Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kemendag: Impor Pakaian Bekas Ilegal Diduga Berasal dari Korea, Jepang, China

    Kemendag: Impor Pakaian Bekas Ilegal Diduga Berasal dari Korea, Jepang, China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebagian besar pakaian bekas impor ilegal yang ditindak pemerintah diduga berasal dari Jepang, China, dan Korea Selatan.

    Seperti diberitakan Bisnis, pemerintah melalui Kemendag telah menindak barang impor ilegal, termasuk produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo—Gibran. Nilainya mencapai Rp120,65 miliar.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menyatakan hasil pemeriksaan menunjukkan asal barang pakaian bekas (balpres) yang ditindak tersebut masuk melalui jalur tidak resmi dan didistribusikan ke pasar lokal tanpa izin impor.

    Adapun, hasil pemeriksaan menunjukkan penanggungjawab barang balpres asal impor ilegal tersebut bukan merupakan importir.

    “Asal barang pakaian bekas [balpres] yang ditindak diduga sebagian besar berasal dari negara Korea, Jepang, dan China,” kata Moga kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Lebih lanjut, Moga menyatakan pemerintah telah mengenakan sanksi berupa penutupan lokasi usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 424 jo Pasal 428 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Kemudian, sambungnya, terhadap barang tersebut telah diberikan perintah pemusnahan barang berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Sehingga penanggungjawab barang melaksanakan pemusnahan atas barang balpres ilegal tersebut atas biaya sendiri dengan disaksikan oleh petugas pengawas,” lanjutnya.

    Moga menambahkan selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo—Gibran, sebagian besar barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia berisi pakaian jadi bekas yang diselundupkan dan dijual di pasar domestik.

    “Barang impor ilegal yang beredar di pasaran dapat merugikan pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM di dalam negeri yang memproduksi barang serupa,” terangnya.

    Di sisi lain, Moga menyampaikan pemerintah telah melakukan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan sejak 2015 untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat.

    Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

    Adapun untuk menekan masuknya pakaian bekas, Kemendag akan memperkuat pengawasan lintas instansi bersama aparat penegak hukum. Upaya ini juga didukung oleh desk penyelundupan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

    “Selain itu, perlu juga upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memperjualbelikan pakaian bekas impor ilegal,” tambahnya.

    Sebelumnya, berdasarkan perhitungan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), estimasi konservatif potensi kerugian negara akibat masuknya impor baju bekas ilegal berada di kisaran Rp600 miliar—Rp 1 triliun per tahun. Estimasi ini merupakan industri berbasis metodologi trade-remedy, bukan klaim asumtif.

    Adapun, estimasi tersebut mengacu data penindakan Bea Cukai dan simulasi penerimaan fiskal. Perinciannya, data penindakan Bea Cukai menunjukkan sekitar 21.000 bal pakaian bekas ilegal bernilai sekitar Rp120 miliar dalam satu tahun, serta umumnya barang yang tertangkap hanya di kisaran 10%–20% dari total arus masuk.

    Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama mengatakan peredaran baju bekas ilegal terhadap industri tekstil dan garmen berdampak dari hilir ke hulu, mulai dari garmen lokal yang kehilangan pesanan, pabrik kain menurunkan kapasitas, pemintal dan penenun mengurangi jam kerja, hingga turunnya permintaan industri serat dan benang.

    Andrew mengungkap, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 2024, industri tekstil dan garmen menyerap lebih dari 3,9 juta pekerja. “Jadi ketika utilitas pabrik turun, yang terdampak bukan hanya pabrik, tetapi pendapatan rumah tangga para pekerja,” kata Andrew kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Di sisi lain, dia juga menyoroti budaya thrifting di Indonesia yang saat ini bergeser. Dia mengungkap, di negara lain, thrifting adalah kegiatan sosial untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membeli baju baru, bahkan banyak yang berbasis charity alias sangat rendah atau gratis.

    Namun di Indonesia, sambung Andrew, thrifting justru berubah menjadi tren bagi konsumen yang sebenarnya mempunyai daya beli. Dia menyebut kondisi ini membuat produk lokal semakin tersisih. Padahal, dia menerangkan pakaian yang diproduksi oleh industri kecil menengah (IKM) lokal masih sangat terjangkau, yakni di kisaran Rp50.000–Rp200.000.

    “Membeli produk lokal berarti menghidupkan pekerja lokal. Kita bisa membeli ponsel belasan juta, tetapi sering merasa keberatan membeli baju lokal di bawah Rp100.000–Rp200.000, pola pikir ini yang perlu diubah,” tambahnya.

    API menilai pemerintah perlu memperbaiki sederet kebijakan untuk mencegah masuknya impor baju bekas ilegal. Pertama, di hulu (perbatasan), yakni dengan memperkuat pengawasan dan memutus jalur importir besar, bukan hanya razia di pasar.

    Kedua, konsistensi regulasi. API meminta agar pemerintah memastikan implementasi Permendag 17/2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/2025 (Permenperin 27/2025) berjalan stabil.

    Ketiga, dampak sosial. Andrew menyarankan agar pedagang thrift kecil harus dibina, bukan dipidanakan. Serta keempat, melalui edukasi publik dengan mengembalikan makna thrifting sebagai kegiatan sosial, bukan gaya hidup bagi yang mampu.

