Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Konglomerat Properti Pendiri Alam Sutera The Ning King Meninggal Dunia

    Konglomerat Properti Pendiri Alam Sutera The Ning King Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat Indonesia, The Ning King dikenal sebagai pendiri Argo Manunggal Group meninggal dunia di Singapura pada hari ini, Minggu (2/11/2025).

    Informasi mengenai meninggalnya The Ning King semula diunggah oleh akun instagram resmi Alam Sutera Realty. Namun tidak lama berselang, kabar itu dibenarkan oleh pihak Alam Sutera.

    “Dengan duka yang mendalam, kami menyampaikan kabar bahwa Bapak The Ning King, pendiri Argo Manunggal Group, telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bapak The Ning King pendiri Argo Manunggal Group memulai kiprahnya di industri tekstil dan berkembang menjadi salah satu grup tekstil terbesar di Indonesia serta kelompok usaha terdiversifikasi di Indonesia, yang mencakup berbagai sektor industri, termasuk properti,” demikian bunyi keterangan resmi dari pihak Alam Sutera.

    Saat ini, Argo Manunggal Group tercatat memiliki saham mayoritas PT Alam Sutera Realty Tbk.

    “Segenap keluarga besar Alam Sutera Group mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak The Ning King. Kami mengenang beliau sebagai sosok visioner dan inspiratif. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan YME dan damai kasih Kristus menyertai keluarga yang ditinggalkan. Amin.”

    Kiprah The Ning King

    Dalam catatan Bisnis, The Ning King membesarkan kerajaan bisnisnya di berbagai bidang, salah satunya pengembangan properti melalui Alam Sutera Realty.

    Melansir Forbes, Selasa (27/6/2023) lalu, The Ning King pernah masuk dalam 50 Orang Terkaya di RI pada 2017 dengan kekayaan mencapai US$450 juta atau setara dengan Rp6 triliun (kurs Rp14.000). Bisnis properti disebut berkontribusi besar terhadap harta kekayaan konglomerat The Ning King.

    Adapun, kiprah bisnis Argo Manunggal Group dimulai pada 1949 yang berawal dari perdagangan tekstil, kemudian konglomerasi bisnis The Ning King merambah ke sektor pertambangan, energi, perpipaan, properti, kawasan industri, hingga agrikultural.

    Pria yang lahir di Bandung tahun 1931 itu mendirikan PT Argo Pantes Tbk. (ARGO) sekaligus pabrik tekstil pertamanya pada 1977. Saat ini, gurita bisnis Argo Manunggal Group telah masuk ke berbagai kota besar di Indonesia.

    Kini berbagai bisnis The Ning King dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, seperti Lifestyle by Argo Manunggal Group yang mencakup ARGO dan PT Argo Manunggal Triasta, perusahaan tekstil yang kini beroperasi di Tangerang, Salatiga, Bandung, dan Semarang. 

    Kemudian, Industrial by Argo Manunggal (IAM) yang merupakan holding dari Cakrasteel, Pralon, dan Fumira. Dalam hal ini, IAM memproduksi berbagai produk konstruksi, seperti baja hingga perpipaan yang telah tersebar di lebih dari 100 kota di Indonesia.

    Bisnis Properti

    PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) didirikan oleh keluarga The Ning King pada 1993. Dalam laporan tahunan 2022, The Ning King tercatat sebagai pemegang saham utama sekaligus pengendali ASRI. 

    Tercatat dalam laporan tersebut bahwa The Ning King mengendalikan ASRI melalui PT Tangerang Fajar Industrial Estate, PT Manunggal Prime Development dan PT Argo Manunggal Land Development dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 25,72 persen, 21,66 persen dan 0,66 persen.

    Namun, pendirian ASRI tak terlepas dari nama Haryanto Tirtohadiguno (61) yang merupakan menantu dari The Ning King. Dia diberi kepercayaan penuh oleh sang mertua untuk mendirikan dan mengelola ASRI pada 1993 silam, bersama 3 orang tim yaitu arsitek junior, senior keuangan, dan istrinya (anak The Ning King) yaitu Angeline Sutedja sebagai human resources.

    Haryanto kini merupakan Komisaris Utama ASRI. Pria yang lahir di Surabaya tahun 1962 ini merupakan sarjana ekonomi dari University of Missouri, Columbia, USA.

    Kariernya bermula sebagai Sales Representatives di PT Argo Pantes pada 1987-1988, Marketing Manager di PT Alfa Goldland Realty pada 1988-1989, General Manager di PT Megalopolis Manunggal Indonesia Development pada 1990-1993.

