Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • RI Lepas Perdana Ekspor Udang Bersertifikat Bebas Cs-137 ke AS

    RI Lepas Perdana Ekspor Udang Bersertifikat Bebas Cs-137 ke AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas ekspor perdana udang bersertifikat bebas Cesium 137 (Cs-137) ke Amerika Serikat (AS) di terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema sertifikasi bebas Cs-137 sesuai dengan standar Food and Drug Administration (FDA) AS dan Import Alert #99-52. Hal ini dilakukan untuk memastikan udang Indonesia aman dan berkualitas tinggi.

    “Hal ini untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tentunya mendorong kegiatan ekspor udang yang sehat, bermutu serta aman dikonsumsi untuk keberterimaan di negara tujuan,” kata Ishartini dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

    Lebih lanjut, Ishartini menyatakan FDA AS telah menunjuk KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk udang Indonesia yang diekspor ke AS.

    Dalam hal ini, sambung dia, KKP bekerja sama dengan BAPETEN dan BRIN untuk melakukan scanning dan testing pada titik kritis rantai produksi udang, khususnya di wilayah Jawa dan Lampung, untuk memastikan udang yang diekspor ke AS bebas Cs-137.

    “Hari ini 31 Oktober 2025 adalah tanggal entry into effect aturan Import Alert 99-52 di AS dan juga merupakan ekspor perdana udang Indonesia bebas Cs-137. Kami ingin tunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem jaminan mutu level internasional,” imbuhnya.

    Ishartini menuturkan, ekspor perdana udang bebas Cs-137 ini terdiri dari dua pengiriman (shipment) dengan tujuan pelabuhan New York (NY) dan Los Angeles (LA). Nantinya, periode shipment berikutnya dijadwalkan pada 1 November dengan tujuan Miami dan Jacksonville.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai otoritas kompeten jaminan mutu produk perikanan dalam memberikan quality assurance di setiap rantai produksi perikanan, sehingga produk yang dihasilkan bermutu dan aman bagi konsumen.

    Dalam catatan Bisnis, Trenggono mengakui penghentian sementara ekspor udang ke AS berdampak pada kinerja ekspor udang Indonesia. Namun, dia optimistis situasi ini hanya bersifat sementara.

    “Ya itu dampaknya karena kemarin ditemukan ada paparan radioaktif di daerah Cikande sebetulnya, karena di situ kan ada pabrik peleburan baja ya dan itu ditemukan scrap yang berasal dari impor itu ada kandungan cesium,” kata Trenggono saat ditemui di sela-sela acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dia menyatakan KKP tengah mempercepat langkah agar ekspor udang dapat segera dipulihkan, termasuk ke Negara Paman Sam. Dalam hal ini, proses sertifikasi keamanan radioaktif akan dipercepat saat peralatan laboratorium yang dibutuhkan tersedia lengkap.

    “Kalau peralatannya lengkap, semestinya cepat, apalagi itu dimiliki oleh UPI [Unit Pengolahan Ikan] sendiri. Mudah-mudahan November sudah bisa kirim lagi [ke AS],” tuturnya.

    Trenggono menambahkan, KKP juga telah ditunjuk sebagai otoritas resmi yang berwenang dalam memberikan sertifikasi keamanan radioaktif bagi produk seafood yang akan diekspor ke AS.

    Terlebih, sebelumnya sertifikasi khusus radioaktif belum diterapkan di sektor perikanan. Namun, setelah adanya temuan tersebut, ujar dia, KKP mulai membangun sistem pengujian dan sertifikasi agar produk udang dan seafood Indonesia tetap dipercaya oleh pasar global.

  • Pengusaha Baja Was-was Biaya Ekspor ke Eropa Naik 20% Imbas CBAM

    Pengusaha Baja Was-was Biaya Ekspor ke Eropa Naik 20% Imbas CBAM

    Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) memperkirakan ongkos yang dikeluarkan untuk mengekspor produk baja ke Uni Eropa bisa meningkat tajam imbas penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

    CBAM sendiri rencananya mulai berlaku mulai tahun depan. Melalui regulasi ini, Uni Eropa akan menerapkan tarif tambahan untuk emisi karbon dari produk yang diimpor Uni Eropa, termasuk di dalamnya baja dan semen.

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan kebijakan tersebut dapat menggerus margin ekspor dan mengurangi daya saing produk baja dari Indonesia di pasar Eropa. 

    “Berdasarkan estimasi awal dari beberapa anggota industri, penerapan CBAM secara penuh dapat meningkatkan biaya ekspor produk baja ke Eropa sebesar 5–20%,” kata Harry kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025). 

    Namun, kenaikannya akan bergantung pada intensitas karbon dari teknologi yang digunakan, jenis produk seperti flat, long, stainless, atau coated steel, serta harga sertifikat karbon yang berlaku di Uni Eropa yang saat ini berkisar EU€70–90 per ton CO₂.

    Kondisi ini tentu dapat membuat produk dari Indonesia tertekan terutama jika dibandingkan dengan produsen dari negara yang telah memiliki pasar karbon domestik yang telah diakui Uni Eropa maupun produsen yang diberi subsidi untuk melakukan dekarbonisasi.

