Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • DJP-Kejati Jakarta Buru Aset Terpidana Penggelapan Pajak ke Singapura

    DJP-Kejati Jakarta Buru Aset Terpidana Penggelapan Pajak ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Pusat bersama Kejati Jakarta tengah memburu aset terpidana penggelapan pajak berinisial TB di Singapura.

    Kabid P2Humas Kanwil DJP Jakarta Pusat Muktia Agus Budi Santosa mengatakan perburuan aset dilakukan lantaran pihaknya menduga TB telah menyembunyikan aset di Singapura.

    “Langkah lanjutan [telah] permintaan penyitaan aset di luar negeri terkait aset dan dana yang diduga disembunyikan oleh Terpidana TB di luar negeri,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (3/11/2025).

    Dia menambahkan, permintaan penyitaan aset itu dilakukan dengan menempuh mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) dengan otoritas Singapura.

    “DJP saat ini sedang menempuh mekanisme MLA atau Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk meminta penyitaan aset terkait,” imbuhnya.

    Sementara itu, Agus mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan penyitaan dan pemblokiran terhadap aset senilai Rp58,2 miliar dalam perkara pajak ini. 

    Aset yang disita maupun diblokir ini mencakup uang dalam rekening bank, obligasi, kendaraan, apartemen, dan bidang tanah.

    Agus juga menjelaskan modus TB dalam perkara TPPU ini dengan cara menyimpan uang tunai hasil pidana ke bank. Setelah itu, TB melakukan konversi uang itu menjadi mata uang asing untuk kemudian dikirim ke luar negeri.

    “Dengan menempatkan uang tunai ke sistem perbankan, melakukan konversi ke mata uang asing, transfer dana ke luar negeri, serta membelanjakan dalam bentuk aset,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, TB merupakan salah satu Beneficial Owner dari Wajib Pajak PT UP. Dia telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024.

    Dalam hal ini, Hakim Agung MA telah menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp634,7 miliar. Putusan ini sekaligus menganulir vonis bebas TB pada pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Pusat pada (3/8/2023).

  • Purbaya Siap Beri Pinjaman ke Pemda dengan Bunga Rendah: 0,5%

    Purbaya Siap Beri Pinjaman ke Pemda dengan Bunga Rendah: 0,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap memberikan pinjaman bunga rendah di level 0,5% untuk pemerintah daerah (Pemda), sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

    Lewat PP tersebut, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Purbaya menjelaskan selama ini pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan pinjaman ke Pemda lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Dia pun mendorong PT SMI kembali menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi PP 38/2025.

    “SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya. Kalau SMI kan lebih terlatih untuk itu,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Kendati demikian, selama ini bunga pinjaman PT SMI cukup tinggi sehingga kerap membebani keuangan Pemda. Purbaya pun meminta PT SMI menurunkan bunga pinjamannya ke level 0,5%.

    Dia mencatat PT SMI memiliki keuangan yang bagus. Selain itu, Purbaya siap menambahkan Rp3 triliun ke PT SMI agar bisa disalurkan ke Pemda pada kuartal IV/2025.

    “Jadi daerah enggak usah khawatir, kalau proyeknya bagus, dan SMI menerima, kita akan jalankan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang, dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%,” ungkapnya.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ingin pemerintah pusat seakan sekadar ingin mencari untung dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dia ingin bunga pinjaman ke Pemda ditetapkan rendah.

    “Untuk saya, uang pemerintah bukan untuk cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan,” tutupnya.

    Pemda Minta Bunga Rendah

    Sebelumnya, Pemda menilai pelaksanaan skema pinjaman pusat ke daerah (Pemda) seperti yang diatur dalam PP 38/2025 akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan bunga penjaminan yang rendah, di bawah 3%.

    PP 38/2025 sendiri keluar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai PP 38/2025 memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi proyek-proyek vital; di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban fiskal terutama bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas.

    “PP 38/2025 ini seperti tombak bermata dua buat daerah,” ujar Masinton kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

    Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menjelaskan skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ke Pemda dapat menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, sambungnya, selama ini sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghadapi keterbatasan akses pembiayaan komersial.