  • KAI Commuter Segera Operasikan Kereta Khusus Petani Pedagang Rute Merak-Rangkasbitung

    KAI Commuter Segera Operasikan Kereta Khusus Petani Pedagang Rute Merak-Rangkasbitung

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI segera mengoperasionalkan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) Khusus Petani-Pedagang dengan rute Merak—Rangkasbitung. 

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan bahwa hadirnya kereta ini adalah bukti nyata komitmen KAI Group dalam memperluas akses transportasi publik yang inklusif, sekaligus mendukung roda perekonomian masyarakat. 

    “Layanan kereta petani dan pedagang ini merupakan inovasi transportasi yang dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus terobosan terbaru dari KAI Group,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/11/2025).  

    Pada tahap awal, layanan inovatif ini direncanakan akan diimplementasikan pada layanan perjalanan Commuter Line Merak dengan relasi Stasiun Merak–Stasiun Rangkasbitung atau sebaliknya. Sarana kereta ini nantinya akan disatukan pada rangkaian Commuter Line tersebut.

    Dengan demikian, jadwal keberangkatan kereta khusus ini dari Merak maupun Rangkasbitung akan mengikuti jadwal eksisting atau yang sudah ada. Terkait kapan mulai berlakunya, pihak KAI Commuter belum menyampaikan secara terperinci. 

    Adapun, sarana Kereta khusus petani dan pedagang ini dirancang dengan desain yang mendukung aktivitas mereka, seperti tempat duduk sejajar dengan dinding kereta di sisi kiri dan kanan sehingga memungkinkan menempatkan barang bawaan atau dagangannya didepan pengguna dengan aman.  

    “Pintu kereta pun didesain lebih lebar untuk memudahkan keluar masuknya barang bawaan, dan yang pasti sarana ini sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang berlaku,” lanjut Karina. 

    Layanan ini akan tersedia pada 14 perjalanan Commuter Line Merak per hari, melayani masyarakat, khususnya para petani dan pedagang di wilayah Banten untuk menjajakan hasil tani dan dagangannya di Serang, Lebak, Pandeglang, dan sekitarnya.

    Karina menegaskan bahwa perjalanan Commuter Line Merak hanya sampai Stasiun Rangkasbitung saja dengan satu kelas, yakni kelas K3 atau layanan kelas ekonomi yang disubsidi oleh pemerintah. 

    “Kereta khusus ini memiliki jumlah tempat duduk sebanyak 73 bangku, dan akan beroperasi dengan total sebanyak 14 kali perjalanan dari Stasiun Merak menuju Stasiun Rangkasbitung atau pun sebaliknya,” tambahnya. 

    Dengan pemberhentian di seluruh stasiun pada lintas tersebut, diharapkan layanan ini nantinya akan menjadi solusi transportasi yang tepat bagi petani dan pedagang, dalam membentuk rantai pasok yang lebih kuat, serta terbukanya peluang usaha dan aktivitas ekonomi daerah yang semakin berkembang.

    Melihat jadwal Commuter Line lintas Merak, terdapat 11 stasiun. Mulai dari Rangkasbitung, Jambu Baru, Catang, Cikeusal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjong Baru, Cilegon, Krenceng, dan Merak. 

    Total jarak lintasan kereta tersebut mencapai 67,4 kilometer dengan total perjalan sekitar 1 jam 45 menit. 

    Adapun, bagi para pedagang yang akan melanjutkan perjalanan dari Rangkasbitung menuju Jakarta dan sekitarnya dapat menggunakan Commuter Line Rangkasbitung – Tanah Abang di Stasiun Rangkasbitung. Terkait dengan kelanjutan perjalanan ini, KAI Commuter memberlakukan ketentuan khusus.  

    Para petani atau pedagang yang membawa barang bawaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Commuter Line Jabodetabek. Pembatasan barang bawaan yang besar (dagangan) hanya diperbolehkan pada pemberangkatan Commuter Line Jabodetabek yang pertama berangkat dari Stasiun Rangkasbitung menuju kota Jakarta atau sekitarnya.

    Saat ini, KAI Commuter terus fokus melaksanakan persiapan, termasuk kebutuhan teknis sarana dan penyusunan regulasi bersama regulator. KAI Commuter dan KAI terus melakukan koordinasi dengan DJKA Kementerian Perhubungan untuk memastikan aspek keselamatan, operasional, dan regulasi layanan kereta khusus ini.  

  • PLN Targetkan Co-Firing 52 PLTU Hingga Akhir 2025

    PLN Targetkan Co-Firing 52 PLTU Hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI menargetkan menambah co-firing di sebanyak 52 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga akhir 2025. 

    Direktur Biomassa di PT PLN Energi Primer Indonesia Hokkop Situngkir mengatakan pada 2024 perseroan telah melakukan co-firing di sebanyak 47 PLTU dan ditargetkan bertambah menjadi 52 PLTU pada 2025. 

    “Saat ini belum semua PLTU menerapkan co-firing. Tahun ini ada penambahan unit dari 47 unit pada 2024 ke 52 unit pada 2025,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Sabtu (1/11/2025).

    Dia menjelaskan pihaknya melakukan co-firing dengan mencampur biomassa ke dalam sistem pembakaran PLTU eksisting. Saat ini, biomassa yang digunakan hampir semuanya merupakan limbah yang dulunya tidak terpakai. 

    Dia mencontohkan limbah industri kayu seperti sawdust dan woodchip, limbah perkebunan, dan limbah pertanian. 