    Dalam catatan IISIA, pada semester I/2025, ekspor produk besi dan baja Indonesia ke Uni Eropa mencapai 1,32 juta ton dengan nilai US$884 juta. 

    “Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 541.000 ton senilai US$435 juta,” tuturnya. 

    Adapun, peningkatan tersebut terutama ditopang oleh naiknya pengiriman produk utama seperti HRC Carbon, Plates, dan Slab ke kawasan Uni Eropa.

    Pada periode yang sama, total ekspor besi dan baja Indonesia mencapai 11,3 juta ton dengan nilai US$13,79 miliar, di mana ekspor ke Uni Eropa berkontribusi sekitar 12% dari total volume  dan 6% dari total nilai ekspor nasional.

    Harry menerangkan, dampak yang timbul dari penerapan CBAM akan ditanggung eksportir baja Indonesia yang masuk ke Eropa berupa biaya tambahan atas emisi karbon yang terkandung dalam produk mereka. 

    “Sehingga cenderung menurunkan daya saing dibandingkan produk dari negara dengan emisi rendah,” imbuhnya. 

    Pihaknya menyebut sertifikat karbon tersebut diperkirakan akan mencapai EU€193 per ton baja. Biaya tersebut sangat tinggi yang membuat produk baja Indonesia tidak akan kompetitif untuk diekspor ke Eropa

  • Mandiri Institute Proyeksi Konsumsi Kuartal IV/2025 Melaju Lebih Tinggi

    Mandiri Institute Proyeksi Konsumsi Kuartal IV/2025 Melaju Lebih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas belanja masyarakat diproyeksikan tumbuh lebih kuat pada kuartal IV/2025.

    Laporan Mandiri Spending Index (MSI) per 19 Oktober 2025 menunjukkan konsumsi domestik terus menguat pada awal kuartal terakhir tahun ini, ditopang peningkatan kepercayaan masyarakat dan membaiknya belanja barang tahan lama.

    Berdasarkan laporan yang disusun Office of Chief Economist Bank Mandiri itu, indeks MSI mencapai 290,5, naik 2,3% secara mingguan (week-on-week/WoW), melanjutkan pertumbuhan minggu sebelumnya yang sebesar 2,9%.

    Secara tahunan, pertumbuhan belanja selama tiga minggu pertama Oktober tercatat rata-rata 34,5% (year-on-year/YoY), jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata kuartal III/2025 sebesar 28,7% YoY.

    “Kami perkirakan kombinasi antara meningkatnya konfiden masyarakat, berbagai program diskon akhir tahun yang dilakukan oleh peritel, dan dukungan stimulus pemerintah, akan mendorong belanja masyarakat tumbuh lebih tinggi pada Kuartal IV/2025,” tulis Mandiri Institute dalam laporan tersebut, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Laporan MSI menilai tren kenaikan pertumbuhan konsumsi pada Oktober menandai awal pemulihan belanja rumah tangga.

    Mandiri Institute mencatat pertumbuhan MSI per bulan terhadap posisi awal tahun sempat melambat selama kuartal III/2025 dari 23% (Juli), menjadi 17% (Agustus), kemudian 14% (September). Kendati demikian, kini pertumbuhan MSI mencapai 29%. 

    Adapun kenaikan konsumsi pada Oktober mulai didorong oleh kelompok barang tahan lama (durable goods), yang meningkat 1,5 poin persentase dibandingkan dengan September 2025. Sementara itu, kelompok barang esensial yang memiliki proporsi belanja tertinggi (17,6%) masih tumbuh stabil 1,4% WoW.

    Peningkatan konsumsi barang tahan lama juga terlihat dari lonjakan belanja handphone atau gawai yang tumbuh 7,8% WoW, diikuti peralatan elektronik 7,6% WoW, dan peralatan rumah tangga 5,9% WoW.

    Belanja Gawai Gen Z dan Milenial

    Mandiri Institute mencatat, peningkatan belanja gawai paling besar terjadi pada Generasi Z dan Milenial, masing-masing dengan pertumbuhan 339% YoY dan 210% YoY pada September–Oktober 2025. Kenaikan ini sejalan dengan peluncuran sejumlah tipe handphone kelas menengah hingga atas, seperti iPhone 17 dan Vivo X300.

    Secara spasial, peningkatan belanja terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sulawesi mencatat pertumbuhan mingguan tertinggi sebesar 4,2%, diikuti Bali–Nusa Tenggara (2,6%), Kalimantan (2,5%), Jawa (2,3%), Sumatra (1,7%), dan Maluku–Papua (1,4%).

    Mandiri Institute mencatat bahwa belanja di Kalimantan meningkat seiring dengan kenaikan harga batu bara sejak awal September 2025, sementara di Balnusra (Bali-Nusa Tenggara), pengeluaran masyarakat tetap kuat sejalan dengan periode puncak wisata.

    Laporan juga menunjukkan adanya perbedaan perilaku konsumsi antar kelompok pendapatan. Kelompok bawah masih mempertahankan pola belanja defensif dengan porsi besar pada kebutuhan pokok.