    Kemudian sebagai pendiri ASRI, dia menjabat sebagai Direktur Utama ASRI pada 1993-2007. Saat itu dia juga merangkap sebagai Managing Director PT Alfa Goldland Realty pada 2003-2012 dan Komisaris ASRI pada 2007-2015.

    Haryanto sempat menempati kembali posisi Direktur Utama ASRI pada 2013-2015, dan menjadi Komisaris Utama sejak 2015 hingga sekarang.

    Sebelumnya, perusahaan tersebut dikenal dengan nama PT Adhihutama Manunggal yang kemudian diganti menjadi Alam Sutera Realty pada September 2007 sehubungan dengan rencana jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, Alam Sutera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Desember 2007.

    Pada 1994, ASRI mengembangkan kawasan hunian terpadu yang berdiri di atas lahan 800 hektare di Serpong, Tangerang. Peluncuran perdana perumahan Alam Sutera, lebih dari 1.100 unit hunian terjual dalam waktu 2 minggu. 

    Hingga tahun 2013 lalu, kawasan Alam Sutera telah menghadirkan lebih dari 37 kluster perumahan dengan 150-300 unit rumah di setiap klusternya. Produk residensialnya mencakup 3 apartemen Paddington Heights, Silkwood, EleVee Penthouses & Residences dan 1 low-rise apartment yaitu Lloyd.

    Kota mandiri lainnya yang telah dikembangkan ASRI yaitu Suvarna Sutera di Tangerang dengan pengembangan seluas 2.600 hektare. Tak hanya itu, ASRI juga menunjukkan mahakarya lain yang menjadi ikon Indonesia, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali.

    Selain township yang menghadirkan berbagai residensial mulai dari rumah tapak hingga apartemen, ASRI juga mengembangkan gedung perkantoran yaitu The Tower, The Prominence, Synergy Building.

    Di sisi lain, ASRI juga mengembangkan sejumlah properti komersial seperti Mall @ Alam Sutera, Flavor Bliss, Pasar 8 & Gudang T8 (149 ruko, 238 kios, 204 lapak) dan Ruko di berbagai lokasi. 

  • Penjualan Semen Turun 2,4% hingga Kuartal III/2025, Stok Menggunung

    Penjualan Semen Turun 2,4% hingga Kuartal III/2025, Stok Menggunung

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) kondisi oversupply atau kelebihan pasokan semen nasional masih terjadi di tengah penjualan yang turun 2,4% year-on-year (yoy) hingga kuartal III/2025. 

    Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan penyebab utama penurunan penjualan masih terjadi dalam sepanjang tahun ini lantaran kondisi ekonomi dan daya beli yang lesu, serta anggaran untuk proyek infrastruktur pemerintah yang dipangkas. 

    “Kita tahu karena kan pemerintah mengalihkan prioritas dari infrastruktur ke program sosial seperti MBG dan sebagainya,” tutur Lilik saat ditemui Bisnis di Kantor ASI, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

    Adapun, penjualan semen domestik pada Januari-September 2025 mencapai 45,68 juta ton atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 46,9 juta ton. 

    Dari sisi produksi, kinerja juga mengalami penurunan 5,9% yoy. Sementara itu, kapasitas produksi sekitar 119,9 juta ton, dengan utilisasi sekitar 56,5%. Kendati demikian, kondisi oversupply masih terjadi di sejumlah wilayah.

    Padahal, moratorium pendirian pabrik baru telah berlaku sejak 2018 lalu, meskipun efektif hanya melalui sistem OSS tanpa payung hukum. 

    “Jadi, kalau mau membangun pabrik baru, tidak bisa apply lewat OSS, kecuali untuk daerah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Itu sampai sekarang masih berlaku,” jelasnya. 

    Lilik menerangkan beberapa wilayah yang mengalami pasokan berlebih tak diserap pasar seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang penjualannya turun dikisaran 2% yoy. 

    Menurut dia, proyek IKN juga tak banyak memberikan andil besar karena hanya membutuhkan 1 juta ton kantong semen per tahun. Di sisi lain, program 3 juta rumah pun dinilai belum optimal memberikan gairah penjualan. 

    Dengan kondisi oversupply tersebut, Lilik tak menampik adanya perang harga. Namun, dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memberikan peringatan untuk tidak menjual terlalu rendah sampai mematikan harga pasar. 