    Hanya saja, ketentuan dalam PP tersebut mengatur bahwa pengembalian pinjaman dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) pada tahun-tahun berikutnya.

    Skema itu, menurut Masinton, perlu diwaspadai agar tidak memperberat kemampuan fiskal daerah terutama bagi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah.

    “Beban pemerintah daerah bisa menjadi lebih berat dari kondisi saat ini,” wanti-wantinya.

    Dia mencontohkan, Kabupaten Tapanuli Tengah pernah memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada 2021 senilai Rp70 miliar dengan bunga 6,19% dan tenor delapan tahun. Hingga kini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih membayar cicilan pokok utang sekitar Rp11 miliar per tahun.

    Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bunga rendah agar tujuan PP 38/2025 untuk memperluas akses pembiayaan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan pada masa berikutnya.

    “Pemerintah daerah dan BUMD akan lebih terbantu apabila bunga pinjaman dari pemerintah pusat bisa ditekan lebih rendah di bawah 3%,” ungkap Masinton.

  • Inflasi Emas Perhiasan Sentuh Level Tertinggi, Tren 26 Bulan Berturut-turut

    Inflasi Emas Perhiasan Sentuh Level Tertinggi, Tren 26 Bulan Berturut-turut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi Oktober 2025 sebesar 0,28% (month to month/MtM). Dengan andil 0,21%, inflasi emas sudah terjadi 26 bulan berturut-turut dan menyentuh level tertinggi bulan lalu.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok utama penyumbang inflasi Oktober 2025 yakni sebesar 3,05% serta dengan andil 0,21%. Emas menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi.

    Nilai inflasi emas perhiasan pada Oktober 2025 adalah sebesar 11,97% dan memberikan andil kepada inflasi Oktober 2025 sebesar 0,21%. Tingkat inflasi dan andilnya merupakan level tertinggi dalam kurun waktu 26 bulan sejak terjadinya inflasi secara berturut-turut.

    “Ini merupakan inflasi tertinggi sejak 26 bulan berturut-turut sejak terjadinya inflasi,” terang Pudji pada konferensi pers, Senin (3/11/2025).

    Adapun, tingkat inflasi emas pada Oktober 2023 dan Oktober 2024 sebesar masing-masing 0,92% dan 4,44%. Masing-masing juga memberikan andil terhadap inflasi bulan tersebut 0,01% dan 0,06%.

    Sejalan dengan hal tersebut, BPS juga mencatat bahwa tingkat inflasi Oktober 2025 adalah yang tertinggi pada periode yang sama sejak empat tahun yang lalu yakni Oktober 2021. Secara historis pada setiap Oktober sejak 2021 hingga 2025 mengalami inflasi. Hanya pada Oktober 2022 terjadi deflasi sebesar 0,11% (MtM).

    Selain itu, inflasi selalu terjadi sejak empat tahun yang lalu masing-masing sebesar 0,12% (MtM) pada Oktober 2021, 0,17% (MtM) pada Oktober 2023, dan 0,08% (MtM) pada Oktober 2024.

    “Tingkat inflasi yang terjadi pada Oktober 2025 merupakan inflasi tertinggi dibandingkan tingkat inflasi 2021 hingga 2024,” terang Pudji, Senin (3/11/2025).

    Komoditas emas perhiasan disebut menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2024 dan Oktober 2025. Itu berbeda dengan tiga tahun sebelumnya masing-masing pada Oktober 2021 ketika penyumbang utama inflasi bulanan merupakan cabai merah, serta beras pada masing-masing Oktober 2022 dan Oktober 2023.

    Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi pada Oktober 2025 adalah cabe merah 0,06%, telur ayam ras 0,04%, dan daging ayam ras dengan andil inflasi 0,02%.

    Adapun seluruh komponen mengalami inflasi secara bulanan, dengan terbesar pada kelompok komponen inti. Inflasi komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,39%, dan memberikan andil 0,25%. Komoditas dominan dari kelompok tersebut adalah emas perhiasan dan biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi.