    Kelas menengah menunjukkan kombinasi antara belanja esensial dan gaya hidup, mencerminkan perilaku impulsive spending. Sementara kelompok atas mulai meningkatkan pengeluaran untuk barang tahan lama, menunjukkan kepercayaan diri yang membaik dalam konsumsi.

    Perubahan pola ini juga sejalan dengan pergerakan tabungan. Per 30 September 2025, indeks tabungan kelompok bawah tercatat 72,8, kelompok menengah 101,1, dan kelompok atas 94,4.

  • Pola Konsumsi per Oktober 2025: Kelas Menengah Impulsif, Masyarakat Bawah Belum Pulih

    Pola Konsumsi per Oktober 2025: Kelas Menengah Impulsif, Masyarakat Bawah Belum Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pola konsumsi masyarakat menunjukkan perubahan menarik pada awal Kuartal IV/2025.

    Laporan Mandiri Spending Index (MSI) per 19 Oktober 2025 yang dirilis Office of Chief Economist Bank Mandiri mencatat adanya decoupling behavior atau pola perilaku yang berbeda arah, di mana masing-masing kelompok masyarakat menunjukkan respons konsumsi yang berbeda terhadap kondisi ekonomi terkini.

    Berdasarkan laporan, kelas menengah mulai menunjukkan perilaku impulsif, kelompok atas kembali percaya diri dalam berbelanja, sedangkan kelompok bawah belum menunjukkan pemulihan.

    Kelompok bawah tercatat masih memprioritaskan barang-barang esensial seperti kebutuhan rumah tangga dan supermarket. Laporan menunjukkan kelompok ini mempertahankan porsi belanja tertinggi untuk kebutuhan dasar, sementara belanja hiburan menjadi yang terendah sejak November 2024.

    Perilaku ini sejalan dengan penurunan indeks tabungan kelompok bawah yang mencapai 72,8 per September 2025, terendah dalam dua tahun terakhir. Kelompok bawah masih berhati-hati terhadap pengeluaran.

    Berbeda dengan kelompok bawah, kelas menengah mulai memperlihatkan pola belanja impulsif. Mandiri Institute mencatat kelompok ini melakukan kombinasi antara belanja esensial dan gaya hidup, dengan peningkatan pada kategori handphone, fashion, dan restoran.

    Perubahan ini berjalan seiring dengan meningkatnya indeks tabungan kelompok menengah menjadi 101,1 per September 2025, naik dari 100,9 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tabungan ini mencerminkan semakin besarnya ruang bagi kelompok menengah untuk meningkatkan konsumsi non-esensial.

    Sementara itu, kelompok atas menunjukkan tanda-tanda pemulihan kepercayaan diri dalam konsumsi. Laporan mencatat peningkatan proporsi belanja pada barang tahan lama, terutama peralatan rumah tangga dan handphone, diikuti oleh aktivitas makan di luar (restoran) yang mulai meningkat.

    Konsumen di kelompok ini juga memperlihatkan pola belanja yang lebih seimbang antara kebutuhan primer dan sekunder, dengan indeks tabungan relatif stabil di 94,4.

    “Kelompok bawah masih defensif ditunjukkan dengan belanja esensial yang stabil tinggi. Sementara itu, kelompok menengah menunjukkan pola impulsif ditandai dengan masih tingginya belanja esensial diiringi belanja gaya hidup. Adapun kelompok atas mulai menunjukkan kepercayaan diri dalam konsumsi, prioritas belanja untuk barang tahan lama paling terlihat di kelompok ini,” simpul laporan tersebut, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Konsumsi Mulai Membaik

    Mandiri Institute mencatat indeks belanja masyarakat mencapai 290,5 atau tumbuh 2,3% secara mingguan (week-on-week/WoW). Kinerja ini melanjutkan tren positif dari minggu sebelumnya yang tumbuh 2,9% WoW.

    Secara tahunan, pertumbuhan konsumsi selama tiga minggu pertama Oktober 2025 tercatat rata-rata 34,5% year-on-year (YoY), jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan mingguan di kuartal III/2025 yang sebesar 28,7% YoY.

    “Kombinasi antara meningkatnya konfiden masyarakat, berbagai program diskon akhir tahun yang dilakukan oleh peritel, dan dukungan stimulus pemerintah, akan mendorong belanja masyarakat tumbuh lebih tinggi pada Kuartal IV/2025,” tulis laporan tersebut.

    Adapun kenaikan konsumsi pada Oktober mulai didorong oleh kelompok barang tahan lama (durable goods), yang meningkat 1,5 poin persentase dibandingkan dengan September 2025. Sementara itu, kelompok barang esensial yang memiliki proporsi belanja tertinggi (17,6%) masih tumbuh stabil 1,4% WoW.

    Peningkatan konsumsi barang tahan lama juga terlihat dari lonjakan belanja handphone atau gawai yang tumbuh 7,8% WoW, diikuti peralatan elektronik 7,6% WoW, dan peralatan rumah tangga 5,9% WoW.