    “Sekarang disparitasnya tidak setinggi dulu, hanya sekitar seribu rupiah per kantong. Jadi persaingan harga masih ada, tapi tidak separah dulu sebelum KPPU turun tangan,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dia menyebut pasar ekspor di kawasan regional pun mengalami kondisi oversupply serupa. Ekspor masih menjadi opsi untuk menggenjot kinerja penjualan, meskipun margin pendapatan kecil. 

    Saat ini, Indonesia sulit bersaing dengan yang bisa menjual lebih murah karena biaya listriknya disubsidi pemerintah. Alhasil, persaingan di pasar ekspor Asia juga sangat ketat.

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Turun Moderat pada Oktober 2025

    Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Turun Moderat pada Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus sejumlah ekonom memproyeksikan terjadinya penurunan inflasi secara moderat pada Oktober 2025, baik secara bulanan maupun tahunan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Oktober 2025 pada Senin (3/11/2025) esok.

    17 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,08% secara bulanan (month on month/MoM).

    Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,21% MoM pada bulan sebelumnya atau September 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang dan Ekonom Citigroup Securities Indonesia Helmi Arman masing-masing sebesar 0,23%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sebesar -0,05%.

    Sementara secara tahunan (year on year/YoY), 28 ekonom memproyeksi median IHK pada Oktober berada di zona inflasi sebesar 2,64%. Nilai tersebut juga turun tipis dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,65% YoY pada September 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,9% yang dikeluarkan oleh Ekonom OCBC Lavanya Venkateswaran. Sementara estimasi terendah di angka 2,25% oleh Ekonom Capital Economics Ltd Gareth Leather.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memperkirakan inflasi naik 0,02% MtM. Dia menilai inflasi utama tetap rendah, ditopang oleh stabilnya harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) dan koreksi musiman pada harga pangan.

    Dalam laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, dijelaskan komponen harga bergejolak (volatile prices) diperkirakan akan terjadi deflasi ringan sebesar -0,3% MtM, sejalan dengan pola musiman selama periode panen di kuartal III/2025.

    Penurunan harga terjadi pada beberapa komoditas utama, antara lain beras turun 0,8%, bawang merah 7,6%, dan cabai rawit 6,2%. Sementara itu, sejumlah komoditas lain justru mencatat kenaikan, seperti telur ayam naik 2,6% dan cabai merah 3,3%.

    Komponen inflasi inti (core inflation) diperkirakan meningkat 0,2% mtm, didorong oleh kenaikan harga emas dan perbaikan konsumsi masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Mandiri Spending Index (MSI) yang naik 1,2% mtm pada Oktober 2025.

    “Faktor tersebut sebagian diimbangi oleh depresiasi rupiah yang lebih ringan, yang turut membantu membatasi tekanan inflasi secara keseluruhan,” ujar Asmo dalam laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Untuk kelompok administered prices, diperkirakan terjadi penurunan -0,2% MtM.

    Harga bahan bakar non-subsidi naik rata-rata 0,5% MtM, namun tertahan oleh turunnya tarif angkutan udara sebesar 0,2% MtM, yang memberikan efek penahan terhadap laju inflasi secara keseluruhan.

    Secara tahunan, Asmo memperkirakan inflasi utama Oktober 2025 berada di level 2,6% YoY. Sementara inflasi inti diproyeksikan mencapai 2,2% YoY, mencerminkan aktivitas permintaan domestik yang stabil serta pengaruh kenaikan harga emas sepanjang Oktober.

  • Produksi Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Produksi Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian bersejarah Indonesia dalam produksi beras nasional yang mencapai tingkat tertinggi sejak kemerdekaan. Capaian tersebut, menurut Presiden, merupakan hasil nyata dari transformasi besar-besaran di sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Sesi Kedua di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan jagung hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target semula empat tahun. Keberhasilan ini, kata Presiden, merupakan bukti konkret bahwa teknologi pertanian presisi dapat mempercepat kemandirian pangan nasional.

    “Kami menggunakan AI di sektor pertanian untuk menerapkan teknik pertanian presisi dan modern. Hasilnya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan jagung hanya dalam waktu satu tahun. Target kami sebenarnya empat tahun, namun teknologi mempercepat segalanya,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin ekonomi APEC.

    Presiden menjelaskan bahwa penerapan AI dan sistem pertanian berbasis data telah membawa perubahan besar dalam pola produksi nasional. Melalui teknologi tersebut, petani kini dapat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim, mengatur penggunaan pupuk secara efisien, serta memaksimalkan produktivitas lahan.