    Sepanjang 2024, PLN EPI menyalurkan sekitar 1,6 juta ton biomassa yang menghasilkan listrik hijau kurang lebih 1,67 TWh dan reduksi emisi kurang lebih 1,87 juta ton CO₂. 

    Untuk pasokan biomassa, perseroan membangun ekosistem berbasis masyarakat dan industri agar berkelanjutan. 

    Selain penambahan unit PLTU Co-firing, PLN EPI juga menargetkan kenaikan volume biomassa pada tahun ini sebesar 3 juta ton.  

    “Hal ini dilakukan sambil memperluas ekosistem pasokan baik dari penanaman multifungsi, tanaman energi, pemanfaatan limbah dan kerja sama dengan industri biomassa,” imbuhnya.

    Perseroan mencatat sepanjang 2024 penggunaan biomassa dapat menurunkan emisi sekitar 1,87 MtCO₂ tetapi secara nasional, studi independen memperkirakan co-firing hanya memangkas sebesar 1,5 %0–2,4% emisi agregat PLTU

    “Jadi kontribusinya ada, tetapi terbatas bila berdiri sendiri,” terangnya. 

  • Asosiasi Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Resmi Dibentuk

    Asosiasi Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Resmi Dibentuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia (MTKBTI) mendorong sinergi antara industri dan regulator.

    MTKBTI telah resmi dibentuk dan menggelar acara inaugurusi pertama pada Sabtu (1/11/2025). Asosiasi ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang sinergi di tengah meningkatnya proyek-proyek pembangunan bawah tanah di Indonesia, seperti MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta–Bandung, hingga rencana immersed tunnel menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Ketua MTKBTI Weni Maulina menjelaskan bahwa organisasi ini menjadi wadah bagi para pelaku industri konstruksi bawah tanah untuk saling berkolaborasi, bertukar pengetahuan, serta menjembatani komunikasi dengan regulator.

    “Kami ingin agar pelaku industri konstruksi bawah tanah tidak berjalan sendiri. Ini wadah bersama untuk berdiskusi, mencari solusi, dan berkomunikasi dengan regulator seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, maupun Kementerian ESDM,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Ke depan, asosiasi berkomitmen memperluas keanggotaan sekaligus mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas para insinyur dan praktisi di bidang konstruksi bawah tanah.

    “Kami ingin melahirkan individu dan engineer yang lebih berkapasitas, kompeten, dan mampu berkontribusi bagi negara,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Weni menyoroti berbagai tantangan teknis yang dihadapi industri konstruksi bawah tanah di Indonesia, terutama terkait kondisi geologi dan geoteknik yang bervariasi di setiap daerah.

    Menurutnya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan transfer teknologi internasional menjadi kunci untuk memperkuat sektor ini.

    “Kami membuka ruang kolaborasi dengan insinyur mancanegara agar terjadi pertukaran ilmu dan pengalaman,” ujarnya.

    Meski dihadapkan pada tantangan finansial dan teknis, Weni optimistis potensi industri konstruksi bawah tanah di Indonesia sangat besar. Dalam jangka panjang, sektor ini akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional.

    Sementara itu, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Boby Ali Azhari mengatakan pengerjaan proyek terowongan bawah tanah masih menghadapi tantangan dari aspek teknis pekerjaan hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri.

    Dia mengatakan pembangunan infrastruktur bawah tanah membutuhkan keahlian yang sangat spesifik dan berbeda dari bidang teknik sipil umum. Karena itu, peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga ahli menjadi prioritas utama pemerintah.

    “Kami membutuhkan insinyur dan tenaga ahli dengan spesialisasi tinggi. Kami telah menyiapkan program beasiswa magister spesialisasi di bidang struktur geologi dan terowongan untuk membangun generasi baru profesional terowongan,” jelasnya.

    Boby mengatakan pihaknya juga memperkuat program sertifikasi tenaga konstruksi.

    Hingga Oktober 2025, tercatat 30 profesional telah tersertifikasi sebagai Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan, dan 24 lainnya sebagai Insinyur Muda Perencanaan Terowongan Jalan.

    “Sertifikasi ini menjadi bukti kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional menghadapi proyek-proyek berteknologi tinggi,” tambahnya.

    Selain tenaga perorangan, Boby juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi badan usaha jasa konstruksi. Tercatat hingga Oktober 2025, terdapat 34 perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk klasifikasi Konstruksi Terowongan (KIKI 104).

    Dalam kesempatan yang sama, Past President The International Tunnelling and Underground Space Association (ITA-AITES) 2022–2025 Arnold Dix mengungkapkan pembangunan infrastruktur bawah tanah dinilai akan menjadi tonggak penting bagi masa depan kota-kota besar di Indonesia. Namun, proses menuju ke sana tidak mudah.

    Pada tahap awal pembangunan, masyarakat biasanya sulit melihat manfaat langsung dari proyek infrastruktur bawah tanah.

    “Tantangannya adalah bagi orang-orang yang berada di tahap awal — ketika kota mereka mengalami gangguan dan melihat banyak uang dihabiskan untuk proyek bawah tanah — mereka belum bisa membayangkan masa depan yang akan dibawa oleh sistem itu,” ujarnya.

    Dia mengatakan kritik terhadap lamanya pengerjaan dan gangguan di lapangan adalah hal wajar. Namun, negara-negara yang kini menikmati kota modern seperti London, New York, Beijing, atau Bangkok, juga pernah melewati masa sulit serupa.