    Berikutnya adalah komponen harga diatur pemerintah yang mengalami inflasi 0,10%. Komponen ini memberikan andil inflasi 0,02%, dengan komoditas dominan adalah sigaret kretek mesin serta tarif angkutan udara.

    Selanjutnya, komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,03% dan memberikan andil inflasi 0,01%. Komoditas dominan adalah cabe merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.

  • Data BPS September 2025: Penumpang Pesawat Anjlok, Penumpang Pilih Naik Kapal

    Data BPS September 2025: Penumpang Pesawat Anjlok, Penumpang Pilih Naik Kapal

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penumpang di seluruh moda transportasi mengalami penurunan secara bulanan per September 2025, kecuali angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP). 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini melaporkan bahwa peningkatan hanya terjadi pada angkutan penumpang ASDP, sebesar 1,46% month to month (MtM), menjadi 3,9 juta orang. 

    “Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada penyeberangan antar pulau saat liburan long weekend,” katanya dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025). 

    Secara kumulatif selama Januari–September 2025, jumlah penumpang ASDP mencapai 39,2 juta orang atau naik 15,12% dibanding periode yang sama tahun 2024. 

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua pelabuhan utama yang diamati, yaitu Pelabuhan Merak sebesar 24,56%, Bakauheni sebesar 32,40%, Ketapang sebesar 26,81%, Gilimanuk sebesar 20,41% dan Pototano sebesar 9,93%. 

    Secara terperinci, penumpang angkutan udara domestik turun -5,13% MtM menjadi 4,8 juta orang, sementara penumpang internasional turun -6,96% menjadi 1,8 juta orang. 

    Penurunan jumlah penumpang angkutan udara domestik, terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Ngurah Rai sebesar -15,07%, Kualanamu-Medan sebesar -6,62%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar -5,46%, Hasanuddin-Makassar sebesar -3,43%, dan Juanda-Surabaya sebesar -1,97%.

    Pada angkutan udara internasional, juga terpantau penurunan di lima bandara utama, yakni Bandara Hasanuddin-Makassar sebesar -17,37%, Ngurah Rai-Denpasar sebesar -9,02%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar -7,21%, Kualanamu-Medan sebesar -1,95%, dan Juanda-Surabaya sebesar -1,79%.

    Data tersebut pun selaras dengan adanya penurunan jumlah wisman yang masuk melalui pintu kedatangan utama, yakni di I Gusti Ngurah Rai. 

    “Terjadi penurunan jumlah kunjungan wisman di Bali, secara bulanan dipicu berakhirnya liburan di sejumlah negara,” tambahnya. 

    Lebih lanjut dalam paparannya, Pudji menunjukkan bahwa penumpang angkutan laut domestik pada September 2025 turun -5,62% menjadi 2,3 juta orang. Penumpang kereta pada September 2025 turun -1,23% menjadi 45 juta orang. 

    Kemudian secara tahunan, terjadi peningkatan jumlah penumpang pada hampir seluruh moda transportasi kecuali pada angkutan udara domestik.

    Peningkatan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada moda Angkutan Laut Domestik yaitu sebesar 12,57% YoY. Sementara Angkutan Udara Domestik mengalami penurunan jumlah penumpang yaitu sebesar 11,24%. 

    Penurunan jumlah penumpang juga terjadi pada Agustus 2025 lalu, kecuali pada angkutan udara internasional.

    Tercatat jumlah penumpang angkutan udara internasional naik sebesar 5,19% MtM, atau meningkat dari 1,82 juta orang pada Juli 2025 menjadi 1,92 juta pada Agustus 2025.

  • Jumlah Kunjungan Wisman September 2025: Hampir 1,4 Juta, Naik 9,04% YoY

    Jumlah Kunjungan Wisman September 2025: Hampir 1,4 Juta, Naik 9,04% YoY

    Jumlah Kunjungan Wisman September 2025: Hampir 1,4 Juta, Naik 9,04% YoY

    52 menit yang lalu

  • Impor Bahan Baku September 2025 Naik 1,3%, Ekspansi Manufaktur Terbatas

    Impor Bahan Baku September 2025 Naik 1,3%, Ekspansi Manufaktur Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau penolong pada September 2025 mencapai US$13,83 miliar, naik 1,33% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$13,64 miliar.