    “Teknologi dan AI telah membawa Indonesia pada tingkat produksi tertinggi dalam sejarah kemerdekaan. Ini bukan hanya capaian sektor pertanian, tetapi kemenangan bangsa dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Presiden.

    Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara APEC dalam penguasaan teknologi dan peningkatan keterampilan digital di sektor pertanian. Menurutnya, transformasi berbasis inovasi menjadi satu-satunya cara bagi negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam perekonomian global.

    Selain membahas kemajuan teknologi, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global seperti penyelundupan pangan, korupsi, dan praktik perjudian daring yang mengancam stabilitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan negara anggota APEC untuk memperkuat tata kelola ekonomi digital yang adil dan aman.

    Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai keberhasilan swasembada pangan yang disampaikan Presiden mencerminkan arah kebijakan nasional yang tepat dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai tulang punggung pertanian modern. Menurutnya, capaian swasembada beras dan jagung yang disebut Presiden menjadi bukti bahwa teknologi pertanian telah terbukti mempercepat produksi dan efisiensi pertanian.

    “Apa yang disampaikan Presiden menjadi bukti bahwa inovasi digital dan AI mampu mendorong peningkatan produksi secara signifikan. Kementan akan terus memperluas penerapan teknologi ini di berbagai daerah untuk memperkuat kemandirian pangan,” ujar Mentan Amran

    Kementerian Pertanian memastikan transformasi berbasis teknologi akan terus dikembangkan secara bertahap melalui sistem pertanian presisi, peningkatan data spasial lahan, dan digitalisasi pemantauan produksi. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan swasembada, tetapi juga memperluas kontribusi bagi ketahanan pangan dunia.

  • Perpres Belum Terbit, Begini Progres Penanganan Truk Obesitas (Zero ODOL)

    Perpres Belum Terbit, Begini Progres Penanganan Truk Obesitas (Zero ODOL)

    Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan presiden (Perpres) mengenai penguatan logistik nasional, termasuk di dalamnya regulasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL), belum kunjung terbit hingga November 2025. Mundur dari rencana awal Oktober 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso—Kemenko Perekonomian selaku inisiator perpres tersebut—belum memberikan tanggapannya terkait kapan terbit regulasi tersebut. Pasalnya, Zero ODOL direncanakan berlaku per 1 Januari 2027. 

    Sebelumnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi menekankan, ketentuan terkait Zero ODOL telah mencapai tahap harmonisasi sejak 1 Oktober 2025.

    “Sekarang sudah harmonisasi. Nanti dari Kementerian Hukum akan mengirimkan ke Kemenko Perekonomian untuk proses penandatangan ke Presiden,” tuturnya kepada Bisnis pada pekan lalu.

    Pada dasarnya, pemrakarsa Perpres Penguatan Logistik Nasional adalah Kemenko Perekonomian. Sementara Kemenko IPK bertugas untuk membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan Zero ODOL yang akan masuk dalam perpres tersebut. 

    Rustam menyebutkan, saat ini pemerintah telah menyusun 9 RAN dengan 45 keluaran atau output. Sebanyak 36 sedang berjalan dan 9 belum berjalan, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Rencananya, pelaksanaan RAN akan berlangsung sampai dengan 2029. 

    Pemerintah juga melakukan deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang dalam RAN penanganan kendaraan ODOL. 

    Evaluasi terhadap beberapa aturan diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Zero ODOL. Misalnya, regulasi pajak dan pungutan lainnya terkait kendaraan bermotor di daerah. 

    Kemudian soal ketentuan tarif angkutan barang, pengaturan MST menimbang perkembangan teknologi terkini mengenai kualitas jalan, pengaturan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan batas dimensi kendaraan angkutan barang (Jumlah Berat Kombinasi Kendaraan yang Diizinkan/JBKI).

    Selain itu, aturan yang memerlukan evaluasi termasuk standardisasi kendaraan angkutan multi-axle untuk pendistribusian beban muatan kendaraan terhadap ketahanan jalan. Terakhir, sinkronisasi pengaturan KBI, JBB, MST, dan kelas jalan, serta aturan terkait lainnya yang ditargetkan rampung pada Juni 2026. 

    Pada tahap awal, kendaraan untuk proyek pemerintah pusat, proyek pemerintah daerah, proyek BUMN dan Kawasan industri yang dikelola BUMN akan wajib Zero ODOL. 