    “Jika saya bisa, saya ingin semua orang di Indonesia melihat kota-kota itu. Mereka dulu mengalami gangguan besar, tapi sekarang menikmati kehidupan kota yang efisien, aman, dan ramah lingkungan,” katanya.

    Dia menggarisbawahi kunci utama bagi Indonesia adalah kesabaran dan konsistensi dalam melanjutkan pembangunan. Sistem bawah tanah bukan hanya tentang transportasi, tetapi juga perlindungan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Arnold menilai peluang Indonesia untuk berinovasi di sektor konstruksi bawah tanah sangat besar. Pihaknya mencontohkan tantangan banjir dan kemacetan di Jakarta yang dapat diatasi melalui pengembangan sistem transportasi dan drainase bawah tanah.

    “Kami melihat di Bangkok, mereka dulu punya masalah yang sama. Kini ketika hujan, kota tetap berjalan normal karena sistem bawah tanah mereka bekerja dengan baik,” jelasnya.

    Kendati demikian, dia menyoroti pentingnya dukungan regulasi dan pendekatan yang matang agar proyek-proyek bawah tanah dapat berjalan efektif.

    “Indonesia berada di tahap awal, tapi potensinya luar biasa. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi, Indonesia bisa menjadi contoh sukses di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

  • Pidato Lengkap Prabowo di KTT APEC 2025 Sesi Pertama

    Pidato Lengkap Prabowo di KTT APEC 2025 Sesi Pertama

    Bisnis.com, GYEONGJU – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2025 di Gyeongju menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan global di tengah meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian ekonomi dunia. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan bahwa kawasan Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdir, melainkan harus bangkit di atas rasa curiga dan ketakutan.

    Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil dan berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya. 

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang eksklusif hanya akan melahirkan ketimpangan dan instabilitas yang mengancam perdamaian dan kemakmuran. 

    Oleh karena itu, dia menekankan bahwa inklusivitas dan keberlanjutan harus menjadi pedoman utama dalam pembangunan ekonomi global.

    Dalam konteks APEC, Prabowo menilai bahwa organisasi ini harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi dirasakan secara merata, tanpa ada negara yang tertinggal. Dia mendorong kolaborasi publik-swasta yang berpusat pada manusia dan berorientasi pada pemberdayaan usaha kecil.

    Prabowo juga menyoroti berbagai ancaman lintas negara seperti korupsi, penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang dapat merusak fondasi ekonomi dunia. Untuk itu, ia menyerukan kerja sama multilateral yang lebih erat antarnegara APEC guna mengatasinya.

    Berikut Pidato Presiden Prabowo pada KTT APEC 2025 Sesi Pertama, Gyeongju, Jumat (31/10/2025):

    Bahasa Inggris:

    Tensions, rising distrust is endangering the stability of the global economy and deepening divisions amongst us. We appreciate the assessment given by the IMF of the global economy. It shows our resilience and our success, but it also shows the challenges and the dangers that we face. 

    This uncertainty may well be the new normal that we have to navigate. However, I believe that the Asia-Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy. 

    APEC was founded on a shared belief in inclusive economic growth and cooperation. APEC’s role and core mission is to facilitate free trade, investment, and multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure.

     We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. It is time to renew our commitment to an open, fair, inclusive multilateral economic cooperation. Indonesia is committed to a rules-based multilateral trade system with the WTO as its core and to ensure that everyone competes on a level playing field. 

    Excellencies, growth that excludes is growth that divides. Division causes instability, and instability will not be conducive to peace and prosperity. Inclusivity should therefore guide us.

    Sustainability must also always be our guiding compass for a safe future for the world. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone, so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy.

    Empowering small businesses through digital and financial access is crucial to help integrate into a global value chain. In Indonesia, we are translating this principle to action through our national program which empowers small businesses and cooperatives to realize their potential, foster prosperity, and contribute to a more sustainable future. We have great challenges facing us, facing Indonesia.

    The challenges of corruption, the challenges of smuggling, the challenges of fraud, and we need cooperation amongst the APEC communities, because smuggling amongst our countries will not benefit our economies. The narcotics danger, the drugs also, is a danger to stability and to our future. This is very serious because this is also transnational.

    We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries.

    Indonesia, we are empowering our Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME), we are building thousands of cooperatives, and we are allowing our communities to take greater ownership in the economy.

    We are fighting corruption, fighting fraud, and fighting the greed economies that are holding back real growth. This experience positions Indonesia perhaps as a bridge builder, ready to connect advanced and developing economies for the challenges ahead.

    Excellencies, let us work together to continue to build APEC and pursue cooperation through multilateralism in order to ensure that APEC continues to deliver real benefits. Let us work together towards this end. Thank you.

    Bahasa Indonesia:

    Ketegangan dan meningkatnya ketidakpercayaan membahayakan stabilitas ekonomi global dan memperdalam perpecahan di antara kita. Kami mengapresiasi penilaian yang diberikan IMF terhadap ekonomi global. Penilaian ini menunjukkan ketahanan dan keberhasilan kita, tetapi juga menunjukkan tantangan dan bahaya yang kita hadapi.

     Ketidakpastian ini mungkin merupakan normal baru yang harus kita hadapi. Namun, saya percaya bahwa Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit dari kecurigaan, ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita sendiri dan di antara ekonomi global.

