compagnie Générale des Etablissements Michelin (Michelin) pada 2020, Multistrada mulai memproduksi ban dengan merek Uniroyal dan BFGoodrich yang dipasarkan di dalam dan luar negeri.

    Namun, di tengah proses restrukturisasi bisnisnya, perusahaan yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat itu kini diterpa isu PHK massal. Berdasarkan informasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, perusahaan secara mendadak mengumumkan pengurangan sekitar 280 pekerja yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.

    Lebih lanjut, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina, membenarkan bahwa perusahaan melakukan langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pasar dan kebutuhan operasional.

    “Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Monika menegaskan, perusahaan tetap berkomitmen memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati selama proses berlangsung. Michelin Indonesia juga memastikan pemberian kompensasi yang layak, pendampingan karier, serta akses terhadap sumber daya untuk membantu karyawan terdampak.

    Di sisi lain, serikat pekerja menilai kebijakan PHK dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku. Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk., Guntoro, menegaskan bahwa setiap langkah PHK harus melalui proses perundingan terlebih dahulu.

    “PHK harus berdasarkan kesepakatan, bukan dilakukan sepihak. Tidak bisa hari ini dipanggil, lalu hari ini juga diberikan surat PHK,” ujarnya. Ia menambahkan, perusahaan wajib berunding dengan pekerja sebelum mengambil keputusan, sesuai aturan ketenagakerjaan dan kesepakatan PKB yang berlaku.

    Respons Asosiasi Pekerja

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, turut menyoroti kasus ini. Ia menyebut penurunan permintaan global terhadap produk ban menjadi penyebab utama pengurangan karyawan di pabrik Michelin Indonesia.

    “Akibat permintaan yang menurun, maka terjadi pengurangan produksi dan karyawan atau PHK,” kata Said.

    Ia menambahkan, pemerintah perlu mengambil langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, karena penurunan konsumsi domestik turut berdampak pada sektor manufaktur, termasuk otomotif dan komponen kendaraan.

    Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) menilai langkah efisiensi yang diambil Michelin Indonesia tidak terlepas dari tekanan biaya produksi dan tingginya beban gaji karyawan.

    Ketua Umum APBI Aziz Pane mengatakan, situasi industri ban saat ini memang menantang, di tengah melambatnya sektor manufaktur nasional dan daya beli yang menurun.

    “Mungkin karena beban gaji karyawan terlalu tinggi, tetapi kami imbau perusahaan anggota kami agar tetap membuka ruang dialog dengan pekerja untuk mencari opsi terbaik. Misalnya, dirumahkan sementara, lalu dipekerjakan lagi dengan gaji yang negotiable,” ujar Aziz kepada Bisnis.

    Industri Ban Mulai ‘Gembos’?

    Aziz mengakui bahwa industri ban sedang mengalami tekanan akibat melambatnya sektor manufaktur serta daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

    Adapun, Indeks produktivitas manufaktur nasional mengalami perlambatan. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur di level 50,4 pada September 2025 atau turun dari bulan sebelumnya 51,5.

    Namun, menurut Aziz, industri ban relatif lebih resilien di tengah pelemahan pasar. Sebab, komponen ban selalu dibutuhkan oleh setiap pemilik kendaraan, serta memerlukan penggantian secara berkala.

    “Semua manufaktur sedang turun, karena daya beli yang rendah ditambah ketidakpastian geopolitik global. Tetapi industri ban tidak terlalu parah, karena ban itu sudah seperti kebutuhan bagi yang punya kendaraan,” jelasnya.

    Di lain sisi, industri ban juga menghadapi tantangan kelebihan pasokan (oversupply). Pada pertengahan 2025 lalu, APBI sempat menolak investasi baru pabrik ban dari China yang semula direncanakan mencapai US$2 miliar tahun ini. Musababnya, penambahan investasi ban khusus pertambangan dan truk itu dinilai akan memicu oversupply.

    Sebagai gambaran, saat ini Indonesia telah dipenuhi oleh pabrik ban multinasional dari seluruh dunia termasuk tiga pabrik ban baru dari China yang akan memproduksi ban pertambangan dan ban truk atau bus.

    Dalam catatan APBI, pada 2024 industri ban roda 4 atau lebih kapasitas terpasang sebesar 97,6 juta unit, sedangkan yang diproduksi hanya sebesar 68,1 juta unit. Estimasi tahun ini kapasitas meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dengan produksi masih meningkat dibandingkan 2024.