    Kemudian dilanjutkan dengan penerapan terhadap pihak swasta, pemilik barang di kawasan industri, proyek-proyek swasta. Terakhir, penerapan terhadap hilir, yakni pengusaha angkutan barang, termasuk truk-truk pengangkutan bahan pangan seperti sayuran. 

    Sebagai contoh, PT Pupuk Indonesia selaku cargo owner telah menerapkan Zero ODOL secara penuh untuk pengangkutan dari pabrik hingga ke Gudang sejak Agustus 2024. 

    Implementasi dilakukan secara bertahap dari lokasi yang memiliki tingkat permintaan yang rendah (wilayah Indonesia timur, dan perluasan ke barat dan Pulau Jawa). Digitalisasi sistem mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi ke petani merupakan kunci penting untuk dapat melakukan Zero ODOL.

    Sebelumnya, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antar-Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam merumuskan kebijakan Zero ODOL. Di mana, payung hukum tersebut dibidik rampung Oktober 2025. 

    “Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

  • Konsensus Ekonom: Surplus Dagang RI Susut ke US,47 Miliar pada September 2025

    Konsensus Ekonom: Surplus Dagang RI Susut ke US$4,47 Miliar pada September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada September 2025 atau 65 bulan secara beruntun. Kendati demikian, surplus diproyeksikan akan menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Adapun, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama Agustus 2025 pada Senin (3/11/2025) esok.

    Berdasarkan konsensus proyeksi 22 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada September 2025 diproyeksikan sebesar US$4,47 miliar. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau Agustus 2025 senilai US$5,49 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom HK and SH Banking Corp Ltd Pranjul Bhandari dengan nominal US$6 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh Cimb Ltd dengan angka US$3 miliar.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan neraca dagang September 2025 sebesar US$3,15 miliar.

    Dia menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang naik 4.22% secara tahunan (year on year/YoY) dan -7.92% secara bulanan (month on month/MoM). Sementara itu, impor naik 5.35% YoY dan 1.83% MoM.

    Dari sisi harga, David mencatat bahwa komoditas ekspor cenderung turun sedangkan komoditas impor naik dibandingkan bulan lalu. Dia mencontohkan batubara turun signifikan; gas, metal, CPO naik; minyak, gandum, emas naik.

    “Gap penerimaan eksportir sampai dengan belanja importir sedikit mengecil, terutama karena impor terakselerasi,” lanjut David kepada Bisnis, Minggu (2/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan surplus neraca perdagangan kumulatif tahun ini sampai dengan September 2025 sudah mencapai US$32 miliar, atau naik 45,8% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$22,2 miliar. 

    Hal itu disampaikan Purbaya pada pembukaan konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025). Dia menyebut kinerja perdagangan RI tetap kuat di tengah perang tarif khususnya antara Amerika Serikat (AS) dan China. 

    “Aktivitas ekspor impor masih tetap solid di tengah gejolak global, surplus neraca perdagangan kumulatif mencapai US$32 miliar tumbuh hampir 46% dibanding tahun lalu,” terangnya di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dikutip Rabu (15/10/2025). 

    Kinerja kumulatif surplus neraca dagang Indonesia ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah penurunan defisit neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas selama sembilan bulan 2025 itu tumbuh 9,1% YoY didorong oleh ekspor sektor industri dan pertanian.

  • Mentan Amran Kembali Cabut Izin Pengecer yang Langgar HET Pupuk, Total Ada 216

    Mentan Amran Kembali Cabut Izin Pengecer yang Langgar HET Pupuk, Total Ada 216

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencabut izin 26 pengecer yang terbukti menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku pada 22 Oktober 2025.

    Sebelumnya, Amran mencabut izin 190 pengecer yang menjual pupuk di atas HET. Alhasil, total ada 216 pengecer yang telah ditindak.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tidak ada lagi pengecer yang menjual di atas HET.

    Amran juga menyatakan dirinya akan memberikan peringatan keras kepada pihak yang melanggar aturan tersebut.

    “Ada yang menjual pupuk di atas HET sebanyak 26 pengecer, izinnya dicabut dan tidak bisa dikembalikan lagi. Akan diberikan kepada yang mau disiplin dan menyayangi petani,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

    Lebih lanjut, Kementan juga membuka kanal pelaporan melalui layanan WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823 1110 9390. 

    Kanal ini dapat digunakan oleh petani dan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan, mulai dari pupuk palsu hingga pelanggaran harga pupuk subsidi.

    Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai turunnya harga pupuk memberi semangat baru bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas. 