    APEC didirikan atas dasar keyakinan bersama akan pertumbuhan dan kerja sama ekonomi yang inklusif. Peran dan misi inti APEC adalah untuk memfasilitasi perdagangan bebas, investasi, dan kerja sama multilateral di antara rasa kebersamaan di seluruh kawasan kita. Keyakinan ini harus dipertahankan.

    Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi merusak stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita. Sudah saatnya memperbarui komitmen kita terhadap kerja sama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif. Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya dan untuk memastikan bahwa setiap orang bersaing secara setara.

     Yang Mulia, pertumbuhan yang mengecualikan adalah pertumbuhan yang memecah belah. Perpecahan menyebabkan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan tidak akan kondusif bagi perdamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, inklusivitas harus menjadi panduan kita.

    Keberlanjutan juga harus selalu menjadi kompas penuntun kita untuk masa depan dunia yang aman. APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang, sehingga tidak ada ekonomi yang tertinggal. Kolaborasi publik-swasta kita perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat.

    Memberdayakan usaha kecil melalui akses digital dan keuangan sangat penting untuk membantu integrasi ke dalam rantai nilai global. Di Indonesia, kami menerjemahkan prinsip ini ke dalam tindakan nyata melalui program nasional kami yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mewujudkan potensi mereka, mendorong kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Kita menghadapi tantangan besar, yang dihadapi Indonesia.

    Tantangan korupsi, tantangan penyelundupan, tantangan penipuan, dan kita membutuhkan kerja sama antar-komunitas APEC, karena penyelundupan antar-negara kita tidak akan menguntungkan perekonomian kita. Bahaya narkotika, dan juga narkoba, merupakan bahaya bagi stabilitas dan masa depan kita. Ini sangat serius karena ini juga bersifat transnasional.

    Kita harus bekerja sama secara multilateral. Kita tidak dapat mengatasi bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkoba merupakan bahaya nyata dan nyata bagi masa depan perekonomian negara-negara kita.

    Indonesia, kita memberdayakan UMKM kami, kami membangun ribuan koperasi, dan kita memungkinkan komunitas kita untuk mengambil alih kepemilikan yang lebih besar dalam perekonomian.

    Kami memerangi korupsi, memerangi penipuan, dan memerangi ekonomi kerakusan yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai jembatan penghubung, siap menghubungkan negara-negara maju dan berkembang untuk menghadapi tantangan ke depan.

    Yang Mulia, mari kita bekerja sama untuk terus membangun APEC dan mengupayakan kerja sama melalui multilateralisme guna memastikan bahwa APEC terus memberikan manfaat nyata. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Terima kasih.

  • APHI dan ITPC Kerja Sama Pengelolaan Lahan Gambut Tropis

    APHI dan ITPC Kerja Sama Pengelolaan Lahan Gambut Tropis

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan International Tropical Peatlands Center (ITPC) menyepakati kerja sama dalam pengelolaan berkelanjutan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

    Kesepakatan itu diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (31/10/2025). Ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi dalam mendukung mitigasi perubahan iklim global.

    Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan kemitraan ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut tropis di kawasan hutan.

    “Nota kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama terhadap pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan yang berkelanjutan. Kerja sama ini menjembatani antara dunia sains dan dunia bisnis untuk mengubah hasil riset menjadi aksi nyata dalam mendukung tujuan iklim global,” ujar Soewarso dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

    Keduanya sepakat menjadikan pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan sebagai pilar penting dalam upaya mencapai target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.

    Melalui MoU tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat pertukaran pengetahuan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas bagi sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal dalam tata kelola gambut di kawasan hutan. 

    APHI juga akan melibatkan perusahaan anggotanya untuk mendukung praktik restorasi dan konservasi gambut di kawasan hutan, termasuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan yang selaras dengan mekanisme pasar karbon global.

    Soewarso menambahkan inisiatif ini merupakan bentuk komitmen APHI sebagai mitra strategis pemerintah dan komunitas global dalam memperkuat peran sektor swasta menuju tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan serta berdaya saing internasional.

    Sementara itu, Kepala Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi contoh nyata sinergi antara sains dan sektor swasta untuk tujuan bersama, yakni melindungi dan memulihkan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

    “Dengan berbagi pengetahuan dan membangun kapasitas bersama, kami ingin mengubah riset menjadi hasil nyata bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat. Kemitraan ini mencerminkan semangat aksi kolektif untuk bumi kita,” ujar Agus.

    Dalam implementasinya, ITPC akan menyediakan dukungan riset dan teknis. Sementara, APHI akan membuka akses lapangan serta mendorong penerapan praktik pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan di wilayah konsesi anggotanya.

    Adapun, nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

    Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas kerja sama dalam mendukung restorasi ekosistem gambut tropis di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

  • Daftar 10 Negara dengan Inflasi Tertinggi 2025

    Daftar 10 Negara dengan Inflasi Tertinggi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan inflasi global masih belum merata, dan segelintir negara masih harus berjuang melawan pertumbuhan harga yang luar biasa tinggi yang didorong oleh pelemahan mata uang, tekanan fiskal, dan kerapuhan ekonomi struktural.

    Dari Afrika hingga Amerika Selatan, inflasi telah mengikis daya beli dan menguji respons kebijakan, dengan beberapa negara masih mencatat tingkat inflasi dua bahkan tiga digit pada 2025.

    Venezuela, di Amerika Selatan, seharusnya berada di peringkat pertama dengan tingkat inflasi 172%, tetapi data terbaru yang tersedia hanya mencakup April 2025, sehingga tidak termasuk dalam daftar.