    Dalam laporan BPS, impor bahan baku/penolong secara tahunan juga meningkat 2,10% year-on-year (yoy) dibandingkan September 2024 yang senilai US$13,54 miliar. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor menurut penggunaan pada September 2025 mengalami peningkatan untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunan. 

    “Nilai impor bahan baku naik 2,10%, kemudian nilai impor barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor naik sebesar 28,02% dan dengan andil peningkatan sebesar 5,28%,” kata Pudji dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025). 

    Impor barang modal tercatat sebesar US$4,58 miliar pada September 2025 atau naik dari September 2024 yang sebesar US$3,57 miliar. Secara bulanan, impor barang modal juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$3,94 miliar. 

    Kenaikan impor bahan baku dan barang modal periode September 2025 ini juga seiring dengan ekspansi manufaktur yang tercerminkan dalam laporan S&P Global yang rilis hari ini.

    Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia tercatat mencapai level 51,2 pada Oktober 2025 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya 50,4. Namun, angkanya masih lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 51,5. 

    Angka PMI menunjukkan kondisi manufaktur yang stabilnya dari segi produksi, peningkatan aktivitas pembelian, serta penyerapan tenaga kerja. Ekspansi ini juga terjadi dalam 3 bulan beruntun. 

    Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan, kondisi manufaktur Indonesia dalam fase perbaikan dan diproyeksi makin menguat pada awal kuartal keempat tahun ini. 

    “Kondisi permintaan menunjukkan tren positif, dengan penjualan yang meningkat cukup kuat sehingga mendorong kenaikan pada tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian,” ujarnya dalam laporan baru tersebut.

    Meskipun demikan, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya.

    Namun, tak dipungkiri bahwa tekanan harga masih tetap tinggi, dengan produsen mencatat kenaikan beban biaya rata-rata paling tajam dalam delapan bulan terakhir, seiring laporan kenaikan harga bahan baku.

    Selain itu, perusahaan juga cenderung berhati-hati untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan sehingga harga jual hanya meningkat tipis sebagai upaya mempertahankan daya saing harga.

    Di samping itu, beberapa produsen disebut meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan, menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun.

  • Intip Kondisi Keuangan Pabrik Ban Michelin (MASA) usai PHK Massal

    Intip Kondisi Keuangan Pabrik Ban Michelin (MASA) usai PHK Massal

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) tengah dilanda pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sekitar 280 karyawannya.

    Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina mengatakan, langkah efisiensi ini ditempuh perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan, serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang. 

    “Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi,” ujar Monika kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025) pekan lalu.

    Menilik laporan keuangan terakhir, Multistrada (MASA) membukukan penjualan bersih sebesar US$212,24 juta per 30 Juni 2025, atau sekitar Rp3,39 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS).

    Kendati demikian, penjualan bersih itu turun 3,22% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2024 senilai US$219,31 juta.

    Secara terperinci, penjualan ekspor masih jadi penopang utama kinerja MASA, yakni sebesar US$187,62 juta. Beberapa negara tujuan ekspor meliputi Timur Tengah, Eropa, Australia, Afrika, Asia dan Amerika. Sementara itu, penjualan lokal berkontribusi sebesar US$24,62 juta.

    Dari sisi beban pokok, tercatat sebanyak US$126,7 juta pada 6 bulan 2025, atau turun 1,74% yoy. Sementara laba bruto terpangkas 5,34% menjadi US$85,53 juta.

    Setelah dikurangi beban dan biaya-biaya lainnya, laba bersih MASA tercatat sebesar US$22,28 juta per Juni 2025, atau naik tipis 1,44% dari periode sama tahun lalu sebesar US$21,96 juta.