    Mandiri Institute mencatat, peningkatan belanja gawai paling besar terjadi pada Generasi Z dan Milenial, masing-masing dengan pertumbuhan 339% YoY dan 210% YoY pada September–Oktober 2025. Kenaikan ini sejalan dengan peluncuran sejumlah tipe handphone kelas menengah hingga atas, seperti iPhone 17 dan Vivo X300.

    Secara spasial, peningkatan belanja terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sulawesi mencatat pertumbuhan mingguan tertinggi sebesar 4,2%, diikuti Bali–Nusa Tenggara (2,6%), Kalimantan (2,5%), Jawa (2,3%), Sumatra (1,7%), dan Maluku–Papua (1,4%).

    Mandiri Institute mencatat bahwa belanja di Kalimantan meningkat seiring dengan kenaikan harga batu bara sejak awal September 2025, sementara di Balnusra (Bali-Nusa Tenggara), pengeluaran masyarakat tetap kuat sejalan dengan periode puncak wisata.

  • Pertamina EP Sukses Alirkan Gas ke PLN Tanjung Batu Tanpa Bangun Pipa Baru

    Pertamina EP Sukses Alirkan Gas ke PLN Tanjung Batu Tanpa Bangun Pipa Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field dan Sangatta Field mencatatkan peningkatan komersialisasi lifting migas melalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PLN Tanjung Batu berupa penyaluran gas sebesar 8,019 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

    Capaian ini turut mendorong peningkatan kinerja penjualan gas pada 22 September 2025 dibandingkan dengan target penjualan bulan tersebut.

    Dengan komersialisasi ini, pendapatan rata-rata bulanan selama tahun 2025 meningkat sekitar Rp3,9 miliar di atas komitmen target penjualan yang telah ditetapkan.

    Keberhasilan komersialisasi ini turut didukung oleh keberadaan Facility Sharing Agreement (FSA) antara PEP Sangasanga Field, PEP Sangatta Field, dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) yang ketiganya berada di bawah naungan Subholoding Upstream Pertamina Zona 9. Melalui sinergi tersebut, proses pengaliran gas menuju PLN Tanjung Batu menjadi lebih efisien dan ekonomis tanpa perlu membangun jalur pipa baru.

    Manager Subsurface Development Area (SDA) 2 Zona 9, Ade Lukman mengatakan bahwa keberhasilan membuka peluang komersialisasi tersebut dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi antara entitas perusahaan di lingkungan Zona 9.

    “Kerja keras dan kerja cerdas mengubah sesuatu yang awalnya dianggap tidak mungkin menjadi sebuah kenyataan melalui capaian ini. Terobosan ini menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk terus optimis dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumur mature,” kata Ade melalui keterangannya, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa tahun 2025 menandai dimulainya komersialisasi gas dari Lapangan Anggana dan South Kutai Lama di PEP Sangasanga Field. Langkah ini dipadukan dengan optimalisasi penggunaan gas di PEP Sangatta Field, yang semula dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan dialihkan menjadi sumur gas sales.

    Keputusan perubahan alokasi gas tersebut turut berkontribusi terhadap kelancaran penyaluran gas ke PLN Tanjung Batu.

    Selain itu, menurut Ade, pemasangan peralatan Booster Compressor Very Low Pressure (VLP) di daerah Binangat juga membantu aliran gas bertekanan rendah dari Lapangan Sambutan sehingga penjualan gas berhasil melampaui target hingga lebih dari 150%.

    “Terobosan itu menjadi tonggak penting dalam mengoptimalkan kembali potensi sumur-sumur mature di wilayah tersebut,” imbuhnya.

    Supriady, Senior Manager Subsurface Development & Planning, menambahkan bahwa keberhasilan tersebut berkat strategi yang berkelanjutan dan tepat dalam kegiatan pengeboran untuk membuka peluang investasi baru.

    “Melalui pendekatan ini, kami juga terus berinvestasi dalam eksplorasi guna menemukan sumber daya baru, menambah cadangan, serta meningkatkan produksi gas demi keberlanjutan energi nasional,” ujar Supriady.

    Sejak tahun 2022, melalui implementasi PJBG, gas dari Sangasanga Field dan Sangatta Field dioptimalkan menjadi sumber energi bernilai ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan perusahaan.

    Sebelumnya, produksi gas dari Sangasanga Field dan Sangatta Field digunakan untuk mendukung kebutuhan bahan bakar operasional di Lapangan Anggana (PEP Sangasanga Field) dan Lapangan Semberah (PEP Sangatta Field).

    Langkah komersialisasi gas oleh PEP Sangasanga Field dan Sangatta Field itu tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan pendapatan perusahaan, tetapi juga memperkuat kinerja bisnis perusahaan yang dapat mendorong keberlanjutan investasi dan produksi migas perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional sesuai dengan Asta Cita pemerintah terkait dengan swasembada energi.

    Adapun, zona 9 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan yang dinakhodai oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). Entitas perusahaan di Zona 9 merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja sama dengan SKK Migas dalam  menjalankan pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) khususnya di Wilayah Kerja Sanga Sanga dan Sangatta di Kalimantan Timur serta Tanjung di Kalimantan Selatan.