    Meskipun banyak negara maju telah mengalami penurunan inflasi, beberapa negara berkembang juga masih terjebak dalam siklus harga tinggi, mata uang yang tidak stabil, dan rantai pasokan yang rapuh.

    Mengutip Riset Nairametrics terhadap data terbaru yang tersedia, sebagian besar berasal dari kantor statistik masing-masing negara, menunjukkan bahwa negara-negara seperti Venezuela, Sudan Selatan, dan Sudan memimpin dunia dengan tingkat inflasi di atas 80%, yang menggarisbawahi ketidakseimbangan makroekonomi dan tantangan tata kelola yang terus berlanjut.

    Berikut adalah negara-negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia.

    10. Angola – 18,2% (September 2025, Afrika)

    Tingkat inflasi tahunan Angola mencapai 18,2% pada September 2025, mencerminkan moderasi yang stabil dari tingkat inflasi yang tinggi yang tercatat pada tahun 2024. 

    Menurut data dari Institut Statistik Nasional (INE) dan Bank of Angola, penurunan ini menandai kemajuan dalam upaya disinflasi negara tersebut, yang didukung oleh kebijakan moneter yang lebih ketat dan stabilitas nilai tukar yang relatif.

    Stabilitas kwanza (AOA) yang membaik sejak akhir 2024 juga telah memperlambat inflasi impor, terutama pada kategori makanan dan bahan bakar yang sebelumnya mendorong lonjakan harga.

    Namun, kerentanan struktural, seperti ketergantungan yang tinggi pada impor, produksi domestik yang terbatas, dan paparan terhadap fluktuasi harga minyak, terus memberikan tekanan mendasar pada harga.

    Untuk mendorong kemajuan, Angola mungkin perlu mempertahankan manajemen moneter yang bijak, memperkuat transparansi fiskal, dan berinvestasi dalam produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor. 

    Reformasi berkelanjutan juga diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan meningkatkan produktivitas pertanian dapat membantu melindungi perekonomian dari guncangan eksternal dan mempertahankan stabilitas harga dalam jangka menengah.

    9. Malawi – 28,7% (September 2025, Afrika)

    Inflasi Malawi naik menjadi 28,7% pada September 2025, naik dari 28,2% pada Agustus, menurut Badan Pusat Statistik. Faktor pendorong utamanya adalah kenaikan harga pangan dan bahan bakar, depresiasi mata uang, dan gangguan rantai pasokan. Ketergantungan pada barang impor dan tingginya biaya transportasi terus memperkuat tekanan inflasi.

    Untuk menstabilkan kwacha Malawi (MWK) perlu manajemen moneter yang bijak, meningkatkan hasil pertanian, dan mengatasi hambatan struktural di sektor energi dan logistik dapat membantu. Disiplin fiskal yang ketat dan penargetan inflasi yang kredibel dapat memulihkan stabilitas secara bertahap.

    8. Argentina – 31,8% (September 2025, Amerika Selatan)

    Inflasi Argentina sedikit melambat menjadi 31,8% pada September 2025 dari sekitar 33,6% pada Agustus, menurut data Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

    Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, inflasi tetap menjadi masalah kronis yang berakar pada ketidakseimbangan fiskal dan kredibilitas moneter yang lemah.

    Defisit pemerintah yang besar yang dibiayai melalui pinjaman bank sentral, peso Argentina yang terdepresiasi (ARS$), dan ekspektasi inflasi yang terus-menerus terus memicu kenaikan harga.

    Konsolidasi fiskal, rencana disinflasi yang kredibel, dan pemulihan otonomi bank sentral menjadi langkah penting. Manajemen nilai tukar yang konsisten dan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekspor dapat membantu mengendalikan ekspektasi dan menstabilkan peso.

    7. Haiti – 31,9% (September 2025, Amerika Utara)

    Inflasi Haiti mencapai 31,9% pada September 2025, di tengah ketidakstabilan politik, tantangan keamanan, dan rantai pasokan yang rapuh. 

    Depresiasi gourde Haiti (HTG) terhadap dolar AS dan tingginya biaya impor pangan serta bahan bakar telah menyebabkan harga konsumen terus naik. Kelemahan struktural, terbatasnya produksi lokal, infrastruktur yang buruk, dan seringnya gangguan perdagangan memperkuat inflasi impor.

    Lingkungan politik dan keamanan yang stabil menjadi syarat penting untuk perbaikan ekonomi Haiti. Memperkuat pengelolaan mata uang, meningkatkan produktivitas pertanian, dan berinvestasi dalam transportasi dan logistik pasar, semuanya dapat membantu menurunkan inflasi secara berkelanjutan. 

    6. Zimbabwe – 32,7% (Oktober 2025, Afrika)

    Tingkat inflasi tahunan Zimbabwe mencapai 32,7% pada Oktober 2025, menurut laporan yang mengutip Badan Statistik Nasional Zimbabwe (ZimStat). Zimbabwe mengalami perubahan inflasi tahunan (YoY) bulanan paling dramatis, turun tajam dari 82,7% pada September 2025 menjadi 32,7% pada Oktober 2025.