    “Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru bagi para petani kita termasuk dalam hal berproduksi di tengah-tengah sawah. Sehingga ke depan kita akan menjadi sebuah negara yang menjadi sumber pangan. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia,” ujar Muzani.

    Seperti diketahui, penurunan HET pupuk bersubsidi hingga 20% tertuang dalam Kepmentan Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

    Kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani. 

    Adapun, penurunan pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani. Perinciannya, urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

    Kemudian, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

  • Pengusaha Semen Lebih Khawatir Aturan Tarif Karbon Australia Ketimbang CBAM Eropa

    Pengusaha Semen Lebih Khawatir Aturan Tarif Karbon Australia Ketimbang CBAM Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) tidak mengkhawatirkan penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa tahun depan. Alih-alih Eropa, industri lokal kini cemas dengan kebijakan serupa yang akan diterapkan Australia.  

    Ketua ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan Eropa bukan menjadi pasar utama ekspor semen nasional. Namun, Australia masuk dalam 3 besar tujuan ekspor produk semen Indonesia. 

    “Kita ekspor dua jenis produk, clinker [setengah jadi] dan semen. Ekspor terbesar untuk clinker ke Bangladesh, lalu Taiwan dan Australia,” kata Lilik saat ditemui Bisnis di Kantor ASI, dikutip pada Minggu (2/11/2025). 

    Lilik menerangkan bahwa ekspor ke Eropa tidak menjadi pilihan lantaran biaya transportasi yang mahal. Alhasil, produk semen RI kalah bersaing dengan negara-negara lain seperti Turki maupun Timur Tengah. 

    Dalam catatan ASI, volume ekspor clinker sekitar 10,9 juta ton, sementara semen jadi hanya sekitar 1 juta ton. Adapun, ekspor clinker ke Australia mencapai 1,1 juta ton atau 10% dari total ekspor per tahun. 

    “Nah, Australia ini, mereka akan menerapkan kebijakan serupa [CBAM] tahun 2027, disebut carbon leakage tariff,” tuturnya. 

    Kedutaan Besar Australia disebut telah memberikan pengumuman terkait kebijakan tersebut dan memperkenalkan skema perhitungannya. Kendati demikian, kebijakan tarif tambahan berbasis karbon itu juga belum final. 

    Lilik menuturkan bahwa pemerintah Australia tengah mempersiapkan pengumuman launching kebijakan tersebut. Namun masih menunggu pemilihan umum dan peresmian pemerintahan baru. 

    “Tapi tarifnya diperkirakan sekitar AU$30 per ton CO₂. Kami sudah mengimbau anggota untuk bersiap,” imbuhnya. 

    Dalam hal ini, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan roadmap dekarbonisasi bersama Kementerian Perindustrian dan ITB. Bahkan sebelum itu, beberapa perusahaan besar sudah melakukan inisiatif pengurangan emisi. 

    Dia menyebutkan bahwa saat ini rasio clinker factor dari produksi industri sudah turun ke 68% dari level awal 90%–95%. Artinya, terdapat penurunan emisi cukup signifikan.

    “Selain itu, kami melakukan fuel switching dari batubara ke bahan bakar alternatif seperti biomassa, RDF, dan limbah industri,” jelasnya. 

    Efisiensi energi juga terus ditingkatkan. Secara total, emisi per ton semen sudah turun sekitar 21% dibandingkan tahun 2010. Penggunaan bahan bakar alternatif kini mencapai 11% dari total nilai kalor, naik dari 3% pada 2010.

    Di sisi lain, pihaknya juga telah memproduksi blended cement atau semen hijau, yaitu dengan menurunkan porsi clinker. Pembuatan clinker disebut menghasilkan CO₂ tinggi, sehingga pengurangannya membuat proses lebih ramah lingkungan. 

    “Saat ini sekitar 71% produk kita sudah berupa semen hijau, sisanya 29% masih OPC [ordinary portland cement]. Targetnya, seluruh produksi menjadi semen hijau pada 2050,” terangnya. 

    Lebih lanjut, Lilik menyoroti sejumlah tantangan dalam upaya dekarbonisasi industri semen. Dari sisi regulasi, misalnya aturan spesifikasi proyek infrastruktur yang masih mengacu pada OPC. 

    Padahal, pasar umum sudah sangat menerima, sekitar 70% semen kantongan yang beredar di pasaran meripakan semen hijau. Dari sisi harga dan kualitas, tidak ada perbedaan signifikan.