  • Gaya Hidup Gen Z dan Milenial Dorong Belanja Masyarakat Oktober 2025

    Gaya Hidup Gen Z dan Milenial Dorong Belanja Masyarakat Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas konsumsi masyarakat menunjukkan perbaikan pada Oktober 2025. Berdasarkan generasi, Gen Z dan Milenial menjadi pendorong peningkatan konsumsi pada awal kuartal IV/2025.

    Dalam laporan Mandiri Spending Index (MSI) per 19 Oktober 2025 yang dirilis Office of Chief Economist Bank Mandiri, indeks belanja masyarakat mencapai 290,5 atau tumbuh 2,3% secara mingguan (week-on-week/WoW). Kinerja ini melanjutkan tren positif dari minggu sebelumnya yang tumbuh 2,9% WoW.

    Secara tahunan, pertumbuhan konsumsi selama 3 minggu pertama Oktober 2025 tercatat rata-rata 34,5% year on year (YoY), jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan mingguan di kuartal III/2025 yang sebesar 28,7% YoY.

    “Kombinasi antara meningkatnya confidence masyarakat, berbagai program diskon akhir tahun yang dilakukan oleh peritel, dan dukungan stimulus pemerintah, akan mendorong belanja masyarakat tumbuh lebih tinggi pada Kuartal IV/2025,” tulis laporan tersebut, dikutip Minggu (Minggu (2/11/2025).

    Adapun, kenaikan konsumsi pada Oktober mulai didorong oleh kelompok barang tahan lama (durable goods), yang meningkat 1,5 poin persentase dibandingkan dengan September 2025. Sementara itu, kelompok barang esensial yang memiliki proporsi belanja tertinggi (17,6%) masih tumbuh stabil 1,4% WoW.

    Peningkatan konsumsi barang tahan lama juga terlihat dari lonjakan belanja ponsel atau gawai yang tumbuh 7,8% WoW, diikuti peralatan elektronik 7,6% WoW, dan peralatan rumah tangga 5,9% WoW.

    Mandiri Institute mencatat, peningkatan belanja gawai paling besar terjadi pada Generasi Z dan Milenial, masing-masing dengan pertumbuhan 339% YoY dan 210% YoY pada September–Oktober 2025. Kenaikan ini sejalan dengan peluncuran sejumlah tipe handphone kelas menengah hingga atas, seperti iPhone 17 dan Vivo X300.

    Secara spasial, peningkatan belanja terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sulawesi mencatat pertumbuhan mingguan tertinggi sebesar 4,2%, diikuti Bali–Nusa Tenggara (2,6%), Kalimantan (2,5%), Jawa (2,3%), Sumatra (1,7%), dan Maluku–Papua (1,4%).

    Mandiri Institute mencatat bahwa belanja di Kalimantan meningkat seiring dengan kenaikan harga batu bara sejak awal September 2025, sementara di Balnusra (Bali-Nusa Tenggara), pengeluaran masyarakat tetap kuat sejalan dengan periode puncak wisata.

    Laporan juga menunjukkan adanya perbedaan perilaku konsumsi antar kelompok pendapatan. Kelompok bawah masih mempertahankan pola belanja defensif dengan porsi besar pada kebutuhan pokok seperti supermarket.

    Kelompok menengah menunjukkan kombinasi antara belanja esensial dan gaya hidup, yang mencerminkan perilaku impulsive spending. Sementara kelompok atas mulai meningkatkan pengeluaran untuk barang tahan lama, yang menunjukkan kepercayaan diri yang membaik dalam konsumsi.

    Perubahan pola ini juga sejalan dengan pergerakan tabungan. Per 30 September 2025, indeks tabungan kelompok bawah tercatat 72,8, kelompok menengah 101,1, dan kelompok atas 94,4.

  • Maxim Respons Wacana Perubahan Status Mitra Jadi Pekerja, Bisa Picu Efek Domino

    Maxim Respons Wacana Perubahan Status Mitra Jadi Pekerja, Bisa Picu Efek Domino

    Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia merespons rencana pengubahan status hukum pengemudi transportasi daring dari mitra menjadi pekerja.

    Government Relation Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan rencana tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem transportasi daring di Indonesia. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan secara komprehensif berbagai efek domino yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.

    “Baik terhadap kesejahteraan pengemudi maupun keberlanjutan industri secara keseluruhan,” kata Rafi dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Rafi menilai skema kemitraan yang berlaku saat ini masih sangat relevan dengan karakteristik ekonomi digital yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian. Selain itu, lanjut dia, penguatan serta pengklasifikasian mitra pengemudi dalam ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi alternatif yang lebih inklusif.

    Menurutnya, melalui pendekatan ini para mitra tetap memiliki ruang untuk mengatur waktu dan pendapatan secara mandiri, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial, insentif, subsidi, serta berbagai program pengembangan kapasitas.

    Meski demikian, Maxim menilai penting adanya kejelasan posisi serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam proses perumusan kebijakan.