    Terkait PHK massal, Michelin Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperlakukan seluruh karyawan dengan penuh rasa hormat dan empati sesuai nilai-nilai perusahaan. Perseroan juga memastikan pemberian kompensasi yang layak bagi pekerja yang terdampak.

    “Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” pungkas Monika.

    Adapun, di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) mengambil langkah strategis dengan menarik sahamnya dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

    BEI resmi menghapus pencatatan saham MASA dari papan Pengembangan per Kamis (30/10/2025), setelah seluruh ketentuan dan prosedur sesuai Peraturan Pencatatan No. I-N tentang Delisting dan Relisting terpenuhi.

    Langkah ini dilakukan setelah BEI menerima surat permohonan delisting dan suspensi efek dari perusahaan pada 25 Juli 2024. Adapun perdagangan saham MASA telah dihentikan sementara sejak 26 Juli 2024.

    “Dengan penghapusan pencatatan ini, status perseroan sebagai emiten di BEI resmi dicabut, dan perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat,” tulis manajemen BEI dalam keterangan resmi.

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) Awal November 2025 Keok, Tertinggi US3,75 per Ton

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) Awal November 2025 Keok, Tertinggi US$103,75 per Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara acuan (HBA) pada periode pertama November 2025 mayoritas melemah.

    HBA terbaru ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lewat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 348.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2025.

    Berdasarkan keputusan tersebut, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama November 2025 turun 5,77% menjadi US$103,75 per ton. Pada periode kedua Oktober 2025 HBA kalori ini berada di level US$109,74 per ton.

    HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR juga tergelincir ke level US$67,22 per ton. HBA jenis batu bara ini turun tipis dibandingkan periode kedua Oktober 2025 senilai US$67,76 per ton.

    Untuk batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, HBA dipatok sebesar US$44,02 per ton. Menguat tipis dibandingkan harga acuan akhir Oktober 2025 di angka US$43,71 per ton.

    Sementara itu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR melemah ke level US$33,74 per ton. Harga acuan itu turun dari posisi periode kedua Oktober 2025 di angka US$33,92 per ton

    HBA November 2025 periode pertama juga digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan batu bara (HPB) bulan ini.

    Selain HBA, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral periode pertama November 2025.

    HMA nikel dipatok US$15.075,33/dmt, turun dibandingkan periode kedua Oktober 2025 sebesar US$15.142/dmt.

    Sementara itu, HMA aluminium menguat ke US$2.776,33/dmt dari sebelumnya US$2.688/dmt.

    HMA tembaga juga terkerek naik menjadi US$10.662,07/dmt dari sebelumnya US$10.311,37/dmt.

    Melalui Kepmen ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan, HBA dan HMA akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15.

  • Konglomerat Properti Pendiri Alam Sutera The Ning King Meninggal Dunia

    Konglomerat Properti Pendiri Alam Sutera The Ning King Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat Indonesia, The Ning King dikenal sebagai pendiri Argo Manunggal Group meninggal dunia di Singapura pada hari ini, Minggu (2/11/2025).

    Informasi mengenai meninggalnya The Ning King semula diunggah oleh akun instagram resmi Alam Sutera Realty. Namun tidak lama berselang, kabar itu dibenarkan oleh pihak Alam Sutera.

    “Dengan duka yang mendalam, kami menyampaikan kabar bahwa Bapak The Ning King, pendiri Argo Manunggal Group, telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bapak The Ning King pendiri Argo Manunggal Group memulai kiprahnya di industri tekstil dan berkembang menjadi salah satu grup tekstil terbesar di Indonesia serta kelompok usaha terdiversifikasi di Indonesia, yang mencakup berbagai sektor industri, termasuk properti,” demikian bunyi keterangan resmi dari pihak Alam Sutera.

    Saat ini, Argo Manunggal Group tercatat memiliki saham mayoritas PT Alam Sutera Realty Tbk.

    “Segenap keluarga besar Alam Sutera Group mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak The Ning King. Kami mengenang beliau sebagai sosok visioner dan inspiratif. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan YME dan damai kasih Kristus menyertai keluarga yang ditinggalkan. Amin.”