    “Kami sedang ajukan terkait regulasi agar proyek-proyek pemerintah juga menggunakan semen ramah lingkungan,” tuturnya. 

    Pihaknya juga mendorong kemudahan izin untuk penggunaan bahan bakar alternatif dan kebijakan nilai ekonomi karbon yang sedang disiapkan untuk diberikan insentif seperti carbon credit. 

    “Kami juga berharap ada insentif investasi karena untuk menurunkan emisi butuh biaya besar. Total kebutuhan investasi nasional untuk mencapai target penurunan emisi 2030 diperkirakan sekitar Rp3 triliun,” pungkasnya.

  • Kelebihan Warung Madura Atas Indomaret Cs, Core: Dekat Pelanggan hingga Buka 24 Jam

    Kelebihan Warung Madura Atas Indomaret Cs, Core: Dekat Pelanggan hingga Buka 24 Jam

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai warung Madura menjadi contoh UMKM perdagangan yang mampu bertahan di tengah gempuran ritel modern seperti Alfamart—Indomaret Cs.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menuturkan model bisnis warung Madura memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh jaringan minimarket besar.

    Faisal menyebut, keunggulan tersebut di antaranya dari sisi fleksibilitas jam operasional yang bisa beroperasi 24 jam, margin tipis, dan kedekatan dengan pelanggan menjadi kunci daya saing warung Madura di tengah ketatnya persaingan sektor ritel.

    “Mereka punya beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Alfamart dan Indomaret sehingga dia bisa muncul bersaing di mana-mana tumbuh,” kata Faisal kepada Bisnis, Minggu (2/11/2025).

    Selain itu, Faisal menambahkan, faktor kemudahan akses dan pelayanan cepat juga membuat warung Madura tetap menjadi pilihan konsumen di banyak daerah.

    Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang biasanya menuntut pelanggan masuk gedung, mencari sendiri barang, dan antre di kasir. Di sisi lain, warung Madura menawarkan lokasi yang strategis dan proses transaksi yang lebih cepat.

    Namun, Faisal menyebut tidak semua UMKM memiliki kemampuan serupa untuk bersaing dengan ritel modern. Untuk itu, dia menilai perlu adanya kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku usaha kecil di sektor perdagangan.

    Apalagi, sambung dia, kekuatan modal dan skala ekonomi yang dimiliki ritel modern membuat mereka unggul dalam harga dan kelengkapan produk.

    Dia menilai perlu adanya pembatasan jumlah dan sebaran minimarket agar toko kelontong dan warung tradisional tetap memiliki ruang tumbuh.

    “Sehingga kalau ingin mendukung bisnis masyarakat menengah ke bawah dengan toko-toko kelontong seperti dulu, ini kan memang perlu ada keberpihakan, strategi kebijakan yang ada keberpihakannya,” tambahnya.

    Menurutnya, pembatasan jarak antar gerai minimarket bisa menjadi solusi seperti halnya aturan yang diterapkan pada hypermarket dan supermarket besar.

    “Jadi tumbuh bersama, tidak didominasi oleh yang besar terus, karena kalau tidak akan begitu terus, hanya segelintir dari usaha toko-toko kelontong tradisional yang bisa bersaing seperti yang Madura itu saja, yang lain-lain akan susah,” tandasnya.

  • Bos-Bos Properti Berkumpul, Bahas 3 Juta Rumah hingga Pasar Apartemen

    Bos-Bos Properti Berkumpul, Bahas 3 Juta Rumah hingga Pasar Apartemen

    Bisnis.com, JAKARTA—Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI), yang merupakan para senior di asosiasi pengembang terbesar di Indonesia, melakukan pertemuan untuk membahas sejumlah isu yang tengah mengemuka di sektor properti.

    Isu tersebut mencakup dukungan terhadap program 3 juta rumah, pemulihan pasar apartemen, skema rumah murah, hingga hunian berimbang.

    Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat mengatakan pertemuan sekitar 37 tokoh dan senior REI di kediaman pribadinya, Rabu (29/10) lalu, bertujuan memberikan dukungan kepada pengurus DPP REI dalam memperjuangkan berbagai persoalan yang saat ini sedang dihadapi pengembang. Berbagai isu dibahas, dari mulai hambatan perizinan hingga pemulihan pasar dan daya beli masyarakat.