    “Regulasi yang ideal hendaknya mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan sosial bagi mitra, keberlanjutan usaha bagi platform, dan dorongan terhadap inovasi teknologi di sektor transportasi daring,” kata Rafi.

    Dari sisi ekonomi, Rafi menilai skema ketenagakerjaan justru berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Dengan beban biaya yang lebih besar, menurutnya, aplikator akan cenderung melakukan seleksi ketat dan hanya mempertahankan pengemudi yang sangat aktif.

    “Akibatnya, pemutusan kerja sama dalam jumlah besar bisa terjadi, sementara proses perekrutan menjadi lebih birokratis dan terbatas,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Maxim menilai kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya kesempatan masyarakat luas untuk memperoleh penghasilan harian, yang selama ini menjadi keunggulan utama sektor transportasi daring.

    Secara bisnis, perubahan status mitra menjadi pekerja juga akan meningkatkan biaya operasional perusahaan secara signifikan. Rafi mengatakan kenaikan tersebut berpotensi memicu peningkatan harga layanan yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.

    Pada akhirnya, lanjutnya, turunnya permintaan dari pengguna justru dapat mengurangi pendapatan pengemudi, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan mitra tidak tercapai.

    “Maxim Indonesia berharap agar proses penyusunan kebijakan terkait transportasi daring dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis pada dialog yang konstruktif antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan mitra pengemudi,” kata Rafi.

    Terakhir, Rafi menegaskan pihaknya meyakini keberhasilan regulasi di sektor ini bergantung pada kemampuan semua pihak menjaga keseimbangan antara kesejahteraan mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem platform.

    “Oleh karena itu, Maxim berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, progresif, dan berpihak pada kesejahteraan bersama tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” tandas Rafi.

  • Genjot Perdagangan, Mendag Dorong Indonesia-EAEU FTA dan Aksesi Hong Kong ke RCEP

    Genjot Perdagangan, Mendag Dorong Indonesia-EAEU FTA dan Aksesi Hong Kong ke RCEP

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah terus mengakselerasi perluasan pasar ekspor dan peningkatan hubungan perdagangan internasional, termasuk dengan Rusia dan Hong Kong.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah memfinalisasi perjanjian Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA) dan dukungan terhadap aksesi Hong Kong ke Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

    Menurut Budi, pembahasan Indonesia–EAEU FTA telah menunjukkan progres signifikan. Adapun, perjanjian tersebut ditargetkan dapat ditandatangani pada Desember 2025, bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi EAEU Summit di St. Petersburg, Rusia.

    “Indonesia menyambut baik penyelesaian perundingan dan telah tuntasnya proses telah hukum naskah perjanjian Indonesia—EAEU FTA. Indonesia saat ini menantikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian yang ditargetkan pada Desember 2025,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

    Sebagai informasi, perundingan Indonesia–EAEU FTA diluncurkan pada 5 Desember 2022 dan telah melalui lima putaran, dengan perundingan terakhir berlangsung di Malang, Jawa Timur, pada 22–24 Juli 2024.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Vladimir Ilyichev menuturkan, Rusia ingin menggali lebih banyak kebijakan tentang pupuk, terutama terkait dengan standar pupuk di Indonesia dan penentuan pelabuhan untuk impor pupuk.

    Di samping itu, Ilyichev menambahkan Rusia juga membuka peluang kerja sama sertifikasi halal agar kedua negara dapat menyamakan standar halal, memperluas akses produk di pasar masing-masing.

    Dari sisi perdagangan, hubungan ekonomi Indonesia–Rusia menunjukkan tren positif. Pada Januari—Agustus 2025, total perdagangan kedua negara tercatat US$3,29 miliar, terdiri atas ekspor Indonesia senilai US$1,26 miliar dan impor US$2,03 miliar.

    Pada 2024, total perdagangan mencapai US$3,98 miliar. Di sisi lain, komoditas ekspor utama Indonesia ke Rusia meliputi minyak kelapa sawit, logam korundum buatan, minyak kelapa, kopi, dan lemak kakao. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Rusia meliputi batu bara, gandum dan mesin, pupuk kalium, produk setengah jadi besi atau baja, serta minyak bumi.

    Lebih lanjut, Budi juga menyatakan Indonesia dan Hong Kong membahas rencana aksesi Hong Kong ke RCEP dengan Sekretaris Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi Hong Kong Algernon Yau.

    “Indonesia menyambut baik rencana Hong Kong untuk bergabung dalam perjanjian RCEP. Kami percaya RCEP memiliki prinsip regionalisme terbuka yang mendukung sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, inklusif, dan terbuka,” ujarnya.

    Sekretaris Yau mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap proses aksesi tersebut dan menyampaikan komitmen Hong Kong untuk memperkuat investasi serta pariwisata ke Indonesia.

    Pada Januari—Agustus 2025, total perdagangan Indonesia dan Hong Kong mencapai US$3,50 miliar, dengan ekspor Indonesia sebesar US$1,43 miliar. Pada 2024, total perdagangan kedua pihak tercatat US$5,74 miliar, dengan ekspor Indonesia mencapai US$2,62 miliar.