    Kiprah The Ning King

    Dalam catatan Bisnis, The Ning King membesarkan kerajaan bisnisnya di berbagai bidang, salah satunya pengembangan properti melalui Alam Sutera Realty.

    Melansir Forbes, Selasa (27/6/2023) lalu, The Ning King pernah masuk dalam 50 Orang Terkaya di RI pada 2017 dengan kekayaan mencapai US$450 juta atau setara dengan Rp6 triliun (kurs Rp14.000). Bisnis properti disebut berkontribusi besar terhadap harta kekayaan konglomerat The Ning King.

    Adapun, kiprah bisnis Argo Manunggal Group dimulai pada 1949 yang berawal dari perdagangan tekstil, kemudian konglomerasi bisnis The Ning King merambah ke sektor pertambangan, energi, perpipaan, properti, kawasan industri, hingga agrikultural.

    Pria yang lahir di Bandung tahun 1931 itu mendirikan PT Argo Pantes Tbk. (ARGO) sekaligus pabrik tekstil pertamanya pada 1977. Saat ini, gurita bisnis Argo Manunggal Group telah masuk ke berbagai kota besar di Indonesia.

    Kini berbagai bisnis The Ning King dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, seperti Lifestyle by Argo Manunggal Group yang mencakup ARGO dan PT Argo Manunggal Triasta, perusahaan tekstil yang kini beroperasi di Tangerang, Salatiga, Bandung, dan Semarang. 

    Kemudian, Industrial by Argo Manunggal (IAM) yang merupakan holding dari Cakrasteel, Pralon, dan Fumira. Dalam hal ini, IAM memproduksi berbagai produk konstruksi, seperti baja hingga perpipaan yang telah tersebar di lebih dari 100 kota di Indonesia.

    Bisnis Properti

    PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) didirikan oleh keluarga The Ning King pada 1993. Dalam laporan tahunan 2022, The Ning King tercatat sebagai pemegang saham utama sekaligus pengendali ASRI. 

    Tercatat dalam laporan tersebut bahwa The Ning King mengendalikan ASRI melalui PT Tangerang Fajar Industrial Estate, PT Manunggal Prime Development dan PT Argo Manunggal Land Development dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 25,72 persen, 21,66 persen dan 0,66 persen.

    Namun, pendirian ASRI tak terlepas dari nama Haryanto Tirtohadiguno (61) yang merupakan menantu dari The Ning King. Dia diberi kepercayaan penuh oleh sang mertua untuk mendirikan dan mengelola ASRI pada 1993 silam, bersama 3 orang tim yaitu arsitek junior, senior keuangan, dan istrinya (anak The Ning King) yaitu Angeline Sutedja sebagai human resources.

    Haryanto kini merupakan Komisaris Utama ASRI. Pria yang lahir di Surabaya tahun 1962 ini merupakan sarjana ekonomi dari University of Missouri, Columbia, USA.

    Kariernya bermula sebagai Sales Representatives di PT Argo Pantes pada 1987-1988, Marketing Manager di PT Alfa Goldland Realty pada 1988-1989, General Manager di PT Megalopolis Manunggal Indonesia Development pada 1990-1993.

    Kemudian sebagai pendiri ASRI, dia menjabat sebagai Direktur Utama ASRI pada 1993-2007. Saat itu dia juga merangkap sebagai Managing Director PT Alfa Goldland Realty pada 2003-2012 dan Komisaris ASRI pada 2007-2015.

    Haryanto sempat menempati kembali posisi Direktur Utama ASRI pada 2013-2015, dan menjadi Komisaris Utama sejak 2015 hingga sekarang.

    Sebelumnya, perusahaan tersebut dikenal dengan nama PT Adhihutama Manunggal yang kemudian diganti menjadi Alam Sutera Realty pada September 2007 sehubungan dengan rencana jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, Alam Sutera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Desember 2007.

    Pada 1994, ASRI mengembangkan kawasan hunian terpadu yang berdiri di atas lahan 800 hektare di Serpong, Tangerang. Peluncuran perdana perumahan Alam Sutera, lebih dari 1.100 unit hunian terjual dalam waktu 2 minggu. 