    “Ada diskusi santai juga soal kebijakan pemerintah, kondisi pasar di tengah penurunan daya beli masyarakat, serta masukan untuk dilakukan DPP REI ke depannya. Pertemuan seperti ini akan rutin 5 bulan sekali kita adakan untuk terus memberikan masukan positif kepada pemerintah,” ujar Ketua Umum DPP REI periode 1989-1992 itu, mengutip keterangan resmi REI, Minggu (2/11/2025).

    Di pertemuan, jelas Menteri Perindustrian RI periode 2009-2014 tersebut, para senior REI juga menyatakan komitmen untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% seperti ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, sektor properti punya potensi menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi, karena mampu menggerakkan lebih dari 185 industri terkait di sektor riil.

    Tokoh dan senior REI mengaku sangat terbuka untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor properti demi mendorong target pertumbuhan ekonomi.

    Ketua BPO-REI, Paulus Totok Lusida menyebutkan saat ini sejumlah kebijakan telah diterbitkan pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah, perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, penambahan kuota rumah bersubsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta gratis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden,” ungkap Totok yang bersama dengan Sekretaris BPO-REI Bally Saputra Datuk Janosati menginisiasi pertemuan tersebut.

    Totok Lusida menyinggung pula mengenai opsi realistis yang dapat dijalankan pengembang untuk menjalankan ketentuan konsep hunian berimbang seperti diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan diubah melalui UU Cipta Kerja.

    Amanat tersebut mewajibkan pengembang membangun perumahan dengan komposisi seimbang antara rumah sederhana, menengah, dan mewah.

    Beberapa opsi yang mengemuka antara lain dengan membayar dana konversi yang wajar, lokasi hunian berimbang dapat dilakukan di seluruh Indonesia, atau lokasi hunian di satu provinsi yang sama.

    Opsi-opsi ini menjadi alternatif, meski kata Totok, tidak mudah untuk mengubah ketentuan undang-undang. Saat ini, undang-undang menetapkan pembangunan hunian berimbang harus di satu hamparan untuk proyek skala besar, dan satu hamparan di kabupaten/kota yang sama bagi proyek skala non-besar.

    Sementara itu, berkaitan dengan kondisi pasar apartemen yang sedang lesu, berdasarkan hasil survei salah satu penyebabnya ialah akibat biaya service charge (iuran pemeliharaan lingkungan/IPL) yang mahal.

    Dalam pertemuan tersebut Totok Lusida mengemuka usulan agar biaya service charge di apartemen seharga di bawah Rp1 miliar dapat dikurangi menjadi sekitar Rp12.000 hingga Rp14.000 per meter persegi agar semakin terjangkau.

    “Tujuannya supaya MBT mau membeli dan tinggal di apartemen. Kami harapkan ada solusi soal tarif service charge apartemen menengah bawah ini,” harap Totok.

    Ketua Kehormatan REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan masalah living cost di apartemen yang mahal memang cukup mengganggu pemulihan pasar apartemen. Hal itu mengingat tarif listrik dan air bersih di unit apartemen dikenakan tarif komersial yang berbeda dengan rumah tapak.

    “Selain service charge yang mahal, di apartemen biaya kebutuhan sehari-hari seperti air bersih dan listrik juga ditetapkan sama dengan bangunan komersial. Ini tidak fair, karenanya harus dikonversi jadi tarif hunian,” ujarnya.

    Dia mendorong pemerintah memberikan perhatian besar pada pasar apartemen yang sedang terpuruk, karena kalau minat orang tinggal di apartemen meningkat, maka banyak hal dapat terselesaikan seperti kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar minyak.

    Pengembang senior James T. Riady dan Sugianto Kusuma (Aguan) mengajak pelaku usaha properti khususnya REI mendukung program perumahan yang telah diluncurkan pemerintah termasuk Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan yang tahun ini disiapkan sebesar Rp130 triliun.

    “Ada kredit dengan bunga rendah senilai Rp130 triliun yang harus dioptimalkan. Saya pikir untuk anggota REI sangat bagus (dimanfaatkan),” kata James Riady.

    Sementara Aguan mengajak agar REI sebagai organisasi pengembang yang besar membantu program-program renovasi rumah di seluruh Indonesia. Menurutnya, banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni, sehingga perlu dibantu oleh para pelaku usaha.

    Beberapa senior REI yang tampak hadir adalah Siswono Yudo Husodo, Suharso Monoarfa, Yan Mogi, Agusman Effendi, Setyo Maharso, Eddy Hussy, Alex Tedja, Nanda Widya, Herman Sudarsono dan lainnya.