    Kemendag mencatat, produk ekspor unggulan Indonesia ke Hong Kong antara lain batu bara, gas petroleum, pupuk mineral atau kimia, akumulator listrik, serta monitor dan proyektor. Adapun, impor utama Indonesia dari Hong Kong meliputi sirkuit elektronik terpadu, minyak petroleum, telepon, karet sintetis, dan polimer propilena.

  • Kemendag: Impor Pakaian Bekas Ilegal Diduga Berasal dari Korea, Jepang, China

    Kemendag: Impor Pakaian Bekas Ilegal Diduga Berasal dari Korea, Jepang, China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebagian besar pakaian bekas impor ilegal yang ditindak pemerintah diduga berasal dari Jepang, China, dan Korea Selatan.

    Seperti diberitakan Bisnis, pemerintah melalui Kemendag telah menindak barang impor ilegal, termasuk produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo—Gibran. Nilainya mencapai Rp120,65 miliar.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menyatakan hasil pemeriksaan menunjukkan asal barang pakaian bekas (balpres) yang ditindak tersebut masuk melalui jalur tidak resmi dan didistribusikan ke pasar lokal tanpa izin impor.

    Adapun, hasil pemeriksaan menunjukkan penanggungjawab barang balpres asal impor ilegal tersebut bukan merupakan importir.

    “Asal barang pakaian bekas [balpres] yang ditindak diduga sebagian besar berasal dari negara Korea, Jepang, dan China,” kata Moga kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Lebih lanjut, Moga menyatakan pemerintah telah mengenakan sanksi berupa penutupan lokasi usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 424 jo Pasal 428 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Kemudian, sambungnya, terhadap barang tersebut telah diberikan perintah pemusnahan barang berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Sehingga penanggungjawab barang melaksanakan pemusnahan atas barang balpres ilegal tersebut atas biaya sendiri dengan disaksikan oleh petugas pengawas,” lanjutnya.

    Moga menambahkan selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo—Gibran, sebagian besar barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia berisi pakaian jadi bekas yang diselundupkan dan dijual di pasar domestik.

    “Barang impor ilegal yang beredar di pasaran dapat merugikan pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM di dalam negeri yang memproduksi barang serupa,” terangnya.

    Di sisi lain, Moga menyampaikan pemerintah telah melakukan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan sejak 2015 untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat.

    Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

    Adapun untuk menekan masuknya pakaian bekas, Kemendag akan memperkuat pengawasan lintas instansi bersama aparat penegak hukum. Upaya ini juga didukung oleh desk penyelundupan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

    “Selain itu, perlu juga upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memperjualbelikan pakaian bekas impor ilegal,” tambahnya.

    Sebelumnya, berdasarkan perhitungan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), estimasi konservatif potensi kerugian negara akibat masuknya impor baju bekas ilegal berada di kisaran Rp600 miliar—Rp 1 triliun per tahun. Estimasi ini merupakan industri berbasis metodologi trade-remedy, bukan klaim asumtif.

    Adapun, estimasi tersebut mengacu data penindakan Bea Cukai dan simulasi penerimaan fiskal. Perinciannya, data penindakan Bea Cukai menunjukkan sekitar 21.000 bal pakaian bekas ilegal bernilai sekitar Rp120 miliar dalam satu tahun, serta umumnya barang yang tertangkap hanya di kisaran 10%–20% dari total arus masuk.

    Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama mengatakan peredaran baju bekas ilegal terhadap industri tekstil dan garmen berdampak dari hilir ke hulu, mulai dari garmen lokal yang kehilangan pesanan, pabrik kain menurunkan kapasitas, pemintal dan penenun mengurangi jam kerja, hingga turunnya permintaan industri serat dan benang.

    Andrew mengungkap, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 2024, industri tekstil dan garmen menyerap lebih dari 3,9 juta pekerja. “Jadi ketika utilitas pabrik turun, yang terdampak bukan hanya pabrik, tetapi pendapatan rumah tangga para pekerja,” kata Andrew kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Di sisi lain, dia juga menyoroti budaya thrifting di Indonesia yang saat ini bergeser. Dia mengungkap, di negara lain, thrifting adalah kegiatan sosial untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membeli baju baru, bahkan banyak yang berbasis charity alias sangat rendah atau gratis.

    Namun di Indonesia, sambung Andrew, thrifting justru berubah menjadi tren bagi konsumen yang sebenarnya mempunyai daya beli. Dia menyebut kondisi ini membuat produk lokal semakin tersisih. Padahal, dia menerangkan pakaian yang diproduksi oleh industri kecil menengah (IKM) lokal masih sangat terjangkau, yakni di kisaran Rp50.000–Rp200.000.

    “Membeli produk lokal berarti menghidupkan pekerja lokal. Kita bisa membeli ponsel belasan juta, tetapi sering merasa keberatan membeli baju lokal di bawah Rp100.000–Rp200.000, pola pikir ini yang perlu diubah,” tambahnya.