    Hingga tahun 2013 lalu, kawasan Alam Sutera telah menghadirkan lebih dari 37 kluster perumahan dengan 150-300 unit rumah di setiap klusternya. Produk residensialnya mencakup 3 apartemen Paddington Heights, Silkwood, EleVee Penthouses & Residences dan 1 low-rise apartment yaitu Lloyd.

    Kota mandiri lainnya yang telah dikembangkan ASRI yaitu Suvarna Sutera di Tangerang dengan pengembangan seluas 2.600 hektare. Tak hanya itu, ASRI juga menunjukkan mahakarya lain yang menjadi ikon Indonesia, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali.

    Selain township yang menghadirkan berbagai residensial mulai dari rumah tapak hingga apartemen, ASRI juga mengembangkan gedung perkantoran yaitu The Tower, The Prominence, Synergy Building.

    Di sisi lain, ASRI juga mengembangkan sejumlah properti komersial seperti Mall @ Alam Sutera, Flavor Bliss, Pasar 8 & Gudang T8 (149 ruko, 238 kios, 204 lapak) dan Ruko di berbagai lokasi. 

  • Penjualan Semen Turun 2,4% hingga Kuartal III/2025, Stok Menggunung

    Penjualan Semen Turun 2,4% hingga Kuartal III/2025, Stok Menggunung

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) kondisi oversupply atau kelebihan pasokan semen nasional masih terjadi di tengah penjualan yang turun 2,4% year-on-year (yoy) hingga kuartal III/2025. 

    Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan penyebab utama penurunan penjualan masih terjadi dalam sepanjang tahun ini lantaran kondisi ekonomi dan daya beli yang lesu, serta anggaran untuk proyek infrastruktur pemerintah yang dipangkas. 

    “Kita tahu karena kan pemerintah mengalihkan prioritas dari infrastruktur ke program sosial seperti MBG dan sebagainya,” tutur Lilik saat ditemui Bisnis di Kantor ASI, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

    Adapun, penjualan semen domestik pada Januari-September 2025 mencapai 45,68 juta ton atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 46,9 juta ton. 

    Dari sisi produksi, kinerja juga mengalami penurunan 5,9% yoy. Sementara itu, kapasitas produksi sekitar 119,9 juta ton, dengan utilisasi sekitar 56,5%. Kendati demikian, kondisi oversupply masih terjadi di sejumlah wilayah.

    Padahal, moratorium pendirian pabrik baru telah berlaku sejak 2018 lalu, meskipun efektif hanya melalui sistem OSS tanpa payung hukum. 

    “Jadi, kalau mau membangun pabrik baru, tidak bisa apply lewat OSS, kecuali untuk daerah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Itu sampai sekarang masih berlaku,” jelasnya. 

    Lilik menerangkan beberapa wilayah yang mengalami pasokan berlebih tak diserap pasar seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang penjualannya turun dikisaran 2% yoy. 

    Menurut dia, proyek IKN juga tak banyak memberikan andil besar karena hanya membutuhkan 1 juta ton kantong semen per tahun. Di sisi lain, program 3 juta rumah pun dinilai belum optimal memberikan gairah penjualan. 

    Dengan kondisi oversupply tersebut, Lilik tak menampik adanya perang harga. Namun, dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memberikan peringatan untuk tidak menjual terlalu rendah sampai mematikan harga pasar. 

    “Sekarang disparitasnya tidak setinggi dulu, hanya sekitar seribu rupiah per kantong. Jadi persaingan harga masih ada, tapi tidak separah dulu sebelum KPPU turun tangan,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dia menyebut pasar ekspor di kawasan regional pun mengalami kondisi oversupply serupa. Ekspor masih menjadi opsi untuk menggenjot kinerja penjualan, meskipun margin pendapatan kecil. 

    Saat ini, Indonesia sulit bersaing dengan yang bisa menjual lebih murah karena biaya listriknya disubsidi pemerintah. Alhasil, persaingan di pasar ekspor Asia juga sangat ketat.