    Meskipun ini menandai perbaikan dari episode hiperinflasi dalam beberapa tahun terakhir, inflasi tetap tinggi karena ketidakstabilan mata uang dan terbatasnya kepercayaan terhadap mata uang domestik, Zimbabwe Gold (ZWG) yang diperkenalkan pada April 2024 oleh Bank Sentral Zimbabwe (RBZ) untuk menggantikan dolar Zimbabwe (ZWL) yang sedang melemah.

    Ketergantungan yang terus-menerus pada impor, ketidakseimbangan moneter, dan kapasitas produksi yang lemah terus memicu volatilitas harga.

    Untuk memperkuat reformasi moneter, khususnya rasionalisasi mata uang, Zimbabwe perlu meningkatkan manufaktur domestik, dan memulihkan transparansi fiskal. Membangun kepercayaan investor dan memperluas investasi produktif juga dapat memoderasi inflasi jangka panjang.

    5. Turki – 33,29% (September 2025, Asia/Eropa)

    Inflasi Turki tetap tinggi di angka 33,29% per September 2025, naik dari 32,95% pada Agustus, mencerminkan pelemahan mata uang yang berkelanjutan dan kebijakan moneter yang tidak lazim sebelumnya yang mempertahankan suku bunga tetap rendah meskipun harga melonjak.

    Depresiasi lira Turki (TRY) telah meningkatkan biaya barang impor secara signifikan, terutama energi dan pangan. Permintaan domestik, yang didorong oleh dukungan fiskal dan ekspansi kredit, juga terus menekan harga.

    Komitmen yang kredibel terhadap pengetatan moneter, yang didukung oleh bank sentral independen, dapat membantu memulihkan kepercayaan dan memperkuat lira. Kehati-hatian fiskal, reformasi struktural, dan upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri juga penting untuk semakin menstabilkan lintasan inflasi.

    4. Burundi – 36,9% (September 2025, Afrika)

    Inflasi Burundi mencapai 36,9% pada September 2025, sedikit meningkat dari 36,6% pada Agustus, yang sebagian besar didorong oleh biaya pangan dan transportasi, menurut kantor statistik nasional. 

    Tekanan tersebut mencerminkan depresiasi nilai tukar, tingginya harga impor, dan lemahnya produksi pangan domestik akibat cuaca yang tidak menentu dan terbatasnya infrastruktur. Seperti banyak negara berpenghasilan rendah, Burundi juga menghadapi kendala fiskal dan moneter yang membatasi kemampuannya untuk menahan lonjakan harga.

    Untuk memperkuat ekonominya, perlu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki infrastruktur transportasi, dan mempertahankan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat. Memperkuat pengelolaan mata uang dan mengurangi ketergantungan impor, terutama untuk pangan dan bahan bakar, juga akan meredakan tekanan harga.

    3. Iran – 38,9% (Oktober 2025, Asia)

    Tingkat inflasi Iran mencapai 38,9% pada Oktober 2025, melonjak dari 37,5% pada September, menurut Pusat Statistik Iran. Tekanan inflasi berasal dari defisit fiskal, volatilitas mata uang, dan dampak sanksi internasional yang membatasi akses terhadap valuta asing. 

    Depresiasi Rial Iran (IRR) yang terus-menerus dan tingginya biaya impor terus mengikis daya beli rumah tangga. Otonomi bank sentral yang lemah dan monetisasi defisit telah membuat inflasi tetap tinggi.

    Memperkuat independensi bank sentral, membangun kembali penyangga valuta asing, dan konsolidasi fiskal secara bertahap akan menjadi langkah yang krusial. Terobosan yang meringankan sanksi eksternal atau memulihkan pendapatan ekspor minyak yang stabil juga dapat membantu menstabilkan rial dan meredam inflasi.

    2. Sudan – 83,47% (September 2025, Afrika)

    Inflasi di Sudan sudah turun menjadi 83,47% pada September 2025 dari sekitar 156,3% pada April 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Sudan Tribune, mengutip statistik resmi. 

    Meskipun mengalami penurunan, inflasi tetap sangat tinggi, didorong oleh pasokan uang yang ekspansif, depresiasi nilai tukar, dan distorsi struktural di pasar pangan dan energi. Konflik dan fragmentasi kebijakan selama bertahun-tahun juga telah melemahkan kapasitas produksi. Kekurangan pasokan dan implementasi kebijakan yang tidak menentu terus menghambat stabilitas.

    Membangun kembali kerangka moneter yang stabil, mengendalikan pertumbuhan pasokan uang, dan meningkatkan produksi serta logistik pangan domestik akan membantu menurunkan harga. Stabilisasi nilai tukar dan konsistensi kebijakan kelembagaan merupakan kunci untuk memulihkan kepercayaan investor.

    1. Sudan Selatan – 107,9% (September 2025, Afrika)

    Inflasi Sudan Selatan masih termasuk yang tertinggi secara global, mencapai 107,9% pada September 2025, sedikit turun dari sekitar 112,6% tahun sebelumnya. 

    Perekonomiannya masih terus berjuang dengan nilai tukar yang fluktuatif, koordinasi kebijakan yang lemah, dan ketergantungan yang besar pada pendapatan minyak yang berfluktuasi seiring dengan harga global.

    Depresiasi tajam pound Sudan Selatan (£SSP) telah membuat biaya impor tetap tinggi, sementara gangguan pada jaringan transportasi dan pasokan mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Ketidakpastian politik dan defisit fiskal yang terus-menerus semakin mempersulit upaya untuk menstabilkan harga.