    Sementara itu, kapasitas terpasang ban vulkanisir ban 23 juta unit, dengan produksi 14,7 juta unit. Dia memprediksi pada 2025 kapasitas dan produksinya lebih besar dari 2024.

    Kasus Multistrada mencerminkan tekanan yang tengah dihadapi sektor manufaktur nasional, di tengah menurunnya permintaan global dan kondisi ekonomi domestik yang belum sepenuhnya pulih.

  • Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?

    Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan banyak bergantung pada skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI).

    Ia menilai kebijakan berbagi beban pembiayaan antara fiskal dan moneter itu sebaiknya tidak lagi menjadi andalan di luar masa krisis.

    Menurut Purbaya, burden sharing pertama kali diterapkan saat pandemi Covid-19, ketika pemerintah menghadapi lonjakan kebutuhan pembiayaan fiskal. Kala itu, BI, dengan dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer untuk membantu menutup defisit.

    Namun, setelah situasi darurat berakhir, bank sentral kini hanya dapat membeli SBN di pasar sekunder.

    Saat ini pun pemerintah dan BI kembali menjalankan ‘burden sharing’ berdasarkan SKB terbaru beberapa bulan lalu. Keduanya menyepakati berbagi beban bunga pembiayaan untuk program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan 3 Juta Rumah. 

    Purbaya menegaskan dirinya tidak berniat memanfaatkan skema tersebut.

    “Itu waktu krisis kemarin kan, Covid. Kami dari Istana enggak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan? Saya sih semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu,” terangnya di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025). 

    Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya menegaskan pentingnya menjaga independensi kebijakan moneter. Ia menilai keterlibatan BI yang terlalu jauh dalam pembiayaan fiskal berisiko menyeret bank sentral ke ranah politik dan mengaburkan batas otoritas.

    Purbaya menjelaskan bahwa bank sentral dipisahkan dengan pemerintah agar politik tidak memengaruhi independensi otoritas moneter. Sebab, apabila hal itu terjadi, dampaknya bisa jangka panjang.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut skema burden sharing yang terus menerus dilakukan seolah-olah menggabungkan kembali pemerintah dan bank sentral. 

    “Kalau kita jalankan burden sharing terus seolah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral. Artinya bank sentral me-monetize kebijakan fiskal, itu yang enggak boleh sebetulnya. Di moneter itu holy grail yang enggak boleh dijadiin satu, tetapi waktu krisis mungkin enggak apa-apa. Ke depan akan kami hindari sebisa mungkin,” tuturnya. 

    Adapun BI diketahui aktif membeli SBN pemerintah melalui pasar sekunder. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam beberapa kesempatan bahwa kebijakan itu sejalan dengan kebijakan moneter bank sentral. 

    Dengan tidak adanya opsi burden sharing, pemerintah bakal mencari opsi lain untuk menjaga batas defisit APBN sebesar 3%.

    Per September 2025, APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Purbaya memerinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 65% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.234,8 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 63,4% dari outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun. Artinya, pemerintah harus mengebut realisasi belanja Rp1.292,7 triliun atau 36,4% hanya dalam tiga bulan terakhir.

    Belanja negara yang lebih banyak dari pendapatan negara membuat APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Opsi Ganti Terminologi

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk mengganti terminologi burden sharing. Pada rapat dengan Komisi XI DPR membahas Laporan Kinerja Kuartal III/2025, Senin (22/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo diminta untuk mencari terminologi baru terkait dengan berbagi beban pembiayaan fiskal antara otoritas fiskal dan moneter. 

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, yang menilai terminologi burden sharing pascapandemi membuat bingung publik. Pasalnya, dia menegaskan bahwa burden sharing untuk program prioritas Prabowo tidak sama dengan yang diterapkan saat pandemi di mana bank sentral bisa membeli SBN pemerintah di pasar perdana (primer) karena kondisi darurat. 

    “Saya cuma ingin menyampaikan, apakah ada nama lain selain burden sharing dalam rangka dukungan bapak itu [untuk program pemerintah], karena nanti takutnya membingungkan dengan burden sharing kita [untuk penanggulangan] covid-19 kemarin. Ini perlu diberikan titling judul baru supaya orang enggak bingung,” ujarnya kepada Perry dan jajaran Dewan Gubernur BI di ruang rapat Komisi XI, dikutip Selasa (23/9/2025). 