    API menilai pemerintah perlu memperbaiki sederet kebijakan untuk mencegah masuknya impor baju bekas ilegal. Pertama, di hulu (perbatasan), yakni dengan memperkuat pengawasan dan memutus jalur importir besar, bukan hanya razia di pasar.

    Kedua, konsistensi regulasi. API meminta agar pemerintah memastikan implementasi Permendag 17/2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/2025 (Permenperin 27/2025) berjalan stabil.

    Ketiga, dampak sosial. Andrew menyarankan agar pedagang thrift kecil harus dibina, bukan dipidanakan. Serta keempat, melalui edukasi publik dengan mengembalikan makna thrifting sebagai kegiatan sosial, bukan gaya hidup bagi yang mampu.

  • KAI Commuter Segera Operasikan Kereta Khusus Petani Pedagang Rute Merak-Rangkasbitung

    KAI Commuter Segera Operasikan Kereta Khusus Petani Pedagang Rute Merak-Rangkasbitung

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI segera mengoperasionalkan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) Khusus Petani-Pedagang dengan rute Merak—Rangkasbitung. 

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan bahwa hadirnya kereta ini adalah bukti nyata komitmen KAI Group dalam memperluas akses transportasi publik yang inklusif, sekaligus mendukung roda perekonomian masyarakat. 

    “Layanan kereta petani dan pedagang ini merupakan inovasi transportasi yang dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus terobosan terbaru dari KAI Group,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/11/2025).  

    Pada tahap awal, layanan inovatif ini direncanakan akan diimplementasikan pada layanan perjalanan Commuter Line Merak dengan relasi Stasiun Merak–Stasiun Rangkasbitung atau sebaliknya. Sarana kereta ini nantinya akan disatukan pada rangkaian Commuter Line tersebut.

    Dengan demikian, jadwal keberangkatan kereta khusus ini dari Merak maupun Rangkasbitung akan mengikuti jadwal eksisting atau yang sudah ada. Terkait kapan mulai berlakunya, pihak KAI Commuter belum menyampaikan secara terperinci. 

    Adapun, sarana Kereta khusus petani dan pedagang ini dirancang dengan desain yang mendukung aktivitas mereka, seperti tempat duduk sejajar dengan dinding kereta di sisi kiri dan kanan sehingga memungkinkan menempatkan barang bawaan atau dagangannya didepan pengguna dengan aman.  

    “Pintu kereta pun didesain lebih lebar untuk memudahkan keluar masuknya barang bawaan, dan yang pasti sarana ini sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang berlaku,” lanjut Karina. 

    Layanan ini akan tersedia pada 14 perjalanan Commuter Line Merak per hari, melayani masyarakat, khususnya para petani dan pedagang di wilayah Banten untuk menjajakan hasil tani dan dagangannya di Serang, Lebak, Pandeglang, dan sekitarnya.

    Karina menegaskan bahwa perjalanan Commuter Line Merak hanya sampai Stasiun Rangkasbitung saja dengan satu kelas, yakni kelas K3 atau layanan kelas ekonomi yang disubsidi oleh pemerintah. 

    “Kereta khusus ini memiliki jumlah tempat duduk sebanyak 73 bangku, dan akan beroperasi dengan total sebanyak 14 kali perjalanan dari Stasiun Merak menuju Stasiun Rangkasbitung atau pun sebaliknya,” tambahnya. 

    Dengan pemberhentian di seluruh stasiun pada lintas tersebut, diharapkan layanan ini nantinya akan menjadi solusi transportasi yang tepat bagi petani dan pedagang, dalam membentuk rantai pasok yang lebih kuat, serta terbukanya peluang usaha dan aktivitas ekonomi daerah yang semakin berkembang.

    Melihat jadwal Commuter Line lintas Merak, terdapat 11 stasiun. Mulai dari Rangkasbitung, Jambu Baru, Catang, Cikeusal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjong Baru, Cilegon, Krenceng, dan Merak. 

    Total jarak lintasan kereta tersebut mencapai 67,4 kilometer dengan total perjalan sekitar 1 jam 45 menit. 

    Adapun, bagi para pedagang yang akan melanjutkan perjalanan dari Rangkasbitung menuju Jakarta dan sekitarnya dapat menggunakan Commuter Line Rangkasbitung – Tanah Abang di Stasiun Rangkasbitung. Terkait dengan kelanjutan perjalanan ini, KAI Commuter memberlakukan ketentuan khusus.  

    Para petani atau pedagang yang membawa barang bawaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Commuter Line Jabodetabek. Pembatasan barang bawaan yang besar (dagangan) hanya diperbolehkan pada pemberangkatan Commuter Line Jabodetabek yang pertama berangkat dari Stasiun Rangkasbitung menuju kota Jakarta atau sekitarnya.

    Saat ini, KAI Commuter terus fokus melaksanakan persiapan, termasuk kebutuhan teknis sarana dan penyusunan regulasi bersama regulator. KAI Commuter dan KAI terus melakukan koordinasi dengan DJKA Kementerian Perhubungan untuk memastikan aspek keselamatan, operasional, dan regulasi layanan kereta khusus ini.