    Membangun disiplin fiskal yang lebih kuat di sekitar pendapatan minyak, meningkatkan infrastruktur dan logistik perbatasan, serta mengadopsi kebijakan nilai tukar yang lebih kredibel dapat membantu mengendalikan inflasi seiring waktu. Mendorong produksi dalam negeri juga dapat mengurangi tekanan dari sisi penawaran.

  • Menhub Bilang PSN Pelabuhan Palembang Mulai Dibangun pada 2026

    Menhub Bilang PSN Pelabuhan Palembang Mulai Dibangun pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, salah satu proyek strategis nasional (PSN), yakni Pelabuhan Palembang Baru bakal mulai dibangun pada 2026.

    Hal tersebut sejalan dengan penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10/2025). 

    Dudy menyampaikan bahwa penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatra Selatan. 

    “Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025). 

    Dudy berharap melalui pembangunan pelabuhan baru ini dapat memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan. 

    Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya akan dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 Hektare (ha).

    Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025.

    “Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas,” katanya. 

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini. Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

    Adapun, lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. 

    Selain itu, pelabuhan ini juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. Sedimentasinya pun luar biasa, sehingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal. 

    “Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan,” jelas Herman Daru. 

    Harapannya, keberadaan pelabuhan baru membuat beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

    Adapun, Pelabuhan Palembang Baru merupakan satu dari 14 PSN Pelabuhan yang masih tercatat dalam era Prabowo Subianto. 

    Sebanyak 11 proyek pembangunan pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

    Sementara empat lainnya, yakni pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH), Pelabuhan Palembang Baru, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi masih dalam proses.  

  • KTT APEC 2025: Prabowo Singgung Penilaian IMF

    KTT APEC 2025: Prabowo Singgung Penilaian IMF

    Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto menyoroti hasil penilaian terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap kondisi ekonomi global yang menggambarkan adanya ketahanan di tengah tekanan, tetapi juga memperlihatkan tantangan besar yang perlu dihadapi bersama oleh negara-negara di dunia.

    “Ketidakpastian ini mungkin menjadi kondisi baru yang harus kita hadapi bersama,” ujar Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10).

    Presiden ke-8 RI itu menekankan bahwa semangat dasar APEC sebagai wadah kerja sama ekonomi yang inklusif, terbuka, dan kolaboratif harus terus dijaga.

    Menurutnya, keberhasilan kawasan Asia-Pasifik dalam beberapa dekade terakhir dibangun di atas fondasi keterbukaan, perdagangan bebas, dan saling percaya antarnegara.

    “APEC didirikan atas keyakinan bersama terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerja sama lintas kawasan. Keyakinan ini harus dipertahankan. Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi menggoyahkan stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita,” tegas Prabowo.

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk memperbarui komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, yang menempatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilar utama.

    “Sudah saatnya memperbarui komitmen kita terhadap kerja sama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif. Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan WTO sebagai intinya, untuk memastikan bahwa semua negara dapat bersaing secara adil di atas landasan yang setara,” pungkas Prabowo.

  • DJP dan Kejaksaan Ungkap Skema Pencucian Uang Terpidana Pajak Rp58,2 Miliar

    DJP dan Kejaksaan Ungkap Skema Pencucian Uang Terpidana Pajak Rp58,2 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh terpidana TB, pelaku penggelapan pajak yang telah divonis bersalah. Kasus ini kini resmi dibawa ke pengadilan.

    Terpidana TB diketahui menjalankan berbagai skema pencucian uang atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain dengan menempatkan uang tunai ke sistem perbankan, mengonversi ke mata uang asing, mentransfer dana ke luar negeri, serta membelanjakannya dalam bentuk aset.

    Sebagai bagian dari proses hukum, aset senilai sekitar Rp58,2 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana pajak telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan, meliputi uang dalam rekening bank, obligasi, kendaraan, apartemen, dan bidang tanah.

    TB sebelumnya terbukti sebagai salah satu beneficial owner dari Wajib Pajak PT UP. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 19 September 2024. TB dijatuhi hukuman penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp634,7 miliar.

    Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah MA membatalkan vonis bebas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 3 Agustus 2023. Pengungkapan kasus TPPU menjadi tindak lanjut dari vonis tersebut, menyusul penelusuran aset hasil kejahatan pajak yang dilakukan lintas yurisdiksi.

    DJP menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi lintas lembaga penegak hukum, dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepolisian (Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Upaya itu turut didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu, DJP juga berkoordinasi dengan otoritas perpajakan dari Singapura, Malaysia, British Virgin Islands, dan sejumlah negara lainnya, mengingat adanya transaksi keuangan lintas negara dalam perkara ini.

    Untuk menindaklanjuti hasil penyidikan, DJP menempuh mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan pemerintah Singapura. Langkah ini ditempuh untuk meminta penyitaan aset dan dana yang diduga disembunyikan oleh terpidana TB di luar negeri.

    Mekanisme MLA tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi sekaligus memperkuat kerja sama internasional dalam pemulihan aset negara yang berasal dari tindak pidana perpajakan.

    DJP menegaskan, kolaborasi penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen menjaga penerimaan negara dan menegakkan keadilan bagi wajib pajak yang patuh. 

    “Tidak ada ruang bagi pelaku tindak pidana pajak untuk menikmati hasil kejahatannya, dan seluruh langkah penegakan hukum ini diambil demi memastikan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berintegritas,” ujar Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jakarta Pusat Muktia Agus Budi Santosa dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).