    Pendapat Misbakhun itu pun diamini oleh Perry. Gubernur BI dua periode itu lalu menjelaskan bahwa sinergi otoritas moneter dan fiskal yang dilakukan saat ini berbeda dengan yang dilaksanakan selama tiga tahun pandemi. 

    Misalnya, saat era pagebluk, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sampai mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 

    “Dalam [kondisi] extraordinary itu, BI bisa membeli SBN dari pasar primer karena pas covid pasar berhenti. Pemerintah enggak bisa menjaul SBN, tetapi suku bunga di sekitar 8-9%. Tapi hanya tiga tahun ini saja,” terang Perry. 

    Pada saat pandemi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI pun membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). Dana yang dihasilkan dari pembelian SBN pemerintah oleh BI akan digunakan untuk membeli barang kebutuhan publik atau public goods dan non-public goods, serta juga vaksin. 

    Sementara itu, untuk burden sharing kali ini, di mana defisit APBN kembali normal di bawah 3% terhadap PDB, BI tidak boleh membeli SBN dari pasar primer. Bank sentral hanya membeli SBN di pasar sekunder, di mana nilainya tahun ini per 15 September 2025 sudah melebihi Rp217 triliun.  

    “Jadi betul sekali istilah burden sharing harus kami… nanti kami cari terminologi yang baru,” ujar Perry. 

  • Pabrik Michelin PHK Massal, Asosiasi Ungkap Tantangan Industri Ban

    Pabrik Michelin PHK Massal, Asosiasi Ungkap Tantangan Industri Ban

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) mengungkapkan kondisi terkini yang tengah dihadapi oleh industri ban nasional, di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA).

    Ketua Umum APBI Aziz Pane menilai, langkah PHK massal yang dilakukan Michelin Indonesia diduga berkaitan dengan tingginya beban gaji karyawan, sehingga langkah efisiensi menjadi pilihan yang sulit dihindari.

    Kendati demikian, asosiasi mendorong perusahaan ban lainnya untuk tetap membuka ruang dialog dan negosiasi dengan para pekerja guna menghindari terjadinya PHK.

    “Mungkin karena beban gaji karyawan terlalu tinggi. Tetapi kami imbau perusahaan anggota kami agar menegosiasikan kepada karyawannya untuk mencari opsi terbaik. Misalnya, dirumahkan sementara, lalu dipekerjakan lagi dengan gaji yang negotiable,” ujar Aziz kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Dia pun mengakui bahwa industri ban sedang mengalami tekanan akibat melambatnya sektor manufaktur serta daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

    Adapun, Indeks produktivitas manufaktur nasional mengalami perlambatan. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur di level 50,4 pada September 2025 atau turun dari bulan sebelumnya 51,5.

    Namun, menurut Aziz, industri ban relatif lebih resilien di tengah pelemahan pasar. Sebab, komponen ban selalu dibutuhkan oleh setiap pemilik kendaraan, serta memerlukan penggantian secara berkala.

    “Semua manufaktur sedang turun, karena daya beli yang rendah ditambah ketidakpastian geopolitik global. Tetapi industri ban tidak terlalu parah, karena ban itu sudah seperti kebutuhan bagi yang punya kendaraan,” jelasnya.

    Di lain sisi, industri ban juga menghadapi tantangan kelebihan pasokan (oversupply). Pada pertengahan 2025 lalu, APBI sempat menolak investasi baru pabrik ban dari China yang semula direncanakan mencapai US$2 miliar tahun ini. Musababnya, penambahan investasi ban khusus pertambangan dan truk itu dinilai akan memicu oversupply.

    Sebagai gambaran, saat ini Indonesia telah dipenuhi oleh pabrik ban multinasional dari seluruh dunia termasuk tiga pabrik ban baru dari China yang akan memproduksi ban pertambangan dan ban truk atau bus.

    Dalam catatan APBI, pada 2024 industri ban roda 4 atau lebih kapasitas terpasang sebesar 97,6 juta unit, sedangkan yang diproduksi hanya sebesar 68,1 juta unit. Estimasi tahun ini kapasitas meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, dengan produksi masih meningkat dibandingkan 2024.

    Sementara itu, kapasitas terpasang ban vulkanisir ban 23 juta unit, dengan produksi 14,7 juta unit. Dia memprediksi pada 2025 kapasitas dan produksinya lebih besar dari tahun 2024.

    PHK Massal Pabrik Ban Michelin

    Produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) mengakui telah melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawannya. Dikabarkan, jumlah karyawan yang terdampak sekitar 280 orang.

    Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina mengatakan, perseroan mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang.

    “Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujar Monika kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan empati sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama proses berlangsung. Michelin Indonesia pun memastikan kompensasi yang layak bagi karyawan terdampak.

    “Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” tuturnya.

  • Jasa Marga (JSMR) Ungkap Progres Konstruksi Tol Japek II Selatan Capai 72,04%

    Jasa Marga (JSMR) Ungkap Progres Konstruksi Tol Japek II Selatan Capai 72,04%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mengungkapkan bahwa progres konstruksi Jalan Tol Jakarta—Cikampek II Selatan atau Japek II Selatan telah mencapai 72,04%.

    Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan, Charles Lendra menuturkan bahwa proyek jalan tol yang akan memiliki total panjang mencapai 62 kilometer itu saat ini tengah dikebut, dengan progres pembebasan lahan telah mencapai 81,53%.

    “Jalan Tol Jakarta—Cikampek II Selatan nantinya akan menghubungkan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) di Jatiasih, Bekasi, dengan Tol Purbaleunyi di Sadang, Purwakarta,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Dengan adanya jalan tol ini, Charles menambahkan, waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung melalui sisi selatan dapat dipangkas secara lebih cepat.

    Selain itu, Tol Jakarta—Cikampek II Selatan akan mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas Jalan Tol Jakarta—Cikampek eksisting, menjadi alternatif perjalanan menuju Bandung dan kawasan Jawa Barat bagian Selatan, mempercepat arus logistik serta mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Bekasi, Bogor, Karawang, hingga Purwakarta.

    Secara teknis, Jalan Tol Jakarta—Cikampek II Selatan dirancang memiliki tujuh simpang susun, yakni Simpang Susun Jatiasih, Simpang Susun Bantargebang, Simpang Susun Setu, Simpang Susun Sukaragam, Simpang Susun Bojongmangu, Simpang Susun Kutanegara, dan Simpang Susun Sadang.

    Selain mempercepat perjalanan, tol ini juga diklaim akan menurunkan biaya logistik distribusi barang. Jalan Tol Jakarta—Cikampek II Selatan juga disiapkan sebagai jalur alternatif menuju dan dari Jawa Barat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi di kawasan sekitar.

    “Proyek ini menjadi salah satu proyek prioritas nasional di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT),” tuturnya.

    Adapun, proyek Jalan Tol Jakarta—Cikampek II Selatan terdiri dari tiga paket pekerjaan utama dengan total panjang 62 km, dan terbagi dalam enam seksi.

    Berikut rinciannya:

    Paket 1 (Seksi 1 dan 2 Jatiasih—Bantar Gebang—S etu, 7,25 km)

    Progres pembebasan lahan: 9,84%

    Progres konstruksi: 0,00%

     

    Paket 2A (Seksi 3 Setu—Sukaragam, 10,50 km)

    Progres pembebasan lahan: 86,09%

    Progres konstruksi: 70,770%

     

    Paket 2B (Seksi 4 Sukaragam—Bojongmangu, 13 km)

    Progres pembebasan lahan: 97,86%

    Progres konstruksi: 68,485%

     

    Paket 3 (Seksi 5 dan 6 Bojongmangu—Kutanegara—Sadang, 31,25 km)

    Progres pembebasan lahan: 98,03%

    Progres konstruksi: 90,659%

  • Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan sejumlah pabrik sepatu jenama internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten untuk berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Selain itu, hal ini berkenaan dengan pengembangan kawasan industri di berbagai daerah.

    Dia lantas mencontohkan sejumlah pabrik seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu jenama Adidas berpindah ke Cirebon, serta PT Long Rich yang hengkang ke kawasan yang sama.

    “Jadi mulai dari Cirebon, Brebes, Batang, Pekalongan, nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri,” kata Said saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2025).

    Dia lantas menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di produsen sepatu jenama Nike, yakni PT Victory Chingluh yang juga berlokasi di Tangerang.

    Menurutnya, Victory Chingluh juga akan melakukan strategi yang sama sehingga berdampak terdapat pengurangan karyawannya.

    Kendati demikian, Said memandang bahwa tak semua pabrik alas kaki di Tangerang akan bedol desa, mengingat kebutuhan yang masih tinggi dari sisi penjagaan kualitas produk.

    “Kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andai terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produsen di Tangerang ini yang tetap melakukan ekspor,” paparnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya terkait kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga perusahaan tidak mampu membayar. 

    “Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) lalu.